Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong sektor ritel memperkuat inovasi dan kolaborasi penyelamatan pangan nasional agar redistribusi pangan layak konsumsi semakin luas serta mendukung sistem pangan yang berkelanjutan.

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis mengatakan keterlibatan sektor ritel menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem penyelamatan pangan yang berkelanjutan melalui sinergi berbagai pemangku kepentingan.

"Ritel memiliki peran penting dalam membangun ekosistem penyelamatan pangan yang berkelanjutan," kata Nita sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut Nita, sektor ritel memiliki peran strategis dalam memperluas redistribusi pangan yang masih layak dan aman dikonsumsi melalui kerja sama dengan bank pangan serta penggiat penyelamatan pangan.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam forum bisnis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas untuk memperkuat kolaborasi penanganan sisa pangan di sektor ritel secara berkelanjutan.

Forum bertajuk "Transformasi Ritel Berkelanjutan: Memperkuat Inovasi dan Kolaborasi terhadap Risiko dan Peluang Penanganan Sisa Pangan di Sektor Ritel" dinilai penting memperkuat ketahanan pangan nasional.

Nita menilai posisi ritel sebagai penghubung antara produsen dan konsumen menjadikannya salah satu aktor penting dalam membangun sistem pangan yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemerintah terus mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi, edukasi kepada masyarakat, serta pendataan dan pelaporan kegiatan penyelamatan pangan secara lebih terstruktur untuk mengurangi sisa pangan nasional.

"Selain itu, ritel juga dapat menjadi sarana edukasi bagi konsumen untuk lebih bijak dalam mengelola pangan dan mengurangi sisa pangan," ucap Nita.

Menurut Nita, keterlibatan dunia usaha dalam penyelamatan pangan menunjukkan tren yang semakin positif.

Berdasarkan data Platform Stop Boros Pangan Badan Pangan Nasional per 18 Juni 2026, sektor ritel telah berkontribusi sebesar 8,8 persen dari total mitra penyelamatan pangan yang terdaftar.

Capaian tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian pelaku usaha terhadap upaya penyelamatan pangan.

Bapanas menilai kolaborasi yang lebih luas dengan bank pangan dan organisasi penyelamatan pangan dapat memperbesar manfaat redistribusi pangan bagi masyarakat.

Nita juga mengajak Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) memperkuat keterlibatan anggotanya dalam berbagai program penyelamatan pangan karena kontribusi sektor ritel dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Aprindo Dasep Suryanto menilai pengurangan sisa pangan perlu menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan yang dijalankan secara konsisten dan terukur.

Menurut Dasep, terdapat tiga langkah utama yang dapat dilakukan pelaku ritel, yakni membangun komitmen perusahaan, melakukan pengukuran dan menetapkan target pengurangan sisa pangan, serta menjalankan rencana aksi yang konkret dan berkelanjutan.

"Pengurangan sisa pangan dapat dimulai dari komitmen perusahaan yang kuat, dilanjutkan dengan pengukuran yang jelas, dan diwujudkan melalui aksi nyata yang berkelanjutan,” kata Dasep.

Wakil Ketua Umum Bidang Environmental, Social and Governance (ESG) dan Retail Transformation Aprindo Yuvlinda Susanta menambahkan penyelamatan pangan telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis berkelanjutan.

Langkah tersebut dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus membantu sektor ritel lebih siap menghadapi perkembangan regulasi di masa mendatang.

Kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, sektor ritel, bank pangan, komunitas, akademisi, dan media diharapkan mampu memperluas redistribusi pangan layak konsumsi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain mendukung pengurangan sisa pangan, langkah tersebut juga memperkuat ketahanan pangan dan mendorong terwujudnya sistem pangan yang lebih berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pada 10 Zulhijah 1447 H atau 27 Mei 2026, umat Islam menggelar perayaan ritual kurban. Tampaknya agak berbeda dengan perayaan Iduladha tahun lalu. Tahun ini ibadah penyembelihan hewan kurban digelar di tengah bangsa ini menghadapi ujian berat tekanan ekonomi domestik.

Beratnya tekanan ekonomi ditandai dengan dua indikator utama yaitu laju pelemahan rupiah yang makin dalam di pasar valuta asing serta ambruknya indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal.

Penyembelihan hewan kurban (al-udhhiyyah) seperti, kambing, domba, sapi/kerbau pada hari Iduladha, dan ditambah 3 hari tasyrik, merupakan inti ibadah kurban. Setiap hewan yang disembelih menuntut ‘pengorbanan’ harta. Misalnya kambing seharga Rp3 jutaan dan sapi seharga Rp22 jutaan.

Hal itu berarti berkurban identik dengan 'berkorban'. Sebab, pekurban (shohibul-qurban) hanya memperoleh sebagian kecil manfaat daging kurban dibandingkan ‘pengorbanan’ uang untuk pengadaan hewan kurban tersebut. Interpretasinya, dalam setiap penyembelihan hewan kurban terdapat nilai-nilai luhur pengorbanan.

Oleh karena itu, ibadah kurban di masa bangsa menghadapi masalah berat tersebut diharapkan menjadi spirit dan motivasi para pemangku kepentingan, terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ‘berkorban’ menyingkirkan gengsi sektoral kelembagaan.

Keempat lembaga tersebut diharapkan bersatu padu menguatkan sinergi dan kolaborasi untuk menyelamatkan rupiah dari keterpurukan. Tak ketinggalan, segenap warga bangsa turut serta meringankan beban negara, misalnya tidak melakukan aksi borong dolar AS secara berlebihan demi cuan hasil spekulasi, kecuali untuk kepentingan lindung nilai (hedging).

Pemerintah sebagai aktor utama ‘aksi’ penyelamatan rupiah dituntut ‘berkurban’ menekan belanja pemerintah yang dinilai tidak produktif, dan menciptakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang maki melebar.

Sebab, kerap kali untuk mengatasi defisit fiskal tersebut dengan jalan yang paling mudah dan pragmatis, yakni menambah utang pemerintah. Padahal utang pemerintah hingga akhir Maret 2026 sudah menembus Rp9.920,42 triliun, dengan bunga pinjaman mencapai Rp599,4 triliun.

Sementara itu, utang yang segera jatuh tempo mencapai Rp833,96 triliun, angka ini meningkat sebesar 8,6% dari proyeksi 2025. Berarti beban bunga tersebut mencapai 16,7% dari total belanja negara. Kondisi ini mengindikasikan tingginya tekanan terhadap fiskal domestik.

PENGORBANAN

Bercermin dari spirit berkurban tersebut, diharapkan bisa membangkitkan kesadaran para pemangku kepentingan. Semua kekuatan lembaga negara yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berjibaku menahan laju depresiasi rupiah yang sangat mengkhawatirkan.

KSSK dituntut mengorbankan segenap sumber daya yang dimiliki demi secepatnya menyelamatkan rupiah dari tekanan yang makin berat. Setidaknya terdapat sejumlah ragam pengorbanan yang bisa dilakukan secara simultan.

Pertama, pemerintah dituntut berkorban menekan anggaran kebijakan populis, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa/kelurahan (Kopdeskel) merah putih yang menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah. Namun, multiplier effect-nya tidak siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nyaris semua lembaga rating global seperti MSCI, Moody’s, Fitch, S&P mereviu Indonesia sebagai negara yang menghadapi kerentanan perekonomian, karena kebijakan dan program pemerintah yang dinilai kurang produktif.

Demikian pula program Kopdeskel Merah Putih yang banyak pihak menilai terburu-buru. Hal ini lantaran ribuan bangunan (fisik) yang harus selesai tahun ini. Sementara di sisi permodalan, dan kesiapan beroperasi belum cukup terukur.

Kedua, berkorban untuk berbagi beban (burden sharing). Pemerintah dan BI berkonsolidasi dalam berbagi beban utang dan bunganya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai penerbit SBN, dan BI yang menyerap SBN tersebut. Sebaiknya transaksi burden sharing di lakukan di pasar sekunder, dan tidak dilakukan berulang kali.

Ketiga, korporasi (eksportir) berkorban tidak menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di sektor keuangan luar negeri seperti, AS, Singapura, Swiss. Melainkan meletakkan DHE di perbankan Himbara, terutama DHE sumber daya alam (SDA).

Dalam hal itu eksportir SDA wajib menempatkan DHE di bank Himbara minimal dalam jangka waktu 12 bulan, dan minimal mengonversi 50% ke rupiah dari total DHE. Sehingga diharapkan dengan peraturan pemerintah ini cadangan devisa negara mencukupi untk menahan laju depresiasi rupiah.

Keempat, warga bangsa berkorban tidak menempatkan kekayaan likuidnya di sektor keuangan luar negeri. Hal ini mengingat pada kuartal I/2026 pos investasi lainnya mengalami defisit US$7,80 miliar atau setara Rp138,29 triliun (asumsi kurs Rp17.730 per dolar AS). Pos investasi lainnya itu berupa simpanan, pinjaman, kredit perdagangan, uang muka, serta aset dan kewajiban keuangan lain antara Indonesia dan luar negeri. Hal ini mengonfirmasikan, banyak warga RI yang menaruh uang di luar negeri.

Kelima, BI berkorban tidak hanya sekedar operasi pasar yang menguras devisa negara, tetapi dituntut pula menciptakan instrumen kebijakan baru yang mampu membuat rupiah kembali perkasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang sejumlah keputusan penting yang diambilnya selama memimpin Indonesia, mulai dari penyelesaian konflik Aceh, penanganan bencana tsunami, kebijakan ekonomi sulit, hingga peran Indonesia dalam diplomasi global dan operasi penyelamatan warga negara di luar negeri.

Hal tersebut disampaikan SBY dalam agenda Supermentor 28 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di The St. Regis Jakarta, Selasa (14/4/2026) malam.

SBY menekankan bahwa kepemimpinan sering kali dihadapkan pada pilihan sulit di tengah tekanan dan perbedaan pandangan. Namun, menurutnya, seorang pemimpin tetap harus berani mengambil keputusan.

“Tantangan yang datang sangat berat, sangat tidak mudah, tetapi pemimpin harus mengambil keputusan meskipun ada pro dan kontra,” ujarnya.

Salah satu keputusan besar yang disorot SBY adalah langkah menempuh jalur damai dalam menyelesaikan konflik Aceh yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Melalui perundingan di Helsinki, konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung sekitar 30 tahun berhasil diakhiri dalam waktu sekitar delapan bulan.

Menurutnya, operasi militer bukanlah tujuan utama pemerintah saat itu. Prioritasnya adalah mengakhiri konflik bersenjata sekaligus menjaga keutuhan negara.

SBY juga mengenang tantangan besar ketika bencana tsunami melanda Aceh dan Nias pada awal masa pemerintahannya. Dalam situasi darurat tersebut, pemerintah segera menetapkan bencana sebagai bencana nasional dan menerapkan pendekatan manajemen krisis untuk mempercepat penanganan.

Ia bahkan memutuskan menghentikan operasi militer di Aceh tanpa menunggu persetujuan pihak GAM, yang kemudian diikuti langkah serupa dari pihak lawan sehingga memungkinkan kerja sama kemanusiaan dalam proses evakuasi dan penanganan korban.

Proses tanggap darurat berlangsung sekitar tiga bulan sebelum dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi selama kurang lebih tiga tahun.

Selain krisis keamanan dan bencana, SBY juga menyinggung keputusan sulit menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah yang menyakitkan tetapi diperlukan untuk mencegah krisis ekonomi yang lebih besar.

“Menaikkan bahan bakar itu sangat sulit, tetapi harus dilakukan. Kalau tidak dinaikkan, ekonomi kita bisa kolaps,” katanya.

Untuk meredam dampak sosial kebijakan tersebut, pemerintah saat itu menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

SBY juga mengingat peran Indonesia dalam diplomasi global, khususnya ketika menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bali pada 2007. Dalam forum tersebut, negosiasi sempat mengalami kebuntuan sebelum akhirnya menghasilkan Bali Road Map—kerangka kerja penting yang kemudian menjadi pijakan menuju Paris Climate Agreement pada 2015.

Saat proses negosiasi nyaris gagal, SBY menghubungi Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon, untuk kembali ke Bali dan membantu memulihkan semangat para delegasi. Intervensi tersebut akhirnya mendorong para peserta konferensi melanjutkan perundingan hingga tercapai kesepakatan.

SBY menegaskan bahwa komitmen global terhadap perubahan iklim harus terus dijalankan, termasuk target menuju net zero emissions pada 2060. Menurutnya, kegagalan mencapai target tersebut akan membawa dampak besar bagi masa depan dunia.

Selain itu, SBY juga mengenang operasi pembebasan kapal Sinar Kudus yang disandera perompak di perairan Somalia pada 2011. Operasi tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi hukum internasional serta melalui koordinasi diplomatik dengan pemerintah Somalia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga bekerja sama dengan satuan tugas internasional yang beroperasi di kawasan tersebut.

Di dalam negeri, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan tetap menghormati prinsip hubungan sipil-militer serta berkoordinasi dengan DPR RI. SBY menegaskan bahwa keputusan politik berada di tangan pemimpin sipil, sementara pelaksanaan operasi militer menjadi domain TNI.

Meski berisiko tinggi, ia tetap mengambil keputusan untuk melaksanakan operasi penyelamatan demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi warga negara Indonesia.

“Kalau gagal, karier politik saya bisa selesai. Tapi ini menyangkut kedaulatan negara yang harus dijaga,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, SBY juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi krisis global baru, terutama jika konflik geopolitik terus berlanjut. Ia menilai dunia perlu belajar dari berbagai krisis yang pernah terjadi agar dapat lebih siap menghadapi tantangan ke depan.

“So hoping for the best, preparing for the worst,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah tingginya mobilitas dan potensi kendala di perjalanan, penting untuk menyimpan nomor darurat dan layanan penting sebelum memutuskan mudik lebaran.

Beberapa informasi arus mudik, layanan jalan tol, penyeberangan hingga bantuan medis dan bantuan penyelamatan perlu disimpan oleh warga sedulur Banten.

Seluruh nomor ini dapat membantu ketika dalam kondisi darurat di perjalanan.

Nomor layanan mudik lebaran 2026

Layanan Perjalanan

Jalur Mudik 158 tersedia 24 jam (Layanan informasi mudik)
Jasa Marga 14080 tersedia 24 Jam (Laporan kejadian di jatan tol)
Jalur Mudik Whatshapp 082288858884 (Info arus & kondisi jalur)
Informasi Jalan Tol 081380068000 (Kondisi & kepadatan ruas tol)
ASDP Indonesia Ferry 191 (Info penyeberangn dan antrean)
Layanan Penyelamatan dan Darurat

Nomor Darurat Terintegrasi 112 (Layanan darurat Lintas instansi)
Ambulans/PSC (Public Safety Center) 119 (Kegawatdaruratan kesehatan)
Ambulans (Jakarta) 02165303118 (Layanan ambulans wilayah Jakarta)
BPJS Kesehatan 165
Informasi layanan peserta Palang Merah Indonesia (PMI) 021 - 7992325 (Bantuan kemanusiaan)
Kepolisian 110 (Laporan tindak kriminal & kecelakaan)
BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) 117 (Laporan & informasi bencana)
Pemadam Kebakaran 113 (Kebakaran & penyelamatan)
Perusahaan Listrik Negara (PLN) 123 (Gangguan listrik)
Tim SAR Nasional (Search and rescue) 115 (Evakuasi & pencarian)

Call center jalan tol Trans-Jawa

Jabodetabek, Purwakarta-Bandung-Cileunyi 14080
Jakarta-Tangerang 02155753904
Tol Tangerang - Merak 02155753904
Palimanan - Kanci 0231484268
Pejagan - Pemalang 02834511 000
Semarang 0247607777
Semarang - Bawen 02476911505
Solo - Ngawi 02716882222
Gempol - Pasuruan 03436431177
Call center jalan tol Trans-Sumatera

Pekanbaru - Dumai 082170088880
Indrapura - Kisaran 082163870001
Binjai - Langsa 082367846784
Sigli - Banda Aceh 082164346434
Terbanggi Besar - Pematang
Panggang - Kayu Agung 081329000020
Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung 081329000020
Palembang - Indralaya 085860036003 & 081271279999
Indralaya - Prabumulih 081122226363
Bengkulu - Taba Penanjung 085329100900
Betung - Tempino - Jambi 082188887710
Pekanbaru - Bangkinang 081268006400
Pantau Kondisi Jalan Lewat Aplikasi

Jasa marga (Travoy) CCTV tol, info llu lintas, tarif dan rest area
BPJT (Badan Pengatu Jalan Tol) “Tol Kita” (Informasi rus tol dan kondisi jalan tol

Bisnis.com, BANDUNG-- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan penyelesaian persoalan Kebun Binatang Bandung berfokus pada penyelamatan empat aspek utama.

Farhan menyebut, proses pembenahan kebun binatang saat ini sedang memasuki tahap finalisasi draf kebijakan. Ia menargetkan dalam waktu tiga bulan sejak akhir Januari 2026, seluruh skema penyelamatan sudah memiliki kejelasan.

“Ada empat aspek yang harus kita selamatkan. Itu bukan dicoba, itu harus gol,” ujarnya.

Empat aspek tersebut meliputi penyelamatan sumber air dan kawasan lindung, penyelamatan lahan, perlindungan terhadap para pegawai, serta pelestarian warisan sejarah kebun binatang.

Menurut Farhan, kawasan Kebun Binatang Bandung memiliki nilai ekologis penting, terutama terkait sumber air dan fungsi kawasan lindung yang harus tetap dijaga.

“Yang mau kita selamatkan itu [sumber daya] air dan [fungsi kawasan] lindungnya. Kedua, lahannya kita selamatkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa lahan kebun binatang bukan sekadar aset biasa, melainkan memiliki amanat hukum dan nilai sosial yang tidak boleh diabaikan.

Aspek ketiga yang menjadi perhatian, yakni para pegawai yang telah bekerja puluhan tahun di kebun binatang. Farhan memastikan akan memperjuangkan afirmasi agar pengelola baru, jika nantinya ada perubahan skema pengelolaan, tetap memprioritaskan tenaga kerja lama.

“Siapapun yang jadi pengelola tetap harus mengutamakan untuk mempekerjakan pegawai yang sekarang. Itu harus diperjuangkan. Dalam perjuangan tidak ada jaminan, tapi harus diperjuangkan,” katanya.

Ia mengakui terdapat banyak aturan ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan, sehingga proses afirmasi tersebut membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan legal.

Aspek keempat adalah warisan sejarah. Farhan menyatakan, identitas pendiri dan nilai historis kebun binatang tidak boleh dihilangkan dalam proses penataan.

“Warisan sejarah artinya kita tidak boleh melupakan siapa pendirinya, siapa keturunannya. Itu tidak boleh dilupakan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Farhan juga membantah tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam upaya penguasaan lahan atau mafia tanah.

“Saya itu sebagai wali kota harus membereskan semuanya. Tata kelolanya saya bereskan, dasar-dasar hukumnya saya bereskan,” ucapnya.

Menurutnya, pembenahan ini justru bertujuan agar ke depan tidak ada lagi polemik berkepanjangan terkait legalitas dan pengelolaan kawasan tersebut.

Farhan juga menyebut koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait, termasuk instansi kehutanan, mengingat aspek lindung dan lingkungan menjadi bagian penting dari kebijakan.

Ia berharap, dengan tata kelola yang lebih rapi dan dasar hukum yang kuat, Kebun Binatang Bandung dapat terus beroperasi secara profesional sekaligus menjaga fungsi konservasi dan sejarahnya.

“Ini harus terjaga dan terpenuhi baik oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, maupun kementerian,” ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelamatan Pangan.

"Untuk tahun ini Badan Pangan Nasional kembali diberikan amanah untuk menyusun (Rancangan) Perpres tentang Penyelamatan Pangan," ujar Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Yusra Egayanti dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal tersebut sudah masuk dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026.

"Badan Pangan Nasional saat ini sedang menyusun Panitia Antar Kementerian dan segera akan berproses untuk penyusunan perpres sebagai amanah dari Keppres 38 Tahun 2025," katanya.

Rancangan Perpres tentang Penyelamatan Pangan tersebut nantinya memuat arah kebijakan, penyelenggaraan penyelamatan pangan, pemantauan, evaluasi, pendanaan, dan pembagian peran kementerian/lembaga dalam lampiran.

Bapanas terus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi pangan berlebih melalui penguatan standar redistribusi pangan di Indonesia.

Upaya ini dilakukan agar pangan yang masih layak dan aman dikonsumsi tidak berakhir sebagai limbah, melainkan bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Bapanas Budi Waryanto mengatakan komitmen tersebut telah menjadi bagian dari arah kebijakan nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pengelolaan Susut dan Sisa Pangan (SSP) ditetapkan sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo di bawah Program Prioritas Ekosistem Ekonomi Sirkular pada Prioritas Nasional ke-2.

Menurutnya, penyelamatan pangan menjadi langkah mendesak di tengah masih tingginya pangan berlebih yang sebenarnya layak konsumsi. Jika dikelola dengan baik, pangan tersebut dapat segera disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menekan praktik pemborosan pangan.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Bapanas mendorong aksi SSP melalui fasilitasi mobil penyelamatan pangan.

"Fasilitasi mobil ini merupakan intervensi nyata pemerintah untuk memperkuat gerakan penyelamatan pangan di daerah,” kata Budi.

Pada 2025, bantuan mobil penyelamatan pangan disalurkan kepada lima provinsi yang dinilai aktif melakukan aksi penyelamatan pangan bersama penggiat dan bank pangan lokal, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Utara.

Mobil tersebut dimanfaatkan untuk menjemput donasi pangan sekaligus menyalurkan pangan yang berhasil diselamatkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Bapanas juga meluncurkan platform digital Stop Boros Pangan melalui laman sbp.badanpangan.go.id. Platform ini memungkinkan pemantauan secara seketika terhadap pangan yang berhasil diselamatkan dan didistribusikan, sekaligus memperkuat ekosistem penyelamatan pangan yang berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menurunkan helikopter taktis, H225M Caracal, guna membantu pencarian pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang dilaporkan hilang kontak di Maros, Sulawesi Utara, Sabtu.

H225M Caracal adalah helikopter angkut taktis serbaguna kelas menengah yang diproduksi Airbus Helicopters, sebelumnya dikenal sebagai Eurocopter EC725. Helikopter ini dirancang untuk misi militer seperti transportasi pasukan, pencarian dan penyelamatan (SAR), evakuasi medis, serta operasi khusus, dan digunakan oleh TNI AU Indonesia.

Helikopter bermesin ganda Turbomeca Makila 2A1 ini memiliki kapasitas hingga 28-29 tentara plus dua awak, panjang 19,5 meter, rotor utama 16,2 meter, kecepatan maksimal 324 km/jam, dan jarak tempuh hingga 857-920 km. Ketinggian operasional mencapai 6.095 meter dengan berat lepas landas maksimal 11.200 kg.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan pesawat tersebut terbang dari Yogyakarta menuju Makassar, Sulawesi Selatan, dengan membawa 7 kru dan 3 penumpang.

"Berdasarkan informasi awal, pesawat ATR 400 hilang komunikasi di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan," ujar Marsma TNI I Nyoman dilansir dari Antara, Sabtu (17/1/2026).

Berdasarkan informasi yang didapat, titik koordinat terakhir yang diterima berada pada posisi 04°57’08” Lintang Selatan dan 119°42’54” Bujur Timur.

Menindaklanjuti laporan tersebut, helikopter H225M Caracal dengan Pilot Komando (PIC) Kapten Penerbang (Pnb) Rahman lepas landas dari Pangkalan TNI AU (Lanud) Sultan Hasanuddin, Makassar, menuju sektor pencarian di wilayah Kabupaten Maros.

Selain unsur udara, TNI AU juga mengerahkan 82 personel dari Yon Parako 473 Komando Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), Divisi Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) Korpasgat, Lanud Sultan Hasanuddin, dan satu kendaraan Vehicle Control Post (VCP) untuk memperkuat tim gabungan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa. menyampaikan bahwa pesawat dengan registrasi PK-THT itu dioperasikan oleh Indonesia Air Transport (IAT), pemegang AOC 034.

“Pesawat ATR 42-500 buatan tahun 2000 dengan nomor seri 611 tersebut melaksanakan penerbangan dari Yogyakarta Adi Sucipto [JOG] menuju Makassar Sultan Hasanuddin [UPG], dengan pilot in command Capt. Andy Dahananto,” kata Lukman melalui keterangan resmi.

Menilik kronologinya, pada pukul 04.23 UTC, pesawat diarahkan oleh Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center (MATSC) untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu RWY 21 Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

Dalam proses itu, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya sehingga ATC memberikan arahan ulang kepada awak pesawat untuk melakukan koreksi posisi.

ATC selanjutnya menyampaikan beberapa instruksi lanjutan guna membawa pesawat kembali ke jalur pendaratan yang sesuai dengan prosedur. Namun, setelah penyampaian arahan terakhir oleh ATC, komunikasi dengan pesawat dinyatakan terputus.

“Menindaklanjuti kondisi tersebut, ATC mendeklarasikan fase darurat DETRESFA [Distress Phase] sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,” lanjutnya.

Bisnis.com, MEDAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Utara menyebut masyarakat Tapanuli Tengah dan Sibolga yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor hingga saat ini masih terisolasi.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan akses jalan menuju ke dua kabupaten/ kota tersebut lumpuh total akibat tertimbun tanah longsor dan diterjang banjir bandang. Kondisi diperparah oleh jaringan komunikasi yang terputus.

"Kalau Tapanuli Tengah dan Sibolga, sampai sekarang kami belum bisa menghubungi tim di sana karena jaringan terputus," ujar Sri Wahyuni saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (26/11/2025).

Dikatakan Sri Wahyuni, jalan lintas dari Tarutung (Tapanuli Utara) menuju Sipirok (Tapanuli Selatan) lumpuh total tertimbun material longsor.

Longsor bahkan terjadi di beberapa titik pada akses menuju Sibolga, baik dari Tarutung maupun dari Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Pasar Barus.

"Tidak ada jalur yang bisa dilewati menuju ke sana. Mereka terisolir," ujar Sri Wahyuni.

Dia menyebut BPBD Sumut telah menurunkan personel dan alat berat ke lokasi untuk melakukan pencarian dan penyelamatan maupun pembersihan material. Kebutuhan akan logistik juga telah dibawa tim.

Namun, Sri Wahyuni mengatakan personel BPBD Sumut masih belum mampu mencapai Tapteng dan Sibolga. Mereka tertahan di Tarutung, Tapanuli Utara akibat akses jalan yang tertimbun longsor di beberapa titik.

"Pembersihan material saat ini telah dilakukan. Kami belum bisa memastikan lamanya proses ini karena titik longsor terus bertambah," ujarnya.

Berdasarkan data sementara Pusdalops PB BPBD Sumut pada Selasa (25/11/2025) malam, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kota Sibolga mencakup 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Sibolga Kota, Sibolga Sambas, Sibolga Utara, dan Sibolga Selatan.

Sementara Kecamatan yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain Kecamatan Badiri, Pandan, Sarudik, Kolang, Tukka, Lumut, Pinangsori, Sibabangun, dan Tapian Nauli.

Data sementara BPBD Sumut pada Selasa malam menyebut ada 1.902 kepala keluarga terdampak banjir bandang di wilayah Tapanuli Tengah. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah mengingat komunikasi dengan BPBD Tapteng terganggu akibat jaringan telekomunikasi terputus.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR RI menunda rapat kerja terkait dengan evaluasi penyelamatan industri baja nasional pada Senin (10/11/2025).

Komisi VI sebelumnya menjadwalkan rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) pada pukul 10.00 WIB dengan menghadirkan lima pihak, yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Kepala Badan Standardisasi Nasional, CEO Danantara Indonesia, dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS).

Agenda itu berlangsung guna membahas penyelamatan industri baja, sebagai tindak lanjut RDP dengan Direktur Utama KRAS pada 30 September 2025.

Namun, setelah diskusi berjalan, mayoritas anggota Komisi VI menilai pembahasan tidak dapat dilanjutkan karena pejabat pengambil keputusan utama dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak hadir.

Anggota Komisi VI Herman Khaeron menyampaikan rapat menjadi tidak representatif untuk membahas kebijakan strategis. Menurutnya, kehadiran pejabat setingkat direktur jenderal dan staf ahli tidak cukup untuk menjawab isu fundamental penyelamatan industri baja, termasuk masa depan Krakatau Steel.

“Kalau hanya informatif, tidak akan menghasilkan keputusan terbaik,” ujarnya di sela-sela rapat kerja dan RDP, Senin (10/11/2025).

Wakil Ketua Komisi VI Nurdin Halid juga meminta rapat ditunda hingga Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso hadir. Dia menegaskan persoalan industri baja membutuhkan arah kebijakan jelas dan komitmen lintas kementerian.

Alhasil, Ketua Komisi VI Anggia Ermarini menutup rapat sembari menyampaikan kekecewaannya, mengingat anggota telah hadir. Komisi VI pun menerima penjelasan Kementerian Perindustrian, tetapi rapat resmi ditunda.

“Rapat kami tutup dan akan dijadwalkan ulang untuk pembahasan penyelamatan industri baja nasional,” pungkas Anggia.

RENCANA PENYELAMATAN KRAKATAU STEEL

Sementara itu, dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Danantara Indonesia memastikan pembenahan Krakatau Steel akan terus berjalan guna memperkuat posisi perusahaan sebagai produsen baja nasional yang kompetitif.

Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara, Rohan Hafas, menyatakan bahwa pembenahan di tubuh Krakatau Steel perlu dilakukan secara menyeluruh guna meningkatkan kinerja operasional, sekaligus menciptakan profitabilitas yang berkelanjutan bagi perseroan.

“Krakatau Steel akan segera finalisasi. Bongkar habis, tidak pernah untung, tidak pernah bagus, tidak pernah efisien. Dia punya banyak persoalan dari investasi,” ujarnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Padahal, KRAS dinilai memiliki potensi signifikan di industri baja berkat fasilitas produksi yang lengkap dari hulu ke hilir, termasuk unit pengolahan air, pembangkit listrik, dan pelabuhan yang mendukung distribusi skala besar.

“Itu pelabuhan paling dalam di Indonesia. Jadi kapal yang sangat besar bisa sandar. Itu enggak dimiliki bahkan di Indonesia tempat lain,” ucap Rohan.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menuturkan bahwa penyelamatan Krakatau Steel akan dilakukan dalam waktu dekat, mengingat adanya persoalan utang yang membayangi perseroan.

“[Ada] penyelesaian problematika di Krakatau Steel. Ini juga masalah, lihat bukunya dan ini punya problem juga,” pungkas Dony saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Dalam perkembangan lain, Krakatau Steel juga telah meminta bantuan Danantara untuk menginjeksi modal US$500 juta atau sekitar Rp8,3 triliun. Bantuan ini nantinya berstatus pinjaman alias shareholder loan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Krakatau Steel, Daniel Fitzgerald Liman, mengungkapkan bahwa pengajuan bantuan modal telah dilakukan sejak Juni 2025 dan diharapkan dapat terealisasi sebelum akhir tahun.

“Harapan kami dana segar ini segera cair sebelum Desember 2025, sehingga pada tahun depan kami bisa meningkatkan produktivitas pabrik,” ujar Daniel.

Jakarta, CNBC Indonesia - Topan Kalmaegi telah menyebabkan kerusakan parah dan kematian di Vietnam setelah sebelumnya menerjang Filipina. Setidaknya lima orang tewas di Vietnam setelah topan menghantam wilayah pesisir dengan angin destruktif dan hujan lebat, sementara korban tewas di Filipina mencapai sedikitnya 188 orang.

Topan Kalmaegi mendarat di Vietnam tengah pada Kamis malam. Topan itu bahkan mencabut pohon, merusak rumah, dan memicu pemadaman listrik sebelum melemah saat bergerak ke pedalaman.

Badan manajemen bencana Vietnam melaporkan tujuh korban luka-luka dan kerusakan pada sekitar 2.800 rumah. Pemadaman listrik berdampak pada sekitar 1,3 juta orang. Kantor berita Vietnam yang dikelola negara melaporkan kerusakan pada infrastruktur kereta api di provinsi Quang Ngai.

Pemerintah Vietnam telah memobilisasi lebih dari 268.000 tentara untuk operasi pencarian dan penyelamatan serta mengeluarkan peringatan tentang potensi banjir yang dapat melanda provinsi-provinsi tengah dari Thanh Hoa hingga Quang Tri. Peringatan khusus juga dikeluarkan untuk dataran tinggi tengah, wilayah penghasil kopi utama Vietnam, karena naiknya permukaan sungai dapat memicu banjir dan tanah longsor.

Di provinsi Gia Lai, seorang petani udang, Nguyen Dinh Sa (26), melaporkan kerugian besar setelah gudang pakan udang dua lantainya terendam gelombang setinggi tujuh meter. "Semua investasi saya hilang. Saya sangat putus asa saat ini," kata Sa, yang meratapi hancurnya sekitar enam metrik ton udang. Ia memperkirakan kerugian sekitar 1 miliar dong ( Rp 597,7 juta).

Duka di Filipina dan Ancaman Baru

Di Filipina, Kalmaegi adalah topan ke-13 yang terbentuk di Laut Cina Selatan tahun ini. Dampaknya sangat mematikan, meninggalkan 135 orang hilang dan 96 lainnya terluka.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengunjungi pusat-pusat evakuasi pada hari Jumat (7/11/2025), membagikan bantuan dan menjamin dukungan pemerintah yang berkelanjutan bagi para korban. "Kami sangat, sangat menyesal. Sebagian besar korban tersapu oleh air yang deras, volume dan kecepatan banjir bandang," katanya.

Regulator penerbangan sipil Filipina telah meningkatkan kewaspadaan di semua pusat area dan operasi bandara sebagai persiapan untuk badai lain. Topan berikutnya, Fung-wong, diperkirakan akan meningkat menjadi super typhoon sebelum mendarat di Filipina utara pada Minggu malam atau Senin dini hari.

Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya penyelamatan di Vietnam tengah berpacu dengan waktu ketika tim SAR dan relawan berjuang menembus daerah-daerah yang terisolasi akibat banjir dan longsor yang menewaskan sedikitnya 37 orang. Di tengah kekacauan itu, pemerintah memperingatkan datangnya topan baru yang diperkirakan akan menghantam wilayah tersebut dalam beberapa hari ke depan.

Dilansir The Associated Press, Selasa (4/11/2025), hujan lebat yang turun tanpa henti sejak akhir Oktober memicu banjir bandang dan longsor di sejumlah provinsi. Rumah-rumah tersapu air, ribuan penduduk mengungsi, dan sebagian besar wilayah masih lumpuh akibat aliran listrik dan jaringan data yang terputus.

Sejumlah kawasan di Da Nang bahkan masih terendam dan terisolasi hingga awal pekan ini. Saluran irigasi, bantaran sungai, dan garis pantai mengalami erosi parah, sementara beberapa jalan nasional dilaporkan masih tertutup lumpur dan puing.

Badan Meteorologi Vietnam memperingatkan bahwa Topan Kalmaegi tengah bergerak cepat menuju pesisir tengah negara itu setelah melintasi Filipina. Pusat Prakiraan Hidro-Meteorologi Nasional memperkirakan kecepatan angin dapat mencapai 166 kilometer per jam ketika topan itu memasuki Laut China Selatan pada Rabu mendatang.

Kondisi di lapangan memburuk kembali setelah sempat membaik akhir pekan lalu. Petugas penyelamat yang berhasil mengevakuasi sejumlah warga pada saat air surut kini menghadapi tantangan baru karena permukaan sungai kembali naik.

Di Kota Hue, dua sungai utama, Huong dan Bo, telah mencapai level bahaya, sementara hujan deras masih terus mengguyur wilayah itu, menurut laporan media pemerintah.

Otoritas Vietnam telah mengerahkan bantuan darurat berupa makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat penampungan bagi korban. Relawan dan aparat militer dikerahkan untuk membersihkan puing-puing, memperbaiki aliran listrik, jaringan air, serta membuka kembali akses transportasi.

Upaya pencegahan wabah penyakit juga menjadi prioritas, sementara pemerintah mulai memperbaiki sistem irigasi dan membantu petani memulihkan lahan pertanian serta peternakan mereka yang rusak.

Data terbaru pada Senin menunjukkan bahwa jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor mencapai 37 orang, dengan lima orang masih hilang dan 78 lainnya luka-luka. Pemerintah memperingatkan bahwa angka tersebut kemungkinan masih akan meningkat karena banyak wilayah belum dapat dijangkau tim penyelamat.

Vietnam tahun ini menghadapi rangkaian badai yang nyaris tanpa jeda. Sebelumnya, Topan Ragasa pada akhir September menumpahkan hujan deras di kawasan tengah, disusul Topan Bualoi yang menghantam pesisir, dan Topan Matmo yang menyebabkan banjir besar di bagian utara.

Gabungan tiga badai tersebut telah menyebabkan lebih dari 85 orang tewas atau hilang dalam dua minggu, dengan kerugian ekonomi mencapai sekitar US$1,36 miliar.