Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36/2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan resmi memasuki masa implementasi. Aturan yang diundangkan pada 22 Desember 2025 tersebut mulai berlaku efektif setelah tiga bulan yakni pada 22 Maret 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono berharap POJK ini dapat menguatkan tata kelola dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan sehubungan dengan kewajiban tiga kapabilitas yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi.

Tiga kapabilitas yang dimaksud adalah kapabilitas medis, kapabilitas digital dan dewan penasihat medis (DPM). Kewajiban ini diharapkan dapat memperbaiki ekosistem kesehatan dalam mengendalikan biaya medis dan meningkatkan pelindungan konsumen asuransi kesehatan.

“Harapan selanjutnya adalah ada perbaikan manajemen risiko dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan dengan implementasi kebijakanrisk sharingpada penyelenggaraan asuransi kesehatan,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Harapan selanjutnya adalah terciptanya kolaborasi antara pihak yang terlibat dalam ekosistem asuransi kesehatan nasional. Terutama dengan terselenggaranya koordinasi antar penyelenggara jaminan (KAPJ) antara BPJS Kesehatan dengan Perusahaan Asuransi.

Ogi melanjutkan, saat ini tren klaim asuransi kesehatan di industri asuransi jiwa dan umum masih meningkat, tetapi secara rasio masih dalam batas yang terjaga.

“Untuk menjaga kualitas kinerja, perusahaan perlu memperkuatunderwriting, pengelolaan klaim, serta pengendalian biaya layanan kesehatan,” ucapnya.

Di lain sisi, dia memastikan OJK terus melakukan pengawasan terhadap pemasaran produk asuransi kesehatan, baik secaraoffsitemaupunonsite. Hal ini pun termasuk melalui pengawasan tematik guna memastikan praktik pemasaran yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip perlindungan konsumen.

“Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi kesehatan,” sebutnya.

Dia menambahkan, melalui POJK 36/2025 yang memuat kewajiban perusahaan asuransi memiliki DPM diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan atas layanan medis yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

“Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola, efisiensi biaya, serta perlindungan bagi pemegang polis,” tegas Ogi.

Selain mengenai DPM, Ogi juga menuturkan POJK untuk asuransi kesehatan itu mewajibkan perusahaan asuransi menyediakan produk dengan dan tanpa fitur pembagian risiko (risk sharing).

“Pengaturan ini bertujuan untuk mengurangi moral hazard serta mencegah penggunaan layanan kesehatan secara berlebihan [overutilization], sehingga pemanfaatan layanan tetap sesuai kebutuhan medis,” ujarnya.

Klaim Meningkat, tapi Bisnis Asuransi Kesehatan Berpeluang Tumbuh

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan bahwa perkembangan nilai klaim asuransi kesehatan masih menjadi perhatiannya. Di tengah penerapan POJK 36/2025, AAJI mencatat adanya kenaikan pada total pembayaran klaim kesehatan ini.

Ketua Bidang Pengembangan & Pelatihan SDM (Center of Excellence) AAJI Handojo G Kusuma mengungkapkan sepanjang 2025 industri asuransi jiwa membayarkan total klaim Rp26,74 triliun, tumbuh 9,1% (year on year/YoY) dari Rp24,52 triliun.

Bila dirincikan berdasarkan segmennya, klaim asuransi kesehatan perorangan naik sebesar 6,7% (YoY) dengan total nilai sebesar Rp16,59 triliun. Sementara itu, untuk segmen kumpulan tercatat sebesar Rp10,16 triliun, naik 13,2% (YoY).

“Di sepanjang tahun 2025, rata-rata penerima manfaat asuransi kesehatan perorangan nilai klaimnya adalah sebesar Rp54,61 juta meningkat 51,9% dibandingkan dengan tahun 2024 yang nilainya sebesar Rp35,95 juta per orang,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

AAJI, kata Handojo, akan terus memantau perkembangan ini secara berkala dan terus menjalin kolaborasi dengan OJK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan para penyedia jasa layanan untuk mengoptimalkan penerapan POJK 36/2025, guna menciptakan industri asuransi kesehatan yang berkelanjutan dan bermanfaat.

PT Prudential Life Assurance melihat masih banyak peluang yang bisa dioptimalkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan penetrasi pasar dan memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan peluang tersebut didapatkan dari pasca pandemi Covid-19 yang membuat kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan meningkat.

“Kondisi ini yang menumbuhkan optimisme kami bahwa asuransi kesehatan masih berpeluang untuk tumbuh,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Di Prudential Life, katanya, produk asuransi kesehatan PRUWell Medical dan PRUWell Health menjadi salah satu produk yang diminati oleh para pemegang polis.

Lebih jauh, Yosie membeberkan peningkatan biaya kesehatan saat ini dipengaruhi oleh tiga faktor.Pertama, faktor gaya hidup, yang mana masih banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan hidup kurang sehat.Kedua, adanya overutilisasi atau perawatan berlebihan.

“Ketiga, teknologi yang digunakan untuk perawatan yang terus berkembang yang akhirnya mendorong peningkatan biaya perawatan. Tiga faktor tersebut di atas yang menyebabkan inflasi medis yang terus meningkat setiap tahunnya,” ungkapnya.

Selain itu, dia menyebut dari sisi biaya perawatan, di Indonesia saat ini belum ada kebijakan atau ketetapan tarif yang berlaku secara nasional. Sebab itu, kesenjangan biaya untuk jenis perawatan dan pengobatan yang sama masih sangat beragam.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Prudential Life mengoptimalkan AI untuk menganalisa tren dan pola klaim lebih detail, serta mengidentifikasi area berisiko tinggi dari berbagai dimensi. Pasalnya, dengan data yang lengkap, mendalam, dan akurat, risiko penggunaan berlebih (overutilization) dapat dicegah.

Di sisi lain, Yosie berujar Prudential Indonesia sangat mengapresiasi keputusan OJK yang menerbitkan POJK asuransi kesehatan. Peraturan ini dinilai akan memastikan keseimbangan manfaat bagi nasabah dan mendukung penguatan ekosistem asuransi kesehatan.

“Prudential Indonesia terus melakukan koordinasi eksternal dengan berbagai pemangku kebijakan, asosiasi, dan pihak swasta lainnya, serta diskusi internal untuk menyusun langkah-langkah sosialisasi secara bertahap agar implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik,” tegas Yosie.

Sementara itu, pengamat asuransi sekaligus dosen asuransi syariah UIN Banten Wahju Rohmanti menilai POJK 36/2025 seharusnya memberikan dampak positif bagi industri asuransi, karena bisa menambah volume bisnis dan pangsa pasar.

“Asuransi kesehatan di asuransi itu umumnya masih beruparider, masih sedikit yang jualan asuransi kesehatan murni perorangan, sehingga sebagairiderasuransi kesehatan itu menjadienhancerproduk asuransi dasarnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia melihat bahwa tantangan dalam memasarkan produk asuransi kesehatan adalah faktor teknis danfraudyang dalam pengajuan klaim, apalagi asuransi kesehatan segmen kumpulan.

“Jadi tantangannya dobel, dari teknis dan dari nasabah itu sendiri,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — CIMB Group Holdings Berhad memperkuat fokus ekspansi pada segmen affluent di kawasan ASEAN seiring implementasi strategi Forward30. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat basis dana simpanan sekaligus membuka peluang cross-sell yang lebih luas.

CIMB Group menilai segmen affluent atau menengah ke atas di ASEAN memiliki prospek pertumbuhan signifikan, dengan estimasi kenaikan 5%–6% per tahun hingga mencapai 65%–70% dari total populasi pada 2030. Peluang ini mendorong CIMB memperluas penawaran solusi wealth management yang lebih komprehensif, termasuk layanan konsultasi dan perbankan yang terintegrasi.

Dalam pengembangannya, CIMB mengedepankan pendekatan berbasis konsultasi dan insight guna membantu nasabah melindungi serta mengembangkan kekayaan. Hal ini dilakukan melalui penguatan layanan relationship manager, penyediaan analisis pasar dari Chief Investment Office (CIO), hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan wealth event.

Selain itu, Grup juga memperkuat kapabilitas digital dengan memanfaatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI), yang memungkinkan nasabah memantau portofolio secara real-time serta memperoleh rekomendasi investasi yang lebih personal.

Chief Executive Officer Group Consumer Banking CIMB Haniz Nazlan mengatakan, pertumbuhan segmen affluent di ASEAN didorong oleh peningkatan pendapatan dan penciptaan kekayaan lintas generasi.

“Di seluruh ASEAN, populasi affluent tumbuh pesat, didorong oleh peningkatan pendapatan, kewirausahaan, dan penciptaan kekayaan lintas generasi, dengan kebutuhan finansial yang semakin kompleks. CIMB bertujuan memperdalam hubungan dengan nasabah high-value melalui layanan terintegrasi yang mencakup manajemen kekayaan, simpanan, pembiayaan, dan konsultasi investasi, kata Haniz dalam keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

Haniz menambahkan, dengan kehadiran dan jaringan ritel yang kuat di pasar utama ASEAN, CIMB berada pada posisi yang solid untuk menangkap pertumbuhan segmen affluent.

"Ambisi kami adalah meningkatkan Wealth Asset Under Management (AUM) dan meningkatkan pendapatan wealth serta cross-sell pada tahun 2030, sehingga mampu mempertahankan kontribusi Non-Interest Income (NOII) sebesar 33%-34%,” tambah Haniz.

Sejalan dengan strategi tersebut, CIMB mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga yang positif. Per Desember 2025, total deposit meningkat 5,4% secara tahunan menjadi RM524,4 miliar, sementara dana murah (CASA) tumbuh 1,6% menjadi RM224,1 miliar dengan rasio CASA sebesar 42,7%.

Di tingkat regional, CIMB juga memperkuat platform wealth melalui peluncuran layanan CIMB Private Wealth. Indonesia menjadi salah satu pasar utama yang disasar, seiring pertumbuhan kelas menengah atas dan meningkatnya kebutuhan layanan pengelolaan kekayaan.

Presiden Direktur dan CEO PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan segmen affluent.

“Indonesia masih menjadi pasar potensial dalam jangka menengah hingga panjang, khususnya di segmen affluent, dengan pertumbuhan kekayaan terus melampaui rata-rata kawasan ASEAN,” ujarnya.

Dia menambahkan, CIMB Niaga mengedepankan strategi selektif dengan fokus pada profitabilitas dan kualitas nasabah, seiring peluncuran layanan CIMB Private Wealth yang menyasar nasabah high net-worth dengan saldo mulai dari Rp5 miliar.

Melalui penguatan segmen affluent, CIMB menargetkan peningkatan pendapatan berbasis biaya serta memperluas penyaluran produk investasi, pembiayaan, dan layanan proteksi. Grup juga menilai lanskap wealth di ASEAN masih memiliki peluang pertumbuhan struktural yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan regional dengan jaringan kuat dan kapabilitas konsultasi yang memadai.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) atau KB Bank melakukan penyesuaian jaringan kantor cabang dengan menutup sejumlah Kantor Cabang Pembantu (KCP). Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi distribusi, bukan sekadar pengurangan jaringan fisik.

Berdasarkan pengumuman resmi perseroan sepanjang Januari hingga Februari 2026, sejumlah jaringan yang terdampak antara lain KCP ABDA dan KCP Indramayu yang diumumkan pada 20 Februari 2026, serta penutupan KCP Surabaya Lenmarc pada 12 Februari 2026 dan KCP Tambusai pada 12 Januari 2026.

Adapun, penutupan KCP ABDA dan Indramayu efektif tutup pada 6 April 2026. KCP Surabaya Lenmarc efektif tutup pada 30 Maret 2026. Sementara sebelumnya KCP Tambusai sudah lebih dulu tutup, efektif pada 11 Feruari 2026 yang lalu.

Seiring dengan hal tersebut, Direktur Utama KB Bank, Kunardy Darma Lie, menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan berkelanjutan seiring perubahan perilaku nasabah yang semakin aktif bertransaksi melalui kanal digital.

“Penyesuaian jaringan kantor cabang merupakan bagian dari strategi transformasi distribusi KB Bank yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Langkah ini bukan semata pengurangan jaringan, tetapi reposisi fungsi cabang agar lebih fokus pada aktivitas bernilai tambah seperti advisory, pembiayaan, dan pengembangan bisnis, sejalan dengan meningkatnya transaksi nasabah melalui kanal digital,” ujar Kunardy kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026).

Dia menambahkan, evaluasi terhadap jaringan kantor dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari dinamika pasar, potensi pertumbuhan wilayah, produktivitas cabang, hingga perubahan perilaku nasabah.

Dalam beberapa wilayah, KB Bank juga melakukan konsolidasi kantor yang lokasinya berdekatan guna meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengurangi akses layanan bagi nasabah.

“Evaluasi dilakukan berdasarkan dinamika pasar, potensi pertumbuhan wilayah, produktivitas cabang, serta perubahan perilaku nasabah. Dalam beberapa area, terdapat konsolidasi lokasi yang berdekatan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi akses layanan kepada nasabah,” jelasnya.

Ke depan, kata Kurnady, KB Bank akan terus memperkuat kapabilitas digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan di kantor cabang yang tetap beroperasi. Dengan begitu, nasabah tetap dapat mengakses layanan secara seamless, baik melalui jaringan kantor terdekat maupun kanal digital.

Terkait dampak terhadap karyawan, Kunardy memastikan setiap langkah pengelolaan sumber daya manusia dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab.

“Terkait pengelolaan sumber daya manusia, setiap langkah dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab, dengan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) membuka peluang untuk memanfaatkan instrumen pendanaan pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI), setelah pemisahan bisnis syariah dijalankan.

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan instrumen awal yang berpotensi dimanfaatkan pasca spin off dari pasar modal adalah . “Tentu, dalam perjalanannya pasti sumber dana seperti sukuk [dari pasar modal] akan jadi pilihan,” kata Pandji kepada Bisnis, Kamis (29/1/2026).

Kendati begitu, saat ini perseroan masih fokus pada penyelesaian seluruh tahapan pemisahan usaha agar dapat beroperasi penuh sebagai bank syariah independen. Dia mengungkapkan bahwa UUS CIMB Niaga telah mengantongi izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, perseroan tengah mempersiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk memeroleh izin usaha sebagai bank syariah.

Seiring proses tersebut, perseroan menjadikan penguatan fundamental bisnis sebagai prioritas utama. Pandji menyebut, perseroan memfokuskan strategi pada peningkatan efisiensi, konsolidasi internal, serta pertumbuhan bisnis yang sehat, dengan dukungan manajemen risiko yang kuat.

Ke depan, Pandji mengatakan bahwa UUS CIMB Niaga juga akan memperkuat pembiayaan di segmen ritel dan UKM. Untuk mendukung strategi tersebut, perseroan menyiapkan penguatan kapabilitas digital agar mampu menjangkau nasabah secara lebih luas dan efisien.

“Nantinya akan lebih menyasar sektor retail dan SME, karenanya digital harus mumpuni,” ujarnya.

Adapun, CIMB Niaga telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah. Dalam catatan Bisnis, Corporate Secretary Bank CIMB Niaga Fransiska Oei mengungkapkan bahwa Perseroan pada 27 Januari 2026 telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam selaku Notaris di Jakarta Selatan.

“Pada 27 Januari 2026, Perseroan telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, oleh dan antara Perseroan dan PT Commerce Kapital,” ungkap Fransiska dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Rabu (28/1/2026).

Pemisahan ini berlaku efektif sejak PT Bank CIMB Niaga Syariah (CIMB Niaga Syariah) melakukan kegiatan usahanya yakni dalam waktu 60 hari kerja, terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan. Nantinya, pemisahan ini akan dinyatakan dalam suatu surat pernyataan dari CIMB Niaga Syariah terkait tanggal efektif pemisahan.

Untuk diketahui, bank umum konvensional yang memiliki UUS dan melakukan pemisahan mengajukan permohonan izin usaha bank umum syariah hasil pemisahan paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.

Hal ini merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/2023 tentang Unit Usaha Syariah, sebagaimana dicabut sebagian melalui POJK No.2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.

Fransiska mengatakan, akta pemisahan yang dibuat notaris merupakan salah satu persyaratan dokumen permohonan izin usaha. Selanjutnya, Perseroan akan mengajukan permohonan izin usaha CIMB Niaga Syariah kepada OJK.

“Dengan telah ditandatanganinya Akta Pemisahan, Perseroan akan mengajukan permohonan izin usaha CIMB Niaga Syariah,” pungkasnya.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.