Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Komisi XI DPR/RI mulai membahas peran Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai kendaraan investasi untuk proyek-proyek strategis berimbal hasil jangka panjang dalam rapat tertutup pada Rabu (1/7/2026).

Namun, keberhasilan lembaga baru itu dinilai akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun tata kelola yang kredibel, menarik investasi swasta, serta menghindari bertambahnya beban birokrasi dan risiko fiskal.

Ketua Komisi XI DPR/RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pembahasan mencakup sejumlah proyek prioritas beserta rencana pendanaan DDMF. Namun, seluruh substansi rapat belum dapat disampaikan kepada publik karena bersifat tertutup.

Dia menjelaskan pada intinya DDMF akan diarahkan membiayai sektor-sektor yang selama ini kurang diminati investor swasta karena tingkat pengembalian investasinya baru dapat diperoleh dalam jangka panjang.

Dia menambahkan tantangan utama dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut adalah rendahnya internal rate of return atau IRR apabila dikerjakan sepenuhnya oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, negara perlu mengambil peran untuk memastikan proyek strategis tetap dapat berjalan.

"Yang intinya itu adalah mengenai bagaimana melakukan upaya pembangunan terhadap sektor-sektor yang selama ini tingkat return of investmentnya itu bersifat jangka panjang. Kalau diserahkan kepada swasta, sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana," ujarnya usai rapat tertutup, Rabu (1/7/2026).

Menurut Misbakhun, mekanisme pembiayaan proyek juga tidak akan sekadar membagi porsi antara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan DDMF. Pemerintah masih menyusun skema pendanaan yang akan diterapkan pada masing-masing proyek.

Namun, ia menegaskan dana APBN tidak akan disalurkan langsung ke DDMF.

"Strateginya sedang dirumuskan. Bukan berarti dana APBN masuk ke DDMF. Nanti mekanismenya berbeda dan akan dijelaskan secara transparan setelah seluruh skemanya matang," imbuhnya.

Dia menambahkan DDMF juga telah mempresentasikan strategi untuk menarik investasi global. DPR akan mengevaluasi implementasi strategi tersebut secara berkala melalui rapat pengawasan berikutnya.

Sementara itu, Managing Director Danantara Rohan Hafas menegaskan seluruh investasi yang dilakukan oleh DDMF tetap akan mengedepankan prinsip komersial meski memiliki horizon investasi jangka panjang.

Pihaknya juga berkomitmen untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Komisi XI DPR/RI.

"Kami akan terus berkonsultasi dengan Komisi XI sebagai mitra. Walaupun returnnya jangka panjang, tetap harus dihitung aspek komersialnya. Perkembangan dan kinerjanya juga akan kami laporkan secara periodik," ujarnya.

Adapun saat ditanya mengenai target kontribusi investasi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik Misbakhun dan Rohan belum bersedia menyatakan rinciannya. Menurut mereka, seluruh target masih berada pada tahap penyusunan rencana kerja dan akan dihitung berdasarkan karakteristik masing-masing proyek.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan DDMF berpotensi menjadi mitra strategis dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang menjadi prioritas pemerintah.

Menko AHY menyoroti sejumlah proyek prioritas yang membutuhkan dukungan investasi besar dan berkelanjutan. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall untuk melindungi kawasan pesisir yang menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut, terutama di wilayah Teluk Jakarta serta kawasan Semarang, Kendal, dan Demak.

Selain itu, Menko AHY juga mendorong percepatan pengembangan sektor perkeretaapian melalui revitalisasi jalur eksisting, reaktivasi jalur yang tidak beroperasi, serta pembangunan jalur baru di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus meningkatkan efisiensi logistik.

Urgensi DDMF

Pembentukan Danantara Development Mutual Fund (DDMF) sebagai bagian dari ekosistem investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai masih menyimpan sejumlah tantangan. Selain berpotensi menambah lapisan birokrasi, skema tersebut juga dinilai dapat meningkatkan risiko terhadap posisi utang publik apabila tidak dirancang dengan tata kelola yang kuat.

Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan keberadaan DDMF lebih banyak potensi risiko dibandingkan dengan manfaatnya.

Menurutnya, berbeda dengan entitas pengelola investasi yang dapat menghimpun dana melalui aktivitas investasi, DDMF akan bergantung pada badan induknya untuk memperoleh pendanaan. Konsekuensinya, badan tersebut berpotensi menerbitkan surat utang atau instrumen pembiayaan lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan eksposur utang publik.

"Kalau pendanaannya berasal dari badan yang menerbitkan obligasi atau surat berharga, risikonya tentu ada. Apabila tidak dikelola dengan baik, utang publik bisa meningkat," katanya.

Selain aspek pembiayaan, keberadaan DDMF juga dinilai berpotensi memperpanjang proses birokrasi dalam penyaluran investasi BUMN.

Selama ini, pengajuan penyertaan modal negara (PMN) dilakukan melalui kementerian terkait dan Kementerian Keuangan. Dengan hadirnya DDMF, menurutnya, akan muncul satu lapis proses baru yang justru berpotensi mengurangi efisiensi.

"Rantai birokrasi menjadi lebih panjang. Semakin banyak tahapan koordinasi, semakin besar potensi keterlambatan dalam pengambilan keputusan investasi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa operasional DDMF pada tahap awal masih berpotensi ditopang oleh anggaran negara maupun pengelolaan dividen BUMN. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga yang telah lebih dahulu menjalankan pengelolaan investasi pemerintah.

Karena itu, ia mempertanyakan urgensi pembentukan DDMF apabila fungsi-fungsi yang dijalankan sebenarnya telah tersedia di bawah struktur Danantara saat ini.

"Kalau investasi baru sudah bisa ditangani oleh Danantara Investment Management dan aset eksisting dikelola oleh Danantara Asset Management, sebenarnya urgensi pembentukan DDMF menjadi perlu dikaji kembali agar tidak menambah biaya birokrasi maupun potensi duplikasi fungsi," katanya.

Dia menilai tujuan utama Danantara seharusnya tetap berfokus pada peningkatan investasi riil di dalam negeri. Keberhasilan lembaga itu, menurutnya, tidak cukup diukur dari besaran keuntungan investasi semata, melainkan dari kemampuannya mendorong rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Menurutnya, Danantara perlu berperan sebagai akselerator investasi dengan menciptakan proyek-proyek yang memiliki skala ekonomi besar sehingga mampu menarik partisipasi investor swasta, termasuk investor asing, khususnya pada sektor riil.

Senada, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa mengatakan indikator keberhasilan Danantara perlu mencerminkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

"Keberhasilan Danantara harus diukur dari dampak ekonominya terhadap Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya kinerja keuangannya," katanya.

Di sisi lain, Kadin menilai strategi menarik investor global tidak cukup hanya mengandalkan dukungan modal dari pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN). Faktor yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan membangun kepercayaan investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap kebutuhan tambahan anggaran untuk mengejar target proyek infrastruktur prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp34,33 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa tambahan alokasi anggaran tersebut dibutuhkan untuk menuntaskan program-program strategis seperti Instruksi Presiden (Inpres) irigasi, Inpres Jalan Daerah, Revitalisasi Madrasah, Sekolah Rakyat, dan KSPEAN Wanam.

"Untuk menuntaskan prioritas presiden dimaksud, kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 adalah sebesar Rp34,33 triliun," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (2/6/2026).

Dody menuturkan total kebutuhan anggaran jumbo tersebut mencakup pembiayaan untuk kelanjutan proyek kontrak tahun jamak (multi-years contract) serta usulan kegiatan baru.

Perinciannya, kebutuhan untuk lanjutan proyek multi-years tercatat sebesar Rp3,35 triliun, sedangkan sisa usulan kegiatan baru masih membutuhkan anggaran mencapai Rp30,98 triliun.

Dody melaporkan kebutuhan anggaran terbesar akan dialokasikan untuk membiayai proyek irigasi daerah dengan proyeksi serapan mencapai Rp14,65 triliun.

Selanjutnya, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan jalan daerah periode 2026 dan 2027 sebesar Rp12 triliun.

Kemudian, proyek sekolah rakyat tahap III dianggarkan mendapat pagu Rp3,95 triliun, serta revitalisasi madrasah sebesar Rp380 miliar.

"Usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan pada 22 Mei 2026 dan akan diusulkan melalui anggaran berisi tambahan tahun anggaran 2026," jelasnya.

Pengerjaan instruksi presiden pada sejumlah proyek infrastruktur sejauh ini terus bergulir. Proyek sekolah rakyat dengan pagu Rp19,95 triliun tercatat telah memiliki realisasi fisik 67,50% dan keuangan 44,33%.

Selain sekolah rakyat, Dody memerinci realisasi Inpres lainnya seperti penanganan irigasi daerah mencatatkan progres fisik sebesar 82,73%.

Sementara itu, proyek revitalisasi madrasah menyentuh realisasi fisik 41,88%, serta megaproyek swasembada pangan, energi, dan air di Wanam memiliki realisasi fisik di angka 12,67%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni konstruksi Sekolah Rakyat Tahap II telah menyerap sebanyak 59.541 tenaga kerja konstruksi di berbagai wilayah Indonesia.

Penyerapan tenaga kerja tersebut mencakup pekerja lapangan, tenaga teknis, operator alat berat, hingga tenaga pendukung yang tersebar di berbagai provinsi.

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan pembangunan infrastruktur pendidikan ini menjadi instrumen pemerintah dalam menggerakkan ekonomi lokal sekaligus investasi sumber daya manusia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” ujar Dody dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (16/5/2026).

Hingga awal Mei 2026, progres fisik rata-rata pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tercatat mencapai 45,91%, naik dari posisi 40,27% pada pekan sebelumnya.

Beberapa wilayah mencatatkan progres signifikan, di antaranya Kota Medan sebesar 64,48%, Kabupaten Sragen 63,22%, serta Kota Bengkulu yang mencapai 62,17%.

Pemerintah menargetkan seluruh proyek Sekolah Rakyat Tahap II tuntas pada 20 Juni 2026 melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan lintas direktorat.

Strategi percepatan dilakukan dengan pengerjaan bangunan secara paralel, penambahan jam kerja lembur, hingga penggunaan teknologi struktur baja dan hollow core slab.

Proyek ini dibangun secara permanen di atas lahan 5–10 hektare yang mencakup fasilitas terpadu tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan dukungan teknologi digital dan asrama.

Kementerian PU menginstruksikan seluruh BUMN Karya dan penyedia jasa konstruksi untuk memastikan mobilisasi material dan alat berat berjalan optimal demi mengejar target kontrak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap adanya rencana efisiensi anggaran sebesar Rp12,71 triliun pada dipa tahun anggaran (TA) 2026 guna menjaga kesehatan fiskal nasional.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan langkah efisiensi tersebut sebagaimana mandat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, pelaksanaan efisiensi dilakukan melalui mekanisme optimalisasi pagu belanja sebagai respons atas dinamika ekonomi global dan upaya menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

"Penajaman belanja ini berdasarkan surat Menkeu No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 melalui optimalisasi pagu sebesar Rp12,71 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Sebagai informasi, semula pagu anggaran Kementerian PU pada 2026 ditetapkan sebesar Rp118,89 triliun. Dengan adanya rencana efisiensi tersebut, maka pagu anggaran tersisa sebesar Rp106,18 triliun.

Dody menekankan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyesuaian detail alokasi unit organisasi (Unor) internal bersama Kementerian Keuangan untuk menetapkan prioritas proyek yang tetap berjalan.

Proses revisi anggaran ini ditargetkan rampung pada pertengahan bulan ini sebelum dipaparkan secara resmi kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan akhir.

"Kami belum menyampaikan secara detail [rencana output proyek dengan anggaran baru] untuk mendapat persetujuan di Komisi V karena kami masih melakukan revisi anggaran bersama Unor terkait dan Kemenkeu yang diberikan tenggat waktu (deadline) 15 April 2026," lanjut Dody.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.

Untuk diketahui, efisiensi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil efisiensi ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.

"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Alih-alih memotong anggaran, Purbaya mengaku akan menyerahkan setiap kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Koordinator Bidang Pengembangan Model Bisnis Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Imaduddin, menegaskan hilirisasi menjadi penggerak investasi nasional yang mendorong pemerataan pembangunan. Ia menekankan, keberhasilan hilirisasi mengubah wajah peta investasi yang tidak lagi terpusat di Jawa, tetapi merata ke provinsi lain.

Imaduddin menjelaskan, penguatan industri hilir tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menumbuhkan lapangan kerja baru yang signifikan. Dengan strategi ini, Indonesia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6–7 persen sehingga menuju status negara berpendapatan tinggi pada 2045.

“Dengan adanya hilirisasi, sekarang nomor empat terbesar dalam penerimaan investasi adalah Maluku Utara, dan nomor dua Sulawesi Tengah,” ujar Imaduddin dalam Rembuk Energi dan Hilirisasi 2025 di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Ia memaparkan, pengalaman sukses hilirisasi nikel menjadi contoh bagaimana produk turunan logam mampu meningkatkan ekspor dan menarik investasi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang terjamah. Dampaknya, industri tidak lagi terkonsentrasi di Jawa, tetapi tersebar ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Imaduddin menambahkan, Satgas Hilirisasi telah mengidentifikasi 18 proyek prioritas dengan nilai investasi besar yang diperkirakan mampu menyerap hampir 300.000 tenaga kerja. Proyek ini mencakup pengembangan baterai untuk kendaraan listrik hingga kebutuhan nelayan yang kini bisa memanfaatkan energi bersih.

Strategi hilirisasi, menurut Imaduddin, juga menciptakan National Champion—perusahaan lokal yang menjadi motor penggerak industri dan ekspor, mengikuti jejak negara-negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, dan China. Peran negara hadir dalam koordinasi kebijakan lintas kementerian menjadi kunci untuk menghilangkan ego sektoral dan memastikan hilirisasi berlangsung inklusif.

Dengan pendekatan ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan distribusi investasi yang merata. Imaduddin menegaskan, hilirisasi bukan sekadar menambah nilai sumber daya alam, tetapi juga menjadi alat pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, program transisi energi dan hilirisasi sumber daya alam tidak hanya memperkuat kemandirian energi, tetapi juga membuka peluang kerja luas bagi masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa transformasi ekonomi hijau mulai memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Bahlil mengungkapkan, hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel sebanyak 40 persen atau B40 mencapai 10,57 juta kiloliter dengan nilai tambah crude palm oil (CPO) hingga Rp14,7 triliun. Program ini menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja, menghemat devisa sebesar Rp93,43 triliun, dan menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton.

“Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan,” kata Bahlil di Jakarta, dikutip Rabu (22/10/2025).

Transformasi tersebut berjalan seiring dengan percepatan hilirisasi sumber daya alam yang kini memasuki tahap industrialisasi. Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyiapkan 18 proyek prioritas senilai lebih dari Rp 618 triliun. Proyek-proyek itu dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan tersebar di berbagai wilayah, dengan 67 persen lokasinya berada di luar Pulau Jawa.

Rangkaian proyek tersebut mencakup sektor minerba, transisi energi, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Pengembangan industri alumina, mangan sulfat, stainless steel slab, modul surya, bioavtur, dan fasilitas penyimpanan minyak ditujukan untuk membangun rantai nilai industri di dalam negeri sekaligus memperluas basis lapangan kerja di daerah.

Bahlil menuturkan, keberhasilan hilirisasi bukan hanya diukur dari peningkatan ekspor produk olahan, melainkan dari kemampuan menciptakan kesempatan kerja baru. Melalui pelatihan dan sertifikasi di sektor energi serta pertambangan, pemerintah mempersiapkan tenaga terampil guna menopang pertumbuhan industri masa depan.

“Lebih dari 276.000 peluang kerja baru tercipta dari proyek-proyek hilirisasi tersebut. Langkah ini membuka ruang bagi generasi muda menjadi bagian dari era industrialisasi baru yang berbasis teknologi dan nilai tambah,” ujar Bahlil, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

Kementerian ESDM juga menggandeng koperasi desa dan pelaku usaha lokal untuk memperluas akses energi bersih. Di sejumlah wilayah pedesaan, keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal terbukti menurunkan biaya energi dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru. Menurut Bahlil, keterlibatan masyarakat dalam proyek energi bersih menjadi kunci agar manfaat transisi energi dapat dirasakan secara merata.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menerima kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian PU, Jumat (17/10/2025). Pertemuan tersebut membahas langkah percepatan penyerapan anggaran Kementerian PU tahun 2025 yang saat ini telah mencapai sekitar 52 persen, dengan target realisasi hingga akhir tahun diproyeksikan lebih dari 94 persen.

“Hari ini kami kedatangan Pak Menteri Keuangan. Kami berdiskusi mengenai langkah-langkah untuk mempercepat penyerapan anggaran. Kami akan menindaklanjuti secara berkala dan melaporkan kepada Pak Menteri Keuangan agar target prognosis 94 persen dapat tercapai,” ujar Dody.

Dody menegaskan, Kementerian PU terus berupaya mempercepat pelaksanaan program dan proyek infrastruktur agar serapan anggaran meningkat sesuai target. Ia menyampaikan, seluruh anggaran yang telah dibuka blokir oleh Kementerian Keuangan akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

“Prinsipnya, anggaran yang sudah kita minta akan kita belanjakan semaksimal mungkin karena belanja ini juga akan menggerakkan perekonomian di daerah,” sambung Dody.

Dody mengatakan, sejumlah proyek prioritas tengah dipercepat pelaksanaannya, termasuk pembangunan dan rehabilitasi irigasi, jalan daerah, serta jembatan gantung. Selain itu, proyek strategis lainnya di berbagai wilayah juga terus dipantau, termasuk pembangunan jembatan di Kalimantan Utara yang akan dimulai tahun ini.

“Untuk kontrak sudah dipercepat. Memang secara fisik belum berjalan, namun harapannya pada awal November seluruh proyek sudah mulai berjalan. Kemudian padat karya juga terus dilanjutkan sehingga penyerapan bisa lebih cepat lagi,” kata Dody.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi dan kepuasan terhadap kinerja Kementerian PU dalam mempercepat realisasi anggaran. Purbaya mengatakan, Kementerian Keuangan siap mendukung percepatan penyerapan anggaran Kementerian PU guna memperkuat pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi, saya puas dengan penjelasan Kementerian PU. Dokumen yang diperlukan juga sudah diajukan ke Menteri Keuangan, tinggal eksekusi, jadi tidak ada masalah. Tapi tetap, akhir Oktober akan ditinjau kembali,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menekan tombol pengetatan fiskal dengan melakukan efisiensi belanja lanjutan di tengah eskalasi ketegangan geopolitik global melibatkan Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Langkah efisiensi ini diambil sebagai benteng pertahanan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali dari guncangan eksternal yang mengancam stabilitas ekonomi nasional.