Bisnis.com, SURABAYA — Pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan baterai di Indonesia menghadapi tantangan serius yang dinilai dapat mengancam daya saing global jika tidak segera dibenahi.

Ketidaksesuaian antara sumber daya domestik dan kebutuhan pasar global, serta ketergantungan pada energi fosil dalam rantai pasok, menjadi sorotan utama.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Adinova Fauri, menyebut salah satu persoalan utama adalah kesenjangan antara struktur sumber daya Indonesia dan arah teknologi baterai global.

Ia menjelaskan bahwa pasar EV dunia saat ini didominasi baterai berbasis besi atau Lithium Iron Phosphate (LFP) yang banyak diproduksi China, sementara Indonesia unggul pada nikel.

“Yang pertama adalah bagaimana salah satu driver utama EV di global ini adalah dari China, dan memang kalau kita lihat secara proporsinya itu didorong oleh baterai yang iron base atau LFP. Sementara resources yang kita punya itu nikel, sehingga ada mismatch di sana,” ujarnya dalam seminar di Universitas Airlangga, Surabaya, Rabu (3/6/2026).

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat strategi hilirisasi berisiko tidak sepenuhnya sejalan dengan permintaan global. Di sisi lain, CSIS juga menyoroti masih tingginya ketergantungan industri EV Indonesia terhadap energi berbasis batu bara.

Adinova menilai struktur produksi di Indonesia masih tergolong “carbon intensive” dibanding negara lain. Hal ini terjadi baik di industri baterai maupun kendaraan listrik, sehingga dapat memengaruhi daya saing dalam jangka panjang.

“Bagaimana Indonesia itu mayoritas sangat mengandalkan coal dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini tentunya bisa berdampak pada daya saing kita,” tuturnya.

Guna melihat dampaknya, CSIS melakukan simulasi dekarbonisasi rantai pasok EV hingga 2034 berdasarkan draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Skenario Emisi RUPTL

Dalam skenario dasar, penurunan emisi karbon memang terjadi, tetapi masih terbatas di kisaran 7% secara agregat. CSIS menilai angka ini belum cukup signifikan untuk mendorong transformasi industri hijau secara optimal.

Skenario kedua menunjukkan hasil yang lebih tinggi, yaitu jika pembangkit listrik batu bara captive di industri hilir dihapus bertahap dan diganti energi bersih. Dalam kondisi ini, penurunan emisi bisa mencapai 13,58%.

“Sementara kalau kita lakukan skenario lain, di mana captive coal-nya kita hilangkan atau diganti dengan energi yang lebih bersih, itu bisa mencapai 13,58% penurunan emisi CO₂ ,” kata Adinova.

Sementara itu, skenario ketiga melalui penerapan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) pada pengolahan nikel mencatat penurunan emisi paling besar, yakni 31%–33%. Namun, CSIS mengingatkan adanya risiko lingkungan lain.

“Memang karbon emisinya menurun paling signifikan, tapi ada dampak terhadap indikator kesehatan seperti ecotoxicity dan human toxicity yang perlu menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Selain aspek emisi, CSIS juga membandingkan posisi Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. Hasilnya, Indonesia masih tertinggal dalam kesiapan ekosistem industri hijau, sementara kedua negara tersebut dinilai lebih kompetitif di pasar global.

Adinova menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam mengklaim posisi Indonesia sebagai hub EV regional tanpa penguatan nyata pada dekarbonisasi rantai pasok.

“Kalau memang kita tidak punya keunggulan komparatif dari sisi industri dan tidak cukup bersih dibandingkan Thailand dan Vietnam, lalu apa yang membuat kita bisa mengklaim sebagai hub EV dan baterai?” ujarnya.

Dari sisi ekonomi makro, CSIS memperkirakan transisi menuju industri hijau memiliki konsekuensi jangka pendek. Berdasarkan pemodelan RUPTL bersih, Produk Domestik Bruto (PDB) berpotensi turun sekitar 0,75%, terutama jika instrumen pasar karbon diperketat.

Meski demikian, dampak tersebut dinilai dapat diimbangi dalam jangka panjang seiring meningkatnya standar global terhadap produk rendah emisi. Sektor hilir seperti industri komponen kendaraan juga diproyeksikan tetap tumbuh positif.

Sebagai rekomendasi, CSIS menekankan pentingnya penyelarasan antara strategi industri dan permintaan global, keseimbangan aspek lingkungan-sosial-ekonomi, serta percepatan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Terakhir, perlunya akselerasi adopsi ESG, baik sukarela maupun mandatory, untuk mendukung pendanaan dan daya saing industri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tambang nikel PT PAM Mineral Tbk. (NICL) menargetkan pendapatan Rp1,5 triliun seiring dengan proyeksi penjualan mencapai 2,6 juta ton pada 2026.

Pada 2026, manajemen menetapkan target kinerja keuangan pendapatan Rp1,5 triliun dan laba bersih Rp500 miliar. Nilai tersebut cenderung lebih tinggi dari raihan pada 2025 masing-masing sebesar Rp1,47 triliun dan Rp345,14 miliar.

Direktur Utama NICL Ruddy Tjanaka mengatakan pada 2026, NICL menargetkan tingkat produksi dan penjualan mencapai 2,60 juta WMT, meningkat dari 2,56 juta ton pada 2025. Kadar bijih nikel yang diproduksi berada di kisaran 1,3% hingga 1,65%
Ni.

Sepanjang 2026, industri nikel dibayangi faktor eksternal seperti gejolak geopolitik yang membuat harga berfluktuasi. Dari sisi domestik, langkah pemerintah menetapkan harga patokan mineral (HPM) dan pemangkasan RKAB menjadi angin segar dalam menstabilkan harga nikel.

“Kebijakan HPM hingga pemangkasan RKAB sejatinya memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga nikel secara global. Kami berupaya menjalankan operasional sesuai rencana,” jelasnya dalam Paparan Publik, Senin (4/5/2026).

Saat ini, NICL mengoperasikan dua tambang utama, yakni di wilayah konsesi PAM Mineral dengan cadangan sekitar 8,25 juta ton serta tambang milik entitas anak PT Indrabakti Mustika (IBM) dengan cadangan mencapai 91,82 juta ton.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) PAM Mineral berlokasi di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara itu, tambang IBM berada di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Ruddy Tjanaka mengatakan perseroan berkomitmen untuk tumbuh secara bertanggung jawab melalui operasional yang efisien, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta penguatan kemitraan strategis.

Dalam jangka panjang, NICL juga menyiapkan eksplorasi berkelanjutan hingga 2035 guna menjaga keberlangsungan cadangan. Selain itu, perseroan mengembangkan sistem digital terintegrasi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi di seluruh
lini bisnis.

Pada aspek pemasaran, NICL berencana memperluas jaringan dari Sulawesi hingga Halmahera serta menjalin kemitraan strategis global.

Mulai 2027, perseroan juga membuka peluang peningkatan volume penjualan sekaligus diversifikasi produk dengan mempertimbangkan dinamika industri smelter domestik dan global.

“Strategi ini diharapkan dapat memperkuat penetrasi pasar sekaligus menjaga keberlanjutan kontrak penjualan (offtake agreement) di tengah bertambahnya kapasitas smelter baru,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan logam PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) mencatatkan pertumbuhan cadangan atau ore reserves secara masif di seluruh lini komoditas utamanya sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan data perseroan hingga 31 Desember 2025, cadangan emas MDKA melonjak 81% secara tahunan menjadi 15,9 juta ounce. Pertumbuhan juga diikuti oleh cadangan tembaga yang meningkat 60% menjadi 3,0 juta ton, nikel naik 48% menjadi 4,4 juta ton, serta perak tumbuh 21% menjadi 69,8 juta ounce.

Presiden Direktur Merdeka, Albert Saputro, menjelaskan pencapaian ini merupakan hasil dari optimalisasi rencana tambang, pembaruan model geologi, serta keberhasilan program eksplorasi di berbagai aset kunci perseroan.

“Peningkatan signifikan pada cadangan tahun 2025 mencerminkan keberhasilan strategi eksplorasi dan pengembangan kami, serta kualitas portofolio aset yang kami miliki,” ujar Albert dalam keterangan resminya, Senin (6/4/2026).

Lonjakan cadangan emas perseroan terutama didorong oleh Proyek Emas Pani yang mencatatkan kenaikan cadangan hingga 166%, dari 2,0 juta ounce menjadi 5,2 juta ounce. Selain itu, Proyek Tembaga Tujuh Bukit memberikan kontribusi besar terhadap penebalan cadangan tembaga dan emas grup.

Secara operasional, pembaruan data cadangan ini memberikan kepastian umur tambang atau mine life yang lebih panjang serta meningkatkan profil investasi perseroan di mata investor global. MDKA kini juga disebut berada pada posisi solid untuk menangkap peluang dari dinamika harga komoditas logam dunia.

“Ke depan, kami memiliki visibilitas yang semakin kuat terhadap pertumbuhan produksi dan arus kas, serta akan terus fokus pada konversi sumber daya menjadi cadangan dan pengembangan proyek-proyek utama,” kata Albert.

Sementara itu, sejalan dengan induk usahanya, PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) turut melaporkan penguatan cadangan nikel sebesar 48% menjadi 4,4 juta ton di Tambang Sulawesi Cahaya Mineral (SCM).

Presiden Direktur MBMA, Teddy Oetomo, menyebutkan bahwa basis cadangan yang lebih kuat ini menjamin kepastian pasokan bijih nikel untuk fasilitas pengolahan hilir, termasuk smelter RKEF dan proyek HPAL milik perseroan.

“Kami berada pada posisi yang lebih kuat untuk menjaga keberlanjutan operasi dan menciptakan nilai jangka panjang,” kata Teddy dalam keterangan resmi.

Untuk 2026, MBMA mematok target produksi bijih saprolit sebesar 8,0 hingga 10,0 juta wet metric tonnes (wmt) dan bijih limonit antara 20,0 hingga 25,0 juta wmt. Perseroan juga menargetkan swasembada bijih saprolit sepenuhnya untuk pabrik peleburan RKEF pada tahun ini guna meningkatkan efisiensi operasional.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam merancang arah pengembangan mineral kritis nasional.

Di tengah posisi Indonesia sebagai salah satu pemilik cadangan terbesar dunia, desain kebijakan dinilai masih cenderung mengikuti arus global dan belum sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan industrialisasi jangka panjang nasional.

Mineral kritis kerap disebut sebagai “minyak baru” dalam peta geopolitik abad ke-21. Komoditas seperti nikel, kobalt, tembaga, lithium hingga logam tanah jarang menjadi komponen vital bagi industri kendaraan listrik, energi terbarukan, pertahanan, pusat data, hingga semikonduktor.

Seiring akselerasi transisi energi dan digitalisasi global, Indonesia berada dalam posisi strategis. Namun pertanyaannya, apakah Indonesia menjadi penentu arah industrialisasi sumber daya mineral kritisnya?

Founder Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto, menilai Indonesia masih bergerak mengikuti tren global ketimbang menetapkan agenda domestik yang jelas.

“Kalau saya lihat, kita pada dasarnya selalu mengikuti arus yang sedang berkembang secara global, bukan kita sendiri yang set agenda atau arah,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, penentuan sektor pengguna akhir (industri pertahanan, energi terbarukan, semikonduktor, atau pusat data) pada dasarnya merupakan agenda industrialisasi jangka panjang. Persoalannya, membangun industri tersebut membutuhkan waktu, teknologi, dan ekosistem yang tidak instan.

“Negara lain sudah jauh lebih dulu. Tidak mungkin kita ujug-ujug bisa langsung membangun industri pertahanan atau semikonduktor yang kompetitif,” katanya.

Memperkuat Hulu–Midstream

Terkait konteks tersebut, Pri berpendapat strategi paling rasional bagi Indonesia saat ini adalah memperkuat posisi di hulu dan midstream, yakni pengolahan dan pemurnian, sembari menggandeng investor global.

“Kita bisa menggandeng beberapa investor untuk bergerak di hulunya, lalu midstream-nya, dan mendapat nilai tambah ekonomi dari situ, itu sudah bagus,” ujarnya.

Pendekatan ini dinilai lebih realistis dibandingkan dengan mengejar ketertinggalan industrialisasi hilir secara agresif. Meski belum sampai menguasai teknologi tinggi di hilir, nilai tambah tetap tercipta.

Ia memproyeksikan arah pengembangan mineral kritis Indonesia ke depan sangat bergantung pada segmen investor yang masuk. “Kalau proyeksi saya, nanti akan driven by investor yang bersedia masuk di kita itu di segmen yang mana. Itu yang akan berjalan,” katanya.

Kelembagaan dan Arah Negara

Di tengah dinamika tersebut, pemerintah mulai membentuk sejumlah kendaraan kebijakan. Pemerintah sudah membentuk Badan Industri Mineral (BIM), sementara PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) difokuskan untuk menggarap komoditas tanah jarang.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pembentukan Perminas merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru ini, bukan lahir dari mimpi semalam.

“Kita diharapkan bisa mengelola mineral-mineral kita yang terutama mineral-mineral yang strategis. Maka dimintalah Danantara membentuk satu entitas,” ujarnya di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Presiden juga mendorong agar Danantara menjalin kerja sama internasional, termasuk dengan Australia dan Amerika Serikat, dalam pengembangan mineral kritis.

Ekspor Barang Mentah

Di sisi lain, pemerintah menegaskan kerja sama dagang dengan Amerika Serikat dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) tidak akan mengorbankan kebijakan hilirisasi nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia tidak akan mengekspor mineral kritis dalam bentuk mentah ke AS.

“Jangan diartikan kita akan membuka ekspor barang mentah, tidak. Kalau mereka bangun smelter di sini, kita dorong dan beri peluang sebesar-besarnya,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (18/2/2026).

Pernyataan ini menegaskan posisi pemerintah yang tetap menjaga larangan ekspor bahan mentah, sembari membuka ruang investasi pengolahan di dalam negeri.

Tantangan Rantai Pasok

Dorongan hilirisasi Indonesia juga sejalan dengan rekomendasi International Energy Agency (IEA), yang mendorong negara pemilik cadangan mineral kritis membangun kapasitas pengolahan domestik.

Saat ini, industri pemurnian dan pengolahan mineral kritis masih terkonsentrasi di sedikit negara, dengan China memegang peran dominan. Konsentrasi ini menciptakan kerentanan rantai pasok global, terutama di tengah rivalitas geopolitik.

“Oleh karena itu, negara-negara seperti Indonesia, atau beberapa negara lain di kawasan ini yang memiliki nikel, logam tanah jarang, kobalt, atau mineral penting lainnya, tidak hanya menambangnya, tetapi yang lebih penting, memurnikan dan memprosesnya,” ujar Direktur Eksekutif IEA International Energy Agency (IEA), Fatih Birol dalam sesi tanya jawab di sela Singapore International Energy Week (SIEW) 2025, Selasa (28/10/2025).

Potensi Besar, Pemanfaatan?

Senior Energy Economist di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Han Phoumin, menilai Indonesia memiliki peluang besar mengubah kekayaan sumber daya menjadi kemakmuran berkelanjutan.

Berdasarkan data U.S. Geological Survey, Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 55 juta ton atau sekitar 42% dari cadangan global — terbesar di dunia. Indonesia juga termasuk dalam 10 besar produsen tembaga dan bauksit.

Untuk keluar dari posisi pemasok bahan mentah, pemerintah telah melarang ekspor bijih mentah, membangun lebih dari 30 smelter, serta menarik investasi asing langsung lebih dari US$30 miliar sepanjang 2019–2023.

Meski demikian, pertanyaan selanjutnya tetap sama, apakah Indonesia akan berhenti pada penguatan hulu–midstream, atau suatu saat benar-benar menetapkan agenda industrialisasi hilir berbasis mineral kritisnya sendiri?

Di tengah kompetisi global yang semakin tajam, desain kebijakan mineral kritis Indonesia tidak hanya soal cadangan, tetapi juga soal arah. Hal ini penting, mengingat dengan arah yang jelas, pemerintah mematok target yang bisa dicapai. Jangan sampai, ekspektasi yang tinggi malah menjadi bumerang bagi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyoroti ancaman kerugian dari wacana pemangkasan produksi bijih nikel pada 2026.

Kementerian Energi dan Sumber Mineral (ESDM) menyebut, pemerintah berpotensi mematok produksi menjadi sekitar 250 juta hingga 260 juta ton tahun ini. Angka tersebut lebih rendah dibanding rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2025 yang sebesar 379 juta ton.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy berpendapat, rencana pemerintah itu memang merupakan upaya untuk mengerek harga nikel global. Maklum, RI merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia.

Berdasarkan laporan yang dia terima, harga nikel di awal tahun 2026 ini sudah naik di kisara US$17.000 per ton hingga US$18.000 per ton. Angka itu naik dari harga rata-rata 2025 yakni di kisaran US$14.000 per ton.

"Patut diduga bahwa salah satu penyebab kenaikan harga tersebut tentunya adalah karena rencana pembatasan produksi yang disampaikan pemerintah," ucap Sudirman kepada Bisnis, Kamis (15/1/2026).

Namun demikian, dia berpendapat bahwa rencana pembatasan produksi tidak seharusnya diterapkan secara seragam terhadap semua jenis bijih nikel.

Dia menilai jika pemangkasan produksi dilakukan tanpa perhitungan yang sangat hati-hati terhadap struktur cadangan dan kebutuhan riil industri, maka dampak negatifnya dapat menjalar secara sistemik ke seluruh rantai nilai industri nikel nasional.

Menurut Sudirman, pembatasan produksi lebih relevan dipertimbangkan pada nikel saprolite berkadar tinggi. Sebab, ketahanan cadangan dari jenis tersebut relatif lebih rentan. Apalagi, jumlah cadangan nikel saprolite diperkirakan hanya bertahan sekitar 10 tahun.

Sebaliknya, nikel limonite justru sebaiknya tidak dibatasi. Dia menjelaskan, limonite adalah bijih berkadar rendah yang secara historis di banyak perusahaan tambang masih dianggap sebagai overburden atau material.

Selain itu, ketahanan cadangan nikel tipe ini secara nasional juga lebih baik karena mampu memasok kebutuhan pabrik lebih dari 20 tahun.

"Jika produksi limonite dibatasi, maka akan terjadi dua konsekuensi yang justru merugikan, berupa meningkatnya biaya penambangan karena overburden tidak dapat dimonetisasi, kehilangan potensi royalti, serta terhambatnya pasokan bahan baku untuk industri HPAL yang menjadi fondasi hilirisasi nikel menuju ekosistem baterai dan kendaraan listrik," tutur Sudirman.

Selain itu, dari perspektif keberlanjutan cadangan, pemanfaatan limonite justru meningkatkan efisiensi sumber daya. Pasalnya, memungkinkan seluruh profil laterit dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya lapisan berkadar tinggi.

"Hal ini sejalan dengan prinsip good mining practice dan kebijakan hilirisasi yang bertujuan menciptakan nilai tambah maksimum di dalam negeri," kata Sudirman.

Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno sebelumnya menyebut, pemerintah bakal memangkas produksi bijih nikel menjadi di level 250 juta hingga 260 juta ton pada tahun ini. Dia mengatakan, patokan produksi nikel tersebut ditetapkan guna mengendalikan harga nikel yang stagnan di level US$14.000 per ton.
"Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250-260 [juta ton] tahun ini, kemungkinan sekitar segitu," kata Tri kepada wartawan, Rabu (14/1/2025).
Di sisi lain, Tri juga menerangkan bahwa proses penerbitan RKAB akan berlangsung setelah perusahaan memenuhi persyaratan semua teknis, lingkungan dan lain sebagainya.
Namun, hingga saat ini, dia menyebut proses penerbitan RKAB masih dievaluasi. Terlebih, prosesnya dilakukan pada aplikasi baru yaitu MinerbaOne.
"Ada beberapa memang yang perusahaan itu masukkan angkanya nggak pas dan lain sebagainya, ya biasalah itu. Tapi jangan dianggap ini membuat gangguan terhadap RKAB, itu enggak pas. Semua baik-baik saja. Kan sampai Maret juga kita bisa pakai 25%," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Potensi besar hilirisasi mineral kritis perlu dibarengi dengan ketegasan regulasi, konsistensi kebijakan dan peta jalan dekarbonisasi agar Indonesia punya taring dalam rantai pasok global.

Mineral kritis kini menjadi “minyak baru” dalam peta geopolitik abad ke-21. Komoditas seperti nikel, kobalt, tembaga, lithium, dan logam tanah jarang muncul sebagai komponen penting bagi sejumlah sektor industri.

Senior Energy Economist di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Han Phoumin, menilai bahwa Indonesia berpotensi mengubah kekayaan sumber daya menjadi kemakmuran berkelanjutan. Menurut, Phoumin Indonesia berada tepat di pusat transformasi ini.

Berdasarkan U.S. Geological Survey, Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 55 juta ton, atau sekitar 42% dari cadangan global, menjadikannya yang terbesar di dunia. Indonesia juga termasuk dalam 10 besar produsen tembaga dan bauksit.

Untuk keluar dari posisi sekadar pemasok bahan mentah, Indonesia saat ini telah menerapkan kebijakan hilirisasi. Pemerintah melarang ekspor bijih mentah, membangun lebih dari 30 smelter, dan berhasil menarik investasi asing langsung senilai lebih dari US$30 miliar sepanjang 2019–2023.

“Kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay menjadi simbol ambisi Indonesia membangun ekosistem manufaktur baterai lengkap, dari tambang hingga perakitan kendaraan listrik,” ucap Phoumin dikutip di laman ERIA, Senin (10/11/2025).

Hanya saja, bicara hilirisasi mineral kritis, tampaknya pemerintah berupaya melakukan koreksi terhadap laju ekspansi berlebihan smelter yang tidak sesuai kebutuhan pasar.

Melalui Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), pemerintah resmi melakukan pembatasan investasi smelter nikel melalui Izin Usaha Industri (IUI) di sektor nikel.

Pemerintah menilai peluang rebound harga nikel tidak saja soal jumlah produksi olahan nikel. Pembatasan izin smelter ditujukan kepada perusahaan-perusahaan pengolahan nikel baru (smelter) yang memproduksi produk antara nikel, baik yang mengadopsi metode pemurnian pirometalurgi (teknologi RKEF) maupun hidrometalurgi (teknologi HPAL).

Jumlah smelter nikel yang sudah berdiri sebanyak 54 smelter berperan dalam oversupply produksi nikel olahan di pasar ekspor. Sementara itu terdapat 38 smelter yang sedang dalam tahap konstruksi dan 45 smelter dalam perencanaan.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan bahwa keputusan moratorium izin smelter nikel baru perlu disertai dengan moratorium izin tambang nikel.

“Jumlah Rencana Keuangan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang tahun ini disetujui oleh Kementerian ESDM sudah sebanyak 292 izin, dengan total IUPK seluas 866.292 Ha. Dengan luasan konsesi yang begitu besar dan izin tambang yang terus bertambah, meski izin smelter baru di moratorium namun tanpa kontrol di sektor hulu hanya akan memindahkan tekanan dari industri pengolahan ke kawasan tambang — memperparah kerusakan ekologis dan konflik sosial,” ujar Bhima dalam keterangan tertulis.

Celios dan CREA menyusun laporan bersama yang mencatat total kerugian pendapatan petani dan nelayan di wilayah nikel sebesar US$234,84 juta (Rp3,64 triliun) dalam 13 tahun ke depan, dan potensi lebih dari 3.800 kematian dini pada tahun 2025 dan hampir 5.000 kasus pada 2030.

Peneliti Celios, Attina Rizqiana menambahkan bahwa pembatasan terhadap izin smelter nikel, harus ditindaklanjuti dengan pembatasan pada IUPK perusahaan, yang notabene memiliki izin pertambangan, konsesi maupun pengolahan nikel.

“Tidak luput, langkah tegas juga harus diambil terkait perusahaan yang masih dalam tahap rencana pembangunan fasilitas, juga terkait batas waktu pembatasan.” ujar Kiki.

Posisi BUMN

Sementara itu, penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan menghadapi tantangan hilirisasi mineral kritis di tengah potensi pasokan berlebih (oversupply) global.

Bisman Bhaktiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), mengusulkan perlunya evaluasi sistem pengusahaan mineral, khususnya melalui pemberian peran yang lebih sentral kepada BUMN sebagai pemegang izin.

"Menurut kami, tidak semuanya harus izin usaha. Apakah boleh dengan kontrak? Boleh. Caranya, berikan dulu izin kepada BUMN. BUMN yang akan berkontrak," ujarnya, dalam Bisnis Indonesia Forum Perbaikan Tata Kelola Pertambangan untuk Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Nasional, Kamis (6/11/2025).

Dalam sistem yang berlaku saat ini, Bhaktiar mengidentifikasi ada pelaku utama dalam sektor pertambangan, yakni pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), investor, dan kontraktor. Dalam skema ini, menurutnya pemegang IUP kerap hanya menjadi pihak yang pasif, sementara modal berasal dari investor dan pekerjaan operasional ditangani kontraktor.

"Kalau pemegang IUP itu bisa diambil oleh BUMN atau oleh negara, berapa persen peningkatan negara?" tanyanya.

Ia menekankan bahwa model kontrak tidak harus seragam untuk semua lokasi. Pemerintah dapat memilih skema yang paling menguntungkan, seperti rezim fiskal di sektor hulu minyak dan gas bumi, Production Sharing Contract (PSC), royalti, atau bagi hasil, disesuaikan dengan tingkat risiko dan kesulitan di setiap lokasi tambang.

"Dengan fleksibilitas ini, ngapain negara memberikan IUP kepada pelaku usaha? Jika diberikan ke swasta, negara hanya dapat 15–17 persen dari PNBP dan pajak. Wajar kalau penerimaannya sangat kecil," jelasnya.

Bhaktiar menegaskan bahwa penguatan peran BUMN selaras dengan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Oleh karena itu, sebenarnya pemerintah lah, karena ini komoditas yang dikuasai oleh negara, BUMN yang diberikan peran. Berikan kepada BUMN, BUMN yang berkontrak dengan berbagai macam pelaku usaha," paparnya.

Dalam konteks hilirisasi mineral kritis, model pengusahaan yang dipimpin BUMN ini dapat memberikan keuntungan strategis. Negara, melalui BUMN, memiliki kendali yang lebih kuat atas pasokan bahan baku mineral, memastikan ketersediaan untuk industri hilir dalam negeri dan mencegah "banjir" ekspor bahan mentah yang memicu oversupply di pasar global.

Adapun, MIND ID, Holding Industri Pertambangan, memainkan peran sebagai ujung tombak nasional dalam mewujudkan upaya hilirisasi mineral kritis. Fokus strategis MIND ID Group adalah pada pengembangan nikel secara terintegrasi guna mengamankan pasokan dan nilai tambah mineral kritis.

Melalui anggota holding, MIND ID memimpin sejumlah proyek raksasa yang bergerak dari pengolahan bijih hingga komponen baterai canggih. PT Vale Indonesia Tbk (Vale) tengah mengakselerasi tiga proyek Indonesia Growth Project (IGP).

Tidak hanya itu, PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) secara agresif membangun ekosistem EV battery nasional. Proyek ini mencakup lima titik strategis di Halmahera Timur (Haltim) yang berfokus pada pemurnian nikel, dan satu proyek hilir kunci di Karawang, Jawa Barat, yang akan memproduksi material katoda untuk baterai kendaraan listrik.

Adapun Badan Energi Internasional (IEA) juga mendorong upaya hilirisasi mineral kritis ketimbang sekadar mengeruk dan menjualnya. Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol menuturkan, mineral kritis tidak hanya dibutuhkan untuk teknologi energi seperti kendaraan listrik, panel surya, atau turbin angin.

Mineral ini juga digunakan dalam industri manufaktur, pembuatan chip, pertahanan, drone, dan berbagai sektor lainnya. “Beberapa orang meyakini mineral kritis hanya digunakan untuk teknologi energi, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Mineral ini juga digunakan dalam industri manufaktur, pembuatan chip, pertahanan, drone, dan berbagai sektor lainnya,” ujar Birol di Singapore International Energy Week (SIEW).

Dia memandang pengolahan dan pemurnian mineral kritis global saat ini masih terkonsentrasi pada sejumlah kecil negara, dengan satu negara di Asia memegang peran dominan. Kondisi ini menempatkan sebagian besar negara penghasil mineral mentah dalam posisi pasif dalam rantai nilai global.

Oleh karena itu, lanjut Birol, Indonesia dan negara penghasil mineral lainnya dinilai perlu mengembangkan kapasitas pengolahan dan pemurnian. “Negara-negara yang memiliki nikel, logam tanah jarang, kobalt, atau mineral kritis lainnya sebaiknya tidak hanya menambangnya, tetapi yang lebih penting adalah mengolah dan memurnikannya,” jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah semakin gencar mengarahkan hilirisasi nikel ke sektor bernilai tambah tinggi seperti industri baterai dan energi hijau seiring dengan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW nasional.

Namun, kesiapan ekosistem baterai domestik dinilai belum memadai untuk menopang lonjakan kebutuhan penyimpanan energi dalam beberapa tahun ke depan.