Jakarta: PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank) menegaskan komitmennya melanjutkan transformasi bisnis dan memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang melalui keputusan-keputusan strategis yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Tahun Buku 2025.

Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui seluruh agenda yang diajukan manajemen, mulai dari pengesahan laporan keuangan, penggunaan laba bersih, hingga perubahan susunan direksi sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan perusahaan.
Kinerja KB Bank sepanjang 2025 menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Perseroan berhasil membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp66,59 miliar, berbalik mencetak keuntungan dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya kualitas aset, peningkatan profitabilitas, serta penerapan strategi bisnis yang lebih selektif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Direktur Utama KB Bank, Kunardy Darma Lie, mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi perseroan dalam menjalankan transformasi bisnis selama beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, KB Bank terus fokus memperkuat kualitas kredit, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas kapabilitas digital, serta memperkuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.

"Ke depan, kami akan terus menghadirkan solusi keuangan yang relevan bagi kebutuhan nasabah sekaligus menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkualitas. Dukungan dari KB Financial Group sebagai pemegang saham pengendali menjadi modal penting bagi perseroan untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Kunardy.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore).

Sejalan dengan upaya memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis di masa depan, pemegang saham menyetujui penggunaan seluruh laba bersih tahun buku 2025 sebagai laba ditahan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi keuangan perusahaan sekaligus mendukung agenda pertumbuhan berkelanjutan.

Selain itu, rapat juga memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2026 serta menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

Perseroan turut menyampaikan perkembangan proses pengkinian Recovery Plan yang dilakukan sesuai arahan regulator. Pembahasan lebih lanjut mengenai agenda tersebut akan dilanjutkan dalam rapat pemegang saham berikutnya setelah seluruh proses dan persetujuan yang diperlukan terpenuhi.

Salah satu keputusan penting dalam RUPST tahun ini adalah perubahan susunan Direksi Perseroan. Pemegang saham menyetujui pengunduran diri Robby Mondong dan Dodi Widjajanto dari jabatan Direktur. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi keduanya selama mendukung proses transformasi dan penguatan bisnis KB Bank.

Pada saat yang sama, pemegang saham menyetujui pengangkatan kembali Jung Ho Han sebagai Direktur Perseroan. Selain itu, KB Bank juga menunjuk dua direktur baru, yakni Harryanto Pramono dan Muhammad Rahmat Laksamana.

Harryanto Pramono memiliki pengalaman lebih dari dua dekade di industri perbankan, khususnya pada segmen bisnis ritel dan distribusi. Sebelum bergabung dengan KB Bank, ia menjabat sebagai Consumer Distribution Head di Maybank Indonesia dan pernah memegang sejumlah posisi strategis di HSBC serta Permata Bank.

Sementara itu, Muhammad Rahmat Laksamana dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang kepatuhan, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Director of Compliance di Bank of America N.A Indonesia serta pernah berkarier di sejumlah institusi perbankan internasional dan nasional, termasuk ANZ, Citibank Indonesia, dan Permata Bank.

Kehadiran kedua eksekutif tersebut diharapkan dapat memperkuat strategi pertumbuhan KB Bank, baik melalui pengembangan bisnis ritel maupun peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen risiko perusahaan.

Pengangkatan Harryanto Pramono dan Muhammad Rahmat Laksamana akan efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui mekanisme Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Dengan langkah-langkah tersebut, KB Bank optimistis dapat memperkuat posisi perseroan di industri perbankan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi dan sektor keuangan yang terus berkembang.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank BUMN maupun swasta buka suara soal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan soal Rencana Bisnis Bank (RBB).

Untuk diketahui, rencana OJK untuk merevisi RBB ini dalam rangka mendorong industri perbankan agar bisa lebih mendukung program-program prioritas pemerintah.

PT KB Bukopin Tbk. atau KB Bank (BBKP) menyatakan perseroan menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif OJK dalam menyelaraskan strategi industri perbankan dengan agenda pembangunan nasional.

"Sinkronisasi antara kebijakan regulator dan program prioritas pemerintah memberikan kepastian arah bagi perbankan dalam menyusun strategi pertumbuhan yang berkelanjutan," terang Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Kamis (16/4/2026).

Kunardy mengatakan bahwa KB Bank akan terus meningkatkan perannya sebagai intermediasi keuangan dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dia memproyeksikan target pertumbuhan kredit oleh perseroan pada 2026 berada pada kisaran 10%—11%. Fokus penyaluran kredit dipastikan tetap selaras dengan profil risiko bank serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebelumnya, BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyatakan bahwa perseroan pada prinsipnya akan mengikuti seluruh ketentuan regulator yang berlaku terkait dengan rencana pengaturan RBB sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

"Bank Mandiri juga akan mencermati dan menyesuaikan langkah strategis sesuai dengan arahan serta petunjuk teknis dari regulator," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista kepada Bisnis melalui keterangan tertulis.

Salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu menyebut terus mendukung program-program prioritas pemerintah melalui pembiayaan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, serta penyaluran pembiayaan dan penguatan kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Bank Mandiri menyampaikan bakal terus memperkuat sinergi dengan pemerintah maupun regulator guna mendukung implementasi program prioritas secara berkelanjutan dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pada pekan lalu, PT OCBC NISP Tbk. (NISP) juga secara umum akan berusaha berpartisipasi untuk mendukung pergerakan ekonomi. Perseroan menyebut sebelumnya pun sudah mendukung program strategis pemerintah dalam hal penghiliran mineral.

"Seperti contoh saat pemerintah men-encourage FDI masuk ke mineral processing supaya ada value added ke lapangan kerja Indonesia kami juga cukup aktif dan itu sekarang berlanjut. Kami sangat welcome untuk berpartisipasi tetapi semua harus dilakukan secara prudent," terang Direktur OCBC Martin Widjaja pada Paparan Publik RUPST OCBC, Kamis (9/4/2026).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menuturkan bahwa lembaganya tengah menggodok RPOJK guna mendorong kepada bank agar lebih masuk ke program prioritas pemerintah.

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

"Kami sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah," kata Kiki pada acara Outlook Indonesia 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

KOMPAS.com - PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank) menandatangani kerja sama pembiayaan dengan entitas anak perusahaan PT Intiland Development Tbk (Intiland) yang menangani pengembangan usaha kawasan industri, PT Intiland Sejahtera.

Melalui kerja sama tersebut, KB Bank memberikan fasilitas pembiayaan dengan total plafon hingga Rp 250 miliar kepada PT Intiland Sejahtera. Pinjaman ini akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan operasional dan pengembangan proyek kawasan industri perseroan.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengatakan, Intiland merupakan perusahaan dengan rekam jejak panjang dan portofolio yang solid di industri properti Indonesia.

Kerja sama tersebut merupakan langkah strategis KB Bank dalam memperluas portofolio pembiayaan berkualitas serta mendukung pengembangan sektor properti yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

“Kami berharap, fasilitas pinjaman yang kami berikan dapat mendorong ekspansi bisnis Intiland dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas,” ujar Kunardy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/12/2025).

Direktur PT Intiland Sejahtera David Hosea pun menyambut baik kerja sama tersebut serta mengapresiasi kepercayaan yang diberikan KB Bank.

“Kolaborasi ini memiliki nilai strategis bagi kami yang sedang mengembangkan kawasan industri jangka panjang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional,” ujar David.

Sebagai informasi, PT Intiland Sejahtera memayungi sejumlah proyek pengembangan kawasan industri yang merupakan salah satu segmen usaha utama Intiland. Saat ini, perusahaan memiliki dua pengembangan kawasan industri, yakni Ngoro Industrial Park di Mojokerto, Jawa Timur, dan Batang Industrial Park di Batang, Jawa Tengah.

Selain segmen kawasan industri, Intiland juga memiliki portofolio yang terdiversifikasi, mulai dari hunian tapak, apartemen, gedung perkantoran, properti komersial, hingga jaringan hotel.

Proyek-proyek monumental perusahaan tersebut antara lain adalah South Quarter, Fifty Seven Promenade, Regatta, Talaga Bestari, Serenia Hills, Graha Famili, Praxis, Graha Natura, dan Amesta Living.

Selain fasilitas pembiayaan, kerja sama tersebut juga membuka peluang cross selling yang luas antara KB Bank dan Intiland, mulai dari cash management, payroll karyawan, direct throughput dari kawasan industri, layanan priority banking bagi pengurus grup, hingga fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi konsumen proyek Intiland.

Penandatanganan kerja sama tersebut memperkuat posisi KB Bank sebagai mitra finansial strategis bagi pelaku industri properti. Hal ini juga mencerminkan fokus KB Bank dalam memperluas portofolio kredit dengan prinsip quality growth dan manajemen risiko yang kuat.

Dengan semangat kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, KB Bank meyakini bahwa sinergi dengan Intiland akan menghadirkan nilai tambah jangka panjang bagi konsumen, pemangku kepentingan, dan sektor properti di Indonesia.

IDXChannel - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) meninggalkan fase pemulihan dan mulai memasuki periode pertumbuhan yang lebih disiplin dan scalable.

Setelah melalui masa penyehatan yang cukup panjang, BBKP dinilai menunjukkan percepatan ekspansi yang didukung pengawasan ketat dari KB Financial Group, selaku pemegang saham pengendali.

Samuel Sekuritas dalam risetnya, menyebut transformasi KB Bank bergerak ke arah yang lebih solid. Pada beberapa kuartal terakhir, perseroan mencatat peningkatan penyaluran kredit yang kuat pada segmen wholesale maupun ritel, sekaligus menjaga kualitas portofolio tetap sehat.

Peluncuran platform digital seperti Next Generation Banking System (NGBS) dan aplikasi KBstar ikut memperluas jangkauan BBKP di segmen konsumen dan UMKM. Inovasi digital ini turut menjadi motor pertumbuhan dana murah, dengan CASA tumbuh 39,1 persen YoY hingga kuartal III-2025.

Kemitraan strategis dengan sejumlah konglomerasi juga mulai membuahkan hasil, khususnya dalam pembiayaan rantai pasok (supply chain financing) dan pendanaan dealer.

Sinergi tersebut akan memperkuat fondasi bisnis BBKP untuk mengarah pada model usaha yang lebih tahan banting dan berkelanjutan. Dari sisi operasional, efisiensi dan penguatan manajemen risiko mulai tercermin dalam kenaikan margin serta perbaikan kualitas aset.

Target ambisius 2025-2026

Manajemen BBKP menargetkan, pertumbuhan kredit dua digit pada 2025, yang akan disokong baik oleh segmen korporasi maupun UMKM. Difokuskan juga penurunan gross NPL menjadi di bawah 7 persen pada 2026, dari posisi 10,9 persen pada sembilan bulan pertama 2025, seiring perbaikan kualitas aset dan penyelesaian kredit bermasalah warisan lama.

Dari sisi pendanaan, perseroan menargetkan rasio CASA naik melampaui 30 persen pada 2026 didorong peningkatan layanan digital dan integrasi ekosistem yang lebih dalam.

Pemulihan margin juga berada di jalur positif, dengan net interest margin (NIM) diproyeksikan menembus level 3 persen pada 2026, seiring pergeseran portofolio ke segmen berimbal hasil lebih tinggi, penerapan pricing berbasis risiko, serta penurunan biaya dana.

Analis Samuel Sekuritas Prasetya Gunadi memperkirakan, kondisi makro yang lebih mendukung pada 2026 akan menjadi katalis penting bagi kinerja BBKP.

Laba bersih diproyeksi dapat melesat 154 persen YoY pada 2026, ditopang pemulihan NIM dan normalisasi kualitas aset yang berkelanjutan.

Melihat perkembangan pemulihan yang semakin nyata, Prasetya memberi rekomendasi SPEC-BUY untuk saham BBKP dengan target harga Rp100 per saham.

"Target tersebut mengimplikasikan valuasi 2,5 kali PBV dan potensi kenaikan 42,9 persen dari harga saat ini," tulis Prasetya dalam risetnya Selasa (25/11/2025)

Menurut riset tersebut, potensi re-rating valuasi cukup besar seiring perbaikan margin, kualitas aset yang lebih sehat, peningkatan CASA berbasis digital, serta penguatan kinerja inti.

Meski begitu, perseroan masih menghadapi beberapa risiko, termasuk kecepatan penyelesaian kredit bermasalah warisan, volatilitas biaya dana, serta ketidakpastian makro.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Koperasi (Kemenkop) membuka peluang pembentukan kembali bank khusus gerakan koperasi. Salah satu opsi yang dikaji adalah akuisisi bank yang sudah ada.

Keberadaan bank tersebut untuk menggantikan Bank Bukopin (sebelumnya Bank Umum Koperasi Indonesia), setelah bank tersebut beralih kepemilikan ke investor Korea dan kini bernama KB Bank.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah membeli bank yang sudah eksisting.

Meski demikian, Ferry belum mengungkapkan bank mana saja yang tengah masuk radar dan kapan proses penjajakan akan dilakukan.

“Salah satu opsinya beli. Dan kita lihat ada beberapa yang ditawarkan. Tapi nantilah, saya masih mau konsentrasi untuk koperasi desa [Koperasi Desa/Kelurahan Meraj Putih],” kata Ferry saat ditemui di sela-sela acara Kompas100 CEO Forum di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Ferry menegaskan inisiatif pembentukan bank koperasi ini bukan instruksi Presiden Prabowo Subianto, melainkan aspirasi dari gerakan koperasi nasional.

“Itu nggak ada arahan Presiden, itu hanya keinginan dari teman-teman gerakan koperasi. Karena dulu kita pernah punya bank, namanya Bank Umum Koperasi Indonesia. Sekarang teman-teman gerakan koperasi itu pengin punya bank,” terangnya.

Menurutnya, kapasitas gerakan koperasi sebenarnya cukup kuat untuk kembali memiliki bank sendiri. Hal ini mengingat sebelumnya Indonesia pernah memiliki bank koperasi.

“Kita punya kemampuan sebenarnya untuk punya bank. Memang koperasi nggak bisa bikin bank? Bank dulu pernah punya kok,” pungkasnya.

EMITEN pengelola CGV Cinemas, PT Graha Layar Prima Tbk. (BLTZ), mengumumkan perseroannya telah mendapat perpanjangan jatuh tempo pinjaman dari PT KB Bank Bukopin Tbk. sebesar Rp 90 miliar. Pinjaman ini termasuk perubahan ketiga yang dibuat oleh kedua entitas tersebut pada 21 November 2025. Perjanjian pinjaman ini awalnya terjadi pada 24 November 2022.

Corporate Secretary BLTZ Rozaksan Rinota mengatakan perseroan mendapat perpanjangan jatuh tempo selama 1 tahun sampai 25 November 2025. “Memperpanjang jatuh tempo atas Perjanjian Pinjaman selama 1 tahun sampai dengan tanggal 25 November 2025,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin, 24 November 2025.

Rozaksan mengatakan transaksi ini untuk mendukung kegiatan usaha utama perseroan dan kebutuhan modal kerja.

Per 30 September 2025, CGV Cinemas membukukan laba Rp 28,7 miliar. Dalam laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, Selasa, 28 Oktober 2025, emiten berkode BLTZ itu mengantongi pendapatan bersih Rp 922,2 miliar. Pendapatan ini berasal dari bioskop Rp 575 miliar, makanan dan minuman Rp 293 miliar, acara dan iklan Rp 52,7 miliar.

Per 30 September 2025, CGV Cinemas memiliki total aset sebesar Rp 1,8 triliun. Adapun, total liabilitas perseroan tercatat sebesar 1,4 miliar dan ekuitas Rp 416 miliar.

Pada Juni 2025, CGV telah mendapat fasilitas kredit Rp 264 miliar dari Bank Bukopin. Corporate Secretary Rozaksan Rinota mengatakan pinjaman ini memiliki jangka waktu satu tahun sampai 26 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan akan membentuk bank baru untuk koperasi, menggantikan Bank Bukopin yang telah dijual kepada investor Korea.

Adapun saat ini, Bank Bukopin (sebelumnya Bank Umum Koperasi Indonesia) telah berganti nama menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) atau KB Bank usai mayoritas sahamnya dicaplok KB Kookmin Bank asal Korea. Pada 2021, KB Kookmin Bank resmi menjadi pemegang saham pengendali KB Bank dengan total saham sebesar 67%.

Rencana ini untuk memperkuat peran koperasi dalam sistem keuangan nasional sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyebut inisiatif ini muncul pada saat yang tepat, seiring dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pengembangan koperasi di Indonesia.

Menurut Ferry, perhatian Kepala Negara RI terhadap koperasi bersifat historis dan berkelanjutan, mengingat keluarga Presiden memiliki tradisi panjang sebagai pegiat koperasi.

“Kami ada keinginan dari Kementerian Koperasi untuk memiliki bank koperasi yang baru. Setelah kita kehilangan Bank Bukopin, saya berniat mengajak bapak-ibu semuanya, sekiranya ada kesempatan, ada bank yang dijual atau bagaimana caranya, kita akan bergotong royong membeli saham bank tersebut,” kata Ferry dalam acara Temu Mitra LPDB Koperasi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Menurut Ferry, sejumlah koperasi dapat ikut berpartisipasi melalui skema patungan. Di sisi lain, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) juga akan didorong agar dapat berfungsi seperti bank koperasi, meskipun sumber dananya berasal dari anggaran pemerintah.

“Kita akan lipatgandakan kekuatan koperasi ini, bersatu mengkonsolidasikan kekuatan, dan menambah lagi kapasitasnya. Ini kesempatan yang luar biasa,” ujarnya.

Dengan adanya bank koperasi baru pengganti Bukopin, Ferry berharap sistem pembiayaan koperasi bisa lebih terintegrasi, transparan, dan efisien.

Lebih lanjut, Ferry menyebut pihaknya saat ini tengah menjajaki beberapa opsi yang ditawarkan. “Ada beberapa bank yang ditawarkan kepada kami. Oleh karena itu, nanti akan kami ajak pada pertemuan yang lebih spesifik,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) membuka wacana pembentukan bank koperasi baru sebagai upaya memperkuat ekosistem pembiayaan koperasi nasional. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai momentum saat ini tepat untuk menghidupkan kembali kepemilikan bank oleh gerakan koperasi setelah sektor tersebut kehilangan Bank Bukopin.

“Kita ada keinginan dari Kemenkop untuk memiliki bank kooperasi yang baru. Setelah kita kehilangan Bank Bukopin,” kata Ferry dalam Temu Mitra LPDB Koperasi di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Ia mengajak mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi untuk bersama-sama membeli saham bank apabila ada peluang akuisisi.

Ferry menyebut keberadaan bank koperasi akan memperkuat posisi koperasi sebagai motor penggerak perekonomian nasional. “Saya berniat untuk mengajak Bapak-Ibu semuanya, sekiranya ada kesempatan, ada bank yang dijual atau bagaimana caranya kita akan bergotong royong, kita akan membeli saham bank tersebut dan kita akan punya bank baru,” ujarnya.

Menurut Ferry, sektor koperasi tengah berada dalam fase penguatan dengan dukungan politik yang besar dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai keberpihakan tersebut memberi ruang bagi koperasi untuk memperluas akses pembiayaan dan memperbaiki kelembagaan.

Ferry menambahkan Kemenkop tengah mengkaji potensi pengalihan saham bank yang dapat diambil alih menjadi bank koperasi.

“Ya ini sedang kita jajaki. Ada beberapa bank yang ditawarkan kepada kami. Oleh karena itu kami akan menyampaikan pada pertemuan yang lebih spesifik nanti,” tuturnya.

Kemenkop menilai konsolidasi koperasi yang lebih kuat diperlukan agar mampu bersaing dengan BUMN maupun sektor swasta dalam layanan keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono mengungkap pemerintah berencana mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk dapat turut serta meramaikan industri perbankan nasional.

Ferry menyebut, usulan itu dijalankan untuk mengembalikan geliat koperasi di semua sektor termasuk keuangan. Pasalnya, sebelumnya koperasi Indonesia berhasil membentuk Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) pada 1970.

"Kemudian kami juga merasa kehilangan Bukopin, Bank Umum Koperasi Indonesia, yang Bukopin itu semula didirikan oleh induk-induk Koperasi," kata Ferry dalam Konferensi Pers dikutip Minggu (26/10/2025).

Namun demikian, saat ini Bank Bukopin telah berganti nama menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk. atau KB Bank usai dicaplok mayoritas sahamnya oleh KB Kookmin Bank asal Korea. Pada 2021, KB Kookmin Bank resmi menjadi pemegang saham pengendali KB Bank dengan total saham sebesar 67%.

Sejalan dengan hal itu, Ferry mengaku akan kembali mendorong agar koperasi Indonesia dapat kembali membentuk badan usaha keuangan di sektor perbankan.

Dalam laporannya, saat ini terdapat sejumlah koperasi yang diklaim memiliki likuiditas tebal. Di mana, koperasi tersebut dicanangkan akan dibentuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

"Sekarang mereka [sejumlah koperasi] mengalami kelebihan likuiditas, yang sebenarnya kalau melalui kemampuan mereka untuk membeli bank buku tiga atau BPR-BPR itu sebenarnya bisa. Ini kita lagi mau mencari saat yang tepat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) ingin Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih mampu bersaing dengan badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta.

Ferry Juliantono mengatakan pihaknya tengah berupaya mengejar ketertinggalan dengan mendorong koperasi agar mampu bersaing dengan perusahaan pelat merah maupun swasta.

Pasalnya, Ferry menuturkan bahwa KopDes/Kel Merah Putih merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Di samping itu, Ferry menjelaskan, koperasi sejatinya erat dengan implementasi dari pelaksanaan Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945.

“Kami di Kementerian Koperasi mengejar ketinggalan bagaimana caranya badan usaha koperasi bisa bersaing sejajar dengan badan usaha milik negara [BUMN] dan badan usaha milik swasta,” kata Ferry dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (14/10/2025).