Bisnis.com, JAKARTA – Alarm berbahaya muncul bagi generasi muda agar berhenti menggunakan vape, karena berpotensi menimbulkan adiksi nikotin dan penyalahgunaan narkotika cair.

Tobacco Control Advocate FAKTA Indonesia, Tubagus Haryo Karbyanto mengatakan bahwa telah banyak negara di Asia Tenggara yang melarang penggunaan rokok elektronik, seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Singapura, Thailand dan Myanmar telah melarang profuk vape dan produk sejenis.

“Malaysia juga bergerak menuju pelarangan nasional. Indonesia tidak boleh menjadi pasar sisa bagi produk yang ditolak semakin banyak negara,” ungkapnya dikutip Sabtu (27/6/2026).

Data Kemenkes menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 70 juta perokok aktif, dengan 7,4 persen di antaranya berusia 10–18 tahun. Penggunaan rokok elektronik juga melonjak tajam. Dalam satu dekade, prevalensi rokok elektronik meningkat sekitar sepuluh kali lipat.

Tubagus mengatakan pada kelompok muda, vape berkembang menjadi simbol gaya hidup yang dipasarkan melalui rasa buah, aroma permen, desain menarik, influencer, komunitas, festival, dan media sosial.

Menurutnya, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026 harus menjadi alarm keras bagi negara: vape bukan lagi sekadar rokok elektronik, bukan sekadar gaya hidup, dan bukan sekadar produk alternatif. Vape telah menjadi kuda troya adiksi masuk dengan wajah modern, rasa manis, promosi digital, dan narasi “lebih aman”, tetapi membawa risiko ganda: adiksi nikotin dan penyalahgunaan narkotika cair.

FAKTA Indonesia menilai rekomendasi Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Suyudi Ario Seto, agar vape dilarang dalam RUU Narkotika dan Psikotropika adalah langkah yang tepat, mendesak, dan harus segera diperluas menjadi agenda nasional lintas sektor.

Temuan BNN terhadap cairan vape yang mengandung kanabinoid sintetis, methamphetamine/sabu, dan etomidate menunjukkan bahwa vape telah menjadi celah hukum dan celah pengawasan narkotika.

“Kalau negara serius perang melawan narkotika, negara tidak boleh membiarkan alat, cairan, dan pasar digital yang dapat menyamarkan narkotika cair terus beredar bebas. Vape bukan sekadar produk nikotin. Vape sudah menjadi medium berisiko tinggi,” ungkapnya.

Secara hukum, Indonesia sudah memiliki fondasi kuat. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 telah menempatkan rokok elektronik dalam rezim pengamanan zat adiktif.

Adapun PP 28/2024 juga sudah mengatur larangan penjualan kepada anak di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, larangan penjualan di sekitar satuan pendidikan dan tempat bermain anak, pembatasan penjualan daring, pengaturan iklan, promosi, sponsor, serta penerapan Kawasan Tanpa Rokok yang mencakup rokok elektronik.

Dia mengatakan bahwa pengaturan saja tidak cukup. Vape masih mudah dijual, dipromosikan, dibeli secara daring, dan dikonsumsi di ruang publik. Cairannya berkembang lebih cepat daripada kapasitas pengawasan negara.

Tubagus mengatakan bahwa negara wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan anak, hak atas kesehatan, dan pencegahan narkotika. Dalam situasi risiko tinggi, pelarangan bukan tindakan berlebihan, melainkan kewajiban perlindungan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF, Abra Talattov, menilai kenaikan harga LNG yang dirasakan sebagian pelanggan industri perlu dilihat secara proporsional dan objektif. Menurutnya, tekanan harga tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi, termasuk LNG domestik, di tingkat hulu maupun pemasok sebagai konsekuensi dari penerapan formula harga yang merujuk kepada harga energi dunia.

“Kenaikan harga LNG di tingkat konsumen industri tidak terjadi dalam ruang kosong. Ada tekanan besar dari pasar energi global akibat krisis geopolitik, sehingga biaya perolehan LNG di sisi hulu juga meningkat. Karena itu, isu ini perlu dilihat secara utuh dari hulu sampai hilir, bukan hanya dari sisi harga akhir yang diterima industri,” ujar Abra.

Abra menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir pasokan gas pipa untuk kebutuhan industri terus mengalami penurunan. Pada 2024, pasokan gas pipa tercatat sekitar 479 BBTUD, lalu turun 16% menjadi sekitar 400 BBTUD pada 2025. Penurunan tersebut berlanjut pada 2026 menjadi sekitar 327 BBTUD atau turun sekitar 18%. Selain karena kondisi penurunan alamiah (natural decline ), penurunan ketersediaan pasokan gas pipa untuk industri juga dapat dilihat sebagai akibat kebijakan prioritisasi dalam penetapan alokasi yang lebih rendah urutannya dibandingkan untuk sektor kelistrikan. Kondisi ini membuat kesenjangan antara pasokan gas pipa dan kebutuhan industri semakin melebar, sehingga LNG menjadi salah satu alternatif pasokan untuk menjaga kontinuitas suplai energi bagi pelanggan industri.

“Ketika pasokan gas pipa menurun, sementara kebutuhan industri tetap tinggi, maka harus ada sumber alternatif agar kegiatan produksi tidak terganggu. LNG menjadi salah satu opsi untuk menutup kekurangan pasokan tersebut. Namun, harus dipahami bahwa LNG memiliki struktur biaya yang lebih tinggi dibandingkan gas pipa karena rantai pasoknya jauh lebih panjang dan kompleks dan perapan formula harga yang merujuk pada harga Indonesia Crude Price atau referensi harga pasar lainnya,” jelas Abra.

Menurut Abra, rantai pasok LNG setidaknya melalui enam tahapan, mulai dari produksi hulu, pencairan atau liquefaction, pengapalan, penyimpanan dan regasifikasi, transmisi, hingga distribusi. Sementara gas pipa konvensional umumnya hanya melalui tiga tahapan utama, yaitu produksi hulu, transmisi, dan distribusi. Perbedaan struktur rantai pasok tersebut membuat harga LNG secara alamiah lebih tinggi dibandingkan gas pipa.

“Gas pipa dan LNG tidak bisa dibandingkan secara apple to apple. Gas pipa memiliki rantai pasok yang lebih pendek, sedangkan LNG membutuhkan proses tambahan mulai dari pencairan, pengangkutan dengan kapal, penyimpanan, regasifikasi, hingga penyaluran ke pelanggan. Jadi ketika harga LNG lebih tinggi dari gas pipa, itu merupakan konsekuensi dari struktur biaya dan kompleksitas rantai pasoknya,” tegas Abra.

Meski demikian, Abra menekankan bahwa dampak kenaikan harga LNG terhadap industri tetap perlu menjadi perhatian serius. Kenaikan biaya energi dapat menekan struktur biaya produksi, menurunkan utilisasi pabrik, memperlemah daya saing industri, hingga berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja. Karena itu, pemerintah perlu segera hadir untuk merumuskan solusi yang menjaga keandalan pasokan sekaligus menjaga daya tahan industri.

“Kita tidak boleh menutup mata bahwa kenaikan harga gas, terutama bagi industri yang menggunakan LNG atau gas non-HGBT, dapat menekan biaya produksi. Pada industri tertentu, tekanan ini bisa berdampak terhadap utilisasi pabrik, arus kas, daya saing, bahkan risiko PHK. Maka mitigasi terhadap industri dan tenaga kerja harus menjadi prioritas, tetapi solusinya jangan sampai menciptakan tekanan baru bagi rantai pasok gas nasional,” ujar Abra.

Abra menilai, posisi badan usaha penyalur gas juga perlu dipahami secara adil. Sebagai pelaku midstream dan niaga gas, ruang geraknya dalam menetapkan harga tidak sepenuhnya fleksibel karena komponen harga gas, alokasi, biaya infrastruktur, serta margin niaga berada dalam koridor regulasi pemerintah. Dengan demikian, kenaikan harga LNG di tingkat konsumen sangat dipengaruhi oleh biaya perolehan dari pemasok, parameter harga energi global seperti ICP, JCC, dan JKM, nilai tukar rupiah, serta biaya rantai pasok LNG.

“Dalam struktur harga gas hilir, pelaku midstream tidak memiliki ruang fleksibilitas tanpa batas. Harga jual gas hilir sudah memiliki formula, biaya infrastruktur diatur, dan biaya niaga juga dibatasi. Karena itu, apabila harga LNG di hulu naik akibat perubahan ICP, JCC, JKM, atau kurs rupiah, tekanan tersebut pada akhirnya akan masuk ke struktur harga. Jika seluruh tekanan dipaksa ditahan di hilir, maka yang terganggu adalah kesehatan keuangan badan usaha yang selama ini menjaga keandalan distribusi gas nasional,” kata Abra.

Abra menambahkan, penyesuaian harga LNG juga bukan fenomena yang hanya terjadi di Indonesia, melainkan bagian dari tekanan regional dan global. Bahkan, harga LNG untuk industri di Indonesia setelah penyesuaian masih relatif kompetitif dibandingkan beberapa negara lain di kawasan. Berdasarkan sejumlah data pasar yang berkembang, harga LNG Indonesia berada di kisaran US$21–25/MMBTU, sementara harga LNG industri di beberapa negara Asia Tenggara berada pada kisaran yang lebih tinggi.

“Artinya, kita perlu hati-hati dalam merespon isu ini. Harga LNG Indonesia memang naik dan itu berat bagi industri, tetapi secara regional masih relatif kompetitif. Persoalannya bukan sekadar apakah harga naik atau tidak, melainkan bagaimana pemerintah mendesain skema transisi dan mitigasi agar industri tidak terguncang, tanpa mengganggu kesinambungan penyediaan gas nasional,” jelas Abra.

Karena itu, Abra mendorong pemerintah mencari jalan keluar yang adil bagi seluruh rantai nilai gas, mulai dari produsen hulu, penyedia infrastruktur, agregator gas nasional, pelaku midstream, hingga industri pengguna akhir. Menurutnya, solusi tidak boleh hanya berupa penekanan harga di hilir, tetapi harus menyentuh akar persoalan, yakni keterbatasan pasokan gas pipa, kenaikan harga LNG hulu, prioritas alokasi domestik, serta belum terintegrasinya infrastruktur gas nasional.

“Solusi yang paling sehat adalah win-win solution. Industri perlu mendapatkan harga energi yang lebih terjangkau dan pasokan yang lebih pasti, tetapi badan usaha penyalur gas juga tidak boleh dipaksa menanggung beban yang bukan berasal dari inefisiensi internalnya. Pemerintah harus masuk dari sisi hulu, alokasi pasokan gas, fiskal, infrastruktur, dan tata kelola HGBT,” ujar Abra.

Abra menyampaikan beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Pertama, pemerintah perlu mendorong optimalisasi harga LNG di tingkat hulu atau pemasok seperti misalnya penerapan harga LNG khusus domestik dan penerapan batas atas harga atau ceiling price, termasuk memperkuat kontrak jangka menengah-panjang yang lebih stabil agar industri tidak terlalu terekspos volatilitas harga spot. Kedua, pemerintah perlu mempercepat realokasi pasokan gas untuk kebutuhan domestik, termasuk mengevaluasi kembali porsi ekspor LNG dan gas bumi sepanjang tetap menghormati kontrak yang sudah berjalan dan perubahan kebijakan prioritisasi dalam penetapan alokasi gas bumi untuk industri.

“Jika porsi gas untuk ekspor masih cukup besar, maka pemerintah perlu mengevaluasi kembali prioritas alokasi domestik. Prinsipnya bukan anti-ekspor, tetapi ketika industri dalam negeri kekurangan pasokan gas pipa dan harus membeli LNG yang lebih mahal, maka perlu ada keberpihakan kebijakan agar kebutuhan domestik lebih diamankan,” kata Abra.

Ketiga, Abra mengusulkan agar pemerintah mengkaji skema swap ekspor LNG atau gas. Dalam skema ini, sebagian pasokan LNG yang semula dialokasikan untuk ekspor dapat dialihkan untuk kebutuhan domestik, sementara pembeli luar negeri memperoleh pengganti pasokan dari pemasok lain dengan harga atau biaya yang tetap kompetitif. Menurut Abra, skema seperti ini membutuhkan negosiasi komersial dan diplomasi energi, tetapi dapat menjadi opsi untuk mengurangi tekanan pasokan domestik tanpa menimbulkan gangguan kontraktual yang besar.

“Skema swap perlu dikaji serius. Intinya, pasokan yang lebih dekat dengan pasar domestik dapat dialihkan ke dalam negeri, sementara pembeli luar negeri tetap mendapatkan pasokan pengganti dari sumber lain. Ini memang tidak mudah, tetapi dalam situasi krisis geopolitik dan tekanan industri, pemerintah perlu lebih kreatif menggunakan diplomasi energi dan instrumen komersial,” jelas Abra.

Keempat, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan HGBT secara menyeluruh, baik dari sisi harga, volume, penerima manfaat, maupun transparansi implementasinya. Abra menilai HGBT tetap penting untuk menjaga daya saing industri strategis, tetapi implementasinya harus berbasis data yang akurat, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan distorsi baru di pasar gas, termasuk mempertimbangkan skema insentif atau dukungan Pemerintah dalam bentuk lain yang lebih efektif dan tepat untuk mendorong daya saing industri selain melalui kebijakan HGBT.

“HGBT harus dievaluasi secara transparan. Kita perlu tahu industri mana yang benar-benar layak menerima HGBT, seberapa besar multiplier effect-nya terhadap ekspor, tenaga kerja, dan nilai tambah domestik, serta bagaimana realisasi pasokan dari hulu. Jika alokasi di atas kertas tidak sama dengan realisasi pasokan, maka yang muncul adalah tekanan di hilir dan potensi konflik antara pelanggan, badan usaha penyalur, dan pemerintah,” ujar Abra.

Kelima, pemerintah dapat menyiapkan skema mitigasi sementara bagi industri terdampak, misalnya relaksasi kontrak minimum, fleksibilitas volume, penjadwalan ulang produksi, atau dukungan fiskal terbatas dan terukur untuk sektor yang benar-benar padat karya dan strategis. Namun, Abra menekankan bahwa insentif tersebut harus diberikan secara transparan dan tidak menjadi beban sepihak bagi badan usaha penyalur gas.

“Untuk jangka pendek, relaksasi komersial seperti fleksibilitas volume dan pengurangan tekanan minimum kontrak dapat membantu arus kas industri. Tetapi untuk kebijakan yang bersifat subsidi atau kompensasi harga, pemerintah perlu hadir. Jangan sampai biaya mitigasi publik dibebankan secara tidak proporsional kepada pelaku hilir dan midstream gas,” tegas Abra.

Keenam, Abra mendorong diversifikasi sumber energi bagi industri, terutama bagi sektor yang masih memungkinkan melakukan substitusi energi tanpa mengganggu proses produksi. Namun, diversifikasi ini harus tetap mempertimbangkan efisiensi biaya, emisi, kesiapan teknologi, dan keandalan pasokan. Menurutnya, LNG tetap dapat menjadi sumber energi yang lebih efisien dibandingkan sejumlah bahan bakar non-subsidi lain seperti solar industri, sehingga kebijakan energi industri harus disusun secara hati-hati.

“Diversifikasi energi penting, tetapi tidak boleh dilakukan secara reaktif. Bagi sebagian industri, LNG masih lebih efisien dibandingkan solar industri atau LPG. Maka pilihan energi harus dihitung berdasarkan keekonomian, emisi, dan kontinuitas pasokan, bukan sekadar respons jangka pendek terhadap kenaikan harga,” ujar Abra.

Dalam jangka menengah-panjang, Abra menilai Indonesia membutuhkan roadmap infrastruktur gas terintegrasi hingga 2035. Roadmap tersebut harus mencakup pembangunan backbone pipa Kalimantan–Jawa, penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan terminal LNG dan regasifikasi, serta optimalisasi jaringan pipa eksisting. Hal yang juga perlu menjadi perhatian Pemerintah adalah diversifikasi energi primer untuk pembangkitan listrik yang juga menjadi salah satu sektor yang mengkonsumsi gas dalam jumlah besar. Perecepatan pengembangan panas bumi dan optimalisasi PLTU yang telah ada dengan penerapan carbon capture and storage dapat menurunkan penggunaan gas bumi untuk pembangkit listrik sehingga dapat dialokasikan kepada industri.

“Masalah gas industri hari ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung pada pola pasokan yang terfragmentasi. Kita membutuhkan roadmap infrastruktur gas nasional hingga 2035 yang menghubungkan sumber gas, pusat industri, terminal LNG, regasifikasi, dan jaringan distribusi. Backbone Kalimantan–Jawa menjadi sangat strategis karena dapat membuka sumber pasokan baru untuk pusat demand terbesar di Jawa,” jelas Abra.

Abra menegaskan, isu kenaikan harga LNG seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola gas nasional, bukan sekadar mencari pihak yang harus disalahkan. Pemerintah perlu mempertemukan kepentingan industri, pekerja, perusahaan energi nasional, pemasok hulu, penyedia infrastruktur, dan regulator dalam satu kerangka kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

“Kuncinya adalah kepastian usaha bagi semua pihak. Industri membutuhkan harga energi yang kompetitif, pekerja membutuhkan perlindungan dari risiko PHK, penyedia gas membutuhkan kepastian komersial agar tetap mampu menjaga pasokan, sementara sektor hulu membutuhkan keekonomian agar investasi gas tetap berjalan. Pemerintah harus menjadi penengah yang adil, bukan sekadar menekan salah satu pihak,” pungkas Abra.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kenaikan harga gas industri.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebelumnya menyebut, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebut telah naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil mengatakan bahwa kenaikan harga gas untuk industri itu terjadi pada gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Sementara itu, Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tidak naik atau tetap di kisaran US$6 hingga US$8 per MMBtu.
Bahlil pun mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha dan buruh untuk memperbaiki harga gas industri agar lebih terjangkau.
"Saya sudah temui juga asosiasi. Saya sudah temui juga buruh. Sekarang lagi saya mencari formulasi untuk bagaimana bisa memberikan harga terjangkau," kata Bahlil saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Bahlil menambahkan bahwa formulasi harga yang dicari harus tetap berkeadilan. Artinya, tidak boleh menguntungkan satu pihak tertentu saja.
"Tapi juga tidak bisa terlalu dengan harga yang mereka [pengusaha] inginkan. Sekarang lagi kita mencari formulasi ya," ucap Bahlil.
Kabar ancaman PHK pada karyawan industri imbas kenaikan harga gas pertama kali diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani. Dia mengatakan, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri.
Andi Gani menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri saat ini sudah tidak terjangkau oleh pelaku usaha. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (22/6/2026).
Dia mengklaim telah mengingatkan pemerintah tentang betapa krusialnya permasalahan gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan pekerja di Tanah Air sejak beberapa bulan lalu.
Menurut Andi Gani, sebagian besar buruh terancam PHK tersebut merupakan pekerja di pabrik keramik. Dia pun mendorong adanya tindakan cepat dari pemerintah.
“Ada satu pabrik besar keramik di Bekasi itu sudah menyatakan PHK seluruh pekerja. Ini yang kita minta kepada pemerintah segera bertindak cepat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan perbankan mencapai Rp2.576 triliun hingga Mei 2026 atau setara 22,41% dari total plafon kredit yang tersedia.

Besarnya ruang pembiayaan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menopang optimisme bank sentral terhadap prospek pertumbuhan kredit tahun ini di kisaran 8% hingga 12%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan kredit perbankan tetap menunjukkan tren yang kuat untuk mendukung pemulihan dan ekspansi ekonomi nasional.

Pada Mei 2026, kredit perbankan tumbuh 11,51% secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 yang sebesar 9,98% (yoy).

“Prospek pertumbuhan kredit 2026 didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan sebesar Rp2.576 triliun atau 22,41% dari plafon kredit yang tersedia,” ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia.

Selain ditopang oleh tingginya undisbursed loan, Perry menjelaskan kapasitas pembiayaan perbankan juga masih memadai. Hal itu tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang mencapai 24,74%, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,47% secara tahunan pada Mei 2026.

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan kredit terutama didorong oleh kredit investasi yang melonjak 21,95% (yoy), diikuti kredit modal kerja sebesar 8,09% (yoy), serta kredit konsumsi yang tumbuh 5,89% (yoy).

Bank sentral juga menilai perkembangan suku bunga masih mendukung ekspansi pembiayaan. Pada Mei 2026, suku bunga kredit tercatat sebesar 8,72%, sedangkan suku bunga deposito berjangka satu bulan berada di level 4,26%.

Di sisi lain, BI memastikan ketahanan industri perbankan tetap kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk risiko rambatan konflik di Timur Tengah.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada April 2026 tercatat tinggi sebesar 23,97%, sementara rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) tetap terjaga rendah pada level 2,17% secara bruto dan 0,84% secara neto.

Menurut Perry, hasil stress test BI juga menunjukkan industri perbankan memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai risiko, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang masih terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Antartika telah mengalami suhu yang sangat tinggi bulan ini. Suhu mencapai lebih dari 15C di salah satu stasiun cuaca pada bulan Juni, melampaui rekor suhu panas musim dingin sebelumnya.

Jika biasanya Antartika diselimuti salju setebal 20 sentimeter seperti biasanya, tanah gundul terlihat di beberapa daerah.

Suhu yang tidak biasa ini memicu kekhawatiran tentang percepatan keruntuhan iklim.

Suhu di Antartika mencapai puncaknya 15,4C pada 6 Juni, menurut laporan surat kabar Inggris The Guardian. Data tersebut dicatat oleh pangkalan Esperanza Argentina di semenanjung Trinity.

Suhu puncak memecahkan rekor sebelumnya yang ditetapkan di stasiun yang sama pada tahun 1998 sebesar 2 derajat Celcius.

Es yang mencair ditemukan di puncak gletser.

Daerah lain juga mencatat suhu jauh lebih tinggi dari normal karena angin hangat yang luar biasa kuat dari utara menyapu sebagian besar semenanjung Antartika.

Para peneliti yang ditempatkan di Pulau King George, 160 km dari Esperanza, melaporkan area lanskap yang luas di mana tanah gundul terlihat setelah suhu naik hingga 4,6 derajat Celcius pada tanggal 6 Juni.

Bahkan di puncak gletser Collins yang berada di dekatnya setinggi 500 meter, Muñoz menyaksikan hujan mencairkan es.

Ada dampak langsung pada gletser, yang seharusnya menerima salju sekarang. Gletser seharusnya tidak mengalami ablasi pada saat ini. Ini jelas tidak baik untuk gletser.

Awal tahun ini, sebuah laporan menyoroti betapa tingginya taruhan yang ada karena perubahan iklim yang disebabkan manusia terus menghangatkan Antartika dengan cepat.

Studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Environmental Science ini memodelkan skenario terbaik dan terburuk untuk pemanasan global di Semenanjung Antartika, bagian paling utara daratan utama.

Di bawah skenario emisi tertinggi, cakupan es laut dapat turun hingga 20 persen. Ini akan berdampak besar pada spesies yang bergantung padanya, seperti krill, yang merupakan mangsa penting bagi paus dan penguin.

Pemanasan laut yang lebih tinggi juga dapat menekan ekosistem dan berkontribusi pada cuaca ekstrem. Beberapa peristiwa cuaca ekstrem dalam beberapa tahun terakhir telah dikaitkan dengan pembakaran bahan bakar fosil, termasuk banjir Valencia yang mematikan pada tahun 2024 dan badai monsun tahun lalu di Asia.

Para peneliti memperingatkan bahwa masa depan benua ini "bergantung pada pilihan yang kita buat hari ini", dengan alasan bahwa pengurangan emisi dapat menghindari dampak "paling penting dan merugikan" dari krisis iklim.

Qatar bersiap meningkatkan produksi gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) secara bertahap setelah Selat Hormuz kembali dibuka untuk pelayaran internasional.

Mengutip Anadolu Agency yang melansir Bloomberg, perusahaan energi milik negara Qatar, QatarEnergy, telah memberi tahu para pembeli bahwa produksi LNG diperkirakan dapat kembali mencapai sekitar 50 persen kapasitas dalam satu bulan setelah jalur pelayaran di Selat Hormuz dinyatakan aman.

"Produksi diperkirakan dapat mencapai sekitar 50 persen kapasitas dalam satu bulan dan meningkat menjadi sekitar 80 persen dalam dua bulan setelah jalur pelayaran kembali aman," ujar sumber yang mengetahui rencana tersebut kepada Bloomberg, Selasa (16/6).

Namun, hingga kini, pemerintah Qatar maupun QatarEnergy belum memberikan konfirmasi resmi terkait rencana tersebut.

Bloomberg melaporkan sebagian kapasitas produksi yang tersisa diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih sepenuhnya akibat kerusakan yang ditimbulkan serangan rudal Iran pada Maret lalu.

Qatar sebelumnya menghentikan operasi kompleks LNG Ras Laffan pada pekan pertama perang setelah serangan Iran. Fasilitas tersebut merupakan kompleks produksi LNG terbesar di dunia.

Penutupan Ras Laffan menyebabkan pembatalan sejumlah pengiriman LNG dan menekan reputasi Qatar sebagai salah satu pemasok LNG paling andal di dunia.

Pada tahun lalu, kompleks Ras Laffan menyumbang hampir seperlima pasokan LNG global. Namun fasilitas tersebut sebagian besar tidak beroperasi selama lebih dari tiga bulan karena penutupan efektif Selat Hormuz menghambat ekspor gas dalam skala besar.

Laporan Bloomberg menyebut QatarEnergy telah mempersiapkan pemulihan operasi sejak April melalui pengujian peralatan dan pemeliharaan fasilitas.

Sejumlah unit produksi juga dilaporkan tetap beroperasi dalam kapasitas terbatas untuk memasok negara-negara tetangga sekaligus menjaga kesiapan fasilitas saat produksi kembali ditingkatkan.

Target pemulihan tersebut dinilai lebih cepat dibandingkan perkiraan sejumlah analis dan pelaku pasar sebelumnya.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan Selat Hormuz berpotensi dibuka kembali pada Jumat (19/6), bertepatan dengan rencana penandatanganan kesepakatan sementara antara AS dan Iran di Swiss.

Meski demikian, ketidakpastian masih membayangi. Seorang pejabat senior AS memperingatkan bahwa ranjau yang tersebar di kawasan itu masih harus dibersihkan sebelum jalur pelayaran dapat sepenuhnya dinyatakan aman.

Kembalinya pasokan LNG Qatar diperkirakan dapat membantu meredakan tekanan pasokan global yang selama beberapa bulan terakhir mendorong harga gas di Eropa dan Asia tetap tinggi dibandingkan periode sebelum perang.

Bloomberg juga melaporkan Qatar sempat mengekspor sejumlah kecil LNG ke pembeli di Asia dengan menyamarkan lokasi kapal tanker demi alasan keamanan. Namun volume pengiriman tersebut masih jauh di bawah tingkat normal.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diisukan kembali menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2026 sebagai bentuk dukungan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Melalui program ini, siswa yang memenuhi kriteria akan menerima bantuan dana tunai yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan sekolah, mulai dari pembelian perlengkapan belajar, seragam, alat tulis, hingga kebutuhan pendidikan lainnya.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun. Karena itu, siswa dan orang tua perlu mengetahui besaran bantuan yang diterima, kategori penerima yang diprioritaskan, serta cara mengecek status pencairan secara online.

Besaran Dana PIP 2026

Nominal bantuan PIP berbeda-beda sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh peserta didik.

SD/MI/Paket A

• Rp450.000 per tahun
• Rp225.000 untuk siswa baru dan siswa kelas akhir

SMP/MTs/Paket B

• Rp750.000 per tahun
• Rp375.000 untuk siswa baru dan siswa kelas akhir

SMA/SMK/MA/Paket C

• Hingga Rp1.800.000 per tahun
• Rp500.000 hingga Rp900.000 untuk siswa baru dan siswa kelas akhir

Besaran bantuan tersebut disesuaikan dengan jenjang pendidikan serta status peserta didik pada tahun berjalan.

Siapa Saja yang Berhak Menerima PIP 2026?

Program Indonesia Pintar diprioritaskan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin. Selain itu, pemerintah juga memberikan prioritas kepada kelompok tertentu yang dinilai membutuhkan dukungan pendidikan.

Berikut kategori penerima PIP 2026:

1. Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. Siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdata dalam program bantuan sosial pemerintah.
3. Anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Anak dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
5. Peserta didik yatim, piatu, atau yatim piatu yang berada di sekolah, panti sosial, maupun panti asuhan.
6. Siswa yang terdampak bencana alam.
7. Anak yang sempat putus sekolah dan kembali melanjutkan pendidikan.
8. Peserta didik dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi khusus, seperti orang tua mengalami PHK, keluarga
9. terpidana, atau tinggal di wilayah konflik.
10. Anak dengan jumlah tanggungan keluarga yang banyak.
11. Peserta didik penyandang disabilitas atau memiliki hambatan fisik tertentu.
12. Peserta kursus dan satuan pendidikan nonformal seperti Paket A, Paket B, dan Paket C.

Jadwal Pencairan PIP 2026

Penyaluran dana PIP dilakukan dalam tiga termin sepanjang tahun.

1. Termin 1 (Februari–April)
   Diprioritaskan bagi siswa pemegang KIP yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Termin 2 (Mei–September)
   Diberikan kepada siswa hasil usulan sekolah atau dinas pendidikan yang telah mengaktifkan rekening pencairan.
3. Termin 3 (Oktober–Desember)
   Diperuntukkan bagi penerima lanjutan maupun siswa yang belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya.

Siswa yang belum menerima bantuan pada satu termin masih berpeluang memperoleh pencairan pada termin berikutnya setelah proses verifikasi dan validasi data selesai dilakukan.

Cara Cek Penerima PIP 2026 Lewat HP

Pengecekan status penerima PIP dapat dilakukan secara online menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka browser di ponsel atau komputer.
2. Kunjungi situs resmi PIP di pip.kemendikdasmen.go.id.
3. Pilih menu "Cari Penerima PIP".
4. Masukkan NISN dan NIK siswa.
5. Isi kode verifikasi yang tersedia.
6. Klik "Cek Penerima PIP".

Jika terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi berupa nama siswa, sekolah, jenjang pendidikan, hingga status pencairan dana bantuan.

Cara Mengetahui Besaran Dana yang Diterima

Melalui layanan pengecekan tersebut, siswa dan orang tua juga dapat melihat informasi bantuan yang diterima sesuai jenjang pendidikan masing-masing.

Dana bantuan nantinya akan disalurkan melalui bank penyalur atau Kantor Pos sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Program Indonesia Pintar menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah angka putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan memahami syarat penerima, jadwal pencairan, serta cara mengecek status bantuan, siswa dan orang tua dapat memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi dan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar.

BENGKULU, KOMPAS.com - Pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu mulai memanfaatkan layanan drop tank untuk mendukung kegiatan bongkar muat komoditas curah cair. Fasilitas yang dioperasikan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Nonpetikemas, bagian dari Pelindo Group, itu diklaim mampu menekan biaya sewa kapal bagi pelaku usaha komoditas curah cair seperti Crude Palm Oil (CPO), minyak goreng, dan produk sejenis.

Layanan yang mulai diterapkan dalam dua bulan terakhir tersebut menjadi bagian dari upaya optimalisasi penanganan kargo curah cair guna mendukung kelancaran rantai pasok industri hilir kelapa sawit sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi daerah.

"Layanan drop tank mampu menghemat biaya sewa kapal pelaku bisnis curah cair. Drop tank mampu loading ke kapal dengan kapasitas 180 ton per jam sementara sebelum ada drop tank hanya mampu loading ke kapal 40 ton per jam," kata Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Bengkulu Mochammad Choiron Yusuf dalam keterangan pers di Bengkulu, Selasa (9/6/2026).

Aktivitas drop tank terbaru dilakukan pada Juni 2026 melalui pemuatan (loading) komoditas olein sebanyak 3.500 ton menggunakan kapal MT Bangun Rejo dengan tujuan Jawa Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Dermaga Nusantara Luar Lama sejak 8 Juni 2026.

Proses pemuatan dilakukan menggunakan sistem drop tank, yakni metode penanganan kargo curah cair yang memungkinkan muatan dari truk ditampung terlebih dahulu pada tangki transit sebelum dipompa ke kapal. Metode ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pemuatan, serta menjaga keamanan dan kualitas muatan selama kegiatan berlangsung.

Produktivitas Pemuatan Meningkat

Choiron mengatakan, penerapan sistem drop tank merupakan bagian dari upaya perusahaan meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna jasa, mempercepat operasional, meningkatkan efisiensi biaya logistik, serta memperkuat aspek keselamatan dalam penanganan kargo curah cair.

"Pemuatan Olein sebanyak 3.500 ton ini menunjukkan kesiapan Pelabuhan Pulau Baai dalam melayani komoditas curah cair secara lebih efektif, efisien, dan aman. Ini merupakan layanan kedua yang dilakukan PTP Nonpetikemas Cabang Bengkulu setelah layanan perdana pada awal Mei lalu," ujar Choiron.

Menurut dia, penerapan sistem drop tank mampu meningkatkan kinerja operasional. Hal itu tercermin dari capaian produktivitas Ton/Gang/Hour (T/G/H) sebesar 84 ton per jam, melampaui target 63 ton per jam yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

"Dengan layanan drop tank ini, produktivitas lebih tinggi hingga dua kali lipat dibandingkan metode konvensional yang capaiannya sekitar 40 ton per jam," kata Choiron.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut mencerminkan semakin besarnya peran Pelabuhan Pulau Baai dalam mendukung distribusi komoditas unggulan Bengkulu ke berbagai wilayah di Indonesia.

Selain itu, sistem tersebut mampu mengoptimalkan proses operasional secara lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan.

Olein merupakan salah satu produk turunan kelapa sawit yang banyak digunakan sebagai bahan baku industri pangan, minyak goreng, serta berbagai produk manufaktur lainnya. Kelancaran distribusi komoditas ini memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas industri dan rantai pasok nasional.

Pemanfaatan Pelabuhan Meningkat

General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky Kusmayadi mengatakan, aktivitas pemuatan olein menjadi salah satu indikator meningkatnya pemanfaatan Pelabuhan Pulau Baai dalam mendukung distribusi komoditas unggulan daerah.

"Pelabuhan Pulau Baai memiliki peran strategis sebagai gerbang perdagangan dan logistik Provinsi Bengkulu," ujar Dimas.

Menurut dia, normalisasi alur pelayaran yang terus dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan aktivitas kepelabuhanan di Pulau Baai. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang lebih besar bagi pertumbuhan arus barang, peningkatan konektivitas logistik, serta pengembangan sektor industri dan perdagangan di Bengkulu.

Dimas mengatakan Pelindo bersama seluruh entitas dalam Pelindo Group, termasuk PTP Nonpetikemas, terus berkolaborasi meningkatkan keandalan layanan dan kesiapan infrastruktur pelabuhan untuk mengakomodasi kebutuhan logistik yang terus berkembang.

"Pelabuhan Pulau Baai merupakan gerbang logistik utama yang mendukung arus perdagangan dan distribusi komoditas unggulan Bengkulu," kata Dimas.

Ia mengatakan, Pelindo akan terus meningkatkan kualitas layanan, kesiapan operasional, dan fasilitas untuk layanan curah cair, curah kering, maupun general cargo. Langkah tersebut dilakukan untuk mengakomodasi pertumbuhan arus barang dari sektor perkebunan, pertambangan, dan industri lainnya.

Sementara itu, SM Sekretaris Perusahaan PTP Nonpetikemas Fiona Sari Utami mengatakan implementasi layanan drop tank merupakan bagian dari program inovasi dan strategi perusahaan yang sebelumnya telah diterapkan di Pelabuhan Pangkal Balam. Pelabuhan Bengkulu menjadi cabang kedua yang mengimplementasikan layanan tersebut.

Selain meningkatkan produktivitas operasional, PTP Nonpetikemas juga terus mendorong penerapan standar HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) pada setiap kegiatan bongkar muat.

PTP Nonpetikemas Cabang Bengkulu mencatat realisasi throughput sebesar 1,02 juta ton/m3 hingga Mei 2026. Capaian tersebut tumbuh 3,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 983,7 ribu ton/m3.

Pertumbuhan tertinggi tercatat pada kemasan curah cair yang mencapai 212,7 ribu ton atau meningkat 93,97 persen dibandingkan Mei 2025 sebesar 122 ribu ton. Segmen tersebut juga melampaui RKAP dengan capaian 174,38 persen.

Kemasan bag cargo juga tumbuh menjadi 33,5 ribu ton atau naik 79 persen dibandingkan Mei 2025 sebesar 18,7 ribu ton. Realisasi tersebut melampaui target dengan tingkat pencapaian 116,72 persen.

Sementara itu, kemasan curah kering masih menjadi kontributor terbesar terhadap total throughput Cabang Bengkulu dengan realisasi mencapai 774,7 ribu ton hingga Mei 2026 dan terus memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran distribusi serta aktivitas logistik di wilayah operasional.

Sebagai simpul penting di wilayah barat Sumatera, Bengkulu memiliki peran strategis dalam mendukung rantai logistik nasional, khususnya untuk komoditas curah kering seperti batu bara, clinker, limestone, dan cangkang. Selain itu, PTP Nonpetikemas Cabang Bengkulu juga melayani curah cair seperti CPO dan aspal, serta general cargo berupa heavy equipment, material konstruksi, bag cargo, hingga petikemas.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran bantuan sosial (Bansos) reguler yakniprogram keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) tahap II memasuki periode pencairan terakhir pada Juni 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan pemerintah telah melakukan pemutakhiran Data Tungga Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Dia menyebut bahwa hasil evaluasi menunjukkan sebagian bantuan sosial dan subsidi sosial masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

Bansos Cair via Bank Himbara & Pos

Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Penyaluran Bansos melalui Bank Himbara dilakukan sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai bank Himbara yakni BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN.

Akan tetapi, ada pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, untuk menerima bansos via PT Pos.

Berikut 6 Poin Penting Terkait Bansos 2026:

1. Daftar Bansos Cair Juni 2026:

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan bansos bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Mengutip laman resmi Kemensos, PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali. Pada 2026, tahap kedua berlangsung pada April hingga Juni.

Adapun besaran bantuan PKH per tahap (triwulan) adalah sebagai berikut:

• Ibu hamil/nifas: Rp750.000
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
• Anak SD/sederajat: Rp225.000
• Anak SMP/sederajat: Rp375.000
• Anak SMA/sederajat: Rp500.000
• Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
• Total bantuan yang diterima setiap keluarga bergantung pada jumlah komponen yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako

BPNT merupakan bantuan sosial dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Program ini menyasar keluarga miskin yang terdaftar dalam DTSEN.

Penyaluran BPNT mengikuti skema yang sama dengan PKH, yakni triwulan. Pada tahap pertama 2026, penerima memperoleh akumulasi tiga bulan sebesar Rp600.000. Adapun pada tahap kedua yang dimulai April, bantuan kembali disalurkan sesuai periode berjalan.

Saldo bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur.

2. Pembagian Desil Bansos

Pengelompokan desil dalam penyaluran Bansos menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara berjenjang dari kelompok paling rentan hingga kelompok paling mapan.

Dalam pemberian bansos, pemerintah akan memprioritaskan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

• Desil 1: Kelompok sangat miskin atau 10% miskin
• Desil 2: Kelompok miskin
• Desil 3: Kelompok hampir miskin
• Desil 4: Kelompok rentan miskin
• Desil 5: Kelompok menengah bawah yang relatif stabil
• Desil 6: Kelompok menengah
• Desil 7: Kelompok menengah atas
• Desil 8: Kelompok mapan
• Desil 9: Kelompok kaya
• Desil 10: Kelompok sangat kaya

3. Cara Cek Desil Bansos:

Untuk mengecek desil, masyarakat dapat mencoba dalam dua cara, yakni melalui laman resmi Kemensos dan menggunakan aplikasi “Cek Bansos”. Berikut ini panduan pengecekan desil di laman Kemensos.

Cek Desil via Laman Kemensos

• Buka laman resmi Kemensos melaluihttps://cekbansos.kemensos.go.id
• Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai dengan KTP
• Masukkan kode captcha yang muncul. Klik tombol “Refresh” jika kode yang muncul tidak terlalu jelas
• Klik “Cari Data”
• Sistem akan secara otomatis menampilkan informasi terkait desil, jenis bansos, serta status dan periode pencairan

Cek Desil Melalui Aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store
• Buka aplikasi “Cek Bansos” melalui smartphone
• Login menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya dengan memasukkan username dan password
• Masuk ke menu profil, kemudian Anda bisa melihat kategori desil

4. Cara Cek Bansos Juni 2026:

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos melalui kanal resmi pemerintah. Berikut langkah-langkah cek status bansos:

Melalui Website Resmi Kemensos:

• Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
• Ketik nama lengkap penerima sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik “Cari Data”

Melalui Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
• Daftar / login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP.
• Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”.
• Masukkan data sesuai KTP.
• Klik “Cari Data”.
• Sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya. Data penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.

5. Kriteria dan Syarat Penerima Bansos 2026:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam DTSEN
• Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan
• Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri
• Pada 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria. Untuk PKH, bantuan difokuskan pada keluarga dalam desil 1 hingga 4.
• Sementara itu, BPNT kini diprioritaskan bagi kelompok desil 1 hingga 4 dan tidak lagi mencakup desil 5.

6. Cara Mencairkan Bansos 2026:

Cara Mencairkan Bansos via Bank Himbara

• Bantuan dikirim langsung ke rekening penerima
• Penerima bisa menarik dana melalui ATM Bank Himbara
• Pencairan juga dapat dilakukan melalui teller bank
• Penerima wajib menunjukkan KTP atau kartu KKKS

Cara Mencairkan Bansos via Pos

• Penerima menerima surat undangan pencairan dari petugas desa/kelurahan atau kurir PT Pos
• Penerima datang ke kantor pos terdekat atau lokasi yang telah ditentukan
• Hadir sesuai jadwal yang tercantum dalam surat undangan
• Untuk lansia dan penyandang disabilitas, pencairan dilakukan langsung ke rumah

Bisnis.com, JAKARTA - Program Indonesia Pintar (PIP) 2026 masih menjadi salah satu bantuan pendidikan yang banyak dicari masyarakat. Memasuki 4 Juni 2026.

pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih melanjutkan penyaluran dana PIP Termin 2 yang berlangsung sejak Mei dan dijadwalkan berlanjut hingga September 2026.

Bantuan ini diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan, mulai dari pembelian perlengkapan sekolah, buku pelajaran, seragam, hingga biaya transportasi dan kebutuhan belajar lainnya.

Hingga hari ini belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan jadwal pencairan maupun tambahan tahap penyaluran di luar skema yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, siswa dan orang tua disarankan untuk rutin mengecek status penerimaan bantuan secara mandiri melalui laman resmi PIP.

Cara Cek PIP 2026 Lewat HP

Pengecekan status penerima PIP dapat dilakukan secara online melalui telepon genggam tanpa harus datang ke sekolah. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka browser di HP atau komputer.
2. Kunjungi situs resmi PIP di pip.kemendikdasmen.go.id.
3. Pilih menu "Cari Penerima PIP".
4. Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
5. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
6. Isi kode verifikasi yang muncul.
7. Klik "Cek Penerima PIP".

Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan informasi penerima, nama sekolah, jenjang pendidikan, hingga status pencairan bantuan. Apabila data tidak muncul, siswa dapat menghubungi pihak sekolah untuk memastikan data Dapodik dan identitas kependudukan sudah sesuai.

Besaran Dana PIP 2026

Besaran bantuan Program Indonesia Pintar berbeda pada setiap jenjang pendidikan. Berikut rinciannya:

SD/Sederajat

Rp450.000 per tahun.
Rp225.000 untuk siswa baru dan siswa kelas akhir.

SMP/Sederajat

Rp750.000 per tahun.
Rp375.000 untuk siswa baru atau kategori tertentu.

SMA/SMK/Sederajat

Rp1.800.000 per tahun.
Rp500.000 hingga Rp900.000 bagi siswa baru dan siswa tingkat akhir.

Dana bantuan tersebut dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan pendidikan siswa, termasuk pembelian perlengkapan sekolah, buku, seragam, biaya transportasi, dan kebutuhan belajar lainnya.

Cara Mendapatkan Bantuan PIP 2026

Program Indonesia Pintar tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh siswa. Bantuan ini diprioritaskan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Salah satu jalur utama untuk menjadi penerima PIP adalah melalui kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, siswa yang tidak memiliki KIP tetap berpeluang mendapatkan bantuan apabila memenuhi syarat dan diusulkan oleh sekolah melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Selain itu, siswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berasal dari keluarga kurang mampu, yatim piatu, korban bencana, maupun memiliki kondisi sosial tertentu juga berpeluang masuk dalam daftar penerima bantuan.

Karena itu, orang tua dan siswa perlu memastikan seluruh data kependudukan dan data pendidikan telah valid. Jika merasa memenuhi syarat tetapi belum menerima bantuan, siswa dapat berkonsultasi dengan pihak sekolah untuk memastikan data telah diusulkan dalam sistem pendataan pemerintah.

Jadwal Pencairan PIP 2026

Penyaluran Program Indonesia Pintar tahun 2026 dibagi menjadi tiga termin, yaitu:

1. Termin 1 (Februari–April 2026) untuk penerima yang telah terdata sebelumnya.
2. Termin 2 (Mei–September 2026) yang saat ini masih berlangsung.
3. Termin 3 (Oktober–Desember 2026) untuk penerima lanjutan dan siswa yang belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya.

Perlu diketahui bahwa pencairan dilakukan secara bertahap sehingga waktu masuknya dana ke rekening setiap siswa bisa berbeda-beda. Faktor validasi data, aktivasi rekening, dan proses administrasi menjadi penyebab utama perbedaan waktu pencairan tersebut.

Memasuki 4 Juni 2026, penyaluran PIP Termin 2 masih terus berjalan dan akan berlangsung hingga September 2026. Oleh sebab itu, siswa yang belum menerima dana pada Mei tidak perlu khawatir karena masih berpeluang mendapatkan bantuan dalam beberapa bulan mendatang selama status penerima telah ditetapkan dan data administrasi dinyatakan valid.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelanjutan terkait dengan kelanjutan program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra dan pencairannya sangat dinantikan oleh jutaan masyarakat Indonesia.

Namun, hingga pekan pertama Juni 2026, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah terkait dengan pencairan BLT Kesra kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Masyarakat pun diimbau lebih berhati-hati dalam menyaring informasi agar tidak terjebak hoaks maupun penipuan terkait dengan BLT Kesra.

Untuk diketahui, program BLT Kesra merupakan program tambahan dari Kartu Sembako (BLT) Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui program tersebut, Pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Pencairan BLT biasanya untuk 3 bulan dan akan diberikan sekaligus Rp900.000.

Mengutip laman resmi Kemensos, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyaluran BLT, di antaranya adalah penyaluran kepada KPM dilakukan mengacu pada (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penyaluran BLT juga dilakukan berdasarkan desil atau kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik) dan kepemilikan aset.

Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia, desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah, sedangkan desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertinggi.

"Desil bersifat dinamis, jika tidak sesuai dapat diperbarui melalui desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi cek bansos dengan menyampaikan data sesuai kondisi nyata; selanjutnya desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik," jelas Kemensos dikutip dari laman resminya.

Adapun, desil digunakan untuk penentuan sasaran bantuan sosial. Desil 1-4 (40% terbawah) merupakah prioritas penerima bantuan sosial PKH dan Sembako. Desil 5 masih bisa menjadi peserta PBI-JK.

Berikut Cara Daftar, Syarat dan Cek Penerima BLT Kesra:

Syarat daftar BLT Kesra 2026:

• Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) Kemensos
• Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin
• Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri Kemudian

Cara Daftar BLT Kesra 2026:

• Unduh aplikasi Cek Bansos di ponsel anda
• Buat akun baru dengan mengisi data sesuai dengan KTP dan KK
• Unggah dokumen yang dibutuhkan, sepertii foto foto KTP dan swafoto memegang KTP
• Setelah itu, login ke aplikasi Cek Bansos ddengan akun yang sudah terverifikasi
• Pilih menu “Daftar Usulan”, lalu isi data diri lengkap
• Pilih jenis bantuan yang sesuai, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
• Tunggu proses verifikasi oleh petugas Dinas Sosial. Apabila berhasil maka anda akan otomatis terdaftar sebagai penerima manfaat.

Cara Cek Penerima BLT Kesra:

• Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/
• Pilih wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal
• Masukkan nama lengkap seperti nama sesuai KTP
• Ketikkan kode captcha: Masukkan empat huruf kode yang tertera
• Klik “Cari Data”: Tunggu sistem memproses data
• Lihat hasilnya: Status penerima manfaat akan ditampilkan sesuai wilayah dan nama yang dimasukkan

Cara Mencairkan BLT Kesra:

Pencairan dana BLT dilakukan melalui dua cara yakni lewat Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau PT Pos Indonesia.

Cara Mencairkan BLT via Pos Indonesia

• Anda akan menerima Undangan Pencairan dari petugas desa/kelurahan atau kurir PT Pos
• Penerima bisa datang ke Kantor Pos terdekat atau lokasi yang ditentukan (seperti balai desa) sesuai jadwal pada surat undangan
• Bawa serta KTP asli dan Surat Undangan saat pengambilan dana
• Untuk lansia atau disabilitas, petugas Pos dapat menyalurkan bantuan langsung ke rumah (door-to-door)

Cara Mencairkan BLT via Bank Himbara

• Bantuan dikirim langsung ke rekening penerima
• Penerima bisa menarik dana melalui ATM Bank Himbara
• Pencairan juga dapat dilakukan melalui teller bank
• Penerima wajib menunjukkan KTP atau kartu KKKS

Bisnis.com, JAKARTA - Banyak pengguna Shopee mencari cara mencairkan limit SPayLater untuk mendapatkan dana tunai cepat melalui jasa pencairan yang banyak ditawarkan di media sosial dan aplikasi pesan singkat, meski metode tersebut memiliki risiko dan perlu dipahami aturan penggunaannya terlebih dahulu.

Perlu diketahui, SPayLater merupakan layanan beli sekarang bayar nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) yang memungkinkan pengguna berbelanja di Shopee dengan pembayaran di kemudian hari atau melalui sistem cicilan. Fitur ini dirancang untuk transaksi pembelian barang dan bukan sebagai layanan pinjaman tunai.

Bisakah Shopee PayLater Dicairkan?

Secara resmi, limit SPayLater tidak dapat dicairkan menjadi uang tunai. Shopee tidak menyediakan fitur untuk:

1. Mentransfer limit SPayLater ke rekening bank
2. Mengirim limit ke dompet digital
3. Menarik dana tunai dari saldo SPayLater
4. Mengubah limit kredit menjadi uang secara langsung

Artinya, setiap pihak yang menawarkan jasa pencairan limit SPayLater sebenarnya menggunakan metode di luar mekanisme resmi yang disediakan oleh Shopee.

Karena itu, pengguna perlu berhati-hati terhadap berbagai penawaran yang mengklaim dapat mencairkan limit dengan cepat dan mudah.

Cara Mendapatkan Dana dari Limit SPayLater yang Masih Relatif Aman

Meski tidak ada fitur pencairan langsung, sebagian pengguna memanfaatkan limit SPayLater melalui transaksi yang melibatkan barang fisik. Membeli Barang Kemudian Menjualnya Kembali

Metode yang paling sering dilakukan adalah:

1. Membeli barang menggunakan SPayLater.
2. Menerima barang sesuai pesanan.
3. Menjual kembali barang tersebut kepada pihak lain.
4. Menggunakan hasil penjualan sebagai dana tunai.

Cara ini melibatkan transaksi riil sehingga berbeda dengan transaksi fiktif yang dilarang. Namun, pengguna tetap perlu mempertimbangkan risiko kerugian karena harga jual barang belum tentu sama dengan harga pembelian.

Apa Itu Gestun Shopee PayLater?

Salah satu istilah yang sering muncul terkait pencairan SPayLater adalah gestun atau gesek tunai.

Gestun merupakan praktik mengubah limit kredit menjadi uang tunai melalui transaksi yang tidak sesuai tujuan penggunaan kredit. Biasanya, pengguna bekerja sama dengan pihak ketiga yang menawarkan jasa pencairan limit dengan imbalan potongan tertentu.

Dalam praktiknya, penyedia jasa akan membuat transaksi yang seolah-olah terjadi pembelian barang, padahal tujuan akhirnya hanya untuk mencairkan dana.

Risiko Menggunakan Jasa Gestun SPayLater

Meskipun banyak ditawarkan di internet, gestun memiliki sejumlah risiko yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Akun Berpotensi Diblokir

Aktivitas yang terindikasi melanggar ketentuan penggunaan layanan dapat memicu pembatasan hingga penutupan akun.

2. Potongan Dana yang Besar

Sebagian penyedia jasa mengenakan biaya cukup tinggi sehingga dana yang diterima jauh lebih kecil dibandingkan limit yang digunakan.

3. Risiko Penipuan

Tidak sedikit pengguna yang melaporkan kehilangan dana atau tidak menerima uang setelah melakukan transaksi dengan pihak ketiga.

4. Menimbulkan Beban Utang

Meskipun dana telah diterima, kewajiban membayar cicilan SPayLater tetap berjalan sesuai tagihan yang muncul.

Alternatif Resmi Jika Membutuhkan Dana Tunai

Apabila kebutuhan utama adalah memperoleh dana tunai, pengguna sebaiknya memilih layanan yang memang dirancang untuk tujuan tersebut.

Salah satu opsi yang tersedia di ekosistem Shopee adalah SPinjam, layanan pinjaman tunai yang diperuntukkan bagi pengguna yang memenuhi syarat.

Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan untuk:

1. Memahami bunga dan biaya yang berlaku.
2. Menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan pembayaran.
3. Menggunakan dana untuk kebutuhan yang benar-benar penting.
4. Membaca seluruh syarat dan ketentuan layanan.

Hingga hari ini, Shopee tidak menyediakan fitur resmi untuk mencairkan limit SPayLater menjadi uang tunai. Karena itu, pengguna perlu waspada terhadap berbagai tawaran pencairan instan yang beredar di internet.

Jika membutuhkan dana cepat, lebih aman menggunakan layanan pinjaman resmi yang memang diperuntukkan untuk pencairan tunai. Sementara itu, praktik gestun sebaiknya dihindari karena berisiko menimbulkan kerugian finansial, penipuan, hingga pemblokiran akun.

Dengan memahami fungsi SPayLater dan menggunakan fasilitas kredit secara bijak, pengguna dapat menghindari masalah keuangan sekaligus menjaga keamanan akun mereka dalam jangka panjang.