Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas bursa memberikan waktu tiga tahun untuk implementasi penyesuaian free floatsecara bertahap dari 7,5% menjadi 15%. Pasalnya, saat ini masih ada lebih dari 200 emiten tercatat di bursa yang masih memiliki free float di bawah 15%.

Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam penyesuaian free float tersebut akan memprioritaskan saham berkapitalisasi pasar terbesar. Bila mengacu hal ini dan membandingkannya dengan kapitalisasi pasar milik emiten dengan free float di bawah 15%, BREN dan TPIA masuk kriteria.

Sesuai regulasi yang berlaku sekarang, definisi saham free float adalah saham yang dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5% dari seluruh saham tercatat, bukan dimiliki oleh pengendali dan afiliasi dari perusahaan, bukan dimiliki oleh anggota dewan komisaris atau anggota direksi, dan bukan saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan (buyback).

Berdasarkan data Bloomberg Terminal, sampai Senin 2 Februari 2026 masih terdapat 248 emiten tercatat yang memiliki free float di bawah 15%. Bila menyortirnya dari emiten dengan market cap terbesar, di urutan pertama ada PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang punya free float 12,29%.

Selanjutnya, ada PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) dengan free float 10,67%. Pada posisi ketiga, ada PT Bank Permata Tbk. (BNLI) dengan free float 10,87%, diikuti PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) yang baru memiliki free float 9,97%.

Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan bahwa berdasarkan data BEI, saat ini ada 267 emiten yang masih memiliki free float di bawah 15%. Dari jumlah tersebut, 49 di antaranya berkontribusi atas 90% terhadap total kapitalisasi pasar 267 emiten. Mereka ini yang akan menjadi sasaran awal implementasi free float secara bertahap.

"Jadi kita coba sasar dulu yang 49 ini, walaupun seluruhnya 267 harus memenuhi. Tapi kalau kita lihat lagi, 49 saja, ini sudah merepresentasikan 90% dari market cap-nya mereka yang belum memenuhi. Jadi kita prioritaskan dulu yang ini, yang 49 ini," kata Nyoman saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Nyoman berharap keberhasilan penyesuaian free float tahap awal oleh 49 emiten ini akan menjadi pilot project atau referensi untuk memulai peningkatan free float ratusan emiten lainnya.

"Tentunya kami di Bursa dan OJK men-support rencana-rencana mereka [emiten] dan kita akan upayakan yang terbaik, termasuk mapping tindakan korporasi apa yang mereka dapat lakukan," tandasnya.

Adapun, hasil revisi regulasi yang mengatur ketentuan free float dari sekarang yang berlaku 7,5% ditargetkan selesai pada Maret 2026. Sedangkan, implementasinya akan dilakukan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.

Berikut adalah 10 saham emiten berkapitalisasi pasar terbesar yang memiliki free float di bawah 15% per 2 Februari 2025:

Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah perusahaan yang melakukan initial public offering (IPO) sejak 2023 terus menyusut. Dalam situasi ini, ketentuan saham free float akan dinaikkan bertahap yang diharap bisa memperlebar likuiditas pasar sehingga menarik minat perusahaan besar go public.

Muaranya, kedalaman pasar akan menjadi bahan bakar berkelanjutan yang mendorong kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) agar tak hilang tenaga usai sepanjang tahun ini rutin cetak rekor all time high (ATH) baru hingga 14 kali.

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata mengatakan turunnya jumlah IPO terjadi karena tantangan di level perusahaan, terutama non-lighthouse.

"Tantangannya berat, banyak yang belum punya laporan keuangan dan profit yang cukup kuat, tata kelola dan transparansi belum siap seperti paparan publik, keterbukaan informasi, komite audit, sistem kontrol," ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Selain itu, tantangan lainnya berupa biaya IPO yang relatif mahal dibanding mencari pendanaan dari pinjaman bank. Faktor lainnya, pemilik perusahaan enggan melepas saham lebih besar ke publik karena takut hilang kontrol, sekaligus khawatir sahamnya nantinya sepi dan terancam suspensi akibat aturan free float.

Berikutnya, tantangan lain bagi perusahaan non-lighthouse IPO adalah perusahaan perlu menyusun narasi bagus untuk meyakinkan investor dan menjamin likuiditas di tengah ukuran aset yang kecil dan minat institusi yang terbatas.

"Penurunan jumlah IPO tidak semata-mata karena regulasi free float, tetapi kombinasi makro, valuasi, dan terbatasnya perusahaan yang benar-benar siap," ujar Liza.

Sesuai regulasi yang berlaku saat ini, perusahaan tercatat agar dapat tetap tercatat di bursa harus memenuhi persyaratan jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat.

Sementara bagi perusahaan yang akan go public, jumlah saham free float akan disesuaikan berdasarkan ekuitas yang dimiliki calon perusahaan tercatat. Untuk perusahaan dengan nilai ekuitas kurang dari Rp500 miliar, saham free float paling sedikit 20% dari jumlah saham yang akan dicatat di bursa.

Sedangkan, bagi perusahaan dengan ekuitas mulai dari Rp500 miliar hingga Rp2 triliun saham free float minimal 15% dari jumlah saham yang akan dicatat di bursa, serta untuk perusahaan dengan ekuitas lebih dari Rp2 triliun saham free float minimum sebesar 10%.

Saat ini, regulator tengah menggodok kenaikan ketentuan free float secara bertahap dari 10% menjadi 25%. Selain itu, basis perhitungan free float akan mengacu pada kapitalisasi pasar, bukan pada ekuitas perusahaan.

Liza menilai, penyesuaian ketentuan tersebut memang bisa menahan niat go public dalam jangka pendek, tetapi secara jangka menengah–panjang kebijakan ini dinilai berpotensi positif karena memaksa free float lebih besar, likuiditas lebih baik, dan membuat saham Indonesia lebih menarik untuk institusi besar terutama investor global.

Sementara itu, pengamat pasar modal, Reydi Octa menilai tantangan yang membuat jumlah perusahaan IPO semakin sedikit terutama disebabkan kesiapan perusahaan dari sisi fundamental, tata kelola dan transparansi laporan keuangan.

Menurutnya, banyak perusahaan kelas menengah belum memiliki rekam jejak untuk profitabilitas dan data yang cukup stabil untuk kebutuhan publik. Selain biaya IPO juga cukup mahal bagi emiten menengah, kesiapan internal pasca IPO yang menuntut keterbukaan dan terekspos publik turut membuat perusahaan menunda aksi go public.

Dia menuturkan kenaikan ketentuan free float membuat perusahaan mempertimbangkan untuk berhati-hati dalam melepas perusahaannya ke publik, terutama untuk perusahaan yang hanya berencana melepas kepemilikannya seminim mungkin.

"Namun, dalam jangka panjang pengetatan free float akan positif karena meningkatkan likuiditas dan menarik lebih banyak investor institusi, karena kepemilikan saham yang terkonsentrasi akan berkurang," ujar Reydi.

Menjaga Napas Pasar Saham

Pendalaman dan keberlanjutan pertumbuhan pasar saham saat ini menjadi isu utama yang dibahas self regulatory organization (SRO). Pasalnya, meskipun perusahaan baru yang go public sepanjang tahun ini menyusut drastis, IHSG melaju kencang membuat rekor-rekor baru.

Indikator lain yang menjadi perhatian, komposisi kepemilikan aset di pasar saham saat ini menunjukkan tren yang berbalik, dari yang mulanya didominasi oleh investor asing kini menjadi investor domestik sejak 2021.

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, persentase kepemilikan investor asing pada 2021 sebesar 37,48%, dibandingkan kepemilikan domestik sebesar 62,52%. Tren ketimpangan tersebut terus berlanjut hingga 2025. Mengacu data terbaru yang, per 7 November 2025 kepemilikan aset oleh asing hanya 37,23%, dibandingkan lokal yang memiliki 62,77%.

Liza menilai, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa pendalaman pasar masih menjadi pekerjaan rumah. Dia memotret, struktur emiten saat ini masih didominasi segelintir big caps, sementara banyak saham yang kurang liquid dan rawan suspensi karena freefloat dan lonjakan harga.

"Sehingga, agenda jangka menengah adalah menyeimbangkan pipeline IPO yang berisi lighthouse, BUMN, dan non-lighthouse, serta memperbesar basis investor institusi domestik. Danantara diharapkan jadi anchor," ujar Liza.

Berikutnya, menurut Liza yang perlu dilakukan adalah penyesuaian free float, memberikan insentif fiskal ke pasar modal, hingga edukasi pemilik usaha perlu dijalankan bertahap dan kredibel supaya pasar bukan hanya tinggi secara indeks, tapi juga dalam, likuid, dan tahan guncangan.

Sementara itu, Reydi melihat lonjakan IHSG salah satunya disebabkan oleh saham-saham emiten perbankan yang juga mulai rebound, sejalan dengan katalis positif berupa tren pemangkasan suku bunga global dan domestik. Namun, untuk pendalaman pasar dalam jangka panjang, menurutnya diperlukan variasi saham-saham dari emiten pendatang baru yang berkualitas.

"Jumlah IPO yang mengecil tentu akan mengurangi pilihan saham-saham baru di masa mendatang, likuiditas akan terpusat pada saham-saham tertentu saja," pungkas Reydi.

Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah perusahaan yang melakukan IPO sepanjang 2025 turun drastis sejak 2023. Penyesuaian ketentuan free float perusahaan tercatat diharap mampu memperbesar likuiditas pasar, yang kemudian bisa memantik minat pelaku usaha untuk go public.

Menilik historis jumlah perusahaan IPO, bursa mencatat terdapat 79 anggota baru pada 2023 dan menjadi rekor terbanyak dalam sejarah. Namun, pada 2024 jumlah perusahaan yang go public mengecil hanya sebanyak 41. Bahkan di tahun ini, target IPO yang dikoreksi ke bawah dari 66 menjadi 45, baru terealisasi 24 hingga saat ini.

Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi mengatakan alasan jumlah perusahaan IPO turun adalah karena tantangan kondisi iklim usaha yang belum stabil, kebutuhan transparansi dan governance yang lebih tinggi, serta biaya IPO yang tidak kecil.

"Apalagi, perusahaan non-light house biasanya belum punya brand, track record profit, dan kemampuan memenuhi disclosure sehingga sulit menarik minat investor institusi. Selain itu, pasar juga semakin selektif dan investor cenderung mencari earnings visibility, bukan hanya growth story," ujar Wafi kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Dari sisi regulasi, Wafi menilai banyak calon emiten menunda IPO karena khawatir terkena kewajiban free float yang semakin tinggi.

"Namun, ke depan aturan free float baru bisa positif karena mendorong likuiditas, memperbaiki kualitas pasar, dan bikin Indonesia makin menarik buat asing," tegasnya.

Sementara itu, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Hari Rachmansyah menyoroti data emiten di pasar saham, bahwa sampai dengan 30 Oktober 2025 terdapat 38 perusahaan tercatat yang disuspensi lantaran belum memenuhi ketentuan pemenuhan saham free float. Kendati begitu, Hari menilai penyesuaian free float ke depan akan membawa dampak positif.

"Penyesuaian aturan seperti kenaikan bertahap dan penggunaan kapitalisasi pasar berpotensi meningkatkan likuiditas dan menarik minat lebih banyak perusahaan untuk IPO. Namun, dampaknya tetap bergantung pada kondisi ekonomi dan kesiapan internal masing-masing perusahaan," ujar Hari.

Sementara bicara soal penurunan jumlah perusahaan IPO tahun ini, Hari menilai kondisi ini tidak sepenuhnya disebabkan aturan free float, namun ketentuan ini memang membuat sebagian perusahaan, terutama skala menengah dan keluarga, lebih berhati-hati karena harus melepas porsi kepemilikan lebih besar dan takut tekanan harga.

Hari menjelaskan, aksi korporasi seperti IPO menuntut kesiapan tata kelola, transparansi, laporan keuangan, serta biaya tinggi, dan tantangan ini menurutnya akan lebih berat bagi perusahaan non-lighthouse yang belum memiliki brand kuat.

"Mereka sering kesulitan menarik minat investor, harus memberi diskon valuasi lebih besar, menghadapi likuiditas yang berisiko rendah setelah listing, dan membutuhkan peningkatan signifikan pada sistem internal serta manajemen untuk memenuhi standar sebagai perusahaan publik," pungkasnya.

BEI Godok Ketentuan Free Float Baru Emiten IPO

Sebelumnya, BEI menyampaikan tengah menggodok regulasi penyesuaian free float. Saat ini, ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Beleid tersebut mengatur bahwa perusahaan tercatat agar dapat tetap tercatat di bursa apabila memenuhi persyaratan jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat.

Sementara bagi perusahaan yang akan go public, jumlah saham free float akan disesuaikan berdasarkan ekuitas yang dimiliki calon perusahaan tercatat. Untuk perusahaan dengan nilai ekuitas kurang dari Rp500 miliar, saham free float paling sedikit 20% dari jumlah saham yang akan dicatat di bursa.

Sedangkan, bagi perusahaan dengan ekuitas mulai dari Rp500 miliar hingga Rp2 triliun saham free float minimal 15% dari jumlah saham yang akan dicatat di bursa, serta untuk perusahaan dengan ekuitas lebih dari Rp2 triliun saham free float minimum sebesar 10%.

Free float adalah jumlah saham perusahaan terbuka yang beredar dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia oleh investor. Jumlah saham free float mencerminkan tingkat akses investor terhadap emiten. Semakin besar free float, semakin mudah saham tersebut diperdagangkan.

Direktur Pengembangan BEI Jeffery Hendrik mengatakan pihaknya sudah menyiapkan draft peraturan revisi, yang salah satunya memuat dasar perhitungan free float akan diganti dari ekuitas menjadi kapitalisasi pasar.

"Kita sudah membuat simulasi, dari sebelumnya equity ke market capitalization itu berkorelasi positif terhadap kewajibannya dia meningkatkan. Anggaplah dengan metode equity dia hanya 10%, tapi dengan market cap dia wajib ke 15%. Kita sudah lakukan backtesting 3 tahun, dengan mengubah ketentuan ini bisa meningkatkan jumlah market capitalization," ujar Jeffery beberapa waktu lalu, dikutip Selasa (18/11/2025).

Dalam draft peraturan terbaru yang BEI susun, juga akan mengatur kewajiban bagi perusahaan yang baru melaksanakan IPO untuk menjaga persentase saham free float mereka sebesar persyaratan awal selama satu tahun.

Dia mencontohkan, misalkan ada perusahaan dengan ekuitas Rp500 miliar sampai Rp2 triliun melaksanakan IPO, maka wajib memenuhi ketentuan free float minimum 15%. Persentase ini wajib untuk tetap tidak berubah minimal selama setahun sejak pencatatan di lantai bursa.

Jeffery menekankan BEI serius untuk melakukan upaya pendalaman pasar sehingga melakukan penyesuaian persyaratan free float, baik bagi perusahaan calon maupun perusahaan yang telah tercatat di bursa.

"Kita sudah presentasi ke OJK, jadi dalam waktu dekat [diterapkan]. Kita harapkan secepatnya," tandasnya.

Setali tiga uang, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan upaya pendalaman pasar modal melalui penyesuaian ketentuan free float kini menjadi fokus utama OJK dan berharap implementasinya bisa diterapkan segera.

"Target kita 25%, tapi tidak mungkin langsung ke 25% karena konsekuensinya cukup banyak. Jadi kita secara bertahap mungkin dalam waktu dekat naik ke 10%, dan paling tidak kita upayakan IPO yang ke depan harus minimal 10%, berikutnya 15%, berikutnya mengarah ke 25%," ungkapnya.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap ketentuanfree floatsaham bakal dinaikkan secara bertahap hingga mencapai 25%. Dalam waktu dekat, aturan minimum free float saham yang saat ini sebesar 7,5% akan dinaikkan menjadi 10%.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan pengaturan free float itu menjadi salah satu fokus regulatir pasar modal pada 2026.

"Pendalaman pasar perlu kami tingkatkan. Perhatian kami pertama adalah peningkatan free float dan ini menjadi kajian kami yang sangat serius. Dan mudah-mudahan bisa kami terapkan dalam waktu dekat," ujarnya dalam forum Workshop Bursa Efek Indonesia di Bali, Sabtu (15/11/2025).

Berdasarkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, mengatur bahwa saat ini syarat agar perusahaan tercatat tetap tercatat di Bursa Efek adalah jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat.

Inarno mengakui persyaratan free float di Indonesia ini masih tertinggal dibanding negara di kawasan regional. Untuk itu peningkatan free float menjadi penting, walau akan dilakukan secara bertahap. Saat ini OJK dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) intensif membahasnya.

"Target kami 25%, tapi tidak mungkin langsung ke 25% karena konsekuensinya cukup banyak. Jadi kami secara bertahap mungkin dalam waktu dekat naik ke 10%, dan paling tidak kita upayakan IPO yang ke depan harus minimal 10%, berikutnya 15%, berikutnya mengarah ke 25%," ungkapnya.

Selain itu, dalam penyesuaian peningkatan free float ini juga tengah dibahas basis perhitungan presentase free float akan menggunakan kapitalisasi pasar, bukan ekuitas yang berlangsung selama ini.

Inarno melanjutkan, perhatian kedua OJK tahun depan adalah penguatan pengawasan terhadap praktik perdagangan saham yang berpotensi menimbulkan manipulasi pasar.

Ketiga, OJK juga akan memperkuat pendalaman pasar yang berfokus pada perbaikan suplai demand serta infrastruktur pasar modal.

Sebagai informasi, untuk free float yang berlaku saat ini di level 7,5% masih menjadi tantangan sejumlah emiten.

Sebelumnya, BEI mengumumkan sampai dengan 30 Oktober 2025 terdapat 38 perusahaan tercatat yang telah disuspensi dari perdagangan karena belum memenuhi syarat free float saham.

Berdasarkan pengumuman di keterbukaan informasi yang ditayangkan 31 Oktober 2025, sebanyak 38 perusahaan tersebut digembok BEI lantaran belum memenuhi ketentuan pemenuhan saham free float sesuai Ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

"Bursa telah mengenakan Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp50.000.000 kepada Perusahaan Tercatat yang tidak memenuhi ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bursa akan mengenakan sanksi Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat atas belum dipenuhinya ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A sampai dengan periode pemantauan berikutnya," tulis BEI, dikutip Senin (3/11/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kekhawatiran tentang daya serap pasar saat wacana free float pertama kali digaungkan kini semakin nyata. Perusahaan tercatat di bursa efek Indonesi harus menambah porsi saham publik mereka demi memenuhi ketentuan batas minimum free float.

Masalahnya, pasar sedang dilanda tekanan jual yang signifikan, memangkas IHSG 32,46% (year-to-date/YtD) ke level 5.839 per perdagangan Kamis (4/6/2026). Net sell asing sepanjang tahun berjalan juga membesar menjadi Rp57,63 triliun. Pada penutupan Jumat (5/6/2026), IHSG kembali terpangkas 4,20% ke level 5.594.