Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi kesehatan diwajibkan memiliki Dewan Penasihat Medis (DPM) atau Medical Advisory Board (MAB). Kendati begitu, pengamat asuransi Wahyudin Rahman membeberkan beberapa tantangan yang perlu diwaspadai industri.

Dia menyebut, tantangan utamanya tidak lepas dari ketersediaan sumber daya dokter yang kompeten, integrasi data dan sistem informasi kesehatan, serta membangun kolaborasi yang baik dengan rumah sakit dan provider kesehatan.

“Selain itu, perusahaan perlu memastikan penerapan DPM tetap menjaga keseimbangan antara pengendalian biaya dan kualitas layanan bagi peserta,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (10/6/2026) malam.

Walau demikian, Wahyudin tetap melihat DPM berpotensi menjadi salah satu solusi yang efektif karena dapat membantu memastikan layanan medis yang diberikan sesuai kebutuhan klinis pasien.

Menurutnya, melalui pemantauan utilisasi layanan kesehatan dan pengendalian tindakan yang berlebihan, pertumbuhan biaya klaim dapat lebih terkendali.

“Namun, DPM bukan satu-satunya solusi karena inflasi medis juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan tarif rumah sakit, obat-obatan, dan teknologi kesehatan,” tegasnya.

Lebih jauh, dirinya menekankan bahwa perubahan yang paling signifikan dengan adanya DPM adalah meningkatnya pengawasan medis dalam proses pengelolaan klaim dan layanan kesehatan.

“Dengan adanya DPM, keputusan terkait kewajaran tindakan medis, biaya perawatan, dan manajemen kasus menjadi lebih terukur sehingga tata kelola klaim dapat berjalan lebih efektif dan transparan,” katanya.

Sebagai informasi, kewajiban DPM tercantum dalam POJK Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan, yang sudah diundangkan pada 22 Desember 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa saat ini sebagian perusahaan asuransi telah memiliki DPM.

“Saat ini sebagian perusahaan asuransi telah memiliki fungsi MAB, baik dibentuk secara sendiri maupun melalui skema gabungan. MAB juga dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga,” ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK Desember 2025, pada Jumat (9/1/2026).

Ogi melanjutkan, sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan asuransi diberikan waktu masa transisi selama satu tahun dalam menerapkan DPM dan pemenuhan persyaratan, sejak POJK 36/2025 diundangkan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mulai melibatkan Dewan Penasihat Medis (DPM) atau Medical Advisory Board (MAB) dalam proses pengelolaan klaim nasabah hingga pengembangan produk.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan MAB yang beranggotakan tiga dokter ini ikut serta dalam menilai (review) setiap tren yang ada. Misalnya, tren klaim kanker dan jantung yang semakin tinggi.

“Mereka tuh bisa bantu kami review, oh ini ada experimental treatment dan sebagainya. Kami juga lihat bagaimana pandangan dari Medical Advisory Board kepada medical efficacy-nya seperti gimana,” ucapnya kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Yosie mencontohkan, MAB ikut berperan dalam pemberian masukan terkait penggunaan obat-obatan inovatif untuk suatu penyakit tertentu

Sebab itu, baginya ahli medis itu tidak bertugas menentukan klaim dibayarkan atau tidak, tetapi justru memberikan pandangan berbasis medis agar proses pengambilan keputusan perusahaan medical-based.

“Mereka bukan ahli asuransi loh, mereka kan adalah ahli medis gitu kan. Jadi mereka membantu sekali dalam proses klaim kami, improve layanan klinik strategi kami gitu kan,” tegasnya.

Tidak sampai di situ, Yosie menuturkan bahwa MAB juga mulai dilibatkan dalam proses pengembangan produk asuransi. Misalnya, produk PruLady sebagai solusi perlindungan kanker payudara bagi perempuan

“Mereka bisa sampaikan, oh risiko mana yang harus kami tanggung, yang bisa kami lakukan intervensi, kira-kira di fase-fase mana kami harus bisa masuk untuk memberikan dampak maupun output yang lebih bagus,” bebernya.

Oleh sebab itu, Yosie menekankan MAB ke depannya juga akan bisa menjadi bagian dari product development process di Prudential Indonesia. Adapun, sejauh ini MAB Prudential Indonesia memiliki tiga anggota yang berasal dari kalangan profesional

Mereka adalah Abdul Muthalib dokter spesialis penyakit dalam dan hematologi, Muhammad Yamin dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta Andri Maruli Tua Lubis dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi. Ke depannya, perusahaan berencana untuk menambah anggota MAB.

“Pasti, kami akan tambah terus gitu kan. Kami lihat sesuai dengan buku kami ya, paling besar sekarang kanker, jantung, sama ortopedi gitu kan.Kan kami lihat ada penyakit lain seperti, pencernaan yang gastritis, neurologi, saraf, dan lainnya, kami lagi lihat gitu,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Yosie mengatakan pembentukan MAB secara mandiri karena skala bisnis dan kompleksitas operasional Prudential sudah sangat besar. Untuk mengatasi tantangan itu, perusahaan memutuskan untuk membuat dewan penasihat medis secara mandiri.

“Oleh karena itu kami memutuskan, kita berdiri sendiri atau paling enggak kita Prudential Indonesia dan Prudential Syariah kita punya MAB sendiri, tidak bergabung dengan industri,” kata Yosie di sela-sela Media Gathering PRUActive Family di Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2025).

Tahun lalu, dia mengungkap Prudential Indonesia mencatat klaim kesehatan mencapai Rp6,1 triliun. Dengan transaksi yang cukup besar, dia menyebut bahwa Prudential Indonesia membutuhkan Dewan Penasihat Medis yang lebih fokus dan dedicated agar proses verifikasi klaim tetap cepat dan kualitas layanan ke nasabah tetap terjaga.

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Dokter Konsultan Asuransi Kesehatan Indonesia (PERDOKJASI) mengatakan terdapat 13 penyedia jasa asuransi yang menjalin kolaborasi dengan Dewan Penasihat Medis (DPM) PERDOKJASI untuk berkonsultasi terkait sengketa klaim medis.

Direktur Eksekutif DPM PERDOKJASI Dian Budiani menuturkan, dewan medis tersebut efektif berbadan hukum sejak 1 Maret 2026.

“Nah, sejak itu baru bisa berprogres dengan menandatangani (nota) kerja sama dengan 13 perusahaan asuransi tersebut,” kata Dian Budiani saat ditemui usai Konferensi Pers dan Diskusi Media bertajuk “Biaya Melonjak, Klaim Ditolak: Keputusan Medis Harus Tegak” di Grha Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jakarta, Kamis (16/4).

Ia menyebutkan, sejumlah penyedia jasa asuransi yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihaknya antara lain Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life), Manulife Indonesia, Allianz Life Indonesia, Allianz Syariah, hingga Sun Life Indonesia.

Ia mengatakan masing-masing perusahaan asuransi diwajibkan untuk menyampaikan laporan terkait sengketa klaim setiap bulannya.

Meskipun DPM dapat memberikan opini maupun feedback bagi setiap sengketa klaim yang dikonsultasikan, namun keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut tetap berada di tangan masing-masing penyedia jasa asuransi.

Dian menuturkan, dewan penasihat medis hanya berkewajiban untuk memfasilitasi konsultasi antara dokter spesialis maupun pakar medis lainnya dengan penyedia jasa asuransi yang mengajukan permohonan konsultasi.

Ia mengatakan, para ahli medis tersebut nantinya harus memberikan opini atas sengketa klaim yang dikonsultasikan dalam 5 hari.

“Tapi, untuk keputusan (opini DPM) itu kemudian dipakai oleh perusahaan asuransi atau tidak atau mau nanya (ahli medis) yang lain lagi itu sepenuhnya tergantung perusahaan asuransi. Jadi, standardnya (waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan sengketa klaim) yang nentuin perusahaan asuransinya,” kata Dian Budiani.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat PERDOKJASI Wawan Mulyawan menyampaikan bahwa tidak semua sengketa klaim asuransi akan dikonsultasikan kepada DPM PERDOKJASI.

Ia mengatakan setiap perusahaan asuransi akan memilah kasus apa yang sekiranya dapat mereka selesaikan secara internal dan hanya mengonsultasikan sengketa yang kompleks dan menuntut perhatian segera (urgent).

“DPM PERDOKJASI sebagai jembatan dengan profesi yang ada, nanti kami akan lihat ini kira-kira perhimpunan mana atau spesialis mana yang diperlukan untuk memberikan nasihat medis ke mereka (penyedia jasa asuransi tersebut),” kata Wawan Mulyawan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36/2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan resmi memasuki masa implementasi. Aturan yang diundangkan pada 22 Desember 2025 tersebut mulai berlaku efektif setelah tiga bulan yakni pada 22 Maret 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono berharap POJK ini dapat menguatkan tata kelola dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan sehubungan dengan kewajiban tiga kapabilitas yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi.

Tiga kapabilitas yang dimaksud adalah kapabilitas medis, kapabilitas digital dan dewan penasihat medis (DPM). Kewajiban ini diharapkan dapat memperbaiki ekosistem kesehatan dalam mengendalikan biaya medis dan meningkatkan pelindungan konsumen asuransi kesehatan.

“Harapan selanjutnya adalah ada perbaikan manajemen risiko dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan dengan implementasi kebijakanrisk sharingpada penyelenggaraan asuransi kesehatan,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Harapan selanjutnya adalah terciptanya kolaborasi antara pihak yang terlibat dalam ekosistem asuransi kesehatan nasional. Terutama dengan terselenggaranya koordinasi antar penyelenggara jaminan (KAPJ) antara BPJS Kesehatan dengan Perusahaan Asuransi.

Ogi melanjutkan, saat ini tren klaim asuransi kesehatan di industri asuransi jiwa dan umum masih meningkat, tetapi secara rasio masih dalam batas yang terjaga.

“Untuk menjaga kualitas kinerja, perusahaan perlu memperkuatunderwriting, pengelolaan klaim, serta pengendalian biaya layanan kesehatan,” ucapnya.

Di lain sisi, dia memastikan OJK terus melakukan pengawasan terhadap pemasaran produk asuransi kesehatan, baik secaraoffsitemaupunonsite. Hal ini pun termasuk melalui pengawasan tematik guna memastikan praktik pemasaran yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip perlindungan konsumen.

“Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi kesehatan,” sebutnya.

Dia menambahkan, melalui POJK 36/2025 yang memuat kewajiban perusahaan asuransi memiliki DPM diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan atas layanan medis yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

“Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola, efisiensi biaya, serta perlindungan bagi pemegang polis,” tegas Ogi.

Selain mengenai DPM, Ogi juga menuturkan POJK untuk asuransi kesehatan itu mewajibkan perusahaan asuransi menyediakan produk dengan dan tanpa fitur pembagian risiko (risk sharing).

“Pengaturan ini bertujuan untuk mengurangi moral hazard serta mencegah penggunaan layanan kesehatan secara berlebihan [overutilization], sehingga pemanfaatan layanan tetap sesuai kebutuhan medis,” ujarnya.

Klaim Meningkat, tapi Bisnis Asuransi Kesehatan Berpeluang Tumbuh

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan bahwa perkembangan nilai klaim asuransi kesehatan masih menjadi perhatiannya. Di tengah penerapan POJK 36/2025, AAJI mencatat adanya kenaikan pada total pembayaran klaim kesehatan ini.

Ketua Bidang Pengembangan & Pelatihan SDM (Center of Excellence) AAJI Handojo G Kusuma mengungkapkan sepanjang 2025 industri asuransi jiwa membayarkan total klaim Rp26,74 triliun, tumbuh 9,1% (year on year/YoY) dari Rp24,52 triliun.

Bila dirincikan berdasarkan segmennya, klaim asuransi kesehatan perorangan naik sebesar 6,7% (YoY) dengan total nilai sebesar Rp16,59 triliun. Sementara itu, untuk segmen kumpulan tercatat sebesar Rp10,16 triliun, naik 13,2% (YoY).

“Di sepanjang tahun 2025, rata-rata penerima manfaat asuransi kesehatan perorangan nilai klaimnya adalah sebesar Rp54,61 juta meningkat 51,9% dibandingkan dengan tahun 2024 yang nilainya sebesar Rp35,95 juta per orang,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

AAJI, kata Handojo, akan terus memantau perkembangan ini secara berkala dan terus menjalin kolaborasi dengan OJK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan para penyedia jasa layanan untuk mengoptimalkan penerapan POJK 36/2025, guna menciptakan industri asuransi kesehatan yang berkelanjutan dan bermanfaat.

PT Prudential Life Assurance melihat masih banyak peluang yang bisa dioptimalkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan penetrasi pasar dan memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan peluang tersebut didapatkan dari pasca pandemi Covid-19 yang membuat kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan meningkat.

“Kondisi ini yang menumbuhkan optimisme kami bahwa asuransi kesehatan masih berpeluang untuk tumbuh,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Di Prudential Life, katanya, produk asuransi kesehatan PRUWell Medical dan PRUWell Health menjadi salah satu produk yang diminati oleh para pemegang polis.

Lebih jauh, Yosie membeberkan peningkatan biaya kesehatan saat ini dipengaruhi oleh tiga faktor.Pertama, faktor gaya hidup, yang mana masih banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan hidup kurang sehat.Kedua, adanya overutilisasi atau perawatan berlebihan.

“Ketiga, teknologi yang digunakan untuk perawatan yang terus berkembang yang akhirnya mendorong peningkatan biaya perawatan. Tiga faktor tersebut di atas yang menyebabkan inflasi medis yang terus meningkat setiap tahunnya,” ungkapnya.

Selain itu, dia menyebut dari sisi biaya perawatan, di Indonesia saat ini belum ada kebijakan atau ketetapan tarif yang berlaku secara nasional. Sebab itu, kesenjangan biaya untuk jenis perawatan dan pengobatan yang sama masih sangat beragam.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Prudential Life mengoptimalkan AI untuk menganalisa tren dan pola klaim lebih detail, serta mengidentifikasi area berisiko tinggi dari berbagai dimensi. Pasalnya, dengan data yang lengkap, mendalam, dan akurat, risiko penggunaan berlebih (overutilization) dapat dicegah.

Di sisi lain, Yosie berujar Prudential Indonesia sangat mengapresiasi keputusan OJK yang menerbitkan POJK asuransi kesehatan. Peraturan ini dinilai akan memastikan keseimbangan manfaat bagi nasabah dan mendukung penguatan ekosistem asuransi kesehatan.

“Prudential Indonesia terus melakukan koordinasi eksternal dengan berbagai pemangku kebijakan, asosiasi, dan pihak swasta lainnya, serta diskusi internal untuk menyusun langkah-langkah sosialisasi secara bertahap agar implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik,” tegas Yosie.

Sementara itu, pengamat asuransi sekaligus dosen asuransi syariah UIN Banten Wahju Rohmanti menilai POJK 36/2025 seharusnya memberikan dampak positif bagi industri asuransi, karena bisa menambah volume bisnis dan pangsa pasar.

“Asuransi kesehatan di asuransi itu umumnya masih beruparider, masih sedikit yang jualan asuransi kesehatan murni perorangan, sehingga sebagairiderasuransi kesehatan itu menjadienhancerproduk asuransi dasarnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia melihat bahwa tantangan dalam memasarkan produk asuransi kesehatan adalah faktor teknis danfraudyang dalam pengajuan klaim, apalagi asuransi kesehatan segmen kumpulan.

“Jadi tantangannya dobel, dari teknis dan dari nasabah itu sendiri,” tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia -Prudential Indonesia membentuk Dewan penasihat Medis, untuk memperkuat tata kelola layanan asuransi kesehatan, sesuai dengan amanat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (03/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) resmi membentuk Dewan Penasihat Medis (Medical Advisory Board/MAB). Pembentukan Dewan Penasihat Medis ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan perusahaan terhadap standar medis dan kebijakan regulator.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth menyampaikan pembentukan Dewan Penasihat Medis adalah bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat tata kelola layanan asuransi kesehatan.

“Jadi hari yang penting ini kami akan mengumumkan secara resmi pembentukan Dewan Penasihat Medis,” kata Yosi dalam sambutannya pada Media Gathering PRUActive Family di Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2025).

Dewan Penasihat Medis memiliki tiga anggota yang berasal dari kalangan profesional. Mereka adalah Abdul Muthalib dokter spesialis penyakit dalam dan hematologi, Muhammad Yamin dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta Andri Maruli Tua Lubis dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi.

Yosi menambahkan, pembentukan Dewan Penasihat Medis juga diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperkuat ekosistem asuransi kesehatan. Amanat itu tercantum dalam Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan.

Menurutnya, kehadiran Dewan Penasihat Medis dapat membantu pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik. Dengan memiliki para ahli sebagai anggota Dewan Penasihat Medis, Yosi menyebut bahwa kehadiran mereka dapat membantu mengidentifikasi risiko klinis lebih awal.

Selain itu, kehadiran Dewan Penasihat Medis juga dapat mendorong praktik asuransi yang lebih objektif dan profesional lantaran Prudential Indonesia mendapat rekomendasi dan arahan dari para anggota.

“Dengan demikian kita bisa meningkatkan layanan kesehatan yang diberikan serta sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Yosi juga menyebut bahwa para Dewan Penasihat Medis memiliki peran penting dalam membantu perusahaan asuransi menangani klaim yang kompleks, serta memastikan setiap keputusan telah melalui telaah klinis yang dijalankan transparan, accountable, dan sesuai dengan kebutuhan polis yang berlaku.

Untuk itu dia mengharapkan kehadiran Dewan Penasihat Medis dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya para pemegang polis atau calon pemegang polis Prudential Indonesia, lantaran pengelolaan risiko melibatkan profesional media yang ahli di bidangnya.

“Jadi kami menyadari bahwa layanan kesehatan yang baik harus dikelola juga tentu secara profesional akuntabel dan berorientasi pada kualitas hidup jangka panjang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan Prudential Syariah memutuskan membentuk Dewan Penasihat Medis (Medical Advisory Board/MAB) secara mandiri guna meningkatkan kualitas pengelolaan risiko.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth menyampaikan keputusan ini diambil lantaran skala bisnis dan kompleksitas operasional Prudential sudah sangat besar. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan memutuskan untuk membuat dewan penasihat medis secara mandiri.

“Oleh karena itu kami memutuskan, kita berdiri sendiri atau paling enggak kita Prudential Indonesia dan Prudential Syariah kita punya MAB sendiri, tidak bergabung dengan industri,” kata Yosie di sela-sela Media Gathering PRUActive Family di Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2025).

Tahun lalu, Yosie mengungkap bahwa Prudential Indonesia mencatat klaim kesehatan mencapai Rp6,1 triliun.

Dengan transaksi yang cukup besar, dia menyebut bahwa Prudential Indonesia membutuhkan Dewan Penasihat Medis yang lebih fokus dan dedicated agar proses verifikasi klaim tetap cepat dan kualitas layanan ke nasabah tetap terjaga.

“Jadi itu alasannya, karena kita besar, kompleksitas bisnis kita juga berbeda mungkin dengan teman-teman yang lain, dan kebutuhan kita juga cukup besar untuk memiliki Dewan Penasihat Medis independen sendiri,” tuturnya.

Adapun Prudential Indonesia resmi membentuk Dewan Penasihat Medis. Pembentukan Dewan Penasihat Medis ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan perusahaan terhadap standar medis dan kebijakan regulator.

Yosie William mengatakan pembentukan Dewan Penasihat Medis adalah bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat tata kelola layanan asuransi kesehatan.

“Jadi hari yang penting ini kita akan mengumumkan secara resmi pembentukan Dewan Penasihat Medis,” kata Yosi dalam sambutannya pada Media Gathering PRUActive Family di Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2025).

Dewan Penasihat Medis memiliki tiga anggota yang berasal dari kalangan profesional. Mereka adalah Abdul Muthalib dokter spesialis penyakit dalam dan hematologi, Muhammad Yamin dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta Andri Maruli Tua Lubis dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi.

Pembentukan Dewan Penasihat Medis telah diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperkuat ekosistem asuransi kesehatan. Amanat itu tercantum dalam Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan.

Menurutnya, kehadiran Dewan Penasihat Medis dapat membantu pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik. Dengan memiliki para ahli sebagai anggota Dewan Penasihat Medis, Yosi menyebut bahwa kehadiran mereka dapat membantu mengidentifikasi risiko klinis lebih awal.

Selain itu, kehadiran Dewan Penasihat Medis juga dapat mendorong praktik asuransi yang lebih objektif dan profesional lantaran Prudential Indonesia mendapat rekomendasi dan arahan dari para anggota.

“Dengan demikian kita bisa meningkatkan layanan kesehatan yang diberikan serta sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan Prudential Syariah membentuk Dewan Penasihat Medis (Medical Advisory Board/MAB) secara mandiri. Salah satu pertimbangannya, klaim kesehatan yang dibayarkan perusahaan cukup besar dan kompleks.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth menyampaikan keputusan ini diambil lantaran skala bisnis dan kompleksitas operasional Prudential sudah sangat besar.

“Oleh karena itu kami memutuskan, kita berdiri sendiri atau paling enggak kita Prudential Indonesia dan Prudential Syariah kita punya MAB sendiri, tidak bergabung dengan industri,” kata Yosie di sela-sela Media Gathering PRUActive Family di Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2025).

Tahun lalu, Yosie mengungkap bahwa Prudential Indonesia mencatat klaim kesehatan mencapai Rp6,1 triliun.

Dengan transaksi yang cukup besar, dia menyebut bahwa Prudential Indonesia membutuhkan Dewan Penasihat Medis yang lebih fokus dan dedicated agar proses verifikasi klaim tetap cepat dan kualitas layanan ke nasabah tetap terjaga.

“Jadi itu alasannya, karena kita besar, kompleksitas bisnis kita juga berbeda mungkin dengan teman-teman yang lain, dan kebutuhan kita juga cukup besar untuk memiliki Dewan Penasihat Medis independen sendiri,” tuturnya.

Adapun Prudential Indonesia resmi membentuk Dewan Penasihat Medis. Pembentukan Dewan Penasihat Medis ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan perusahaan terhadap standar medis dan kebijakan regulator.

Yosie William mengatakan pembentukan Dewan Penasihat Medis adalah bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat tata kelola layanan asuransi kesehatan.

“Jadi hari yang penting ini kita akan mengumumkan secara resmi pembentukan Dewan Penasihat Medis,” kata Yosi dalam sambutannya pada Media Gathering PRUActive Family di Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2025).

Dewan Penasihat Medis memiliki tiga anggota yang berasal dari kalangan profesional. Mereka adalah Abdul Muthalib dokter spesialis penyakit dalam dan hematologi, Muhammad Yamin dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta Andri Maruli Tua Lubis dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi.

Pembentukan Dewan Penasihat Medis telah diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperkuat ekosistem asuransi kesehatan. Amanat itu tercantum dalam Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan.

Menurutnya, kehadiran Dewan Penasihat Medis dapat membantu pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik. Dengan memiliki para ahli sebagai anggota Dewan Penasihat Medis, Yosi menyebut bahwa kehadiran mereka dapat membantu mengidentifikasi risiko klinis lebih awal.

Selain itu, kehadiran Dewan Penasihat Medis juga dapat mendorong praktik asuransi yang lebih objektif dan profesional lantaran Prudential Indonesia mendapat rekomendasi dan arahan dari para anggota.

“Dengan demikian kita bisa meningkatkan layanan kesehatan yang diberikan serta sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan Prudential Syariah membentuk Dewan Penasihat Medis (Medical Advisory Board/MAB) secara mandiri.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth menyampaikan keputusan ini diambil lantaran skala bisnis dan kompleksitas operasional Prudential sudah sangat besar.

“Oleh karena itu kami memutuskan, kita berdiri sendiri atau paling enggak kita Prudential Indonesia dan Prudential Syariah kita punya MAB sendiri, tidak bergabung dengan industri,” kata Yosie di sela-sela Media Gathering PRUActive Family di Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2025).

Tahun lalu, Yosie mengungkap bahwa Prudential Indonesia mencatat klaim kesehatan mencapai Rp6,1 triliun.

Dengan transaksi yang cukup besar, dia menyebut bahwa Prudential Indonesia membutuhkan Dewan Penasihat Medis yang lebih fokus dan dedicated agar proses verifikasi klaim tetap cepat dan kualitas layanan ke nasabah tetap terjaga.

“Jadi itu alasannya, karena kita besar, kompleksitas bisnis kita juga berbeda mungkin dengan teman-teman yang lain, dan kebutuhan kita juga cukup besar untuk memiliki Dewan Penasihat Medis independen sendiri,” tuturnya.

Adapun Prudential Indonesia resmi membentuk Dewan Penasihat Medis. Pembentukan Dewan Penasihat Medis ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan perusahaan terhadap standar medis dan kebijakan regulator.

Yosie William mengatakan pembentukan Dewan Penasihat Medis adalah bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat tata kelola layanan asuransi kesehatan.

“Jadi hari yang penting ini kita akan mengumumkan secara resmi pembentukan Dewan Penasihat Medis,” kata Yosi dalam sambutannya pada Media Gathering PRUActive Family di Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2025).

Dewan Penasihat Medis memiliki tiga anggota yang berasal dari kalangan profesional. Mereka adalah Abdul Muthalib dokter spesialis penyakit dalam dan hematologi, Muhammad Yamin dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta Andri Maruli Tua Lubis dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi.

Pembentukan Dewan Penasihat Medis telah diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperkuat ekosistem asuransi kesehatan. Amanat itu tercantum dalam Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan.

Menurutnya, kehadiran Dewan Penasihat Medis dapat membantu pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik. Dengan memiliki para ahli sebagai anggota Dewan Penasihat Medis, Yosi menyebut bahwa kehadiran mereka dapat membantu mengidentifikasi risiko klinis lebih awal.

Selain itu, kehadiran Dewan Penasihat Medis juga dapat mendorong praktik asuransi yang lebih objektif dan profesional lantaran Prudential Indonesia mendapat rekomendasi dan arahan dari para anggota.

“Dengan demikian kita bisa meningkatkan layanan kesehatan yang diberikan serta sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia kini memiliki Dewan Penasihat Medis (DPM) atau Medical Advisory Board (MAB) di industri perasuransian, terkhusus untuk perusahaan yang memiliki produk asuransi kesehatan. Apa fungsi dan peran Dewan Penasihat Medis?

Kewajiban pembentukan DPM ini semula tertuang dalam SEOJK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan. Namun, SEOJK itu ditunda dan akan diubah menjadi POJK yang rencananya akan terbit pada awal tahun mendatang.

Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Octavianus, berpendapat DPM akan menjadi rujukan etik dan klinis dalam isu-isu penting seperti evaluasi klaim, telaah fraud, dan sengketa medik-asuransi. Baginya, ini tidak hanya melindungi sistem, tetapi juga menjaga martabat profesi dokter.

“Kehadiran DPM Perhimpunan Dokter Pembiayaan Jaminan Sosial dan Perasuransian Indonesia [PERDOKJASI] adalah terobosan penting untuk memastikan keputusan medis tetap independen dan profesional di tengah dinamika pembiayaan dan klaim kesehatan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (31/10/2025).

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menilai kedokteran asuransi sebagai langkah disiplin yang strategis dalam menghubungkan ilmu kedokteran, aktuaria, dan kebijakan publik.

“Kedokteran asuransi menjadi jembatan penting antara aspek medis dan tata kelola pembiayaan. Di sinilah peran DPM menjadi strategis yakni mengawal kendali mutu, kendali biaya, dan akuntabilitas klinis,” tegasnya.

Adapun, Ketua Umum PERDOKJASI, Marsma TNI (Purn) DR. Dr. Wawan Mulyawan mengatakan ini adalah babak baru yang mana kedokteran asuransi bukan sekadar ilmu tambahan. Namun, gerakan moral profesi untuk menyeimbangkan aspek klinis, ekonomi, dan etik.

“DPM akan menjadi kompas etik dan ilmiah dari gerakan Kedokteran Asuransi yang memastikan bahwa sistem perasuransian berjalan manusiawi, transparan, dan berkeadilan,” ucapnya.

Bentuk DPM di Beberapa Perusahaan Asuransi

Beberapa perusahaan asuransi di Indonesia yang memiliki produk asuransi kesehatan memilih opsinya masing-masing dalam membentuk DPM. Ada yang sudah membentuknya dan ada juga yang masih mengkaji opsi pembentukan.

PT Prudential Life Assurance (Prudential Life) misalnya yang sudah memutuskan memiliki DPM mandiri. Namun, perusahaan ini tetap membuka komunikasi dan peluang untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain.

Menurut Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth, kehadiran DPM bisa membantu mengidentifikasi risiko klinis lebih awal, sehingga layanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

“Dewan Penasihat Medis berperan penting dalam membantu perusahaan asuransi menangani klaim kompleks, memastikan setiap keputusan telah melalui telaah klinis yang mendalam, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan polis yang berlaku,” katanya kepada Bisnis, dikutip Jumat (31/10/2025).

Dia berharap keberadaan DPM ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya pemegang polis. Hal ini karena pengelolaan risiko dilakukan dengan melibatkan profesional medis yang berkompeten di bidangnya.

Senada dengan Prudential Indonesia, PT Asuransi BRI Life juga sudah membentuk DPM. Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto berpendapat DPM berperan strategis karena sebagai penasihat dalam aspek medis.

“Terutama terkait kepatuhan medis dalam proses evaluasi klaim, underwriting, deteksi potensi fraud, dan memberikan rekomendasi atas risiko kesehatan calon tertanggung, hingga pengembangan produk asuransi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Berbeda dengan itu, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengatakan pihaknya masih menjajaki berbagai alternatif skema pembentukan DPM. Bisa secara mandiri ataupun kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan layanan medis.

“Seluruh opsi tersebut masih dalam tahap evaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan strategis perusahaan, kesiapan operasional, serta efektivitas implementasi dalam mendukung tata kelola klaim yang lebih baik dan sesuai ketentuan regulator,” kata Direktur Legal & Compliance Allianz Life Indonesia, Hasinah Jusuf.

Meski begitu, Hasinah berharap DPM benar-benar bisa memberikan nilai tambah dalam pengelolaan klaim, peningkatan mutu layanan kesehatan, dan perlindungan bagi nasabah.

Tantangan Pengimplementasian DPM

Meski DPM memiliki berbagai maksud dan tujuan yang baik, pengamat asuransi Dedy Kristianto berpandangan setidaknya ada enam tantangan yang perlu dihadapi. Pertama, ⁠biaya operasional yang tinggi jika dibentuk sendiri oleh perusahaan asuransi, serta adanya konflik kepentingan.

Kedua, ⁠jika DPM dibentuk oleh beberapa perusahaan asuransi maka koordinasinya akan semakin kompleks. Ketiga, independensi dari tenaga kesehatan yang ada di dalamnya supaya tidak ada conflict of interest dengan pasiennya sendiri.

Selanjutnya, Dedy mengingatkan pembentukan DPM bukan hanya untuk kepentingan review klaimsaja, tetapi juga harus menjalankan berbagai aspek lainnya.

“DPM ini harus mampu membantu memberikan rekomendasi secara menyeluruh dan dari berbagai perspektif lintas keahlian agar benar-benar mampu melakukan mitigasi risiko dari end to end-nya,” saran dia.

Adapun yang kelima dia menekankan DPM harus mampu memberikan rekomendasi yang objektif, baik dari sisi pasien maupun perusahaan asuransi,” ucapnya.

“Terakhir, DPM harus terus melakukan update terhadap perkembangan medis yang ada, sehingga rekomendasi yang diberikan juga didasarkan atas hal tersebut,” tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perhimpunan Dokter Pembiayaan Jaminan Sosial dan Perasuransian Indonesia (PERDOKJASI) resmi meluncurkan Medical Advisory Board (MAB) atau Dewan Penasihat Medis pada Senin, (20/10/2025). MAB hadir untuk menunjang industri asuransi nasional.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Octavianus menegaskan, kehadiran DPM PERDOKJASI penting untuk memastikan keputusan medis tetap independen dan profesional di tengah dinamika pembiayaan dan klaim kesehatan.

"Dewan Penasihat Medis akan menjadi rujukan etik dan klinis dalam isu-isu penting seperti evaluasi klaim, telaah fraud, dan sengketa medik-asuransi. Dengan begitu, kita tidak hanya melindungi sistem, tetapi juga menjaga martabat profesi dokter," kata Benjamin dalam keterangan resmi, Selasa, (21/10/2025).

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menilai, langkah PERDOKJASI sejalan dengan arah reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju sistem yang lebih berkelanjutan. Kedokteran Asuransi dinilai sebagai disiplin strategis yang menghubungkan ilmu kedokteran, aktuaria, dan kebijakan publik.

"Kedokteran Asuransi menjadi jembatan penting antara aspek medis dan tata kelola pembiayaan. Di sinilah peran DPM menjadi strategis: mengawal kendali mutu, kendali biaya, dan akuntabilitas klinis," ujar Gufron.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PERDOKJASI Marsma TNI (Purn) DR. Dr. Wawan Mulyawan menyampaikan, hal ini menandai babak baru peran dokter Indonesia dalam sistem jaminan sosial dan perasuransian. Menurutnya, Kedokteran Asuransi bukan sekadar ilmu tambahan, tetapi gerakan moral profesi untuk menyeimbangkan aspek klinis, ekonomi, dan etik.

"Di balik setiap klaim ada cerita manusia, di balik setiap premi ada kepercayaan masyarakat, dan di balik setiap kebijakan biaya ada tanggung jawab etik profesi," tegas Wawan.

Pihaknya pun berkomitmen untuk menjaga integritas profesi dokter dalam setiap proses pembiayaan dan klaim kesehatan, memberikan nasihat etik dan ilmiah kepada regulator maupun industri, serta menjadi jembatan penyelesaian yang adil dan profesional antara dokter, pasien, rumah sakit, dan penyelenggara asuransi.

Sebelumnya, OJK mendorong Perusahaan Asuransi untuk membentuk Medical Advisory Board yang akan memberikan masukan berkala atas layanan medis yang ada sehingga perusahaan asuransi, berdasarkan data yang ada dari pemberian asuransi kesehatan, dapat mengkomunikasikan hasilnya dengan RS rekanan. Ketentuan ini akan diwajibkan dalam POJK asuransi kesehatan yang tengah disusun bersama pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi BRI Life membentuk Dewan Penasihat Medis atau Medical Advisory Board (MAB) untuk membantu perusahaan memberikan nasihat dan rekomendasi soal layanan medis yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto menuturkan MAB ini memiliki peran strategis bagi perusahaan asuransi, karena berfungsi sebagai penasihat dalam aspek medis.

“Terutama terkait kepatuhan medis dalam proses evaluasi klaim, underwriting, deteksi potensi fraud, dan memberikan rekomendasi atas risiko kesehatan calon tertanggung, hingga pengembangan produk asuransi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Selain itu, Aris menegaskan bahwa pembentukan MAB ini tak sekadar memenuhi persyaratan regulator, tetapi juga strategi di tengah tekanan inflasi medis dan risiko klaim tinggi.

Sebagai informasi, pembayaran klaim dan manfaat BRI Life pada 2024 sebesar Rp6 triliun atau tumbuh sebesar 8,4% secara (year on year/YoY), yang sebelumnya mencapai Rp5,6 triliun.

“Berdasarkan kondisi tersebut, BRI Life melakukan langkah preventif bersama tim MAB dalam memberikan nasihat medis, mendukung pelaksanaan utilization review dan memberikan masukan terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan nasabah BRI Life,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu dokter spesialis saraf yang tergabung dalam MAB BRI Life, Nizar Yamanie menekankan MAB yang terdiri dari para dokter spesialis dan profesional medis ini telah didukung sistem teknologi informasi yang mumpuni, dengan kemampuan untuk mendeteksi potensi fraud.

“Artinya, MAB akan mendukung operasional perusahaan asuransi lebih profesional, khususnya aspek medis yang sering menjadi dasar penentuan manfaat, penilaian risiko, serta validasi klaim dan biaya,” tandasnya.

Sebagai informasi, kewajiban pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM) atau Medical Advisory Board di setiap perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi kesehatan tertuang dalam SEOJK Nomor 7/2025, yang kini sedang digodok dalam POJK baru.

Adapun sebelumnya, di SEOJK itu perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi kesehatan wajib memiliki Dewan Penasihat Medis atau Medical Advisory Board.

Kemudian, perusahaan juga diamanatkan memiliki tenaga ahli yang memadai, termasuk tenaga medis dengan kualifikasi dokter yang berperan untuk melakukan analisis atas tindakan medis dan telaah utilisasi atau utilization review. Tidak hanya itu, perusahaan juga wajib memiliki sistem informasi yang memadai untuk melakukan pertukaran data secara digital dengan fasilitas kesehatan.

Melalui standarisasi ini OJK berharap semua perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi kesehatan dapat melakukan analisis terhadap efektivitas layanan medis dan layanan obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan berdasarkan data digital yang dikumpulkan, serta memberi masukan kepada fasilitas kesehatan secara berkala melalui mekanisme utilization review.