PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah menutup 80 perlintasan sebidang yang tak ada penjagaan. Jumlah ini akan bertambah lagi ke depannya.

Penutupan ini berdasarkan rekomendasi Kementerian Perhubungan setelah melakukan evaluasi pasca insiden kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4), yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek.

"Per hari kemarin dari 172 (rekomendasi Kemenhub), alhamdulillah telah kami tutup 80 perlintasan sebidang," kata Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dalam Rapat Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Selain itu, KAI juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) agar bisa meningkatkan prasarana di perlintasan sebidang di wilayah mereka demi keselamatan. Ini adalah tanggapan cepat sembari melakukan perbaikan besar-besaran ke depannya.

"Kami telah berkoordinasi juga dengan pemerintah kota dan kabupaten dan provinsi juga untuk melakukan peningkatan atau pemasangan dari palang pintu yang ada di 1.638 perlintasan sebidang ini sebagai tanggap atau respon perbaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutkan telah melakukan evaluasi terhadap lintasan sebidang. Hasilnya, 172 lokasi yang direkomendasikan untuk ditutup. Penyebabnya, karena lebar jalan kurang dari 2 meter.

Kemudian, 1.638 lokasi perlintasan sebidang yang direkomendasikan tetap difungsikan, namun perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

"Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan posjaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya," papar Dudy.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa soal sinyal hijau yang diterima KA Argo Bromo Anggrek sebelum takbrak KRL di Stasiun Bekasi Timur. Dudy menjelaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses investigasi terkait persinyalan tersebut kepada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Ia mengatakan pendalaman terkait pemberian sinyal hijau itu juga masih dilakukan oleh KNKT. "Masih berlangsung, masih berlangsung. Karena ada beberapa hal juga yang masih didalami," kata Dudy di PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

Sebab itu, Dudy mengaku tidak bisa berkomentar ihwal dugaan kesalahan operator dalam pemberian informasi sinyal karena menjadi ranah investigasi KNKT. "Itu kita serahkan kepada KNKT untuk hasil dan investigasinya. Kemudian karna ada korban jiwa kepolisian juga sudah melakukan penyidikan, itu kami juga serahkan ke kepolisian," pungkasnya.

Sebelumnya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memaparkan kronologi terkait kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line 5568A di Stasiun Bekasi Timur. Terungkap fakta bahwa masinis Argo Bromo Anggrek melaju karena mendapatkan aspek sinyal berwarna hijau, meski saat itu terdapat gangguan di lintasan.

Dalam rapat bersama Komisi V DPR, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjonomenjelaskan secara rinci garis waktu kejadian yang menunjukkan betapa singkatnya jeda waktu antara kecelakaan pertama yang melibatkan KRL dengan Taksi Green SM dan tabrakan antar-kereta di stasiun Bekasi Timur.

Peristiwa bermula pada pukul 20:45:32 WIB, ketika KRL 5568 A berangkat dari stasiun Bekasi menuju Stasiun Bekasi Timur. Sementara pukul 20:48:13 - 20.48.29 WIB, KRL 5568 A proses masuk dan berhenti di stasiun Bekasi Timur di Jalur 1.

"Pukul 20.48.29 kejadian tabrakan antara KA 5181 commuter line dengan kendaraan bermotor roda empat (Taksi Green SM) di JPL Bekasi Timur jalur hilir," kata Soerjanto dalam penjelasannya di ruang rapat Komisi V DPR, Kamis (21/5/2026).

Di saat yang hampir bersamaan, KA 5568A Commuter Line sedang melakukan proses naik-turun penumpang di Stasiun Bekasi Timur. Pada pukul 20.48.53, KA 5568A sempat bergerak maju sejauh 1,69 meter.

"Jadi cuman pendek aja, dan berhenti karena masinis melihat kerumunan masyarakat di jalur hulu (tempat KRL tabrakan dengan taksi Green SM)," ujarnya.

Petaka terjadi beberapa menit kemudian. Pada pukul 20.50.43, KA 4B Argo Bromo Anggrek melintas langsung di Jalur 3 Stasiun Bekasi.

KNKT menegaskan bahwa saat itu, sinyal keluar J12 menunjukkan aspek hijau, yang berarti kereta diizinkan melaju dengan kecepatan normal. "Pada pukul 20.50.43 KA Bromo Anggrek berjalan langsung di jalur 3 Stasiun Bekasi dengan sinyal keluar J12 ber-aspek hijau," ujarnya.

Hanya berselang kurang dari dua menit kemudian, tepatnya pukul 20.52.12, tabrakan antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dengan bagian belakang KA 5568A Commuter Line tidak terelakkan.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan telah melakukan dua langkah mitigasi pasca kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4).

Pertama, membatasi kecepatan Kereta Jarak Jauh yang jalurnya berhimpitan dengan kereta listrik (KRL), seperti di Stasiun Bekasi.

Kedua, KAI memberlakukan BLB (berhenti luar biasa) untuk semua Kereta Jarak Jauh di stasiun Bekasi. Setelah itu, akan dipastikan terlebih dahulu jalur bersih sampai dengan blok 103T sehingga memitigasi terjadinya hal yang tak diinginkan.

"Inilah short term mitigation plan kami dan prosedur operasinya sudah kami laksanakan satu hari pasca dari kecelakaan di Bekasi Timur," kata Bobby dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Selain itu, KAI juga telah melakukan perbaikan perlintasan sebidang agar aspek keselamatannya lebih terjamin. Dari rekomendasi Kementerian Perhubungan ada 1.638 perlintasan sebidang yang perlu dibenahi.

"Kami telah berkoordinasi juga dengan pemerintah kota/kabupaten dan provinsi juga untuk melakukan peningkatan atau pemasangan dari palang pintu yang ada di 1.638 perlintasan sebidang ini sebagai tanggap atau respon perbaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Perhubungan pun sudah melakukan perhitungan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, hasilnya membutuhkan anggaran sebesar Rp842,48 miliar.

Secara rinci, kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk menyediakan petugas penjaga lintasan dengan perkiraan biaya Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga lintasan sebesar Rp158,1 miliar serta fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal sebesar Rp60,9 miliar.

Insiden kecelakaan maut di Bekasi Timur bermula ketika rangkaian KRL relasi Bekasi-Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85.

Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampak peristiwa itu, petugas lalu memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.

Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta-Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya, sehingga terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan dalam tiga tahun terakhir kecelakaan di perlintasan sebidang tercatat sebanyak 1.058 kejadian. Mayoritas karena tidak adanya pengawasan.

Menurut Dudy, meski jumlahnya cukup banyak tapi kalau dilihat secara rinci per tahun terjadi penurunan. Pada 2024 tercatat 337 kejadian, turun menjadi 291 kecelakaan pada 2025, dan per 1 Mei 2026 tercatat sebanyak 102 kejadian.

"Data kecelakaan pelintasan sebidang dari 3 tahun terakhir tercatat 1.058 kejadian kecelakaan di pelintasan sebidang, namun demikian apabila dibandingkan tahun sebelumnya pada 2025 dan 2026 terlihat adanya tren penurunan jumlah kecelakaan," kata Dudy dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Data yang menurun ini, kata Dudy menunjukkan perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah. Kendati, dengan kejadian kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4), pemerintah akan makin meningkatkan pengawasan.

"Ini menunjukkan bahwa berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai mendapatkan dan memberikan dampak positif, meskipun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat," katanya.

Lebih lanjut, Dudy menyebutkan mayoritas kecelakaan atau 80 persennya terjadi karena perlintasan tidak dijaga. Porsinya 55 persen kecelakaan sepeda motor dan 45 persen kecelakaan mobil.

[Gambas:Youtube]

Oleh sebab itu, Dudy mengatakan seluruh perkerja di perkeretaapian perlu mematuhi grafik perjalanan kereta (gapeka) dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2016.

"Gapeka merupakan pedoman utama pengaturan perjalanan kereta api yang mengatur waktu, jarak, kecepatan, persilangan, hingga posisi perjalanan kereta secara terintegrasi, sehingga disiplin terhadap gapeka menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga headway dan keselamatan operasional kereta api," pungkasnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan ada 903 lokasi perlintasan sebidang yang tidak terdaftar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ini menjadi perhatian khusus pemerintah untuk membenahi.

Menurut Dudy, saat ini ada 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar dan sisanya tidak terdaftar. Dari yang terdaftar tersebut, bahkan ada 1.810 perlintasan sebidang yang tak dijaga.

"Ada 903 lokasi perlintasan yang tidak terdaftar dan terdapat 1.810 perlintasan sebidang yang tidak dijaga," ujar Menhub dalam Rapat Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Pembenahan ini makin ditingkatkan imbas kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4), yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek bermula karena kurangnya pengawasan di perlintasan sebidang. Padahal, lokasi tersebut sangat rawan kecelakaan.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat resiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi," imbuhnya.

Dudy menyebutkan dari hasil evaluasi yang dilakukan, terdapat 172 lokasi perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup. Penyebabnya, karena lebar jalan kurang dari 2 meter.

[Gambas:Youtube]

Kemudian, 1.638 lokasi perlintasan sebidang yang direkomendasikan tetap dibuka, namun perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

"Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya," jelasnya.

Kementerian Perhubungan pun sudah melakukan perhitungan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, hasilnya membutuhkan anggaran sebesar Rp842,48 miliar.

Secara rinci, kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk menyediakan petugas penjaga lintasan dengan perkiraan biaya Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga lintasan sebesar Rp158,1 miliar serta fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal sebesar Rp60,9 miliar.

Untuk memenuhi pembiayaan ini, Dudy memastikan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ada di pagu Kemnhub, tapi juga memanfaatkan kerja sama dengan pihak swasta. Misalnya, dukungan iklan di berbagai lokasi strategis.

"Adapun untuk skema pembelian selain APBN, kami juga menyiapkan alternatif skema pembelian melalui kerjasama pemanfaatan CSR serta dukungan iklan pada lokasi strategis," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Temuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menunjukkan bahwa KA Argo Bromo Anggrek masih menerima sinyal hijau untuk melaju sesaat sebelum insiden tabrakan dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.

Berdasarkan kronologi sementara KNKT, KA Argo Bromo Anggrek melintasi jalur 3 Stasiun Bekasi sekitar pukul 20.50 WIB. Pada saat itu, sistem persinyalan disebut masih memberikan izin perjalanan kepada kereta.

"KA Bromo Anggrek berjalan langsung di jalur 3 Stasiun Bekasi dengan sinyal keluar J12 beraspek hijau,” ujar Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis (21/5/2026).

KNKT mencatat benturan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL 5568A terjadi sekitar pukul 20.52 WIB. Sebelum tabrakan terjadi, rangkaian KRL diketahui tertahan di lintasan karena insiden sebuah taksi yang tertemper kereta di perlintasan sebidang dekat Bekasi Timur.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mempertanyakan kondisi persinyalan yang tetap menunjukkan aspek hijau meskipun terdapat rangkaian kereta berhenti di jalur.

“Sinyalnya hijau?” kata Lasarus dalam rapat tersebut.

Menanggapi hal itu, Soerjanto menegaskan masinis KA Argo Bromo Anggrek memang menerima sinyal jalan sehingga perjalanan kereta tetap dilanjutkan sesuai prosedur operasional.

Meski demikian, KNKT menegaskan proses investigasi masih berlangsung dan belum menyimpulkan penyebab utama kecelakaan. Investigasi lanjutan dilakukan untuk mendalami sistem persinyalan, prosedur operasional, hingga komunikasi antarpetugas saat insiden berlangsung.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membutuhkan anggaran sebesar Rp842,48 miliar untuk membenahi 1.600 perlintasan sebidang yang sangat rawan saat ini. Hal tersebut imbas kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4).

Menurut Dudy, kecelakaan yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek bermula karena kurangnya pengawasan di perlintasan sebidang. Oleh karena itu, keselamatan di perlintasan sebidang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Untuk peningkatan keselamatan pada 1.600 lokasi perlintasan sebidang dibutuhkan total investasi sebesar Rp842,48 miliar," ujar Menhub dalam Rapat Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Menurutnya, anggaran tersebut akan disediakan oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp603,9 miliar atau 72 persen dari kebutuhan, dan Rp238,6 miliar atau 28 persen akan disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Secara rinci, kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk menyediakan petugas penjaga lintasan dengan perkiraan biaya Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga lintasan sebesar Rp158,1 miliar serta fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal sebesar Rp60,9 miliar.

Untuk memenuhi pembiayaan ini, Dudy memastikan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ada di pagu Kemnhub, tapi juga memanfaatkan kerja sama dengan pihak swasta. Misalnya, dukungan iklan di berbagai lokasi strategis.

[Gambas:Youtube]

"Adapun untuk skema pembelian selain APBN, kami juga menyiapkan alternatif skema pembelian melalui kerjasama pemanfaatan CSR serta dukungan iklan pada lokasi strategis," pungkasnya.

Berdasar keterangan resmi Kementerian Perhubungan, insiden kecelakaan maut itu bermula ketika rangkaian KRL relasi Bekasi-Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85.

Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampak peristiwa itu, petugas lalu memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.

Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta-Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya, sehingga terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan hingga saat ini terdapat lima korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat, yang terjadi pada 27 April 2026 lalu masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menhub mengatakan insiden yang melibatkan antara kereta Commuter Line dan Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek tersebut mengakibatkan 124 orang menjadi korban.

Dari jumlah itu, sebanyak 16 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 103 korban telah diperbolehkan pulang dan kembali ke rumah masing-masing setelah mendapatkan penanganan medis.

"Kejadian ini mengakibatkan 124 korban, termasuk 16 korban yang meninggal dunia, 5 (lima) korban yang masih dirawat dan 103 korban yang sudah kembali ke rumah masing-masing," kata Dudy.

Kementerian Perhubungan juga menyampaikan duka cita, keprihatinan, dan empati mendalam kepada seluruh korban serta keluarga yang terdampak akibat kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa tersebut.

Dudy berharap lima korban yang masih menjalani perawatan dapat segera pulih dan kembali beraktivitas, seiring dengan terus dipantau dan didukung proses penanganan medisnya.

"Semoga para korban yang masih dirawat di rumah sakit segera diberikan kesembuhan," ujar Menhub.

Dudy turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses evakuasi dan penanganan korban akibat insiden tersebut meliputi Basarnas, Polri, TNI, tenaga medis, serta berbagai unsur terkait lainnya.

Menurut dia, pembahasan insiden Bekasi Timur tidak hanya berfokus pada satu peristiwa, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi keselamatan perkeretaapian secara lebih menyeluruh dan objektif.

Keselamatan transportasi perkeretaapian mencakup berbagai aspek, mulai dari sarana, prasarana, operasi, sumber daya manusia, tata kelola, pengawasan, hingga perilaku masyarakat di sekitar jalur kereta.

Pemerintah menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama, namun tetap berhati-hati dalam menyampaikan kesimpulan dan tidak ingin mendahului hasil investigasi resmi yang sedang berlangsung.

Karena itu, ia mengatakan pemerintah memilih menunggu hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai dasar dalam menetapkan langkah korektif dan pelaksanaan rekomendasi keselamatan selanjutnya.

Meski demikian, Kementerian Perhubungan bersama para pemangku kepentingan telah melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk pemulihan layanan, pemeriksaan teknis awal, pengamanan lokasi, dan koordinasi lintas instansi.

Evaluasi menyeluruh juga terus dilakukan terhadap aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi sumber daya manusia, serta manajemen risiko perkeretaapian.

Pemerintah menegaskan setiap kecelakaan harus menjadi peringatan untuk memperkuat budaya keselamatan, meningkatkan pengawasan, dan memastikan layanan transportasi publik semakin aman, andal, serta dipercaya masyarakat.

"Perbaikan harus terus dilakukan, baik sebelum maupun sesudah rekomendasi investigasi diterbitkan," kata Dudy.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan seluruh biaya pengobatan hingga pemakaman korban meninggal pada insiden tabrakan antara kereta Commuter Line dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4) malam, ditanggung secara penuh.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba memastikan seluruh korban dalam insiden operasional yang terjadi mendapatkan penanganan maksimal.

"KAI menegaskan seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dan KAI," kata Anne dalam keterangan di Jakarta, Selasa (28/4).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi V DPR RI menyoroti aspek keselamatan dan keandalan sistem perkeretaapian nasional menyusul kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu. Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas sistem pengendalian perjalanan kereta, terutama dalam mengantisipasi gangguan maupun situasi darurat di lintasan.

“Kalau sistem mengalami masalah pasti jadwal keberangkatan masing-masing kereta ketahuan. Di Gapeka [grafik perjalanan kereta api] pasti ketahuan. Kemudian tenggang waktu antarkereta pasti ada aturan teknisnya. Apakah hitungan ini juga sudah mencakup jika terjadi kecelakaan di depan, bisa tidak mengendalikan situasi?” ujarnya di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Lasarus pun meminta menteri perhubungan hingga Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menjelaskan secara terperinci ihwal insiden tersebut.

Merespons hal itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, pemerintah menghormati proses investigasi yang saat ini masih dilakukan KNKT secara independen, profesional, dan transparan.

Menurut dia, pemerintah saat ini memprioritaskan percepatan penanganan korban serta pemulihan operasional perjalanan kereta agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan aman dan lancar. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan transportasi juga menjadi fokus utama pemerintah.

“Keselamatan perlintasan sebidang menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden telah menginstruksikan untuk dilakukan optimalisasi khususnya di titik-titik rawan kecelakaan,” kata Dudy.

Kementerian Perhubungan mencatat dalam 3 tahun terakhir terjadi 1.058 kecelakaan di perlintasan sebidang. Meski demikian, jumlah kejadian menunjukkan tren penurunan, dari 337 kasus pada 2024 menjadi 291 kasus pada 2025 dan 102 kasus hingga 1 Mei 2026.

Mayoritas kecelakaan terjadi di perlintasan tidak terjaga dengan proporsi mencapai sekitar 80%. Berdasarkan jenis kendaraan, kecelakaan didominasi sepeda motor sebesar 55%, sedangkan mobil mencapai 45%.

Lebih lanjut, Menhub mengatakan, pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah melaksanakan kickoff penanganan perlintasan sebidang pada 5 Mei 2026, termasuk rencana penutupan 172 perlintasan sebidang yang dinilai memiliki risiko kecelakaan tertinggi.

“Untuk peningkatan keselamatan pada 1.600 lokasi perlintasan sebidang dibutuhkan total investasi Rp842,48 miliar,” ujarnya.

Dudy menjelaskan, dalam penyelenggaraan perkeretaapian, keselamatan dibangun melalui empat aspek utama, yakni sarana, prasarana, sumber daya manusia, serta faktor eksternal seperti mitigasi cuaca ekstrem, bencana alam, hingga penanganan perlintasan sebidang.

Dia menambahkan, Gapeka merupakan pedoman utama pengaturan operasional perjalanan kereta yang mencakup waktu, jarak, kecepatan, persilangan, hingga posisi perjalanan kereta secara terintegrasi.

“Gapeka menjadi fondasi pengendalian operasional perjalanan kereta api nasional,” kata Dudy.

Komisi V DPR RI ramai-ramai mengkritik Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang tidak bisa menghadiri rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/5).

Dalam rapat kerja tersebut, Dudy seharusnya hadir untuk membahas mengenai tabrakan kereta api maut di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi Senin (27/5) lalu dan beberapa kecelakaan lalu lintas terbaru lainnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengaku menerima dua alasan berbeda dari Kementerian Perhubungan terkait ketidakhadiran Dudy dalam rapat kerja ini.

Alasan pertama, Kementerian Perhubungan berisi meminta rapat ditunda karena belum menerima hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan masih berlangsung olah tempat kejadian perkara oleh kepolisian.

"Bapak Menteri Perhubungan belum dapat menghadiri raker dimaksud dikarenakan Kementerian Perhubungan belum menerima secara resmi hasil investigasi oleh KNKT dan pada saat bersamaan sedang dilakukan olah TKP oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Lasarus membacakan surat dari Kementerian Perhubungan.

Namun, Lasarus mengatakan pihaknya juga menerima alasan kedua yang justru meminta agar rapat tetap digelar dan Dudy diwakili Wakil Menteri Perhubungan Suntana karena alasan kesehatan.

"Bapak Menteri Perhubungan tidak dapat menghadiri rapat dimaksud karena alasan kesehatan," kata Lasarus membacakan surat tersebut.

Ia menilai terdapat perbedaan alasan dalam dua surat tersebut.

"Saya menerima dua surat dengan dua hal berbeda. Surat pertama minta supaya rapat ditunda, surat kedua minta supaya pak menteri diwakili oleh pak wamen karena pak menteri dalam kondisi tidak sehat," ujarnya.

Lasarus mengatakan berdasarkan tata tertib DPR, rapat kerja seharusnya dihadiri langsung oleh menteri.

Ia kemudian melanjutkan rapat dengan agenda para anggota Komisi V memberikan pandangan mereka masing-masing.

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi pun mengkritik alasan Dudy tidak hadir dalam rapat tersebut.

"Saya terus terang kecewa ini Menteri Perhubungan," ujar Mori.

Menurut dia, alasan belum keluarnya hasil investigasi KNKT tidak masuk akal karena peristiwa kecelakaan sudah terjadi beberapa waktu lalu.

"Kalau alasan yang disampaikan adalah karena masih dalam proses penyelidikan buat saya nggak masuk akal," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto meminta rapat mengikuti tata tertib karena terdapat surat resmi permintaan penundaan dari menteri perhubungan.

"Menurut kami kita menurut norma saja karena normanya adalah harus menteri," ujar Haryanto.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro menilai ketidakhadiran Menhub menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap persoalan keselamatan transportasi.

"Alasan sakit itu menurut saya ketidaksatriaan bapak menteri terhadap tanggung jawabnya di dalam menyikapi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi lalu lintas atau yang baru-baru ini di rel kereta api," ujar Syafiuddin.

Ia meminta pembahasan tidak dilanjutkan tanpa kehadiran Menteri Perhubungan.

Sebagian data sudah kami peroleh tapi kami juga perlu mengklarifikasi lagi dengan pengemudinya

Jakarta (ANTARA) - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih dalam pengumpulan data terkait kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat, beberapa waktu lalu yang menewaskan 16 orang.

"Jadi kami masih dalam pengumpulan data-data di lapangan dan ada beberapa tes yang harus kami lakukan di persinyalan, di lintasan kemudian di komunikasi seperti apa, kita lagi pengumpulan data-datanya. Masih banyak yang kita kumpulkan data dan masih ada beberapa orang yang harus kita wawancarai," ujar Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, di kereta terdapat CCTV, ada yang pakai data semacam kotak hitamnya (black box) dan nanti tergantung dari hasil evaluasi dari data-data tersebut apakah KNKT perlu minta konfirmasi atau keterangan lebih lanjut dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah itu.

KNKT juga melakukan pengumpulan data di lokasi terjadinya peristiwa kereta CommuterLine menabrak mobil taksi listrik.

"Sebagian data sudah kami peroleh tapi kami juga perlu mengklarifikasi lagi dengan pengemudinya, kalau data yang di mobil taksi itu ada black box-nya juga, ini lagi kita unduh. Nanti setelah kita evaluasi dan kita akan bertanya lagi kepada pengemudinya ataupun orang-orang di sekitar situ apa yang terjadi di taksi listrik tersebut," kata Soerjanto Tjahjono.

Soerjanto Tjahjono mengatakan semua pihak bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan kepada KNKT.

"Kooperatif. Tidak ada, tidak ada halangan kalau kita minta keterangan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta masyarakat menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait penyebab kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat.

Dia mengimbau masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk menunggu investasi KNKT yang akan memberikan hasil secara menyeluruh terkait penyebab terjadinya kecelakaan hingga rekomendasi keselamatan.

Menurut dia, KNKT masih melakukan proses investigasi terhadap kecelakaan kereta listrik (KRL) dengan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026.

KNKT telah melakukan simulasi sistem persinyalan kereta api sebagai bagian dari investigasi pasca insiden kecelakaan kereta rel listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.

Simulasi persinyalan dilakukan untuk memahami kemungkinan penyebab teknis, khususnya terkait fungsi dan respons sistem persinyalan saat kejadian. Hingga saat ini, proses-proses investigasi lainnya masih terus dilakukan KNKT.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi V DPR menunda rapat kerja (raker) untuk membahas tragedi insiden tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL, Rabu (13/5/2026). Keputusan ini diambil lantaran Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi absen dalam forum tersebut.

Keputusan itu bermula kala Ketua Komisi V DPR Lasarus menyampaikan, pihaknya telah menerima surat dari Menteri Perhubungan dengan nomor UM.004/1/9/PHP/2026 terkait permohonan pendelegasian dan penjadwalan ulang Raker Komisi V DPR RI tanggal 13 Mei 2026.

"Inti dari surat ini Kementerian Perhubungan minta penjadwalan ulang rapat ini," terang Lasarus dalam rapat.

Setelahnya, Lasarus meminta pandangan para anggota Komisi V DPR RI dari 7 fraksi terhadap ketidakhadiran Menhub Dudy. Lantas, mayoritas anggota meminta agar rapat ditunda.

"Jadi saya ingin sampaikan Pak Menteri apalagi mitra kerja Komisi V kan pasti sahabat kita ya, kita doakan semoga beliau cepat sembuh amin ya, bisa cepat hadir di rapat ini di waktu yang akan datang ya. Tapi demi aturan rapat ini terpaksa kita tunda dulu ya," kata Lasarus sambil mengetuk palu.

Sekadar informasi, kecelakaan tragis antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam, menyisakan duka mendalam. Sebanyak 16 orang meninggal dunia, yang seluruhnya merupakan penumpang dari gerbong khusus wanita.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, mengungkapkan dugaan awal penyebab kecelakaan. Peristiwa ini diduga bermula dari insiden tabrakan sebuah taksi Green SM di perlintasan sebidang Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 85.

Menurutnya, tabrakan tersebut kemungkinan memicu gangguan pada sistem persinyalan di area Stasiun Bekasi Timur, sehingga berujung pada kecelakaan antar kereta yang tidak dapat dihindari.

“Kejadian terjadi sekitar pukul 21.00, diawali dengan temperan taksi di JPL 85 yang diduga mengganggu sistem perkeretaapian di emplasemen Bekasi Timur,” ujar Bobby, Selasa (28/4/2026).