Bisnis.com, JAKARTA — PT Geo Dipa Energi (Persero) melakukan modernisasi sistem inti untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia melalui adopsi platform komputasi awan terintegrasi.

Perusahaan mempercepat pertumbuhan perusahaan sekaligus mendukung operasional yang semakin kompleks di seluruh rantai nilai panas bumi melalui transformasi digital yang memodernisasi sistem legacy, menyederhanakan proses bisnis, serta menghadirkan pengambilan keputusan berbasis data secara real-time.

Modernisasi infrastruktur digital ini dinilai mendesak mengingat perusahaan pelat merah tersebut mengelola aset strategis nasional di Dieng dan Patuha dengan kapasitas terpasang mencapai 120 MW serta potensi sumber daya yang menembus lebih dari 800 MW.

Melalui migrasi ke ekosistem cloud, Geo Dipa Energi kini mengintegrasikan seluruh lini organisasi ke dalam satu sistem tunggal untuk memangkas sekat birokrasi data operasional.

President Director PT Geo Dipa Energi (Persero), Yudistian Yunis, menyatakan pembaruan sistem manajemen internal ini memegang peranan krusial dalam menjaga keandalan pasokan listrik berbasis energi bersih ke jaringan nasional.

“Bagi Geo Dipa, transformasi ini lebih dari sekadar teknologi—ini adalah tentang bagaimana kami dapat menjalankan operasional secara lebih cerdas,” ujar Yudistian dikutip Jumat (26/6/2026).

Dia menambahkan, platform baru tersebut berfungsi sebagai fondasi modern berbasis data yang krusial untuk menghasilkan keputusan bisnis yang lebih presisi, sekaligus menjaga stabilitas pengeluaran operasional perusahaan di tengah fase ekspansi kapasitas pembangkit.

Sementara itu SAP Indonesia, sebagai penyedia teknologi, menilai industri energi global menghadapi dinamika yang menuntut fleksibilitas tinggi serta akuntabilitas yang ketat. Teknologi membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

“Fondasi digital modern menjadi elemen penting untuk meningkatkan kelincahan dan ketahanan bisnis,” kata Managing Director SAP Indonesia Sianto Wongjoyo.

Menurut Sianto, implementasi SAP Cloud ERP menjadi jembatan bagi perusahaan untuk beralih ke model autonomous enterprise. Ke depan, integrasi data otomatis dan pemanfaatan kecerdasan buatan akan membuat pengelolaan seluruh wilayah kerja penambangan menjadi jauh lebih adaptif.

Proses migrasi dan penyelarasan proses bisnis inti dari hulu hingga hilir ini diselesaikan dalam kurun waktu empat bulan. Percepatan implementasi tersebut terwujud berkat kemitraan strategis dengan PT Soltius Indonesia selaku mitra platinum yang mengawal integrasi ke dalam sistem cloud terpadu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ambisi pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebelum 2029 dinilai tidak hanya bergantung pada besarnya target yang dicanangkan, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan fondasi implementasi yang kuat agar program dapat berjalan cepat, terukur, dan berkelanjutan.

Program yang menjadi bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan energi bersih di kawasan ASEAN. Target itu kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5).

“Keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi,” ujar Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, melalui keterangannya, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Program PLTS 100 GW pertama kali digagas Presiden Prabowo pada Juni 2025 sebagai bagian dari upaya mencapai bauran energi terbarukan 100 persen pada 2035.

Dalam skema tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 80 GW tersebar dan PLTS terpusat 20 GW untuk mendukung target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam perkembangannya, program tersebut kembali ditegaskan pada Maret 2026 sebagai bagian dari strategi mengatasi krisis energi dan mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dalam jangka pendek hingga menengah.

Dedieselisasi Jadi Prioritas Awal

IESR menilai periode awal implementasi perlu difokuskan pada program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, serta membangun optimisme terhadap pelaksanaan program berskala besar tersebut.

Untuk itu, IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas, yakni percepatan program dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Di antara agenda tersebut, program dedieselisasi dinilai menjadi pintu masuk paling strategis. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebesar 80 persen pada 2030.

Namun, proses pengadaan proyek dedieselisasi belum berjalan optimal. Lelang pada 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada 2023 masih menghadapi kendala persetujuan tarif.

IESR menilai mekanisme pengadaan proyek perlu ditinjau ulang agar lebih menarik bagi pengembang dan sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, peluang penghematan BBM juga dapat dilakukan melalui program fat burning, yakni pemanfaatan PLTS dan BESS untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel yang masih beroperasi di sistem kelistrikan besar.

Target Besar Butuh Pembuktian

Pandangan serupa disampaikan Dosen Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia Eko Adhi Setiawan. Menurut dia, tantangan program PLTS 100 GW tidak hanya terletak pada pembangunan panel surya dan BESS, tetapi juga kesiapan pembiayaan, tata kelola, serta sumber daya manusia.

Ia menilai Indonesia perlu memastikan model implementasi yang berhasil sebelum memperluas program dalam skala yang lebih besar.

“Keberhasilan program PLTS nasional tidak cukup ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi oleh kemampuan membuktikan 10 GW PLTS-BESS hingga 2029 sebagai model yang valid secara teknis, layak secara finansial, kuat secara kelembagaan, siap secara SDM, dan menghasilkan nilai ekonomi sebelum diperluas menuju target 100 GW,” kata Eko.

Dalam paparannya, Eko menilai target 100 GW PLTS dan 320 GWh BESS yang direncanakan tersebar di sekitar 80.000 desa memiliki kompleksitas tinggi. Karena itu, ia mengusulkan fase pembuktian melalui pengembangan sekitar 10 GW PLTS dan 20-30 GWh BESS di 10.000-12.000 desa prioritas sebelum program diperluas secara nasional.

Sementara itu, dalam konteks listrik desa, IESR menilai KDKMP maupun BUMDes dapat berperan sebagai pengelola, pemilik aset, atau penyedia layanan energi. Namun, model pengelolaan perlu disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, kesiapan modal, kebutuhan listrik, dan potensi ekonomi masing-masing desa.

“Tidak ada satu model bisnis yang bisa diterapkan untuk seluruh desa karena kondisi setiap desa (KDKMP dan BUMDes) berbeda-beda,” ujar Fabby.

Karena itu, IESR mendorong pemerintah melakukan studi kelayakan berbasis desa untuk memastikan pengembangan PLTS benar-benar sesuai dengan kebutuhan ekonomi lokal dan dapat berjalan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) melalui asistensi Danantara menandatangani Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) bersama pemerintah Kabupaten Sumenep guna mengutilisasi dua Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Adapun masing-masing berkapasitas 1 megawatt peak (MWp) dilengkapi dengan Battery Energy Storage System kapasitas 4 megawatt hour (MWh). Kedua PLTS itu merupakan hasil hibah dari Yayasan Torang IWIP Berbakti.
Penandatangan KSO yang dilaksanakan pada Jumat (13/3/2026) itu disaksikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani.
Dia mengatakan, inisiatif ini menjadi wujud nyata kolaborasi lintas pihak dalam memperluas akses energi bersih sekaligus mendorong pemerataan listrik, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Rosan menegaskan, langkah ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat program dedieselisasi, yakni menggantikan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS.
Sebagai negara dengan potensi energi surya yang melimpah, lanjut Rosan, pemerintah telah menargetkan pemanfaatan PLTS hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt (GW) dalam beberapa tahun mendatang. Ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan swasembada energi nasional.
"Banyak pemakaian diesel akan diganti oleh PLTS ini sehingga akan menimbulkan dampak positif, terutama dalam hal swasembada energi ke depannya," ujarnya melalui keterangan resmi dikutip Senin (16/3/2026).
Rosan menyebutkan, utilisasi hibah di dua lokasi ini akan menjadi proyek percontohan yang diharapkan memberikan dampak nyata dengan menghadirkan listrik bagi ribuan kepala keluarga di Kabupaten Sumenep.
"Akan berdampak kepada 2.000 kepala keluarga yang ada di dua daerah tersebut, yaitu di Dusun Gili Labak dan juga di Desa Pagerungan Kecil karena masing-masing itu 1 MW. Jadi kebetulan ini akan jadi percontohan dan harapannya ini bisa segera direalisasikan," tambah Rosan.
Adapun warga Dusun Gili Labak, Desa Kombang, Kecamatan Talango sebelumnya menggunakan genset pribadi untuk menyalakan lampu dan elektronik di rumahnya. Sementara bagi warga Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, PLTS hibah ini akan menambah suplai listrik yang saat ini ditopang oleh PLTS PLN berkapasitas 50 kilowatt peak (kWp) setelah sebelumnya 2 unit PLTD Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan total kapasitas 600 kilovolt ampere (kVA) sudah tidak beroperasi.
Secara rinci, hibah ini mencakup dua unit PLTS dengan kapasitas masing-masing 1 MWp yang dilengkapi dengan BESS berkapasitas 4 MWh. Instalasi yang akan dibangun nantinya diproyeksikan untuk menyuplai listrik warga selama 24 jam penuh dan berpotensi menghemat penggunaan bahan bakar minyak sebesar 1,1 juta liter per tahun.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, langkah ini menjadi momentum penting yang menandai kolaborasi lintas sektor dalam mendorong program dedieselisasi melalui pemanfaatan PLTS secara masif, sekaligus mendukung transisi energi dan pemerataan akses listrik di seluruh Tanah Air.
"Terima kasih kepada Danantara Indonesia, dalam hal ini Bapak Rosan atas inisiatif yang mendorong lahirnya kolaborasi ini. PLN siap menindaklanjuti kerja sama ini agar pemanfaatan PLTS hibah tersebut dapat segera terealisasi dan menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat di dua wilayah Kabupaten Sumenep," ujar Darmawan.
Dia menegaskan, PLN tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya mendorong pemanfaatan PLTS secara masif. Namun melalui kolaborasi berbagai pihak, dia optimistis visi Presiden untuk menggenjot program dedieselisasi melalui pemanfaatan PLTS hingga 100 GW dapat terwujud.
"Dalam menjalankan agenda transisi energi dan pemerataan listrik, PLN tidak bisa berjalan sendiri. Melalui kolaborasi yang kuat bersama Danantara Indonesia dan para pemangku kepentingan, kami optimistis program dedieselisasi melalui pemanfaatan PLTS dapat dipercepat, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," pungkas Darmawan.
Kepala Yayasan Torang IWIP Berbakti, Wahyu Budhi Santoso, menjelaskan bahwa pemberian hibah PLTS plus BESS kepada Kabupaten Sumenep ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam mendukung program pemerintah untuk memperluas akses energi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
"Kami berharap setelah MoU ini ditandatangani, kami dapat memperoleh arahan agar implementasi proyek ini dapat berjalan lancar. Besar harapan kami instalasi tersebut dapat berkontribusi dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat," kata Wahyu.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan rencana ekspor listrik bersih dari Indonesia ke Singapura bukan hanya sekadar menjadi perdagangan energi, tetapi untuk menarik investasi industri berteknologi tinggi.

Pemerintah ingin memanfaatkan ketersediaan energi hijau untuk menarik perusahaan-perusahaan global membangun fasilitas produksi dan pusat teknologi di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), sehingga kawasan ini dapat berkembang menjadi pusat industri hijau baru di Indonesia.

"Saya sudah mendapat laporan bahwa kawasan industri sudah hampir final. Nanti kita akan bangun di wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Dan ini saya lagi meng-clear-kan. Kalau itu sudah selesai, maka saya pikir ini salah satu kemajuan dalam persiapan," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam pertemuan dengan Minister for Manpower sekaligus penanggung jawab energi Singapura Tan See Leng di Tokyo, Jepang pada Minggu (15/3/2026) waktu setempat.

Senada dengan hal tersebut, Minister Tan See Leng menyambut baik progres teknis terkait kerja sama ini.

"Saya rasa sebagian besar diskusi teknikal sudah mengalami kemajuan yang baik," ujar Tan See Leng.

Dalam pertemuan itu, kedua negara juga menyinggung pengembangan kawasan industri berkelanjutan di Batam, Bintan, dan Karimun. Pemerintah menyiapkan skema agar kebutuhan listrik dalam negeri tetap diprioritaskan sebelum ekspor, sekaligus membuka peluang kerja sama teknologi rendah karbon seperti penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture Storage/CCS).

"Yang menyangkut CCS, aturan-aturannya sudah saya persiapkan. Itu kemudian bisa kita lakukan kolaborasi," ujar Bahlil.

Hal lain yang juga menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan ini adalah terkait ekspor listrik. Bahlil menawarkan ekspor listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sejalan dengan program kelistrikan 100 gigawatt (GW) yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan domestik dan juga dapat diekspor ke negara tetangga. Namun, terdapat tantangan dari segi harga, di mana harga energi hijau lebih mahal daripada harga energi fosil.

Menutup pertemuan, kedua menteri sepakat dengan dukungan teknis dan investasi dari Singapura serta sumber daya melimpah dari Indonesia, visi menjadi pemain kunci dalam rantai pasok energi hijau kini berada di jalur yang tepat.

“Implementasi nyata melalui pilot project di kawasan BBK diharapkan dapat segera dimulai dalam waktu dekat sebagai bukti konkret dari tiga MoU yang telah ditandatangani sebelumnya,” kata Bahlil.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Langkah pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara masif terus menunjukkan progres positif. Terbaru, melalui asistensi Danantara Indonesia, PT PLN (Persero) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Kerja sama ini bertujuan mengutilisasi dua PLTS masing-masing berkapasitas 1 megawatt peak (MWp) yang dilengkapi Battery Energy Storage System berkapasitas 4 megawatt hour (MWh). Fasilitas tersebut merupakan hibah dari Yayasan Torang IWIP Berbakti.

Disaksikan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, inisiatif ini menjadi wujud kolaborasi lintas pihak dalam memperluas akses energi bersih sekaligus mendorong pemerataan listrik, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Rosan menegaskan langkah ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat program dedieselisasi, yakni menggantikan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS. Sebagai negara dengan potensi energi surya yang melimpah, lanjut Rosan, pemerintah telah menargetkan pemanfaatan PLTS hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt (GW) dalam beberapa tahun mendatang sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan swasembada energi nasional.

"Banyak pemakaian diesel akan diganti oleh PLTS ini sehingga akan menimbulkan dampak positif, terutama dalam hal swasembada energi ke depannya," ujarnya.

Rosan menyebutkan, utilisasi hibah di dua lokasi ini akan menjadi proyek percontohan yang diharapkan memberikan dampak nyata dengan menghadirkan listrik bagi ribuan kepala keluarga di Kabupaten Sumenep.

"Akan berdampak (memberi terang) kepada 2.000 kepala keluarga yang ada di dua daerah tersebut, yaitu di Dusun Gili Labak dan juga di Desa Pagerungan Kecil karena masing-masing itu 1 MW. Jadi kebetulan ini akan jadi percontohan dan harapannya ini bisa segera direalisasikan," kata Rosan.

Sebelumnya, warga Dusun Gili Labak, Desa Kombang, Kecamatan Talango menggunakan genset pribadi untuk menyalakan lampu dan elektronik di rumahnya. Sementara bagi warga Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, PLTS hibah ini akan menambah suplai listrik yang saat ini ditopang oleh PLTS PLN berkapasitas 50 kilowatt peak (kWp). Sebelumnya, 2 unit PLTD Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan total kapasitas 600 kilovolt ampere (kVA) kini sudah tidak beroperasi.

Hibah ini mencakup dua unit PLTS dengan kapasitas masing-masing 1 MWp yang dilengkapi dengan BESS berkapasitas 4 MWh. Instalasi yang akan dibangun nantinya diproyeksikan untuk menyuplai listrik warga selama 24 jam penuh dan berpotensi menghemat penggunaan bahan bakar minyak sebesar 1,1 juta liter per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan rencana ekspor listrik bersih ke Singapura.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana ekspor listrik bersih dari Indonesia ke Singapura diarahkan bukan sekadar sebagai perdagangan energi, tetapi juga sebagai pengungkit masuknya investasi industri berteknologi tinggi.
Bahlil telah bertemu dengan Minister for Manpower sekaligus penanggung jawab energi Singapura Tan See Leng di Tokyo pada Minggu (15/3/2026).
Pemerintah, kata dia, ingin memanfaatkan ketersediaan energi hijau untuk menarik perusahaan-perusahaan global membangun fasilitas produksi dan pusat teknologi di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), sehingga kawasan ini dapat berkembang menjadi pusat industri hijau baru di Indonesia.
“Saya sudah mendapat laporan bahwa kawasan industri sudah hampir final. Nanti kita akan bangun di wilayah Kepri [Kepulauan Riau]. Dan ini saya lagi meng-clear-kan. Kalau itu sudah selesai, maka saya pikir ini salah satu kemajuan dalam persiapan,” ujar Bahlil melalui keterangan resmi.
Bahlil pun mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan skema agar kebutuhan listrik dalam negeri tetap diprioritaskan sebelum ekspor, sekaligus membuka peluang kerja sama teknologi rendah karbon seperti penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture Storage/CCS).
“Yang menyangkut CCS, aturan-aturannya sudah saya persiapkan. Itu kemudian bisa kita lakukan kolaborasi,” ujar Bahlil.
Dia juga menawarkan ekspor listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sejalan dengan program kelistrikan 100 gigawatt (GW) yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan domestik dan juga dapat diekspor ke negara tetangga. Namun, terdapat tantangan dari segi harga, di mana harga energi hijau lebih mahal daripada harga energi fosil.
Kendati, Bahlil menilai bahwa dengan dukungan teknis dan investasi dari Singapura serta sumber daya melimpah dari Indonesia, visi menjadi pemain kunci dalam rantai pasok energi hijau kini berada di jalur yang tepat.
Menurutnya, implementasi nyata melalui pilot project di kawasan BBK diharapkan dapat segera dimulai dalam waktu dekat sebagai bukti konkret dari tiga MoU yang telah ditandatangani sebelumnya.
Sementara itu, Minister Tan See Leng mengaku pihaknya menyambut baik progres teknis terkait kerja sama ini. “Saya rasa sebagian besar diskusi teknikal sudah mengalami kemajuan yang baik,” ujar Tan See Leng.

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi panas bumi atau geotermal Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal agar dapat berkontribusi dalam transisi energi bersih. Pemanfaatan potensi tersebut salah satunya dengan mengajak investor global untuk menanamkan modalnya di Indonesia agar dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi hijau.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan potensi panas bumi Indonesia mencapai 24 gigawatt (GW) tetapi pemanfaatannya baru sekitar 10% untuk kebutuhan energi nasional.

Hal itu disampaikan Eddy saat menjadi pembicara kunci dalam Geothermal Energy Dialogue yang merupakan rangkaian acara Abu Dhabi Sustainability Week, Kamis (15/1/2026). Forum itu dihadiri Deputi Badan Internasional Energi Terbarukan/IRENA Fransesco La Camera, Managing Director Morgan Stanley Vikas Bharathwaaj, dan Wakil Menteri Kebijakan Iklim dan Pertumbuhan Berkelanjutan Belanda Frederik Wisselink, serta stakeholders global lainnya.

“Indonesia diberkahi dengan potensi panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW), menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Namun, saat ini baru sekitar 10% dari potensi tersebut yang berhasil dimanfaatkan untuk kebutuhan energi nasional. Kondisi ini menjadi peluang emas bagi investor global yang ingin berkontribusi pada transisi menuju energi bersih,” jelasnya dalam siaran pers, Jumat (16/1/2025).

Eddy menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan yang bersifat intermiten, Indonesia membutuhkan sumber energi bersih yang mampu berfungsi sebagai baseload untuk menjaga stabilitas jaringan listrik.

“Geotermal memiliki karakter unik karena mampu beroperasi 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan dapat menyesuaikan beban sistem. Ini yang membedakannya dari energi surya dan angin,” ujar Eddy.

Doktor Ilmu Politik UI ini juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya membangun infrastruktur transmisi listrik berskala besar atau super grid untuk menghubungkan pusat-pusat sumber energi terbarukan dengan wilayah permintaan tinggi, terutama di Pulau Jawa. Infrastruktur ini dinilai krusial agar potensi geotermal dan energi terbarukan lain dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dari sisi regulasi, Eddy menilai pemerintah telah memberikan kepastian hukum melalui sejumlah kebijakan, antara lain Peraturan Presiden tentang percepatan energi terbarukan serta kerangka nilai ekonomi karbon. Regulasi tersebut membuka peluang tambahan bagi proyek geotermal untuk memperoleh manfaat dari pasar karbon, selain pendapatan dari penjualan listrik.

“Pemerintah Indonesia, bersama DPR, tengah berupaya mempercepat revisi berbagai regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi pengembangan energi bersih sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor yang tertarik mengembangkan energi terbarukan.”

Lebih lanjut Eddy menjelaskan bahwa melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan energi terbarukan dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon, pemerintah memberikan kepastian hukum jangka panjang bagi investor.

“Selain pendapatan dari penjualan listrik, proyek geotermal juga memperoleh sumber pendapatan tambahan dari pasar karbon, sehingga meningkatkan kelayakan finansial dan daya tarik investasi,” tuturnya.

Banyuwangi, Jawa Timur (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menghadirkan listrik bersih dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 10 kW dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 7 kWp di Kampung Ausem, Papua.

"Ini merupakan kolaborasi yang sangat baik antara sisi energi dan ekonomi biru sehingga paling tidak kampung ini ikut mendukung untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca," ujar Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hendra Iswahyudi dalam keterangan resminya yang diterima di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.

Pembangkit listrik tersebut dihadirkan oleh Pelindo melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bekerja sama dengan Yayasan Ibeka.

Program ini menghadirkan akses listrik 24 jam bagi 154 jiwa dari 35 kepala keluarga, termasuk 10 fasilitas umum, menjadikan Ausem sebagai desa pertama di Distrik Yerui yang menikmati listrik berkelanjutan berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Sodikin menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kontribusi Pelindo dalam pemerataan energi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan kepulauan.

"Pelindo berkomitmen menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Pembangkit energi terpadu di Ausem, Papua bukan sekadar menghadirkan listrik, tetapi membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Astacita Presiden," ujar Ali.

Pelindo dan Ibeka juga membangun workshop ekonomi produktif dan mendampingi pembentukan BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) Mariseni Jaya Ausem, yang kini menjadi pengelola operasional PLTMH, PLTS, mesin es balok, bengkel perahu, serta unit usaha ekonomi produktif lainnya.

Potensi ekonomi masyarakat meningkat signifikan, dengan estimasi produksi 3–11 ton hasil perikanan per bulan dan potensi pendapatan Rp58–167 juta per bulan, termasuk peluang penjualan ke wilayah Biak dan Serui.

Pembangkit Energi Terpadu Ausem ini, kata dia, menjadi contoh implementasi EBT berbasis komunitas dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga operasional.

"Kami berharap hadirnya Pembangkit Energi Terpadu ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan mengembangkan potensi besar yang dimiliki Ausem," kata Ali.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Arah kebijakan pemerintah yang makin tegas mendorong transisi menuju pembangkit listrik energi bersih membawa angin segar bagi sejumlah emiten. Tidak hanya pemain lama sektor energi, perusahaan yang berada dalam jaringan konglomerasi besar seperti DSSA hingga ARCI kini mulai mengakselerasi diversifikasi ke lini pembangkit hijau.

Tiga emiten teranyar yang mengumumkan rencana diversifikasi bisnis mereka adalah PT Dian Swastika Sentosa Tbk. (DSSA), PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI), hingga PT Futura Energi Global Tbk. (FUTR). Dari ketiga emiten ini, segmentasi pendapatan dari energi baru terbarukan (EBT) masih berkontribusi mini, bahkan belum ada sama sekali.

Dimulai dari DSSA, emiten afiliasi Grup Sinar Mas ini melalui anak usahanya PT DSSR Daya Mas Sakti (DSSR) menjalin kerja sama pembentukan ventura bersama (JV) dengan PT FirstGen Geothermal Indonesia (FGGI), entitas anak dari Energy Development Corporation (EDC) yang terafiliasi dengan perusahaan EBT raksasa asal Filipina, First Gen Corporation (First Gen).

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan DSSA pada Agustus 2025, kesepakatan pembentukan JV ini akan berfokus pada pengembangan dan pengelolaan sumber daya panas bumi dengan potensi gabungan sekitar 440 megawatt (MW) yang tersebar di enam wilayah strategis, yaitu di Jawa Barat, Flores, Jambi, Sumatra Barat, dan Sulawesi Tengah.

"Tujuan kami adalah memperkuat kapasitas nasional dan memanfaatkan potensi energi panas bumi untuk menghadirkan energi bersih. Bersama EDC, kami ingin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan," kata Wakil Presiden Direktur DSSA, Lokita Prasetya, dikutip Kamis (27/11/2025).

Pada 28 Oktober 2025, perseroan mengumumkan detail bentuk kerja sama tersebut. DSSR dan FGGI akan bersama-sama, mendirikan perusahaan-perusahaan induk, yaitu PT Daya Mas Bumi Sentosa dan PT Daya Mas Eka Sakti.

Keduanya akan menaungi perusahaan-perusahaan non-operator proyek (PT Daya Mas Geopatra Energi, PT Daya Mas Cisolok Energi, PT Daya Mas Nage Energi, PT Daya Graho Sakti Energi, PT Daya Bora Pulu Energi, dan PT Daya Koto Sani Energi), serta menaungi perusahaan operator proyek (PT Daya Mas Geopatra Pangrango, PT Daya Mas Cisolok Geothermal, PT Daya Mas Nage Geothermal, PT EDC Indonesia, PT EDC Panas Bumi Indonesia, dan PT Kotosani Tanjungbingkung Geothermal).

Pendirian perusahaan bersama tersebut dilakukan melalui penyetoran modal berupa aset dan dana tunai. Total nilai kemitraan ini mencapai Rp977,55 miliar. Untuk membentuk kerja sama yang kuat dan saling menguntungkan, kedua pihak memiliki struktur kepemilikan yang setara, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan-perusahaan tersebut.

Menilik rapor keuangan DSSA sepanjang semester I/2025, pendapatan perseroan yang didapat dari segmen EBT baru US$75.611, atau sekitar 0,005% dari total pendapatan usaha sebesar US$1,32 miliar.

Emiten berikutnya yang juga getol lakukan diversifikasi listrik bersih adalah PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI). Pada keterbukaan informasi 23 Agustus 2024, Emiten Grup Rajawali terafiliasi konglomerat Peter Sondakh itu telah mengumumkan telah membentuk usaha patungan bernama PT Toka Tindung Geothermal (TTG) bersama PT Ormat Geothermal Indonesia (Ormat), sebuah entitas usaha yang menjadi bagian dari perusahaan EBT asal Amerika Serikat Ormat Technologies Inc. Dalam usaha patungan ini, persentase kepemilikan ARCI dan Ormat masing-masing sebesar 5% dan 95%.

Pada 12 November 2025 perseroan memberi kabar terbaru. Perusahaan patungan yang dibentuk telah mengantongi izin panas bumi sejak 13 Juni 2025. Langkah selanjutnya yang dilakukan perusahaan adalah mendapatkan izin persetujuan lingkungan dan melakukan eksplorasi lebih lanjut untuk mengkonfirmasi suhu dan besaran sumber daya.

Targetnya, PT TTG bakal membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berkapasitas sekitar 40 MW yang terletak di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

"Perusahaan usaha patungan sebagaimana telah disebutkan di atas akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha perseroan dan entitas anak, di mana kegiatan usaha atas perusahaan usaha patungan tersebut memiliki prospek untuk dapat melakukan produksi dan penjualan tenaga listrik dengan fasilitas panas bumi," tulis manajemen.

Berdirinya PT TTG ini melengkapi jaringan bisnis anak usaha maupun perusahaan asosiasi yang dinaungi ARCI di lintas segmen, yaitu di sektor pertambangan ada PT MSM dan PT TTN, sektor kontraktor jasa pertambangan ada PT GMA, serta sektor pemurnian emas dan produsen emas batangan telah memiliki PT EMAS.

Menilik rapor kinerja keuangan, ARCI sepanjang sembilan bulan pertama 2025 membukukan total pendapatan US$328,70 juta yang masih didominasi dari segmen pertambangan emas, yakni sebesar US$283,51 juta.

Selanjutnya, emiten ketiga yang tengah melebarkan sayap di portofolio pembangkit listrik EBT adalah PT Futura Energi Global Tbk. (FUTR). Pada 7 Oktober 2025, manajemen mengumumkan bahwa perseroan bersama pengendali baru sedang bersiap melaksanakan studi kelayakan bisnis sektor EBT untuk ekspansi.

Sebagaimana diketahui, usai diakuisisi oleh PT Aurora Dhana Nusantara (Ardhantara), FUTR akan dipersiapkan menjadi holding energi terbarukan yang menggawangi proyek-proyek EBT melalui entitas anak usahanya, yaitu PT Hexa Putra Mekanikal (HPM) dan PT Futura Energi Prima (FEP).

Untuk memperluas portofolionya, Futura Energi telah menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) pada tanggal 21 Oktober 2025 dengan Zhejiang Energy PV-Tech Co., Ltd dan PT Hypec International terkait pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bali berkapasitas 130 MW.

Sementara pada pengendali baru perseroan, PT Aurora Dhana Nusantara telah memiliki aset pembangkit listrik panas bumi PLTP Gunung Slamet melalui anak usaha, yaitu PT Sejahtera Alam Energy (SAE). SAE saat ini telah mengantongi kontrak perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) dengan kapasitas 220 MW dan berdurasi 30 tahun setelah beroperasi komersial (commercial operation date/COD).

Untuk mengembangkan konsesi geothermal di Gunung Slamet, FUTR telah menyusun timeline rencana proyek, yakni pada 2025 ini dilakukan pemilihan mitra kerja untuk melakukan pengeboran (drilling), kemudian pada 2026 akan dilakukan pengeboran dengan target penambahan kapasitas 20 MW, selanjutnya pada 2027 akan dilaksanakan pengeboran lanjutan dan target COD.

Manajemen menghitung keperluan untuk mengeksekusi rencana tersebut akan membutuhkan investasi awal sebesar lebih dari US$85 juta atau sekitar Rp1,5 triliun. Sumber pendanaan proyek ini berasal dari kas internal, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya. Selain itu, perseroan juga berencana melakukan right issue pada 2026.

Direktur Utama Futura Energi Global Tonny Agus Mulyantono percaya bahwa segmen EBT ke depan akan menjadi driven utama pendapatan perseroan.

"Sesuai dengan rencana kerja, perseroan akan mendapatkan pendapatan terbesar dari bisnis energi terbarukan melalui entitas anak usaha," ungkap Tonny.

Adapun, selama sembilan bulan pertama 2025 Futura Energi membukukan pendapatan neto sebesar Rp33,94 miliar. Pendapatan tersebut bersumber dari segmen perdagangan dan jasa penunjang konstruksi senilai Rp31,95 miliar, dan segmen konsultasi, periklanan, gudang kreatif dan lainnya mencapai Rp2,27 miliar, serta ada faktor diskon senilai Rp289,91 juta.

Dorongan Pemerintah

Research Analyst MNC Sekuritas, Christian Sitorus dalam risetnya yang terbit 18 November 2025, mengatakan saat ini partisipasi IPP dalam pengembangan pembangkit listrik energi bersih semakin banyak seiring dengan komitmen dan arah kebijakan pemerintah.

Sebagaimana diketahui, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 mencanangkan target bauran energi baru dan terbarukan pembangkit listrik di Indonesia pada akhir 2034 mencapai 34,3%.

Dalam skenario dasar (RE Base) pemerintah menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi bersih sebesar 27.370 MW pada 2034, atau sebesar 42.569 MW dalam perhitungan skenario terbaik (ARED).

"Total potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 443 giga watt (GW) yang didominasi oleh tenaga surya dan tenaga air. Tingkat pemanfaatan yang masih rendah menunjukkan ruang pertumbuhan besar, terutama seiring penurunan biaya teknologi dan meningkatnya keekonomian penyimpanan energi," ujar Christian.

Bukan cuma di RUPTL 2025-2034 saja, komitmen pemerintah di energi bersih juga tertuang dalam Green Taxonomy 2.0 atau Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI versi 2).

Christian menilai prioritas pemerintah ini dapat mendukung bankability serta menurunkan biaya modal untuk proyek energi bersih yang selama ini menjadi tantangan utama. Apalagi, komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dijalin Indonesia dengan negara-negara maju senilai US$21,4 miliar juga dinilai dapat mendukung dari sisi pendanaan.

"Kami mempertahankan rekomendasi overweight untuk sektor energi terbarukan, ditopang oleh pipeline proyek yang meningkat dan minat investor yang semakin besar terhadap aset hijau. Sektor ini diproyeksikan mencatat pertumbuhan laba yang solid, didorong oleh estimasi investasi kumulatif sekitar US$30 miliar dan komitmen US$21,4 miliar dari JETP," pungkasnya.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana ekspor listrik hijau ke Singapura membuka peluang kenaikan devisa dan kemunculan Indonesia menjadi pusat energi bersih di kawasan. Namun, target ini nyatanya masih menghadapi sejumlah kendala seperti masalah keekonomian proyek hingga ketidakpastian regulasi.

Terbaru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mematangkan rencana ekspor listrik bersih ke Negeri Singa.

Bisnis.com, JAKARTA – Gelontoran investasi global ke energi bersih hingga 2040 menjadi katalis positif saham emiten energi baru terbarukan (EBT) dalam jangka panjang. Perusahaan riset dan konsultan energi global, Rystad Energy bahkan menyebut listrik bersih dan elektrifikasi berkembang lebih cepat dibandingkan pergeseran era mana pun dalam sejarah modern.

Dalam riset bertajuk 'Global Energy Scenarios 2025: The Next Energy Era' disebutkan bahwa porsi energi bersih meningkat dari sekitar 9% pada 2015 menjadi lebih dari 14% pada 2025. Total penambahan kapasitas angin dan surya pada 2024–2025 diperkirakan melampaui 700 gigawatt (GW).