Kalau kita mendorong (angkutan logistik menggunakan kapal RoRo), supaya beban itu tidak semua menumpuk di jalan (raya).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemindahan angkutan logistik menggunakan kapal roll-on/roll-off (RoRo) bertujuan mengurangi beban muatan di jalan, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi barang melalui berbagai moda transportasi.

Dudy mengatakan pemerintah terus mendorong pemanfaatan kapal ferry RoRo sebagai alternatif distribusi logistik pada jalur pelayaran pendek, agar angkutan barang tidak seluruhnya bertumpu pada jaringan jalan nasional.

"Kalau kita mendorong (angkutan logistik menggunakan kapal RoRo), supaya beban itu tidak semua menumpuk di jalan (raya)," kata Menhub dalam bincang bersama awak media, di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan awak media mengenai langkah pemerintah mendorong pemanfaatan kapal RoRo sebagai moda angkutan logistik, termasuk pada rute Semarang, Jawa Tengah, menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

"Kalau ada pengusaha yang mengatakan RoRo itu bisa ini menguntungkan, ya silakan aja, enggak apa-apa," ujarnya.

Kapal RoRo adalah jenis kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut muatan beroda, seperti mobil, truk, dan alat berat, yang bisa masuk dan keluar kapal dengan berjalan sendiri (roll-on dan roll-off) menggunakan pintu rampa (ramp door).

Dudy menegaskan pemerintah membuka peluang bagi seluruh pelaku usaha yang melihat prospek bisnis dalam pengoperasian kapal RoRo maupun moda logistik lainnya sesuai perhitungan bisnis masing-masing perusahaan.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah tidak akan memberikan subsidi bagi angkutan logistik swasta, karena kegiatan tersebut merupakan aktivitas bisnis yang harus dijalankan berdasarkan pertimbangan komersial pelaku usaha.

Sebaliknya, pemerintah berupaya menghilangkan berbagai hambatan, termasuk biaya tambahan dan proses perizinan, agar pelaku usaha hanya menanggung biaya operasional yang benar-benar diperlukan dalam kegiatan distribusi.

Dudy mengatakan apabila seluruh hambatan dapat dihilangkan, pelaku usaha memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi, sehingga layanan logistik melalui kapal RoRo menjadi semakin kompetitif di pasar.

Ia menambahkan, pertumbuhan permintaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan layanan kapal RoRo, sehingga pemerintah membuka berbagai peluang pemberian insentif guna mendorong peningkatan permintaan angkutan logistik.

Saat ini, kata Menhub, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mulai merencanakan pengembangan layanan kapal RoRo untuk angkutan peti kemas, sedangkan pelaku usaha swasta masih mempertimbangkan kelayakan investasi sesuai kapasitas masing-masing.

Dudy menilai keputusan investasi sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan, karena setiap pelaku usaha memiliki kemampuan pendanaan, strategi bisnis, dan tingkat keuntungan yang berbeda sesuai kondisi usahanya.

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan kereta api sebagai moda angkutan logistik, sehingga distribusi barang dapat berlangsung melalui sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien.

Karena menurut Dudy, semakin banyak logistik yang beralih ke kapal RoRo maupun kereta api, semakin sedikit truk beroperasi di jalan, sehingga kemacetan berkurang dan efisiensi sistem logistik nasional meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan mempengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

"Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," kata Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6).

Menurut Darmawan, begitu gangguan terjadi, PLN langsung mengerahkan tim bersama pengelola pembangkit untuk melakukan perbaikan agar pasokan listrik kembali normal.

Ia menyebut kondisi sistem kelistrikan Jawa kini berangsur membaik. Sebab, salah satu pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan telah berhasil dipulihkan dan kembali beroperasi.

"Malam ini kami menyampaikan kabar yang baik, salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan tadi pukul 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Dengan kembalinya salah satu pembangkit tersebut, PLN mengklaim pemadaman bergilir yang terjadi selama sepekan terakhir telah berhasil diminimalkan.

Selain memperbaiki pembangkit yang bermasalah, PLN juga memastikan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik saat ini berjalan lancar sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Perseroan juga terus memperkuat pembangkit dan rantai pasok energi guna menjaga keandalan sistem.

Darmawan mengatakan PLN saat ini memantau kondisi sistem kelistrikan Jawa secara penuh selama 24 jam setiap hari untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

"Kami terus memonitor upaya perbaikan sistem kelistrikan Pulau Jawa 24 jam, tujuh hari seminggu secara terus-menerus," imbuhnya.

Akhir pernyataannya, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

"Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya.

Pemadaman listrik bergilir masih melanda sejumlah wilayah Kota Surabaya, Jumat (19/6) malam. PT PLN menyebut hal itu disebabkan karena adanya kendala teknis operasional pembangkit, serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan.

Pantauan di sejumlah lokasi, wilayah yang mengalami pemadaman listrik ialah kawasan Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Genteng serta Jalan Pandugo, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Lampu penerangan jalan di kawasan tersebut terlihat padam. Namun lalu lintas masih terpantau lancar tanpa kemacetan berarti.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Timur Dana Puspita Sari mengatakan, sistem kelistrikan Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik. Namun ada sejumlah kendala yang dialami. Hal itu membuat PLN harus melakukan manajemen beban.

"Namun demikian, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah," kata Dana dalam keterangannya, Jumat malam.

Dana mengatakan, manajemen beban itu harus dilakukan karena terdapat dua unit pembangkit besar di Jatim yang mengalami kendali. Meski begitu ia tak menyebutnya secara detail.

"Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," ucapnya.

PLN, kata Dana, saat ini terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," katanya.

Sekarang ini BBM nonsubsidi dikembalikan kepada 'nature'-nya. Bahwasanya BBM nonsubsidi bisa naik harga sesuai dengan fluktuasi harga minyak dunia

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia (DEN-RI) Satya Widya Yudha mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax bertujuan untuk mengurangi beban fiskal.

“Pemerintah mencoba menahan, ya, mencoba menahan beberapa waktu yang lalu, dan sekarang dilepas karena itu adalah ketahanan fiskal kita,” ujar Satya ketika ditemui di IPB University Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Pemerintah bersama Pertamina menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi sejak Maret 2026, tepatnya ketika perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran menyebabkan harga minyak dunia melonjak.

Akan tetapi, mulai 10 Juni 2026, pemerintah bersama Pertamina tidak lagi menahan harga BBM nonsubsidi yang menyebabkan terjadi lonjakan harga hingga lebih dari 30 persen untuk BBM jenis Pertamax (RON 92) dari yang semula Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

“Bisa dibayangkan selisih dari yang sekarang saja? Sekarang Rp16.250 dikurangi yang kemarin Rp12.300 per liter. Itu dikalikan sekian juta liter yang sudah pemerintah tanggung (selisihnya). Negara menanggung selisih itu,” ujar Satya.

Beratnya beban fiskal yang ditanggung oleh negara lantas mengantarkan pemerintah kepada keputusan untuk mengembalikan harga BBM nonsubsidi sebagaimana yang seharusnya, yakni sesuai dengan fluktuasi harga minyak dunia.

“Sekarang ini BBM nonsubsidi dikembalikan kepada nature-nya. Bahwasanya mereka (BBM nonsubsidi) bisa naik harga sesuai dengan fluktuasi harga minyak dunia,” kata Satya.

Meskipun demikian, Satya menggarisbawahi yang terpenting adalah tidak naiknya harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar.

“Kenaikan ada di mana-mana, tetapi pemerintah masih mempertahankan harga BBM subsidi. Maka, kami mengimbau agar ketidaknaikan daripada harga BBM subsidi ini dijawab dengan efisiensi dari masyarakat pengguna,” ucap Satya.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pertamina juga menyampaikan bahwa harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik.

Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN — PT PLN (Persero) menyebut bakal menerapkan manajemen beban secara terukur dan bergantian alias pemadaman listrik secara bergilir imbas rusaknya 12 tower transmisi akibat hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis (4/6/2026).

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sumut Darma Saputra mengatakan robohnya transmisi menyebabkan pasokan daya yang dapat disalurkan ke sejumlah wilayah menjadi terbatas. Pemadaman listrik secara bergilir dilakukan untuk mencegah meluasnya gangguan.

“Untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan dan mencegah gangguan yang lebih luas, PLN menerapkan manajemen beban secara terukur dan bergantian pada sebagian pelanggan,” ujar Darma, Sabtu (6/6/2026).

Adapun pengaturan pasokan listrik akan diberlakukan di sebagian wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat.

Darma mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan pascarobohnya belasan tower tersebut.

Selama proses pemulihan berlangsung, lanjutnya, sebagian pelanggan berpotensi mengalami penghentian sementara pasokan listrik sebanyak satu hingga 2 (dua) kali dalam sehari dengan durasi sekitar 3 (tiga) jam pada setiap periode pengaturan.

Lebih jauh, Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Sumut Efron Lumban Gaol menjelaskan manajemen beban merupakan langkah pengamanan sistem kelistrikan selama proses pemulihan.

Efron mengatakan pengaturan pasokan listrik dilakukan secara terukur dan bergantian untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan.

“Kami terus memantau secara real-time dan mengupayakan agar dampak yang dirasakan pelanggan dapat diminimalkan,” ujar Efron.

Selain melakukan pemulihan di jalur transmisi yang terdampak, PLN membangun tower emergency guna mempercepat penyaluran kembali pasokan daya ke sistem kelistrikan Sumatra Utara.

PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas kejadian ini.

“PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan selama proses pemulihan berlangsung. Seluruh personel terus bekerja maksimal untuk mempercepat pemulihan sistem agar pasokan listrik dapat kembali normal,” ungkap Efron.

JAKARTA - Sebuah dokumen internal Bank Dunia ( World Bank ) yang bocor ke publik mengungkap fakta mengejutkan tentang kepanikan finansial yang sedang melanda berbagai belahan dunia. Sedikitnya 27 negara dilaporkan bergerak cepat di bawah radar untuk mengamankan akses ke dana darurat guna membentengi ekonomi mereka dari efek domino perang Iran di Timur Tengah.

27 Negara kini mencari bantuan darurat dari World Bank setelah perang Iran pecah. Seperti diketahui Perang Amerika Serikat bersama Israel melawan Iran yang pecah sejak 28 Februari 2026 lalu terbukti telah mengacaukan rantai pasokan logistik global, melambungkan harga energi, hingga menahan pengiriman pupuk ke negara-negara berkembang.

Blokade Selat Hormuz memicu kekhawatiran akan terjadinya kelaparan dan kebangkrutan massal di sejumlah negara. Dunia Siaga! Bank Dunia Peringatkan Guncangan Pasokan Energi Terparah dalam Sejarah Resmi Dimulai

Negara-Negara Memilih Tiarap

Dokumen internal yang dilansir Reuters tersebut tidak menyebutkan secara rinci nama ke-27 negara tersebut demi menjaga stabilitas pasar. Pihak Bank Dunia sendiri menolak untuk memberikan komentar resmi atas bocornya data sensitif ini.

Namun dokumen tersebut mengonfirmasi bahwa tiga negara telah berhasil meloloskan instrumen pendanaan darurat baru mereka, sementara 24 negara lainnya masih dalam proses pemenuhan syarat administratif.

Dua negara yang posisinya telah terkonfirmasi adalah Kenya dan Irak, yang berniat meminta bantuan kilat kepada Bank Dunia akibat lonjakan harga BBM dalam negeri yang mencekik rakyatnya. Ironisnya Irak yang merupakan salah satu produsen minyak dunia, justru mengalami pukulan telak akibat penurunan drastis pendapatan ekspor minyak mentah imbas blokade.

Berbeda dengan prediksi awal di mana Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan akan ada belasan negara yang mengantre pinjaman hingga USD50 miliar, sejauh ini pengajuan ke IMF justru sepi peminat. Negara-negara saat ini berada dalam mode wait-and-see.

Direktur Global Development Policy Center di Boston University, Kevin Gallagher membeberkan aspek psikologis di balik fenomena ini. Menurutnya, negara-negara berkembang jauh lebih memilih menguras sisa dana proyek Bank Dunia daripada bernegosiasi dengan IMF.

"Program bantuan IMF umumnya menuntut syarat pengetatan anggaran (austerity measures) yang sangat ketat. Hal itu justru berisiko memicu ledakan protes dan gejolak sosial di dalam negeri, seperti yang sudah mulai terlihat di Kenya," jelas Gallagher.

Amunisi USD100 Miliar Disiapkan untuk Redam Krisis

Presiden Bank Dunia, Ajay Banga bulan lalu mengonfirmasi bahwa institusinya telah menyiapkan 'alat tempur krisis' untuk membantu negara-negara anggotanya. Melalui skema Rapid Response Option, negara yang terancam krisis dapat langsung mencairkan hingga 10% dari sisa dana pembiayaan mereka yang belum ditarik.

27 negara yang sedang mengamankan dana darurat Bank Dunia termasuk di antara 101 negara dengan akses ke beberapa bentuk instrumen pembiayaan yang telah diatur sebelumnya untuk dapat digunakan dalam kondisi krisis. Ada juga 54 negara yang mendaftar ke Opsi Tanggap Cepat, sehingga memungkinkan negara-negara ini menggunakan hingga 10% dari pembiayaan yang belum dicairkan.

Bank Dunia mengestimasi dana taktis yang bisa diakses cepat mencapai USD20 miliar hingga USD25 miliar. Angka ini bahkan bisa digelembungkan hingga mencapai USD100 miliar dalam jangka panjang melalui reorientasi portofolio proyek global demi menahan runtuhnya ekonomi negara-negara miskin dan berkembang tahun ini.

JAKARTA - Total utang dunia meroket ke angka fantastis USD353 triliun atau setara Rp6.168 Kuadriliun (6,1 kuintiliun) pada kuartal pertama 2026, menurut laporan terbaru dari Institute of International Finance (IIF). Kondisi ini menjadi sinyal bahaya yang muncul dari jantung keuangan global.

Namun yang lebih mengejutkan para pengamat bukanlah angka utang tersebut, melainkan pergeseran perilaku investor. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, investor mulai menunjukkan tanda-tanda jenuh dan berpaling dari Surat Utang Amerika Serikat (US Treasuries), sebuah aset yang selama ini dianggap sebagai pelabuhan teraman di dunia.

Eksodus Investor: AS Mulai Ditinggalkan?

Laporan IIF menunjukkan tren diversifikasi yang masif. Permintaan akan obligasi pemerintah Jepang dan Eropa menguat tajam, sementara selera investor terhadap utang Amerika Serikat cenderung jalan di tempat.

"Di bawah kebijakan saat ini, rasio utang terhadap PDB Amerika Serikat diprediksi akan terus merangkak naik," ujar Emre Tiftik dari IIF.

Ketidakpastian fiskal jangka panjang di Washington membuat investor kini lebih memilih memarkir modal mereka di zona Euro dan Jepang yang dinilai memiliki pertumbuhan utang lebih moderat.

Ancaman tidak berhenti di sana. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperingatkan bahwa pemerintah dan korporasi di seluruh dunia diperkirakan akan meminjam tambahan USD29 triliun dari pasar obligasi sepanjang tahun 2026.

Angka ini melonjak 17% dibandingkan tahun 2024, dipicu oleh empat mesin utama pengeluaran dunia saat ini. Pertama yakni ledakan investasi AI, kebutuhan modal raksasa untuk infrastruktur kecerdasan buatan.

Lalu menjaga keamanan energi, dampak krisis minyak akibat blokade Selat Hormuz. Tidak ketinggalan belanja pertahanan pada peringkat ketiga, saat ketegangan geopolitik yang memaksa negara-negara memperkuat militer.

Terakhir penuaan populasi, biaya kesehatan dan pensiun membengkak di negara maju. Dunia di Ambang Kebangkrutan? Utang AS Tembus Rp666.215 Triliun



Sinyal Bahaya bagi Pasar Keuangan

Psikologi pasar saat ini sedang berada dalam fase waspada tinggi. Pergeseran investor ke arah aset yang lebih sensitif terhadap harga, seperti hedge fund dan rumah tangga, diprediksi akan meningkatkan volatilitas pasar.

Dengan biaya pinjaman jangka panjang yang tetap tinggi, banyak negara mulai beralih ke utang jangka pendek. Langkah ini ibarat bom waktu karena meningkatkan risiko gagal bayar saat jatuh tempo (refinancing risk).

JAKARTA - Utang pemerintah Indonesia per akhir Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp282,52 triliun dibandingkan posisi pada Desember 2025 yang tercatat senilai Rp9.637,9 triliun.

Meskipun secara nominal mendekati angka psikologis Rp10.000 triliun, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini berada di level 40,75%. Angka tersebut tercatat masih berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan nominal tersebut. Ia membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan negara-negara maju dan tetangga yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi.

Rupiah Keok di Rp17.181 per Dolar AS, Pengamat Soroti Utang Jatuh Tempo Pemerintah Rp833,96 Triliun



"Acuannya apa? Utang. Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60 persen. Kita masih jauh, kenapa lo nanya lagi? Iya masih aman, masih sekitar 40-an, lebih sedikit jadi aman. Singapura berapa? 180 ya, 180 persen. Malaysia 60 persen lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita, dibanding Amerika juga, dibanding Jepang apa Jepang 275," papar Purbaya dikantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Purbaya meminta publik untuk melihat utang dari sisi kapasitas bayar dan kemanfaatan ekonomi, bukan sekadar melihat tumpukan angkanya. Ia menganalogikan utang pemerintah seperti sebuah perusahaan besar yang melakukan pinjaman untuk mengembangkan skala usahanya.

"Jadi gini, utang itu seperti kalau satu perusahaan mau ngembangin usahanya, dia bisa utangkan. Tapi perusahaan yang kecil atau perusahaan yang besar beda kemampuannya. Kalau satu perusahaan untungnya cuma 1 juta, dia utang 1 juta, udah susah. Tapi kalau perusahaan yang untungnya 100 juta, utang 1 juta, nggak apa-apa. Makanya dibagi rasio debt to GDP, seperti itu kira-kira ya," jelas Purbaya.

Tere Liye: Suara Lugas di Tengah Normalisasi Utang Pemerintah



Ia juga menyayangkan sikap skeptis beberapa pihak yang cenderung melihat sisi utang secara negatif tanpa mempertimbangkan indikator komparatif yang kuat. "Jadi kalau dilihat dari itu, harusnya Anda muji-muji kita. Cuman kan nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus? Sisi lihat, sisi komparatif," tegas Menkeu.

Berdasarkan rincian dari DJPPR, mayoritas utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun. Jumlah ini mencakup porsi terbesar dari total utang dan mengalami penambahan Rp265,66 triliun sejak akhir tahun lalu.

Sementara itu, sisa utang berasal dari pinjaman yang tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun. Pinjaman ini tumbuh tipis sebesar Rp16,85 triliun dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026. Pemerintah memastikan strategi pembiayaan tetap dijalankan secara terukur untuk menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah ketidakpastian pasar global.

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali ditutup melemah pada perdagangan Rabu (22/4/2026) ke level Rp17.181 per dolar AS. Mata uang Garuda sempat melemah hingga 45 poin dibandingkan penutupan sebelumnya Rp17.142 per dolar AS.

Pelemahan kurs rupiah juga terlihat pada data JISDOR BI, dimana hari ini bertengger pada level Rp17.179/USD. Posisi rupiah makin terpuruk dari sesi kemarin di level Rp17.142 per dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures sekaligus pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Assu’aibi mengatakan tekanan terhadap mata uang Garuda terutama berasal dari meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang melibatkan AS, Iran, dan sekutunya.

Utang Jatuh Tempo Indonesia Rp800 Triliun, DPR Desak Menkeu Purbaya Susun Strategi



Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran guna membuka ruang negosiasi lanjutan. Namun langkah tersebut belum mendapat respons jelas dari pihak Iran, bahkan memicu ketegangan baru menyusul rencana AS mempertahankan blokade pelabuhan dan pantai Iran.

Situasi ini berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi energi global. Lalu lintas di Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia, dilaporkan mengalami perlambatan signifikan. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap lonjakan harga energi dan memperkuat posisi dolar AS sebagai aset safe haven.

Ibrahim menambahkan, dari faktor domestik tekanan terhadap rupiah juga datang dari tantangan fiskal pemerintah. Pada 2026, Indonesia menghadapi jatuh tempo utang yang mencapai Rp833,96 triliun, tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Ia mengatakan, kondisi yang dikenal sebagai 'debt wall' ini menuntut strategi pembiayaan ulang dalam skala besar, di tengah kondisi pasar keuangan global yang belum stabil. Purbaya Tak Terima Outlook Rating Utang Indonesia Dipangkas Jadi Negatif



"Penomena ini sebagai debt wall, yakni kondisi ketika beban jatuh tempo utang menumpuk dalam satu periode tertentu," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%. Kebijakan ini diambil guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta merespons risiko eksternal akibat perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik.

Ibrahim Assu’aibi, menilai kombinasi faktor global dan domestik masih akan menekan pergerakan rupiah dalam jangka pendek.

"Ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah dan penguatan dolar AS menjadi faktor utama pelemahan rupiah. Di sisi lain, tekanan domestik dari kebutuhan pembiayaan utang juga menambah beban terhadap stabilitas nilai tukar," pungkasnya.

JAKARTA - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar USD437,9 miliar (setara Rp7.481 triliun dengan kurs Rp17,084 per USD) atau meningkat dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya USD434,9 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh 2,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7% (yoy).

"Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)," ungkap Direktur Departemen Komunikasi, Anton Pitono seperti dilansir laman resmi BI, Rabu (15/4/2026).

Sementara itu posisi ULN swasta mengalami penurunan. Dari Utang Luar Negeri publik, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar USD215,9 miliar, atau secara tahunan tumbuh 5,5% (yoy). Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6% (yoy).

Dipakai Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa RI Maret 2026 Turun ke Rp2.507 Triliun



Perkembangan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang. Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," bebernya.

Sedangkan peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar USD193,7 miliar, atau secara tahunan tercatat turun 0,7% (yoy). Perkembangan ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8% (yoy) dan 0,2% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3% terhadap total ULN swasta. ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0% terhadap total ULN swasta.

"Struktur ULN Indonesia sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8%, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9% dari total ULN," jelasnya.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Di tengah tekanan finansial, persoalan GNE memasuki babak baru ketika aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan. Langkah ini menegaskan satu hal penting, bahwa setiap rupiah uang daerah harus dipertanggungjawabkan

Mataram (ANTARA) - Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sejak lama diposisikan sebagai pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Di tengah semangat otonomi, BUMD diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan, menjawab kebutuhan pasar, sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Namun, realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan. Tidak sedikit BUMD yang justru menghadapi tantangan serius, mulai dari lemahnya tata kelola, ekspansi usaha yang tidak terarah, hingga tekanan keuangan yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik.

Gambaran tersebut juga terlihat di Nusa Tenggara Barat melalui perjalanan PT Gerbang NTB Emas atau GNE. Di tengah geliat pembangunan daerah yang terus tumbuh, kebutuhan sektor konstruksi meningkat, dan aktivitas ekonomi semakin dinamis, perusahaan ini justru tengah berjuang keluar dari beban masa lalu.

Sejak berdiri pada tahun 2006, GNE dibayangkan menjadi tangan ekonomi pemerintah yang mampu bergerak cepat, menjawab kebutuhan pasar, sekaligus memberi keuntungan bagi daerah.

Harapan itu bukan tanpa dasar. Banyak daerah di Indonesia mampu menjadikan BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal, dari sektor energi hingga pangan. Namun, perjalanan GNE menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup.

Di balik angka-angka laporan keuangan, tersimpan cerita tentang keputusan yang kesannya terburu-buru, strategi yang melebar, hingga manusia-manusia di dalamnya yang harus menghadapi konsekuensi.

Kehilangan arah

Pada fase awal, GNE mencoba menjangkau banyak sektor sekaligus. Dari distribusi pangan, konstruksi, hingga penyediaan air bersih. Secara teori, diversifikasi ini terlihat menjanjikan. Pemerintah daerah memiliki instrumen untuk mengintervensi pasar di berbagai sektor strategis.

Namun dalam praktiknya, strategi multiusaha justru menjadi titik lemah. Ketika organisasi belum memiliki fondasi manajemen yang kuat, memperluas usaha sama dengan memperbesar risiko. Fokus perusahaan menjadi kabur. Energi manajerial terbagi. Keputusan bisnis kehilangan presisi.

Kondisi ini berujung pada masalah klasik. Kinerja keuangan menurun, efisiensi melemah, dan utang mulai menumpuk.

Data yang muncul memperlihatkan tekanan yang nyata. Utang pajak mencapai sekitar Rp5,4 miliar, kredit bermasalah sekitar Rp14 miliar, serta pinjaman berbasis agunan hingga menyentuh angka Rp24 miliar.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada pegawai yang menunggu kepastian, ada kontraktor yang berharap pembayaran, dan ada kepercayaan publik yang perlahan terkikis. Di titik ini, persoalan GNE tidak lagi sekadar soal bisnis, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan.

Ketika sebuah BUMD terguncang, dampaknya tidak berhenti pada neraca keuangan. Ia menjalar ke kehidupan banyak orang yang bergantung padanya.

Lebih jauh, penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp8 miliar yang seharusnya menjadi dorongan ekspansi, justru terserap untuk menutup kewajiban lama. Ini menandakan posisi perusahaan yang defensif, bertahan hidup, bukan tumbuh.

Risiko bisnis dan akuntabilitas

Di tengah tekanan finansial, persoalan GNE memasuki babak baru ketika aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan. Langkah ini menegaskan satu hal penting, bahwa setiap rupiah uang daerah harus dipertanggungjawabkan.

Namun, di sinilah letak kompleksitasnya. Dalam dunia usaha, tidak semua kegagalan adalah pelanggaran hukum. Risiko bisnis adalah sesuatu yang melekat. Keputusan investasi bisa meleset, proyeksi bisa tidak tercapai.

Masalah muncul ketika batas antara risiko bisnis dan penyimpangan menjadi kabur. Dugaan adanya kerja sama yang bermasalah serta penggunaan penyertaan modal yang tidak optimal menjadi titik krusial yang harus diuji secara objektif.

Proses hukum yang berjalan membawa implikasi luas. Bagi perusahaan, ini bisa memperdalam krisis kepercayaan. Bagi pemerintah daerah, ini menjadi ujian komitmen terhadap tata kelola yang bersih. Sementara bagi publik, ini adalah momen untuk menilai sejauh mana BUMD benar-benar dikelola untuk kepentingan bersama.

Yang tidak kalah penting, proses ini juga menyentuh sisi manusia. Ada rasa cemas di internal perusahaan, ada kekhawatiran akan masa depan pekerjaan, dan ada tekanan psikologis yang tidak terlihat di permukaan.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang seimbang menjadi penting. Penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi juga mampu membedakan antara kesalahan administratif, kegagalan bisnis, dan tindakan yang benar-benar melanggar hukum.

Jalan panjang menuju sehat

Di tengah tekanan yang kompleks, restrukturisasi menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Ini bukan sekadar langkah teknis, melainkan proses membangun ulang kepercayaan.

Perubahan manajemen menjadi langkah awal. Pergantian direksi dan komisaris bukan hanya simbol, tetapi penanda bahwa arah baru sedang dibangun. Namun pergantian orang tidak akan berarti tanpa perubahan sistem.

Langkah berikutnya adalah penajaman fokus bisnis. Dari yang sebelumnya multiusaha, fokus GNE kini diarahkan pada sektor konstruksi, khususnya produksi beton dan precast. Pilihan ini mencerminkan upaya kembali ke kompetensi inti.

Secara logis, langkah ini lebih realistis. NTB sedang giat membangun. Kebutuhan material konstruksi sangat tinggi. Jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil.

Namun, restrukturisasi tidak cukup berhenti pada fokus bisnis. Pembenahan keuangan menjadi kunci utama. Utang yang menumpuk harus diselesaikan dengan skema yang jelas. Pengelolaan risiko harus diperkuat. Setiap keputusan pembiayaan harus melalui perhitungan matang.

Yang sering luput adalah aspek budaya organisasi. Banyak BUMD gagal bukan hanya karena strategi, tetapi karena budaya kerja yang tidak adaptif. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme harus menjadi nilai yang hidup, bukan sekadar slogan

Dalam konteks ini, pemulihan kepercayaan publik menjadi tantangan terbesar. Kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan rencana, tetapi dengan hasil nyata. Proyek yang selesai tepat waktu, laporan keuangan yang transparan, serta kontribusi nyata terhadap ekonomi daerah akan menjadi ukuran utama.

Solusi yang dapat ditawarkan tidak harus rumit, tetapi harus konsisten. Pertama, memperkuat tata kelola dengan sistem pengawasan yang independen.

Kedua, memastikan rekrutmen manajemen berbasis kompetensi, bukan pertimbangan non-bisnis. Ketiga, membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi.

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menempatkan BUMD sebagai entitas bisnis, bukan sekadar alat kebijakan. Intervensi boleh dilakukan, tetapi harus dalam koridor profesional.

Kisah GNE adalah cermin dari banyak BUMD di Indonesia. Ia bukan sekadar cerita kegagalan, tetapi juga peluang untuk belajar. Bahwa membangun perusahaan daerah bukan hanya soal modal, tetapi tentang manusia, sistem, dan integritas.

Jika restrukturisasi dijalankan dengan sungguh-sungguh, GNE masih memiliki peluang untuk bangkit. Namun jika tidak, ia hanya akan menjadi pengingat bahwa niat baik tanpa tata kelola yang kuat bisa berujung pada beban yang panjang.

Harapannya bisa dirumuskan secara sederhana; GNE diharapkan akan benar-benar berubah, bukan sekadar berganti wajah tanpa arah yang baru.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di balik klaim pemerintah bahwa kondisi fiskal Indonesia masih terjaga, sebuah peringatan keras muncul dari pengamat ekonomi Bright Institute, Awalil Rizky. Ia menyoroti risiko beban utang negara yang kian berat, dan sudah memasuki zona merah dan melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Lembaga Moneter Internasional (IMF).

Awalil menekankan, bahwa masyarakat dan pembuat kebijakan tidak boleh lagi hanya terpaku pada Debt to GDP Ratio (rasio utang terhadap PDB). Indikator yang lebih krusial saat ini adalah Debt Service Ratio (DSR), yakni seberapa besar pendapatan negara yang habis hanya untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.

Berdasarkan analisis terbaru per Kamis (19/3/2026), beban bunga utang Indonesia pada tahun 2025 telah menyerap 18,66% dari total pendapatan negara. Angka ini dua kali lipat lebih tinggi dari batas aman yang disarankan IMF.

Purbaya: Pilihan Sekarang Tambah Utang atau Kembali ke Krisis 1998



"Rekomendasi yang bisa diartikan sebagai batas aman adalah 7-10%. Namun kita sudah di angka 18 persen lebih. Ini alasan mengapa lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings merevisi prospek kredit Indonesia menjadi negatif," ungkap Awalil.

Jika menghitung beban utang secara total (debt service) yakni pelunasan pokok ditambah pembayaran bunga, angkanya mencapai Rp1.314 triliun pada 2025. Hal ini membuat DSR Indonesia berada di level 47,46%, jauh di atas ambang rekomendasi IMF yang berada di kisaran 25-35%.

Memasuki tahun 2026, tantangan fiskal diprediksi semakin curam. Awalil memaparkan, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026 disusun berdasarkan asumsi pertengahan 2025 yang kini tampak kurang realistis, terutama setelah pecahnya perang di Timur Tengah.

Pelemahan nilai tukar Rupiah dan kenaikan harga minyak berisiko membengkakkan posisi utang valas serta memperlebar defisit anggaran.

"Indikasi krisis itu kalau untuk saya ya ekonominya sudah resesi, terus global juga resesi semua, enggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi... kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian," jelasnya menanggapi skenario pelebaran defisit.

Jika pemerintah mengambil opsi pelebaran defisit hingga 4,06% (Skenario 3), Awalil memprakirakan kebutuhan berutang secara bruto bisa melonjak hingga Rp2.020 triliun. Tantangan terbesarnya adalah mencari pembeli Surat Berharga Negara (SBN) di tengah pasar yang sedang bergejolak.

"Seandainya, SBN yang diterbitkan tersebut terserap pun, akan ada masalah fiskal serius yang akan dihadapi. Sebagaimana dijelaskan di atas, maka semua rasio terkait utang akan lebih buruk dibanding rencana APBN. Beban utang makin meningkat dan berisiko menimbulkan gagal bayar, terutama dalam hal bunga utang," tegas Awalil.

Keseimbangan primer yang tercatat negatif menunjukkan bahwa saat ini pemerintah harus menarik utang baru hanya untuk membayar cicilan dan bunga utang lama. Tanpa efisiensi yang ketat, risiko gagal bayar atau tekanan fiskal yang ekstrem menghantui keberlanjutan ekonomi nasional di masa depan.