JAKARTA - PT Jasa Raharja terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berbasis digital. Hingga Mei 2026, perusahaan telah menyalurkan santunan Rp1,22 triliun kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan, pelayanan santunan merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan transformasi agar pelayanan semakin mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian bagi korban maupun ahli waris korban. Kurang dari 24 Jam, Jasa Raharja Serahkan Santunan ke Ahli Waris Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi

"Kami ingin memastikan setiap korban maupun ahli waris memperoleh haknya secara cepat, tepat, dan transparan. Kehadiran Jasa Raharja bukan hanya memberikan santunan, tetapi juga menghadirkan rasa aman bahwa negara hadir ketika masyarakat menghadapi musibah," kata Awaluddin, Rabu (1/7/2026).

Hingga Mei 2026, santunan diberikan kepada 55.617 korban, yang terdiri dari 10.734 korban meninggal dunia dan 44.883 korban luka-luka. Nilai santunan yang disalurkan mencapai Rp1,22 triliun, terdiri atas santunan meninggal dunia sebesar Rp581 miliar dan santunan korban luka-luka sebesar Rp641 miliar.

Menurut Awaluddin, realisasi tersebut tidak lepas dari penguatan transformasi digital yang terus dilakukan perusahaan. Salah satunya melalui integrasi pelayanan dengan rumah sakit melalui aplikasi JRCare, sehingga proses penjaminan korban luka-luka dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

Hingga Mei 2026, sebanyak 2.841 rumah sakit telah terhubung dengan sistem pelayanan Jasa Raharja. Integrasi tersebut memungkinkan proses administrasi berjalan lebih sederhana sehingga korban dapat segera memperoleh penanganan medis tanpa terkendala proses penjaminan.

"Kami meyakini bahwa perlindungan terbaik tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan santunan yang cepat, tetapi juga melalui berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan. Karena itu, transformasi digital kami arahkan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat strategi keselamatan transportasi berbasis data," ujarnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program keselamatan transportasi yang melibatkan Polri, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, rumah sakit, akademisi, komunitas, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sepanjang Januari-Mei 2026, Jasa Raharja telah melaksanakan 3.354 program keselamatan transportasi di berbagai daerah.

Kegiatan tersebut meliputi edukasi keselamatan berlalu lintas, pelatihan safety riding, pertolongan pertama gawat darurat (PPGD), pemetaan daerah rawan kecelakaan, forum komunikasi lalu lintas, hingga operasi gabungan bersama instansi terkait. Transformasi yang dijalankan perusahaan juga berdampak pada peningkatan kecepatan pelayanan. Data Center jadi Fondasi Penting di Tengah Pertumbuhan Digitalisasi

Rata-rata penyelesaian santunan meninggal dunia kini dapat dilakukan dalam waktu sekitar 1 hari 5 jam, sementara penerbitan guarantee letter bagi korban luka-luka rata-rata selesai dalam waktu 4 hari 8 jam. Di sisi lain, meningkatnya mobilitas masyarakat sepanjang 2026 turut memengaruhi jumlah kecelakaan yang menjadi objek perlindungan Jasa Raharja. Kondisi tersebut semakin memperkuat pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya keselamatan berlalu lintas.

Ke depan, Jasa Raharja akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan komunitas agar upaya preventif semakin efektif. ”Keberhasilan Jasa Raharja tidak hanya diukur dari cepatnya santunan disalurkan, tetapi juga dari kontribusi kami dalam menurunkan risiko kecelakaan melalui edukasi, kolaborasi, dan penguatan budaya keselamatan transportasi," jelas Awaluddin.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras Adha mengusulkan agar ada masa transisi yang memadai sebelum menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu, Izzudin menilai masa transisi diperlukan karena sebagian pelaku UMKM yang berjualan di marketplace masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun pembukuan keuangan yang memadai.

"Dibuat masa transisi yang lebih memadai sehingga ketika penerapan secara penuh dilakukan, seluruh UMKM di marketplace tersebut sudah memiliki NPWP dan kesiapan pembukuan atau pencatatan keuangan yang rapi," katanya.

Pemerintah berencana menerapkan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui platform marketplace atau lokapasar mulai Juli 2026.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Melalui aturan tersebut, penyelenggara PMSE atau marketplace ditunjuk sebagai pihak yang memungut pajak penghasilan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform digital.

Izzudin menjelaskan mekanisme tersebut bukan merupakan jenis pajak baru bagi UMKM, melainkan hanya mengalihkan mekanisme pemungutan pajak kepada marketplace sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah dan terintegrasi.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah dan penyelenggara marketplace perlu memberikan edukasi serta pendampingan kepada para pelaku UMKM agar siap memenuhi ketentuan baru tersebut.

Menurut dia, apabila kebijakan diterapkan mulai Juli tanpa masa transisi yang cukup, terdapat risiko sebagian pelaku UMKM memilih keluar dari ekosistem marketplace.

Akibatnya, lanjut dia, mereka hanya akan mengandalkan penjualan melalui media sosial maupun toko fisik sehingga peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan skala usaha menjadi lebih terbatas.

Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan antarpelaku UMKM. Penjual yang mampu bertahan di marketplace diperkirakan hanya mereka yang telah memiliki administrasi usaha dan pencatatan keuangan yang lebih baik.

"Kemampuannya masih sangat terbatas, yang dapat teridentifikasi dari sebagian UMKM yang belum memiliki pembukuan keuangan, sebagian belum memiliki pembukuan keuangan yang rapi, dan sebagian lain masih mencampuradukkan keuangan pribadi atau keluarga dengan usaha," ujarnya.

Ia menilai pemerintah bersama marketplace perlu memperkuat edukasi dan pendampingan agar pelaku UMKM siap memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menghambat proses digitalisasi usaha.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) selaku induk Holding BUMN Farmasi terus mendorong transformasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh anak perusahaan dan afiliasi. Agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan disiplin operasional, mengoptimalkan aset dan kapasitas usaha, serta membangun daya saing bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan .

Transformasi yang dijalankan di lingkungan Bio Farma Group merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan setiap entitas usaha memiliki fondasi bisnis yang semakin kuat, adaptif terhadap dinamika industri kesehatan, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu perkembangan positif dari agenda tersebut terlihat pada PT Indofarma (Persero) Tbk. Melalui langkah efisiensi, pengendalian biaya, penguatan tata kelola, serta optimalisasi proses operasional, Indofarma terus melakukan perbaikan fundamental secara disiplin dan terukur.

Bio Farma Raih Primaniyarta Lifetime Achievement, Wujud Kontribusi bagi Kesehatan Dunia



Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya menyampaikan, bahwa transformasi di seluruh entitas Bio Farma Group tidak hanya berorientasi pada perbaikan kinerja jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesiapan bisnis yang lebih kokoh dalam jangka panjang.

“Bio Farma terus mendorong transformasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh anak perusahaan dan afiliasi untuk memperkuat tata kelola, operasional, dan daya saing bisnis. Di Indofarma, langkah perbaikan telah menunjukkan perkembangan positif melalui efisiensi, pengendalian biaya, dan optimalisasi operasional. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya Bio Farma Group mendukung penguatan ketahanan kesehatan nasional serta kontribusi industri kesehatan Indonesia di tingkat global,” ujar Shadiq Akasya.

Menurut Shadiq, penguatan tata kelola dan disiplin operasional menjadi fondasi penting bagi setiap entitas dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Bio Farma akan terus mengawal langkah transformasi melalui peningkatan akuntabilitas, optimalisasi portofolio dan aset, penguatan kapabilitas produksi, serta pengembangan bisnis yang selaras dengan kebutuhan pasar dan prioritas kesehatan nasional.

Radiofarmaka Pertama Buatan Dalam Negeri Resmi Didistribusikan



Ke depan, Bio Farma Group akan terus memperkuat sinergi antarentitas untuk membangun ekosistem industri kesehatan yang lebih terintegrasi, tangguh, dan kompetitif. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha seluruh anggota grup sekaligus memperkuat kontribusi industri farmasi Indonesia dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional dan memperluas perannya di tingkat global.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong koperasi untuk beradaptasi dengan perkembangan digital guna memperkuat tata kelola sekaligus menarik minat generasi muda untuk bergabung dalam gerakan koperasi.

Ia mengatakan hampir 60 persen penduduk Indonesia saat ini merupakan generasi muda yang cenderung menginginkan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Koperasi perlu menyesuaikan tata kelola dengan kebutuhan masyarakat yang didominasi generasi muda agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman,” kata Farida dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu, dikutip dari keterangan resmi.

Ia menyatakan Kementerian Koperasi terus mendorong setiap koperasi untuk melakukan adaptasi digital sehingga semakin banyak anak muda yang tertarik menjadi anggota maupun terlibat dalam pengembangan koperasi.

Ia menilai generasi muda perlu melihat koperasi sebagai lembaga usaha yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman, bukan sebagai model bisnis yang sudah usang.

Farida mengatakan koperasi merupakan lembaga usaha yang sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 karena mengedepankan prinsip kebersamaan dan gotong royong dalam kegiatan ekonomi.

Selain berorientasi pada keuntungan, koperasi juga disebut memiliki nilai sosial yang kuat sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Menurut Farida, komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan juga menjadi momentum kebangkitan koperasi, termasuk melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tengah dikembangkan pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Farida juga menekankan pentingnya RAT sebagai instrumen bagi anggota untuk menilai kesehatan koperasi dan mengevaluasi kinerja pengurus.

"RAT ini adalah kebutuhan anggota untuk mengukur apakah pengurus koperasi amanah atau tidak, sesuai dengan tujuan koperasi atau tidak, menyejahterakan anggotanya atau tidak, atau hanya menyejahterakan pengurusnya," kata Farida.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Meskipun aplikasi ini belum sempurna, tapi niat sederhana kita adalah agar kita bisa menjaga hutan...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mempertegas upaya penguatan dan transformasi tata kelola kehutanan melalui integrasi sistem, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan data intelligence dalam proses pengambilan keputusan.

“Ini harapan sederhana saya, sekali lagi, kita bisa berikan kepada pihak luar, orang bisa berusaha lebih mudah dan nyaman, investasi yang masuk lebih terukur, perizinan kita sederhanakan waktunya, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) adalah melalui sistem digital Decision Support System (DSS) Kehutanan “Jaga Rimba”.

Menhut mengatakan, sistem digital ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan di Indonesia yang ia nilai menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

“Ide tentang DSS ini sebarnya sederhana saja, pengalaman saya masuk beberapa pekan beberapa bulan di kementerian yang kita banggakan ini, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ada sesuatu yang perlu kita benahi,” ujar Menhut Raja Antoni.

DSS Jaga Rimba, lanjut dia, mengintegrasikan berbagai aplikasi lintas direktorat jenderal, informasi geospasial tematik, hingga aturan yang menjadi dasar dalam memahami keterkaitan kawasan, perizinan, serta para pemegang hak dan kewajiban.

“Jadi idenya sederhana namun saya kira memiliki urgensi historis untuk memperbaiki kinerja kita, tidak hanya sekadar aplikasi, ini adalah kita coba membenahi cara berpikir kita, kita tidak boleh lagi ada ego sektoral,”ujarnya.

Menhut Raja Antoni menyebut DSS Jaga Rimba menjadi instrumen penting dalam mendorong terwujudnya “One Map Policy Kehutanan” atau Satu Peta Kawasan Hutan yang menjadi referensi bersama dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan.

Saat ini, sistem tersebut didukung oleh 82 Informasi Geospasial Tematik yang dihasilkan 24 unit kerja eselon II serta 123 Rules and Relations yang memungkinkan analisis data lebih komprehensif dan akurat.

Selain itu, DSS Jaga Rimba dilengkapi fitur Early Warning System yang dapat memberikan notifikasi otomatis apabila terdeteksi potensi tumpang tindih perizinan, irisan permohonan, maupun hot spot yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.

Fitur tersebut diharapkan mempercepat langkah mitigasi dan tindak lanjut berbasis data.

“Meskipun aplikasi ini belum sempurna, tapi niat sederhana kita adalah agar kita bisa menjaga hutan, menjaga rimba, sekaligus menjaga kehidupan kita sebagai bangsa,” kata Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional 541 kabupaten

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan dirilis di bulan Oktober atau November 2026.

“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen,” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, pria yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, Perlinsos digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

“Sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Jadi dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” ujar Luhut.

Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Luhut menambahkan, saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah dilakukannya pilot project, dan ditargetkan masyarakat di dalamnya untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

“Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos digital),” kata Luhut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pun dijadwalkan untuk memantau langsung ke daerah yang tengah melakukan pilot project Perlinsos digital ini pada awal bulan depan.

“(Terkait) Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk (memantau langsung di tanggal) 6, 7, 8, atau 9 Juli. Beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali, mana yang beliau pilih (untuk dilakukan peninjauan),” ujar Luhut.

Adapun pemerintah menghadirkan Perlinsos digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan fondasi DPI yang telah diperbarui.

Digitalisasi pada sistem perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat, dan memangkas kesulitan terkait akses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan.

Integrasi data melalui digitalisasi pun diharapkan dapat membantu meminimalkan kendala tersebut karena identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat kepercayaan publik melalui mekanisme digitalisasi data penerima bantuan sosial (bansos). Salah satunya dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition untuk verifikasi.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa penguatan perlindungan sosial perlu bertumpu pada tiga hal utama, yaitu data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat.

“Kalau datanya tidak akurat, maka sasarannya juga tidak tepat,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Nantinya, penerima akan terdeteksi keaktifan wajah atau liveness detection. Teknologi ini digunakan untuk memastikan bahwa orang yang melakukan verifikasi benar-benar berada di depan kamera, bukan menggunakan foto, rekaman video, atau manipulasi digital.

Dia menilai teknologi penting untuk memperkuat validasi penerima manfaat bantuan sosial. Teknologi seperti ini, menurutnya, mendukung proses penyaluran bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. “Kita dorong, kita setujui ini,” ujar ujarnya.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa teknologi ini bekerjasama dengan GoTo. Pada tahap awal, GoTo memberikan dukungan sebanyak 5 juta hits atau verifikasi untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial. Dukungan tersebut menjadi bagian dari uji coba layanan verifikasi bagi penerima manfaat.

“Terima kasih dikasih bantuan 5 juta ini. Tapi kita juga harus cek cost dan biayanya. Mulai sekarang dibuat perencanaan. Nanti 5 juta ini habis, kita ke mana,” kata Gus Ipul.

Uji coba layanan yang telah dikembangkan sejak 2022 tersebut dilakukan di 42 kabupaten/kota. Dalam paparan yang disampaikan, layanan telah digunakan terhadap 28.961 percobaan dengan tingkat keberhasilan sekitar 98,4% persen.

Selain bantuan sosial, Mensos juga berharap ada dukungan teknologi untuk pengelolaan Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut dapat mencakup sistem manajemen sekolah, pemantauan aktivitas siswa, atau pengelolaan transaksi.

“Sekolah Rakyat ini bagus sekali, Pak. Ini untuk orang paling miskin. Yang jelas saya butuh sistem yang aman,” ujarnya.

Mensos mengatakan bahwa teknologi yang aman dan tepat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah memastikan bantuan sosial sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak sehingga tepat sasaran.

JAKARTA - Universitas Bunda Mulia (UBM) menghadirkan inovasi pendidikan berbasis teknologi melalui peluncuran BM AI Tutor, sebuah platform asisten akademik pintar berbasis Artificial Intelligence (AI) pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan kurikulum Outcome-Based Education (OBE).

“Peluncuran BM AI Tutor menjadi langkah strategis UBM dalam menjawab tantangan transformasi pendidikan tinggi di era digital. Platform ini dirancang sebagai tutor privat digital yang dapat diakses mahasiswa kapan saja dan di mana saja untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, personal, dan terukur,”, ujar Doddy Surja Bajuadji, Rektor Universitas Bunda Mulia, melalui siaran pers, Jumat (12/6/2026).

Yang membedakan BM AI Tutor dari berbagai platform AI lainnya adalah integrasinya secara langsung dengan kurikulum OBE yang diterapkan di Universitas Bunda Mulia. Melalui integrasi tersebut, setiap aktivitas pembelajaran, latihan, diskusi, hingga evaluasi yang dilakukan melalui platform ini disusun untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Dengan pendekatan tersebut, BM AI Tutor tidak hanya membantu mahasiswa memperoleh jawaban atas pertanyaan akademik, tetapi juga membimbing proses belajar agar tetap selaras dengan kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata kuliah.

Selain itu, platform ini juga memberikan dukungan kepada dosen melalui data dan informasi yang lebih akurat untuk memetakan tingkat ketercapaian CPMK mahasiswa secara berkelanjutan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih terstruktur, objektif, dan berbasis data.

BM AI Tutor juga mengimplementasikan pendekatan Student-Centered Learning (SCL) yang mendorong mahasiswa untuk belajar secara aktif dan mandiri. Melalui berbagai fitur interaktif yang tersedia, mahasiswa didorong untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pembelajaran, memperkuat motivasi belajar, serta membangun budaya akademik yang kompetitif sekaligus kolaboratif.

Platform BM AI Tutor sendiri merupakan hasil pengembangan kolaboratif antara mahasiswa dan dosen Universitas Bunda Mulia bersama digitalplace.ai, sebuah perusahaan AI dan Robotics yang berbasis di Singapura.

Kolaborasi ini menjadi wujud nyata sinergi antara dunia akademik dan industri dalam menghasilkan inovasi yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia.

JAKARTA - 2 inovasi digitalisasi pendidikan Kemendikasmen meraih penghargaan Champion Project dalam ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026. Kedua program tersebut adalah Rumah Pendidikan dan kompetisi Anugerah Bug Bounty.

WSIS diselenggarakan oleh badan telekomunikasi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Telecommunication Union (ITU), merupakan bentuk pengakuan internasional tertinggi atas inovasi yang berdampak besar pada pembangunan berkelanjutan global.

Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam pengembangan Infrastruktur Digital Publik (Digital Public Infrastructure) yang aman, inklusif, dan berskala besar.

Rumah Pendidikan adalah superaplikasi pendidikan nasional Indonesia yang mengintegrasikan berbagai layanan ke dalam satu ekosistem digital yang terpadu.

Sementara itu, Anugerah Bug Bounty (Ethical Hacking Competition) merupakan program keamanan siber berbasis pelaporan kerentanan yang mendorong partisipasi publik dalam menjaga ekosistem digital pendidikan.

Kedua inovasi pendidikan ini merupakan bagian dari program Digitalisasi Pembelajaran, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden yang dicanangkan Kemendikdasmen untuk menghadirkan ruang kelas yang lebih dinamis, interaktif, sekaligus merata untuk seluruh peserta didik di Indonesia.

Program ini lahir bukan semata karena tren teknologi, melainkan sebagai respons strategis atas tantangan pendidikan yang nyata: dari rendahnya capaian literasi hingga learning loss akibat pandemi.

Komitmen ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang menekankan revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, dan implementasi digitalisasi pembelajaran secara menyeluruh.

“Pengakuan ini membuktikan bahwa transformasi digital pendidikan Indonesia bukan sekadar agenda teknologi, melainkan komitmen negara untuk memastikan setiap murid, di mana pun mereka berada, mendapatkan pendidikan berkualitas. Melalui Digitalisasi Pembelajaran sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, kita sedang membangun fondasi pendidikan yang tidak hanya relevan untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, melalui siaran pers, Jumat (12/6/2026)..

Penghargaan ini diraih melalui proses seleksi yang sangat ketat di tingkat internasional. Dari total 1.596 proyek yang terdaftar dari seluruh penjuru dunia, hanya 360 nominasi terbaik yang terpilih untuk mewakili 18 kategori WSIS Action Lines. Fase pemungutan suara daring (public voting) berhasil mengumpulkan 2,2 juta suara.

Berkat dukungan masif dari masyarakat, kedua inovasi Kemendikdasmen berhasil unggul di kategorinya masing-masing, Rumah Pendidikan di kategori E-Government, dan Anugerah Bug Bounty di kategori Building Confidence and Security in Use of ICTs.

Mendikdasmen menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung selama ini. “Capaian ini adalah milik bersama; milik para guru yang setiap hari menunjukkan dedikasinya di ruang kelas, para murid yang terus belajar dengan semangat, dan seluruh masyarakat yang mempercayai bahwa pendidikan ialah investasi terbaik bangsa. Kita belum selesai, penilaian dewan juri masih berlanjut. Tapi satu hal yang pasti: Indonesia sudah membuktikan bahwa inovasi pendidikan kita diakui dunia,” ucapnya.

Melalui momentum ini, Indonesia berkomitmen untuk terus menyelaraskan langkah transformasi digital nasional dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, khususnya dalam menjamin akses pendidikan berkualitas yang aman dan setara bagi seluruh anak bangsa.

Proses penilaian WSIS Prizes 2026 oleh dewan juri masih berlanjut. Para WSIS Champion Project masih akan bertanding hingga dinyatakan satu pemenang (Winner) untuk setiap kategori. Nama-nama pemenang akan diumumkan pada malam puncak WSIS Forum 2026 yang diselenggarakan pada 9 Juli 2026 di Jenewa, Swiss.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat digitalisasi layanan maritim nasional melalui pengembangan platform MaritimHub yang terintegrasi dengan sistem pembayaran elektronik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, keamanan, dan kemudahan akses layanan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud mengatakan upaya itu dilakukan dengan menggandeng PT Finnet Indonesia melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Layanan Payment Gateway untuk Penerimaan Online Payment pada Platform Digital MaritimHub.

"Kolaborasi ini sebagai langkah nyata transformasi digital di sektor pelayanan publik bidang transportasi laut Indonesia," kata Masyhud dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurutnya sinergi itu menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi sistem pembayaran di sektor maritim nasional. Digitalisasi layanan, kata Masyhud, tidak akan lengkap tanpa didukung sistem pembayaran yang aman, andal, dan terintegrasi.

"Kerja sama ini memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan layanan digital yang semakin modern dan berorientasi kepada kebutuhan pengguna jasa," ujar Masyhud.

Dijelaskan Maritimhub merupakan portal layanan dan data terintegrasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut untuk menyatukan berbagai layanan maritim dalam satu platform digital.

Melalui integrasi layanan payment gateway pada platform digital MaritimHub, masyarakat dan pelaku usaha di sektor maritim kini dapat melakukan transaksi pembayaran secara elektronik melalui berbagai kanal yang tersedia.

Ia menegaskan dengan layanan itu proses pembayaran akan lebih praktis, cepat, aman, serta dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja.

Dia mengatakan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha merupakan kunci utama dalam mendorong inovasi pelayanan publik di era digital.

"Melalui kerja sama ini, kami berkomitmen memodernisasi sistem transaksi, meningkatkan transparansi keuangan, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi seluruh pengguna jasa maritim,” jelasnya.

Masyhud menekankan pentingnya keamanan data dan transaksi dalam proses implementasi integrasi sistem ini.

“Saya minta seluruh jajaran yang terlibat dapat memastikan proses integrasi berjalan optimal demi layanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Finnet Indonesia, Rakhmad Tunggal Afifuddin mengungkapkan masyarakat saat ini sudah semakin dimudahkan dengan berbagai layanan digital yang cepat sehingga ekspektasi terhadap kualitas pelayanan juga semakin tinggi.

“Karena itu, penyelenggara layanan publik harus mampu beradaptasi dan menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Rakhmad.

Ia meyakini integrasi layanan payment gateway pada MaritimHub akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi layanan.

"Pada akhirnya, hal ini akan mendukung terwujudnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang semakin modern, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kepentingan publik," tuturnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluncurkan DigiHer, fitur terbaru dalam aplikasi Sisternet yang dirancang untuk memperluas akses pembelajaran digital bagi perempuan Indonesia. Program ini menargetkan digitalisasi 2,4 juta perempuan pada 2026 melalui peningkatan literasi digital, keterampilan teknologi, dan kesiapan menghadapi peluang ekonomi digital.

Peluncuran DigiHer menjadi bagian dari integrasi dengan program Digital Talent Scholarship Komdigi sekaligus langkah lanjutan dari gerakan #1JutaSisterDigital yang selama ini dijalankan Sisternet untuk mendorong pemberdayaan perempuan melalui teknologi.

"Peningkatan literasi dan keterampilan digital perempuan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat pemberdayaan perempuan di Indonesia. Perempuan perlu mendapatkan akses yang setara terhadap pengetahuan, teknologi, dan peluang ekonomi digital agar dapat berkontribusi lebih besar bagi keluarga, komunitas, dan pembangunan nasional," ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid dalam keterangan pers, Kamis (11/6/2026).

Menurut Meutya, kehadiran DigiHer merupakan bentuk kolaborasi yang membuka ruang belajar digital yang lebih inklusif, aman, dan relevan bagi perempuan Indonesia di tengah percepatan transformasi digital nasional.

XLSMART menilai penguatan kompetensi digital perempuan menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet perempuan masih berada di bawah laki-laki, yakni 78,6 persen dibandingkan 82,7 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan akses dan pemanfaatan teknologi digital.

Direktur dan Chief Regulatory Officer XLSMART Merza Fachys mengatakan DigiHer hadir untuk memastikan transformasi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat, khususnya perempuan.

"Melalui kolaborasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, kami ingin membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan Indonesia untuk meningkatkan keterampilan digital dan mengambil peran lebih besar dalam ekonomi digital," ujar Merza.

Melalui aplikasi Sisternet, pengguna DigiHer dapat mengakses ratusan materi pembelajaran yang mencakup literasi digital, keamanan siber, kecerdasan artifisial (AI), pemasaran digital, personal branding, kewirausahaan digital, pengembangan karier, hingga berbagai keterampilan pendukung lainnya. Materi tersebut berasal dari kurasi konten Sisternet dan integrasi program Digital Talent Scholarship Komdigi.

Selain menyediakan konten pembelajaran, DigiHer juga terhubung dengan ekosistem Sisternet yang mencakup komunitas, webinar, mentoring, networking, informasi peluang karier, serta berbagai program pemberdayaan perempuan. Program ini terbuka bagi pelajar, mahasiswa, profesional, pelaku UMKM, pekerja informal, hingga ibu rumah tangga.

XLSMART menyatakan pengembangan DigiHer akan terus diperluas melalui penambahan konten, program sertifikasi, mentoring, serta peluang pengembangan karier yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Dukungan jaringan 4G dan pengembangan layanan 5G perusahaan juga diharapkan dapat memperluas akses pembelajaran digital bagi perempuan di berbagai daerah Indonesia.

Kegiatan ini merupakan contoh nyata kolaborasi strategis antara pemerintah dan industri digital nasional dalam membangun sumber daya manusia yang unggul

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memperkuat literasi digital bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sektor kuliner.

Upaya ini dilakukan melalui Talent & Innovation Hub (TIH) sebagai upaya meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan ekonomi digital.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya yang diterima di Denpasar, Bali, menilai kerja sama ini sebagai bentuk nyata sinergi pemerintah dan industri digital dalam memperkuat daya saing tenaga kerja di tengah transformasi ekonomi digital.

“Kegiatan ini merupakan contoh nyata kolaborasi strategis antara pemerintah dan industri digital nasional dalam membangun sumber daya manusia yang unggul,” ujar Cris.

Ia mengatakan kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah terjalin sebelumnya.

Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) sebelumnya juga telah bekerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pelindungan tenaga kerja mandiri.

Sejalan dengan itu, berbagai kegiatan kolaboratif telah dilaksanakan, antara lain program Training Upskilling serta kegiatan Maju Bersama GoFood bagi tenaga kerja mandiri sektor kuliner, salah satunya di Kota Bandung.

Program tersebut mendapat respons positif dan menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam meningkatkan kapasitas usaha mereka.

Melalui berbagai program tersebut, peserta dari sektor kuliner didorong untuk meningkatkan keterampilan agar lebih adaptif terhadap ekosistem ekonomi digital berbasis platform.

Cris menegaskan program ini mencerminkan implementasi kebijakan pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Hadirnya program ini menunjukkan bagaimana kebijakan di tingkat pusat dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan peran Talent & Innovation Hub (TIH) sebagai ekosistem kolaboratif pengembangan talenta yang mempertemukan pemerintah, industri, komunitas, pelaku usaha, dan talenta digital untuk mendorong inovasi bernilai tambah.

Melalui pendekatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan peningkatan kompetensi, tetapi juga pendampingan untuk masuk ke ekosistem digital guna mendukung pengembangan usaha.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026