Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax, masih dalam tahap penyesuaian seiring implementasi awal pada 2026. DJP pun meminta wajib pajak bersabar menghadapi sejumlah kendala teknis yang muncul.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan sistem baru tersebut memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan sistem sebelumnya karena mengintegrasikan data lintas lembaga secara otomatis.

"Coretax itu kan setiap data yang masuk itu dikonfirmasi dengan database pembanding. Misal data masuk NIK, data masuk identitas perusahaan NIB. Kita akan merekonfirmasi dengan data Dukcapil. Kita akan, by system ya, akan merekonfirmasi dengan data dari Kementerian Investasi BKPM. Jadi looping seperti itu kan. Kita enggak punya kontrol terhadap external data source," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan beban sistem meningkat signifikan lantaran pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) kini bersifat pre-populated, di mana data wajib pajak terisi otomatis dan harus diverifikasi secara lebih rinci.

"Beban sistem itu luar biasa jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data yang harus direkonfirmasi supaya lebih memberikan kepastian pelayanan, kepastian hukum juga jauh lebih detail dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai data biometrik," katanya.

Meski demikian, Bimo memastikan kendala teknis yang sempat muncul telah mulai teratasi. Ia menilai dinamika tersebut wajar mengingat Coretax baru dioperasikan sejak awal 2026.

Sejalan dengan kondisi tersebut, DJP memutuskan memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

"Diputuskan kita akan perpanjang sampai 30 April, baik untuk pelaporannya maupun pembayarannya," kata Bimo.

Ia menyebut hingga saat ini jumlah pelaporan SPT orang pribadi telah mencapai sekitar 9,1 juta, namun masih terdapat sekitar 5 juta wajib pajak yang belum menyampaikan laporan. Sementara itu, sekitar 1 juta wajib pajak badan juga masih ditunggu pelaporannya.

Perpanjangan ini diperkirakan akan berdampak pada pergeseran penerimaan pajak ke April.

"Mungkin sekitar Rp5 triliun yang akan geser sampai April," ujarnya.

Bimo menambahkan lonjakan beban sistem juga dipicu oleh integrasi data lintas kementerian dan lembaga yang membutuhkan proses penyesuaian, termasuk migrasi data dari sistem lama ke data warehouse baru.

Di sisi lain, DJP memastikan kapasitas sistem tetap memadai untuk menampung lonjakan pelaporan hingga April, meskipun periode pelaporan wajib pajak orang pribadi dan badan berpotensi beririsan.

"Kapasitas per hari yang paling tinggi itu sekitar 350 ribu SPT masuk, orang pribadi plus badan. Kami juga sudah tambah server dan bandwidth," kata Bimo.

Ia optimistis dengan penambahan infrastruktur tersebut, sistem tetap mampu melayani lonjakan pelaporan tanpa gangguan signifikan.

"Kalau dipush, itu pun belum pakai semua bandwidth dan kekuatan jaringan yang kita siapkan," ujarnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui sistem administrasi perpajakan terbaru, Cortex, masih dalam tahap penyesuaian seiring implementasi awal pada 2026. DJP pun meminta wajib pajak bersabar menghadapi sejumlah kendala teknis yang muncul.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan sistem baru tersebut memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan sistem sebelumnya karena mengintegrasikan data lintas lembaga secara otomatis.

"Cortex itu kan setiap data yang masuk itu dikonfirmasi dengan database pembanding. Misal data masuk NIK, data masuk identitas perusahaan NIB. Kita akan merekonfirmasi dengan data Dukcapil. Kita akan, by system ya, akan merekonfirmasi dengan data dari Kementerian Investasi BKPM. Jadi looping seperti itu kan. Kita enggak punya kontrol terhadap external data source," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan beban sistem meningkat signifikan lantaran pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) kini bersifat pre-populated, di mana data wajib pajak terisi otomatis dan harus diverifikasi secara lebih rinci.

"Beban sistem itu luar biasa jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data yang harus direkonfirmasi supaya lebih memberikan kepastian pelayanan, kepastian hukum juga jauh lebih detail dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai data biometrik," katanya.

Meski demikian, Bimo memastikan kendala teknis yang sempat muncul telah mulai teratasi. Ia menilai dinamika tersebut wajar mengingat Cortex baru dioperasikan sejak awal 2026.

Sejalan dengan kondisi tersebut, DJP memutuskan memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

"Diputuskan kita akan perpanjang sampai 30 April, baik untuk pelaporannya maupun pembayarannya," kata Bimo.

Ia menyebut hingga saat ini jumlah pelaporan SPT orang pribadi telah mencapai sekitar 9,1 juta, namun masih terdapat sekitar 5 juta wajib pajak yang belum menyampaikan laporan. Sementara itu, sekitar 1 juta wajib pajak badan juga masih ditunggu pelaporannya.

Perpanjangan ini diperkirakan akan berdampak pada pergeseran penerimaan pajak ke April.

"Mungkin sekitar Rp5 triliun yang akan geser sampai April," ujarnya.

Bimo menambahkan lonjakan beban sistem juga dipicu oleh integrasi data lintas kementerian dan lembaga yang membutuhkan proses penyesuaian, termasuk migrasi data dari sistem lama ke data warehouse baru.

Di sisi lain, DJP memastikan kapasitas sistem tetap memadai untuk menampung lonjakan pelaporan hingga April, meskipun periode pelaporan wajib pajak orang pribadi dan badan berpotensi beririsan.

"Kapasitas per hari yang paling tinggi itu sekitar 350 ribu SPT masuk, orang pribadi plus badan. Kami juga sudah tambah server dan bandwidth," kata Bimo.

Ia optimistis dengan penambahan infrastruktur tersebut, sistem tetap mampu melayani lonjakan pelaporan tanpa gangguan signifikan.

"Kalau dipush, itu pun belum pakai semua bandwidth dan kekuatan jaringan yang kita siapkan," ujarnya.

Bank Mega mengadakan seminar Coretax bagi para nasabah guna memberikan edukasi mengenai sistem administrasi perpajakan terbaru serta memberikan perspektif yang relevan sesuai kebutuhan nasabah.

Acara diadakan di Mega First Lounge, Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (24/2).

Seminar ini dilakukan karena masih banyak para pelaku usaha serta masyarakat umum belum mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai Sistem Coretax ini. Padahal, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi terbaru ini akan membantu para nasabah Bank Mega dalam mengelola perencanaan keuangannya secara lebih efektif dan efisien sesuai aturan yang berlaku.

"Seminar Cortex ini, merupakan wujud apresiasi atas kepercayaan dan loyalitas yang telah diberikan kepada Bank Mega. Selain itu, acara ini juga untuk memberikan ruang diskusi mengenai Coretax, khususnya menjelang masa pelaporan pajak pada bulan Maret untuk individu maupun korporasi," jelas Heriwan Gazali, Direktur Retail Banking Bank Mega dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2).

Heriwan juga menjelaskan jika Seminar Coretax ini juga dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia. Hingga saat ini kegiatan telah dilakukan sebanyak 27 kali di lebih dari 15 kota, di antaranya Medan, Lampung, Jakarta, Bogor dan Bandung.

Selanjutnya di Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Ternate, Samarinda, Pekanbaru, Balikpapan dan Jakarta. Setiap acara selalu mendapatkan animo luar biasa dari peserta seminar.

Bank Mega bekerja sama dengan mitra konsultan pajak profesional, yaitu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan FlazzTax dalam menyelenggarakan acara ini. Bahkan pada beberapa penyelenggaraan yang diadakan, Bank Mega juga menghadirkan konsultan pajak lokal sebagai narasumber untuk memberikan perspektif yang relevan dengan kebutuhan Nasabah setempat.

Ikhwan Ashadi yang merupakan Direktur Utama Citra Global Consulting dan Managing Partner KAP GIAR, kali ini mewakili Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengatakan bahwa kepercayaan bank dalam menggandeng konsultan menunjukkan bahwa profesi ini memiliki tanggung jawab besar sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Kami mengapresiasi langkah Bank Mega dalam menghadirkan ruang diskusi yang relevan dan edukatif bagi nasabahnya. Melalui edukasi sistem Coretax ini, kami berkomitmen memberikan perspektif profesional yang membantu nasabah menjawab tantangan administrasi perpajakan terbaru, sekaligus memperkuat kepercayaan antara perbankan, konsultan, dan wajib pajak," jelas Ikhwan.

Melalui Seminar Coretax ini, para nasabah dapat berdiskusi langsung dengan ahlinya agar dapat memiliki referensi yang tepat dalam melakukan sinkronisasi data pada aplikasi pelayanan perpajakan yang bersifat mandiri.

Dengan demikian, para nasabah dapat memahami regulasi dan sistem pelaporan pajak terkini secara lebih komprehensif, sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang dengan Nasabah melalui penyediaan layanan yang relevan, edukatif, dan bernilai tambah.

Bisnis.com, JAKARTA - Penggunaan media sosial secara berlebihan ternyata tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga berpotensi menurunkan kemampuan kognitif pada remaja.

Penelitian terbaru yang dipublikasikan oleh tim ilmuwan dari University of Southern California (USC) dan dilaporkan Medical Xpress serta MedPage Today menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berlebihan dapat menurunkan fungsi kognitif dan mengubah aktivitas otak remaja.

Menurut para peneliti, anak-anak dan remaja yang sering terpapar notifikasi, komentar, serta “like” menunjukkan perubahan aktivitas di bagian otak yang mengatur perhatian, kontrol diri, dan pemrosesan penghargaan sosial.

Aktivitas otak ini berkaitan dengan sistem dopamin zat kimia yang membuat seseorang merasa senang dan terdorong untuk mencari sensasi serupa.

Dalam studi tersebut, tim ilmuwan meneliti lebih dari 6,554 anak usia 9–13 tahun dan melakukan tes fungsi otak serta kemampuan kognitif selama dua tahun.

Hasilnya, mereka yang menggunakan media sosial lebih dari tiga jam per hari memiliki skor tes kognitif yang lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang menggunakannya.

Selain itu, pemindaian otak (MRI) menunjukkan adanya perubahan di area prefrontal cortex dan striatum ventral, yaitu bagian yang berperan dalam pengendalian impuls dan pengambilan keputusan. Perubahan ini dapat memengaruhi kemampuan fokus, daya ingat jangka pendek, serta regulasi emosi.

Temuan ini juga menegaskan bahwa penggunaan media sosial ekstrem berhubungan dengan penurunan performa akademik dan peningkatan risiko gangguan seperti kecemasan, depresi ringan, serta disfungsi kognitif pada usia dewasa muda.

Para peneliti menyarankan agar orang tua dan pendidik berperan aktif dalam memantau pola penggunaan media sosial anak.

Batas ideal penggunaan yang direkomendasikan adalah kurang dari 2 jam per hari, dengan diselingi aktivitas non-digital seperti olahraga, membaca, dan interaksi sosial langsung, dan pada saat makan atau sebelum tidur untuk membantu otak beristirahat dari rangsangan digital yang berlebihan.