Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol), yang masuk dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ( UU P2SK).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi atau Kiki menyampaikan saat ini pihaknya juga sudah mencegah dan menangani aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan, melalui Satgas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI).

“Terkait dengan pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan pinjaman online ilegal dan judi online yang juga masuk di dalam RUU P2SK tersebut, tentunya kami menyambut baik dan tentunya OJK mendukung penuh pembentukan satuan tugas tersebut,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, dikutip Senin (8/6/2026).

Dia menambahkan, pembentukan Satgas PASTI yang merupakan amanat dari Pasal 247 UU P2SK Tahun 2023, adalah forum koordinasi yang kini terdiri atas 21 otoritas, kementerian, dan lembaga. Menurut Kiki, keanggotaan bisa bertambah seiring banyaknya lembaga yang juga ingin bergabung dalam Satgas PASTI.

Begitupun dalam pemberantasan judol, OJK telah tergabung dalam Satgas Pemberantasan Perjudian Online. Bahkan, hingga kini pihaknya telah melakukan penutupan rekening kurang lebih 33.836 rekening dan meminta perbankan untuk melakukan enhanced due diligence (EDD).

“Sehingga dalam hal ini dikuatkan lagi di dalam RUU P2SK ini. Kami tentu sangat menyambut baik, sehingga harapan kita semua agar pemberantasan baik judi online maupun pinjaman online dan berbagai aktivitas keuangan ilegal ini dapat semakin optimal,” tegas Kiki.

Kiki memastikan bahwa OJK akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi undang-undang yang baru berjalan baik.

“Dan tentunya harapan kita semua agar memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional, bagi bangsa dan negara,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pemberantasan judi online melalui sektor perbankan dengan meminta perbankan melakukan pemblokiran dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 33.836 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online hingga April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam penanganan aktivitas judi online yang memanfaatkan layanan perbankan.

“Melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, OJK telah meminta perbankan melakukan enhanced due diligence (EDD) dan pemblokiran terhadap kurang lebih 33.836 rekening yang terindikasi judi online,” kata Dian dalam paparan hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (5/6/2026).

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 33.252 rekening terindikasi judi online.

Menurut Dian, pengawasan dilakukan dengan meminta bank melakukan pemeriksaan lebih mendalam atau enhanced due diligence terhadap rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk menampung maupun mengalirkan dana hasil aktivitas perjudian daring.

Jika ditemukan indikasi kuat pelanggaran, perbankan diminta mengambil langkah pemblokiran sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK menilai pemberantasan judi online perlu dilakukan secara lintas sektor mengingat dampaknya tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu integritas sistem keuangan.

Di sisi lain, Dian memastikan kondisi industri perbankan nasional tetap terjaga dengan baik.

Hingga April 2026, kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan menjadi Rp8.755 triliun, sementara kualitas kredit dan likuiditas perbankan masih berada pada level yang sehat.

OJK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta industri jasa keuangan guna menutup akses transaksi keuangan yang berkaitan dengan praktik judi online dan aktivitas ilegal lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah memperketat pengawasan terhadap aktivitas transaksi tidak wajar melalui implementasi smart surveillance system. Langkah tersebut diharapkan otoritas mampu meredam praktik manipulasi harga atau yang jamak disebut sebagai fenomena 'saham gorengan'.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menyatakan bahwa sistem pengawasan saat ini memungkinkan otoritas untuk melakukan aksi cepat setiap kali ditemukan indikator perdagangan yang melampaui parameter tertentu.

Hasan menjelaskan, BEI kini memiliki kewenangan untuk langsung menginstruksikan Anggota Bursa (AB) atau perusahaan efek melakukan extended due diligence (EDD) terhadap investor yang memicu alarm pada sistem pengawasan bursa secara waktu nyata atau real-time.

“Jadi, bisa diketahui kira-kira investornya beneran atau tidak, motifnya apa, apakah ada indikasi manipulasi harga atau ada nominee misalnya untuk tujuan manipulasi harga tadi,” ucapnya di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, penguatan fungsi pengawasan ini dapat menangkal manipulasi lebih lanjut tanpa harus menunggu proses pemeriksaan yang panjang,

Selain aksi cepat, bursa tetap menggunakan instrumen jangka menengah seperti Unusual Market Activity (UMA) dan suspensi berjenjang untuk memberikan waktu bagi investor ritel dalam menggali informasi lebih dalam.

“Investor punya waktu yang cukup untuk menggali informasi kira-kira apa yang terjadi, kenapa harganya naik, kenapa harganya turun dan sebagainya. Tentu keputusan akhir tetap ada di tangan investor yang bersangkutan,” kata Hasan.

Langkah ini juga berdampak pada penurunan jumlah kasus di pasar modal. Hasan mengungkapkan, dari sebelumnya terdapat 32 kasus, saat ini jumlahnya telah berkurang menjadi 28 kasus dan terus dipercepat penyelesaiannya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, OJK kembali memberikan sanksi administratif terhadap emiten PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE) dan PT Tianrong Chemical Industry Tbk. atau dahulu PT Tridomain Performance Materials Tbk. (TDPM). Sebelumnya OJK juga memberikan sanksi dalam kasus IMPC.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran laporan keuangan, proses penawaran umum perdana saham (IPO), hingga penyembunyian informasi pemilik manfaat.

Dalam kasus IPPE, OJK mengenakan denda Rp4,625 miliar kepada perseroan terkait kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) periode 2021-2023. Pelanggaran mencakup pengakuan saldo aset uang muka bangunan pabrik dan mesin dari dana hasil IPO yang tidak sesuai standar akuntansi.

Dua mantan direksi IPPE periode 2021–2023, Syahmenan dan Kemas Najiburrahman Awali juga dikenai denda Rp840 juta secara tanggung renteng.

Dari sisi profesi penunjang, akuntan publik Ben Ardi dan Rizki Damir Mustika masing-masing didenda Rp265 juta, sementara KAP Jamaludin, Ardi, Sukminto dan Rekan dijatuhi denda Rp525 juta.

Sanksi paling berat dijatuhkan kepada PT KGI Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi efek IPPE. KGI Sekuritas didenda Rp3,4 miliar disertai pembekuan kegiatan usaha penjamin emisi efek selama satu tahun.

Sementara itu, denda administratif untuk kasus TDPM mencapai Rp6,21 miliar. Pelanggaran mulai dari penyajian LKT 2020 yang tidak didukung bukti memadai hingga kegagalan penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun buku 2023 dan 2024.

OJK turut memberikan sanksi terhadap Hadiran Sridjaja selaku pengendali individu TDPM. Hadiran dikenai denda Rp1,63 miliar dan dilarang beraktivitas di sektor pasar modal selama lima tahun karena terbukti menyembunyikan informasi beneficial owner melalui Xing Wang International Limited.

Komisaris TDPM, Khalim Mustofa dan Rauf Purnama, juga tak luput dari sanksi dengan denda masing-masing Rp125 juta karena laporan tahunan perseroan tidak mengungkapkan struktur pengendalian hingga pemilik individu.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota bursa PT UOB Kay Hian Sekuritas secara resmi melakukan perubahan nama perusahaan menjadi PT Kay Hian Sekuritas.

Berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia (BEI) nomor Peng-00015/BEI.ANG/02-2026, perubahan nama telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 20 November 2025 dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 13 Februari 2026.

Direktur BEI Irvan Susandy menyampaikan bahwa meski terjadi perubahan nama, seluruh surat persetujuan izin yang telah dikeluarkan oleh bursa sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku.

“Surat Persetujuan Anggota Bursa [SPAB] dan Surat Tanda Daftar Partisipan serta seluruh izin yang telah dikeluarkan BEI masih tetap berlaku,” ucap Irvan dalam pengumuman resmi, Kamis (26/2/2026).

Perubahan nama ini dilakukan tak lama setelah OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan. Sanksi berkaitan dengan pelanggaran dalam proses initial public offering (IPO) PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menyebutkan bahwa PT UOB Kay Hian Sekuritas (kini PT Kay Hian Sekuritas) dijatuhi denda sebesar Rp250 juta serta sanksi pembekuan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) selama satu tahun.

Sanksi dijatuhkan karena perusahaan tidak menjalankan prosedur customer due diligence secara memadai terhadap UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor referral sebagai beneficial owner dalam IPO REAL.

Berdasarkan pemeriksaan OJK, delapan investor tersebut didanai oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. Selain itu, ditemukan fakta bahwa para investor mencantumkan pekerjaan sebagai staf REAL dalam dokumen pembukaan rekening bank, sebuah informasi yang seharusnya diketahui oleh sekuritas.

“PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak memenuhi prosedur customer due diligence atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili 8 investor atau nasabah referral client sebagai beneficial owner,” ulas Ismail dalam keterangan resmi.

Selain sanksi korporasi, OJK juga membidik jajaran manajemen. Mantan Direktur UOB Kay Hian, Yacinta Fabiana Tjang, dikenakan denda Rp30 juta serta larangan beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun.

UOB Kay Hian Pte. Ltd. selaku pihak yang memberikan informasi tidak benar dalam formulir pemesanan saham juga dikenakan denda sebesar Rp125 juta. OJK juga memberikan perintah tertulis untuk memperbarui formulir rekening sesuai ketentuan APU-PPT dalam waktu 10 hari kerja.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi administratif terhadap PT UOB Kay Hian (kod broker AI) sebagai sekuritas penjamin emisi efek dalam kaitannya dengan kasus Initial Public Offering atau Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi OJK menyebut setelah dilakukan pemeriksaan, pihaknya menjatuhkan sanksi kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas berupa denda sebesar Rp250 juta, pembekuan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek selama satu tahun, serta perintah tertulis untuk memperbarui formulir pembukaan rekening Efek UOB Kay Hian Pte. Ltd. tahun 2001 sesuai ketentuan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Pembaruan tersebut wajib dilakukan paling lambat 10 hari kerja sejak sanksi ditetapkan.

Meski demikian, OJK menegaskan bahwa kegiatan penjaminan emisi yang telah berjalan sebelum tanggal penetapan sanksi tetap dapat dilanjutkan.

Sanksi tersebut dijatuhkan karena PT UOB Kay Hian Sekuritas terbukti tidak menjalankan prosedur Customer Due Diligence (CDD) secara memadai terhadap UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang bertindak mewakili delapan investor referral sebagai beneficial owner dalam IPO PT Repower Asia Indonesia Tbk. Delapan investor tersebut tercatat memperoleh penjatahan pasti saham Adhitya Iqbal Lazuardi, Fahmi El Haq, Faiz Fikry, Faris Elhaq Sukrisman, Muhamad Abdul Ghofur, Muhammad Arum Sulistyo, Satria Utama, dan Zulkarnain yang mendapat penjatahan pasti

“PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak memenuhi prosedur Customer Due Dilligence atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili 8 investor atau nasabah referral client sebagai beneficial owner,” ulas Ismail dalam keterangan resmi OJK yang dikutip, Minggu (8/2/2026).

Berdasarkan pemeriksaan OJK, pemesanan saham oleh kedelapan investor tersebut didanai oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. Selain itu, dokumen pembukaan rekening bank di PT Bank UOB Indonesia menunjukkan bahwa seluruh investor referral tersebut mencantumkan pekerjaan sebagai staf PT Repower Asia Indonesia Tbk. Fakta ini seharusnya diketahui oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas.

OJK juga menemukan bahwa informasi yang disampaikan UOB Kay Hian Pte. Ltd. dalam formulir pemesanan saham (FPPS) tidak benar, khususnya pada bagian pernyataan yang seharusnya dijawab “Ya” tetapi diisi “Tidak”. Informasi yang tidak akurat tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penjatahan pasti saham, sehingga melanggar ketentuan Bapepam.

Selain itu, OJK menjatuhkan sanksi kepada Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas Yacinta Fabiana Tjang yang menjabat selama periode Desember 2018–Februari 2020. Ia dikenai denda Rp30 juta serta larangan beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun.

Sanksi ini diberikan karena yang bersangkutan dinilai tidak menjalankan pengurusan perusahaan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan APU-PPT dan aturan pemesanan serta penjatahan efek dalam IPO.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada UOB Kay Hian Pte. Ltd. berupa denda sebesar Rp125 juta. Perusahaan tersebut dinilai sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, karena memberikan informasi yang tidak benar yang kemudian digunakan dalam proses penjatahan pasti saham IPO REAL.

“Pengenaan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis diberikan sebagai langkah tegas OJK dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia,” tekan Ismail.

Pembekuan Auditor PIPA

Dalam pernyataan yang sama, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada Agung Dwi Pramono dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 2 tahun sejak surat sanksi ditetapkan.

Agung yang pada saat terjadinya pelanggaran merupakan rekan pada KAP Budiandru dan Rekan. Dia melakukan audit laporan keuangan tahunan 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

"Sdr. Agung Dwi Pramono tidak menerapkan standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan pemberian jasa audit LKT 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk.," ulas Ismail lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan melakukan langkah agresif berupa pemblokiran terhadap 30.392 rekening terkait judi online, naik dari data terakhir sebanyak 29.906 rekening. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Hal ini sebagai bagian untuk memperketat penegakan aturan dan perlindungan konsumen di sektor perbankan sebagai respons terhadap maraknya praktik judi online (judol) yang dinilai telah menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

“Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan terkait dengan pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 30.392 rekening,” ujar Kepada Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kamis (11/12/2025).

Tidak hanya berhenti pada pemblokiran, OJK juga meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang terindikasi terhubung dengan aktivitas judi daring berdasarkan kecocokan nomor identitas kependudukan. Upaya ini didukung dengan penerapan enhanced due diligence (EDD) untuk memastikan proses verifikasi dilakukan lebih ketat dan menyeluruh.

Komdigi Bakal Agresif Lawan Judi Online Tahun Depan

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan perang melawan judi online tidak akan berhenti dan akan masih berlanjut pada tahun depan.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan kampanye melawan judi online akan terus berlanjut.

Perang terhadap judi online merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sehingga Komdigi tetap berkewajiban menjaga ruang digital dari praktik perjudian yang merugikan masyarakat. Komdigi tidak memiliki target tertentu, namun dipastikan akan sigap melakukan pemberantasan.

“Kami berproses saja preventif, jadi dilacak dahulu kemudian baru soal penegakan hukumnya kan,” kata Alexander kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Diketahui, sejak 2017 hingga 11 November 2025, Komdigi menutup 7.390.258 konten judi online di berbagai platform, mayoritas berupa situs beralamat IP serta konten di layanan berbagi berkas dan media sosial.

Sementara itu, dalam periode khusus 20 Oktober—2 November 2025, Komdigi memblokir sekitar 2,46 juta situs dan konten judol, sebagai bagian dari operasi intensif bersama Satgas.

Komdigi tidak bekerja sendiri, bersama OJK dan PPATK telah memblokir sekitar 23.929 rekening yang diduga terkait judi online, termasuk rekening perbankan dan dompet digital yang menampung dana transaksi.

Satgas Pemberantasan Judi Online memfokuskan kerja pada pelacakan aliran dana, pemblokiran rekening, dan pemutusan akses ke domain/hosting yang digunakan bandar, sebagai pelengkap pemblokiran situs oleh Komdigi. Komdigi juga mencatat sebagian besar situs judi online yang ditangani menggunakan infrastruktur Cloudflare.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto menaruh perhatian serius pada kasus sengketa lahan antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) dengan PT Hadji Kalla. Terbaru, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan investigasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan saat ini pihaknya dalam proses pelaksanaan due diligence atau investigasi dan audit menyeluruh untuk menentukan hak kepemilikan yang paling benar secara hukum.

"Sekarang ini sedang dalam rangka kita sedang melakukan legal due diligence. Legal due diligence mana yang ada prosesnya paling proper dan paling benar. Kan enggak mungkin semuanya benar. Karena ada di 1 objek yang sama, [tapi] ada dua objek [sertifikat] itu pasti ada yang salah kan," kata Nusron saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (24/11/2025).

Meskipun proses pembuktian masih berjalan, Nusron memberikan indikasi awal terkait pihak yang memiliki potensi kebenaran lebih besar umumnya merupakan yang lebih dahulu memiliki hak atas lahan tersebut.

Dalam kasus ini, tambah dia, pihak yang disebut telah memiliki hak atas lahan terlebih dahulu adalah PT Hadji Kalla. Di mana, SHGB milik PT Hadji Kalla yang terafiliasi dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) itu juga telah dilakukan proses perpanjangan pada 2016 dan berlaku hingga 2036.

"Tapi yang duluan punya Pak JK dan dia sudah diperpanjang. Biasanya yang duluan itu 70% lah itu yang lebih benar, tapi enggak menjamin ya. Tapi 70% lah yang benar begitu," jelasnya.

Nusron menuturkan, setelah proses legal due diligence rampung, pihaknya berencana memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkan dan menyampaikan hasil temuan.

"Setelah itu akan kita panggil keduanya. [Kapan manggil?] Ya nanti kalau sudah selesai," tutupnya.

Klaim

Sebelumnya, PT Gowa Makassar Tourism Development tbk (GMTD) menyebut telah memiliki izin peruntukkan lahan yang disengketakan oleh PT Hadji Kalla. Adapun, kedua kubu masih bersitegang dan mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut.

Sekretaris Perusahaan GMTD Tubagus Syamsul Hidayat menyampaikan pihaknya tidak memahami "izin prinsip" yang ramai diberitakan terkait dengan sengketa lahan dengan Grup Kalla.

"Kami tidak memahami 'izin prinsip' dan rujukan pemberitaan yang dimaksud, oleh karenanya dapat kami sampaikan bahwa dugaan mengenai penyimpangan izin prinsip tanah tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan," tulis Tubagus dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (24/11/2025).

Dia menegaskan perseroan memiliki izin peruntukkan lahan a.l. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 1188/XI/1991 tanggal 5 November 1991 mengenai peruntukkan tanah seluas +1000 Ha yang terdiri atas + 300 Ha di Kecamatan Palangga Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dan +700 Ha di Kecamatan Tamalate dan Mariso Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang a.n. PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation.

Selanjutnya, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 138/II/1995 tanggal 5 Februari 1995 yang menyempurnakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 1188/XI/1991 tanggal 5 November 1991.

Yang mana kedua surat tersebut mendasari izin untuk pembangunan kawasan pariwisata, perkantoran, perdagangan, perumahan berikut fasilitasnya, termasuk izin reklamasi, fasilitas olah raga air, darat dan pantai, pembangunan perhotelan, lapangan golf, country club, heliport, pusat-pusat kesenian, jalur-jalur transportasi ferry, marina, apartemen dan kondominium serta pusat-pusat komersial lainnya.

Presiden Direktur PT GMTD, Ali Said menekankan bahwa pihaknya dipastikan memiliki dasar hukum lengkap dan berlapis. Mulai dari sertifikat resmi BPN (SHM 25/1970 yang diperbarui menjadi SHM 3307/1997, dan menjadi SHGB 20454/1997) hingga pembukuan audited PT GMTD sebagai perusahaan terbuka.

Selain itu, Ali juga menjelaskan pihaknya mengantongi empat putusan inkracht (2002–2007) yang memenangkan PT GMTD, eksekusi PN Makassar 3 November 2025, serta mengantongi dokumen PKKPR per tanggal 15 Oktober 2025.

"Semua itu [dokumen yang disebutkan di atas] tidak pernah dibantah, karena memang tidak dapat dibantah," jelas Ali dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025).

Sejalan dengan hal itu, PT GMTD mengimbau agar upaya mengaburkan fakta hukum dan mengalihkan isu dihentikan demi kepentingan publik dan ketertiban kawasan.

Jusuf Kalla Bantah GMTD

Sementara itu, Jusuf Kalla melalui juru bicaranya, Husain Abdullah menanggapi tudingan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.(GMTD) yang menyebut kepemilikan Lahan 16 hektare (Ha) PT Hadji Kalla tidak memiliki dasar hukum.

Husain menjelaskan, justru dasar hukum kepemilikan lahan PT GMTD yang sebenarnya diklaim tidak selaras. Pasalnya, prinsip sesuai SK Gubernur No118/XI/1991 yang menjadi pegangan Lippo Group-GMTD adalah untuk keperluan wisata bukan untuk real estate ataupun jual beli tanah seperti di Tanjung Bunga, Makassar.

"Pelaksanaan SK tersebut juga tidak boleh asal main rampas tanah milik rakyat, karena itu sama saja mempraktekkan Serakahnomics yang dilarang oleh Presiden Prabowo," kata Husain dalam keterangan resmi, Selasa (18/11/2025).

Lebih lanjut, Husain menjelaskan bahwa SK penugasan pembangunan usaha pariwisata melalui izin prinsip tahun 1991 tersebut juga telah dicabut dengan SK Gubernur No. 17/VI/1998 tanggal 24 Juni 1998.

Seiring dengan hal itu, tambah Husain, perubahan tujuannya tidak dapat dibenarkan karena mengubah secara prinsip dasar peruntukkan yang sebelumnya diharapkan lebih menguntungkan publik melalui manfaat berganda (multiplier effect) dari pembangunan usaha pariwisata.

Chief Legal & Sustainability Officer Kalla Subhan Djaya Mappaturung mengatakan bahwa lahan tersebut telah direncanakan untuk pembangunan proyek properti terintegrasi. Namun, sejak adanya aktivitas pematangan lahan dan pemagaran yang dimulai pada 27 September 2025, pihaknya mengaku mengalami banyak gangguan fisik yang diduga dilakukan oleh pihak GMTD.

Belakangan baru diketahui GMTD ternyata telah mengajukan permohonan eksekusi atas lahan tersebut pada objek tanah seluas 16,3 hektare. Anehnya, ditambahkan Subhan, permohonan eksekusi tersebut berdasarkan perkara yang melibatkan GMTD melawan Manyombalang Dg Solong, bukan Kalla Group.

"Kami membeli tanah ini dari orang tua Karaeng Ici', ahli waris dari Pallawaruka, bukan dari Manyombalang. Sertifikat kami tidak pernah digugat tapi tiba-tiba tanah itu mau dieksekusi," ungkap Subhan.

Sementara itu, Andi Idris Mangenrurung A. Idjo (Karaeng Ici'), yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan awal mengatakan bahwa Manyombalang bukan merupakan keluarganya. Tidak ada hubungannya dengan lahan tersebut dan tidak pernah menguasainya sampai sekarang.

"Jadi saya menganggap bahwa putusan ini ada kaitannya dengan mafia tanah karena akan dieksekusi tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Makanya saya juga akan lanjutkan ke proses hukum," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap kelanjutan sengketa lahan antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) dengan PT Hadji Kalla.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan saat ini pihaknya dalam proses pelaksanaan due diligence atau investigasi dan audit menyeluruh untuk menentukan hak kepemilikan yang paling benar secara hukum.

"Sekarang ini sedang dalam rangka kita sedang melakukan legal due diligence. Legal due diligence mana yang ada prosesnya paling proper dan paling benar. Kan enggak mungkin semuanya benar. Karena ada di 1 objek yang sama, [tapi] ada dua objek [sertifikat] itu pasti ada yang salah kan," kata Nusron saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (24/11/2025).

Meskipun proses pembuktian masih berjalan, Nusron memberikan indikasi awal terkait pihak yang memiliki potensi kebenaran lebih besar umumnya merupakan yang lebih dahulu memiliki hak atas lahan tersebut.

Dalam kasus ini, tambah dia, pihak yang disebut telah memiliki hak atas lahan terlebih dahulu adalah PT Hadji Kalla. Di mana, SHGB milik PT Hadji Kalla yang terafiliasi dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) itu juga telah dilakukan proses perpanjangan pada 2016 dan berlaku hingga 2036.

"Tapi yang duluan punya Pak JK dan dia sudah diperpanjang. Biasanya yang duluan itu 70% lah itu yang lebih benar, tapi enggak menjamin ya. Tapi 70% lah yang benar begitu," jelasnya.

Nusron menuturkan, setelah proses legal due diligence rampung, pihaknya berencana memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkan dan menyampaikan hasil temuan.

"Setelah itu akan kita panggil keduanya. [Kapan manggil?] Ya nanti kalau sudah selesai," tutupnya.

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda PT GMTD menyebut telah memiliki izin peruntukkan lahan yang disengketakan oleh PT Hadji Kalla.

Adapun, kedua kubu masih bersitegang dan mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut. Sekretaris Perusahaan GMTD Tubagus Syamsul Hidayat menyampaikan pihaknya tidak memahami "izin prinsip" yang ramai diberitakan terkait dengan sengketa lahan dengan Grup Kalla.

"Kami tidak memahami 'izin prinsip' dan rujukan pemberitaan yang dimaksud, oleh karenanya dapat kami sampaikan bahwa dugaan mengenai penyimpangan izin prinsip tanah tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan," tulis Tubagus dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (24/11/2025).

Dia menegaskan perseroan memiliki izin peruntukkan lahan a.l. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 1188/XI/1991 tanggal 5 November 1991 mengenai peruntukkan tanah seluas +1000 Ha yang terdiri atas + 300 Ha di Kecamatan Palangga Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dan +700 Ha di Kecamatan Tamalate dan Mariso Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang a.n. PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan modal ventura, PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) berpendapat dinamika pendanaan startup di Indonesia terdampak akibat informasi yang cenderung bersifat negatif.

Namun demikian, Direktur Utama MCI Ronald Simonangkir melihat hal ini sebagai pembelajaran penting yang bisa mengubah lanskap investasi startup Indonesia, sehingga bisa menjadi lebih kuat ke depannya.

“MCI terus mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih sehat dan kompetitif. Sebagai bagian dari konglomerasi keuangan Bank Mandiri, MCI memiliki peran untuk mendukung perusahaan rintisan dari berbagai sektor untuk bersinergi dan saling memberikan nilai tambah,” katanya kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025) malam.

Adapun, lanjutnya, dalam dua tahun terakhir ini MCI terus menguatkan sisi manajemen risiko sebelum memberikan pendanaan kepada startup, yang dilakukan melalui strategi end-to-end risk assessment.

Strategi tersebut, imbuh dia, selalu dilakukan di setiap tahapan proses investasi untuk setiap startup. Pertama mulai dari pelaksanaan due diligence yang mendalam.

“Kemudian, pelaksanaan monitoring kinerja startup yang lebih intens melalui laporan berkala dan kunjungan rutin, serta penerapan early warning system [EWS] yang memungkinkan untuk cepat melakukan mitigasi risiko,” jelas Ronald.

Tak hanya itu, Ronald turut menjelaskan perusahaannya konsisten meningkatkan kapabilitas SDM. Hal ini dilakukan dengan mewajibkan seluruh pegawainya lulus asesmen sertifikasi manajemen risiko yang terdaftar di OJK.

Meski cara-cara tersebut terus dilakukan, dia tak menampik industri modal ventura masih dihadapi tantangan utama yakni menjadi perusahaan yang memiliki keseimbangan untuk menumbuhkan bisnis (growth), menghasilkan laba (profitability), mempertahankan keberlangsungan (sustainability), dan menerapkan tata kelola (governance) yang baik.

“Bagi MCI, tantangan ini diantisipasi dengan tiga langkah utama yaitu penajaman arah dan strategi investasi yang lebih selaras dengan rencana bisnis dan risk appetite Mandiri Group, pemutakhiran proses investasi dengan strategi integrated investment, end-to-end risk management, dan data analytics,” ucapnya.

Terakhir, Ronald berujar perusahaan konsisten menguatkan tata kelola perusahaan, transformasi organisasi, dan peningkatan kualitas SDM. Menurutnya, tiga cara ini dapat membuat MCI menjaga keberlanjutan portofolio perusahaan.

Lebih jauh, dia menuturkan MCI kini melihat industri financial technology (fintech) tidak lagi berlomba-lomba menjadi super apps atau one-stop-service provider. Mengingat hal ini juga mulai dilakukan oleh lembaga jasa keuangan seperti perbankan.

“Sebab itu, investor fintech saat ini lebih jeli dalam melihat potensi investasi di berbagai jenis layanan keuangan berbasis teknologi. Investor kini tidak hanya melihat dari sisi potensi demografi dan penetrasi teknologi, tetapi juga seberapa cepat teknologi menjadi obsolete serta kemampuan adaptasi fintech agar solusi yang ditawarkan senantiasa relevan,” jelas Ronald.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut saat ini perusahaan modal ventura selektif dalam menyalurkan pembiayaan di tengah ekosistem startup yang sedang menghadapi berbagai tantangan.

“Penyaluran modal ventura masih tetap berlanjut secara selektif dengan fokus terutama pada startup yang memiliki modal bisnis yang berkelanjutan,” tegasnya dalam konferensi pers, dikutip pada Selasa (11/11/2025).

Sebagai informasi, pada September 2025 pembiayaan modal ventura mencapai Rp16,29 triliun, turun tipis 0,24% (MtM). Kendati demikian, nilai pembiayaan modal ventura tumbuh tipis 0,25% (year on year/YoY). Adapun, nilai aset industri modal ventura menyentuh Rp26,76 triliun atau tumbuh 2,33% YoY dari Rp26,15 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan telah meminta perbankan melakukan pembekuan terhadap sekitar 29.906 rekening, meningkat dari 27.395 rekening pada periode sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers virtual Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Jumat (7/11/2025), mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut atas data dan temuan yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

“OJK telah meminta bank untuk melakukan pembekuan terhadap kurang lebih 29.906 rekening, sebelumnya sejumlah 27.395 rekening,” ungkap Dian.

Lebih lanjut, OJK juga meminta perbankan menutup rekening yang memiliki kesesuaian data dengan nomor identitas kependudukan (NIK) milik pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas mencurigakan. Langkah ini dilakukan setelah adanya hasil pengembangan laporan dari Kementerian Kominfo dan Digital.

Selain itu, perbankan diminta menerapkan enhanced due diligence, yaitu proses verifikasi dan pemantauan yang lebih mendalam terhadap nasabah dan transaksi tertentu.

Hal ini untuk memastikan rekening tidak disalahgunakan untuk tindak pidana seperti penipuan daring, pencucian uang, maupun kejahatan finansial lainnya.

Seiring meningkatnya ancaman siber yang lebih sistematis dan terorganisir, OJK juga telah meminta bank untuk kembali meningkatkan dan memperkuat siber. Hal itu termasuk melakukan pemantauan setiap saat terhadap anomali transaksi keuangan yang berpotensi fraud.