Bisnis.com, JAKARTA – Alarm berbahaya muncul bagi generasi muda agar berhenti menggunakan vape, karena berpotensi menimbulkan adiksi nikotin dan penyalahgunaan narkotika cair.

Tobacco Control Advocate FAKTA Indonesia, Tubagus Haryo Karbyanto mengatakan bahwa telah banyak negara di Asia Tenggara yang melarang penggunaan rokok elektronik, seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Singapura, Thailand dan Myanmar telah melarang profuk vape dan produk sejenis.

“Malaysia juga bergerak menuju pelarangan nasional. Indonesia tidak boleh menjadi pasar sisa bagi produk yang ditolak semakin banyak negara,” ungkapnya dikutip Sabtu (27/6/2026).

Data Kemenkes menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 70 juta perokok aktif, dengan 7,4 persen di antaranya berusia 10–18 tahun. Penggunaan rokok elektronik juga melonjak tajam. Dalam satu dekade, prevalensi rokok elektronik meningkat sekitar sepuluh kali lipat.

Tubagus mengatakan pada kelompok muda, vape berkembang menjadi simbol gaya hidup yang dipasarkan melalui rasa buah, aroma permen, desain menarik, influencer, komunitas, festival, dan media sosial.

Menurutnya, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026 harus menjadi alarm keras bagi negara: vape bukan lagi sekadar rokok elektronik, bukan sekadar gaya hidup, dan bukan sekadar produk alternatif. Vape telah menjadi kuda troya adiksi masuk dengan wajah modern, rasa manis, promosi digital, dan narasi “lebih aman”, tetapi membawa risiko ganda: adiksi nikotin dan penyalahgunaan narkotika cair.

FAKTA Indonesia menilai rekomendasi Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Suyudi Ario Seto, agar vape dilarang dalam RUU Narkotika dan Psikotropika adalah langkah yang tepat, mendesak, dan harus segera diperluas menjadi agenda nasional lintas sektor.

Temuan BNN terhadap cairan vape yang mengandung kanabinoid sintetis, methamphetamine/sabu, dan etomidate menunjukkan bahwa vape telah menjadi celah hukum dan celah pengawasan narkotika.

“Kalau negara serius perang melawan narkotika, negara tidak boleh membiarkan alat, cairan, dan pasar digital yang dapat menyamarkan narkotika cair terus beredar bebas. Vape bukan sekadar produk nikotin. Vape sudah menjadi medium berisiko tinggi,” ungkapnya.

Secara hukum, Indonesia sudah memiliki fondasi kuat. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 telah menempatkan rokok elektronik dalam rezim pengamanan zat adiktif.

Adapun PP 28/2024 juga sudah mengatur larangan penjualan kepada anak di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, larangan penjualan di sekitar satuan pendidikan dan tempat bermain anak, pembatasan penjualan daring, pengaturan iklan, promosi, sponsor, serta penerapan Kawasan Tanpa Rokok yang mencakup rokok elektronik.

Dia mengatakan bahwa pengaturan saja tidak cukup. Vape masih mudah dijual, dipromosikan, dibeli secara daring, dan dikonsumsi di ruang publik. Cairannya berkembang lebih cepat daripada kapasitas pengawasan negara.

Tubagus mengatakan bahwa negara wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan anak, hak atas kesehatan, dan pencegahan narkotika. Dalam situasi risiko tinggi, pelarangan bukan tindakan berlebihan, melainkan kewajiban perlindungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Polymarket mengonfirmasi insiden keamanan siber yang menyebabkan peretas berhasil mencuri dana dari sejumlah penggunanya akibat adanya celah keamanan pada vendor pihak ketiga.

Polymarket adalah platform pasar prediksi terdesentralisasi terbesar di dunia yang memanfaatkan teknologi blockchain.

Di platform ini, pengguna dapat membeli dan menjual saham (menggunakan mata uang kripto) untuk menebak hasil dari berbagai peristiwa dunia nyata, mulai dari politik, ekonomi, olahraga, hingga budaya populer.

Melalui pernyataan resmi di media sosial X, dikutip Jumat (26/6/2026) manajemen menjelaskan pembobolan pada sistem pihak ketiga tersebut memungkinkan pelaku kejahatan menyuntikkan kode berbahaya ke situs web perusahaan yang berdampak pada sebagian pengguna.

Pihak perusahaan menyatakan telah melokalisasi insiden tersebut, serta sedang menghubungi para korban terdampak untuk proses pengembalian dana secara utuh.

Juru bicara Polymarket, Connor Brandi, membenarkan peretasan tersebut berujung pada hilangnya dana digital milik pengguna, meski dirinya belum bersedia merinci kronologi kejadian lebih lanjut saat dikonfirmasi.

Di saat yang sama, firma pemantau blockchain PeckShield melaporkan adanya kampanye phishing aktif yang menyasar para pengguna platform taruhan kripto tersebut.

Berdasarkan temuan PeckShield, para peretas diperkirakan menguras aset mata uang kripto senilai total sekitar US$3 juta. Analis blockchain lain turut melaporkan pola kerugian serupa, dengan klaim dana tersebut dicuri dari belasan korban berbeda.

Insiden peretasan ini menjadi pukulan telak berikutnya bagi Polymarket yang sepanjang pekan ini terus menuai sorotan negatif.

Sebelum kasus kebocoran dana ini mencuat, sebuah investigasi mengungkapkan perusahaan sempat membayar pembuat konten daring untuk mengunggah video manipulatif mengenai kemenangan taruhan palsu.

Manajemen Polymarket sendiri telah merespons temuan tersebut dengan berjanji akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh konten promosi mereka di media sosial.

Diblokir Komdigi

Adapun di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memutus akses (pemblokiran) terhadap situs web www.polymarket.com.

Selain pemutusan akses situs, tim pengawasan saat ini tengah menelusuri seluruh akun media sosial yang terafiliasi dengan Polymarket guna dilakukan pembatasan dan pemblokiran akses secara komprehensif di berbagai platform.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyampaikan platform yang memfasilitasi taruhan berbasis uang atas suatu hasil atau kejadian tertentu tetap dikategorikan sebagai judi online, meskipun dikemas dengan Prediction Market di antaranya menggunakan teknologi blockchain maupun aset kripto.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan wisata minat khusus terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di balik tren tersebut, standar keselamatan dan mitigasi risiko dinilai masih tertinggal.

Pengamat pariwisata Politeknik Sahid, FX Setiyo Wibowo, menilai wisata minat khusus terus berkembang karena menawarkan pengalaman yang lebih personal dan mendalam.

Meski demikian, menurut dia, wisata pendakian gunung masih menjadi aktivitas dengan tingkat risiko paling tinggi.

Faktor cuaca ekstrem, medan yang berat, hingga keterbatasan jaringan komunikasi kerap menjadi penyebab wisatawan tersesat, mengalami hipotermia, hingga terjatuh di jalur pendakian.

"Pendampingan, SOP, dan rambu-rambu keselamatan memang sangat lemah," ujar FX.

Dia menilai karakter geografis Indonesia yang memiliki banyak gunung berapi turut memperbesar potensi risiko.

Jalur pendakian seperti Rinjani, Semeru, hingga Slamet memiliki tingkat bahaya tinggi apabila tidak diimbangi sistem mitigasi yang memadai.

Sementara itu, Ketua Bali Trail Run, Budiana, mengatakan pertumbuhan eco-adventure tourism dan sports tourism dalam beberapa tahun terakhir berlangsung sangat cepat.

Namun, kesiapan sistem keselamatan di lapangan belum berkembang secepat tren industrinya.

"Trennya naik cepat, tapi kesiapan infrastruktur masih timpang," ujarnya.

Budiana mengatakan persoalan paling mendasar masih terlihat pada akses evakuasi dan komunikasi darurat di destinasi wisata alam.

Masih banyak jalur pegunungan yang hanya memiliki satu akses sehingga sulit dilalui kendaraan penyelamat ketika terjadi kondisi darurat.

Kondisi itu diperparah oleh keterbatasan jaringan komunikasi. Di sejumlah titik pegunungan, sinyal telepon seluler bahkan hilang sehingga memperlambat koordinasi saat terjadi insiden.

Selain infrastruktur, Budiana menilai kualitas sumber daya manusia di sektor wisata petualangan juga belum merata.

Sebagian pemandu telah memiliki kemampuan mitigasi risiko dan penyelamatan, tetapi tidak sedikit yang hanya mengandalkan pengalaman lapangan.

Sertifikasi dan pelatihan bagi pemandu, operator, hingga tenaga medis wisata alam juga belum diterapkan secara luas.

"Penting untuk dibenahi aturan, SOP, infrastruktur, pelatihan dan sertifikasi, termasuk kesiapan dan kecepatan tim rescue," ujar Budiana.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Salah satu yang menjadi fokus adalah penyalahgunaan rokok elektronik atau vape.

Hal itu disampaikan melalui keterangan pers tertulis yang diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet, Sabtu (20/6/2026).

Dalam keterangannya, Teddy mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto, di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, terkait berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Menurut Teddy, pertemuan tersebut juga membahas capaian BNN dalam memberantas narkotika, termasuk keberhasilan pengungkapan jaringan peredaran gelap dan penyitaan berbagai jenis narkotika sebelum beredar di masyarakat.

“Salah satu yang menjadi fokus utama BNN adalah bahaya penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang dapat dimanfaatkan sebagai media penggunaan zat berbahaya, serta pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Dia menambahkan, pemerintah berkomitmen meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyalahgunaan narkotika dan melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.

“Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna melindungi generasi muda dan mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba,” kata Teddy.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat pengawasan ruang digital menyusul berkembangnya modus peredaran narkotika yang semakin memanfaatkan teknologi, mulai dari penyalahgunaan narkotika cair yang disamarkan melalui perangkat vape hingga transaksi melalui platform digital dan kanal komunikasi tertutup.

Untuk menghadapi perkembangan tersebut, Kemkomdigi memperkuat kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui percepatan penanganan konten terkait narkotika dan penguatan edukasi publik mengenai berbagai jenis narkotika baru yang semakin sulit dikenali masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan edukasi menjadi penting karena masih banyak masyarakat, termasuk orang tua, yang belum mengetahui perkembangan berbagai jenis narkotika baru.

“Orang tua mungkin banyak yang tidak tahu bahwa banyak jenis narkoba baru sehingga mereka perlu mendapatkan informasi yang cukup,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi pada Jumat (12/6/2026).

Menurut Meutya, perkembangan bentuk dan modus peredaran narkotika yang terus berubah membutuhkan pertukaran informasi yang lebih intensif antara Kemkomdigi dan BNN agar penanganan konten di ruang digital dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Dia menjelaskan bahwa pada sektor lain, Kemkomdigi relatif lebih mudah mengidentifikasi konten yang berbahaya. Namun, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam kasus narkotika karena bentuk dan jenisnya semakin beragam.

“Tetapi di narkoba, dengan kompleksitas yang sekarang, bentuknya beragam dan berbeda-beda. Tim kami perlu dibantu untuk mengenali barang-barang yang dianggap bagian dari narkoba atau narkotika,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) memperkirakan pangan tercemar menyebabkan sekitar 866 juta kasus penyakit dan 1,5 juta kematian setiap tahun, dengan anak-anak berusia di bawah lima tahun menjadi kelompok paling rentan.

Meski hanya mencakup sekitar 9% populasi dunia, anak usia balita menanggung hampir sepertiga dari total kasus penyakit bawaan makanan. Sebagian besar kasus tersebut berupa diare yang berpotensi fatal bagi kelompok usia rentan.

WHO menjelaskan ancaman kesehatan dari pangan tidak aman tidak hanya berasal dari kontaminasi biologis seperti bakteri, virus, dan parasit, tetapi juga dari paparan bahan kimia berbahaya seperti timbal, arsenik anorganik, dan metilmerkuri yang dapat mengganggu perkembangan otak serta memicu gangguan neurologis dan perkembangan jangka panjang.

Berdasarkan estimasi WHO, sekitar 860 juta kasus penyakit akibat pangan tercemar pada 2021 dipicu oleh bahaya biologis. Namun, bahan kimia justru menjadi penyumbang terbesar kematian akibat makanan terkontaminasi.

Pada 2021, bahaya kimia menyumbang sekitar 73% dari total kematian akibat pangan tercemar. Arsenik anorganik berkontribusi sekitar 42% dari kematian tersebut, sedangkan timbal mencapai 31%, terutama melalui peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan kanker.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan keamanan pangan merupakan isu yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Keamanan pangan bukanlah isu abstrak, hal itu menyentuh setiap makanan, setiap keluarga, setiap hari. Makanan yang tidak aman selalu menjadi perhatian utama kesehatan masyarakat, tetapi hingga sekarang kita kekurangan gambaran yang lebih besar tentang dampak buruknya terhadap manusia dan ekonomi. Perkiraan baru ini mengubah hal itu,” katanya, dikutip Senin (8/6/2026).

Menurut Tedros, data terbaru tersebut memberikan gambaran yang lebih rinci bagi masing-masing negara untuk mengidentifikasi beban penyakit akibat pangan tercemar sekaligus menentukan prioritas kebijakan yang diperlukan.

Selain dampak kesehatan, WHO juga menyoroti besarnya kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Pada 2021, penyakit bawaan makanan menyebabkan kerugian produktivitas global sekitar US$310 miliar akibat hilangnya jam kerja karena sakit. Setelah disesuaikan dengan perbedaan biaya hidup antarnegara, nilai kerugian tersebut meningkat menjadi sekitar US$647 miliar.

Analisis terbaru WHO memperluas cakupan pemantauan terhadap 42 bahaya utama yang ditularkan melalui makanan di 194 negara sepanjang 2000—2021.

Kajian tersebut juga memasukkan sejumlah ancaman yang sebelumnya belum banyak terukur, termasuk logam berat, rotavirus, dan parasit penyebab penyakit Chagas.

WHO menekankan bahwa kontaminasi bahan kimia dalam rantai pangan sering kali sulit dihilangkan setelah terjadi. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan sejak sumber pencemaran melalui praktik pertanian yang lebih baik, pengawasan industri yang lebih ketat, serta penguatan regulasi lingkungan.

Laporan tersebut juga mengungkap dampak kesehatan yang sebelumnya kurang terukur, termasuk penyakit jantung, kanker, dan disabilitas intelektual yang berkaitan dengan paparan logam berat melalui makanan.

WHO mencatat arsenik anorganik dan timbal berkaitan dengan lebih dari satu juta kematian dalam satu tahun. Sementara itu, metilmerkuri dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak yang berdampak seumur hidup, terutama pada anak-anak.

Ketimpangan beban penyakit masih menjadi tantangan besar. Kawasan Asia Tenggara dan Afrika menyumbang hampir tiga perempat dari total kasus penyakit bawaan makanan serta sekitar 60% kematian global akibat pangan tercemar.

Perubahan pola konsumsi, tekanan lingkungan, globalisasi rantai pasok pangan, serta keterbatasan sistem pangan di negara berpendapatan rendah dan menengah membuat kelompok rentan menghadapi risiko yang lebih tinggi.

Petugas teknis WHO untuk keamanan pangan sekaligus penulis senior studi tersebut, Yuki Minato, mengatakan ancaman penyakit bawaan makanan semakin kompleks karena diperparah perubahan iklim dan meningkatnya resistensi antimikroba.

“Laporan ini bukan sekadar peringatan, tetapi juga peta jalan. Data menunjukkan bahwa penyakit bawaan makanan tidak hanya terus berlanjut tetapi juga diperburuk oleh perubahan iklim, yang meningkatkan risiko kontaminasi, dan oleh resistensi antimikroba, yang membuat infeksi lebih sulit diobati,” ujarnya.

Menurut Yuki, pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan menjadi kunci untuk menekan risiko penyakit akibat pangan tercemar.

Negara-negara juga didorong memperkuat pengawasan, meningkatkan investasi keamanan pangan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna melindungi kelompok yang paling rentan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan kejahatan siber di Indonesia semakin didominasi praktik manipulasi pengguna atau social engineering, menandai pergeseran ancaman dari pembobolan sistem ke eksploitasi kelemahan manusia sebagai pintu masuk utama penipuan digital.

Di tengah membengkaknya kerugian masyarakat akibat penipuan transaksi keuangan hingga Rp9,1 triliun, pelaku industri menilai penguatan literasi keamanan digital menjadi kebutuhan mendesak.

Data Tiger Research menunjukkan social engineering menjadi penyebab 74,7% total kerugian akibat kejahatan siber di industri Web3 sepanjang kuartal I/2026. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 64,3% pada 2025.

Pola serangan juga semakin beragam, mulai dari phishing, layanan pelanggan palsu, situs tiruan, nomor telepon palsu, hingga tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi perusahaan dan muncul di hasil pencarian internet.

Ancaman tersebut terjadi seiring meningkatnya intensitas serangan siber di Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 5,5 miliar serangan siber terjadi sepanjang 2025 atau melonjak tujuh kali lipat dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020—2024.

Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menunjukkan total kerugian akibat penipuan transaksi keuangan telah mencapai Rp9,1 triliun sejak 2024 hingga Januari 2026.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan pola kejahatan siber saat ini menunjukkan perubahan signifikan. Jika sebelumnya pelaku berupaya menembus sistem teknologi, kini mereka lebih banyak memanfaatkan kelengahan pengguna untuk memperoleh akses akun maupun data pribadi.

"Saat ini pelaku kejahatan tidak selalu berusaha membobol sistem yang kompleks. Mereka justru mencari cara yang lebih mudah, yaitu memanipulasi pengguna agar secara sukarela memberikan akses akun, kode OTP, atau informasi pribadi melalui tautan maupun nomor palsu. Karena itu, literasi keamanan digital harus menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat," ujarnya dalam keterangan, Kamis (4/6/2026).

Menurut William, salah satu modus yang semakin sering ditemukan adalah penyalahgunaan mesin pencari untuk menampilkan nomor layanan pelanggan palsu, situs tiruan, maupun tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi perusahaan.

Fenomena tersebut dinilai berbahaya karena banyak pengguna menganggap informasi yang muncul di halaman pertama mesin pencari sebagai sumber yang otomatis terpercaya.

"Banyak korban merasa aman karena menemukan informasi tersebut melalui mesin pencari. Padahal posisi teratas di hasil pencarian tidak selalu menjamin keaslian suatu informasi. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk tidak hanya mencari, tetapi juga memverifikasi," katanya.

Pelaku industri menilai peningkatan keamanan digital tidak cukup hanya mengandalkan penguatan sistem teknologi. Edukasi pengguna menjadi faktor penting mengingat sebagian besar modus penipuan saat ini memanfaatkan aspek psikologis korban.

Masyarakat pun didorong membiasakan verifikasi terhadap alamat situs yang diakses, tidak langsung mempercayai nomor telepon atau tautan yang ditemukan melalui pencarian internet, serta memanfaatkan kanal layanan resmi ketika membutuhkan bantuan terkait akun maupun transaksi.

Meningkatnya dominasi social engineering menunjukkan bahwa ancaman siber tidak lagi semata persoalan teknologi, melainkan juga persoalan literasi. Di tengah percepatan transformasi digital sektor keuangan, kemampuan masyarakat mengenali modus penipuan dinilai menjadi garis pertahanan pertama untuk mencegah kerugian yang terus membesar.

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan Indonesia saat ini tengah berstatus darurat perokok pemula, yang disebabkan oleh melonjaknya penggunaan rokok elektronik atau vape pada kalangan anak usia remaja.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan berdasar data yang dihimpun pihaknya, prevalensi anak dan remaja usia 10 hingga 18 tahun yang menjadi perokok aktif tercatat mencapai 7,4% atau setara lebih dari 5 juta anak di seluruh penjuru Tanah Air.

Menurutnya, jumlah tersebut salah satunya disebabkan oleh penggunaan rokok elektronik yang marak di kalangan generasi muda saat ini.

Apalagi, tutur Taruna, narasi "harm reduction" pada rokok elektronik yang gencar dikampanyekan oleh pihak industri di berbagai saluran yang ada membuat angka perokok aktif di usia remaja meningkat drastis.

"Padahal tidak ada bukti konklusif yang menyatakan rokok elektronik lebih aman dibanding rokok konvensional," ujar Taruna dalam Indonesian Conference on Tobacco Control (ICTOH) di Universitas Airlangga Surabaya, Jumat (22/5/2026).

Ia menegaskan rokok elektronik tetap mengandung berbagai zat adiktif layaknya rokok konvensional seperti nikotin, zat toksik, hingga zat karsinogenik yang dapat memicu ketergantungan dan berdampak buruk terhadap kesehatan.

"Bahkan, pada sejumlah kasus perangkat vape juga disalahgunakan sebagai media penggunaan New Psychoactive Substances (NPS) dan zat berbahaya lainnya," bebernya.

Oleh sebab itu, pengawasan terhadap produk rokok elektronik tidak dapat dilakukan secara parsial oleh lembaga tertentu saja. Namun, harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi lintas sektor.

Taruna menjelaskan, sesuai dengan amanat PP 28/2024 sebagai aturan pelaksana UU 17/2023 tentang Kesehatan, BPOM memiliki peran penting dalam pengawasan pascaperedaran (post-market surveillance) produk tembakau dan rokok elektronik.

"Kami memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap batas kadar nikotin, bahan tambahan yang dilarang, hingga pencantuman peringatan kesehatan bergambar (Pictorial Health Warning/PHW)," tuturnya.

Guna memperkuat sistem pengawasan, BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM 18/2025 tentang Pengawasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik serta Peraturan BPOM 19/2025 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Zat Adiktif.

Selain regulasi, beber Taruna, BPOM telah menjalankan pilot project pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik di berbagai wilayah Tanah Air sepanjang 2025.

Hasilnya, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan terbaru masih perlu ditingkatkan, terutama terkait perlindungan terhadap anak dan remaja.

"Untuk mendukung pengawasan yang lebih modern dan terintegrasi, BPOM mengembangkan BPOM-WATCH (Web-based Application for Tobacco Control Hub) sebagai sistem pelaporan digital guna memperkuat pemantauan kepatuhan pelaku usaha secara lebih akuntabel," ungkapnya.

Untuk strategi pengawasan BPOM ke depan, Taruna memaparkan pihaknya akan melakukan penguatan standardisasi dan pembatasan kadar nikotin serta tar, penguatan kapasitas laboratorium pengujian, hingga peningkatan kolaborasi lintas sektor dan integritas kebijakan kesehatan publik.

"Keselamatan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar," tegasnya.

Tak lupa, ia juga mengajak seluruh pihak, mulai dari akademisi, peneliti, komunitas kesehatan, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk bersatu-padu memperkuat pengawasan dan edukasi demi melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman adiksi rokok.

"Mari bersama-sama putuskan rantai adiksi dan bangun lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang. Hal ini bisa dilakukan melalui pengawasan yang kuat, edukasi yang konsisten, dan kolaborasi yang berkelanjutan. Be Smart, Don’t Start," tutupnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar bersama Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) membongkar praktik kejahatan industri farmasi berupa pabrik kosmetik ilegal berskala rumahan.

Entitas tanpa izin operasional resmi tersebut berlokasi di sebuah hunian di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dirilis, seluruh lini produk yang diproduksi oleh industri ilegal tersebut terbukti secara sahih mengandung bahan kimia berkategori sangat berbahaya (B3), yakni merkuri dan hidrokinon.

Kedua zat ini dilarang keras penggunaannya untuk produk kosmetik karena memiliki risiko tinggi memicu kerusakan jaringan kulit hingga dampak karsinogenik jangka panjang bagi konsumen.

Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan mengungkapkan bahwa aktivitas ilegal ini memiliki kapasitas produksi yang cukup masif untuk ukuran industri rumahan, rata-rata 300 hingga 500 paket kosmetik per pekan.

Di harga kisaran Rp130.000 per paket, pabrik ini diperkirakan mampu meraup omzet antara Rp39 juta hingga Rp65 juta setiap pekannya.

"Proses produksi kosmetik ini hanya menggunakan alat sederhana, yaitu berupa ember, corong, saringan, gelas ukur plastik, mixer, dan hot air gun," ucap Yosef Dwi Irwan melalui konferensi pers, Kamis (21/5/2026).

Dalam operasi penindakan ini, tim gabungan mengamankan produk jadi sebanyak 8 item, 7.092 pieces, serta ditemukan bahan baku produk, produk ruahan, kemasan, label dan alat produksi dengan nilai ekonomi sekitar Rp700 juta.

Ditemukan pula produk kosmetik tanpa izin edar BPOM, antara lain RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface 3, La Bella Cream, Erna Whiteng Cream, Super SP Special, BL Cream).

Selain itu ada juga produk kosmetik yang telah terdaftar di BPOM sebagai campuran kosmetik produksinya, antara lain Viva cosmetic Air Mawar, Leivy Handbody Lotion, Kelly Cream, Vienna Body Lotion).

"Jadi produk legal yang terdaftar BPOM ini dicampur dengan produk ilegal untuk menghasilkan produk baru," ungkap Yosef Dwi Irwan.

Sementara produk kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya yang diproduksi, di antaranya Putri Glow Face Toner, Putri Glow Facial Wash, Putri Glow Day Cream, Putri Glow Night Cream, Putri Glow Serum C, dan Putri Glow Body Lotion.

Otoritas penyidik kepolisian bertindak dengan menetapkan satu orang tersangka utama berinisial "S", seorang perempuan berusia 28 tahun. Saat ini, tersangka telah resmi ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polda Sulsel untuk proses hukum lebih lanjut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Andri Ananta Yudistira menegaskan komitmennya untuk melakukan penegakan hukum secara agresif dan tanpa kompromi guna memutus rantai bisnis kosmetik ilegal ini.

"Penyidik akan melakukan pengembangan komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Kami menelusuri rantai pasok bahan baku, potensi keterlibatan jaringan produsen di luar wilayah Sulawesi Selatan, serta memetakan peta distribusi pemasaran produk ke daerah-daerah lain," tegas Andri.

Atas perbuatannya, tersangka dibidik dengan regulasi hukum ketat. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu terancam dijerat Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Regulasi ini memuat sanksi pidana kurungan penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal sebesar Rp5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 22 merek Obat Bahan Alam (OBA) yang beredar di Indonesia terbukti mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) pada pengawasan BPOM pada periode Maret 2026.

Sebanyak 10 di antaranya merupakan produk yang telah memiliki Nomor Izin Edar (NIE), sedangkan 12 produk OBA lainnya tidak memiliki NIE atau mencantumkan NIE fiktif pada kemasannya.

Dari 22 produk obat alami tersebut, 13 merek merupakan produk stamina pria dan diketahui mengandung BKO sildenafil, tadalafil, nortadalafil, parasetamol, dan metil testosteron.

Sebanyak 6 merek merupakan produk pegal linu yang mengandung parasetamol, deksametason, natrium diklofenak, asam mefenamat, kafein, parasetamol, dan prednisolon.

Kemudian 1 merek merupakan produk penggemuk badan yang mengandung siproheptadin dan 2 merek merupakan produk pereda gatal yang mengandung BKO seperti klorfeniramin maleat, kafein, parasetamol, dan mikonazol. Daftar lengkap temuan ini dapat dilihat pada Lampiran 1.

“Produk-produk ilegal ini diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen fiktif untuk mengelabui konsumen. Ketiadaan izin edar ini berarti produk-produk tersebut tidak pernah melewati proses evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu oleh BPOM, sehingga kandungan di dalamnya sangat membahayakan konsumen," ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Taruna menjelaskan penambahan BKO pada produk OBA sangat membahayakan kesehatan karena jumlah yang ditambahkan dalam OBA tidak diketahui pasti sehingga dosisnya tidak tepat untuk pengobatan. Bahkan, obat tersebut ada yang merupakan obat keras dan penggunaannya wajib di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

OBA yang mengandung sildenafil, tadalafil, dan nortadalafil pada produk stamina pria berisiko menyebabkan gangguan jantung, stroke, hingga kematian mendadak jika dikonsumsi tanpa pengawasan tenaga kesehatan.

Sementara itu, penggunaan deksametason, prednisolon, natrium diklofenak, dan asam mefenamat secara tidak terkontrol pada produk pegal linu dapat memicu kerusakan ginjal, perdarahan lambung, hingga efek moon face akibat gangguan hormon.

Selain itu, paparan zat seperti siproheptadin dan klorfeniramin maleat dalam jangka panjang tanpa dosis yang tepat berisiko menyebabkan kantuk berat, gangguan metabolisme, dan kerusakan fungsi hati.

Selain hasil pengawasan di Indonesia, BPOM juga mendapatkan informasi produk suplemen kesehatan mengandung BKO berdasarkan laporan otoritas negara lain melalui Post-Marketing Alert System (PMAS) pada periode Maret 2026.

Sebanyak 2 merek produk luar negeri yang tidak memiliki NIE di BPOM terdeteksi beredar di Thailand dan mengandung BKO. Produk tersebut merupakan produk stamina pria yang mengandung sildenafil dan tadalafil, serta produk pelangsing yang terdeteksi mengandung furosemid.

Berdasarkan penelusuran BPOM, kedua produk tersebut tidak beredar di Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya peredaran produk lintas negara secara ilegal.

"Masyarakat diminta untuk tidak membeli atau mengonsumsi produk-produk tersebut untuk menghindari risiko kesehatan yang serius. Daftar produk berbahaya yang beredar di Thailand," ujar Taruna.

Sebagai tindak lanjut, BPOM telah melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap kegiatan produksi dan peredaran OBA mengandung BKO yang diproduksi oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

BPOM berkomitmen untuk menindak tegas pelaku usaha yang dengan sengaja menambahkan BKO ke dalam produk obat bahan alam. Pelaku yang terbukti memproduksi dan mengedarkan produk ilegal akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Berikut daftar 22 merek Obat Bahan Alam (OBA) yang terbukti mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) pada Maret 2026:

1. Gutamin
2. Fu Wei Capsules
3. Geranium Wilfordii Ointment
4. Maduon
5. Happyco
6. Sehat Pria
7. Godong Ijo
8. Djinggo
9. Sultan-Co
10. Pegal Linu Sarang Klanceng
11. Kopi Arab Gold Plus Tongkat Ali
12. Kopi Super Jantan
13. Samyun Wan
14. Dua Cobra Gatal-Gatal (Eksim)
15. ASAMULYN
16. Bio Nerve Energy Boost Up NDR Group Resources
17. Kapsul Strong Love
18. Sinatren
19. Nyerat Nyeri Tulang & Asam Urat
20. YAMAN STRONG HONEY
21. U.S.A VIAGRA
22. VIGRA PLATINUM

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas bukanlah kebijakan yang lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang berbagai kebijakan pemerintah dalam membangun ekosistem perlindungan anak di era digital.

Kemendikdasmen mendorong transformasi pendidikan untuk memperkuat PP Tunas dalam menjaga ruang aman anak di dunia digital.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan upaya perlindungan anak di ruang digital sudah dirintis sejak lama melalui berbagai program lintas kementerian dan kebijakan pendidikan yang berfokus pada keamanan anak.

“Jadi bukan tiba-tiba muncul, tapi sudah ada berbagai kebijakan sebelumnya yang kemudian kita integrasikan,” kata Gogot dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (20/5/2026)

Menurutnya, PP Tunas hadir sebagai bentuk penguatan dan integrasi dari berbagai kebijakan yang telah ada agar perlindungan anak di ruang digital menjadi lebih sistematis, menyeluruh, dan terarah.

Gogot juga menyoroti tantangan utama saat ini bukan lagi pada akses internet, karena sebagian besar anak di Indonesia sudah terhubung dengan dunia digital, termasuk anak usia dini.

“Yang jadi persoalan itu konten yang mereka hadapi, ini yang luar biasa,” katanya.

Dia menjelaskan anak-anak kini sangat aktif menggunakan internet, bahkan sejak usia dini, namun tidak semua konten yang mereka temui sesuai dengan usia mereka. Hal ini menimbulkan risiko paparan konten berbahaya yang perlu diantisipasi secara serius.

Selain itu, dia juga menyoroti meningkatnya aktivitas digital pada anak dan remaja, termasuk aktivitas transaksi digital yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Fenomena ini menunjukkan anak-anak semakin terlibat dalam ekosistem digital sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih kuat dan terstruktur.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendikdasmen menerapkan dua pendekatan utama, yaitu regulasi dan edukasi. Regulasi berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur batasan dan perlindungan, sementara edukasi menjadi instrumen aktif untuk membentuk perilaku digital yang sehat.

“Regulasi sudah ada, dan kami juga sudah menyiapkan sebelumnya, termasuk Instruksi Presiden 2025 dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026,” ujarnya.

Regulasi tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta mendukung proses pembelajaran yang sehat bagi peserta didik.

Dalam kebijakan tersebut, terdapat tiga fokus utama terkait keamanan digital anak. Pertama, pembiasaan etika dan adab dalam berinteraksi di ruang digital. Kedua, penguatan literasi digital untuk membantu siswa dalam memahami dan menyaring informasi, termasuk menangkal hoaks. Ketiga, perlindungan data pribadi sebagai bagian penting dari keamanan digital.

“Yang lebih ganas di Indonesia itu bukan anak-anak, karena anak-anak sebenarnya sudah mendapat pembelajaran etika, meskipun belum semuanya,” ungkapnya.

Karena itu, pendidikan etika dan literasi digital menjadi kunci utama dalam membentuk perilaku digital yang lebih bertanggung jawab.

Selain fokus pada perlindungan, Kemendikdasmen juga mendorong pemanfaatan teknologi secara positif dalam pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengenalan kecerdasan buatan (AI) dan coding dalam proses pembelajaran di sekolah.

Gogot juga diberikan pelatihan untuk mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam berbagai mata pelajaran. Saat ini, pembelajaran AI dan coding masih bersifat pilihan, namun diarahkan untuk memperluas kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi secara kreatif dan produktif.

Tujuan utama kebijakan ini adalah agar peserta didik tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan konten dan solusi digital yang bermanfaat, seperti konten edukatif, kesehatan, hingga inovasi pembelajaran. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Perubahan iklim dinilai menciptakan ancaman serius yang terus meningkat bagi jutaan jamaah haji, seiring suhu panas dan kelembapan ekstrem yang mulai melampaui batas kemampuan tubuh manusia saat musim haji 2024.

Berdasarkan studi terbaru, selama beberapa jam pada pelaksanaan haji tahun lalu, tingkat stres panas tercatat melewati ambang toleransi bahkan bagi orang dewasa muda dalam kondisi sehat.

Pada Juni 2024, kombinasi suhu tinggi dan kelembapan memicu periode sekitar empat jam berturut-turut ketika paparan di ruang terbuka berpotensi mematikan tanpa pendinginan atau pertolongan cepat.

Riset tersebut dipresentasikan dalam pertemuan European Geosciences Union (EGU) 2026 dan disusun oleh tim dari Weather and Climate Services, Islamabad, Pakistan, bersama Climate Analytics, Berlin, Jerman.

Para peneliti menegaskan kondisi cuaca saat ibadah haji berpotensi semakin berbahaya dalam beberapa dekade ke depan.

Haji sebagai salah satu rukun Islam setiap tahun menarik jutaan jamaah ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah yang menuntut aktivitas berjalan kaki panjang di bawah paparan matahari.

Hari Arafah disebut sebagai ritual dengan risiko tertinggi karena jamaah berada di luar ruangan hampir sepanjang hari dengan fasilitas peneduh terbatas.

Meski sejumlah penyesuaian telah dilakukan, seperti pelaksanaan Sa'i di area tertutup dan pembangunan struktur perlindungan permanen di Mina, EGU menilai perubahan itu memang meningkatkan keselamatan, tetapi sekaligus mengubah nuansa tradisional ibadah haji.

Selama musim haji 2024, sekitar 1.300 kematian dilaporkan. Di sisi lain, Pemerintah Arab Saudi berencana menambah jumlah jamaah pada masa mendatang, sehingga memunculkan kekhawatiran baru terhadap meningkatnya paparan panas ekstrem.

Para penulis studi juga mencatat pola iklim akan memengaruhi musim haji berikutnya. Dalam 20 hingga 30 tahun ke depan, ibadah haji diperkirakan berlangsung pada musim yang relatif lebih sejuk. Namun sekitar 2050, musim haji diproyeksikan kembali jatuh pada periode panas, sehingga risiko cuaca ekstrem diperkirakan meningkat lagi.

Para ilmuwan menyerukan langkah adaptasi yang mendesak disertai mitigasi perubahan iklim secara global. Mereka menegaskan mitigasi dibutuhkan bukan hanya untuk melindungi jamaah, tetapi juga menjaga esensi dan praktik tradisional ibadah haji.

“Mitigasi sangat penting tidak hanya untuk melindungi para jamaah, tetapi juga untuk melestarikan esensi dan praktik tradisional ibadah haji itu sendiri,” tulis para peneliti, dikutip Minggu (10/5/2026).

Mereka menambahkan, meski langkah adaptasi mampu menekan sebagian risiko, upaya tersebut tidak akan sepenuhnya menghilangkan ancaman apabila pemanasan global terus berlanjut.

Temuan ini menunjukkan perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan mulai memengaruhi pelaksanaan ibadah keagamaan dan pertemuan massal di berbagai belahan dunia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penarikan terhadap 11 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang digunakan.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyatakan bahwa temuan pelanggaran serius peredaran 11 produk kosmetik ini berdasarkan hasil pengawasan triwulan I Tahun 2026.

”Temuan tersebut berasal dari pengawasan rutin terhadap produk yang beredar di masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Ikrar dalam keterangannya, dikutip Jumat (8/5/2026).

Dia melanjutkan bahwa dari total temuan, 4 merek merupakan kosmetik hasil kontrak produksi, 2 merek kosmetik lokal, 2 merek kosmetik impor, serta 3 merek kosmetik tanpa izin edar (TIE).

Seluruh produk tersebut, imbuhnya, telah melalui pengujian laboratorium BPOM dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keamanan.

BPOM menemukan sejumlah bahan berbahaya dan dilarang dalam produk-produk tersebut, antara lain asam retinoat, deksametason, hidrokinon, merkuri, pewarna merah K10, serta senyawa 1,4-dioksan.

"Temuan kosmetik mengandung bahan-bahan ini berpotensi menimbulkan risiko dan dampak serius bagi kesehatan masyarakat," ujarnya.

Asam retinoat dapat menyebabkan iritasi kulit hingga bersifat teratogenik bagi janin. Deksametason berisiko memicu dermatitis, jerawat, hingga gangguan hormonal.

Sementara itu, hidrokinon dan merkuri dapat menyebabkan perubahan warna kulit permanen dan iritasi. Merkuri bahkan dapat mengakibatkan kerusakan organ seperti ginjal. Kemudian, senyawa 1,4-dioksan dan pewarna merah K10 berpotensi memicu kanker. Selain itu, pewarna merah K10 juga dapat mengganggu fungsi hati.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Taruna menyatakan bahwa BPOM telah melakukan langkah tegas berupa pencabutan izin edar serta penghentian sementara kegiatan (PSK), termasuk penghentian produksi, distribusi, dan impor kosmetik terkait.

"Melalui unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia, BPOM juga melakukan penertiban terhadap fasilitas produksi dan sarana peredaran, termasuk retail, serta melakukan penelusuran rantai produksi dan distribusi," tegasnya.

Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 435 ayat (1) jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal tersebut menyatakan, pelaku pelanggaran dapat dikenai pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar. Pasal pelanggaran ini dikenakan bagi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu.

“Produk kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Tidak ada toleransi bagi penggunaan bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

Taruna juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan keamanan kosmetik merupakan tindakan serius yang dapat dikenakan sanksi tegas.

“Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada pelaku usaha yang mengabaikan keselamatan konsumen demi keuntungan. BPOM tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk sanksi administratif hingga pidana,” tegasnya.

Berikut daftar 11 kosmetik berbahaya yang ditarik BPOM:

1. BYOUT SKINCARE Brightening Spot Cream: Mengandung hidrokinon dan asam retinoat
2. BRASOV Nail Polish No.125: Mengandung pewarna merah K10
3. LT BEAUTY SKIN WSC 2 in 1: Mengandung merkuri
4. MADAME GIE Madame Take5 01: Mengandung pewarna merah K10
5. SELSUN 7 Herbal: Cemaran 1,4-dioksan melebihi batas
6. SELSUN 7 Flowers: Cemaran 1,4-dioksan melebihi batas
7. TZUYU SKIN CARE Day Cream Protection: Mengandung deksametason
8. TZUYU SKIN CARE Glow Expert Night Cream: Mengandung deksametason
9. BEAUTYWISE Rejuvenating Facial Toner: Mengandung hidrokinon dan asam retinoat
10. MONESIA APOTHECARY Melano Glow Duo Night Cream: Mengandung hidrokinon dan asam retinoat
11. MONESIA APOTHECARY Night Melano Cream: Mengandung hidrokinon dan asam retinoat