REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Grab Indonesia menyatakan keberlanjutan ekosistem ekonomi digital tidak hanya bergantung pada teknologi dan pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada kemampuan perusahaan menjaga hubungan dengan mitra pengemudi dan menyediakan perlindungan sosial yang memadai.

Director of Digital & Sustainability Grab Indonesia, Rivana Mezaya, mengatakan perusahaan terus membuka ruang dialog dengan mitra di tengah masih munculnya keluhan mengenai tarif, insentif, maupun berbagai persoalan operasional lainnya.

Menurut Rivana, Grab memandang masukan dari mitra sebagai bagian penting dalam proses evaluasi dan pengembangan layanan. "Grab senantiasa terbuka terhadap masukan yang konstruktif dari para mitra pengemudi maupun mitra merchant, termasuk apabila terdapat hal-hal dalam aspek operasional maupun pelaksanaan program yang dinilai perlu dievaluasi," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Ia mengatakan berbagai aspirasi dapat disampaikan melalui kanal komunikasi resmi yang telah disediakan perusahaan agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Selain kanal formal, Grab juga membangun sejumlah forum komunitas yang memungkinkan mitra berdialog langsung dengan manajemen perusahaan.

Salah satu forum tersebut adalah Kopdar, yang menjadi wadah pertemuan berkala bagi mitra pengemudi untuk membahas kendala operasional sehari-hari dan menyampaikan masukan kepada perusahaan. Perusahaan juga memiliki forum NGASO yang mempertemukan perwakilan mitra dengan jajaran pimpinan tertinggi Grab, termasuk CEO perusahaan, dalam bentuk focus group discussion.

Melalui forum tersebut, mitra dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pengambil keputusan di perusahaan.

Grab juga mengembangkan NGERUMPI atau Ngobrol Seputar Masalah Wiramudi yang ditujukan khusus bagi mitra perempuan. Selain menjadi ruang berbagi pengalaman, forum itu menyediakan berbagai pelatihan mulai dari bela diri, bahasa Inggris, kewirausahaan, hingga keterampilan lain yang mendukung pemberdayaan perempuan.

Bagi mitra merchant, perusahaan menyediakan komunitas Arisan SERABI atau Sekumpulan Perempuan Bisa yang berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha perempuan melalui pelatihan literasi keuangan dan bisnis digital.

Selain itu, terdapat Teras PERWIRA yang menjadi forum pelatihan, lokakarya, dan diskusi terbuka bagi para pelaku usaha yang menggunakan platform GrabMerchant. Menurut Rivana, berbagai forum tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem digital yang melibatkan mitra pengemudi, pelaku UMKM, konsumen, dan perusahaan.

Di saat yang sama, Grab memperkuat perlindungan sosial bagi mitra melalui investasi program keberlanjutan yang cukup besar. Perusahaan mengalokasikan dana Rp 100 miliar melalui program Komitmen Tiga Babak Grab untuk Indonesia yang ditujukan bagi kesejahteraan, apresiasi, dan perlindungan sosial mitra pengemudi berprestasi.

Program tersebut mencakup penyediaan BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi lebih dari 200 ribu mitra pengemudi, pemberian Bonus Hari Raya, serta berbagai program peningkatan keterampilan melalui GrabAcademy. Rivana mengatakan perlindungan sosial menjadi bagian penting dari strategi perusahaan untuk memastikan mitra tidak hanya memperoleh pendapatan, tetapi juga memiliki jaring pengaman saat menghadapi risiko pekerjaan.

Selain perlindungan berbasis program sosial, Grab mengoperasikan Grab Emergency Response and Crisis Engagement Programme atau GERCEP. Melalui program tersebut, mitra dapat memperoleh bantuan medis darurat, dukungan psikologis pascainsiden, bantuan operasional, serta informasi peringatan dini mengenai area berisiko tinggi yang tersedia secara real time melalui aplikasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia E-Commerce Association (idEA) atau asosiasi e-commerce Indonesia angkat bicara mengenai banjirnya produk impor di e-commerce atau lokapasar di Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) idEA Budi Primawan mengatakan industri e-commerce patuh terhadap sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah.

"Sejak awal, kami telah menegaskan komitmen penuh industri e-commerce untuk mendukung implementasi aturan yang berlaku, termasuk pelarangan penjualan pakaian bekas impor yang dilarang pemerintah di platform daring," ujar Budi saat dihubungi Republika di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Budi menyampaikan industri e-commerce pun telah menindaklanjuti regulasi terbaru pemerintah terkait pelarangan penjualan pakaian bekas impor. Budi menyebut komitmen tersebut ditunjukkan dengan meningkatkan pengawasan di berbagai platform e-commerce.

"Sejak regulasi pelarangan diberlakukan, para anggota idEA telah melakukan langkah-langkah pengawasan dan penertiban untuk menurunkan produk yang tidak sesuai ketentuan," lanjut Budi.

Ia menyampaikan industri e-commerce juga memperkuat mekanisme pemantauan untuk mencegah peredaran barang impor ilegal yang merugikan pelaku UMKM lokal dan ekosistem ekonomi digital nasional. Budi mengatakan industri e-commerce selalu membuka ruang untuk berkomunikasi dengan pemerintah dalam membangun iklim perdagangan daring yang sehat.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang taat aturan, transparan, dan adil bagi pelaku usaha dan konsumen," kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkap alasan peraturan presiden (Perpres) mengenai ojek online (ojol) belum kunjung terbit hingga awal 2026 ini.

Dudy menyampaikan, saat ini pembahasan masih terus dilakukan oleh seluruh pihak terkait yang diketuai oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Termasuk pembahasan terkait bagi hasil, yang sampai saat ini belum ada angka persenan yang dapat dirinya sampaikan.

Dirinya tak menampik, masih terdapat sejumlah hal yang menjadi pertimbangan dalam perumusan perpres ini. Termasuk menanti rampungnya penyelesaian merger dari para aplikator PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) dan Grab.

“Nah itu dia [tunggu merger]. Kami [juga] ingin mengatur sebaik mungkin, kami tidak ingin terburu-buru kemudian ada yang terlewat,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (20/1/2026).

Dudy juga belum dapat memastikan kapan perpres tersebut akan rampung, apakah Januari atau butuh waktu lebih lama lagi, mengingat dalam pengerjaannya melibatkan sejumlah pihak.

“Itu yang membuat kami sedikit membutuhkan waktu. Memetakan sedemikian rupa supaya apa yang menjadi harapan dari teman-teman Ojol dapat kami lakukan,” tambahnya.

Adapun, rencana perpres ojol merupakan kesepakatan asosiasi dalam pertemuan antara pihaknya dengan perwakilan DPR RI, menyusul unjuk rasa yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan pada pertengahan September lalu.

Beberapa hal yang menjadi permintaan asosiasi dalam peraturan tersebut, salah satunnya biaya komisi aplikasi yang diturunkan menjadi 10% sehingga pengemudi ojol menerima bagi hasil sebesar 90%.

Sementara itu, pemerintah menargetkan perpres tentang ojek online dapat diterbitkan pada kuartal I/2026, yang akan menjadi jalan tengah polemic antara mitra dan aplikator.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, penyusunan Perpres ojol dilakukan dengan semangat menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Pemerintah ingin memastikan mitra pengemudi memperoleh hak yang layak, tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha perusahaan penyedia aplikasi.

“Semangatnya adalah tentunya saudara-saudara kita yang menjadi mitra di ojol ini dapat bekerja dengan mendapatkan hak-hak yang seharusnya, tapi juga satu sisi bagaimana juga perusahaan dalam hal ini aplikator juga bisa berjalan. Jadi semuanya kita harapkan berjalan beriringan,” ujar Prasetyo di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih berupaya mencari titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan mitra pengemudi dan aplikator.

Perpres ojol diharapkan menjadi payung hukum yang lebih jelas dalam mengatur hubungan kerja kedua pihak sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) dapat diterbitkan pada kuartal I/2026.

Regulasi ini disiapkan untuk menjadi jalan tengah dalam polemik antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikator, khususnya terkait pembagian biaya dan perlindungan hak kerja.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, penyusunan Perpres ojol dilakukan dengan semangat menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Pemerintah ingin memastikan mitra pengemudi memperoleh hak yang layak, tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha perusahaan penyedia aplikasi.

“Semangatnya adalah tentunya saudara-saudara kita yang menjadi mitra di ojol ini dapat bekerja dengan mendapatkan hak-hak yang seharusnya, tapi juga satu sisi bagaimana juga perusahaan dalam hal ini aplikator juga bisa berjalan. Jadi semuanya kita harapkan berjalan beriringan,” ujar Prasetyo di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih berupaya mencari titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan mitra pengemudi dan aplikator. Perpres ojol diharapkan menjadi payung hukum yang lebih jelas dalam mengatur hubungan kerja kedua pihak sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan.

Prasetyo mengungkapkan, sejatinya pemerintah menargetkan Perpres ojol rampung pada Desember 2025. Namun, target tersebut belum tercapai lantaran masih ada sejumlah substansi krusial yang belum disepakati oleh para pihak.

“Perpres ojol tadi bagian dari salah satu yang kita diskusikan dengan pimpinan-pimpinan DPR. Mohon waktu sebentar untuk kami,” ujarnya usai menghadiri rapat bersama pimpinan DPR RI.

Salah satu isu utama yang masih menjadi perdebatan adalah skema pembagian biaya atau persentase potongan yang diambil oleh perusahaan aplikasi. Saat ini, batas maksimal potongan platform berada di angka 20%. Kendati demikian, Prasetyo belum dapat memastikan apakah angka tersebut akan berubah dalam Perpres yang tengah disusun.

“Nah justru itu salah satu kesepakatan yang sedang kita cari formulanya. Tidak jauh dari itu,” katanya.

Dia menegaskan, pembahasan Perpres ojol tidak hanya berfokus pada besaran persentase semata, melainkan juga mencakup komponen-komponen lain yang membentuk struktur pembagian biaya secara keseluruhan.

“Ini kan tidak hanya bicara persentase. Di situ ada bagian-bagian atau isi dari persentase-persentase tersebut,” ujarnya.

Prasetyo menekankan bahwa pemerintah tidak mengajukan angka tertentu dalam pembahasan tersebut. Pemerintah berperan sebagai penengah antara kepentingan aplikator dan mitra pengemudi agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

“Kita kan menjembatani kedua-duanya, antara aplikator dan teman-teman mitra. Rumusannya sedang dicari supaya semuanya sama-sama bisa memahami dan menemukan titik temu kesepakatan,” tandasnya.

Meski masih membutuhkan waktu, Prasetyo memastikan pemerintah berkomitmen menyelesaikan Perpres ojol secepatnya agar dapat segera diterbitkan.

“Iya, secepatnya lah sebenarnya. Mohon waktu sebentar, segera kita selesaikan,” pungkasnya.

Tuntutan Mitra Driver

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur skema pengupahan dan bagi hasil ojek online (ojol) sebesar 90:10 pada awal tahun ini.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa hingga tutup buku tahun 2025, payung hukum yang mengatur kepastian pendapatan tersebut belum juga kunjung terealisasi. Padahal, desakan ini muncul di tengah bayang-bayang tekanan inflasi 2026 yang diyakini bakal menggerus daya beli jutaan mitra pengemudi.

Igun menilai, ketiadaan regulasi setingkat Perpres membuat posisi tawar pengemudi semakin lemah di hadapan perusahaan aplikator. Menurutnya, skema bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk platform merupakan angka ideal demi menjaga keberlangsungan ekonomi para mitra.

“Pengemudi ojol saat ini berada dalam posisi yang semakin tertekan. Pendapatan terus menurun, potongan aplikator masih tinggi, belum lagi program-program paket murah serta berbayar bagi pengemudi ojol dari aplikator yang berdampak merugikan pengemudi ojol," ujar Igun dalam keterangan resminya, Senin (5/1/2026).

Selain menagih janji Presiden, Garda Indonesia secara spesifik menyoroti kinerja Menteri Perhubungan yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dalam melindungi hak pengemudi.

Igun menyebut kebijakan otoritas transportasi cenderung lebih berpihak pada kepentingan bisnis korporasi aplikator.

Sejalan dengan hal itu, Garda Indonesia meminta agar pada Januari 2026 Perpres Ojol dengan skema bagi hasil 90% : 10% segera diterbitkan sebagai bentuk kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi pengemudi ojol di Indonesia.

“Penerbitan Perpres Ojol 90:10 adalah bukti nyata keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil, khususnya pengemudi ojol. Kami juga meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Menteri Perhubungan yang lebih pro kepada kepentingan bisnis aplikator,” tambah Igun.

Garda Indonesia turut menekankan bahwa jika tuntutan ini kembali diabaikan, maka sangat berpotensi terjadi aksi-aksi demonstrasi besar pengemudi ojol di Jakarta maupun di berbagai daerah di seluruh Indonesia pada awal tahun 2026 sebagai bentuk perjuangan menuntut keadilan dan perlindungan negara terhadap pengemudi ojol.

Bisnis.com, JAKARTA—Indonesian Risk Professional Association (IRPA) menyoroti ancaman siber terhadap sektor keuangan dan infrastruktur kritis. Hal itu turut mengancam ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Ketua Indonesian Risk Professional Association (IRPA), Alan Yazid, menyatakan, kegagalan siber berskala besar bisa mematikan layanan penting, menghancurkan kepercayaan nasabah, dan memicu krisis likuiditas.

Untuk merespons ancaman yang berkembang itu, IRPA merilis publikasi berbasis risiko yang ditujukan kepada semua bank di Indonesia untuk menguatkan kewaspadaan sektor industri terhadap gelombang ancaman yang semakin canggih.

“Kami merilis pemeringkatan berbasis risiko dengan metodologi ketat, didukung oleh Perbanas Institute,” ujar Alan dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Hal itu disampaikannya dalam IRPA Annual Risk Professional Summit 2025 di Bandung, Jumat (12/12/2025). Para pakar risiko menyoroti kompleksitas ancaman siber yang kini melibatkan aktor lintas negara, dengan potensi dampak sistemik terhadap stabilitas industri keuangan nasional.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Muliaman Hadad menegaskan bahwa risiko siber kini menjadi ancaman nyata yang hampir pasti akan dijumpai oleh setiap lembaga keuangan.

“Sekitar 10 tahun lalu belum terlalu mengancam. Kini, setiap bank pasti akan kena serangan siber. Pasti. Tinggal tergantung mereka siap atau tidak,” katanya.

Dia menekankan bahwa manajemen risiko bukan penghambat pertumbuhan, melainkan fondasi agar pertumbuhan berlangsung solid dan sehat.

Kekhawatiran para pakar semakin diperkuat oleh kasus dugaan peretasan yang menyerang sistem pembayaran BI-FAST, infrastruktur real-time yang dikelola Bank Indonesia untuk mendukung transformasi digital sistem pembayaran nasional.

Sejak 2024 hingga Maret 2025, terdeteksi anomali transaksi dan dugaan aktivitas penipuan elektronik yang memanfaatkan celah keamanan dalam sistem transfer BI-FAST, dengan potensi kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

Dugaan peretasan ini bahkan terhubung dengan beberapa bank peserta yang mengalami transaksi tidak sah dan anomali dana lewat BI-FAST.

Bank Indonesia menegaskan bahwa infrastruktur BI-FAST secara keseluruhan masih aman dan berstandar internasional. Namun, insiden tersebut menunjukkan bahwa titik terlemah sering terjadi pada pengamanan internal peserta atau penyelenggara layanan.

Ketua LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Gandung Troy Sulistyantoro mengingatkan bahwa dampak serangan siber juga sangat terkait dengan reputasi dan kredibilitas lembaga.

Kerugian akibat pencurian data, ransomware, dan penyalahgunaan identitas digital dapat menimbulkan efek domino yang lebih luas terhadap kepercayaan publik.

Dari sisi pemerintah, perwakilan BSSN Slamet Aji Pamungkas menyoroti bahwa ancaman siber kini semakin kompleks—kini sering muncul melalui rantai pasok digital atau pihak ketiga. Dia juga mengingatkan bahwa sekitar 70% aspek keamanan bergantung pada perilaku manusia.

“Karena itu, literasi digital dan kualitas SDM menjadi aspek krusial yang tak bisa diabaikan dalam strategi mitigasi risiko nasional,” imbuhnya.

Rektor Perbanas Institute Hermanto Siregar menjelaskan bahwa survei Federal Reserve AS menyebut kecerdasan buatan (AI) sebagai potensi market shock dalam 12–18 bulan mendatang, yang apabila berinteraksi dengan ketegangan geopolitik, berpeluang memperburuk disrupsi siber dan teknologi.

“Risiko-risiko ini kini makin sering muncul dalam penilaian stabilitas keuangan global, diperparah oleh tekanan inflasi yang menetap dan suku bunga jangka panjang yang lebih tinggi sehingga mempertebal kompleksitas lanskap risiko ekonomi digital,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Folago Global Nusantara Tbk. (IRSX) memperkuat ekspansi dengan menggandeng sejumlah kreator dan artis seperti Baim Wong hingga Ruben Onsu.

Folago merupakan perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing, social commerce, dan manajemen kreator. Melalui pendekatan berbasis data dan kreativitas, Folago membantu brand dan kreator di Indonesia membangun kampanye viral yang berdampak nyata terhadap pertumbuhan bisnis dan ekosistem ekonomi digital nasional.

Subioto Jingga, Direktur Utama Folago Global Nusantara, menyampaikan seluruh tim Folago serta para kreator di bawah naungan perusahaan seperti Baim Wong, Ruben Onsu, dan banyak lainnya yang terus menghadirkan karya kreatif, autentik, strategi yang viral, dan berdampak bagi masyarakat.

“Kami bertekad menggerakkan ekosistem social commerceIndonesia, untuk menjembatani brand dan kreator demi menumbuhkan bisnis berkelanjutan,” ujar Subioto Jingga dalam siaran pers, Selasa (21/10/2025).

Melalui kolaborasi lintas sektor, Folago telah membantu berbagai brand mencapai jutaan penayangan organik serta meningkatkan interaksi dan konversi di platform TikTok Shop maupun media sosial lainnya.

Sebagai informasi, Folago Global Nusantara baru saja diakuisisi oleh PT Matra Tri Abadi (MTA). MTA resmi menjadi pengendali IRSX setelah membeli 17,6% saham emiten yang dahulu bernama Aviana Sinar Abadi ini dari PT Mitra Digital Investindo (MDI). Terkini, MTA menguasai 54,88% saham IRSX.

Dengan pengambilalihan ini, IRSX tergabung dalam grup usaha Folago Group yang berekspansi di bidang Multi Channel Networking (MCN), Online Lifestyle, Short Movie Production sampai Optimalisasi Artificial Intelligent (AI) untuk Digital Twins.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 25 September 2025, PT Aviana Sinar Abadi Tbk. (IRSX) pun menyetujui perubahan nama menjadi PT Folago Global Nusantara Tbk.

Co-founder & COO Kalodata Lawrence Guo menyampaikan Folago telah menunjukkan peran yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan social commerce di Indonesia melalui pendekatan kolaboratif dan data-driven. Oleh karena itu, Folago meraih penghargaan dari ajang Kalodata Awards sebagai pemenang Agency of The Year.

“Folago dinilai berhasil menjadi pionir dalam mempercepat adopsi social commerce di Indonesia melalui pendekatan kreatif dan strategis,” tuturnya.

Kalodata Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang digagas oleh Kalodata untuk memberikan apresiasi kepada pelaku industri social commerce yang berprestasi di Indonesia. Acara ini juga menjadi bagian dari Kalodata Indonesia Social Commerce Conference (KISCC), yang memadukan riset data, edukasi, dan kolaborasi antar-pelaku industri digital.

Dalam ajang tersebut, Folago dan para kreator yang berada di bawah manajemennya sukses meraih penghargaan di berbagai kategori utama, yaitu Agency of The Year – Folago (IRSX), Beauty & Personal Care Creator of The Year – Grace Novina, Food & Beverages Creator of The Year – Olivia, Household Appliances Creator of The Year – Rizky Chikay, dan TikTok Celebrity of The Year – Baim Wong & Ruben Onsu.