Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang tengah disusun Kementerian Kesehatan memunculkan beragam pandangan.

Selain diarahkan untuk memperkuat pengendalian konsumsi tembakau, rancangan aturan tersebut juga dinilai perlu mempertimbangkan dampak terhadap dunia usaha, ketenagakerjaan, serta kepastian hukum.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan standardisasi kemasan berpotensi mengubah pola persaingan di industri hasil tembakau karena kemasan merupakan salah satu identitas utama yang membedakan setiap merek di pasar.

Menurut dia, apabila seluruh produk menggunakan tampilan yang seragam, persaingan berpotensi bergeser ke aspek harga. Dalam kondisi konsumen Indonesia yang sensitif terhadap harga, situasi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar tidak mendorong pergeseran permintaan ke produk yang lebih murah, termasuk produk ilegal.

"Karakter konsumen Indonesia sangat peka terhadap harga [price-sensitive]. Jika harga produk legal tetap tinggi akibat beban cukai sementara tampilannya dibuat seragam dengan kualitas yang sulit dibedakan, konsumen cenderung tidak akan berhenti merokok, melainkan bermigrasi ke produk yang lebih murah atau bahkan produk ilegal," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (2/6/2026).

Dia juga mengingatkan bahwa pengalaman penerapan kebijakan serupa di negara lain perlu dilihat sesuai konteks masing-masing. Menurutnya, faktor seperti penegakan hukum, karakter pasar, dan daya beli masyarakat menjadi variabel yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Selain itu, Josua menilai kebijakan tersebut perlu memperhatikan dampaknya terhadap rantai pasok industri hasil tembakau yang melibatkan sektor manufaktur, percetakan kemasan, distribusi, perdagangan, hingga petani tembakau dan cengkeh. Dia menilai kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga investasi dan keberlangsungan usaha.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah melengkapi penyusunan aturan dengan kajian dampak regulasi yang komprehensif, memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal melalui sistem pelacakan digital, serta menyediakan masa transisi yang memadai bagi pelaku usaha.

Sementara itu, dari sisi hukum, Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai substansi rancangan aturan perlu dipastikan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Gugun, pengaturan mengenai standardisasi kemasan perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan potensi benturan norma dengan regulasi lain, termasuk yang mengatur mengenai hak atas merek dan identitas produk.

Dia juga berpandangan bahwa setiap kebijakan baru perlu mempertimbangkan aspek kepastian hukum serta dampaknya terhadap iklim investasi dan kegiatan usaha.

Beragam pandangan tersebut muncul di tengah proses penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan. Para pakar berharap pemerintah dapat menyempurnakan regulasi dengan mempertimbangkan secara seimbang tujuan perlindungan kesehatan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, serta kepastian hukum sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.

Adapun, tujuan RPMK yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tembakau dan elektrik untuk menekan prevalensi perokok anak dan remaja di Tanah Air itu mendapatkan dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan bahwa beban anggaran Indonesia untuk penanganan penyakit akibat faktor risiko rokok saat ini menempati posisi kedua terbesar di dunia.

Dia juga menggarisbawahi maraknya peredaran zat racikan rokok elektrik ilegal yang dinilai perlu mendapatkan penanganan serius.

Menurutnya, rokok elektrik saat ini banyak beredar tanpa peringatan kesehatan bergambar, sehingga selalu lolos dari larangan iklan. Dampaknya dinilai fatal bagi generasi muda, salah satunya tecermin dari kenaikan jumlah perokok anak dan remaja.

"Kenaikan perokok anak dan remaja pada 2013–2023 meroket secara absolut hingga 5,9 juta anak,” kata Jasra.

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah menerapkan kemasan polos (plain packaging) pada produk rokok dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau serta Rokok Elektronik mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan, mulai dari konsumen, akademisi, petani tembakau, buruh, hingga aparat penegak hukum.

Di tengah pembahasan aturan tersebut, Pakta Konsumen merilis hasil survei terhadap 1.760 responden yang menunjukkan sebanyak 91 persen responden mengaku tidak pernah diajak berdiskusi maupun dimintai pendapat dalam proses penyusunan regulasi terkait produk tembakau.

Selain itu, 78,6 persen responden menyatakan hak mereka sebagai konsumen belum terpenuhi.

PIXABAY/DMITRIY Ilustrasi rokok. Maladewa Jadi Satu-satunya Negara yang Melarang Rokok untuk Generasi 2007 ke Atas

Ketua Pakta Konsumen Ary Fatanen mengatakan hasil survei tersebut menjadi masukan agar pemerintah melibatkan kelompok konsumen dalam penyusunan kebijakan yang berdampak langsung kepada mereka.

Menurut Ary, konsumen rokok di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 69 juta orang, sehingga aspirasi mereka juga perlu menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi.

"Kami ingin aspirasi dan suara konsumen rokok didengarkan oleh pemerintah. Selama ini konsumen memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, tetapi merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat terkait kebijakan yang berdampak langsung kepada mereka," ujar Ary dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (1/7/2026).

Ary juga menyampaikan pandangannya mengenai rencana kemasan polos rokok. Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi membuat konsumen lebih sulit membedakan produk legal dan ilegal.

"Konsumen tidak bisa membedakan produk yang dibeli legal atau ilegal, sehingga memilih yang paling murah saja. Ini berpotensi berbahaya bagi konsumen karena komposisi produknya tidak jelas," katanya.

Akademisi: pelibatan masyarakat merupakan prinsip pembentukan regulasi

PIXABAY/GERD ALTMANN Ilustrasi rokok.

Ahli Hukum Universitas Sebelas Maret Ayub Torry Satrio Kusumo mengatakan pelibatan masyarakat merupakan salah satu prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama apabila kebijakan tersebut berdampak terhadap masyarakat.

Menurut dia, pemerintah perlu memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam penyusunan regulasi.

"Pemerintah harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Regulasi memang diperlukan, tetapi tidak boleh mengabaikan kelompok yang terdampak langsung," ujarnya.

Ayub juga mengingatkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi.

Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan kemasan polos tetap memperhatikan hak konsumen untuk mengenali produk yang digunakan.

Petani tembakau khawatir penyerapan hasil panen terdampak

Di sisi lain, rencana penerapan kemasan polos juga mendapat tanggapan dari kalangan petani tembakau.

Di Temanggung, ratusan petani menggelar doa bersama dalam rangkaian tradisi Khoul Ki Ageng Makukuhan dan Kirab Pikukuh Syuro sebagai bentuk aspirasi agar pemerintah meninjau kembali aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji mengatakan petani mengkhawatirkan sejumlah ketentuan dalam aturan tersebut, termasuk penyeragaman kemasan rokok, dapat memengaruhi penyerapan hasil panen oleh industri.

"Hasilnya tentu akan berdampak sosial terhadap kalangan petani dan pekerja. Saat diberlakukan penyeragaman bungkus rokok, sama artinya akan mematikan hak kreativitas berproduksi. Pastinya juga kian melambatkan penyerapan hasil panen," katanya.

WIKIMEDIA COMMONS/SANTERI VIINAMAKI Ilustrasi rokok, cukai rokok.

Menurut Agus, apabila penyerapan hasil tembakau menurun, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pendapatan petani serta aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan industri hasil tembakau.

Buruh minta dampak terhadap tenaga kerja diperhitungkan

Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-SPSI Daerah Istimewa Yogyakarta (PD FSP RTMM-SPSI DIY) Waljid Budi Lestarianto mengatakan penyusunan RPMK perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap tenaga kerja di industri hasil tembakau.

Menurut dia, apabila kebijakan tersebut memengaruhi industri hasil tembakau legal, perusahaan berpotensi melakukan efisiensi yang berdampak pada tenaga kerja, terutama di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT).

"Kami menolak dengan tegas rencana penerapan penyeragaman kemasan yang akan diatur dalam rancangan peraturan menteri kesehatan tersebut," ujar Waljid.

Ia menambahkan, mayoritas pekerja di sektor tersebut memiliki tingkat pendidikan yang terbatas sehingga mitigasi terhadap potensi dampak kebijakan menjadi penting sebelum aturan diberlakukan.

Bea Cukai soroti aspek pengawasan

Sementara itu, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Yogyakarta Soma Baskoro mengatakan identitas produk selama ini menjadi salah satu unsur yang membantu proses identifikasi rokok legal dan ilegal.

Menurut Soma, apabila kemasan polos diterapkan, pemerintah perlu memastikan informasi dasar seperti merek, identitas pabrik, dan pita cukai tetap tercantum pada kemasan.

"Kalau identitasnya berkurang, tentu akan menyulitkan proses identifikasi. Ini bisa mengurangi kekuatan kami dalam menertibkan peredaran rokok ilegal," kata Soma.

Ia menambahkan, meningkatnya peredaran rokok ilegal juga dapat memengaruhi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Provinsi Sumatra Selatan pada Juni 2026 mencapai 2,89%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Kepala BPS Sumatra Selatan (Sumsel) Moh Wahyu Yulianto mengatakan kenaikan inflasi pada Juni 2026 dipicu oleh seluruh kelompok pengeluaran, dengan kontribusi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,13%.

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang andil 0,89%, disusul kelompok transportasi sebesar 0,36%.

“Jika dilihat dari kelompok pengeluaran, memang seluruhnya mengalami inflasi secara YoY,” katanya, Rabu (1/7/2026).

Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi tahunan diSumsel pada Juni 2026 antara lain emas perhiasan, bensin, bawang merah, cabai merah, dan minyak goreng.

Sementara itu, secara bulanan inflasi Sumsel tercatat sebesar0,36% month-to-month (mtm), lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 0,51% mtm.

Wahyu menuturkan angka inflasi bulanan tersebut juga berada di bawah angka nasional yang tercatat sebesar 0,44% mtm pada periode yang sama.

Kelompok pengeluaran yang paling memengaruhi inflasi bulanan adalah transportasi dengan andil 0,24%, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,12%.

Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi bulanan meliputi bensin, bawang putih, tomat, bawang merah, dan beras.

“Tapi secara umum, memang [inflasi] Sumsel relatif masih naik, pemicunya itu karena BBM, transportasi, dan ada peningkatan karena libur, persiapan dana untuk anak sekolah dan sebagainya,” jelasnya.

Wahyu menambahkan, dari empat kabupaten/kota yang menjadi cakupan penghitungan inflasi, Kabupaten Muara Enim mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,82%, sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 2,68%.

Secara bulanan, inflasi tertinggi juga terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar 0,49% mtm, sedangkan yang terendah tercatat di Kota Palembang sebesar 0,30% mtm.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerapkan standarisasi kemasan pada produk tembakau dan rokok elektronik melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik terus menuai sorotan.

Kebijakan yang mewajibkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik dibuat seragam tersebut sebelumnya disebut Kemenkes sebagai langkah strategis untuk mengendalikan konsumsi tembakau demi melindungi kesehatan masyarakat.

Namun, sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi yang luas, mulai dari persaingan usaha, industri padat karya, hingga penerimaan negara.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Ekonom Permata Bank Josua Pardede dalam media briefing, Jumat (22/5/2026).

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, kemasan dan desain visual merupakan identitas penting bagi produk konsumen karena menjadi pembeda antar-merek di pasar.

Menurut dia, ketika warna dan tampilan visual diseragamkan, daya pembeda antarproduk akan melemah sehingga persaingan tidak lagi bertumpu pada kualitas, melainkan bergeser menjadi perang harga.

"Karakter konsumen Indonesia sangat peka terhadap harga (price-sensitive). Jika harga produk legal tetap tinggi akibat beban cukai sementara tampilannya dibuat seragam dengan kualitas yang sulit dibedakan, konsumen cenderung tidak akan berhenti merokok, melainkan bermigrasi ke produk yang lebih murah atau bahkan produk ilegal," ujar Josua dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Dikhawatirkan dorong peredaran produk ilegal

Josua mengingatkan pemerintah agar tidak serta-merta mengadopsi klaim keberhasilan penerapan kemasan polos di negara maju tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi.

FREEPIK/ATLASCOMPANY Ilustrasi rokok. BPOM menyebut akses terhadap terapi pengganti nikotin yang aman dapat mendukung masyarakat yang ingin berhenti merokok.

Menurut dia, keberhasilan kebijakan tersebut di sejumlah negara didukung oleh ekosistem yang berbeda, seperti penegakan hukum yang lebih kuat, rantai distribusi yang lebih terkendali, serta daya beli masyarakat yang lebih tinggi.

Australia, yang kerap dijadikan contoh penerapan kebijakan kemasan polos, justru dinilai menunjukkan fenomena berbeda terkait konsumsi produk ilegal.

"Di Australia, data Biro Statistik (ABS) justru menunjukkan konsumsi nikotin dari sumber ilegal melonjak dari 12 persen pada 2017 menjadi 80 persen pada 2025. Lonjakan ini dipicu oleh selisih harga produk legal yang naik tiga kali lipat akibat cukai tinggi dibandingkan harga produk ilegal yang stabil. Indonesia berpotensi menghadapi risiko serupa jika hilangnya daya tarik visual justru mendorong konsumen beralih ke pasar gelap yang lebih murah," kata Josua.

Ia juga menilai kemasan yang seragam tanpa identitas visual yang kuat dapat mempermudah pemalsuan produk.

Tanpa diiringi pengawasan pasar yang ketat, menurut Josua, kebijakan tersebut dikhawatirkan tidak mencapai tujuan pengendalian konsumsi karena produk ilegal yang lebih murah justru semakin mudah diakses, termasuk oleh anak-anak di bawah umur.

Berpotensi tekan industri padat karya

Josua mengatakan dampak kebijakan tersebut diperkirakan tidak hanya dirasakan produsen rokok, tetapi juga seluruh ekosistem industri hasil tembakau (IHT).

Menurut dia, efeknya dapat menjalar ke industri percetakan kemasan, distributor, pedagang eceran, hingga petani tembakau dan cengkeh.

"Di tengah kondisi ekonomi nasional yang menantang, ketidakpastian regulasi ini memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi dengan menahan investasi dan mengurangi produksi. Akibatnya, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di kalangan usia produktif meningkat tajam," jelas Josua.

Ia menambahkan, setiap kebijakan yang berpotensi menekan industri padat karya perlu dihitung secara hati-hati agar tidak memperlemah daya beli masyarakat.

PEXELS/SETENGAH LIMA SORE Ilustrasi petani tembakau.

Menurut Josua, meskipun Kemenkes telah memiliki program mitigasi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan magang, skema tersebut masih bersifat umum.

"Jika aturan kemasan polos tetap dijalankan tanpa masa transisi operasional yang matang dan bantuan penyesuaian bagi pelaku usaha kecil, kebijakan ini dikhawatirkan akan berubah menjadi guncangan lapangan kerja yang memperlemah momentum sektor riil," tambahnya.

Karena itu, Josua berharap pemerintah tidak langsung mengesahkan aturan tersebut sebelum memenuhi tiga prasyarat.

Ketiga prasyarat itu meliputi penerbitan kajian dampak regulasi yang berimbang, penguatan pengawasan rokok ilegal melalui sistem pelacakan digital, serta penyediaan masa transisi yang memadai bagi seluruh rantai pasok industri, termasuk pelaku usaha kecil.

Aspek hukum juga dipersoalkan

Selain dari sisi ekonomi, rancangan aturan tersebut juga mendapat sorotan dari perspektif hukum.

Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai rancangan aturan administrasi tersebut berpotensi melampaui kewenangan hukum dan menciptakan benturan norma.

Menurut Gugun, baik Undang-Undang Kesehatan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak memuat perintah eksplisit mengenai kewajiban standarisasi kemasan.

"Jika rancangan Peraturan Menteri Kesehatan nantinya memaksakan aturan kemasan polos secara menyeluruh, maka substansinya dinilai telah melampaui norma yang diberikan oleh PP di atasnya. Kebijakan ini juga bertabrakan langsung dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan identitas visualnya," jelas Gugun.

Ia juga menyoroti aspek diskriminatif dalam kebijakan tersebut yang dinilai berpotensi mencederai kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Gugun, produk lain yang juga memiliki dampak terhadap kesehatan, seperti minuman beralkohol maupun minuman berpemanis, tidak diperlakukan dengan pendekatan represif yang sama.

Gugun menilai lemahnya kepastian hukum tersebut berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi hilangnya penerimaan negara dari sektor cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pendaftaran merek.

Menurut Gugun, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru mengesahkan aturan tersebut sebelum memiliki peta jalan yang jelas untuk mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin muncul.

Ia menilai regulasi yang diterbitkan tanpa kesiapan seluruh elemen pendukung berpotensi memunculkan persoalan baru, mulai dari risiko penutupan lini produksi yang dapat meningkatkan pengangguran usia produktif hingga semakin beratnya tugas penegakan hukum akibat potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal.

Bisnis.com, SEMARANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 berada di 111,64 poin.

Tingkat inflasi berada di angka 2,92% secara year-on-year (yoy) dengan inflasi bulanan (month-to-month/mtm) di angka 0,31% dan inflasi year-to-date (ytd) sebesar 1,51%.

"10 Kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan 1 kelompok pengeluaran mengalami deflasi (secara bulanan). Inflasi pada Juni 2026 terutama didorong oleh adanya kenaikan harga pada kelompok transportasi," kata Ali Said, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, dalam konferensi pers yang digelar Rabu (1/7/2026) di Kota Semarang.

Ali menyampaikan bahwa secara bulanan, kelompok pengeluaran transportasi memberikan andil inflasi sebesar 0,28% (mtm).

Kenaikan harga pada kelompok pengeluaran tersebut dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (bbm) jenis Pertamax.

Momentum libur sekolah ikut memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga pada kelompok pengeluaran transportasi, khususnya pada komponen tarif angkutan udara.

"Inflasi juga didorong oleh kenaikan harga bawang merah akibat terbatasnya pasokan di sentra produksi, kenaikan harga bawang putih karena meningkatnya harga di tingkat distributor, serta naiknya harga beras setelah berakhirnya masa panen raya," ujar Ali.

Laju inflasi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas. Utamanya harga daging ayam ras akibat melimpahnya pasokan di tingkat peternak. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah dan cabai rawit seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi.

Ali melanjutkan bahwa secara tahunan, inflasi pada Juni 2026 berada di posisi yang jauh lebih tinggi dibanding Juni 2025 dengan tingkat kenaikan sebesar 2,20%.

Meskipun demikian, Ali menyebut kenaikan itu masih sejalan dengan rentang sasaran inflasi nasional yang dipatok di 2,5±1%.

"Secara year-on-year, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Terutama didorong oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,19% dengan andil sebesar 0,92%" jelas Ali.

Subkelompok pengeluaran makanan dilaporkan mengalami inflasi sebesar 3,27% (yoy), sementara minuman tidak beralkohol naik 1,33% (yoy).

Adapun subkelompok rokok dan tembakau mengalami peningkatan signifikan sebesar 3,72% (yoy). Ali menjelaskan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi tahunan sebesar 0,92%.

Kelompok pengeluaran transportasi ikut mengalami kenaikan harga hingga 3,62% (yoy). Seluruh subkelompok, yang terdiri dari pembelian kendaraan, pengoperasian peralatan transportasi pribadi, jasa angkutan penumpang, serta jasa pengiriman barang dilaporkan mengalami kenaikan antara 1,55-4,80% (yoy).

Berdasarkan catatan BPS Provinsi Jawa Tengah, tingkat inflasi tahunan pada Juni 2026 menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

Pada 2025, inflasi Juni berada di 2,20% (yoy) sementara pada 2025 angkanya berada di 2,22% (yoy). Berdasarkan kota pemantauan IHK, Kabupaten Wonosobo menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tahunan terendah sebesar 2,76% (yoy).

Sementara itu, Kota Tegal menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi dengan 3,13% (yoy).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Juni sebesar 0,44 persen (month to month/mtm). Pendorongnya adalah kenaikan harga oli hingga bensin yang terjadi sepanjang bulan lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan inflasi tertinggi terjadi di kelompok transportasi sebesar 2,29 persen dengan andil 0,28 persen.

"Inflasi kelompok ini disumbang oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara dan juga pelumas atau oli mesin," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

PT Pertamina memang memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax sebesar Rp3.950 dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi menjadi Rp16.250 per liter yang baru efektif per 10 Juni 2026.

"Komoditas bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM nonsubsidi," kata Ateng.

Senada, untuk kenaikan harga oli disampaikan oleh konsumen. Ganti pelumas yang biasanya Rp50 ribu saja menjadi Rp70 ribu saat ini.

[Gambas:Youtube]

"Saya biasanya ganti oli Rp50 ribu sudah sama jasa. Sekarang kata abang bengkelnya oli aja yang Rp50 ribu, sama jasa jadi Rp70 ribu," kata Marcel seorang pekerja di Jakarta kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/7).

Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara disebabkan oleh tingginya permintaan karena bertepatan dengan libur anak sekolah.

Di sisi lain, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama disebabkan oleh kenaikan harga bawang merah, bawang putih, dan beras.

Serikat buruh menolak rencana menyeragamkan kemasan rokok polos (plain packaging) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau serta Rokok Elektronik terus bermunculan.

Kebijakan tersebut dinilai berisiko mengganggu industri hasil tembakau (IHT), mengancam jutaan tenaga kerja, hingga memicu maraknya peredaran rokok ilegal, dilansir dari Detik Finance, Rabu (1/7).

Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PD FSP RTMM-SPSI DIY) Waljid Budi Lestarianto mengatakan kebijakan penyeragaman kemasan tidak bisa dilihat hanya dari aspek desain produk.

Menurutnya, industri hasil tembakau merupakan ekosistem besar yang menopang kehidupan jutaan masyarakat, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh linting rokok, pekerja pabrik, industri percetakan kemasan, sektor distribusi dan logistik, hingga pedagang kecil.

"Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri hasil tembakau menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menekan industri legal harus dihitung secara menyeluruh dampaknya terhadap lapangan kerja, investasi, dan penerimaan negara," kata Waljid dalam keterangannya, Selasa (30/6).

Ia mengingatkan sektor hasil tembakau merupakan salah satu kontributor besar penerimaan negara melalui cukai. Pada 2025, penerimaan cukai hasil tembakau tercatat melampaui Rp 230 triliun, naik dibandingkan sekitar Rp 216 triliun pada 2024.

[Gambas:Youtube]

Menurut Waljid, penerapan plain packaging justru berpotensi menghilangkan identitas produk legal sehingga konsumen semakin sulit membedakan rokok resmi dengan produk ilegal maupun palsu.

"Kalau semua kemasan dibuat seragam, produk ilegal justru semakin mudah masuk pasar. Ini bukan solusi, melainkan masalah baru," tambahnya.

Ia menilai kondisi tersebut dapat memperbesar ruang peredaran rokok ilegal yang selama ini masih menjadi tantangan pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga akhir September 2025 sebanyak 8,16 juta batang rokok ilegal telah disita dalam berbagai operasi penindakan.

Waljid menambahkan, jika peredaran rokok ilegal semakin meluas, industri legal akan menghadapi tekanan yang lebih besar karena tetap harus menanggung beban cukai dan berbagai kewajiban lainnya. Karena itu, pihaknya menegaskan menolak rencana penyeragaman kemasan rokok yang diatur dalam RPMK tersebut.

"Dampaknya bukan hanya terhadap penerimaan negara, tetapi juga bisa menurunkan produksi, mengganggu iklim investasi, hingga meningkatkan risiko PHK, terutama di sektor Sigaret Kretek Tangan yang padat karya," bebernya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Widyawati mengatakan penyusunan RPMK telah memasuki tahap lanjutan setelah melalui tiga kali konsultasi publik, dengan pertemuan terakhir digelar pada 25 Mei 2026.

Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan melalui forum konsultasi publik maupun surat dari berbagai pemangku kepentingan telah dikompilasi sebagai bahan penyempurnaan substansi RPMK. Tahapan berikutnya adalah proses harmonisasi antar kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum guna melakukan pembulatan dan pemantapan konsepsi sebelum aturan ditetapkan.

"Kementerian Kesehatan telah melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya secara bertahap dan komprehensif," ujar Widyawati.

Ia menjelaskan, sebelumnya Kemenkes juga telah melakukan pra-harmonisasi bersama sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Bappenas, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, Kemenkes juga menggelar pertemuan bilateral dengan Kementerian Keuangan untuk membahas keterkaitan kebijakan tersebut dengan aspek fiskal, pengendalian konsumsi, penerimaan negara, dan pengawasan rokok ilegal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekspansi bisnis tidak lagi hanya bergantung pada kapasitas produksi, tetapi juga kemampuan perusahaan membangun jaringan distribusi yang mampu menjangkau pasar baru. Di tengah persaingan yang semakin kompetitif, kolaborasi dengan mitra distribusi dinilai menjadi strategi untuk mempercepat penetrasi pasar sekaligus memperkuat daya saing perusahaan.

PT Rukun Global Indojaya (RGI) menerapkan strategi tersebut melalui kemitraan dengan PT Niaga Nusa Abadi (NNA) yang dimulai sejak Agustus 2024. Kolaborasi itu diarahkan untuk memperluas jangkauan pasar melalui penguatan jaringan distribusi yang didukung pemetaan potensi pasar berbasis data.

Direktur Utama PT Rukun Global Indojaya, Donny Indradjaja, mengatakan perusahaan membutuhkan mitra yang tidak hanya memiliki jaringan distribusi yang luas, tetapi juga mampu memberikan analisis pasar yang terukur sebagai dasar pengambilan keputusan ekspansi.

"Awal percakapan kami dengan NNA terbilang unik karena pendekatannya sangat terstruktur dan didukung data yang kuat. Hal ini sangat membantu kami dalam menelaah peluang pasar di beberapa area yang sebelumnya belum dapat kami jangkau secara mandiri," kata Donny dalam keterangan tertulis, Senin.

Menurut dia, hampir satu tahun kemitraan berjalan, perusahaan mulai mampu memperluas jangkauan pemasaran ke sejumlah wilayah yang sebelumnya belum terlayani. Capaian tersebut menjadi pijakan bagi RGI untuk melanjutkan ekspansi bisnis secara bertahap.

"Harapannya, potensi produk lain yang kami miliki juga bisa terus dikembangkan jaringan distribusinya bersama NNA, termasuk di wilayah-wilayah baru yang belum terjangkau," ujarnya.

Business & Partnership Strategic Manager PT Niaga Nusa Abadi, Bambang Harianto, mengatakan penguatan jaringan distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung ekspansi bisnis para mitra di berbagai daerah.

Menurut dia, hingga kini NNA telah membangun lebih dari 50 jaringan distribusi di berbagai wilayah Indonesia untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi para mitra usaha.

"Saat ini NNA telah mengembangkan lebih dari 50 jaringan distribusi yang tersebar di berbagai wilayah. Melalui jaringan tersebut, kami ingin membantu mitra brand memperluas jangkauan pasar secara terstruktur, sekaligus membuka peluang di wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan besar," kata Bambang.

Ia menambahkan, kolaborasi antara produsen dan perusahaan distribusi diharapkan dapat mempercepat ekspansi bisnis sekaligus menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di tengah dinamika persaingan pasar nasional.

setiap kebijakan yang membuka ruang lebih besar bagi produk berharga rendah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur pasar

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai pemberian ruang bagi produksi rokok berharga murah untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan struktur pasar.

Dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, dirinya menyampaikan fenomena downtrading telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu tantangan penting dalam pelaksanaan kebijakan cukai hasil tembakau.

Menurut Yusuf, kenaikan tarif cukai yang diikuti perbedaan harga antarkelompok produk telah mendorong sebagian konsumen beralih ke rokok dengan harga lebih murah.

“Karena itu, setiap kebijakan yang membuka ruang lebih besar bagi produk berharga rendah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur pasar,” katanya.

Ia menilai apabila pilihan rokok murah semakin banyak tersedia, kecenderungan perpindahan konsumen ke produk dengan harga lebih rendah berpotensi terus berlanjut.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan cukai agar tujuan pengendalian konsumsi sekaligus optimalisasi penerimaan negara dapat berjalan secara seimbang.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Universitas Airlangga Rumayya Batubara. Menurutnya, kebijakan terhadap industri hasil tembakau perlu mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi secara bersamaan, mulai dari ketidakpastian regulasi, tekanan kenaikan cukai, fenomena downtrading, hingga peredaran rokok ilegal.

Rumayya menilai kebijakan yang menyangkut industri hasil tembakau sebaiknya disusun secara bertahap dengan memperhatikan aspek pengawasan, perlindungan tenaga kerja, serta dampaknya terhadap daerah yang bergantung pada industri tembakau.

Ia mengingatkan apabila tekanan terhadap industri terus meningkat tanpa mitigasi yang memadai, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi di daerah sentra tembakau melalui pelemahan rantai pasok, konsumsi masyarakat, dan kesempatan kerja.

Fenomena downtrading sendiri menjadi salah satu isu yang terus menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan cukai hasil tembakau.

Perbedaan harga yang semakin lebar antarsegmen produk dalam beberapa tahun terakhir dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi upaya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, efektivitas pengendalian konsumsi, keberlangsungan industri, dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Pembahasan tersebut mencuat setelah Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN Andi Yuliani Paris dalam Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah direktur jenderal di Kementerian Keuangan mengusulkan agar pemerintah membuka ruang produksi rokok bagi segmen masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Menurutnya, tingginya harga rokok mendorong sebagian masyarakat beralih ke rokok ilegal yang lebih murah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menjelaskan pemerintah saat ini menghadapi dua tantangan utama dalam pengelolaan cukai hasil tembakau, yakni meningkatnya praktik downtrading atau pergeseran konsumen ke produk dengan harga lebih rendah serta peredaran rokok ilegal.

Menurutnya, kedua faktor tersebut turut memengaruhi upaya optimalisasi penerimaan negara.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan pekerja perempuan menjadi kelompok yang paling rentan apabila tekanan terhadap industri hasil tembakau (IHT) semakin besar akibat berbagai kebijakan yang berpotensi menekan sektor tersebut.

Ketua Tim Kerja Bidang Kelembagaan Hubungan Industrial Kemenaker, Meynar Kusumo, mengatakan mayoritas tenaga kerja di industri hasil tembakau merupakan perempuan. Karena itu, dampak sosial dan ekonomi dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu menjadi perhatian serius.

"Mayoritas pekerja di sektor tembakau adalah perempuan. Sebagian besar tingkat pendidikannya juga tidak tinggi. Ketika mereka terkena PHK, tidak mudah bagi mereka untuk kembali masuk ke sektor formal karena terjadi skill mismatch dan faktor usia," kata Meynar di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurut Meynar, pekerja perempuan di sektor tembakau umumnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga menghadapi tantangan lebih besar untuk memperoleh pekerjaan baru ketika kehilangan mata pencaharian.

Kemenaker mencatat sekitar 5,3 juta tenaga kerja bergantung pada industri hasil tembakau, mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, buruh linting, distribusi, hingga sektor ritel.

Dengan besarnya jumlah tenaga kerja tersebut, Meynar menilai setiap kebijakan yang menyangkut industri hasil tembakau tidak dapat dipandang hanya dari aspek fiskal atau kesehatan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ketenagakerjaan.

Ia mengingatkan bahwa PHK tidak hanya berdampak pada pekerja yang kehilangan penghasilan, tetapi juga terhadap kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

"Kalau seorang pekerja terkena PHK, dampaknya bukan hanya kehilangan pendapatan. Pendidikan anak, kesehatan keluarga, bahkan risiko stunting juga akan ikut terdampak. Dampaknya sangat luas," ujarnya.

Kemenaker juga menyoroti sejumlah faktor yang dinilai meningkatkan kerentanan industri hasil tembakau, seperti kenaikan cukai yang terlalu tinggi, pelemahan daya beli masyarakat, serta berbagai regulasi baru yang berpotensi menekan sektor padat karya tersebut.

Menurut Meynar, ketika perusahaan menghadapi tekanan biaya dan penurunan produksi, langkah efisiensi kerap menjadi pilihan yang sulit dihindari. Dalam situasi tersebut, pekerja perempuan menjadi kelompok yang paling berisiko terdampak karena memiliki peluang lebih kecil untuk kembali masuk ke pasar kerja formal.

Oleh sebab itu, Kemenaker mendorong agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan industri hasil tembakau mampu menjaga keseimbangan antara tujuan kesehatan, keberlangsungan usaha, dan perlindungan tenaga kerja.

"Kami berkepentingan menjaga dan melindungi tenaga kerja yang berada di seluruh rantai industri hasil tembakau," kata Meynar.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nusa Tenggara Barat, Sahminuddin, meminta pemerintah menyusun regulasi industri hasil tembakau (IHT) secara berimbang dan tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan. Menurutnya, kebijakan juga harus mempertimbangkan dampak terhadap petani, tenaga kerja, industri, hingga perekonomian daerah.

"Tembakau tidak bisa dianalisis dengan kacamata kuda. Tidak cukup hanya dilihat dari aspek kesehatan atau industri saja. Di dalamnya ada persoalan tenaga kerja, ekonomi, budaya, agama, hingga keamanan," kata Sahminuddin dalam diskusi bertajuk IHT Dalam Tekanan: Cukai Tinggi, Regulasi Ketat, Ancaman terhadap Petani dan Jutaan Tenaga Kerja dikutip di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Sahminuddin, industri tembakau telah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di berbagai daerah sentra produksi. Ia mencontohkan perubahan kondisi sosial ekonomi di Pulau Lombok setelah budidaya tembakau Virginia berkembang. Pendapatan dari komoditas tersebut, kata dia, telah membantu masyarakat membiayai pendidikan anak, membangun rumah, memperoleh layanan kesehatan, hingga meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Orang bisa berobat karena memiliki pekerjaan dan penghasilan. Kalau lapangan pekerjaan hilang, bagaimana mereka bisa membiayai kebutuhan hidupnya?" ujarnya.

Di Lombok, lanjut dia, masyarakat bahkan mengenal filosofi "empat M" yang menggambarkan manfaat ekonomi hasil bertani tembakau, yakni untuk pergi ke Makkah menunaikan ibadah haji, membangun rumah, menyekolahkan anak, dan membeli kendaraan sebagai penunjang aktivitas ekonomi keluarga.

Karena itu, Sahminuddin menilai setiap kebijakan yang berkaitan dengan tembakau perlu memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di daerah penghasil.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026 kepada para pekerja di sektor industri pengolahan tembakau. Setiap penerima bantuan memperoleh uang tunai senilai Rp600.000 untuk periode Mei-Juni 2026.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa nilai bantuan yang disalurkan pada tahun ini mencapai Rp51 miliar yang diberikan kepada 85.000 orang penerima BLT DBHCHT. Para penerima tersebar di 33 kabupten/kota, 136 kecamatan, dan 663 desa/kelurahan.

“Bantuan tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor pertembakauan,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (29/6/2026).

Periode penyaluran dana bantuan berlangsung pada 23 Juni - 8 Juli 2026. Tercatat hingga 29 Juni 2026, dana tersebut telah diterima oleh 48.313 orang dengan nilai Rp28,9 miliar atau 56,84% dari target. Penyaluran bantuan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Salah satu daerah dengan jumlah penerima bantuan terbanyak adalah Kabupaten Kudus, dengan jumlah penerima 26.565 orang dengan nilai bantuan sebesar Rp15,9 miliar. Sekitar 5.069 penerima di Kudus merupakan pekerja di PT Djarum.

Luthfi menjelaskan, bantuan itu diprioritaskan bagi tiga kelompok penerima, yaitu buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan buruh tani cengkeh. Mereka merupakan kelompok yang terlibat langsung dalam rantai produksi industri hasil tembakau.

Salah seorang pekerja PT Djarum, Wiwin Winarni, mengaku senang dengan adanya BLT DBHCHT yang diberikan kepada para buruh. Uang bantuan tersebut dapat digunakan untuk tambahan membeli kebutuhan sehari-hari.

"Semoga tahun depan bisa seperti tahun kemarin, tahun kemarin itu dapat dua kali jumlahnya Rp1,2 juta," ujar warga asal Trengguli, Kabupaten Demak, yang sudah enam tahun bekerja di pabrik tersebut.

Hal sama disampaikan oleh Siti Zulaikah, buruh pabrik PT Djarum asal Gembong, Pati. Menurut dia, bantuan yang diberikan sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. "Ini nanti dibuat beli peralatan sekolah, ini kan sudah mau kenaikan kelas. Anak minta sepatu, tas, dan lainnya. Anak dua, kelas 5 SD dan 3 SMA," ujar Zulaikah yang sudah bekerja selama 26 tahun di bagian pengepakan rokok.