KOMPAS.com – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam pengembangan solusi iklim berbasis hutan dan alam.

Pemerintah, menurutnya, berkomitmen mengubah ambisi pengendalian perubahan iklim menjadi implementasi nyata melalui penguatan tata kelola kehutanan, pasar karbon, serta inovasi pembiayaan konservasi.

"Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga turut memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Raja Juli Antoni dalam keterangannya, Jumat.

Menurut dia, Indonesia telah menunjukkan sejumlah kemajuan dalam pengelolaan hutan dan pelaksanaan aksi iklim. Salah satu capaian utama adalah penurunan signifikan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dari 2,61 juta hektare pada 2015 menjadi sekitar 359 ribu hektare pada 2025.

Penurunan tersebut dicapai melalui penguatan sistem pencegahan dan pemantauan terpadu, pengelolaan lahan gambut, operasi lapangan, serta penegakan hukum yang konsisten.

Selain itu, program Perhutanan Sosial juga terus diperluas. Hingga saat ini, pemerintah telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakat, yang memberikan manfaat bagi sekitar 1,4 juta kepala keluarga. Di saat yang sama, pengakuan terhadap hutan adat juga terus dipercepat guna memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

Untuk mendukung target Indonesia FOLU Net Sink 2030, pemerintah juga memperkuat tata kelola pasar karbon melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026 yang memberikan kepastian regulasi bagi kegiatan karbon di sektor kehutanan.

Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pada 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton setara karbon dioksida (CO2e).

"Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia dan menunjukkan komitmen kami untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang nyata," ujarnya.

Selain memperkuat pasar karbon, pemerintah juga mendorong berbagai skema pembiayaan inovatif untuk konservasi. Salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Satuan tugas tersebut tengah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan, mulai dari perdagangan karbon, kredit biodiversitas, investasi restorasi ekosistem, wisata alam berkelanjutan, hingga skema blended finance untuk mendukung pengelolaan 57 taman nasional di Indonesia.

Raja Juli Antoni juga menilai Indonesia dan Inggris memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama dalam bidang keuangan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur pasar, tata kelola, serta inovasi pembiayaan iklim.

Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat mempercepat perlindungan lingkungan, meningkatkan mobilisasi investasi hijau, serta menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan iklim PBB World Meteorological Organization (WMO) memperkirakan fenomena El Niño akan mulai berkembang pada pertengahan 2026 dan memengaruhi pola hujan serta suhu global.

Berdasarkan laporan bulanan Global Seasonal Climate Update WMO, suhu permukaan laut di Pasifik Ekuator tercatat naik cepat. Hal ini mengindikasikan kemungkinan munculnya kondisi El Nino mulai Mei–Juli 2026. Prakiraan juga menunjukkan dominasi suhu permukaan daratan di atas normal secara hampir menyeluruh dalam tiga bulan ke depan yang disertai variasi pola curah hujan antarwilayah.

"Setelah periode kondisi netral pada awal tahun, model-model iklim kini menunjukkan keselarasan yang kuat, dan terdapat keyakinan tinggi terhadap onset El Nino, diikuti intensifikasi lebih lanjut pada bulan-bulan berikutnya," kata Kepala Prediksi Iklim WMO Wilfran Moufouma Okia, dikutip Senin (27/4/2026).

Okia menambahkan bahwa El Nino yang akan datang berpotensi menjadi kejadian yang masuk kategori kuat. Meski demikian, dia memberi catatan kepastian prakiraan masih terbatas karena hambatan prediktabilitas musim semi yang lazim terjadi pada periode ini.

"Model mengindikasikan bahwa ini mungkin merupakan kejadian El Nino yang kuat, tetapi hambatan prediktabilitas musim semi menjadi tantangan bagi kepastian prakiraan saat ini. Kepercayaan prakiraan umumnya meningkat setelah April," katanya.

El Niño merupakan salah satu pola iklim paling kuat di Bumi yang ditandai oleh pemanasan suhu permukaan laut di Pasifik Ekuator bagian tengah dan timur. Fenomena ini umumnya terjadi setiap dua hingga tujuh tahun sekali dan berlangsung sekitar sembilan hingga dua belas bulan.

Dampak El Nino terhadap pola cuaca berbeda-beda di setiap wilayah. Fenomena ini cenderung meningkatkan curah hujan di sebagian Amerika Selatan bagian selatan, Amerika Serikat bagian selatan, Tanduk Afrika, dan Asia Tengah. Sebaliknya, Australia, Indonesia, dan sebagian Asia Selatan berpotensi mengalami kekeringan.

Secara historis, El Nino memberi efek pemanasan pada iklim global. Kombinasi El Nino kuat 2023–2024 dan perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca telah menjadikan 2024 sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat.

Meski demikian, WMO menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perubahan iklim meningkatkan frekuensi atau intensitas El Niño. Namun, suhu lautan dan atmosfer yang makin hangat dapat memperbesar dampak El Niño melalui ketersediaan energi dan kelembapan yang lebih tinggi untuk kejadian cuaca ekstrem seperti gelombang panas dan hujan lebat.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 di Indonesia akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika iklim global serta potensi berkembangnya fenomena El Niño pada paruh kedua tahun ini.

Dalam rilis resminya, BMKG menyebut hingga akhir Maret 2026 sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki periode kemarau. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah dalam beberapa bulan ke depan, dengan sebagian besar wilayah mulai mengalami musim kemarau secara bertahap pada April hingga Juni 2026.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Daerah tersebut meliputi sebagian kecil Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, serta sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua Barat.

“BMKG akan terus memantau perkembangan dinamika iklim global dan regional serta menyampaikan pembaruan informasi secara berkala. Masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia,” kata Faisal di Jakarta, Minggu (5/4).

Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan pihaknya juga mengantisipasi potensi berkembangnya fenomena El Niño pada semester kedua 2026.

Hingga akhir Maret 2026, kondisi El Niño–Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) masih berada pada fase netral. Namun, berdasarkan hasil pemodelan iklim, ENSO diperkirakan berpotensi bergerak menuju fase El Niño pada paruh kedua tahun ini.

“Pada saat ini, prediksi BMKG untuk intensitas El Niño berada pada kategori lemah hingga moderat dengan peluang 50–80%, dan mencatat adanya kemungkinan kecil (kurang dari 20%) fenomena ini berkembang menjadi kategori kuat,” ujarnya.

Meski demikian, BMKG mengingatkan bahwa prediksi iklim pada periode Maret–April masih memiliki tingkat ketidakpastian tertentu karena adanya fenomena spring predictability barrier, yaitu periode ketika akurasi model prakiraan iklim menurun. Oleh sebab itu, pembaruan prediksi akan terus dilakukan secara berkala.

Secara umum, BMKG memperkirakan sifat musim kemarau tahun ini akan lebih kering dari rata-rata klimatologis di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat durasi kemarau berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi normal.

“Meskipun intensitas pastinya masih berkembang, BMKG menegaskan bahwa musim kemarau 2026 diprediksi akan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan rata-rata normalnya,” jelas Ardhasena.

Melihat potensi tersebut, BMKG menekankan pentingnya langkah antisipasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sektor pertanian, hingga masyarakat. Penyesuaian jadwal tanam, pengelolaan sumber daya air, serta peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi beberapa langkah yang disarankan.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti pembaruan informasi iklim dari kanal resmi lembaga tersebut agar dapat mengambil langkah mitigasi lebih dini menghadapi musim kemarau 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Total investasi yang digelontorkan pemerintah secara global untuk membiayai adaptasi iklim diperkirakan naik 4% menjadi US$1,28 triliun atau sekitar Rp21.638 triliun pada 2026 ini, menurut studi yang dilakukan Bloomberg Intelligence.

Pertumbuhan ini terjadi meski Amerika Serikat cenderung menekan investasi terkait iklim. Sementara itu, China melanjutkan dominasi dalam infrastruktur adaptasi sebagaimana terlihat dalam data lima tahun ke belakang.

Analisis Bloomberg Intelligence terhadap 40 negara menunjukkan belanja pemerintah untuk sektor seperti efisiensi bangunan, mobilitas listrik, hidrogen, dekarbonisasi industri, serta infrastruktur rel, air, dan jaringan listrik telah mencapai sekitar US$5,3 triliun dalam lima tahun terakhir.

Dari total tersebut, China menyumbang lebih dari setengahnya atau sekitar US$2,8 triliun. Investasi besar tersebut didorong oleh anggaran belanja modal yang dikelola entitas milik negara, termasuk State Grid serta proyek China South-to-North Water Diversion.

Sementara itu, Uni Eropa menempati posisi kedua dengan belanja sekitar US$1,1 triliun atau sekitar 20% dari total global. Amerika Serikat berada di posisi ketiga dengan investasi sekitar US$396 miliar atau 8%.

Pada 2026, belanja pemerintah untuk adaptasi iklim diperkirakan mencapai US$1,28 triliun dari US#1,23 triliun pada 2025. Kenaikan ini terutama didorong oleh investasi pada infrastruktur jaringan listrik, sistem air, serta jalur rel yang diproyeksikan mencapai US$745 miliar.

China tercatat mendominasi belanja untuk infrastruktur air dan jaringan listrik. Sementara itu, belanja untuk infrastruktur rel yang tangguh terhadap perubahan iklim relatif seimbang antara China dan Uni Eropa, masing-masing sekitar US$93 miliar dan US$77 miliar.

Secara total, belanja adaptasi iklim China pada 2026 diestimasi mencapai US$690 miliar. Kemudian 27 negara Uni Eropa menyusul dengan nilai US$279 miliar dan Amerika Serikat sebesar US$72 juta.

India menjadi negara di kawasan Asia lain yang diperkirakan turut menggelontorkan dana besar untuk adaptasi iklim, yakni sebesar US$55 miliar. Jepang dan Korea Selatan sama-sama akan mengalokasikan belanja sebesar US$29 miliar, sementara Indonesia diperkirakan mengalokasikan sekitar US$15 miliar.

Sektor-Sektor yang Diuntungkan

Pengeluaran untuk dekarbonisasi industri serta pengembangan hidrogen diperkirakan menjadi sektor dengan pertumbuhan tercepat pada 2026 berkat dukungan investasi ini. Selain itu, kebijakan China yang mewajibkan produksi baja dan semen rendah karbon serta peningkatan efisiensi pada motor dan boiler industri turut menjadi katalis di tengah pertumbuhan pembiayaan.

Kebijakan tersebut diperkirakan akan mendorong kinerja sejumlah perusahaan seperti Metallurgical Corp. of China, Shaangu Power, dan Wolong Electric.

Selain itu, China juga menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga air dengan sistem pumped-hydro menjadi 120 gigawatt (GW) pada 2030, naik dari sekitar 58 (GW) pada 2025.

Target tersebut diperkirakan membuka peluang investasi besar dalam lima tahun ke depan bagi produsen turbin pompa reversibel seperti Dongfang Electric dan Harbin Electric, serta kontraktor teknik dan konstruksi seperti PowerChina dan China Energy Engineering Corp.

Proyek pumped-hydro yang sering disebut sebagai “gravity battery” tersebut diperkirakan bernilai sekitar US$55 miliar, dengan acuan biaya proyek pembangkit Fengning berkapasitas 3,6 gigawatt milik State Grid yang mencapai sekitar US$2,7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan dating lebih awal dibandingkan dengan rata-rata klimatologinya.

Kondisi ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026, yang kini telah bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa pemantauan anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan nilai indeks El Niño-Southern Oscillation (ENSO) saat ini berada pada angka -0,28 (Netral) dan diprediksi bertahan hingga Juni 2026.

Namun demikian, peluang munculnya El Niño kategori Lemah-Moderat sebesar 50-60% mulai semester kedua tahun ini perlu menjadi perhatian.

“Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole [IOD] diprediksi tetap stabil pada fase Netral sepanjang tahun,” kata Faisal dalam Konferensi Pers Prakiraan Awal Musim Kemarau 2026 di Gedung Multi-Hazard Early Warning System, Jakarta, Rabu (4/3/2026), dikutip dari situs resmi BMKG.

Penanda awal musim kemarau

Penanda awal musim kemarau ini dilihat dari peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi Angin Timuran (Monsun Australia).

BMKG mencatat 16,3% wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026. Awal musim kemarau ini diprediksi terjadi untuk wilayah pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.

Kemudian Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan merinci bahwa sebagian wilayah lain menyusul masuk musim kemarau pada Mei 2026. Kemudian wilayah lainnya pada Juni 2026.

“Wilayah yang diprediksi mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua,” ujarnya.

Puncak musim kemarau

Berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Agustus 2026, yang mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4% wilayah Indonesia.

Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6%) yang meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta merambah ke sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah barat Pulau Papua.

Memasuki Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau makin meluas secara signifikan.

Kondisi kering ini akan mendominasi wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Pulau Papua.

Pada periode September, puncak musim kemarau masih dialami di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, dan sebagian besar NTT. Selain itu, puncaknya juga akan dirasakan di wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Pulau Papua.

Lebih kering dari biasanya

Lebih lanjut, BMKG memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum akan bersifat Bawah Normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5%) dan Normal di 245 ZOM (35,1%).

Sebaliknya, hanya terdapat 3 ZOM (0,4%) di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami kemarau Atas Normal atau lebih basah. Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2% wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari normalnya.

Bisnis.com, MANGUPURA – Krisis iklim global yang sedang terjadi dinilai memberi dampak negatif terhadap negara-negara kepulauan kecil yang sebenarnya tidak ikut andil terhadap perubahan tersebut.

Negara-negara kepulauan kecil atau Small Island Developing States (SIDS) hanya menyumbang sebagian kecil dari emisi global. Namun, mereka adalah pihak yang paling awal dan paling berat merasakan dampak perubahan iklim.

Utusan Khusus Seychelles untuk ASEAN Nico Barito juga menjelaskan negara-negara kepulauan menghadapi krisis global, tetapi seringkali memiliki kapasitas fiskal dan teknologi yang terbatas untuk merespons. Tanpa dukungan internasional dalam bentuk pembiayaan iklim, transfer teknologi, dan kebijakan global yang adil perjuangan mereka akan tetap timpang.

“Yang kami hadapi adalah masalah global. Tetapi biaya adaptasi dan kerusakan terlalu sering ditanggung oleh mereka yang kontribusinya paling kecil terhadap krisis ini,” ujar Nico Barito di acara Bali Ocean Days, Jumat (30/1/2026).

Mereka menyerukan peningkatan akses terhadap pembiayaan iklim, transfer teknologi, dan kebijakan global yang lebih adil, seraya menegaskan bahwa negara kepulauan menanggung beban yang tidak seimbang dari krisis yang bukan mereka ciptakan.

Kenaikan muka laut, pemutihan terumbu karang, perubahan pola migrasi ikan, badai yang semakin ekstrim, serta intrusi air laut ke daratan sudah menjadi realitas sehari-hari di Fiji, Papua Nugini, Seychelles, dan banyak negara kepulauan lainnya.

Menteri Perikanan dan Sumber Daya Laut Papua Nugini Jelta Wong menjelaskan di Papua Nugini, beberapa komunitas pesisir sudah harus direlokasi karena wilayah mereka tidak lagi aman untuk ditinggali.

Di Fiji, siklon yang semakin kuat dan gelombang badai merusak infrastruktur serta mata pencaharian dengan frekuensi yang meningkat. Di Seychelles, tekanan terhadap ekosistem laut dan pesisir secara langsung mengancam fondasi ekonomi nasional yang bertumpu pada perikanan dan pariwisata bahari.

“Negara-negara kepulauan bergantung pada laut untuk segalanya, tetapi kami juga yang paling rentan ketika laut berubah,” jelas Jelta Wong.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat kepemimpinan iklim global melalui kerja sama strategis dengan Inggris, menyusul hasil perundingan COP30 di Belém, Brasil yang dinilai belum memberikan hasil yang signifikan. Kerja sama ini diharapkan dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.

Pertemuan bilateral Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dengan United Kingdom Special Representative for Climate Rachel Kyte menjadi momentum penting untuk memastikan komitmen global diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, Hanif menilai bahwa hasil COP30 di Belém belum memberikan tingkat kemajuan kolektif yang dituntut oleh krisis iklim.

“Kami berharap ada kemajuan lebih konkret dalam mobilisasi pembiayaan iklim, terutama untuk adaptasi dan untuk kerugian, kerusakan, serta panduan operasional yang lebih kuat dalam implementasi,” kata Hanif, melansir laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup, Sabtu (24/1/2026).

Adapun pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai suara kritis yang mendorong dunia untuk tidak kehilangan momentum dalam menjaga tujuan 1,5 derajat, terlebih di tengah dinamika geopolitik internasional.

Menurutnya, urgensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris kian nyata dengan kondisi di dalam negeri, yaitu bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini melanda wilayah Sumatra.

Imbas bencana tersebut, lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan ratusan lainnya masih hilang dan ratusan ribu orang mengungsi.

“Kehilangan nyawa yang tragis dan dampak ekonomi yang signifikan ini menegaskan perlunya segera memperkuat analisis risiko iklim, sistem peringatan dini, dan kapasitas kesiapsiagaan,” ujar Hanif.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerugian akibat bencana di Sumatra mencapai lebih dari US$3,1 miliar. Kondisi ini, kata Hanif, menunjukkan betapa mendesaknya penguatan ketangguhan nasional.

Dalam konteks solusi, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berbasis alam. Hanif menjelaskan, solusi berbasis alam (nature-based solution/NbS) sebagai komponen kritis dalam respons. NbS juga sangat disorot selama COP30, khususnya karena manfaatnya yang berlipat ganda bagi adaptasi, mitigasi, keanekaragaman hayati, dan ketahanan komunitas.

“Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendekatan NbS; namun, hal ini memerlukan kapasitas teknis yang lebih kuat, data yang kokoh, dan mekanisme pembiayaan yang andal untuk menjamin integritas dan dampak jangka panjang,” jelasnya.

Oleh karena itu, Hanif menyebut bahwa kerja sama dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) merupakan fondasi yang kuat untuk segera bergerak menuju tindak lanjut yang konkret.

“Kami percaya ini adalah momen penting untuk menerjemahkan komitmen bersama menjadi kerja sama konkret dan teknis,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka peluang pendanaan REDD+ berbasis kinerja bagi pemerintah daerah yang mampu menunjukkan capaian nyata dalam pengelolaan hutan dan penurunan emisi. Skema ini diposisikan sebagai insentif bagi daerah untuk memperkuat perlindungan hutan sekaligus mendukung pencapaian target iklim nasional.

Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam pertemuan koordinasi pelaksanaan REDD+ berbasis yurisdiksi yang digelar secara daring, Selasa (30/12/2025). Dalam kesempatan itu, dia turut memberikan apresiasi atas komitmen para gubernur dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup di wilayah masing-masing. Menurutnya, kinerja daerah menjadi fondasi utama keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Apresiasi tersebut disampaikan dalam

Pertemuan tersebut diikuti oleh para gubernur atau perwakilannya serta kepala dinas yang membidangi kehutanan dari Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Maluku Utara.

Raja Juli Antoni mengemukakan sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam konteks tersebut, implementasi REDD+ dan komitmen FOLU Net Sink 2030 menjadi instrumen kunci untuk memastikan sektor kehutanan berkontribusi optimal terhadap target iklim nasional.

“Keberhasilan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pengelolaan hutan di tingkat daerah. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi prasyarat utama,” ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Dalam forum yang sama, Kemenhut memaparkan peluang pendanaan melalui skema ART-TREES yang menerapkan pendekatan yurisdiksi berbasis kinerja dengan standar integritas lingkungan dan akuntabilitas internasional. Skema ini dinilai mampu memberikan manfaat langsung bagi daerah yang berhasil menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Kementerian Kehutanan mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat perlindungan hutan, menekan laju deforestasi dan degradasi, meningkatkan kualitas sistem data serta pemantauan, dan memastikan pelibatan masyarakat adat dan lokal secara adil dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut dipandang krusial agar daerah dapat mengakses pendanaan REDD+ sekaligus memperkuat tata kelola kehutanan jangka panjang.

KOMPAS.com – PT Astra International Tbk (ASII) atau Astra menegaskan komitmennya dalam memperkuat aksi iklim nasional dan mendorong pembangunan berkelanjutan melalui dukungan terhadap Paviliun Indonesia di ajang Conference of the Parties ke-30 (COP30) yang berlangsung pada 10–21 November 2025 di Belém, Brasil.

Partisipasi Astra dalam forum iklim dunia ini menjadi wujud nyata kontribusi perusahaan dalam memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk masa depan yang lebih hijau dan berketahanan iklim.

“Astra terus berinovasi dan bertransisi menuju perusahaan yang lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif kepada bumi, iklim, dan masyarakat Indonesia,” ujar Presiden Direktur (Presdir) Astra Djony Bunarto Tjondro dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (13/11/2025).

Ia mengatakan, komitmen tersebut diwujudkan melalui Astra 2030 Sustainability Aspirations, yang menjadi panduan perusahaan dalam mengembangkan inovasi berbasis teknologi, solusi berbasis alam, serta peningkatan pemanfaatan energi terbarukan.

Pada 2025, Paviliun Indonesia mengusung tema “Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon”.

Paviliun menampilkan lebih dari 50 sesi, mencakup dialog tingkat menteri, CEO talks, serta forum Seller Meet Buyer yang mempertemukan penjual dan pembeli kredit karbon.

Astra mendukung penuh kehadiran Paviliun Indonesia yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia, dengan menghadirkan kontribusi nyata pada sesi CEO Talks yang digelar Rabu (12/11/2025).

Dalam sesi tersebut, Astra diwakili oleh Director of Sustainability PT Astra Agro Lestari Tbk (Astra Agro) Bandung Sahari.

Pada kesempatan itu, Astra Agro memaparkan sejumlah inisiatif keberlanjutan, mulai dari transformasi digital perkebunan dengan pemanfaatan machine learning dan sensor untuk efisiensi operasional, hingga rehidrasi lahan gambut (peatland rewetting) yang berperan menekan emisi karbon serta menjaga ekosistem.

Astra juga mengembangkan pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) menjadi biogas sebagai sumber energi terbarukan.

Capaian nyata Astra 2030 Sustainability Aspirations

Hingga 2024, Astra mencatat sejumlah capaian penting dalam implementasi Astra 2030 Sustainability Aspirations, di antaranya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) scope 1 dan 2 sebesar 17,41 persen dari baseline 2019.

Kemudian, peningkatan bauran energi terbarukan sebesar 44 persen; daur ulang dan recovery limbah padat hingga 98,92 persen, serta pemberdayaan masyarakat dengan menjangkau 2,63 juta penerima manfaat melalui berbagai program pengembangan sosial.

Dalam menurunkan emisi GRK, Astra menerapkan upaya dekarbonisasi di seluruh grup usaha, menghasilkan penghematan energi hingga 3.136,84 terajoule, pemanfaatan energi terbarukan sebesar 41.126 terajoule dari panel surya, biomassa, dan Renewable Energy Certificate (REC), serta penurunan emisi melalui fasilitas methane capture di sektor agribisnis.

Astra juga melakukan pembelian kredit karbon melalui Bursa Karbon Indonesia untuk memperkuat strategi keberlanjutan di berbagai unit bisnis.

Pemberdayaan dan rehabilitasi hutan

Selain inovasi teknologi, Astra juga berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim melalui program Astra Sustainable Forest.

Program tersebut melibatkan petani lokal dalam pemulihan hutan dengan menanam tanaman hutan seperti Suren dan Rasamala, serta komoditas produktif seperti kopi dan alpukat.

Hingga 2024, Astra telah mengelola 2.491 hektare (ha) area hutan dan menanam lebih dari 1,28 juta pohon sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pengurangan emisi karbon.

Sebagai salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia dengan lebih dari 190.000 karyawan dan 302 entitas bisnis, Astra terus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui empat pilar — kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan — serta sembilan yayasan yang aktif di bidang sosial.

Semangat Astra dalam mewujudkan kontribusi positif untuk hari ini dan masa depan Indonesia sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo mengemukakan bahwa sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Uses/FOLU) merupakan tulang punggung upaya mitigasi iklim, keanekaragaman hayati dan pengembangan pasar karbon global.

Hal ini ia sampaikan ketika pembukaan resmi Paviliun Indonesia di hari pertama COP30 di Belem, Brasil, Senin (10/11/2025). Hashim mengatakan bahwa pengelolaan sektor FOLU harus menjadi perhatian utama dunia karena memiliki peran strategis dalam pencapaian target mitigasi perubahan iklim global.

“Kita memiliki kewajiban untuk mengelola sektor ini dengan lebih hati-hati, karena menjadi tulang punggung bagi keanekaragaman hayati, pasar karbon, dan pencapaian target mitigasi iklim,” ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Lebih lanjut, Hashim mendorong agar aspek FOLU tercermin dalam hasil perundingan Pasal 6.4 Perjanjian Paris, yang mengatur mekanisme kerja sama internasional dalam perdagangan karbon.

“Visi kami adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat global untuk pasar karbon berintegritas tinggi yang menghasilkan dampak iklim nyata dan terukur, sekaligus menciptakan lapangan kerja hijau, penghidupan berkelanjutan, dan komunitas yang tangguh,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Hashim juga menekankan bahwa Paviliun Indonesia menjadi perpanjangan penting dari diplomasi iklim nasional, sebagai wadah berbagi pengalaman, mendorong kemitraan, dan menampilkan inovasi lintas sektor.

Melalui pesan tersebut, Indonesia menegaskan komitmen untuk memimpin aksi iklim global melalui pendekatan berbasis hutan dan lahan berkelanjutan, serta memperkuat posisi sebagai negara tropis dengan kontribusi nyata dalam upaya pengendalian perubahan iklim dunia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menekankan bahwa sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam mewujudkan target pengurangan emisi nasional, khususnya melalui program FOLU Net Sink 2030 dan upaya konservasi berbasis masyarakat.

“Melalui Paviliun Indonesia, Kementerian Kehutanan ingin menunjukkan bahwa pengelolaan hutan Indonesia tidak hanya tentang menjaga tutupan hutan, tetapi juga tentang menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya,” kata Rohmat Marzuki.

Paviliun Indonesia mengusung tema Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon. Dari sektor kehutanan, terdapat delapan sesi tematik yang mencakup isu bakau, perdagangan karbon, energi terbarukan, penguatan peran masyarakat adat, hingga pemulihan gambut dan pasar karbon global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara resmi membuka Paviliun Indonesia pada konferensi iklim PBB COP30 di Belem, Brasil. Karbon berkualitas dengan volume 90 juta ton dengan potensi nilai US$7,7 miliar di paviliun tersebut.

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, yang hadir dan membuka secara resmi Paviliun Indonesia, menyampaikan bahwa paviliun tersebut akan menjadi pusat kegiatan diskusi, pertemuan bilateral, presentasi program, dan kolaborasi internasional dalam sebelas hari ke depan.

“Kami membuka seluas-luasnya kesempatan bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi,” ujar Hashim pada Senin (10/11/2025) waktu setempat, dikutip dari siaran pers.

Lebih lanjut, Hashim menyampaikan harapannya agar kehadiran Paviliun Indonesia dapat menjadi sarana memperkuat kontribusi Indonesia dalam aksi iklim global.

“Kami berharap Indonesia Pavilion dapat menjadi ruang representasi kontribusi Indonesia bagi dunia, serta memperkuat posisi kita dalam aksi iklim global,” terang Hashim.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq dalam sambutannya mengemukakan bahwa Paviliun Indonesia adalah wujud konkret komitmen nasional dalam menghubungkan ambisi global dengan aksi nyata di tingkat tapak.

“Kami tidak hanya hadir untuk bernegosiasi, tetapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi jembatan hijau dunia yang menghubungkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat global melalui pasar karbon berintegritas tinggi,” kata Hanif.

Mengusung tema Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon, Paviliun Indonesia menampilkan lebih dari 50 sesi strategis yang mencakup dialog tingkat menteri, CEO talks, serta forum Seller Meet Buyer yang mempertemukan penjual dan pembeli kredit karbon dari seluruh dunia.

Konsep Seller Meet Buyer ini untuk pertama kalinya dihadirkan dalam sejarah Paviliun Indonesia di COP. Melalui platform ini, Indonesia memfasilitasi transaksi langsung dan transparan dalam kerangka High Integrity Carbon Market Framework, dengan potensi nilai ekonomi mencapai US$7,7 miliar per tahun dan potensi 90 juta ton unit karbon berkualitas (Quality Carbon Units) yang siap diperdagangkan.

“Pasar karbon bukan sekadar transaksi ekonomi. Ini adalah cara kami menegakkan integritas dan membangun kepercayaan dunia terhadap sistem karbon Indonesia,” tambah Hanif.

Selama dua pekan pelaksanaan COP30, Paviliun Indonesia menjadi etalase diplomasi hijau Indonesia yang menampilkan inisiatif lintas sektor dari kehutanan, energi, industri, hingga pengelolaan limbah. Paviliun juga menampilkan kerja sama bilateral dengan mitra strategis seperti Inggris dan The Royal Foundation untuk memperkuat pendanaan hijau dan transfer teknologi rendah emisi.

“Diplomasi lingkungan tidak lagi berhenti di meja negosiasi. Ini saatnya implementasi nyata. Indonesia siap berjalan di garis depan bersama mitra dunia menuju masa depan yang berkeadilan dan rendah emisi,” tambah Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA – Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) secara resmi dibuka Senin (10/11/2025) di Belém, Brasil, dengan pesan penuh tekad untuk mempercepat aksi iklim global. Pada momen 10 tahun Perjanjian Paris ini, diharapkan Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi aktif mendorong diplomasi karbon dan menarik investasi hijau.

COP30 dibuka dengan pesan kuat dari PBB agar negara-negara fokus pada kerja sama, bukan perdebatan. KTT iklim tahunan ini berlangsung di tengah ancaman retaknya konsensus global dalam upaya pembatasan pemanasan suhu bumi.

Sebagai tuan rumah, Brasil sukses memfasilitasi kesepakatan agenda untuk pertemuan dalam dua pekan ke depan. Kesepakatan ini berhasil mengalihkan upaya dari blok negara berkembang untuk memaksa pembahasan isu-isu sensitif seperti pendanaan iklim dan pajak karbon ke dalam proses negosiasi inti.

Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB, Simon Stiell, menyerukan persatuan dalam perubahan iklim.

"Tugas Anda di arena COP30 ini bukan untuk saling berperang – tugas Anda adalah untuk memerangi krisis iklim ini, bersama-sama," ujarnya, dikutip dari Reuters.

Stiell mengakui bahwa tiga dekade perundingan iklim PBB telah berhasil menekan proyeksi pemanasan global, berkat kesepakatan dan respon pasar. Namun, di balik semua itu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Analisis terbaru PBB memperkirakan bahwa komitmen iklim nasional (NDC) terbaru, termasuk dari China dan Uni Eropa, akan mengurangi emisi gas rumah kaca global sebesar 12% pada 2035 dibandingkan level 2019. Angka ini meningkat dari estimasi 10% bulan lalu.

Meski menjadi kemajuan signifikan, angka ini masih jauh dari target penurunan emisi 60% yang diperlukan pada 2035 untuk membatasi pemanasan global pada ambang batas 1.5°C.

Diplomasi “Karbon” Indonesia

Di sisi lain, Indonesia sebagai bagian penting KTT PBB bidang iklim ini membawa agenda nasional tersendiri. Salah satunya memperjuangkan target pengurangan emisi Indonesia dan menarik investor terkait perdagangan karbon dalam negeri.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta delegasi Indonesia untuk memperjuangkan target pengurangan emisi Indonesia dan mampu menarik banyak investor terkait perdagangan karbon dalam negeri selama berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa ke-30 (COP30).

"Kita memiliki 130-an negosiator yang akan berjuang di 13 agenda besar, di ruang-ruang adu diplomasi untuk merumuskan aksi iklim," kata Hanif mengutip Antara.

Pemerintah telah menargetkan transaksi senilai Rp16 triliun dari perdagangan karbon dengan mutu tinggi di semua sektor selama berlangsungnya COP30. Perdagangan karbon ini diprioritaskan pada sektor alam maupun sektor energi dan industri.

"Terutama di sektor alam, yaitu sektor forestry dan ocean. Kemudian di sektor tech-based dari sektor energi dan industri. Jadi dua sektor itu kita harapkan berkontribusi sampai di angka 90 juta ton CO2 dengan nilai transaksi kami perkirakan sampai Rp16 triliun," kata Hanif.

Sebagai agenda utama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin global dalam pengembangan pasar karbon berintegritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, dengan kolaborasi dengan seluruh pihak dilakukan untuk memastikan pasar karbon Indonesia dibangun atas dasar kepercayaan.

"Kolaborasi ini mencerminkan tekad kami untuk memastikan bahwa pasar karbon Indonesia, dibangun atas dasar kepercayaan, integritas, dan kedaulatan nasional," ujar Menhut Raja.

Untuk itu, pemerintah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Dewan Integritas Pasar Karbon Sukarela (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market/ICVCM) dapat memastikan pasar karbon sukarela berintegritas tinggi di Indonesia.

Dalam acara itu Kemenhut dan ICVCM melakukan penandatanganan MoU untuk memperkuat kerja sama dalam mengembangkan ekosistem pasar karbon sukarela berintegritas tinggi dan memastikan pengembangan pasar karbon sejalan dengan standar global tertinggi.

Paviliun Indonesia

Selain menyiapkan negosiator dan sejumlah kesepakatan penting. Indonesia juga menghadirkan etalase Paviliun Indonesia sebagai simbol kepemimpinan Indonesia dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi serta memperkuat diplomasi hijau global menuju ekonomi rendah emisi.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo berharap Paviliun Indonesia menjadi tempat bertukar pengalaman mewujudkan tujuan mulia yang telah ditetapkan dunia, di Perjanjian Paris.

Lebih lanjut Hashim menyampaikan harapannya agar penyelenggaraan Paviliun Indonesia dapat menjadi sarana memperkuat kontribusi bangsa dalam aksi iklim global. "Kami berharap Paviliun Indonesia dapat menjadi ruang representasi kontribusi Indonesia bagi dunia, serta memperkuat posisi kita dalam aksi iklim global," ujar Hashim.

Sementara itu, salah satu tamu utama COP30, Amerika Serikat absen dalam KTT ini. Ketidakhadiran AS bisa dibilang sebagai tindak lanjut pernyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan perubahan iklim sebagai hoaks.

Presiden COP30, Andre Correa do Lago, menyikapi absennya AS dengan diplomatis. "Saya pikir ketidakhadiran AS telah membuka ruang bagi dunia untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh negara-negara berkembang," ujar Andre.