Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh meminta Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Aceh menjawab tantangan pembangunan di daerah rawan bencana melalui perencanaan yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada mitigasi risiko.

“Pembangunan ke depan harus dirancang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada mitigasi risiko bencana,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) XI INKINDO Aceh 2026 di Banda Aceh, Senin.

M Nasir mengatakan musyawarah tersebut harus menjadi wadah strategis untuk memperkuat kontribusi tenaga konsultan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Menurut dia, tema penguatan profesionalisme anggota INKINDO dalam menyikapi kebencanaan dan dinamika regulasi jasa konsultansi sangat relevan dengan kondisi Aceh saat ini.

Ia mengingatkan Aceh merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi sehingga proses pembangunan harus dirancang lebih adaptif dan memperhatikan mitigasi risiko bencana.

M Nasir menilai bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir tahun lalu menjadi pelajaran penting mengenai perlunya pembangunan yang tangguh dan aman bagi masyarakat.

“Kerusakan infrastruktur serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat akibat banjir dan longsor harus menjadi perhatian bersama dalam proses perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebut sektor konstruksi saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Aceh dengan kontribusi mencapai 1,36 persen, disusul sektor perdagangan sebesar 1,27 persen.

Karena itu, kata dia, peran jasa konsultansi sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, aman, efisien, dan berkualitas.

“Mulai dari penyusunan tata ruang, studi kelayakan, desain infrastruktur hingga pengawasan pekerjaan membutuhkan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab profesional yang tinggi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, M Nasir berharap INKINDO Aceh terus menjadi organisasi profesi yang solid, progresif, dan mampu meningkatkan kapasitas anggotanya agar semakin profesional serta adaptif terhadap perkembangan regulasi jasa konsultansi.

“Semoga MUSPROV XI ini mampu melahirkan kepemimpinan organisasi yang amanah, visioner, serta memberi kontribusi nyata bagi pembangunan Aceh di masa mendatang,” demikian M Nasir.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan agenda Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, yang akan diisi dengan kunjungan kerja ke Sumatera Utara dan Aceh Tamiang.

Dalam keterangan pers pada Jumat (20/3/2026), Teddy menjelaskan bahwa Presiden sebelumnya juga menghabiskan momen pergantian tahun di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Selatan bersama gubernur setempat.

“Bapak Presiden menghabiskan malam tahun baru di Sumatera Utara, sama Pak Gubernur juga, tepatnya di Tapanuli Selatan. Kemudian hari ini beliau ingin lagi setelah 3 bulan sekalian mengecek, kemudian malam takbiran di Sumatera Utara,” tuturnya kepada wartawan.

Menurut Teddy, Presiden akan melaksanakan salat Idulfitri di Aceh Tamiang bersama masyarakat setempat. Rombongan dijadwalkan terbang ke Aceh pada pagi hari setelah malam takbiran di Sumatera Utara.

Salat Id direncanakan berlangsung di lokasi yang berdekatan dengan hunian para pengungsi, namun tetap terbuka untuk seluruh warga Aceh Tamiang.

Bahkan, selain ibadah, kata Teddy, Presiden Ke-8 RI itu juga dijadwalkan membagikan paket sembako kepada masyarakat, sekaligus meninjau langsung kondisi di lapangan.

Teddy menyebut sejumlah pejabat sudah berada di lokasi untuk mempersiapkan kunjungan tersebut, termasuk Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum.

“Jadi salat Id, kemudian salat Id-nya kebetulan rencana di dekat dengan hunian yang ditempati oleh para pengungsi. Dan salat Id untuk seluruh warga Aceh Tamiang sebenarnya. Jadi nanti tentunya gabungan pengurus Pemda di sana, Bupati menyampaikan ada beberapa tempat. Kemudian kita juga bagikan paket sembako juga,” jelasnya.

Fokus Infrastruktur dan Daerah Terdampak

Sebelumnya, Presiden juga telah meresmikan ratusan jembatan secara virtual. Namun, menurut Teddy, peninjauan langsung jembatan tidak menjadi agenda utama dalam kunjungan kali ini karena keterbatasan waktu.

Dia menegaskan bahwa perhatian pemerintah tetap tertuju pada pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah terdampak bencana dan wilayah terpencil, termasuk jembatan perintis untuk akses pendidikan.

“Fokusnya tetap pada daerah bencana dan akses masyarakat, termasuk untuk anak-anak sekolah,” ujarnya.

Laporan dari Satgas dan Pemerintah Daerah

Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga akan menerima laporan langsung dari berbagai pihak, termasuk kepala satuan tugas pembangunan serta pemerintah daerah.

Dengan agenda ini, pemerintah berharap dapat memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana sekaligus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

“Kemudian fokus Bapak Presiden selain jembatan di daerah bencana, kemudian jembatan perintis untuk anak-anak sekolah, jadinya yang Anda lihat video, TV, dan fotonya itu ya. Kemudian tentunya besok ada Kepala Satgasnya juga, Pak Kasad. Tentunya beliau akan melaporkan juga, gitu kira-kira,” pungkas Teddy.

Saat ini isi warung masih sedikit dan jual beli paling Rp100 ribu per hari, mulai buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 17.30 WIB. Jika dibandingkan sebelum bencana melanda bisa Rp500 ribu per hari

Simpang Empat (ANTARA) - Geliat ekonomi sebagian penyintas banjir bandang dan longsor di Pelembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), mulai bangkit usai daerah itu dilanda bencana pada 27 November 2025 lalu.

Di lokasi terdampak bencana mulai dari Nagari Salareh Aia sampai Nagari Salareh Timur, aktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mulai berangsur dibuka. Usaha kuliner, buah, minuman, barang kebutuhan harian, sampai usaha bengkel, juga telah banyak yang beroperasi.

Penyintas mulai kembali ceria dan semangat untuk mencari nafkah usai dirundung duka ketika bencana melanda.

"Saya baru kembali menjual kebutuhan harian tiga hari ini. Kalau dipikir-pikir rasa duka ini masih membekas. Rumah dan usaha saya habis dilanda banjir. Tapi saya mencoba bangkit kembali, meskipun mulai dari nol," kata salah seorang korban banjir bandang di Kampung Tanjuang, Nagari Salareh Aia Timur, Palembayan, Swirman (69), Sabtu.

Dia memberanikan diri kembali membuka usaha menjual kebutuhan harian dengan memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dari pemerintah yang diterima sebesar Rp1.800.000 untuk tiga bulan.

Melalui bantuan itu, bapak yang memiliki tujuh orang ini membuka jualannya untuk membiayai kehidupannya sehari-hari.

Di warung sederhana yang berukuran 3x6 meter itu Swirman mulai berjualan kebutuhan sehari-hari seperti ikan kering gula, garam, kecap, roti, beras, mi instan, dan barang harian lainnya.

"Saat ini isi warung masih sedikit dan jual beli paling Rp100 ribu per hari, mulai buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 17.30 WIB. Jika dibandingkan sebelum bencana melanda bisa Rp500 ribu per hari," katanya.

Meskipun demikian dia merasa bersyukur karena bisa menutupi biaya hidupnya sehari-hari. "Cuma usaha ini yang bisa saya lakukan saat ini, karena sawah saya hancur dilanda banjir bandang," katanya.

Mengenai bantuan dari pemerintah, dia merasa sangat terbantu. Selain menerima DTH, ia juga menerima bantuan sembako dan kebutuhan lainnya dengan sangat lancar.

Sementara itu Pemkab Agam bersama Kementerian UMKM RI baru saja mengadakan pemulihan trauma bagi 250 UMKM di lima lokasi terdampak bencana pada Jumat (23/1).

Dari lima lokasi itu, berada dua lokasi di Kecamatan Tanjung Raya, dua lokasi di Kecamatan Palembayan, dan satu lokasi di Kecamatan Malalak.

Program tersebut mencakup pemulihan psikologis, pendampingan usaha, serta pendataan UMKM pascabencana.

"Pembenahan di segala sektor terus kita pacu. Kolaborasi semua pihak terus dilakukan baik terkait hunian sementara, penyaluran bantuan, pembenahan infrastruktur ekonomi dan lainnya," kata Wakil Bupati (Wabup) Agam Muhammad Iqbal.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) meluncurkan Gerakan Booking Berkah Ramadan 1447 H. Gerakan tersebut sebagai ikhtiar strategis untuk mendorong kemandirian ibadah kaum dhuafa, khususnya di wilayah pelosok, daerah terdampak bencana, serta kawasan 3T yakni, Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.

Peluncuran program digelar pada Kamis (22/1/2026) di Hotel Sofyan Cut Meutia, Jakarta, dan dilaksanakan secara hibrida dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Waryono Abdul Ghafur, serta mitra kolaborasi IZI.

Direktur Utama Laznas IZI Wildhan Dewayana, menyampaikan Booking Berkah Ramadan tidak dirancang sebagai program bantuan sesaat. “Ramadan seharusnya menjadi momentum ketenangan dan kekhusyukan ibadah. Karena itu, kami ingin memastikan kebutuhan dasar dan sarana ibadah mustahik telah terpenuhi sejak awal Ramadan,” ujarnya.

Wildhan menjelaskan, gerakan ini disusun untuk menjawab berbagai tantangan yang kerap dihadapi kaum dhuafa menjelang Ramadan, mulai dari keterbatasan pangan, akses alat ibadah, hingga kondisi musholla dan lingkungan ibadah yang kurang layak.

”Pendekatan ini kami harapkan dapat menjaga martabat mustahik sekaligus mendukung keberlanjutan ibadah selama Ramadan,” tambahnya.

Selama Ramadan 1447 H, implementasi Booking Berkah Ramadan akan menjangkau 17 kantor perwakilan IZI, wilayah khusus pascabencana di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara, serta berbagai titik di wilayah 3T di Indonesia. Bantuan disalurkan melalui lima pilar utama, yakni Benah Musholla, Paket Ramadan, Ifthor dan Takjil, Sebar Al-Qur’an, serta Penyediaan Alat Ibadah.

Lihat video: Optimalisasi Waktu di Bulan Suci Ramadan | SYIAR



Sementara itu, Waryono Abdul Ghafur menegaskan persoalan kemiskinan di Indonesia semakin kompleks, terutama pascabencana. “Ramadan menjadi momentum penting untuk mengajak masyarakat yang memiliki kecukupan rezeki agar mengambil peran nyata dalam membantu sesama melalui gerakan zakat, infak, dan sedekah,” ujarnya.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag mengapresiasi konsep Booking Berkah Ramadan yang dinilai mampu mendorong kepedulian publik secara lebih konkret.

“Istilah ‘booking’ ini menarik, karena mengajak donatur untuk secara sadar menentukan siapa yang akan ditopang kebutuhannya, sehingga penyaluran zakat menjadi lebih terarah dan berdampak,” katanya.

Seiring dengan perluasan dampak program, IZI juga memperkuat kemudahan layanan zakat bagi para muzakki.

Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat Laznas IZI, Muhammad Ardhani, menjelaskan bahwa partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan gerakan ini.

Berbagai kanal disiapkan, mulai dari layanan digital melalui bookingberkahramadhan.com dan zakatpedia.com, kehadiran gerai zakat di ruang-ruang publik, hingga pengembangan program IZI Affiliate yang membuka ruang kolaborasi lebih luas antara masyarakat dengan Inisiatif Zakat Indonesia.

Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menyiapkan anggaran Rp430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam rapat koordinasi (Rakor) dengan Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian, Senin (12/1/2026).

Bobby mengatakan anggaran Rp430 miliar tersebut dialokasikan untuk lima bidang prioritas guna mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana, antara lain infrastruktur, pendidikan, hingga bantuan keuangan kepada pemerintah daerah.

"Kami akan lakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana. Bidang pendidikan kami bagi dua, untuk infrastruktur dan SPP gratis di daerah bencana,” kata Bobby, Senin (12/1/2026).

Dia menjelaskan, alokasi anggaran terbesar berada pada bidang infrastruktur yang meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, serta rehabilitasi rumah dengan total sekitar Rp275 miliar.

Untuk bidang komunikasi dan informatika, alokasi sebesar Rp1,68 miliar; pendidikan Rp36,8 miliar; dan kesehatan Rp6,9 miliar.

Sementara itu, pemerintah daerah juga akan mendapat bantuan keuangan untuk mempercepat penanganan pascabencana dengan nilai Rp110 miliar.

Lebih jauh Bobby menyampaikan, rencana pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) bakal menelan anggaran Rp1,2 miliar. Nilai itu setara dengan huntap yang dibangun pemerintah pusat yakni Rp60 juta per unit.

Bobby menyebut saat ini Pemprov masih menunggu data rumah rusak dari pemerintah kabupaten/ kota terdampak bencana.

“Kami menunggu datanya dari kabupaten/kota dan menyingkronkan dengan data BNPB. Bila memang Huntap sudah tercover semua oleh BNPB, kita akan tambahkan anggaran ini untuk BNPB. Jadi rumah yang dibangun BNPB nilainya nanti lebih dari Rp60 juta,” kata Bobby.

Adapu, pemerintah pusat terus melakukan rehabilitasi pascabencana di Sumut, Aceh, dan Sumatra Barat.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan Pemerintah Pusat melalui BNPB menyiapkan 5.951 unit huntap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya.

“Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu Bapak/Ibu semua dalam pemulihan," kata Suharyanto.

Dia mengatakan pemerintah saat ini mempercepat pembangunan hunian layak bagi korban bencana agar tak ada lagi masyarakat di pengungsian saat bulan Ramadan nanti.

Suharyanto juga menyebut korban bencana yang menyewa rumah atau tinggal di rumah kerabat akan ditanggung biayanya oleh pemerintah. Selain itu, bantuan jaminan hidup juga dipersiapkan bagi para korban terdampak bencana.

"Pemerintah menyiapkan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi; Rp3 juta untuk pengganti isi rumah; dan Rp5 juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian menyampaikan ada sejumlah indikator penentu daerah terdampak bencana telah kembali normal.

Indikator tersebut antara lain berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, akses darat yang lancar, aktivitas ekonomi berjalan, serta ketersediaan SPBU, elpiji, listrik, internet, maupun air minum dalam kondisi baik.

“Kalau dilihat dari pemetaan, Sumut sudah membaik secara umum. Hanya tinggal beberapa daerah yang masih perlu kita percepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik,” kata Tito Karnavian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sedang mengkaji pemberian diskon tarif listrik untuk daerah-daerah yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

“Prinsipnya Kementerian ESDM akan memberikan diskon, namun kami lagi mengkaji berapa bulan dan biayanya berapa,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Pemberian diskon listrik tersebut, lanjut dia, merupakan respons Bahlil terhadap surat permohonan diskon listrik yang diajukan oleh kepala daerah dari wilayah terdampak bencana.

Bahlil juga memastikan akan melapor kebijakan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, sebelum mengeksekusinya.

“Karena pasti Bapak Presiden juga sudah memberikan kepada kami untuk hadir dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita,” ujar Bahlil.

Terkait dengan perbaikan infrastruktur kelistrikan, Bahlil mengatakan terdapat kurang lebih 150 desa yang harus dituntaskan infrastrukturnya.

“Kami kirim seribu genset kepada saudara-saudara kita di sana, karena masih ada infrastruktur darat tegangan rendah yang belum selesai. Masih ada kurang lebih sekitar 150 desa yang harus kita selesaikan,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan sektor ESDM sudah melakukan perbaikan pelayanan di lokasi-lokasi yang terdampak bencana, seperti layanan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

“Memang di sana masih ada beberapa infrastruktur di dua kabupaten atau tiga kabupaten yang masih butuh usaha yang sangat besar sekali,” kata dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyalurkan sebanyak 1.000 unit generator set (genset) berkapasitas 5.000 hingga 7.000 volt ampere (VA) ke 224 desa terdampak dan belum teraliri listrik di Aceh.

Selain 1.000 unit genset, Kementerian ESDM juga melengkapi bantuan dengan paket pendukung berupa 100 meter kabel NYM 2x2,5 mm, delapan buah kontak Standar Nasional Indonesia (SNI), tujuh buah tusuk kontak SNI, stok bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 300 liter untuk kebutuhan 15 hari, serta dua buah isolasi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana .

Kebijakan ini menjadi acuan nasional bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam memastikan keberlangsungan layanan pendidikan di tengah situasi darurat akibat bencana alam.

Surat edaran tersebut menegaskan komitmen negara dalam menjamin hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang aman, bermakna, dan berkelanjutan meskipun berada dalam kondisi terdampak bencana. Kemendikdasmen menekankan bahwa keselamatan seluruh warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan.

Dalam ketentuan tersebut, satuan pendidikan diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan tingkat dampak bencana di wilayah masing-masing.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap metode pembelajaran, waktu pelaksanaan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia.

Kemendikdasmen juga mendorong pemanfaatan berbagai alternatif pembelajaran, termasuk pembelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran jarak jauh, maupun bentuk pembelajaran lain yang relevan dengan kondisi setempat.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan pendidik, peserta didik, serta dukungan dari orang tua dan pemerintah daerah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam situasi krisis. Menurutnya, pendidikan harus tetap berjalan meskipun bencana terjadi, selama keselamatan seluruh warga satuan pendidikan tetap menjadi pertimbangan utama.

“Pendidikan tidak boleh terhenti akibat bencana. Namun, keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil,” katanya, melalui siaran pers, Senin (5/1/2026).

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa fleksibilitas yang diberikan kepada satuan pendidikan bertujuan agar proses pembelajaran tetap relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk bergotong royong mendukung pemulihan layanan pendidikan di daerah terdampak bencana agar peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Selain aspek pembelajaran, surat edaran ini menekankan pentingnya dukungan psikososial bagi peserta didik dan pendidik yang terdampak bencana. Satuan pendidikan diimbau untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, empatik, serta mampu mendukung proses pemulihan kondisi mental dan emosional warga sekolah.

Pemerintah daerah diminta untuk berperan aktif dalam melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait lainnya, guna memastikan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan terdampak bencana dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah serta satuan pendidikan yang terdampak bencana.

kami melipatgandakan stok untuk dukungan bantuan bencana, khususnya di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat

Kota Bandung (ANTARA) - Perum Bulog memastikan persediaan beras di Sumatra dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana alam di wilayah tersebut.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani merinci stok beras Bulog di Provinsi Aceh saat ini mencapai sekitar 97 ribu ton, di Sumatera Utara sekitar 25 ribu ton dan di Sumatera Barat sekitar 9 ribu ton.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami melipatgandakan stok untuk dukungan bantuan bencana, khususnya di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” kata Ahmad di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu.

Ahmad mengatakan penyediaan beras tersebut dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, guna memastikan tidak terjadi kelangkaan pangan di wilayah terdampak bencana.

“Untuk wilayah Sumatra, kami menambah stok hingga tiga kali lipat dari permintaan awal pemerintah daerah. Jika permintaan seribu ton maka kami siapkan hingga tiga ribu ton,” ujar Ahmad.

Ia mengungkapkan pihaknya juga bersinergi dengan TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam proses distribusi bantuan, terutama ke daerah-daerah yang terisolasi dan sulit dijangkau.

Dalam pendistribusiannya, Bulog memanfaatkan berbagai moda transportasi, mulai dari pesawat udara, helikopter, hingga kapal laut milik TNI Angkatan Laut, agar bantuan beras dan logistik lainnya dapat menjangkau masyarakat terdampak.

“Jumlah tersebut sangat mencukupi. Tantangan utamanya saat ini adalah proses distribusi karena masih ada akses jalan yang terputus dan kendala geografis,” katanya.

Ahmad menambahkan di beberapa wilayah terpencil, personel TNI bahkan harus menggunakan sepeda motor trail untuk mengangkut beras dan logistik ke kampung-kampung yang sulit dijangkau.

“Penyaluran bantuan terus berlanjut karena masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan di wilayah terdampak bencana,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Tim akan memimpin penyaluran bantuan kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur darurat, seperti jembatan perintis, sarana MCK

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengirimkan dua tim dari Jakarta untuk memimpin pendistribusian 250 ton bantuan kemanusiaan yang diangkut KRI Semarang 594, sekaligus menyiapkan infrastruktur darurat bagi masyarakat di daerah terdampak bencana Sumatera.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra, menyampaikan bahwa keberangkatan tim Kemenko IPK ini merupakan kelanjutan dari pelepasan bantuan kemanusiaan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Tim akan memimpin penyaluran bantuan kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur darurat, seperti jembatan perintis kemanusiaan, sarana MCK, serta penyediaan air bersih,” ujar Herzaky dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Tim pertama berangkat pada Kamis (25/12), dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kemenko IPK Nazib Faizal; Staf Khusus Menko IPK Bidang Percepatan Pembangunan Irjen Pol Arif Rachman; serta Liaison Officer Kementerian Transmigrasi Brigjen TNI Rio Neswan.

Tim kedua berangkat pada Jumat (26/12), dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Muhammad Rachmat Kaimuddin, Staf Khusus Menko IPK Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya, dan Tenaga Ahli Menko IPK Bidang Manajemen Pimpinan Yudhi Prasetyo Purnomo.

Herzaky mengatakan keberangkatan tim dari Kemenko IPK ini merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi, sekaligus mempercepat pemulihan akses dan layanan publik di wilayah terdampak.

Langkah ini merupakan tindak lanjut pasca kunjungan langsung Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY ke sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, termasuk salah satu titik terparah bencana, yakni Jembatan Lubuk Sidup di Aceh Tamiang yang mengalami putus dan roboh.

Menko IPK AHY telah melepas bantuan kemanusiaan sekitar 250 ton hasil swadaya bersama para mitra dengan menggunakan KRI Semarang 594 yang diberangkatkan dari Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok Jakarta pada Senin (22/12)

Bantuan logistik yang dilepas setara 42 truk muatan tersebut mencakup bahan makanan siap saji/instan dan darurat; pakaian serta perlengkapan perorangan; hingga peralatan memasak.

Selain itu, turut disertakan perlengkapan penunjang kehidupan seperti tenda berkapasitas 4 dan 8 orang, genset, MCK portabel, perahu karet, serta infrastruktur darurat berupa material jembatan perintis, material rumah contoh modular, infrastruktur komunikasi berbasis Starlink, kendaraan 4x4, dan perlengkapan pendukung lainnya, termasuk air bersih, sarana penjernihan air dan obat-obatan.

Seluruh bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama bagi kelompok rentan di lokasi pengungsian.

Tim Kemenko IPK yang diberangkatkan, kata Herzaky, akan memimpin langsung pendistribusian bantuan serta pembangunan pilot project infrastruktur darurat di lapangan.

Salah satunya adalah jembatan perintis kemanusiaan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur dengan bentang sekitar 250 meter.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat mengirimkan bantuan Rp4 miliar kepada pemerintah daerah (pemda) di Sumatra yang terdampak oleh bencana banjir dan longsor. Tidak hanya itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut meniadakan sementara syarat penyaluran transfer ke daerah (TKD) serta merelaksasi pelunasan pinjaman dari pusat.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan dana dari APBN itu ke 52 pemerintah kabupaten/kota serta ke 3 pemerintah provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Kemarin alokasi bantuan untuk pemerintah daerah telah disampaikan 52 kabupaten, Rp4 miliar dan juga provinsi, 3 provinsi telah disalurkan, dan ini sudah disalurkan dari APBN," terangnya belum lama ini.

Selain memberikan alokasi dana APBN itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meniadakan sementara syarat penyaluran anggaran transfer ke daerah (TKD) kepada para pemda terdampak. Tujuannya yakni untuk menyederhanakan pemanfaatan anggaran dari pusat untuk daerah selama masa tanggap darurat.

"Tentu ini setidaknya nanti untuk tahap tanggap darurat, dan nanti kami lihat lagi situasi yang berikutnya," paparnya.

Di sisi lain, pemerintah akan melakukan restrukturisasi serta membuka peluang pemutihan kewajiban pinjaman daerah dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat pandemi Covid-19 lalu. Khususnya, dana pinjaman PEN yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan kini terdampak bencana banjir dan longsor.

Suahasil menjelaskan, pihaknya akan melakukan penilaian terhadap sejumlah infrastruktur di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat yang dibangun dari pinjaman PEN itu.

Pemerintah pusat, kata Suahasil, akan membuka peluang restrukturisasi pinjaman PEN oleh pemda yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Opsi restrukturisasi ditujukan untuk sarana maupun prasarana yang terdampak bencana akan tetapi masih bisa digunakan.

"Kalau tidak bisa digunakan, kami akan cari cara untuk melakukan simplifikasi bahkan sampai dengan pemutihan. Kalau memang sudah benar-benar hancur karena bencana alam kemarin tentu ini nanti membutuhkan tata kelola yang baik untuk menetapkan jenis infrastrukturnya sudah seberapa rusak," terangnya.

Wakil Menkeu sejak 2020 itu mengatakan bahwa dana pinjaman PEN dimaksud adalah yang dialokasikan kepada special mission vehicle di bawah kementeriannya, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI.

Adapun mengenai rehabilitasi pascabencana di tiga provinsi itu, Suahasil menyebut kementeriannya sudah menyiapkan anggaran pada APBN 2026 untuk kebutuhan senilai Rp51,82 triliun tersebut.

"Selama ini APBN tahun 2025 ini kan juga memiliki Inpres Jalan, Inpres Irigasi, Inpres Kawasan dan lainnya. Tentu nanti kami orkestrasikan supaya bisa memberikan prioritas kepada pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak di daerah terdampak bencana," jelasnya.

Relaksasi TKD

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyusun peraturan menteri keuangan alias PMK untuk mendukung proses pemulihan tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pasca bencana banjir yang terjadi pada awal bulan ini.

Aturan baru itu akan memberikan relaksasi kebijakan transfer ke daerah dan pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah tahun anggaran 2025 dan 2026. Tujuannya adalah untuk mempercepat penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumut dan Sumbar,

Dikutip dari laman resmi Kemenkeu, penyusunan PMK itu adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Keuangan untuk merelaksasi penggunaan dan penyaluran transfer ke daerah kepada pemerintah daerah yang terdampak bencana alam untuk penanganan bencana alam

Adapun rencananya beleid baru tersebut akan mengatur sejumlah ketentuan pokok. Pertama, kepada daerah yang terdampak bencana alam berupa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kemudahan penggunaan dan penyaluran TKD serta kemudahan pelunasan kewajiban Pinjaman PEN Daerah.

Kedua, pengaturan tanggung jawab Kepala Daerah secara formal dan materiil atas penggunaan TKD serta penggunaan TKD yang dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Ketiga, pengaturan peralihan mengenai pelaksanaan kemudahan penyaluran, yakni: 1. Persyaratan penyaluran TKD tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, diproses lebih lanjut berdasarkan Rancangan Peraturan Menteri ini.

Kemudian, Surat Perintah Membayar Langsung belanja TKD tahun anggaran 2025 dalam rangka kebijakan transfer ke daerah dan pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2026 untuk percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara paling lambat diterima tanggal 31 Desember 2025 pukul 15.00 WIB.

Sementara yang terakhir, TKD tahun anggaran 2025 yang telah disalurkan kepada Daerah dan belum direalisasikan penggunaannya, digunakan berdasarkan Rancangan Peraturan Menteri ini.

kami menggunakan skenario alternatif dengan mengerahkan semua kekuatan untuk mendistribusikan energi

Padang (ANTARA) - PT Pertamina Persero memastikan optimalisasi keberlanjutan distribusi energi ke tiga provinsi terdampak bencana yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Ini memang kondisi yang tidak mudah terutama pascabencana, tetapi kami menggunakan skenario alternatif dengan mengerahkan semua kekuatan untuk mendistribusikan energi," kata Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu.

Optimalisasi distribusi itu dilakukan lewat tiga skema utama yakni pengiriman lewat jalur darat, laut hingga udara. Khusus daerah yang sulit dilintasi via darat, Pertamina mengoptimalkan jalur laut dan udara.

Selama masa tanggap darurat bencana, Pertamina juga dibantu langsung oleh kapal penumpang roll-on/roll-off (roro) dan armada milik TNI Angkatan Laut (AL).

Dukungan eksternal itu sangat membantu percepatan distribusi energi ke daerah yang sulit dijangkau via darat.

"Kapal roro dan kapal militer TNI AL ini sangat membantu dalam menyeberangkan truk tangki BBM ke daerah terdampak bencana," ujarnya.

Kemudian, apabila distribusi via darat dan laut tidak memungkinkan, Pertamina bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menyalurkan pasokan energi menggunakan metode sling load via udara.

Tidak hanya itu, Pertamina juga menyalurkan bahan bakar minyak terutama solar dan jenis lainnya menggunakan drum yang diangkut oleh pesawat Air Tractor dengan kapasitas 3.500 hingga 4.000 liter.

Khusus di Sumbar, perusahaan yang bergerak di bidang energi itu memberikan sejumlah bantuan di antaranya bright gas yang didistribusikan di daerah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Padang. Termasuk
17.439 liter BBM yang terdiri dari Dexlite dan Pertamax.

Secara umum Pertamina mendirikan 111 dapur umum ditambah 164 posko satelit yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana alam.

Keberadaan posko ini untuk membantu mempercepat upaya pemerintah dalam menangani dampak kerusakan akibat bencana yang terjadi.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengirimkan 402 relawan ke daerah bencana dalam rangka penanganan bencana Sumatera.

"Dengan sebaran sebaran 234 relawan di Aceh, 101 relawan di Sumatera Utara, dan 67 relawan di Sumatera Barat," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida dalam media briefing di Jakarta, Kamis.

Penugasan relawan ini merupakan wujud dan kesiapsiagaan Kementerian PU dalam merespons bencana yang berdampak pada masyarakat dan infrastruktur publik.

Wida mengatakan pengiriman relawan Kementerian PU sebagai simbol dan komitmen, serta solidaritas kementerian bahwa kehadiran negara ini tidak pernah berhenti hanya pada level kebijakan.

Kementerian PU, tambahnya, juga meyakini dengan menugaskan para relawan adalah mewujudkan kerja nyata di lapangan. Penanganan bencana di wilayah Sumatera menuntut kehadiran negara secara cepat, terkoordinasi dan berkelanjutan.

Menurut Wida, sebagai dari upaya tersebut, Kementerian PU juga telah menugaskan dan memobilisasi ASN,termasuk CPNS, dan juga lintas unit organisasi, untuk terlibat langsung dalam penanganan bencana di wilayah terdampak.

"Jadi yang bertugas ini juga adalah ASN-ASN yang sebelumnya pernah ditugaskan di lokasi bencana, sehingga nanti bisa secara paralel membimbing juga adik-adiknya untuk bagaimana melaksanakan tugas di lokasi bencana tersebut," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memastikan terus memantau proses pemulihan di daerah terdampak bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Pemulihan mulai dari perbaikan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan logistik, akses dasar masyarakat hingga pemulihan psikologis warga terdampak.

"Alhamdulillah, kekuatan kita membuat Sumatera Utara sudah lebih baik, lebih mendingan sejak terakhir saya datang. Saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari, minggu ke minggu," kata Presiden Prabowo.

Presiden menilai kondisi penanganan warga terdampak bencana di wilayah Sumut menunjukkan perbaikan dibandingkan kunjungan pertamanya pasca bencana.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025