Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat saham global, MSCI, menunda publikasi hasil penilaian aksesibilitas pasar Bulgaria dalam Tinjauan Aksesibilitas Pasar Global 2026 yang dirilis pada 18 Juni 2026. Informasi mengenai negara tersebut akan diumumkan pada 23 Juni 2026 bersamaan dengan hasil Tinjauan Klasifikasi Pasar Tahunan MSCI 2026.

Dalam pengumuman resmi yang dikutip Jumat, 18 Juni 2026, MSCI mengingatkan bahwa Bulgaria saat ini masih berada dalam masa tinjauan untuk kemungkinan reklasifikasi dari status Pasar Mandiri (Standalone Market) menjadi Frontier Market.

Keputusan tersebut menjadi perhatian pelaku pasar karena perubahan klasifikasi dapat memengaruhi posisi Bulgaria dalam peta investasi global serta peluang masuknya dana investasi yang mengikuti indeks MSCI.

Secara bersamaan, MSCI juga merilis hasil Tinjauan Aksesibilitas Pasar Global 2026 yang mencakup penilaian terhadap 79 pasar saham di dunia. Tinjauan tersebut bertujuan mengevaluasi perkembangan aksesibilitas masing-masing pasar dan memberikan masukan kepada regulator mengenai aspek yang masih perlu diperbaiki agar memenuhi standar internasional.

Dalam penilaiannya, MSCI menggunakan lima kriteria utama, yakni keterbukaan terhadap kepemilikan asing, kemudahan arus masuk dan keluar modal, efisiensi kerangka operasional, ketersediaan instrumen investasi, serta stabilitas kerangka kelembagaan.

Kelima aspek tersebut dinilai penting oleh investor institusional global ketika mengevaluasi suatu pasar, termasuk terkait perlakuan yang setara bagi investor, kebebasan arus modal, biaya investasi, akses terhadap data pasar saham, serta risiko spesifik yang terdapat di masing-masing negara.

MSCI menggunakan 18 ukuran aksesibilitas untuk menilai kelima kriteria tersebut. Hasil penilaian aksesibilitas pasar, bersama tingkat pembangunan ekonomi serta ukuran dan likuiditas pasar modal, menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi pasar ke dalam kategori Pasar Negara Maju, Pasar Berkembang, Pasar Perbatasan, atau Pasar Mandiri.

Menurut MSCI, klasifikasi pasar merupakan komponen penting dalam proses penyusunan indeks karena menentukan cakupan peluang investasi yang direpresentasikan dalam indeks-indeks acuan yang digunakan investor global.

Hasil Tinjauan Klasifikasi Pasar Tahunan MSCI 2026 dijadwalkan diumumkan pada 23 Juni 2026.

Bisnis.com, MATARAM – Investor asal Bulgaria menjajaki investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama di sektor strategis seperti perikanan dan pariwisata.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Irnadi Kusuma menjelaskan telah memaparkan berbagai potensi investasi unggulan daerah kepada investor Bulgaria dalam pertemuan penjajakan kerja sama investasi di kantor DPMPTSP di Mataram, Rabu (06/05/2026).

Dalam paparannya, Irnadi menawarkan sejumlah sektor strategis yang dinilai memiliki prospek besar, di antaranya sektor peternakan, perikanan, pariwisata, serta energi terbarukan.

"NTB merupakan daerah yang sangat strategis untuk investasi, didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti bandara dan pelabuhan yang saling terhubung di seluruh wilayah", jelas Irnadi, Kamis (7/5/2026).

Pada sektor peternakan, NTB dikenal memiliki potensi peternakan sapi yang cukup besar dengan kualitas daging yang unggul. Hal ini menjadikan NTB sebagai salah satu daerah penghasil sapi yang kompetitif di tingkat nasional.

Sementara itu, pada sektor perikanan, budidaya udang vaname dinilai memiliki prospek yang sangat menjanjikan dengan kontribusi ekspor mencapai 3,91%. Selain itu, komoditas unggulan lainnya meliputi ikan tuna, ikan cakalang, rumput laut, serta produk garam yang terus berkembang.

Di sektor pariwisata, NTB mencatat kontribusi signifikan dengan nilai mencapai Rp5,96 triliun pada tahun 2025. Beragam destinasi unggulan menjadi daya tarik utama, seperti kawasan Kuta Mandalika yang dilengkapi dengan sirkuit internasional, Gili Tramena, wisata hiu paus, hingga Gunung Rinjani yang terkenal secara global.

Selain itu, sektor energi terbarukan juga menjadi prioritas pengembangan seiring dengan menipisnya cadangan bahan bakar fosil. Pengembangan energi baru terbarukan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, investor asal Bulgaria, Daniel Dobrev menjelaskan ketertarikannya terhadap potensi yang ditawarkan. Ia menilai NTB memiliki peluang besar, khususnya pada sektor perikanan, terutama komoditas tuna.

“Saya tertarik pada pengembangan produk tuna secara menyeluruh, tidak hanya daging, tetapi juga berbagai produk olahan lainnya,” ujarnya.

Daniel juga mengungkapkan rencananya untuk mengajak rekan-rekannya berinvestasi di industri pengolahan tuna di NTB. Dalam kunjungannya, ia dijadwalkan meninjau langsung lokasi peternakan sapi serta mengunjungi perusahaan perikanan untuk melihat potensi pengolahan tuna.

Selain itu, ia juga tertarik dengan sektor pariwisata NTB yang dikenal ramah bagi

LONDON - Mantan Presiden Bulgaria Rumen Radev, seorang kritikus Uni Eropa yang menyerukan pembaruan hubungan dengan Rusia, memuji "kemenangan harapan" pada hari Senin setelah koalisi Bulgaria Progresif (PB) yang dipimpinnya memimpin jajak pendapat dalam pemilihan hari Minggu, pemilihan parlemen kedelapan dalam lima tahun terakhir.

Banyak pemilih melihat Radev, mantan pilot tempur, sebagai satu-satunya orang yang mampu memberikan awal baru bagi negara Balkan yang dilanda korupsi ini.

Pria berusia 62 tahun ini telah menampilkan dirinya sebagai pembela kaum berpenghasilan rendah di negara termiskin Uni Eropa, sambil berjalan di atas tali tipis dalam isu-isu Eropa.

Ia memuji manfaat yang telah dipetik Bulgaria dari keanggotaan Uni Eropa sambil menyerukan dialog dengan Rusia karena invasi skala penuh Rusia ke Ukraina telah memasuki tahun kelima.

"Bulgaria berada dalam posisi unik, karena kami adalah satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang beragama Slavia dan Ortodoks Timur," kata Radev, yang menjabat sebagai presiden selama sembilan tahun, baru-baru ini.

"Itu harus dimanfaatkan... dan kita benar-benar dapat menjadi mata rantai yang sangat penting dalam seluruh proses ini, yang saya yakin cepat atau lambat akan dimulai, untuk memulihkan hubungan dengan Rusia," tambahnya.

Tahun lalu, sebagai presiden, ia menyerukan referendum tentang masuknya Bulgaria ke zona euro, dengan mengatakan bahwa negara Balkan itu belum siap untuk bergabung. Namun, usulannya gagal dan Sofia mengadopsi mata uang gabungan Eropa pada 1 Januari.

Radev juga mengecam bantuan militer ke Ukraina dan Uni Eropa, mencoba untuk mengabaikan minyak dan gas Rusia.

"Secara geografis, ekonomi, dalam hal sumber daya dan sebagai pasar, kita perlu membangun kembali hubungan tersebut," tegasnya.

Siapa Rumen Radev? Mantan Pilot Jet Tempur yang Berpotensi Jadi PM Bulgaria

1. Politikus yang Sulit Dipahami

Bagi sosiolog Parvan Simeonov, Radev sulit dipahami, seperti banyak pemimpin di wilayah tersebut yang, "tergantung pada delegasi yang berkunjung, memilih apakah akan mengibarkan bendera Ukraina di latar belakang atau tidak."

Melansir Euro News, Radev bersikeras bahwa ia mewujudkan ketidakpercayaan terhadap elit dan oligarki negara itu, menyangkal adanya hubungan dengan mereka.

Lulusan dari US Air War College yang elit, ia kemudian menjabat sebagai kepala Angkatan Udara Bulgaria.

Ia memasuki dunia politik pada tahun 2016 dan kemudian memenangkan pemilihan presiden untuk jabatan yang sebagian besar bersifat seremonial.

Lahir pada tahun 1963 di kota Dimitrovgrad di tenggara, pria yang sederhana dan pendiam ini kurang memiliki kemampuan berkomunikasi yang mumpuni.

2. Janji Mengatur Tender dengan AI

Ketika ia berjanji untuk mengatur tender publik melalui AI atau untuk mereformasi sistem peradilan yang banyak dikritik, ia terkadang memberi kesan seperti sedang membacakan teks yang dihafal.

Namun ia memenangkan hati beberapa pemilih liberal pro-Eropa ketika ia secara terbuka mendukung para pengunjuk rasa di demonstrasi anti-korupsi pada tahun 2020.

Radev keluar dari istana kepresidenan dengan kepalan tangan terangkat untuk bergabung dengan protes yang akhirnya menggulingkan Perdana Menteri konservatif Boyko Borissov setahun kemudian.

Radev terpilih kembali sebagai kepala negara pada tahun 2021 dengan dua pertiga suara.

3. Memiliki Gaya Hidup Sederhana

Akhir tahun lalu, Radev sekali lagi mendukung para demonstran anti-korupsi, dan ketika pemerintah sebelumnya mengundurkan diri pada bulan Desember, ia mundur sebagai presiden untuk mencalonkan diri dalam pemilihan.

Gerakan konservatif sayap kiri Radev, Bulgaria Progresif, menyatukan banyak tokoh termasuk perwira militer, mantan pejabat sosialis dan atlet, serta pemimpin serikat pekerja dari produsen senjata utama negara itu, yang telah berkembang pesat dari memasok tentara Ukraina.

Radev berkampanye untuk memerangi ketidaksetaraan sosial dan mempromosikan disiplin anggaran tanpa menyerukan perubahan radikal, kata Simeonov.

Janjinya untuk kembali ke stabilitas menarik bagi para pemilih yang lelah menghadapi pemilihan demi pemilihan.

4. Dikenal Sangat Patriotik

Radev, yang memiliki anak dan sangat patriotik, juga memikat pemilih dengan gaya hidup sederhana dan pembelaannya terhadap apa yang disebutnya nilai-nilai keluarga.

Sebuah video kampanye yang diambil di sebuah toko desa yang menjadi viral menunjukkan Radev menenangkan pemilik toko, yang kesal atas kenaikan harga dan masuknya Bulgaria ke zona euro.

5. Siap Menangani Krisis

Pemilihan hari Minggu ini menyusul lima tahun krisis yang hampir permanen di mana tidak ada pemerintah yang bertahan selama satu periode penuh.

Sebaliknya, negara ini telah berganti-ganti melalui pemerintahan sementara, koalisi yang rapuh, dan aliansi berumur pendek yang sering runtuh di tengah skandal.

Kepercayaan publik hampir sepenuhnya hilang. Tingkat partisipasi pemilih, yang dulunya merupakan barometer keterlibatan demokratis, telah memasuki keadaan penurunan kronis.

Ketidakstabilan yang berkepanjangan ini terjadi di tengah semakin dalamnya perpecahan internal dan meningkatnya tekanan eksternal.

Invasi skala penuh Rusia ke Ukraina telah mengungkap garis patahan yang jelas yang membentang di masyarakat dan kelas politik, yang terus mendefinisikan percakapan nasional.

Namun, secara paradoks, Bulgaria, pada periode yang sama, telah mengambil langkah besar ke depan dalam integrasi Eropanya — bergabung dengan Schengen dan mengadopsi euro — seringkali tanpa pemerintahan yang berfungsi atau bahkan anggaran negara yang disahkan.

Sementara itu, penundaan reformasi telah memperlambat akses ke dana pemulihan Uni Eropa, meningkatkan risiko kehilangan miliaran.

Lebih dari 60% suara telah dihitung pada Senin pagi, menurut Komisi Pemilihan Pusat, menempatkan PB Radev di posisi terdepan dengan sekitar 45%, mayoritas absolut setidaknya 132 kursi di parlemen yang beranggotakan 240 kursi.

Hasil pemilihan ini tidak hanya akan membentuk arah domestik Bulgaria tetapi juga akan dipantau secara ketat di seluruh Uni Eropa, karena blok tersebut khawatir akan ketidakstabilan lebih lanjut di negara-negara anggotanya.

Bisnis.com, CIREBON — Duta Besar Republik Bulgaria untuk Indonesia,Tanya Dimitrova, menyatakan ketertarikan untuk memperluas kerja sama ekonomi dengan Indonesia, khususnya dengan daerah penghasil furnitur rotan sepertiCirebon.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah industri furnitur rotan yang dinilai memiliki kualitas tinggi dan potensi ekspor ke pasar Eropa.

“Kerja sama ini sebenarnya bukan hal baru bagi kami, karena sudah pernah dilakukan dengan Jawa Tengah. Maka rencana kerja sama Bulgaria dengan Cirebon bukan sesuatu yang asing bagi kami,” ujar Dimitrova,Rabu (15/4/2026).

Ia menegaskan, Bulgaria melihat furnitur rotan Cirebon sebagai produk dengan daya saing tinggi di pasar internasional.

Menurutnya, kualitas produk, desain, serta potensi keberlanjutan bahan baku menjadi faktor utama ketertarikan pihaknya untuk memperdalam kerja sama di sektor tersebut.

“Salah satu yang ingin kami kerjasamakan adalah suplai furnitur rotan. Kami menganggap furnitur Cirebon ini memiliki kualitas bagus,” kata Dimitrova.

Selain fokus pada produk jadi, Bulgaria juga menyatakan keinginan untuk memahami secara lebih detail rantai produksi furnitur rotan di Cirebon. Mulai dari proses pembuatan, pengadaan bahan baku, hingga jaringan ekspor yang selama ini telah berjalan.

“Kami ingin lebih tahu seperti apa produk furnitur rotan ini, mulai dari pembuatan, pencarian bahan baku, hingga negara mana saja yang sudah bekerja sama,” ujarnya.

Selain sektor furnitur rotan, Bulgaria juga membuka peluang kerja sama di berbagai sektor lain yang dinilai memiliki potensi nilai tambah. Pemerintah Bulgaria disebut ingin menjajaki lebih jauh komoditas dan produk unggulan lain dari Cirebon maupun wilayah sekitarnya.

Tidak hanya sebatas perdagangan, Bulgaria juga menyatakan minat untuk menanamkan investasi di Cirebon. Investasi tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi kedua pihak sekaligus membuka peluang pertumbuhan industri di daerah.

“Negara kami juga tertarik untuk menanam modal di Cirebon,” kata Dimitrova.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan,potensi kerja sama ini dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan ekspor dan penguatan industri berbasis kerajinan di Cirebon yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra utama furnitur rotan di Indonesia.

Disebutkan Imron, industri rotan ini melibatkan banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang bergantung pada akses pasar global.

"Masuknya minat investasi dari Eropa Timur dapat menjadi peluang strategis bagi penguatan struktur industri lokal. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal standardisasi produk, kapasitas produksi, serta kesiapan regulasi daerah dalam mendukung investasi asing," ujar Imron.

Jika kerja sama ini terealisasi, kata Imron, Cirebon berpotensi memperluas jangkauan ekspor furnitur rotan ke pasar baru di kawasan Eropa, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah melalui industrialisasi berbasis kerajinan.

"Kami harapkan pengusaha dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat ekosistem industri rotan, mulai dari hulu hingga hilir, agar mampu memenuhi standar pasar internasional yang semakin kompetitif," tutup Imron.

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan warga Bulgaria kembali turun ke jalan menentang pemerintahan yang akan lengser, menuntut pemilu yang adil dan reformasi hukum di tengah tudingan korupsi sistemik serta persiapan adopsi euro awal tahun depan.

Melansir Reuters pada Sabtu (20/12/2025), aksi unjuk rasa yang berlangsung di ibu kota Sofia dan sejumlah kota lain di negara kawasan Laut Hitam itu merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi berkelanjutan, di tengah persiapan Bulgaria untuk mengadopsi mata uang euro pada 1 Januari mendatang.

Pemerintah yang berkuasa sejak Januari lalu sejatinya diperkirakan akan memimpin proses transisi ke Euro. Namun, Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengajukan pengunduran diri pekan lalu setelah berminggu-minggu aksi protes jalanan terkait dugaan korupsi negara serta penolakan terhadap anggaran baru yang berpotensi menaikkan pajak.

Dalam aksi protes Kamis (18/12/2025) malam waktu setempat, para demonstran membawa bendera Bulgaria dan Uni Eropa. Salah satu spanduk bertuliskan “Ini bukan sandiwara.”

“Segala sesuatu tentang pemerintah ini sangat terang-terangan. Tidak tahu malu. Perilaku arogan seperti inilah yang mendefinisikan pemerintahan ini. Masyarakat tidak menghormati orang-orang yang menganggap dirinya berada di atas yang lain,” ujar Shisman Nikolov (48), seorang tenaga penjualan.

Presiden Bulgaria Rumen Radev saat ini tengah menggelar konsultasi dengan partai-partai politik. Apabila upaya pembentukan pemerintahan baru gagal, Radev akan menunjuk pemerintahan sementara dan menggelar pemilihan umum lebih cepat.

Bulgaria, yang merupakan anggota NATO, telah menggelar tujuh pemilu nasional dalam empat tahun terakhir, seiring kegagalan pemerintahan berturut-turut mempertahankan stabilitas parlemen yang terfragmentasi.

Seorang mahasiswa berusia 21 tahun, Kalina Yurukova, menyatakan kekecewaannya terhadap elite politik.

“Jika Anda terus mencuri, berarti Anda menganggap diri Anda lebih tinggi dari semua orang. Saya tidak bisa menghormati orang-orang yang arogan dan tidak memiliki sedikit pun rasa malu,” ujarnya.

Sebelumnya bulan ini, pemerintah menarik kembali rancangan anggaran 2026—yang menjadi anggaran pertama dalam denominasi euro—menyusul aksi protes besar-besaran.

Partai oposisi dan sejumlah organisasi menyatakan penolakan terhadap rencana kenaikan iuran jaminan sosial serta pajak dividen untuk membiayai peningkatan belanja negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa memastikan Bulgaria tetap akan bergabung dengan zona euro pada 1 Januari 2026, meskipun negara tersebut tengah menghadapi krisis politik dan gelombang demonstrasi besar yang berujung pada mundurnya pemerintahan Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov.

Dilansir The Sofia Globe, Kamis (18/12/2025), juru bicara Komisi Eropa (European Commission/EC) menyampaikan bahwa seluruh keputusan terkait aksesi euro Bulgaria telah diambil dan tetap berlaku.

“Terlepas dari bagaimana situasi politik berkembang, keputusan tersebut tetap berlaku,” ujar juru bicara EC dalam pengarahan rutin di Brussels, Jumat (12/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan hanya beberapa jam setelah parlemen Bulgaria secara resmi menerima pengunduran diri kabinet Zhelyazkov. Pemerintahan tersebut runtuh di tengah aksi protes massal di Sofia dan sejumlah kota lain, termasuk unjuk rasa warga Bulgaria di luar negeri yang menentang koalisi berkuasa.

Dalam pengarahan tersebut, Komisi Eropa juga menanggapi kekhawatiran terkait kemungkinan penundaan adopsi euro, menyusul klaim Presiden Roumen Radev yang menilai Bulgaria belum siap, serta wacana partai oposisi pro-Rusia Vuzrazhdane untuk menunda aksesi selama satu tahun.

Menurut European Commission (EC), Bulgaria telah memenuhi seluruh kriteria utama yang disyaratkan untuk mengadopsi euro.

Secara teknis, Bulgaria telah mengajukan permintaan laporan konvergensi khusus kepada Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa (ECB) pada Februari 2025.

Laporan yang dirilis pada 4 Juni 2025 menyatakan Bulgaria siap mengadopsi euro mulai 2026. Selanjutnya, seluruh proses persetujuan di tingkat lembaga Uni Eropa telah rampung pada 8 Juli 2025.

Bulgaria sendiri menjadi anggota Uni Eropa sejak 2007. Dalam perjanjian keanggotaan, disebutkan bahwa Bulgaria wajib mengadopsi euro setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Perjanjian tersebut berstatus traktat internasional yang telah diratifikasi, sehingga menurut konstitusi Bulgaria tidak dapat dibatalkan melalui referendum nasional. Atas dasar itu, parlemen Bulgaria berulang kali menolak usulan referendum terkait Euro.

Kepastian masuknya Bulgaria ke zona euro kontras dengan situasi politik dalam negeri. Dalam beberapa pekan terakhir, Bulgaria diguncang aksi protes besar yang dipelopori generasi muda, menyoroti isu korupsi, pengaruh oligarki, dan arah kebijakan pemerintah. Tekanan publik tersebut menjadi salah satu faktor utama runtuhnya pemerintahan Zhelyazkov.

Bagi Uni Eropa, masuknya Bulgaria ke zona euro menjadi langkah strategis memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Eropa Timur.

Sementara itu, bagi Bulgaria, adopsi euro diharapkan dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, meskipun tantangan politik dan sosial dalam negeri masih membayangi.

Dengan dinamika politik yang belum sepenuhnya mereda, Bulgaria diperkirakan tetap menjadi perhatian media internasional. Namun, dari sudut pandang Uni Eropa, jalur Bulgaria menuju euro kini telah bersifat final. (Angela Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA – Bulgaria menghadapi periode ketidakpastian politik setelah gelombang protes massal memaksa Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengundurkan diri, hanya beberapa pekan sebelum negara kawasan Laut Hitam tersebut resmi bergabung dengan zona euro pada 1 Januari 2026.

Dilansir dari Reuters, pengunduran diri pemerintahan Bulgaria pada Kamis (11/12) mengakhiri masa kekuasaan koalisi yang semakin tidak populer. Namun, langkah tersebut berpotensi membuka babak baru ketidakstabilan politik di negara anggota Uni Eropa dan NATO itu.

Pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov telah berkuasa sejak Januari 2025 dan semula diperkirakan akan memimpin transisi Bulgaria menuju penggunaan mata uang euro. Akan tetapi, Zhelyazkov menyerahkan pengunduran diri kabinetnya setelah berminggu-minggu demonstrasi jalanan menentang korupsi negara dan rancangan anggaran baru yang mencakup kenaikan pajak.

Bahkan Presiden Bulgaria, Rumen Radev, yang sebagian besar memiliki peran seremonial, turut menyerukan agar Zhelyazkov mengundurkan diri.

Reaksi di jalanan Sofia, ibukota Bulgaria, setelah pengumuman pengunduran diri terbilang relatif tenang. Namun, sebagian warga menyampaikan optimisme hati-hati bahwa suara publik akhirnya didengar pemerintah.

“Sudah saatnya. Terlalu lama tertunda. Pasti ada orang-orang yang cerdas dan masuk akal (di parlemen) yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna dan mengakhiri penyalahgunaan yang selama ini kita lihat.” ujarnya.

Meski demikian, kekhawatiran terhadap potensi pola pemilu berulang masih membayangi.

“Ada risiko besar bahwa kita benar-benar akan berakhir dengan rangkaian pemilu lainnya,” kata Dimitar Markov, Direktur Program Hukum di Center for the Study of Democracy di Sofia.

Bulgaria telah menggelar tujuh pemilu nasional dalam empat tahun terakhir, seiring kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam mempertahankan stabilitas di parlemen yang terpecah.

Protes dimulai pada akhir November, ketika pemerintahan Zhelyazkov, yang terdiri dari koalisi tiga partai, mengajukan rancangan anggaran yang mencakup kenaikan iuran jaminan sosial dan pajak untuk membiayai peningkatan belanja negara.

Sebagian belanja tersebut dialokasikan untuk kepolisian, layanan keamanan, dan lembaga peradilan, institusi yang selama bertahun-tahun dipandang negatif oleh banyak warga Bulgaria. Meski rencana anggaran itu kemudian ditarik, kemarahan publik tetap tidak mereda.

Ketegangan juga dipicu oleh langkah-langkah pemerintah lainnya, termasuk dugaan penindasan terhadap oposisi liberal pro-Uni Eropa. Salah satunya adalah penahanan Wali Kota Varna, Blagomir Kotsev, yang dipenjara selama beberapa bulan atas tuduhan korupsi, tuduhan yang dibantah keras olehnya.

Aksi unjuk rasa terus membesar. Pada Rabu (10/12), puluhan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota dan wilayah di Bulgaria, menuntut pemerintah mundur. Reuters mencatat, demonstrasi ini termasuk yang terbesar sejak runtuhnya komunis pada 1989.

“Ini adalah akumulasi berbagai hal. Ketegangan telah meningkat dari waktu ke waktu, dan anggaran menjadi titik pemicunya,” Dimitar ujar Markov.

Banyak demonstran berasal dari kalangan profesional perkotaan yang mendukung adopsi euro dan ingin Bulgaria semakin terintegrasi dengan arus utama Eropa. Namun, protes juga diikuti oleh kelompok yang khawatir masuknya euro akan memicu inflasi atau yang menentang sikap resmi Bulgaria yang pro-Barat, termasuk terkait perang di Ukraina, dan lebih memilih memperbaiki hubungan dengan Moskow.

“Orang-orang menyadari bahwa kehendak mereka, ketika disuarakan, itu berarti. Siapa pun pemerintahan berikutnya akan lebih sadar dan harus lebih bertanggung jawab,” kata Vessela Tcherneva, Wakil Direktur European Council on Foreign Relations di Sofia.

Presiden Radev selanjutnya akan memberikan mandat pembentukan pemerintahan baru kepada partai terbesar di parlemen, GERB. Namun, partai tersebut diperkirakan akan kesulitan menggalang dukungan mayoritas di parlemen yang terdiri dari sekitar sembilan partai.

Jika upaya itu gagal, dua partai lain akan diberi kesempatan. Apabila seluruh proses tersebut tidak menghasilkan pemerintahan baru, presiden akan menunjuk pemerintahan sementara dan memanggil pemilu dini, yang berpotensi menyeret Bulgaria kembali ke siklus pemilu berulang.

Di tengah situasi ini, publik khawatir akan transisi ke euro tanpa pemerintahan dan anggaran yang solid, seperti yang diungkapkan Mario Bikarsi, Analis Senior Eropa di konsultan risiko Verisk Maplecroft.

“Negara memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada guncangan besar terhadap sistem. Dengan ketiadaan anggaran dan pemerintahan, risiko terhadap sistem meningkat cukup signifikan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi oleh Gen Z semakin marak di dunia, seperti terjadi di Nepal, Bulgaria, Meksiko, dan juga Indonesia. Aksi juga telah menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan hasil kompilasi data Bisnis.com, Rabu (17/12/2025), mayoritas pendemo menuntut adanya keadilan, penghapusan korupsi dan impunitas. Begitu juga untuk di Indonesia, awal mula demo di DPR karena tingginya tunjangan DPR ditambah lagi beredarnya video joget-joget anggota dewan yang viral, serta diperparah dengan meninggalnya driver online.

Berikut demo yang diprakarsai oleh Gen Z

1. Demo Bulgaria, Gulingkan Perdana Menteri

Beberapa hari silam, demonstran awalnya mengkritisi persoalan anggaran. Namun, aksi massa berkembang menjadi kritik luas terhadap praktik korupsi, kolusi, dan dominasi oligarki yang dianggap menghambat reformasi politik dan ekonomi.

Presiden Bulgaria Rumen Radev secara terbuka meminta pemerintah mengundurkan diri. Dalam pernyataannya, Radev menegaskan bahwa pemerintah gagal memilih antara suara rakyat dan ketakutan terhadap mafia. Pernyataan tersebut memperkuat tekanan politik terhadap kabinet yang akhirnya resmi mundur.

Selain jumlah massa yang besar, demonstrasi juga diwarnai simbol-simbol kreatif. Sebuah patung babi merah muda raksasa dipasang di depan gedung parlemen sebagai lambang kemarahan publik terhadap korupsi dan pemborosan anggaran negara.

2. Demo di Meksiko

Pada November 2025, warga Meksiko khususnya melakukan aksi unjuk rasa. Aksi tersebut diprakarsai oleh anak muda Generasi Z (Gen Z) di Meksiko. Aksi ini juga menyuarakan terkait kasus korupsi dan impunitas.

Pada pertengahan November, aksi demo ini berujung bentrokan antara pendemo dan pihak berwajib, setelah unjuk rasa dilakukan di seluruh wilayah termasuk ibu kota Mexico City. Ribuan orang berunjuk rasa di seluruh Meksiko, memprotes meningkatnya kejahatan, korupsi, dan impunitas, dalam demonstrasi yang diorganisir oleh anggota Generasi Z.

Melansir Al Jazeera, sekelompok kecil pengunjuk rasa di Mexico City merobohkan pagar di sekitar Istana Nasional tempat tinggal Presiden Claudia Sheinbaum. Berbagai kelompok usia, termasuk aktivis pendukung Wali Kota Michoacan yang terbunuh Carlos Manzo, ikut turun ke jalan menuntut keadilan dari pemerintah.

Sekretaris Keamanan Publik Mexico City Pablo Vazquez mengatakan dalam konferensi pers bahwa 100 petugas polisi terluka, termasuk 40 orang yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Sebanyak 20 warga sipil lainnya juga terluka, ujar Vazquez kepada media lokal Milenio. 20 orang lainnya ditangkap dan 20 lagi "dituntut atas pelanggaran administratif".

Kemudian menurut El Universal, sebuah media berita Meksiko, pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan melemparkan batu ke arah para pengunjuk rasa saat mereka memasuki perimeter Istana Nasional.

3. Gen Z Demo di Nepal dan Tagar #NepoBaby

Aksi protes juga dilakukan oleh Gen Z di Nepal. Demonstran menuntut keadilan dan meminta agar membasmi korupsi di Nepal. Pada demo ini, kemarahan warga tidak terbendung, sehingga menyebabkan korban jiwa hingga terbakarnya istri mantan PM Nepal.

Selain itu, Kementerian Kesehatan Nepal menyatakan 72 orang tewas dan juga melukai 2.113 orang akibat dari demo anti korupsi Gen-Z di Nepal.

"Banyak jenazah manusia ditemukan di pusat perbelanjaan, rumah, dan bangunan lain yang dibakar atau diserang," kata juru bicara Kementerian Kesehatan Nepal, Prakash Budathoki, sesuai yang dikutip The Hindu pada Senin (15/9).

Selain itu, media BBC juga melaporkan bahwa dari 72 orang korban jiwa yang meninggal dunia, terdapat 3 personel polisi yang turut menjadi korban jiwa. Namun tuntutan dari sejumlah kalangan yang sebagian besar dari kelompok Gen Z belum selesai. Mereka masih menuntut penyelesaian untuk mengusut tuntas korban kekerasan hingga dugaan korupsi dalam pemerintahan.

Melansir BBC, para demonstran di Nepal mengidentifikasi diri sebagai Gerakan "Demo Gen Z". Istilah ini pun menjadi simbol persatuan di sepanjang gerakan.

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan universitas di kota-kota besar Nepal - Kathmandu, Pokhara, dan Itahari - bergabung untuk menyuarakan tuntutan.

Setelah demo mereda, mereka kemudian menyerukan tagar #NepoKids dan #NepoBaby. Kedua slogan ini dipakai para Gen Z di media sosial dan banner untuk mengkritik pemerintah.

Kedua istilah ini semakin populer setelah merebaknya sejumlah video yang menunjukkan gaya hidup mewah para politisi dan keluarga mereka yang menjadi viral. Tagar ini ditujukan untuk mengusik para pejabat tentang kemewahan dan kesuksesan yang dituding diambil dari uang publik, sementara rakyat Nepal kesulitan.

4. Demo di Indonesia dan Rumah Pejabat Dijarah

Demo di Indonesia berlangsung hampir selama 2 minggu. Masyarakat khususnya Gen Z menuliskan berbagai macam tuntutan di saat demo dan di media sosialnya.

Selain itu, setidaknya ada lima pejabat yang rumahnya dijarah. Peristiwa penjarahan itu bermula dilakukan di rumah anggota DPR RI non-aktif Ahmad Sahroni di Jakarta Utara. Penjarahan kemudian melebar hingga ke rumah pejabat DPR non-aktif lainnya seperti Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Uya Kuya. Bahkan, rumah bendahara negara yakni Menkeu Sri Mulyani di Bintaro juga turut dijarah.

Sebanyak 9 orang meninggal dunia dalam peristiwa demo ini. Demo ini juga mengkritisi agar pihak kepolisian dan meminta adanya reformasi Polri, karena muncul peristiwa penggilasan driver ojol dengan mobil rantis.

Bisnis.com, JAKARTA – Demo besar-besaran generasi Z (Gen Z) di Bulgaria sejak awal Desember 2025 akhirnya berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov.

Aksi demonstrasi tersebut dipicu oleh rancangan anggaran negara yang kontroversial, namun dengan cepat berkembang menjadi tuntutan luas terhadap pemberantasan korupsi dan perbaikan demokrasi.

Dilansir dari Deutsche Welle (DW), Selasa (16/12/2025), sejak 1 Desember 2025, puluhan ribu anak muda Bulgaria turun ke jalan dalam aksi nasional terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Mereka menuntut pencabutan anggaran tahun 2026 serta pengunduran diri pemerintah.

Pesan utama yang diusung para demonstran sederhana tetapi tajam, “Anda (pemerintah) membuat marah generasi yang salah”.

Pemerintah sempat merespons demo tersebut dengan rancangan anggaran baru yang menunda kenaikan pajak dan iuran sosial selama dua tahun. Namun langkah tersebut dinilai tidak cukup meredam kekecewaan publik, khususnya di kalangan anak muda.

Martin Atanassov, pelajar sekolah menengah berusia 18 tahun, mengatakan bahwa anggaran hanyalah pemicu awal.

“Anggaran adalah alasan kami turun ke jalan, tetapi akar masalahnya adalah kami tidak melihat masa depan untuk tinggal di Bulgaria, memulai usaha, atau membangun keluarga,” ujarnya.

Dalam laporan DW, Gen Z Bulgaria merupakan generasi pertama yang tidak memiliki ingatan langsung tentang rezim komunis maupun krisis hiperinflasi akhir 1990-an. Meski tingkat partisipasi pemilih Bulgaria hanya mencapai sekitar 39% pada pemilu terakhir, demo ini menandai kebangkitan politik anak muda secara signifikan.

Tuntutan mereka mencakup perbaikan layanan kesehatan, peningkatan peluang kerja, dan terutama pemberantasan korupsi. Mimi Shishkova, influencer sekaligus penerbit terkenal, menyebut isu korupsi sebagai inti dari gerakan tersebut.

“Pada intinya, tuntutan politik Gen Z adalah mengakhiri korupsi,” katanya kepada DW.

Bulgaria saat ini menempati peringkat kedua terbawah di Uni Eropa dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2024, hanya satu tingkat di atas Hungaria.

Banyak demonstran menyoroti peran mantan Perdana Menteri Bulgaria Boyko Borissov dan oligarki Delyan Peevski sebagai simbol masalah struktural negara. Namun, Shishkova menegaskan bahwa menyingkirkan tokoh tertentu bukanlah solusi tunggal.

“Itu tidak bisa menjadi solusi itu sendiri,” ujarnya.

Media sosial menjadi “motor besar” untuk menggerakan demo tersebut. Data dari Balkan Free Media Initiative menunjukkan bahwa interaksi konten demo di TikTok melonjak hingga 488.000 pengguna pada malam pertama demo, atau 70 kali lipat dari biasanya.

Influencer Andrea Banda Banda mengatakan banyak pengikutnya turun ke jalan setelah melihat konten yang ia bagikan.

“Kita berada di momen yang sangat sulit ketika seseorang tidak bisa lagi menghindari pembicaraan soal politik karena begitu banyak orang merasa terwakili olehmu,” ungkapnya.

Demonstrasi membuat Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengundurkan diri pada 11 Desember 2025, kurang dari satu tahun setelah menjabat sejak 16 Januari 2025. Zhelyazkov mengumumkan pengunduran dirinya menjelang pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen.

“Kami telah mendengar suara rakyat yang telah berunjuk rasa. Kami perlu memenuhi tuntutan mereka, dan yang mereka tuntut saat ini adalah pengunduran diri pemerintah,” ucapnya kepada wartawan, dilansir dari New York Times.

Dalam catatan New York Times, demo tersebut diikuti puluhan ribu orang di berbagai kota dan menunjukkan solidaritas nasional yang jarang terjadi. Meskipun melibatkan berbagai kelompok usia, jumlah anak muda yang terlibat disebut luar biasa besar dibandingkan standar partisipasi politik Bulgaria sebelumnya.

Analis German Marshall Fund, Dimitar Keranov, mengatakan bahwa demonstrasi ini mencerminkan arah politik Bulgaria.

“Demo ini mungkin dimulai karena anggaran, tetapi sebenarnya ini tentang di mana letak korupsi dalam pemerintahan, yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik,” ungkapnya.

Meski pemerintah telah berganti, ketidakpastian politik masih membayangi Bulgaria, termasuk menjelang adopsi mata uang euro pada Januari 2026. Presiden Bulgaria belum mengumumkan jadwal pemilu baru, sementara anggaran negara diperkirakan akan tertunda hingga terbentuk pemerintahan berikutnya.

Namun, demo ini dinilai sebagai titik balik penting perjuangan rakyat. Seorang warga Sofia, Rosina Pencheva, mengatakan kenapa demo ini penting.

“Orang-orang sudah lelah dibohongi, dan mereka tidak akan berhenti sampai pemerintah mundur.”

Gelombang demo Gen Z ini menunjukkan meningkatnya partisipasi generasi muda Bulgaria dan menegaskan peran sipil mereka sebagai kekuatan politik baru yang tidak lagi bisa diabaikan. Ada lebih dari 70 orang ditangkap dari demo ini karena merusak kantor partai politik pada pekan pertama Desember. (Stefanus Bintang)

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang protes besar mengguncang Bulgaria setelah ratusan ribu warga, khususnya generasi muda atau Gen Z, turun ke jalan di Sofia dan sejumlah kota lain.

Gerakan anak muda Bulgaria, khususnya dari kelompok Gen Z telah berhasil melengserkan kabinet yang korupsi. Para demonstran banyak yang marah hingga membuat rezim Bulgaria yang berkuasa sadar dan mengundurkan diri.

Simak fakta-fakta terbaru berikut ini, terkait situasi pemerintahan Bulgaria:

1. Kabinet Resmi Mengundurkan Diri

Dilansir The Guardian (Selasa, 16/12/2025), Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov menyerahkan pengunduran diri kabinetnya setelah kurang dari satu tahun menjabat, tepat sebelum parlemen menggelar pemungutan suara mosi tidak percaya.

The New York Times pun mencatat kemarahan publik kali ini tidak hanya ditujukan pada pemerintah, tetapi juga kepada figur-figur politik kuat yang dianggap mewakili korupsi struktural di Bulgaria.

2. Figur Oligarki Jadi Sasaran Protes

Salah satu nama yang paling disorot adalah Delyan Peevski, mantan konglomerat media yang kini menjadi politisi berpengaruh. Peevski telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan Inggris atas dugaan korupsi.

Dia sempat membantah tudingan tersebut, tetapi banyak demonstran meyakini pengaruh Peevski tetap kuat dalam lingkar kekuasaan, sehingga simbol oligarki menjadi fokus utama tuntutan perubahan.

3. Rancangan Anggaran Picu Aksi Massa

Pemicu awal gelombang protes adalah rancangan anggaran 2026, yang memuat rencana kenaikan pajak, iuran jaminan sosial, serta belanja negara di Bulgaria. Pemerintah negara setempat sempat menarik rancangan tersebut, tetapi langkah itu dinilai terlambat dan gagal meredam kemarahan publik.

4. Isu Korupsi dan Mafia Politik Menguat

Demonstran menilai persoalan anggaran hanyalah puncak gunung es. Aksi massa berkembang menjadi kritik luas terhadap praktik korupsi, kolusi, dan dominasi oligarki yang dianggap menghambat reformasi politik dan ekonomi.

5. Presiden Turut Mendesak Pemerintah Mundur

Presiden Bulgaria Rumen Radev secara terbuka meminta pemerintah mengundurkan diri. Dalam pernyataannya, Radev menegaskan bahwa pemerintah gagal memilih antara suara rakyat dan ketakutan terhadap mafia. Pernyataan tersebut memperkuat tekanan politik terhadap kabinet yang akhirnya resmi mundur.

6. Aksi Protes Kreatif Warnai Jalanan

Selain jumlah massa yang besar, demonstrasi juga diwarnai simbol-simbol kreatif. Sebuah patung babi merah muda raksasa dipasang di depan gedung parlemen sebagai lambang kemarahan publik terhadap korupsi dan pemborosan anggaran negara.

7. Ancaman Instabilitas Politik dan Ekonomi

Menurut Reuters, pengunduran diri kabinet berpotensi memperpanjang ketidakstabilan politik Bulgaria. Negara anggota Uni Eropa dan NATO ini telah menggelar tujuh pemilu nasional dalam empat tahun terakhir akibat parlemen yang terfragmentasi dan rapuhnya koalisi pemerintahan. Kondisi tersebut dinilai berisiko mengganggu kepercayaan investor dan persiapan transisi ke euro.

8. Pemerintahan Sementara dan Pemilu Dini Mengintai

Presiden Radev akan meminta partai-partai di parlemen membentuk pemerintahan baru. Jika upaya itu gagal, Bulgaria berpotensi kembali menggelar pemilu dini, yang akan menjadi pemilu kedelapan sejak 2020.

Bulgaria selama ini juga berada di peringkat bawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International di kawasan Eropa. Analis menilai rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan elite politik menjadi akar krisis yang terus berulang. (Angela Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Bulgaria akhirnya tumbang setelah aksi protes yang dimotori oleh anak muda atau Gen Z di jalanan selama berminggu-minggu menentang kebijakan ekonomi serta kegagalan rezim dalam menangani korupsi.

Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengumumkan pengunduran diri kabinetnya dalam pernyataan yang disiarkan di televisi pada Kamis pekan lalu beberapa menit sebelum parlemen dijadwalkan untuk voting mosi tidak percaya.

Pengunduran diri ini terjadi beberapa minggu sebelum Bulgaria dijadwalkan bergabung dengan zona Euro pada 1 Januari 2026

“Koalisi kami telah bertemu, kami membahas situasi saat ini, tantangan yang kami hadapi, dan keputusan yang harus kami ambil dengan bertanggung jawab,” kata Zhelyazkov saat mengumumkan keputusan pemerintah untuk mundur dilansir dari Aljazeera, Selasa (16/12/2025).

Rosen mengatakan keinginannya saat ini berada di level yang diharapkan masyarakat.

“Kekuasaan berasal dari suara rakyat," imbuhnya.

Demonstrasi Massal Gen Z

Ribuan warga Bulgaria, yang kebanyakan merupakan Gen Z, berdemonstrasi pada Rabu malam pekan lalu di Ibu Kota Sofia dan puluhan kota lain di negara pesisir Laut Hitam tersebut.

Aksi tersebut merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi beruntun yang menyoroti frustrasi publik terhadap korupsi dan kegagalan pemerintahan Bulgaria secara berturut-turut untuk memberantasnya.

Minggu lalu, pemerintah Zhelyazkov menarik rencana anggaran 2026, yang pertama kali disusun dalam euro, akibat protes tersebut.

Partai oposisi dan organisasi lain di negara tersebut mengatakan mereka berdemonstrasi menentang rencana menaikkan kontribusi jaminan sosial dan pajak dividen untuk membiayai pengeluaran negara yang lebih tinggi.

Meskipun pemerintah mundur dari rencana anggaran, protes terus berlanjut tanpa henti di negara yang telah mengadakan tujuh pemilu nasional dalam empat tahun terakhir, yang terbaru pada Oktober 2024, di tengah perpecahan politik dan sosial yang mendalam.

Presiden Bulgaria Rumen Radev juga menyerukan kepada pemerintah untuk mundur pada awal pekan ini. Dalam pesan kepada anggota parlemen di halaman Facebook-nya pada Kamis pekan lalu.

“Antara suara rakyat dan ketakutan terhadap mafia. Dengarkan suara rakyat di lapangan!” tulisnya.

Radev, yang memiliki wewenang terbatas berdasarkan konstitusi Bulgaria, kini akan meminta partai-partai di parlemen untuk mencoba membentuk pemerintahan baru.

Jika mereka tidak mampu melakukannya, seperti yang tampaknya kemungkinan besar terjadi, Radev menegaskan akan membentuk pemerintahan sementara untuk mengelola negara hingga pemilu baru dapat diadakan.

JAKARTA - President Club kembali menggelar forum bisnis dengan tema Global Shifts, Local Strategies: Bulgaria Meets Indonesia. Acara yang digelar komunitas beranggotakan pengusaha, akademisi, dan pejabat pemerintah ini menyoroti pertumbuhan ekonomi serta strategi menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

Forum ini menghadirkan Wamenlu Bulgaria Nikolay Pavlov. Ia didampingi Dubes Bulgaria Tanya Dimitrova, serta Kepala Kantor Perdagangan dan Ekonomi Kedubes Bulgaria Daniel Dobrev. Acara ini dihadiri lebih dari 100 peserta, terdiri dari mahasiswa, pengusaha, akademisi, dan pejabat pemerintahan. Pertaruhan Purbaya di Tengah Beban Utang Pemerintah Rp9.000 Triliun

Dalam paparannya, Pavlov menjelaskan Bulgaria merupakan salah satu negara di kawasan Eropa Tenggara dengan jarak sekitar 10.000 km dari Jakarta. Ia menekankan ekonomi Bulgaria tumbuh stabil berkat fondasi kuat berupa iklim investasi yang kondusif, kerja sama internasional yang saling menguntungkan, dan tarif pajak yang kompetitif.

Termasuk pengembangan sumber daya manusia serta penerapan transformasi digital di berbagai sektor. “Kami terbuka untuk menjalin kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Indonesia, baik dalam bidang perdagangan maupun investasi,” katanya, Rabu (29/10/2025).

Ia menambahkan, Bulgaria melihat Indonesia sebagai mitra potensial di kawasan Asia Tenggara. Hal ini mengingat ukuran ekonomi Indonesia yang besar, keberagaman industrinya, dan populasi muda yang dinamis.

Pavlov juga menyoroti dua sektor yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, yakni pariwisata dan pendidikan. Dalam bidang pariwisata, kerja sama dapat diperkuat melalui kemudahan perjalanan antarwarga guna meningkatkan arus wisatawan. Sementara di sektor pendidikan, Bulgaria membuka peluang untuk program pertukaran pelajar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Prof Budi Susilo Soepandji antusias dengan potensi kerja sama tersebut. Menurutnya, peluang kolaborasi di bidang pendidikan sangat terbuka, terutama bagi President University.

Berdasarkan data platform Izin Belajar Kemendiktisaintek, President University menjadi perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa asing terbanyak di Indonesia. “President University telah lama menjalankan program pertukaran pelajar dan menjadi rumah bagi mahasiswa asing dari berbagai negara,” katanya.

Diskusi interaktif pun berlangsung hangat. Terutama saat sesi tanya jawab yang menyoroti peluang kerja sama konkret di bidang ekonomi, teknologi, dan pendidikan. Cegah Migrasi Ilegal, Turki-Bulgaria Kerja Sama Kelola Keamanan Perbatasan

Executive Director President Club Prof Chandra Setiawan menambahkan, forum ini diharapkan menjadi jembatan untuk memperluas wawasan peserta terkait kondisi ekonomi Bulgaria dan strategi pertumbuhan yang diterapkan. “Melalui forum ini, kami berharap peserta dapat lebih mengenal Bulgaria, memahami prioritas ekonomi negara tersebut, serta menemukan peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama,” tuturnya.