Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional di tengah lonjakan harga minyak global akibat perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang berdampak luas terhadap pasokan dan kehidupan masyarakat.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan kebijakan tersebut melalui Executive Order No. 110 dengan alasan adanya ancaman serius terhadap stabilitas pasokan energi domestik. Keputusan ini diambil meskipun sebelumnya pemerintah menyebut kondisi yang terjadi hanya sebagai gangguan harga, bukan krisis minyak.

Mengutip media nasional Filipina ABS-CBN, Marcos menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah telah menimbulkan bahaya terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara mereka.

“Sekretaris Energi telah menetapkan bahwa kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap pasokan energi yang sangat rendah dan memerlukan langkah-langkah mendesak untuk memastikan stabilitas dan kecukupan pasokan energi negara,” dikutip pada Senin (30/3/2026).

ABS-CBN melaporkan bahwa status darurat energi ini akan berlaku selama satu tahun dan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk mengambil langkah cepat, termasuk mempercepat pengadaan energi dan mengendalikan distribusi.

Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa deklarasi darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi, guna mengatasi risiko gangguan pasokan energi global dan dampaknya terhadap ekonomi domestik.

Filipina juga memberikan kewenangan kepada Departemen Energi untuk mengambil langkah mitigasi, termasuk pengelolaan konsumsi energi, penyesuaian beban listrik, serta penerapan kebijakan penghematan energi. Selain itu, perusahaan energi milik negara diperbolehkan melakukan pembayaran di muka di atas 15% kontrak guna mempercepat pengadaan pasokan energi.

Di sektor transportasi, pemerintah menginstruksikan perluasan program transportasi gratis, penambahan jam operasional kereta, serta penyediaan jalur prioritas guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak.

Pemerintah juga meluncurkan program UPLIFT untuk memastikan stabilitas pasokan energi, kelangsungan layanan publik, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.

Langkah ini diambil setelah Iran menutup sebagian Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. BBC mencatat bahwa penutupan tersebut terjadi sebagai respons terhadap serangan udara oleh AS dan Israel, yang kemudian memicu lonjakan harga energi global.

Menteri Pertahanan Filipina Gilbert Teodoro, menegaskan pentingnya membuka kembali jalur tersebut. “Sangat penting bagi kami bahwa Selat Hormuz segera dibuka dan dijaga keamanannya, tidak hanya bagi pelaut, tetapi juga bagi konsumen Filipina, terutama masyarakat miskin yang harus membayar harga listrik dan bahan bakar yang sangat tinggi.”

Dampak langsung dari krisis energi ini mulai dirasakan masyarakat luas. BBC melaporkan bahwa ratusan pekerja transportasi di Manila melakukan aksi mogok akibat lonjakan harga bahan bakar yang tajam. Harga diesel dan bensin bahkan telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak perang Iran pecah pada 28 Februari.

Seorang sopir berusia 62 tahun mengatakan kepada BBC bahwa kondisi semakin sulit. “Saya tidak punya makanan untuk menghidupi lima anak saya dan tidak menerima bantuan tunai dari pemerintah,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan sopir lainnya. “Rasanya seperti kami dicekik. Ini sangat sulit. Kami tidak tahu dari mana mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga,” kata Ronnie Rillosa, seorang sopir jeepney berusia 58 tahun kepada BBC.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan tidak meratanya bantuan pemerintah. Seorang pengemudi mengatakan “Saya sudah antre lebih dari lima jam untuk bantuan tunai, tetapi nama saya tidak ada. Tidak ada bantuan, tidak ada penghasilan, tidak ada makanan untuk keluarga.”

Meski pemerintah telah memberikan subsidi, serta menerapkan kebijakan kerja empat hari untuk menghemat energi, tekanan ekonomi tetap dirasakan luas.

Deklarasi darurat energi Filipina ini memperlihatkan bahwa dampak konflik global tidak hanya terbatas pada geopolitik, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan yang menghadapi lonjakan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi. (Arief Budi Mulia)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara di Asia meluncurkan sejumlah kebijakan darurat di tengah krisis energi akibat perang antara Amerika Serikat (AS)–Israel dan Iran. Ada yang menetapkan kondisi darurat energi hingga memberlakukan ganjil-genap maupun keringanan pajak bahan bakar minyak (BBM).

Krisis ini tidak lepas dari jalur logistik minyak yang terganggu di Selat Hormuz. Iran membatasi sejumlah negara yang dinilai terlibat dalam perang ini utamanya AS, Israel dan sekutunya. Akibatnya, belum lama ini beberapa negara di Asia pun meluncurkan respons darurat.

Contoh teranyar yakni Filipina. Negara sejawat Indonesia di Asia Tenggara itu menetapkan kondisi darurat nasional (national emergency). Keputusan ini diambil oleh Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. untuk merespons disrupsi pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta sektor energi negara tersebut.

Keputusan itu berdasarkan Executive Order (EO) 110 yang ditandatangani, Selasa (24/3/2026). Eskalasi ketegangan di Timur Tengah dinyatakan sebagai faktor kunci yang mengancam produksi dan distribusi minyak. Akibatnya, Filipina sebagai net importir produk minyak terdampak.

Dalam instruksi presiden itu, Bongbong Marcos menekankan perlunya mendeklarasikan darurat energi nasional agar instansi pemerintahan melalui Departemen Energi dan lainnya menerapkan langkah-langkah mitigasi yang terkoordinasi.

"Sebagai net importir produk minyak bumi, Filipina tetap sangat bergantung terhadap sumber daya pasokan minyak dari luar dan karena itulah rentan terhadap disrupsi atas produksi dan transportasi minyak global, sehingga bisa memengaruhi ketersediaan dan pengiriman minyak tepat waktu yang diperlukan guna mempertahankan kebutuhan energi domestik," bunyi instruksi presiden itu, dilansir dari Philippine News Agency, Rabu (25/3/2026).

Langkah 'darurat' juga diambil oleh Korea Selatan. Dilansir dari Yonhap News Agency, Rabu (25/3/2026), Perdana Menteri Kim Min-seok mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua tim darurat ekonomi untuk menangani krisis di Timur Tengah.

Kim menjelaskan, pemerintah bakal membentuk situation room di Istana Kepresidenan Korea Selatan, atau Cheong Wa Dae. Sementara itu, dia akan memimpin langsung tim khusus terkait dengan penanganan dampak ekonomi dari perang yang diawali oleh serangan AS-Israel ke Iran itu.

"Ini adalah waktunya untuk meningkatkan sistem respons pemerintah berupa pencegahan dasar guna bersiap menghadapi situasi berkepanjangan, termasuk skenario terburuk," ujar Kim dilansir Yonhap News Agency, Rabu (25/3/2026).

Ganjil Genap hingga Potong Pajak BBM

Sejumlah negara lain di Asia yang merupakan importir minyak pun menerapkan berbagai macam cara untuk menghadapi situasi genting. Dilansir Myanmar International Television, Pelaksana Tugas Presiden Myanmar, yakni Kepala Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengumumkan pemerintahannya akan menerapkan kebijakan untuk mengurangi konsumsi BBM.

Pada rapat yang diselenggarakan Selasa (24/3/2026), Jenderal Min mengumumkan telah menerapkan sistem plat ganjil-genap untuk penggunaan kendaraan maupun pengisian bahan bakar. Sistem pengisian BBM di negara tersebut juga diwajibkan menggunakan kode QR.

Di sisi lain, pengurangan konsumsi BBM juga ditempuh melalui pemberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi instansi pemerintahan setiap Rabu.

Sementara itu, Kementerian Keuangan Vietnam sedang mengusulkan untuk memotong pajak perlindungan lingkungan BBM (kecuali ethanol) dari 2.000 Vietnam Dong ke 1.000 Vietnam Dong per liter. Sementara itu, pajak untuk BBM diesel juga dipangkas dari 1.000 Vietnam Dong ke 500 Vietnam Dong per liter.

Pengurangan pajak lingkungan juga menyasar bahan bakar pesawat yakni dari 1.500 Vietnam Dong ke 1.000 Vietnam Dong.

Dilansir dari situs pemberitaan pemerintah Vietnam, keringanan pajak itu akan efektif berlaku sampai dengan 30 Juni 2026 apabila disetujui oleh parlemen. Untuk diketahui, saat ini pajak lingkungan di negara tersebut mulai dari 6,7% dari harga BBM.

Adapun di Indonesia, pemerintah tengah menggodok kebijakan WFH sehari dalam sepekan guna menghemat BBM. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa kebijakan itu sudah dibahas dalam rapat koordinasi virtual lintas kementerian dan lembaga, Selasa (24/3/2026), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rapat tersebut membahas terkait rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi. Hal ini seiring dengan gejolak geopolitik perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel yang membuat harga minyak dunia melonjak.

"Kami sudah sepakat kemarin, rapat, itu dihadiri sejumlah menteri, Menko Ekonomi, Menko PMK. Ada sejumlah skenario, termasuk juga WFH satu hari per Minggu. Harinya pun disepakati," kata Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).

Eskalasi Perang AS-Israel vs Iran

Sebagaimana diketahui, harga minyak dunia melonjak usai jalur logistik Selat Hormuz menjadi target pembatasan oleh Iran usai serangan AS-Israel Februari 2026 lalu. Simultan dengan saling tembak misil antarnegara, Iran pun membatasi secara ketat salah satu jalur perdagangan dunia itu khususnya bagi AS, Israel dan sekutu-sekutunya.

Belum lama ini, Iran bahkan mengatakan bakal menutup total Selat Hormuz apabila AS nekat menyerang pembangkit listrik. Pihaknya juga mengatakan akan melancarkan serangan balasan terhadap infrastruktur energi dan air regional.

"Jika ancaman dari Amerika Serikat mengenai pembangkit listrik Iran dilakukan. Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya dan tidak akan dibuka kembali sampai pembangkit listrik kami yang hancur dibangun kembali," kata komando operasional militer Khatam Al-Anbiya dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh televisi pemerintah, dikutip pada Senin (23/3).

Di sisi lain, organisasi pakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO pun membentuk koalisi internasional yang melibatkan 22 negara untuk memastikan kembali terbukanya jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Dilansir dari Fox News, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengungkapkan bahwa aliansi tersebut tengah mengoordinasikan upaya multilateral guna menjamin kebebasan navigasi di kawasan tersebut.

Rutte menjelaskan bahwa mayoritas anggota koalisi merupakan negara NATO. Namun, inisiatif ini juga melibatkan sejumlah mitra strategis seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.

Keterlibatan negara-negara tersebut mencerminkan besarnya kepentingan global terhadap kelancaran distribusi energi melalui Selat Hormuz, terutama bagi negara-negara pengimpor minyak utama di Asia.

Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Samudra Hindia. Sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati rute ini sehingga setiap gangguan langsung memicu volatilitas harga energi di pasar global.

hari ini BBM di negara kita tercinta, baik bensin, solar, maupun LPG, terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sekalipun stok energi di hampir seluruh dunia terdampak perang AS-Iran, Indonesia masih berada dalam kondisi yang aman.

“Sekalipun dalam kondisi yang memang hampir semua dunia kena, tetapi kita bersyukur kepada Allah, hari ini BBM di negara kita tercinta, baik bensin, solar, maupun LPG, terpenuhi dengan baik,” ujar Bahlil ketika melakukan sidak di Jawa Tengah, dipantau secara daring dari Kementerian ESDM Jakarta, Kamis.

Bahlil menjelaskan bahwa cadangan minyak Indonesia masih memenuhi standar minimal nasional yang berkisar di angka 21–28 hari. Ia menekankan, cadangan tersebut bukan berarti bahan bakar Indonesia akan habis dalam waktu 28 hari.

Cadangan itu akan terus terisi kembali setelah minyaknya terdistribusi, sebab pemerintah mengoptimalkan fasilitas pengolahan minyak berupa kilang-kilang yang ada di Indonesia.

Bahlil juga menyampaikan pasokan minyak mentah yang nantinya akan diolah dalam kilang-kilang tersebut telah dipastikan dalam kondisi yang aman, sebab pemerintah sudah mencari alternatif impornya.

“Kita tahu bahwa 20 persen dari crude (minyak mentah) kita itu diambil dari Selat Hormuz. Sekarang, kami sudah ganti ke tempat lain dan pasokannya insyaallah sudah mulai membaik,” ujar Bahlil.

Pemerintah Filipina pada Selasa (24/3) menjadi negara pertama yang resmi mengumumkan keadaan darurat nasional akibat gangguan rantai pasok energi global menyusul konflik di kawasan Timur Tengah.

Menurut laporan GMA News, Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menandatangani perintah eksekutif yang secara formal memberlakukan keadaan darurat dan mengaktifkan respons nasional untuk memulihkan kestabilan pasokan energi dan mencegah dampak ekonomi dari kenaikan harga bahan bakar.

Adapun Filipina mendatangkan hampir 26 persen dari kebutuhan energi nasionalnya dari kawasan Timteng, dengan total anggaran yang dihabiskan untuk energi Timteng pada 2024 mencapai 16 miliar dolar AS.

Ketegangan di kawasan Teluk Persia meningkat sejak Israel dan AS melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang sejauh ini dilaporkan telah menewaskan sekitar 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Iran kemudian membalas agresi militer itu dengan meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat.

Teheran juga mengambil kendali Selat Hormuz, jalur pelayaran yang amat penting bagi pasokan minyak sedunia, dengan sebagian besar suplai energi untuk negara-negara Asia pasti melewati kawasan tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Filipina menyiapkan 20 miliar peso setara US$333 juta atau Rp5,62 triliun (asumsi kurs Rp16.900 per dolar) untuk memperkuat pasokan bahan bakar nasional usai pengumuman status darurat energi.

Mengutip Reuters, Kementerian Energi Filipina menyampaikan dana tersebut disiapkan sebagai upaya antisipasi di tengah naiknya harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.

"Langkah ini menunjukkan tekad kuat pemerintah untuk melindungi rakyat Filipina dari guncangan pasokan eksternal, serta memastikan ketersediaan bahan bakar yang berkelanjutan memadai dan andal di seluruh negeri," tulis pernyataan resmi Kementerian Energi Filipina

Presiden Ferdinand Marcos Jr sebelumnya menetapkan status darurat energi nasional pada Selasa (24/3) menyusul meningkatnya risiko konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai mengancam pasokan energi negaranya.

Dalam pernyataannya, Marcos menyebut situasi tersebut sebagai "bahaya yang segera terjadi" terhadap keamanan energi Filipina, seiring ketidakpastian pasar global dan potensi lonjakan harga minyak dunia.

Pemerintah pun membentuk komite khusus untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok, mulai dari bahan bakar, pangan, obat-obatan, hingga produk pertanian.

Melalui perintah eksekutif yang dibagikan kepada media, Marcos menegaskan bahwa konflik di Timur Tengah telah memicu gangguan rantai pasok global serta volatilitas tinggi pada harga energi internasional.

"Deklarasi darurat energi nasional ini memungkinkan pemerintah mengambil langkah responsif dan terkoordinasi sesuai hukum yang berlaku, guna menghadapi risiko gangguan pasokan energi global dan dampaknya terhadap ekonomi domestik," ujar Marcos, mengutip CNA.

Status darurat ini akan berlaku selama satu tahun. Dalam periode tersebut, pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pengadaan bahan bakar dan produk minyak bumi guna menjamin pasokan tetap mencukupi dan tepat waktu.

Bahkan, pemerintah juga dapat melakukan pembayaran sebagian kontrak di muka jika diperlukan.

Sementara itu, Menteri Energi Filipina Sharon Garin mengungkapkan bahwa cadangan bahan bakar negara itu saat ini hanya cukup untuk sekitar 45 hari, berdasarkan tingkat konsumsi saat ini.

Pemerintah Filipina kini tengah berupaya mengamankan tambahan pasokan dengan menargetkan pembelian sekitar 1 juta barel minyak dari berbagai negara, baik di dalam maupun luar kawasan Asia Tenggara, sebagai bagian dari upaya memperkuat cadangan energi nasional.

Sejumlah negara di Asia telah menetapkan status darurat energi akibat lonjakan harga minyak dan gangguan pasokan global. Namun. Indonesia hingga kini masih menyatakan kondisi energi dan fiskal relatif aman.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai optimisme pemerintah, termasuk yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait ketahanan APBN, merupakan hal yang wajar. Namun, kondisi di lapangan tetap perlu menjadi perhatian utama, terutama di tengah gejolak global yang mendorong kenaikan harga energi.

“Defisit anggaran berpotensi melebar jika harga minyak mentah global terus meningkat. Bahkan tanpa kenaikan pun, defisit APBN bisa mencapai 3,4%, apalagi jika tekanan harga energi berlanjut,” ujarnya saat dihubungi Katadata, Kamis (26/3).

Menurut Huda, tekanan terhadap APBN tidak hanya berasal dari sisi energi, tetapi juga dari belanja pemerintah yang besar untuk program prioritas. Dalam situasi ini, pemerintah dinilai perlu melakukan penyesuaian anggaran agar tidak memperburuk kondisi fiskal.

Ia menyoroti perlunya efisiensi, termasuk mengevaluasi program-program yang dinilai kurang berdampak luas terhadap perekonomian. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi potensi pembengkakan subsidi energi, khususnya BBM.

“Penghematan anggaran perlu dilakukan untuk menambal subsidi BBM yang berpotensi membengkak,” katanya.

Huda juga mengingatkan bahwa dampak kenaikan harga energi global terhadap ekonomi domestik biasanya tidak langsung terasa, namun akan muncul dalam beberapa bulan ke depan. Salah satu risiko utama adalah meningkatnya inflasi akibat kenaikan harga barang impor.

Jika pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi, menurut dia, tekanan inflasi akan semakin tinggi. Selain itu, kenaikan harga energi global juga akan mendorong imported inflation, terutama pada komoditas yang bergantung pada bahan baku impor seperti pupuk dan obat-obatan.

“Biasanya dampaknya akan mulai terlihat dalam 2–3 bulan setelah kenaikan harga minyak global,” jelasnya.

Perlu Status Darurat Energi?

Terkait langkah sejumlah negara Asia yang telah menetapkan status darurat energi, Huda menilai Indonesia juga perlu mempertimbangkan langkah serupa. Namun, ia menekankan bahwa penetapan status tersebut harus diikuti dengan kebijakan konkret yang jelas.

“Sangat perlu, tapi pertanyaannya kan apa yang selanjutnya dilakukan? Apakah cukup dengan WFH saja? Kan itu yang belum kejawab,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tanpa kebijakan lanjutan yang terukur, penetapan status darurat energi berisiko menjadi simbolik semata tanpa upaya terhadap pengendalian krisis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Indonesia masih aman dan belum berada di posisi tersebut.

“Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, suplainya enggak ada.Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau bilang darurat, enggak. Tapi kita musti siap-siap terus ke depan,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).

Purbaya menyatakan, pemerintah akan bersiap-siap untuk menghadapi skenario terburuk kedepannya. Namun, ia memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih sanggup menahan dampak perang hingga saat ini. Ia pun memastikan tak akan mengubah postur APBN.

“Tapi pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN ya. Tergantung keputusan pimpinan nantinya,” kata dia.

Selain itu, Purbaya menegaskan segalanya telah diperhitungkan, sehingga kekhawatiran berlebihan tak mendasar.

“Kan dihitung semua, dan satu lagi yang mereka lupa. Belanja pemerintah itu cuman sekitar 10% dari PDB kita. Yang 90% pasti bukan belanja pemerintah berarti swasta kan kira-kira,” kata Purbaya.

Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. sebelumnya mengumumkan keadaan darurat nasional di negaranya akibat gangguan pasokan imbas perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Ia mengeluarkan perintah eksekutif, tang antara lain menginstruksikan penerapan paket terpadu untuk sektor industri, pangan, dan transportasi guna melindungi kepentingan nasional.

Paket ini dibentuk untuk memastikan ketersediaan pasokan energi dalam negeri, kelancaran penyediaan layanan esensial, kelangsungan aktivitas ekonomi, serta perlindungan sektor-sektor rentan.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -– Konflik di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Karena itu, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mendorong diluncurkannya Gerakan Nasional Hemat Energi. Hal ini sebagai langkah strategis dan kolektif untuk menghadapi tekanan krisis energi global.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, mengatakan dinamika geopolitik global akibat perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran telah mendorong terjadinya lonjakan harga energi dunia. Menurut dia, kondisi ini berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan beban subsidi energi, serta memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sudah saatnya Indonesia memiliki Gerakan Nasional Hemat Energi terstruktur, terukur, dan masif. Ini bukan lagi sekadar imbauan, tetapi harus menjadi strategi nasional dalam menjaga ketahanan ekonomi dan energi kita,” kata Anggawira dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/03/2026).

Anggawira menjelaskan sampai hari ini, sejumlah negara telah melakukan berbagai aksi penghematan energi sebagai langkah antisipasi. Di antaranya dilakukan oleh Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. yang telah resmi mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional guna mengantisipasi gangguan pasokan bahan bakar global pada Selasa (24/3/2026).

Pada hari yang sama, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung juga meluncurkan 12 pedoman penghematan energi bagi warga untuk mengantisipasi krisis energi buntut perang Amerika Serikat-Israel vs Iran.

HIPMI menilai, kata Anggawira, selama ini kebijakan energi di dalam negeri, masih terlalu bertumpu pada sisi suplai, sementara pengelolaan konsumsi energi belum menjadi fokus utama. Padahal, dalam kondisi krisis, demand side management atau pengendalian konsumsi energi merupakan langkah paling cepat dan efektif untuk meredam tekanan.

“Jadi ini perlu diorkestrasi,” ujarnya.

HIPMI menilai Gerakan Nasional Hemat Energi harus dikemas sebagai program lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen bangsa, dengan pendekatan konkret dan terukur. Pendekatan yang diperlukan di antaranya adalah kampanye publik secara masif untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi energi,?pengaturan konsumsi energi di sektor industri, gedung perkantoran, dan transportasi. Selanjutnya, optimalisasi penggunaan energi di sektor produktif secara efisien, penerapan standar efisiensi energi secara bertahap dan konsisten,dan pemantauan konsumsi energi berbasis teknologi digital

“Kita harus mengubah paradigma dari konsumtif menjadi efisien. Setiap penghematan energi memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional,” kata Anggawira menegaskan.

HIPMI menegaskan bahwa dunia usaha siap menjadi motor penggerak dalam implementasi Gerakan Nasional Hemat Energi . "Efisiensi energi bukan hanya soal penghematan biaya, tetapi juga bagian dari strategi meningkatkan daya saing industri nasional di tengah tekanan global,” kata Anggawira.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Indonesia belum dalam kondisi darurat energi, meski sejumlah negara sudah mengantisipasi krisis energi.

Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat menghadapi tekanan global.

Ia bilang, kondisi fiskal saat ini masih mampu menahan kenaikan harga energi imbas memanasnya konflik di Timur Tengah.

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ditemui usai melaksanakan Shalat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

"APBN kita kan masih tahan. Saya enggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyak tinggi sekali," ujar Purbaya di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Dia menyatakan, dengan asumsi harga energi saat ini, kondisi APBN tetap aman hingga akhir tahun.

Meski demikian, keputusan akhir tetap akan bergantung pada arahan pimpinan ke depan.

"Tapi pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN ya. Tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman," kata dia.

Lebih lanjut, Purbaya menuturkan, kondisi darurat energi tidak diukur dari tekanan terhadap APBN, melainkan dari terganggunya pasokan energi.

Selama suplai energi masih tersedia, situasi Indonesia dinilai belum masuk kategori darurat energi, meskipun kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan.

"Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau bilang darurat, enggak. Tapi kita mesti siap-siap terus ke depan," ucapnya.

Sebelumnya, Filipina menjadi salah satu negara yang mengumumkan keadaan darurat energi nasional.

AFP/JAM STA ROSA Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr saat berkampanye untuk mendukung calon senator dari partainya di Mandaluyong, Metro Manila, 9 Mei 2025.

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr mengatakan, langkah ini diambil menyusul meningkatnya risiko terhadap pasokan bahan bakar domestik dan stabilitas energi akibat perang yang berkecamuk di Timur Tengah.

Deklarasi ini diterbitkan hanya berselang beberapa jam setelah Kementerian Energi Filipina menyatakan rencana untuk menggenjot produksi pembangkit listrik tenaga batu bara demi menekan lonjakan tarif listrik.

"Keadaan darurat energi nasional dengan ini diumumkan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, serta bahaya yang ditimbulkannya terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara," demikian bunyi perintah eksekutif yang dirilis Selasa malam, dikutip dari AFP, Selasa (24/3/2026).

Perintah tersebut memberi wewenang kepada Departemen Energi Filipina untuk melakukan pembayaran di muka sebesar 15 persen untuk mengamankan kontrak bahan bakar sambil mengambil tindakan langsung terhadap penimbunan atau pengambilan keuntungan yang tidak wajar.

Presiden juga memberikan wewenang kepada departemen transportasi untuk mengarahkan subsidi bahan bakar transportasi umum dan mengurangi atau menangguhkan biaya tol dan biaya penerbangan, sambil mempercepat bantuan kepada individu dalam "situasi krisis".

Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. mengumumkan keadaan darurat nasional di negaranya akibat gangguan pasokan imbas perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Indonesia masih aman dan belum berada di posisi tersebut.

“Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, suplainya enggak ada.Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau bilang darurat, enggak. Tapi kita musti siap-siap terus ke depan,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).

Purbaya menyatakan, pemerintah akan bersiap-siap untuk menghadapi skenario terburuk kedepannya. Namun, ia memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih sanggup menahan dampak perang hingga saat ini. Ia pun memastikan tak akan mengubah postur APBN.

“Tapi pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN ya. Tergantung keputusan pimpinan nantinya,” kata dia.

Selain itu, Purbaya menegaskan segalanya telah diperhitungkan, sehingga kekhawatiran berlebihan tak mendasar.

“Kan dihitung semua, dan satu lagi yang mereka lupa. Belanja pemerintah itu cuman sekitar 10% dari PDB kita. Yang 90% pasti bukan belanja pemerintah berarti swasta kan kira-kira,” kata Purbaya

Marcos sebelumunya mengeluarkan perintah eksekutif (Executive Order/EO) 110 untuk mengatasi kondisi darurat energi nasional. Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Filipina menyebut peningkatan ketegangan di Timur Tengah sebagai faktor utama yang mengancam produksi dan transportasi minyak global. Kondisi ini bisa berdampak pada Filipina yang mengimpor bersih produk minyak bumi.

Dalam perintah tersebut tertulis bahwa gangguan pada rute pasokan kritis, termasuk Selat Hormuz dapat membatasi pasokan bahan bakar global dan memicu volatilitas harga. Hal ini menimbulkan risiko terhadap keamanan energi negara.

Selanjutnya, Kementerian Energi (DOE) Filipina dan lembaga terkait lainnya akan menerapkan langkah-langkah terkoordinasi untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan memadai sekaligus memitigasi dampaknya terhadap perekonomian.

“Filipina tetap sangat bergantung pada sumber pasokan bahan bakar eksternal dan rentan terhadap gangguan dalam produksi dan transportasi minyak global,” bunyi perintah tersebut, dikutip dari media resmi Filipina, Philippines News Agency, Rabu (25/3).

Ketergantungan ini dapat memengaruhi ketersediaan dan pengiriman tepat waktu produk minyak bumi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

“Menteri Energi telah menetapkan kondisi ini bisa menimbulkan bahaya yang mendesak berupa pasokan energi rendah. Langkah-langkah mendesak diperlukan untuk memastikan stabilitas dan kecukupan pasokan energi negara,” ujarnya.

Perintah eksekutif ini juga menginstruksikan penerapan paket terpadu untuk sektor industri, pangan, dan transportasi guna melindungi kepentingan nasional. Paket ini dibentuk untuk memastikan ketersediaan pasokan energi dalam negeri, kelancaran penyediaan layanan esensial, kelangsungan aktivitas ekonomi, serta perlindungan sektor-sektor rentan.

Darurat energi itu bukan di APBN. Maksudnya kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menilai Indonesia masih aman dari kondisi darurat energi di tengah eskalasi konflik antara AS-Israel dengan Iran.

Hingga saat ini, dirinya pun belum akan mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun kebijakan subsidi energi.

“APBN kita masih tahan. Saya enggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada, sampai titik yang mungkin nanti harga minyaknya tinggi sekali,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu.

Sebagaimana diketahui, Filipina telah lebih dulu menetapkan status darurat energi nasional pada 24 Maret 2026 akibat krisis pasokan bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Merespons hal itu, Menkeu memastikan hingga saat ini kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menyerap tekanan kenaikan harga BBM.

Dengan asumsi harga minyak yang relatif terkendali, Purbaya menilai belum diperlukan langkah penyesuaian kebijakan dalam waktu dekat.

Berkaca pada kasus Filipina, konsep darurat energi tidak semata-mata ditentukan oleh lonjakan harga, melainkan lebih pada terganggunya pasokan energi. Untuk konteks Indonesia, ia memastikan pasokan energi masih tersedia.

“Darurat energi itu bukan di APBN. Maksudnya kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, tapi kalau suplainya nggak ada. Sekarang ini masih ada suplai, jadi belum bisa dibilang darurat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menyebut pemerintah akan terus memantau perkembangan global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah terhadap rantai pasok energi. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan tanpa harus mengambil langkah yang terlalu dini.

“Maksudnya darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, suplainya enggak ada. Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau bilang darurat enggak. Tapi kita harus siap-siap terus ke depan,” kata Purbaya.

Lebih lanjut, terkait kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Purbaya memastikan belum ada rencana perubahan. Pihaknya memilih menjaga stabilitas kebijakan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.

“Setahu saya enggak ada (perubahan kebijakan). Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini,” jelasnya.

Dari sisi asumsi makro, ia mengungkapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) saat ini berada di kisaran 74 dolar AS per barel, sedikit di atas asumsi awal APBN yang berada di sekitar 70 dolar AS per barel.

Meski terjadi kenaikan, selisih tersebut dinilai masih dalam batas yang dapat dikelola.

“Iya (74 dolar AS per barel) sampai sekarang. Jadi kan melewati (asumsi APBN) 4 dolar kira-kira, kan? Itu yang dihitung. Nanti kalau naiknya ini (tinggi) baru kita hitung lagi berapa,” tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Yang juga perlu diperhatikan adalah pengelolaan konsumsi energi yang lebih bijak dan efisien

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menyampaikan kondisi pasokan energi Indonesia aman, baik untuk bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG, ketika Filipina mulai darurat pasokan energi.

“Untuk kondisi Indonesia, pasokan energi nasional saat ini dalam kondisi aman dan terkendali, baik untuk BBM maupun LPG,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Anggia menyampaikan pemerintah terus memantau secara cermat dinamika global, termasuk perkembangan di kawasan Timur Tengah.

Kementerian ESDM bersama seluruh pemangku kepentingan, telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan keandalan pasokan energi tetap terjaga.

“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran melakukan pengelolaan energi secara optimal dan adaptif terhadap dinamika global,” kata Anggia.

Salah satu langkah antisipatif itu adalah penguatan monitoring pasokan dan distribusi energi secara nasional, demikian juga dengan diversifikasi sumber pasokan energi.

“Yang juga perlu diperhatikan adalah pengelolaan konsumsi energi yang lebih bijak dan efisien,” ucap Anggia.

Ia menyampaikan seluruh langkah ini bersifat antisipatif dan preventif, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

“Aktivitas ekonomi dan kebutuhan energi masyarakat tetap menjadi prioritas utama untuk dijaga,” ujar Anggia.

Pemerintah Filipina pada Selasa (24/3) menjadi negara pertama yang resmi mengumumkan keadaan darurat nasional akibat gangguan rantai pasok energi global menyusul konflik di kawasan Timur Tengah.

Menurut laporan GMA News, Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menandatangani perintah eksekutif yang secara formal memberlakukan keadaan darurat dan mengaktifkan respons nasional untuk memulihkan kestabilan pasokan energi dan mencegah dampak ekonomi dari kenaikan harga bahan bakar.

Adapun Filipina mendatangkan hampir 26 persen dari kebutuhan energi nasionalnya dari kawasan Timteng, dengan total anggaran yang dihabiskan untuk energi Timteng pada 2024 mencapai 16 miliar dolar AS.

Ketegangan di kawasan Teluk Persia meningkat sejak Israel dan AS melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang sejauh ini dilaporkan telah menewaskan sekitar 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Iran kemudian membalas agresi militer itu dengan meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat.

Teheran juga mengambil kendali Selat Hormuz, jalur pelayaran yang amat penting bagi pasokan minyak sedunia, dengan sebagian besar suplai energi untuk negara-negara Asia pasti melewati kawasan tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Filipina menetapkan status darurat energi nasional seiring menipisnya pasokan bahan bakar imbas konflik di Timur Tengah.

Melansir Bloomberg, Rabu (25/3/2026), dalam sebuah perintah eksekutif pada Selasa malam, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan bahwa ada ancaman serius akibat pasokan energi yang sangat rendah.

“Langkah-langkah mendesak diperlukan untuk memastikan stabilitas pasokan energi, kelangsungan aktivitas ekonomi, serta penyediaan layanan penting," katanya.

Terakhir kali Filipina menetapkan status darurat nasional adalah saat pandemi Covid-19 pada 2020, ketika negara tersebut menerapkan salah satu kebijakan lockdown paling ketat di dunia.

Sementara negara lain telah mengambil langkah darurat untuk mengatasi krisis minyak akibat perang di Iran, termasuk melepas cadangan minyak strategis dan menyusun anggaran tambahan, Filipina tampaknya menjadi salah satu yang pertama secara resmi menetapkan status darurat nasional.

Adapun, Filipina, yang mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah, menyatakan memiliki ketahanan cadangan minyak untuk 45 hari per 20 Maret 2026.

Pada Selasa, Marcos mengatakan kepada Bloomberg Television bahwa sangat mungkin pesawat-pesawat akan berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan bakar jet.

Terkait situasi ini, Filipina juga sedang berdiskusi dengan negara seperti China dan Rusia untuk menambah pasokan bahan bakar.

Dalam status darurat, presiden akan membentuk komite yang memastikan ketersediaan bahan bakar, pangan, obat-obatan, produk pertanian, dan kebutuhan penting lainnya. Komite ini juga akan mengawasi langkah-langkah pengelolaan energi serta dukungan bagi konsumen dan sektor yang terdampak.

Kantor Komunikasi Presiden Filipina menyatakan bahwa Departemen Energi diperintahkan untuk mengambil langkah penghematan energi dan mencegah penimbunan. Perusahaan energi milik negara diberi wewenang untuk mengadakan bahan bakar dan produk minyak bumi serta melakukan pembayaran di muka melebihi 15% dari nilai kontrak.

Lalu, Departemen Perhubungan akan memberikan subsidi bahan bakar dan tarif transportasi, memperpanjang jam operasional kereta, serta menangguhkan biaya tol dan penerbangan.

Sementara itu, departemen lain akan mempercepat penyaluran bantuan sosial, memantau kenaikan harga tidak wajar pada barang kebutuhan pokok, serta memfasilitasi pemulangan pekerja migran di Timur Tengah.

Dalam pernyataan pemerintah Filipina tidak disebutkan ada rencana menahan harga BBM. Filipina diketahui tidak memberikan subsidi bahan bakar secara luas, berbeda dengan negara tetangganya seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Harga BBM di SPBU sebagian besar telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak sebelum serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.

Status darurat energi nasional ini akan berlaku selama 1 tahun, kecuali diperpanjang atau dicabut oleh presiden.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Thailand akan mewajibkan sebagian besar instansi pemerintah untuk menerapkan sistem kerja dari rumah sepenuhnya (work from home/WFH) sebagai bagian dari langkah-langkah darurat untuk menekan permintaan energi, salah satunya bahan bakar.

Dilansir dari Bloomberg, Selasa (10/3/2026), Sekretaris Jenderal Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Thailand, Danucha Pichayanan, menjelaskan bahwa langkah itu bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi di tengah meningkatnya risiko pasokan.

Kabinet juga mendesak para pejabat pemerintah untuk menangguhkan perjalanan luar negeri yang tidak penting selama periode tersebut, hanya mengizinkan pertemuan internasional yang penting saja.

Filipina, yang mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyaknya, juga telah memulai sistem kerja empat hari seminggu untuk kantor-kantor pemerintah sebagai upaya untuk menghemat energi karena ketegangan di Timur Tengah mendorong harga bahan bakar lebih tinggi.