Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menilai terjadi anomali dalam pergerakan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di dalam negeri di tengah penguatan harga CPO global serta nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai penurunan harga TBS merupakan fenomena anomali yang tidak seharusnya terjadi dalam mekanisme pasar.

Menurutnya, harga TBS seharusnya ikut terdorong naik seiring penguatan harga CPO. Namun, kondisi yang terjadi justru sebaliknya, yakni harga TBS mengalami penurunan di tengah penguatan faktor eksternal tersebut.

Amran juga menyinggung sebelum adanya pengumuman Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan ekspor komoditas strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), tidak terdapat pergerakan kenaikan harga TBS di lapangan.

“Kalau ini naik, pasti naik. Yang terjadi adalah [harga TBS] turun. Jadi jangan kita cerita dulu tentang pengumuman [ekspor satu pintu lewat PT DSI],” kata Amran dalam rapat koordinasi stabilisasi harga TBS di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Amran memaparkan ketidaksesuaian antara penguatan harga komoditas global dengan kondisi di dalam negeri. Dia menyebut harga CPO dunia naik signifikan, tetapi kondisi ini tidak tercermin pada harga TBS.

Data menunjukkan selama periode April 2024–Mei 2026, harga CPO dunia mengalami kenaikan 47,01%. Namun kenaikan ini tidak sepenuhnya tercermin pada harga TBS nasional yang hanya naik di kisaran 29%–32%. Pada saat yang sama, kurs dolar AS juga tercatat naik sekitar 10,83% atau setara Rp1.763, sedangkan harga TBS hanya mengalami kenaikan terbatas di kisaran Rp665–Rp783 per kilogram.

Bahkan, harga TBS di tingkat pekebun masih berada sekitar 20% lebih rendah dibanding penetapan gubernur yang berada di kisaran Rp400–Rp1.500 per kilogram. Setelah 20 Mei 2026, harga TBS nasional juga mengalami tekanan hingga turun sekitar 17%, berada di rentang Rp300–Rp1.250 per kilogram.

“Kalau kita lihat naik CPO dunia 47%, TBS nasional [naik] 29%—32%, kurs dolar dibanding rupiah [naik] 10,83%. Terus harga TBS dari SK Gubernur itu di bawah 20%. TBS nasional turun 17%. Ini anomali,” ucapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak wajar dalam mekanisme pasar, terutama di tengah penguatan faktor eksternal seperti harga CPO dan nilai tukar dolar AS. Amran menilai anomali tersebut berdampak langsung pada sekitar 15 juta petani sawit di Indonesia.

“Artinya, anomali terjadi tidak boleh di Republik ini, karena menzalimi 15 juta petani,” ujarnya.

Amran menyampaikan tidak ada alasan bagi harga TBS untuk tidak kembali ke level normal, bahkan menurutnya harga seharusnya dapat meningkat sekitar 10% seiring penguatan dolar AS.

“Jadi tidak ada alasan. Sekali lagi, tidak ada alasan harga tidak kembali semula, bahkan naik daripada semula, naik 10%. Paham maksudku? Harusnya seperti itu. Jadi kami minta mulai hari ini, tidak ada lagi cerita, bahwa di bawah harga,” tuturnya.

Dia juga menyampaikan instruksi tersebut akan ditindaklanjuti oleh aparat di daerah melalui Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dan Satuan Tugas (Satgas), dengan tembusan kepada Kapolri. Dia menekankan seluruh pihak terkait harus memastikan harga TBS kembali normal tanpa penundaan.

“Kalau Rp3.200 [per kilogram], harusnya tetap Rp3.200. Ada Rp3.600, kembali ke Rp3.600, berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti Pergub, Peraturan Gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh Gubernur,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara ihwal kekhawatiran pelaku industri kelapa sawit terhadap keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berperan dalam skema ekspor satu pintu komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan gagasan ekspor satu pintu merupakan bagian dari visi besar Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga iklim usaha.

Amran mengatakan pemerintah ingin menciptakan ekosistem yang memberikan keuntungan bagi seluruh pihak, baik petani maupun pelaku usaha.

“Ini keinginan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] sangat bagus. Seorang Presiden, Presiden kita, pasti ingin rakyatnya sejahtera, pengusahanya juga sejahtera. Kalau saya, pengusaha tersenyum, rakyat bahagia,” ujar Amran.

Dia juga menyinggung praktik-praktik yang selama ini dinilai merugikan negara dalam perdagangan komoditas ekspor. Menurutnya, salah satu alasan pemerintah mendorong tata kelola yang lebih terintegrasi adalah untuk menekan praktik under invoicing.

“Bapak Presiden, satu pintu [ekspor komoditas strategis], ada yang terjadi. Tahu nggak apa yang terjadi di republik kita? Itu ada under invoicing ini. Itu nilainya tuh, setinggi itu. Itu Rp15.000 triliun [US$908 miliar],” ucapnya.

Selain itu, Amran juga menyoroti dugaan praktik transfer pricing dalam perdagangan komoditas yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

“Ada transfer pricing. Apa maksudnya itu? dan tidak semua itu dilakukan, paham nggak maksudku. Ini harganya dalam negeri US$30, di sana US$40 atau US$50, tetapi di sana perusahaannya sendiri. Jangan pancing saya lebih dalam,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Amran menilai Indonesia seharusnya memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan arah harga CPO global mengingat statusnya sebagai produsen terbesar dunia. Nantinya, strategi hilirisasi melalui program biofuel menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor sekaligus memperkuat daya tawar Indonesia.

Dia bahkan menyebut pemerintah tengah merintis pengembangan bahan bakar berbasis sawit yang lebih luas di masa mendatang. Amran menegaskan pengurangan volume ekspor dapat menjadi instrumen untuk memengaruhi harga global sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit dalam negeri.

“Jadi kita yang remot nanti ke depan, itulah mimpi besar Bapak Presiden. Sehingga kita bisa menentukan, kita sudah memastikan seluruh petani yang 15 juta, kesejahteraannya naik. Masuk akal? Itu mimpinya Bapak Presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung dalam rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan upaya stabilisasi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Menurut Gulat, pengumuman mengenai keterlibatan DSI telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani dan pelaku usaha sawit. Dia menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi dampak yang dapat muncul ketika perusahaan tersebut mulai beroperasi.

“Pak Menteri [Andi Amran Sulaiman], kejadian ini kan [penurunan harga tandan buah segar] akibat diumumkannya DSI, saya takut 6 bulan ke depan akan terjadi kejutan kedua lagi, karena operasionalnya PT DSI. Nah, ini kan membuat orang terkejut,” kata Gulat.

Dia menegaskan petani sawit berharap tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan tata niaga ekspor. Untuk itu, Apkasindo mengusulkan agar DSI tidak berperan sebagai operator dalam ekspor satu pintu komoditas strategis, melainkan hanya sebagai pengawas.

“Jadi, mohon diantisipasi supaya kami juga petani sawit kami tidak jadi korban. Nah, antisipasi itu kami tetap berharap PT DSI ini tidak menjadi operator, cukup menjadi pengawas. Meskipun Pak Wamen, itu sudah keluar Perpresnya,” imbuhnya.

Gulat menyebut usulan tersebut muncul karena tingginya kecemasan pelaku usaha terhadap kesiapan DSI dalam menjalankan tugasnya. “Itu usulan daripada teman-teman, karena ada kecemasan luar biasa ketika DSI bekerja dengan segala keterbatasannya tentu ini akan membuat kami juga terpuruk nanti,” tuturnya.

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS)sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terpantau kembali naik periode ini, Kamis (7/5/2026) ke level Rp3.942,71 per kilogram (kg) untuk tanaman usia 10-20 tahun.

Dari catatan Bisnis, ini merupakan kenaikan kedua berturut setelah fase penurunan pada akhir April 2026. Periode lalu, harga TBS petani mitra Pemprov Sumut ditetapkan sebesar Rp3.921,77 per kg.

Analis Pasar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Dewiana mengatakan fluktuasi harga minyak sawit mentah/crude palm oil (CPO) global mempengaruhi penetapan harga TBS.

“Posisi terakhir rata-rata harga CPO lokal dan ekspor acuan di Rp15.274,20 per liter. Naik amat tipis dari sebelumnya Rp15.214,91 per liter. Harga kernel juga mengalami kenaikan,” ujar Dewiana, Kamis (7/5/2026).

Saat ini harga kernel lokal membaik ke level Rp15.709 per kg, dari sebelumnya sempat terkoreksi menjadi Rp15.635,67 per kg. Namun posisi harga saat ini masih jauh dibandingkan posisi pertengahan April di mana kernel sempat tembus Rp16.115,73 per kg, seiring dengan eskalasi konflik Timur Tengah yang membuat harga komoditas ikut bergejolak.

Adapun sejak awal tahun 2026 Pemprov Sumut menambah rincian harga pembelian TBS petani mitra hingga umur tanaman 30 tahun, dari sebelumnya hanya hingga umur 25 tahun.

Penambahan daftar harga pembelian disebut Dewiana karena masih ada kebun milik mitra plasma yang berproduksi hingga usia 30 tahun. “Ini akan sangat membantu memberi kejelasan terkait harga," tambahnya.

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini terjadi pada tanaman usia 21 tahun yang tercatat sebesar Rp3.950,53 per kg dari sebelumnya Rp3.929,52 per kg. Namun, TBS usia ini mencatatkan rendemen CPO yang lebih rendah, yakni sebesar 22,30%. Sedangkan rendemen CPO tertinggi dimiliki TBS usia 10-20 tahun dengan kadar 22,42%.

Dewiana menegaskan penentuan harga pembelian TBS mitra plasma Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari perusahaan kelapa sawit di Sumut. Ketentuan harga inipun dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut.

“Harga ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Di daerah lain di Sumut bisa saja harganya berbeda-beda,” tandasnya.

Sementara faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada Mei 2026 sebesar 93,27%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode tanggal 6 – 12 Mei 2026:

• Usia 3 tahun = Rp3.335,50,-

* Usia 4 tahun = Rp3.557,98,-

* Usia 5 tahun = Rp3.679,44,-

* Usia 6 tahun = Rp3.784,86,-

* Usia 7 tahun = Rp3.743,43,-

* Usia 8 tahun = Rp3.879,17,-

* Usia 9 tahun = Rp3.911,33,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.942,71,-

* Usia 21 tahun = Rp3.950,53,-

* Usia 22 tahun = Rp3.916,78,-

* Usia 23 tahun = Rp3.858,91,-

* Usia 24 tahun = Rp3.743,59,-

* Usia 25 tahun = Rp3.638,49,-

* Usia 26 tahun = Rp3.611,71,-

* Usia 27 tahun = Rp3.560,54,-

* Usia 28 tahun = Rp3.506,53,-

* Usia 29 tahun = Rp3.451,13,-

* Usia 30 tahun = Rp3.395,73,-

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) global sejak awal tahun mulai menekan stabilitas harga minyak goreng domestik.

Di tengah pasokan sawit nasional yang melimpah, pemerintah kembali menghadapi dilema lama antara menjaga momentum ekspor dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.

Tekanan itu mulai terlihat pada April 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat minyak goreng menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi bulanan dengan andil 0,05%.

Pada saat yang sama, harga referensi CPO untuk penetapan bea keluar dan pungutan ekspor periode Mei 2026 naik menjadi US$1.049,58 per metrik ton, meningkat 6,06% dibandingkan April sebesar US$989,63 per metrik ton.

Kenaikan tersebut memperpanjang tren penguatan harga sawit internasional sejak awal tahun.

Bagi pasar domestik, situasi ini berarti ongkos bahan baku minyak goreng ikut meningkat, terutama ketika produsen memiliki insentif lebih besar menyalurkan produk ke pasar ekspor yang menawarkan margin lebih tinggi.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kenaikan harga CPO global memang tidak sepenuhnya otomatis diteruskan ke harga minyak goreng domestik. Namun dalam praktiknya, transmisi harga tetap sulit dihindari.

Menurut dia, Indonesia sebenarnya memiliki instrumen untuk meredam gejolak harga, seperti domestic market obligation (DMO) dan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita. Persoalannya, implementasi kebijakan itu dinilai belum optimal.

“Realisasi DMO yang masih rendah membuat pasokan ke dalam negeri tidak cukup kuat menahan kenaikan harga. Akibatnya, harga Minyakita yang seharusnya menjadi penyangga justru ikut naik di atas HET,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Artinya, lonjakan harga minyak goreng saat ini bukan semata akibat pasar global. Ada persoalan struktural di dalam negeri berupa distribusi yang belum efisien dan pengawasan pasokan yang belum efektif.

Secara statistik, kontribusi langsung minyak goreng terhadap inflasi memang relatif terbatas. Namun, dampak lanjutannya dinilai jauh lebih luas karena minyak goreng merupakan input penting bagi rumah tangga dan pelaku usaha makanan.

Ketika harga minyak goreng naik, pedagang makanan jadi cenderung menyesuaikan harga jual. Dampaknya kemudian merambat ke warung makan, industri rumahan, hingga usaha mikro yang bergantung pada produk gorengan dan makanan siap saji.

“Jadi meskipun kontribusi langsungnya kecil, efek rambatannya bisa lebih luas,” kata Yusuf.

Tekanan paling besar akan dirasakan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pada kelompok ini, porsi belanja pangan pokok termasuk minyak goreng jauh lebih besar dibanding rumah tangga menengah atas. Kenaikan harga akan langsung menggerus ruang konsumsi mereka.

Dalam kondisi daya beli yang belum pulih penuh, rumah tangga rentan berpotensi menyesuaikan pola konsumsi dengan menekan kualitas makanan atau mengurangi frekuensi belanja. Risiko itu membuat persoalan minyak goreng tidak lagi sekadar isu inflasi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan dan kualitas konsumsi masyarakat.

Di lapangan, pedagang pasar melihat minyak goreng masih menjadi komoditas paling bermasalah di tengah harga pangan lain yang relatif stabil.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan mengatakan mayoritas komoditas pangan saat ini masih terkendali. Harga beras masih bergerak di sekitar HET, sementara sejumlah komoditas hortikultura mulai turun di kawasan Jabodetabek.

Namun, Minyakita justru menjadi anomali. Harga minyak goreng rakyat itu masih bertahan di kisaran Rp22.000 hingga Rp22.500 per liter, jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah.

“Minyakita ini masih relatif tinggi dan tidak menuju HET maka harus ada solusi alternatif,” katanya.

Menurut Reynaldi, salah satu faktor penekan harga berasal dari biaya produksi, termasuk kemasan yang masih bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan harga kemasan membuat ruang penurunan harga di tingkat konsumen semakin sempit.

Kondisi itu terjadi ketika perilaku belanja masyarakat justru masih cenderung hati-hati. Konsumen membeli sesuai kebutuhan harian dan belum menunjukkan lonjakan permintaan yang signifikan. Dengan kata lain, tingginya harga minyak goreng bukan didorong konsumsi berlebih, melainkan masalah biaya dan distribusi.

Ke depan, tekanan terhadap harga CPO diperkirakan belum cepat mereda. Produksi global yang tidak tumbuh signifikan, peningkatan serapan domestik untuk biodiesel B50, serta keterkaitan dengan harga energi dunia menjadi faktor utama yang menopang harga sawit di level tinggi.

Jika situasi itu berlanjut, ruang penurunan harga minyak goreng domestik akan semakin terbatas.

Yusuf menilai pemerintah perlu memprioritaskan tiga langkah. Pertama, memperbaiki implementasi DMO agar pasokan domestik benar-benar terjamin. Kedua, mengevaluasi berkala kebijakan biodiesel agar keseimbangan antara energi dan pangan tetap terjaga. Ketiga, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan melalui bantuan yang lebih terarah.

Sementara itu, Ikappi meminta distribusi minyak goreng diperkuat di wilayah konsumsi besar seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjelang Iduladha.

“Minyakita perlu dilakukan suplai yang cukup masif di beberapa titik yang rawan,” ujar Reynaldi.

Tanpa pembenahan pasokan dan distribusi, kenaikan harga CPO global berisiko terus diterjemahkan menjadi mahalnya minyak goreng di dalam negeri. Ketika itu terjadi, beban inflasi pangan akan kembali jatuh ke rumah tangga yang paling sensitif terhadap harga.

Bisnis.com, PALEMBANG — Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Sumatra Selatan pada awal tahun 2026 menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Hal itu dinilai sebagai angin segar bagi perekonomian masyarakat di sentra perkebunan.

Plt Kepala Dinas Perkebunan Sumatra Selatan (Sumsel) Ichwansyah menjelaskan bahwa tren positif tersebut merupakan hasil kombinasi faktor global dan penguatan tata kelola harga di tingkat daerah.

“Harga pembelian [TBS] produksi pekebun terus merangkak naik, menembus angka psikologis baru,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, penguatan harga crude palm oil (CPO) di pasar global, khususnya bursa Malaysia dan Rotterdam, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga TBS di tingkat petani.

Selain itu, kebijakan hilirisasi nasional melalui penguatan mandatori biodiesel dan pengembangan bioavtur juga ikut menyerap pasokan CPO domestik secara signifikan, sehingga menjaga harga tetap tinggi.

Ichwansyah menuturkan, untuk tingkat regional, stabilitas harga juga didukung oleh terjaganya Indeks K pada level optimal, yakni di atas 92%.

“Ini menunjukkan efisiensi biaya operasional pabrik semakin baik. Di sisi lain, kualitas TBS petani juga meningkat karena semakin banyak yang menerapkan praktik budidaya yang baik atau good agricultural practices,” katanya.

Dia menambahkan, kenaikan harga TBS ini membawa dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani, khususnya di wilayah sentra sawit seperti Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir.

Daya beli masyarakat perdesaan disebut mengalami peningkatan nyata seiring naiknya pendapatan petani sawit. Tidak hanya itu, efek berantai dari pertumbuhan sektor perkebunan juga mulai dirasakan oleh sektor penunjang lain, seperti jasa transportasi, bengkel kendaraan niaga, hingga perdagangan retail di wilayah sentra produksi.

“Kenaikan harga ini memberikan multiplier effect bagi ekonomi daerah. Aktivitas usaha di sekitar sentra sawit ikut bergerak,” imbuhnya.

Meski demikian, Ichwansyah mengingatkan seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap potensi fluktuasi harga di masa mendatang.

Petani diminta memanfaatkan momentum harga tinggi ini, untuk memperkuat pemeliharaan kebun dan pemupukan agar produktivitas tetap terjaga.

“Kami juga terus mengawasi agar seluruh PKS mematuhi harga ketetapan yang telah ditetapkan pemerintah provinsi, sehingga petani tetap mendapatkan harga yang adil,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Tim Satuan Tugas Rumus Harga Tandan Buah Segar Provinsi Sumatra Barat menetapkan harga kelapa sawit di daerah itu mencapai Rp4.180 per kilogram pada pekan kedua April 2026 ini.

Ketua Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumbar Jufri Nur mengakui bahwa saat ini harga sawit tengah mengalami tren kenaikan, dan bagi petani menyambut baik adanya kenaikan harga sawit tersebut.

“Harga TBS yang ditetapkan itu untuk petani plasma atau yang bermitra dengan perusahaan. Bagi petani sawit rakyat harganya mungkin diperkirakan di bawah harga tersebut,” katanya, Rabu (15/4/2026).

Dia menyebutkan meski terjadi kenaikan harga, namun tidak diiringi dengan peningkatan produksi sawit. Karena kondisi yang terjadi saat ini hampir sebagian besar perkebunan kelapa sawit di Sumbar, tengah mengalami penurunan produksi.

“Penurunan produksi ini bukan soal pengaruh cuaca, tapi memang lagi menjalani bulan-bulan yang dalam kondisi produksi lagi berkurang,” ujarnya.

Menurutnya penyebab adanya tren kenaikan harga sawit ini, memang didorong adanya tren kenaikan harga CPO pasar di global, sehingga harga sawit pun ikut terdorong naik.

Jufri menyampaikan kalau bicara soal harga sawit secara nasional, sampai saat ini Sumbar masih menjadi daerah yang menetapkan harga sawit paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

“Kami berharap kondisi ini bisa memberikan dampak ekonomi yang bagus bagi petani,” harap dia.

Untuk diketahui, Sumbar merupakan provinsi 10 terbesar penghasil sawit di Indonesia, di mana kontribusi nasional kurang lebih 3% per tahunnya.

Kemudian sebaran perkebunan kelapa sawit di Sumbar ini, utamanya berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, Sijunjung, dan Limapuluh Kota.

Produksi kelapa sawit Sumbar ini, dikirim ke berbagai industri pengolahan lanjutan di dalam negeri, dan sebagian diekspor langsung dari Pelabuhan Teluk Bayur dan pelabuhan-pelabuhan lain ke beberapa negara tujuan ekspor.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, komoditas kelapa sawit di Sumbar menjadi salah satu komoditas unggulan dalam mendongkrak perekonomian daerah, dan hal ini turut didorong adanya industri pengelolaannya.

Disperindag mencatat secara umum perusahaan CPO yang beroperasi di sejumlah kabupaten di Sumbar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga minyak goreng dalam negeri, termasuk merek Minyakita, tidak akan terdampak lonjakan harga minyak sawit mentah ataucrude palm oil(CPO) di pasar global.

Sebagaimana diketahui, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memproyeksikan harga CPO hingga kuartal I/2026 masih berada di level tinggi, yakni di kisaran US$1.050–US$1.125 per ton.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini belum ada indikasi kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik.

“Enggak, enggak, enggak. Saat ini belum ada info ke saya. Selama ini belum ada kenaikan,” kata Budi saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Dia juga memastikan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, masih stabil dan bahkan cenderung turun dalam beberapa waktu terakhir.

“Kemarin kalau cek harga Minyakita saja juga sekarang malah turun, kan? Berapa sekarang? Sekarang Rp15.800 per liter, cek di SP2KP [Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok] turun terus grafiknya. Jadi belum ada pengaruhnya sampai sekarang,” jelasnya.

Adapun saat ditanya kemungkinan harga minyak goreng menembus Rp20.000 per liter seperti periode 2021–2022, Budi menilai kondisi tersebut belum akan terjadi.

“Rasanya sih enggak deh [mengulang 2021–2022],” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gapki Muhamad Hadi Sugeng Wahyudiono mengatakan selama Januari—Maret 2025, harga CPO bahkan sempat lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lain sehingga berstatus premium di pasar internasional.

Adapun memasuki periode September—Desember, harga minyak sawit kembali berada di bawah harga minyak bunga matahari.

“Beberapa waktu yang lalu, di tahun kemarin sempat harga CPO itu di atas dari minyak nabati lain. Artinya minyak CPO sudah menjadi premium,” ujar Sugeng dalam konferensi pers dan buka puasa bersama di Shangri-La, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Sugeng menjelaskan kondisi tersebut tidak terlepas dari sejumlah beban kebijakan yang masih harus ditanggung industri sawit di dalam negeri.

Sugeng menilai industri masih menghadapi berbagai kewajiban sepertidomestic market obligation(DMO) serta pungutan ekspor atau bea keluar danlevyyang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara pesaing seperti Malaysia.Menurutnya, kondisi ini dapat memengaruhi daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global.

“Nah ini juga mengganggu dalam kurung daya saing kita akan terkoreksi. Jadi di tahun ini, di tahun kemarin, di April ke sini itu relatif kita bisa kembali lebih murah,” tuturnya.

Sugeng menambahkan, ketika harga CPO berada di atas minyak nabati lain, industri membutuhkan upaya tambahan untuk tetap mendorong kinerja ekspor sawit Indonesia.

“Jadi tantangannya kalau harga CPO kita ini adalah lebih mahal daripada minyak nabati lain, dan juga adanya effort tersendiri bagaimana untuk bisa mendorong sawit ini bisa diekspor,” lanjutnya.

Di sisi lain, Sugeng menambahkan industri sawit selama ini tetap menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir, devisa ekspor sawit tercatat berada di kisaran US$27,7 miliar—US$39 miliar per tahun. Menurutnya, penerimaan tersebut berperan menjaga neraca perdagangan Indonesia tetap surplus.

“Kontribusi sawit ini alhamdulillah selalu positif dalam situasi apapun. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada sawit mungkin neraca perdagangan kita juga akan negatif. Jadi bisa kita bangga di sini, sawit adalah penjamin neraca perdagangan kita selalu positif,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengkaji penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita menyusul kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) guna menjaga stabilitas pasokan dan melindungi daya beli masyarakat.

"Itu masih dalam kajian sih, masih dalam kajian," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dikonfirmasi di sela-sela kegiatan Pelepasan Ekspor Unggas dan Produk Turunannya ke negara Jepang, Singapura dan Timor Leste di Jakarta, Selasa (3/3).

Kajian dilakukan setelah muncul pernyataan bahwa harga crude palm oil saat ini berada di atas harga yang menjadi dasar penetapan harga MinyaKita di tingkat konsumen yakni Rp15.700 per liter.

Menurutnya, salah satu pertimbangan utama dalam kajian adalah pergerakan harga global minyak sawit mentah serta kondisi produksi nasional sebagai produsen terbesar dunia.

Dalam kebijakan domestic market obligation (DMO), sebanyak 35 persen alokasi MinyaKita diserahkan pengelolaannya kepada Perum Bulog untuk distribusi.

Bulog bertugas memasok MinyaKita ke pengecer di pasar tradisional sehingga harga dapat dijaga tetap stabil di kisaran Rp15.700 per liter.

Sarwo menyebutkan berdasarkan pemantauan di pasar yang mendapat pasokan Bulog, harga MinyaKita relatif merata dan sesuai ketentuan harga eceran tertinggi.

Sementara itu, di luar jaringan distribusi Bulog masih ditemukan harga berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter, meski jumlahnya disebut tidak banyak.

Bapanas menegaskan realisasi penyaluran domestic market obligation terus dipantau agar distribusi semakin merata dan tidak menimbulkan disparitas harga signifikan.

Terkait kajian penyesuaian harga eceran tertinggi, Bapanas menyebut akan melibatkan pelaku usaha minyak goreng dalam pembahasan lanjutan.

Namun hingga kini, pemerintah belum memanggil produsen karena masih mengevaluasi kondisi lapangan agar kebijakan yang diambil tidak memberatkan masyarakat.

"Belum, (ada pemanggilan bagi produsen) Ini kan baru wacana. Kita lihat dulu di lapangan. Jangan sampai kita menaikkan tapi akan memberatkan masyarakat. Jadi kita masih dalam kajian dulu. Ya, baru rencana," kata Sarwo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) hari ini, Senin (23/2/2026) tercatat kembali naik tipis ke level Rp3.565,77 per kilogram (kg).

Kenaikan tipis harga TBS petani mitra Pemprov Sumut tercatat dalam dua pekan terakhir. Setelah sempat tembus ke level Rp3.634,28 per kg pada akhir Januari kemarin, minggu lalu, harga TBS petani mitra ditetapkan Rp3.564,91 per kg.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan pada periode ini harga minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO) global terkoreksi.

"Harga CPO acuan saat ini di kisaran Rp14.195,87 per liter. Bergerak turun dari sebelumnya yang masih sekitar Rp14.257,28 per liter," kata Dewi, Senin (23/2/2026).

Sebaliknya, harga kernel terpantau melesat hingga ke level Rp13.465 per kg dari sebelumnya Rp13.173,70 per kg. Kenaikan harga kernel disebutnya menahan penurunan harga penetapan TBS.

Dewi menjelaskan penentuan harga pembelian TBS oleh Tim Penetapan Harga TBS Petani Mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, serta harga pasaran minyak sawit mentah dan kernel.

Dia menekankan ketentuan harga ini dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut. “Harga ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Di daerah lain di Sumut bisa saja harganya berbeda-beda,” ujar dia.

Adapun harga pembelian tertinggi sebesar Rp3.565,77 per kg TBS petani mitra Pemprov Sumut berlaku untuk tanaman usia 10-20 tahun dengan kadar rendemen CPO mencapai 22,34%.

Pada Februari 2026, faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani sebesar 92,65%.

Acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 18-24 Februari 2026:

• Usia 3 tahun = Rp2.759,53
• Usia 4 tahun = Rp3.023,41
• Usia 5 tahun = Rp3.207,63
• Usia 6 tahun = Rp3.298,68
• Usia 7 tahun = Rp3.326,71
• Usia 8 tahun = Rp3.417,22
• Usia 9 tahun = Rp3.480,28
• Usia 10-20 tahun= Rp3.565,77
• Usia 21 tahun = Rp3.559,06
• Usia 22 tahun = Rp3.513,03
• Usia 23 tahun = Rp3.478,83
• Usia 24 tahun = Rp3.365,72
• Usia 25 tahun = Rp3.264,44

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) hari ini, Kamis (5/2/2026) tercatat kembali berfluktuasi, turun ke level Rp3.586,12 per kilogram (kg).

Minggu lalu, harga TBS petani mitra Pemprov Sumut sempat tembus ke level Rp3.634,28 per kg.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan ada penurunan harga referensi minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO) global periode ini yang berimbas ke harga TBS.

"Harga CPO acuan kami turun sekitar Rp164,- per liter sehingga dampaknya ke harga TBS yang turun pekan ini," kata Dewi, Kamis (5/2/2026).

Saat ini, harga CPO lokal dan ekspor acuan ditransaksikan di level harga Rp14.602,83 per liter. Minggu lalu, harga CPO acuan tercatat mencapai Rp14.766,60 per liter.

Penurunan harga juga terjadi pada kernel yang saat ini menjadi Rp12.094,29 per kg dari sebelumnya Rp12.265,75 per kg.

"Karena keduanya turun, harga TBS petani mitra kita tidak bisa ditetapkan lebih tinggi," jelas Dewi.

Dewi menekankan Tim Penetapan Harga TBS Petani Mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, serta harga pasaran minyak sawit mentah dan kernel dalam menetapkan harga pembelian. Ketentuan harga ini dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut.

“Harga pembelian TBS ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Harga TBS di lain daerah di Sumut bisa berbeda-beda,” jelasnya.

Adapun, harga pembelian tertinggi TBS petani mitra Pemprov Sumut berlaku untuk tanaman usia 10-20 tahun dan kadar rendemen CPO mencapai 22,34%.

Pada Februari 2026, faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani sebesar 92,65%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 4-10 Februari 2026:

• Usia 3 tahun = Rp2.778,90,-

* Usia 4 tahun = Rp3.042,86,-

* Usia 5 tahun = Rp3.223,09,-

* Usia 6 tahun = Rp3.314,31,-

* Usia 7 tahun = Rp3.344,11,-

* Usia 8 tahun = Rp3.433,47,-

* Usia 9 tahun = Rp3.498,18-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.586,12,-

* Usia 21 tahun = Rp3.578,90,-

* Usia 22 tahun = Rp3.531,54,-

* Usia 23 tahun = Rp3.496,37,-

* Usia 24 tahun = Rp3.380,01,-

* Usia 25 tahun = Rp3.275,83,-

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) telah tembus Rp3.634,28 per kilogram (kg) periode ini.

Harga tersebut naik hingga Rp116,67 per kg dari harga minggu lalu yang ditetapkan sebesar Rp3.517,61 per kg.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan peningkatan harga referensi minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO) global di akhir Januari 2026 telah mendongkrak harga TBS.

"Harga CPO acuan kami naik hampir Rp400 per liter. Itu membuat harga TBS di tingkat petani ikut meningkat," kata Dewi, Sabtu (31/1/2026).

Saat ini, harga CPO lokal dan ekspor acuan telah mencapai Rp14.766,60 per liter. Minggu lalu, CPO masih ditransaksikan di level harga Rp14.318,58 per liter.

Kenaikan drastis juga tampak pada kernel yang saat ini telah berada di level harga Rp12.265,75 per kg dari minggu lalu yang ditransaksikan sebesar Rp11.756,42 per kg.

"Kenaikan harga CPO ditambah kernel membuat kenaikan harga TBS kita periode ini cukup signifikan," tambahnya.

Dewi menekankan Tim Penetapan Harga TBS Petani Mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, serta harga pasaran minyak sawit mentah dan kernel dalam menetapkan harga pembelian. Ketentuan harga ini dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut.

“Harga pembelian TBS ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Harga TBS di lain daerah di Sumut bisa berbeda-beda,” jelasnya.

Adapun, harga pembelian tertinggi TBS petani mitra Pemprov Sumut berlaku untuk tanaman usia 10-20 tahun dan kadar rendemen CPO mencapai 22,34%.

Pada Januari 2026, faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani sebesar 92,81%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 28 Januari-3 Februari 2026:

• Usia 3 tahun = Rp2.816,14,-

* Usia 4 tahun = Rp3.083,67,-

* Usia 5 tahun = Rp3.266,42,-

* Usia 6 tahun = Rp3.358,88,-

* Usia 7 tahun = Rp3.389,05,-

* Usia 8 tahun = Rp3.479,64,-

* Usia 9 tahun = Rp3.545,20,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.634,28,-

* Usia 21 tahun = Rp3.626,96,-

* Usia 22 tahun = Rp3.578,99,-

* Usia 23 tahun = Rp3.543,36,-

* Usia 24 tahun = Rp3.425,50,-

* Usia 25 tahun = Rp3.319,97,-

Bisnis.com, JAKARTA – PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) buka suara terkait rencana pemerintah yang akan menaikkan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dari 10% menjadi 12,5% mulai Maret 2026.

Adapun, kenaikan pungutan ekspor CPO tersebut bertujuan untuk menopang pendanaan implementasi program biodiesel B40 yang akan diperluas secara nasional.

Kepala Divisi Komunikasi dan Kelembagaan Agrinas Palma, Renaldi Zein mengatakan pada prinsipnya, perseroan tidak melihat hal itu sebagai kendala, selama pungutan tersebut masuk ke kas negara dan sesuai peraturan yang berlaku.

“Terkait pungutan tarif ekspor CPO, rasa itu tidak ada masalah, sejauh pungutan tersebut masuk ke kas negara,” ujar Renaldi di Jakarta, pada Jumat (23/1/2026).

Kendati demikian, kalangan petani sawit mengkhawatirkan kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% per Maret 2026 akan memberikan tekanan langsung terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Selain itu, harga CPO juga berisiko tertekan hingga 3%.

Renaldi mengatakan, meski pergerakan harga CPO bersifat fluktuatif, permintaan secara global terus menunjukkan tren peningkatan. Dalam kondisi tersebut, situasi pasar dinilai masih memberikan ruang positif bagi perseroan.

“Kami memantau demandCPO di dunia ini semakin naik, meski harganya fluktuatif. So far, itu adalah keuntungan bagi kami. Yang paling penting buat kami adalah bagaimana memakmurkan pekerja kebun,” jelasnya.

Sebagai catatan, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dibentuk melalui penugasan negara untuk mengelola lahan hasil penertiban kawasan hutan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sejak mulai beroperasi pada 16 Januari 2025, total lahan yang berada dalam pengelolaan Agrinas Palma tercatat mencapai sekitar 1,7 juta hektare, dengan luasan tanaman kurang lebih 774.000 hektare.

Dari aktivitas pengelolaan tersebut, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp4,3 triliun dengan laba bersih mencapai Rp1,6 triliun. Selain itu, Agrinas Palma telah menyetorkan kontribusi ke kas negara sebesar Rp530 miliar serta menempatkan dana dalam bentuk deposito senilai Rp1 triliun.

“Sampai hari ini, Agrinas Palma belum bisa dibilang sebagai perusahaan yang berorientasi profit, karena kami hanya ditugaskan mengelola lahan titipan negara dan tidak memiliki aset. Seluruh kegiatan dilakukan dengan mematuhi regulasi dan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.