Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas emiten yang tergabung dalam indeks LQ45 terpantau membukukan pertumbuhan laba positif pada kuartal I/2026 di tengah tekanan global dan tingginya volatilitas pasar keuangan.

Kondisi tersebut setidaknya menunjukkan bahwa fundamental sejumlah emiten big caps domestik relatif tetap resilien, ditopang efisiensi operasional, stabilnya permintaan domestik, hingga momentum harga komoditas.

Sejumlah emiten bahkan mencatatkan lonjakan laba signifikan. PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), misalnya, meraih pertumbuhan laba 669,9% secara tahunan (year on year/YoY), sementara PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) naik 450,9% YoY dan PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) tumbuh 282,3% YoY.

Sektor perbankan juga menunjukkan daya tahan yang kuat. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatat pertumbuhan laba bersih 13,3% YoY, sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) tumbuh 16,6% YoY.

Sementara itu, emiten berbasis komoditas seperti PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) tetap mencatatkan kinerja solid di tengah fluktuasi harga komoditas global.

Kinerja laba emiten pada kuartal I/2026 dinilai menjadi sinyal kuat bahwa fondasi korporasi di Indonesia tetap kokoh di tengah tingginya ketidakpastian.

Analis sekaligus VP Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menjelaskan bahwa realisasi laba kuartal I/2026 melampaui ekspektasi pasar yang sebelumnya sempat pesimistis.

Kondisi itu terjadi meski pasar dibayangi suku bunga global yang tinggi, tensi geopolitik Amerika Serikat (AS) dengan Iran serta volatilitas arus modal asing.

“Momentum ini harus dilihat lebih selektif, apakah merupakan pemulihan laba yang berkelanjutan atau sekadar lonjakan laba yang sifatnya siklikal dan one-off,” ujar Audi saat dihubungi pada Jumat (8/5/2026).

Audi menambahkan, valuasi saham-saham berkapitalisasi pasar besar atau big caps dalam indeks LQ45 kini berada di level yang lebih sehat. Hal itu setelah pasar mengalami de-rating akibat aksi jual investor asing (foreignoutflow), penyesuaian bobot indeks MSCI, hingga pelemahan nilai tukar rupiah.

Dalam kondisi tersebut, Kiwoom Sekuritas merekomendasikan tiga sektor saham pilihan dengan strategi yang berbeda, yakni perbankan, konsumer, dan energi.

Di sektor perbankan, kelompok big banks tetap menjadi proksi utama investasi. Hal ini didorong oleh struktur dana murah (current account savings account/CASA) yang kuat serta kualitas aset yang stabil, sehingga mampu menjamin pertumbuhan laba yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sementara itu, sektor konsumer dinilai menarik sebagai instrumen defensif sekaligus recovery play. Sektor tersebut diprediksi tetap tangguh selama tingkat inflasi domestik masih terkendali dan daya beli masyarakat terjaga kuat.

Di sisi lain, Audi menyatakan bahwa sektor energi masih menawarkan peluang untuk strategi investasi taktikal, mengingat eskalasi geopolitik global yang terus menyokong harga komoditas tetap berada di level tinggi.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten-emiten berkapitalisasi pasar besar tercatat telah mengeluarkan laporan kinerja sepanjang tahun 2025. Sejumlah saham menjadi pilihan dengan hasil kinerja ini.

Analis Kiwoom Sekuritas Abdul Azis Setyo Wibowo menjelaskan secara kinerja, ada beberapa emiten yang kinerja 12 bulannya masih positif dan ada juga yang mengalami penurunan. Azis mencatat saham ASII dan TLKM secara return 12 bulan masih memiliki return positif masing-masing 27,03% dan 26,97%.

“Akan tetapi, juga ada emiten yang mengalami penurunan seperti big four banks,” kata Azis, Selasa (31/3/2026).

Dia melanjutkan secara keseluruhan saham-saham big caps mengalami tekanan, mengingat kondisi global dan domestik masih belum stabil.

Kiwoom Sekuritas memilih saham ASII dan TLKM di jajaran big caps, dengan rekomendasi trading buy. Kiwoom Sekuritas memberikan target harga sebesar Rp6.750 untuk ASII dan sebesar Rp3.450 untuk TLKM.

Sementara itu, Direktur Purwanto Asset Management Edwin Sebayang memilih sejumlah saham big caps sebagai rekomendasinya. Edwin memilih saham BBCA sebagai top picks, karena asset quality terbaik di industri, konsistensi ROE tinggi, dan memiliki manajemen risiko konservatif.

Lalu saham BMRI karena exposure ke corporate lending & proyek pemerintah, serta memiliki leverage ke pertumbuhan ekonomi domestik.

Kemudian saham AMMN karena exposure ke tembaga dan critical commodity untuk EV dan energi transisi, serta peluang pertumbuhan masih sangat kuat. Edwin juga menyukai saham BREN karena merupakan pemimpin di sektor energi terbarukan, dan juga memiliki story ESG dan energy transition.

Edwin juga menuturkan investor dapat melakukan speculative buy untuk saham BRMS karena eksposure ke emas serta potensi re-rating jika produksi emas meningkat.

Adapun Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menuturkan pihaknya masih menyukai saham-saham big caps seperti BBCA, BBRI, BMRI, ASII, BBNI, EMAS, dan TLKM. Menurutnya, meskipun emiten-emiten ini mengalami tekanan, mereka akan tetap bertahan meskipun ada perlambatan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA —Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal memberikan notasi khusus kepada lebih dari 300 saham yang belum memenuhi memenuhi ketentuan anyar free float minimum 15%.

Berdasarkan data BEI per 31 Desember 2025 yang diolah Bisnis, terdapat 312 saham yang jumlah saham publik atau free float-nya masih di bawah 15%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 263 saham sudah memenuhi ketentuan free float sebelumnya, yaitu minimal 7,5%.

Lebih terperinci, ada 27 emiten dengan free float hampir 15% atau sudah di atas 14% per 31 Desember 2025. Empat di antaranya ialah saham PT Delta Giri Wacana Tbk. (DGWG), PT Esta Indonesia Tbk. (NEST), PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk. (OBAT), dan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) dengan free float 14,9%.

Berikutnya, saham PT Temas Tbk. (TMAS) dengan free float 14,8%, serta PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), PT Jayamas Medica Industri Tbk. (OMED), PT Puri Global Sukses Tbk. (PURI), dan PT Victoria Care Indonesia Tbk. (VICI) dengan free float 14,7%.

Dalam daftar tersebut juga terdapat emiten big caps, seperti PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dengan free float 12,3%, PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) 14%, dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) dengan free float 10,7%.

Selain itu, ada sejumlah nama perusahaan pelat merah dan anak usahanya di bawah Danantara, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dengan free float 9%, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) 14%, dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEF) dengan free float 10,2%.

Otoritas pasar modal berencana memberikan notasi khusus kepada emiten-emiten yang belum mampu memenuhi ketentuan anyar free float minimum 15%. Hal itu disampaikan oleh Pjs. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Frederica menerangkan bahwa penerapan notasi khusus terhadap emiten dengan free float kurang dari 15%, ditujukan membantu investor memilih saham.

“Juga akan ada suatu hal yang baru, yaitu akan diberikan notasi khusus terhadap emiten-emiten yang memang belum memenuhi free float 15% ini,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki, di BEI, Jumat (20/2/2026).

Kebijakan ini, tidak akan diterapkan melalui pembuatan papan khusus, tetapi hanya memberikan penanda terhadap saham-saham terkait. Fungsinya, membantu investor memilih saham yang telah maupun belum memenuhi ketentuan baru free float tersebut.

Hanya saja, Kiki tidak menerangkan kapan penerapan notasi khusus akan dijalankan. Namun, upaya mengerek free float menjadi 15% tengah dalam tahap diskusi internal BEI dan akan diajukan kepada OJK setelahnya.

“Jadi ini sebenarnya memberikan kemudahan buat investor untuk melakukan pemilihan terhadap saham-saham yang mereka investasikan. Jadi mereka lebih memiliki informasi saham-saham mana yang sudah free float-nya 15% lebih atau belum,” katanya.

Bagi emiten, Friderica menjabarkan sejumlah opsi strategis yang dapat ditempuh untuk bisa menaikkan free float. Langkah tersebut dapat dilakukan lewat aksi korporasi berupa rights issue, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), non-HMETD, Employee Stock Ownership Plan (ESOP) dan Management Stock Option Plan (MSOP).

"Kemudian bagi pemegang saham existing atau perusahaan tercatat juga bisa mendukung peningkatan free float melalui tindakan berupa penawaran umum oleh pemegang saham, divestasi oleh pemegang saham, dan konversi dari pemilikan dalam bentuk script ke scriptless atau nanti dematerialisasi," ujar Kiki.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan saat ini terdapat 267 perusahaan tercatat yang sudah memenuhi free float 7,5%. Namun, 267 emiten ini masih belum memenuhi free float 15%.

“Potensi tambahan market cap dari 267 perusahaan tercatat tersebut yang harus diserap oleh pasar untuk memenuhi free float 15% sekitar Rp187 triliun,” ujar Nyoman, Kamis (19/2/2026).

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan kenaikan batas minimal free float 15% akan dilakukan secara bertahap.

Hasan menjelaskan tahapan untuk meningkatkan free float menjadi 15% ini akan membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun. Dia menuturkan, di tahun pertama, akan ada kelompok emiten yang ditargetkan meningkatkan free float menjadi 10%.

Nantinya, secara bertahap free float tersebut akan terus ditingkatkan sampai 15%. Target penyampaian atau penerbitan dari aturan free float ini adalah Maret 2026, bahkan bisa lebih cepat.

“Mudah-mudahan bisa melakukan atau menerbitkan peraturan itu bahkan lebih cepat,” tutur Hasan beberapa waktu lalu.

Merancang Exit Policy

Hasan mengatakan bahwa OJK dan BEI telah menyediakan exit policy bagi emiten-emiten yang belum mampu memenuhi ketentuan free float.

Hasan menjelaskan, seperti dalam ketentuan lama ketika emiten tak bisa memenuhi free float 7,5% sahamnya akan disuspensi, dan ketika tidak ada perubahan akan dilakukan delisting atau penghapusan dari lantai bursa.

"Atau kita memberikan ruang untuk emiten tertentu yang sudah berupaya tapi kemudian memang kondisinya belum memungkinkan untuk mengajukan proposal perpanjangan waktu dalam rangka mereka mencari kembali potensi penyerapan di pasar dan sebagainya. Jadi nanti case by case akan kita lakukan," ujarnya di Kantor BEI, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

OJK berharap emiten-emiten dengan market cap jumbo yang belum memiliki free float 15% dapat memenuhi ketentuan tersebut di tahap awal.

Terpisah, (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa prioritas pertama exit policy bagi emiten yang belum memenuhi ketentuan free float 15% adalah pendampingan. BEI telah menyediakan hotdesk untuk bisa dimanfaatkan emiten.

"Silakan berdiskusi dengan tim dari bursa bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk pemenuhannya. Itu tentu upaya pertama yang kita lakukan. Kalau memang masih tidak bisa, tentu exit strategy berikutnya adalah tahapan-tahapan berikutnya, sampai dengan proses delisting," ujar Jeffrey.

Dia menjelaskan pendampingan tersebut paralel sudah berjalan di mana BEI sudah bertemu dengan puluhan emiten termasuk Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).

"Nanti silakan asosiasi atau masing-masing perusahaan tercatat yang mendiskusikan itu. Tergantung dari kesiapan masing-masing. Kita siap untuk memberikan support," tandasnya.

Daftar Emiten dengan Free Float Nyaris 15%

(per 31 Desember 2025)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memilih strategi bertahap saat menerapkan ketentuan free float minimal 15 persen dengan memprioritaskan 49 perusahaan tercatat berkapitalisasi besar (big caps). Alasannya kelompok emiten tersebut menyumbang sekitar 90 persen dari total kapitalisasi pasar (market cap).

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, I Gede Nyoman Yetna, menyebut secara keseluruhan terdapat 267 perusahaan tercatat yang sebelumnya telah memenuhi ambang batas free float 7,5 persen, namun ketika batas minimal porsi saham publik itu dinaikkan menjadi 15 persen, maka 267 emiten itu belum memenuhi ketentuan.

“Kalau kita lihat dari demografi perusahaan tercatat kita yang dulu memenuhi dari 7,5 persen, kita naikkan ke 15 persen itu ada sekitar 267 perusahaan tercatat (yang terdampak),” ujar Nyoman saat ditemui di gedung BEI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

“Kalau kita zooming lagi nih 267 itu ada 49 di dalamnya yang sudah memberikan kontribusi 90 persen dari total market cap. Jadi, kita coba sasar dulu nih yang 49 ini,” paparnya.

Seluruh 267 emiten tetap diwajibkan memenuhi ketentuan free float 15 persen.

Namun BEI memulai dari emiten-emiten besar agar efek kebijakan itu langsung terasa signifikan terhadap kualitas, likuiditas, dan kedalaman pasar.

“Walaupun seluruhnya 267 harus memenuhi gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat lagi 49 aja ini sudah merepresentasikan 90 persen dari market cap-nya mereka yang belum memenuhi. Jadi, kami prioritaskan dulu nih yang ini teman-teman 49 ini,” beber Nyoman.

Ke-49 emiten big caps berasal dari berbagai sektor dan dinilai memiliki kondisi keuangan yang relatif kuat.

Karena itu, BEI berharap kelompok ini dapat dijadikan pilot project sekaligus contoh bagi emiten lain dalam meningkatkan porsi saham publik secara bertahap.

“Itu dari berbagai sektor dan harapan kita adalah dengan sektor yang ada dan kemudian kondisi keuangannya 49 ini mudah-mudahan dapat kita jadikan pilot project untuk bisa memberikan contoh jadi reference untuk memulai peningkatan berikut yang ada,” lanjutnya.

Saran dari Asosiasi Emiten Indonesia

Lebih jauh, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menyarankan kepada otoritas pasar modal agar penyesuaian porsi kepemilikan saham publik alias free float 15 persen diterapkan secara bertahap atau step by step.

Ketua Umum AEI, Armand Wahyudi Hartono, mengatakan peningkatan free float idealnya tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan bertahap.

Pendekatan step by step dipandang lebih realistis karena memberi ruang bagi emiten dan pasar untuk saling menyesuaikan.

Jika pada tahap awal saham yang dilepas dapat terserap dengan baik, barulah emiten dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Sebaliknya, apabila respons pasar kurang optimal, strategi dapat dievaluasi dan disesuaikan.

“Secara kesiapan biasanya kalau ketika meningkatkan free float ini, masukan kami sebaiknya dilakukan step by step. Itu lebih umum lah dipasarkan, coba jualan, coba dulu segini, nanti lihat laku atau tidak. Kalau ternyata ada strategi khusus itu memang harus dilakukan sesuai dengan permintaan pasar,” ucap Armand saat ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia.

Kendati begitu, AEI memandang peningkatan free float menjadi 15 persen merupakan upaya regulator pasar modal memperbaiki kualitas emiten.

Untuk jangka panjang, jika pasar modal ingin naik kelas dan sejajar dengan pasar global, maka emiten yang tercatat di dalamnya juga harus memiliki standar kelas dunia, baik dari sisi fundamental, tata kelola, transparansi, maupun kinerja bisnis.

“Pertama-tama meningkatkan kualitas emiten-nya sendiri. Karena untuk jangka panjang, sebuah pasar modal Indonesia kalau mau menjadi kelas dunia, ya emiten-nya juga harus menjadi kelas dunia,” katanya.

Dengan kualitas emiten yang lebih baik, basis investor pun diharapkan semakin luas, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari investor global.

Menurutnya, peningkatan porsi saham publik penting untuk memperdalam likuiditas, namun keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan pasar menyerap saham.

“Tentu harus cukup banyak investor-nya yang lebih banyak lah dari Indonesia maupun di global itu sih yang utama sih. Jadi ketika ini fokus pembicaraan, tentu fokus dalam memastikan free float-nya ini bisa lebih banyak, tapi itu tergantung kemampuan pasar menyerap juga, itu sih fokus utama,” lanjut Armand.

Bisnis.com, JAKARTA — Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyampaikan siap menyalurkan data ke Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait dengan perubahan metodologi Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 2026.

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menyebut bahwa saat ini MSCI melihat data KSEI bisa digunakan untuk menghitung free float. Menurut Samsul, menuturkan pihaknya telah berdiskusi dan menyebut institusi yang berhak mengeluarkan kalkulasi free float adalah BEI.

“Jadi nantinya KSEI mendukung jika ada keperluan dari BEI terkait data-data untuk mereka melakukan kalkulasi free float di pasar modal Indonesia,” kata Samsul.

Dia melanjutkan, apabila data KSEI dibutuhkan Bursa untuk menghitung free float, maka KSEI akan mengalirkan data tersebut ke BEI.

Sebagaimana diketahui, MSCI mengumumkan akan memperbarui metodologi perhitungan free float mereka terhadap saham-saham Indonesia.

MSCI membuat simulasi dua skenario perhitungan baru, yaitu dengan proposed methodology dengan memperhitungkan script shares atau saham yang tidak dilaporkan di KSEI, corporate holdings lokal dan asing, serta others lokal dan asing, sebagai non-free float.

Sementara itu, untuk skenario kedua yaitu alternate methodology hanya menganggap script shares dan corporates sebagai non-free float.

Dalam skenario pertama atau proposed methodology, banyak saham besar mengalami penurunan Free Float Inclusion Factor (FIF), seperti BBCA dari 0,45 menjadi 0,325, AMMN dari 0,2 menjadi 0,075, dan GOTO dari 0,75 menjadi 0,45.

Dengan simulasi tersebut, porsi saham publik yang diakui MSCI akan menjadi lebih kecil, dan kapitalisasi pasar yang diakui MSCI juga turun. Apabila aturan ini diterapkan, maka 13% dari bobot indeks akan berubah.

Sementara itu, jika menggunakan skenario kedua, maka penurunan FIF akan lebih kecil dibandingkan dengan yang pertama. Saham BBCA misalnya dari 0,45 menjadi 0,40, AMMN dari 0,2 menjadi 0,11, dan ASII dari 0,5 menjadi 0,425. Hanya 5% dari bobot indeks akan berubah.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji usulan perubahan kepemilikan saham di publik atau free float saham yang berlaku di pasar saham Indonesia.

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy mencermati pasar telah siap apabila dilakukan perubahan free float dari semula 7,5% menjadi 10%. Menurutnya, free float sebesar 10% untuk emiten bigcaps juga akan terlihat ideal.

“Tetapi kurang siap jika dipaksakan 15% dalam waktu dekat,” kata Budi, Kamis (4/12/2025).

Budi melanjutkan, apabila free float dipaksakan menjadi 15% dalam waktu dekat, maka akan ada tambahan sekitar Rp200 triliun yang harus diserap pasar. Menurut Budi, tambahan ini cukup besar, mengingat target transaksi harian Bursa hanya Rp14,5 triliun.

Sebelumnya, Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, menyampaikan OJK memandang penguatan kebijakan mengenai free float sebagai langkah strategic pendalaman pasar untuk memastikan pasar modal tidak hanya terus bertumbuh, tetapi semakin dalam, likuid, dan berkualitas.

“Likuiditas yang merata adalah fondasi bagi penciptaan harga yang semakin wajar dan pasar yang semakin kredibel,” kata Mahendra dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (3/12/2025).

Berdasarkan data OJK, rata-rata tingkat free float emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia sebesar 23,9%. Angka tersebut merupakan yang terendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan, seperti Filipina 41,18%, Thailand 45,98%, Malaysia 46,99%, Vietnam 50,96%, dan Singapura 68,92%.

Mahendra menyebut situasi itu membuat perdagangan lebih terkonsentrasi pada sebagian kecil emiten besar. Di sisi lain, mayoritas emiten lain memiliki likuiditas rendah, spread yang lebar, serta minim partisipasi investor.

“Untuk itu, OJK menyiapkan kebijakan free float dengan dua pendekatan utama, yaitu initial free float dan continuous free float,” paparnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menuturkan pihaknya membuat kalkulasi bagaimana perkiraan nilai tambah yang harus diserap pasar apabila kewajiban free float dinaikkan menjadi batas tertentu.

“Kalau kami naikkan 10%, itu dibutuhkan pendanaan sekitar Rp21 triliun. Lalu kalau kami naikkan 15%, dibutuhkan sekitar Rp203 triliun. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang dalam proses pembahasan,” ucap Inarno di DPR, Rabu (3/12/2025).

Inarno juga menyebutkan saat ini, apabila diberlakukan kewajiban free float 10%, maka sebanyak 751 emiten telah memenuhi syarat ini, dan sebanyak 192 emiten belum memenuhi free float.

Lalu, apabila free float dinaikkan kembali menjadi 15%, maka hanya 616 emiten yang memenuhi persyaratan ini dan sebanyak 327 tidak memenuhi.

Dengan skenario ini, OJK melihat perlunya masa transisi untuk menerapkan aturan free float baru.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kekhawatiran tentang daya serap pasar saat wacana free float pertama kali digaungkan kini semakin nyata. Perusahaan tercatat di bursa efek Indonesi harus menambah porsi saham publik mereka demi memenuhi ketentuan batas minimum free float.

Masalahnya, pasar sedang dilanda tekanan jual yang signifikan, memangkas IHSG 32,46% (year-to-date/YtD) ke level 5.839 per perdagangan Kamis (4/6/2026). Net sell asing sepanjang tahun berjalan juga membesar menjadi Rp57,63 triliun. Pada penutupan Jumat (5/6/2026), IHSG kembali terpangkas 4,20% ke level 5.594.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas emiten yang tergabung dalam indeks LQ45 masih membukukan pertumbuhan laba positif pada kuartal I/2026 di tengah tekanan global dan tingginya volatilitas pasar keuangan.

Kondisi tersebut setidaknya menunjukkan bahwa fundamental sejumlah emiten big capsdomestik relatif tetap resilien, ditopang efisiensi operasional, stabilnya permintaan domestik, hingga momentum harga komoditas.