Bisnis.com, JAKARTA — Komisi V DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan operasi perjalanan kereta api nasional menyusul kecelakaan kereta di wilayah Bekasi.

Insiden tersebut dinilai menjadi peringatan serius atas tingginya risiko operasional di jalur padat, khususnya di kawasan Jabodetabek yang menjadi simpul utama mobilitas kereta komuter dan antarkota.

Sorotan DPR tidak hanya tertuju pada aspek teknis kecelakaan, tetapi juga menyasar kapasitas pengendalian operasi, efektivitas sistem persinyalan, hingga kesiapan infrastruktur rel nasional dalam mengantisipasi lonjakan lalu lintas kereta.

Legislator menilai kecelakaan tersebut memperlihatkan masih adanya titik lemah dalam sistem mitigasi risiko transportasi rel nasional.

Di sisi lain, pemerintah, operator kereta api, dan investigator keselamatan transportasi masih melakukan pendalaman terkait penyebab utama kecelakaan.

Hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi nantinya akan menjadi dasar evaluasi terhadap prosedur operasi, sistem pengamanan perjalanan, hingga percepatan modernisasi infrastruktur perkeretaapian.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai kecelakaan tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas sistem pengendalian operasi perjalanan kereta api.

“Sistem ini terintegrasi atau tidak?” ujar Lasarus dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan dan beberapa pihak terkait lainnya, Kamis (21/5/2026).

Dia mengatakan evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap sistem pengendalian perjalanan, prosedur operasi, maupun kesiapan infrastruktur pendukung keselamatan kereta api.

Komisi V juga menyoroti pentingnya percepatan modernisasi sistem persinyalan, penguatan standar prosedur operasi (SOP), hingga pembangunan budaya keselamatan di lingkungan operator perkeretaapian nasional.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap aspek keselamatan perkeretaapian nasional pascakecelakaan tersebut. Evaluasi mencakup aspek operasional, infrastruktur, hingga sistem pengendalian perjalanan kereta.

“Kemenhub memandang keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi secara menyeluruh,” kata Dudy.

Menurut Dudy, pemerintah juga membuka peluang percepatan modernisasi infrastruktur dan teknologi persinyalan guna meminimalkan risiko kecelakaan serupa di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian KNKT Ahmad Wildan mengatakan investigasi masih berlangsung dengan fokus pada pendalaman aspek teknis operasi perjalanan kereta, termasuk sistem komunikasi, persinyalan, dan prosedur pengendalian perjalanan.

“Kami masih mengumpulkan data dan fakta operasi untuk memastikan rangkaian kejadian secara utuh,” ujar Wildan.

KNKT dikabarkan masih mengumpulkan data dari rekaman perjalanan kereta, pemeriksaan sarana, hingga keterangan awak kereta dan petugas operasional.

Investigasi juga akan mendalami kemungkinan adanya faktor manusia maupun gangguan teknis yang memengaruhi proses pengendalian perjalanan.

Sistem Pengendalian Operasi Jadi Sorotan

Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi V DPR RI turut menyoroti aspek pengendalian operasi dan respons darurat dalam kecelakaan tersebut. DPR menilai efektivitas sistem komunikasi dan pengendalian perjalanan menjadi faktor penting yang perlu dievaluasi untuk mencegah insiden serupa.

Lasarus mempertanyakan mengapa tabrakan tetap terjadi meskipun terdapat jeda jarak antarkereta yang dinilai cukup untuk melakukan langkah mitigasi darurat. Menurut dia, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas prosedur operasi dan koordinasi pengendalian perjalanan di lapangan.

“Kalau memang tersedia ruang mitigasi, seharusnya sistem operasi bisa merespons lebih cepat untuk mencegah kecelakaan,” katanya.

Dia menilai aspek tersebut perlu dijawab secara terbuka melalui investigasi teknis KNKT guna memastikan kemungkinan faktor human error, gangguan sistem persinyalan, ataupun kendala teknis lain dalam operasi perjalanan kereta.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin mengatakan perseroan masih menunggu hasil investigasi final KNKT sebelum menyampaikan kesimpulan resmi terkait penyebab kecelakaan.

“Kami menghormati proses investigasi KNKT dan akan mengikuti seluruh rekomendasi yang nantinya diterbitkan,” ujar Bobby.

Menurutnya, KAI siap melakukan evaluasi terhadap prosedur operasi, sistem pengamanan perjalanan, maupun penguatan teknologi keselamatan apabila diperlukan berdasarkan hasil investigasi.

Dugaan Keterlambatan Pengereman

Dalam rapat itu, DPR juga menyinggung dugaan adanya keterlambatan respons pengereman yang perlu didalami lebih lanjut melalui investigasi teknis.

Namun, Komisi V menegaskan dugaan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai penyebab kecelakaan sebelum hasil investigasi final diterbitkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Lasarus mengatakan DPR ingin memastikan apakah terdapat persoalan dalam pengendalian operasi, prosedur mitigasi darurat, atau faktor teknis lain yang memengaruhi proses perjalanan kereta sebelum tabrakan terjadi.

“Kami ingin memastikan apakah ada persoalan dalam pengendalian operasi atau faktor teknis lainnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian KNKT Ahmad Wildan mengatakan investigasi masih berlangsung dengan fokus pada pendalaman aspek teknis operasi perjalanan kereta, termasuk sistem komunikasi, persinyalan, serta respons operasi perjalanan.

“Kami masih mengumpulkan data dan fakta operasi untuk memastikan rangkaian kejadian secara utuh,” ujar Wildan.

Percepatan Proyek DDT dan Penanganan Perlintasan Sebidang

Selain aspek operasional, Komisi V DPR RI turut menyoroti lemahnya mitigasi risiko pada jalur kereta dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi. DPR menilai kapasitas infrastruktur rel nasional, khususnya di Jabodetabek, tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan frekuensi perjalanan kereta komuter maupun antarkota.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendesak percepatan proyek double-double track (DDT) di lintas Jabodetabek. Menurutnya, pemisahan jalur kereta komuter dan kereta antarkota sudah menjadi kebutuhan mendesak demi mengurangi potensi gangguan operasi di jalur padat.

“Pemisahan jalur ini memang sudah menjadi kebutuhan agar perjalanan kereta lebih aman dan fleksibel,” kata Huda.

Dia juga menyoroti masih tingginya jumlah perlintasan sebidang di Indonesia yang dinilai menjadi salah satu titik lemah keselamatan transportasi rel nasional. Banyaknya lintasan yang belum steril dan minim pengamanan dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, terutama di jalur dengan frekuensi perjalanan tinggi.

Karena itu, DPR mendorong Kementerian Perhubungan memperkuat koordinasi penanganan perlintasan sebidang bersama pemerintah daerah dan operator kereta api guna mempercepat peningkatan standar keselamatan di lintasan kereta.

Bisnis.com, PALEMBANG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api serta keselamatan masyarakat melalui berbagai upaya optimalisasi di perlintasan sebidang. Langkah tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui penutupan maupun penyempitan perlintasan, sosialisasi keselamatan, hingga pemasangan banner imbauan keselamatan di sejumlah titik wilayah kerja Divre III Palembang.

Manajer Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara KAI, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

“Dalam rangka mengoptimalisasi keselamatan di perlintasan sebidang dan menjaga keselamatan perjalanan kereta api, KAI Divre III Palembang secara konsisten melakukan berbagai kegiatan seperti penutupan atau penyempitan perlintasan, sosialisasi keselamatan, hingga pemasangan banner imbauan keselamatan di wilayah operasional,” ujar Aida.

Hingga siaran pers ini disampaikan, KAI Divre III Palembang telah melaksanakan sebanyak 168 kegiatan optimalisasi keselamatan di perlintasan sebidang. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 7 kegiatan penutupan maupun penyempitan perlintasan telah dilakukan di wilayah Divre III Palembang. Selain itu, KAI juga telah melaksanakan 42 kali sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang, 14 kali sosialisasi di sekolah maupun pondok pesantren yang berada dekat jalur rel kereta api, serta melakukan pemasangan banner keselamatan sebanyak 105 kali.

Sebanyak 7 kali penutupan atau penyempitan yang sudah dilakukan di berbagai titik diantaranya :

1. Penyempitan di JPL 90 di Km 326 + 5/6 Petak Stasiun Prabumulih Baru (X6) - Stasiun Penimur.

2. Penutupan di JPL 82, Km 351+304, Petak Stasiun Gelumbang - Stasiun Karang Enda.

3. Penyempitan di Km 396 + 5/6 petak Stasiun Kertapati - Stasiun Kramasan.

4. Penyempitan di Km 325 + 7/8 petak Stasiun Prabumulih Baru (X6) - Stasiun Penimur.

5. Penutupan di Km 435+4/5 Petak Stasiun Lahat - Stasiun Bunga Mas.

6. Penyempitan JPL 98, Km 353 + 6/7 Petak Stasiun Niru - Stasiun Blimbing.

7. Penutupan di Km 322+7/8 Petak Stasiun Prabumulih - Stasiun Lembak

Berbagai langkah tersebut dilakukan tidak hanya untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api, tetapi juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya disiplin dan kepatuhan saat melintasi perlintasan sebidang.

KAI Divre III Palembang terus mengimbau masyarakat agar tidak menerobos palang pintu kereta api saat sudah tertutup, serta selalu menerapkan prinsip BERTEMAN, yaitu Berhenti, Tengok kanan dan kiri, Aman, dan Jalan saat akan melintasi perlintasan kereta api. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel serta tidak melakukan pelemparan terhadap kereta api yang sedang melintas.

“Kereta api memiliki bobot yang sangat berat dan tidak dapat berhenti secara mendadak. Ketika masinis melihat adanya kendaraan yang nekat menerobos perlintasan, kereta membutuhkan jarak pengereman yang cukup jauh sehingga potensi tabrakan sulit dihindari. Kecelakaan di perlintasan kerap menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi yang besar,” tambah Aida.

KAI Divre III Palembang juga menegaskan bahwa penutupan perlintasan liar maupun perlintasan yang dinilai berbahaya dilakukan demi meningkatkan keselamatan bersama. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup maupun membuat akses baru secara mandiri di jalur rel kereta api.

Pembuatan perlintasan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat maupun perjalanan kereta api. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa pembangunan perlintasan wajib melalui izin pemerintah serta memenuhi persyaratan teknis keselamatan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan di lingkungan perkeretaapian dengan tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup dan tidak membuat perlintasan baru secara ilegal. Keselamatan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab bersama,” tutup Aida.

Bisnis.com, JAKARTA — Tragedi kecelakaan di perlintasan Bekasi Timur memberikan sinyal kepada stakeholder terkait atas masih adanya persoalan perlintasan sebidang di wilayah perkotaan.

Kondisi ini menandakan belum ketatnya keamanan bagi masyarakat terhadap penyeberangan perlintasan kereta.

Terlebih jumlah perlintasan ilegal masih masif sedangkan penutupan masih diwarnai berbagai kendala di lapangan karena warga terbiasa menggunakan jalur ilegal sebagai alternatif.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani lintasan kereta.

“Untuk lintasan kereta, ini kan mohon maaf, ini kami kalau menjadi kewenangan Pemerintah DKI Jakarta pasti kami akan lakukan itu, tapi ini kan memang kewenangan pemerintah pusat sehingga kami menunggu arahan dari pemerintah pusat maupun KAI,” ujarnya kepada jurnalis di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menunjukkan persoalan yang masih besar. Dari total 423 perlintasan sebidang, sebanyak 130 titik masih tidak terjaga, sementara 293 lainnya telah dijaga.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menjelaskan penanganan perlintasan ilegal dilakukan melalui koordinasi lintas instansi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan fasilitasi Kementerian Perhubungan.

Koordinasi tersebut membagi peran: KAI menangani keselamatan operasional dan jalur rel, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas jaringan jalan dan akses masyarakat.

“Pelaksanaan di lapangan diawali dengan pendataan dan identifikasi perlintasan sebidang, khususnya yang berpotensi membahayakan,” kata Franoto kepada Bisnis dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

Hasil identifikasi kemudian ditindaklanjuti melalui peningkatan fasilitas keselamatan hingga penutupan bertahap perlintasan ilegal, mulai dari sosialisasi, penyediaan akses alternatif, hingga penutupan fisik.

Upaya tersebut turut mencakup pemasangan rambu, palang pintu, penjagaan, dan edukasi masyarakat, namun belum sepenuhnya efektif.

Franoto menyebut hambatan utama berasal dari faktor sosial dan aksesibilitas. “Kendala utama dalam penutupan perlintasan ilegal lebih dominan bersifat sosial dan aksesibilitas, bukan teknis,” ujarnya.

Banyak perlintasan liar telah menjadi jalur utama warga, sehingga penutupan tanpa alternatif akses kerap ditolak.

Keterbatasan ruang perkotaan juga membuat jalur pengganti tidak selalu tersedia dalam jarak efisien, yang dapat memicu kemacetan dan memperpanjang waktu tempuh.

Dalam beberapa kasus, perlintasan yang sudah ditutup bahkan kembali dibuka secara tidak resmi.

Solusi sementara seperti penjagaan manual dan rambu dinilai belum cukup efektif, karena keberhasilannya sangat bergantung pada disiplin pengguna jalan dan konsistensi petugas di lapangan.

“Efektivitasnya sangat bergantung pada kedisiplinan pengguna jalan dan konsistensi kehadiran petugas,” jelasnya.

Risiko tetap tinggi, terutama di luar jam penjagaan atau pada malam hari saat pengawasan menurun. Menurutnya, penutupan permanen dinilai menjadi solusi paling efektif untuk menghilangkan konflik antara kereta dan kendaraan. Namun, langkah ini tetap bergantung pada kesiapan akses pengganti.

Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur tidak sebidang seperti flyover dan underpass menjadi solusi utama. KAI menyatakan siap mendukung proyek tersebut dari sisi teknis dan operasional.

Meski demikian, realisasi proyek sangat bergantung pada kesiapan pemerintah, terutama terkait pendanaan dan pembebasan lahan yang kerap menjadi hambatan utama.

Kompleksitas Perlintasan Kereta Api

Di sisi lain, Akademisi Teknik Sipil sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno menilai persoalan perlintasan sebidang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga kompleksitas tata kelola lintas sektor.

Menurutnya, regulasi sebenarnya sudah jelas mengatur kewajiban pengguna jalan untuk mendahulukan kereta api, namun implementasi di lapangan masih lemah, terutama dari sisi disiplin dan pengawasan.

“Melanggar aturan ini bukan hanya soal denda, tapi taruhannya adalah nyawa,” kata dia kepada Bisnis.

Djoko juga menyoroti pertumbuhan permukiman di sekitar rel yang memicu munculnya perlintasan liar, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan operator yang memperumit penanganan.

Ia menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang menggabungkan rekayasa teknik, penguatan regulasi, dan edukasi masyarakat. Langkah seperti pembangunan jalur tidak sebidang, penutupan perlintasan liar, serta modernisasi sistem pengawasan harus berjalan beriringan.

Pemanfaatan teknologi juga dinilai penting, termasuk sensor yang terhubung dengan sistem persinyalan dan integrasi kamera dengan tilang elektronik untuk meningkatkan efek jera.

Di sisi lain, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tambahan karena fasilitas keamanan perlintasan masih belum memadai, sehingga penanganan berjalan lambat meski risiko kecelakaan meningkat.

Djoko menegaskan penyelesaian persoalan ini tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, melainkan harus melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, hingga pemerintah daerah.

“Masalah perlintasan sebidang bukan hanya urusan PT KAI, tetapi kolaborasi antara pemilik jalan dan kesadaran masyarakat,” tegasnya.

Bisnis.com, MEDAN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) I Sumatra Utara (Sumut) menertibkan 25 titik perlintasan sebidang yang tersebar di seluruh wilayah operasionalnya sepanjang 2026.

Pelaksana tugas (Plt.) Manager Humas KAI Divre I Sumut Anwar Yuli Prastyo mengatakan langkah ini untuk menjamin keselamatan publik serta kelancaran perjalanan kereta api mengingat perlintasan sebidang merupakan titik rawan dalam perjalanan kereta.

"Perlintasan sebidang merupakan salah satu titik paling rawan dalam perjalanan kereta api karena kendaraan dan kereta bertemu pada bidang yang sama. Untuk itu, kami melakukan penertiban secara konsisten," ujar Anwar dalam keterangan resmi, Minggu (3/2/2026).

Anwar mengatakan KAI rutin melakukan penertiban dan memastikan perlintasan-perlintasan liar baru tidak bermunculan di sepanjang jalur kereta api. Dia menyebut keberadaan perlintasan liar membahayakan semua pihak. Bersamaan, normalisasi lebar jalur pun dilakukan.

Anwar menegaskan hal itu dalam rangka memperkuat aspek keamanan dan kenyamanan perjalanan kereta api guna mencegah gangguan operasional maupun kecelakaan di area perlintasan, berkaca dari evaluasi keselamatan transportasi di berbagai wilayah.

"KAI Divre I Sumut juga melakukan langkah preventif melalui edukasi publik. Hingga saat ini tercatat sebanyak 52 kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan kepada masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari sosialisasi langsung di titik perlintasan hingga kunjungan ke sekolah, balai desa, serta ruang publik lainnya," jelas Anwar.

Tak kalah penting, dukungan dari pengguna jalan disebutnya menjadi penyangga utama berjalannya upaya yang dilakukan KAI.

Anwar menyebut infrastruktur yang baik dan pengawasan ketat tak akan optimal tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk tertib saat melintasi perlintasan sebidang.

“KAI Divre I Sumut mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan mengutamakan keselamatan saat berada di perlintasan. Kesadaran untuk tertib di perlintasan tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menjaga keselamatan penumpang kereta api dan pengguna jalan lainnya,” tandasnya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meminta masyarakat tidak membuat perlintasan sebidang liar karena berisiko terhadap keselamatan perjalanan kereta.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan perlintasan tidak resmi dapat mengganggu penglihatan masinis.

"Kami mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk tidak membuat perlintasan liar. Ketika membuat perlintasan liar ini maka menghalangi visibility dari masinis kami," ujar Bobby di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Rabu (29/4).

Ia menjelaskan perlintasan resmi tidak hanya menggunakan portal, tetapi juga dilengkapi sensor di dalamnya.

Bobby pun meminta masyarakat tidak melanggar perlintasan yang sudah dipasang portal tersebut. Ia turut meminta masyarakat tidak membuka lagi jalur lintasan sebidang yang sebelumnya ditutup karena tidak memenuhi syarat keselamatan.

"Perlintasan yang sudah dijaga dan dipasang alatnya jangan dilanggar, yang sudah kami tutup karena tidak memenuhi syarat keselamatan, mohon jangan dibuka lagi," katanya.

[Gambas:Youtube]

KAI mencatat terdapat sekitar 1.800 perlintasan sebidang yang akan dievaluasi dan ditingkatkan aspek keselamatannya. Peningkatan dilakukan melalui pembangunan flyover atau pemasangan palang pintu dengan sistem pengamanan.

Ia menegaskan KAI tidak akan memberi toleransi terhadap perlintasan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Jika tidak memenuhi persyaratan, perlintasan tersebut akan ditutup.

"Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi. Kita sudah lihat sedikit saja aspek keselamatan terganggu, sedemikian banyak korban yang berjatuhan," ujar Bobby.

KAI juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila ada pihak, termasuk organisasi masyarakat (ormas), yang tetap menguasai atau membuka perlintasan tanpa izin dan tidak memenuhi standar keselamatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Layanan KRL lintas Bekasi–Cikarang kembali berjalan normal pascakecelakaan yang terjadi pada Senin (27/4/2026). Stasiun Bekasi Timur kembali melayani penumpang sejak Rabu (29/4/2026) siang.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan operasional KRL dibuka kembali setelah uji coba berjalan lancar. “Setelah berbagai tahapan ujicoba tersebut, perjalanan KRL pada lintas Bekasi–Cikarang telah kembali beroperasi mulai pukul 14.00 WIB,” ujar VP Corporate Communication KAI Anne Purba di Jakarta, Rabu (28/4/2026).

Anne mengatakan, pemulihan dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan teknis pada jalur dan sistem pendukung. Seluruh tahapan difokuskan pada aspek keselamatan sebelum layanan dibuka kembali.

“Seluruh proses telah melalui pemeriksaan menyeluruh guna memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api serta kenyamanan pengguna jasa,” kata Anne.

Anne menambahkan, operasional dibuka setelah seluruh aspek keselamatan dinyatakan terpenuhi. KAI memastikan layanan kembali berjalan dengan pengawasan ketat.

KAI berharap normalisasi layanan ini mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Bekasi dan Cikarang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menggelontorkan dana Rp 4 triliun untuk mengatasi persoalan 1.800 pelintasan sebidang kereta api yang tidak dijaga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sumber pendanaan program itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN),” kata Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Senada dengan Airlangga, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan perbaikan 1.800 titik itu sebenarnya bukan respons jangka pendek atas insiden terbaru, melainkan telah masuk agenda kerja pemerintah tahun ini.

“Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja kita tahun ini sebagaimana diarahkan Bapak Presiden kepada kurang lebih 1.800 lintasan kereta selama itu wajib diperbaiki harus ada pintunya,” ujar Dony.

Dony menegaskan aspek keselamatan menjadi titik tekan utama program tersebut, dengan pendanaan utama berasal dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sebagai pemilik otoritas prasarana.

“Itu dari pemerintah, dari kami juga ada bujet juga tetapi dari pemerintah memang ini kan Kemenhub yang memang prasarana itu menjadi dari pemerintah juga,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menggelontorkan dana Rp 4 triliun untuk mengatasi persoalan 1.800 perlintasan sebidang kereta api yang tidak dijaga.

Pernyataan tersebut Prabowo sampaikan saat mengecek langsung kondisi tabrakan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuterline di Stasiun Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

“Kita perhitungkan sekitar hampir Rp 4 triliun ya demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting sangat perlu kereta api jadi kita keluarkan itu,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, ribuan titik pelintasan sebidang itu sudah ada sejak zaman kolonialisme Belanda.

Pelintasan itu juga menjadi persoalan pemerintahan Indonesia selama puluhan tahun.

Prabowo menyatakan, pemerintahannya akan menyelesaikan persoalan itu baik dengan pembangunan flyover maupun pembangunan pos penjagaan.

Oleh karena itu, tidak masalah pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 4 triliun guna mendukung keselamatan banyak pihak.

“Sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan sekarang kita lakukan,” ucap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka kepada korban kecelakaan Kereta Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di StasiunBekasi Timur, Senin (27/4/2026).

Puan menyampaikan peristiwa itu berdampak terhadap rasa aman masyarakat dalam menggunakan kereta. Dia mendesak agar manajemen KAI menginvestigasi penyebab kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek.

"Kecelakaan ini tidak hanya berdampak pada korban saja, tetapi juga pada persepsi rasa aman masyarakat saat menggunakan kereta," kata Puan di akun media sosial Instagram, Selasa (28/4/2026).

Puan mendesak agar KAI segera melakukan evaluasi dengan meningkatkan standar keamanan, keselamatan, serta berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

"KAI harus meningkatkan standar keamanan, keselamatan, dan kesiapsiagaan dalam setiap operasionalnya. Kejadian ini tidak boleh terulang," pungkasnya.

Kronologi Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian kereta rel listrik (KRL) relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85.

Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, petugas memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.

"Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memperkirakan jumlah penumpang Whoosh selama Angkutan Lebaran 2026 meningkat 4% dibandingkan dengan tahun lalu. Sejalan dengan prediksi tersebut, jumlah penumpang harian juga diperkirakan meningkat selama periode ini.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyampaikan potensi lonjakan penumpang harian juga diperkirakan meningkat seiring tren pertumbuhan jumlah penumpang Whoosh dari tahun ke tahun.

“Potensi lonjakan penumpang harian juga diperkirakan meningkat dari sekitar 23.000 penumpang per hari pada Angkutan Lebaran 2025 menjadi sekitar 25.000 penumpang per hari pada Angkutan Lebaran 2026,” kata Eva dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (18/3/2026).

Selama masa Angkutan Lebaran Whoosh pada periode 13–30 Maret 2026, KCIC menyediakan total 653.888 tempat duduk melalui layanan Whoosh yang beroperasi hingga 62 perjalanan per hari untuk mengakomodasi mobilitas masyarakat selama masa Lebaran.

KCIC juga memastikan operasional dan pelayanan berjalan optimal selama Angkutan Lebaran dengan menyiagakan berbagai personel operasional. Dari sisi operasional kereta, Eva menjelaskan terdapat 352 personel kru operasional yang terdiri dari masinis, teknisi kereta, petugas Operation Control Center (OCC), hingga kru pelayanan di dalam kereta.

“Para petugas operasional tersebut juga telah memiliki sertifikasi dari Kementerian Perhubungan sesuai dengan standar keselamatan operasional perkeretaapian,” ujarnya.

Selain itu, KCIC juga menyiagakan 551 personel pengamanan yang terdiri dari petugas pengamanan internal KCIC, petugas security operasional, serta dukungan dari TNI dan Polri yang ditempatkan di stasiun, jalur operasional, hingga area depo.

Sebanyak 309 petugas posko dari internal perusahaan juga disiagakan selama periode Angkutan Lebaran dan ditempatkan di seluruh stasiun Whoosh, Posko Pusat Kementerian Perhubungan, serta berbagai area kerja operasional Whoosh untuk melakukan pemantauan operasional sekaligus memberikan pelayanan dan bantuan kepada penumpang selama masa Angkutan Lebaran.

Dari sisi keselamatan, perjalanan Whoosh juga didukung oleh berbagai sistem monitoring dan teknologi keselamatan yang terintegrasi. KCIC mengoperasikan 1.773 unit CCTV yang tersebar di stasiun, jalur operasional, depo, hingga di dalam rangkaian kereta untuk memantau kondisi operasional secara real time.

Jalur Whoosh juga dilengkapi berbagai sensor dan sistem peringatan dini yang berfungsi memantau kondisi lingkungan serta potensi gangguan operasional. Sistem tersebut terdiri dari 17 sensor angin kencang, 8 sensor hujan, 6 sensor benda asing, serta 7 sistem peringatan dini gempa bumi yang terpasang di berbagai titik sepanjang jalur Jakarta–Bandung.

Untuk memastikan keselamatan perjalanan tetap terjaga, KCIC menempatkan petugas yang berjaga selama 24 jam di berbagai titik potensi risiko bencana alam di sepanjang jalur operasional guna melakukan pemantauan kondisi jalur secara berkala serta penanganan cepat apabila ditemukan potensi gangguan operasional.

“Dengan berbagai kesiapan operasional, dukungan teknologi keselamatan, serta fasilitas layanan yang tersedia, KCIC siap melayani mobilitas masyarakat selama masa Angkutan Lebaran dengan perjalanan Whoosh yang aman, nyaman, dan tepat waktu,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung memastikan kesiapan sarana perkeretaapian yang andal guna memberikan pelayanan kepada masyarakat jelang masa angkutan Lebaran 2026.

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo menjelaskan kesiapan sarana ini menjadi salah satu fokus utama KAI Daop 2 Bandung untuk menjamin keselamatan, keamanan, serta kenyamanan pelanggan yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Dia menyampaikan KAI Daop 2 Bandung telah melakukan berbagai persiapan secara menyeluruh, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia guna menghadapi lonjakan penumpang pada masa angkutan Lebaran 2026. Upaya ini dilakukan agar operasional perjalanan kereta api dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

"Terkait dengan kesiapan pada masa angkutan Lebaran, kami dari Daop 2 Bandung telah berupaya untuk mempersiapkan semuanya semaksimal mungkin, termasuk juga terkait dengan sarana, prasarana, serta SDM yang ada. Pada tahun ini kami menyiapkan sebanyak 30 lokomotif dan 275 kereta yang siap mengangkut pengguna jasa kereta api selama masa angkutan Lebaran 2026," kata Kuswardojo.

Kesiapan sarana tersebut didukung oleh sistem perawatan yang dilakukan secara berkala di Depo Kereta Api Bandung.

Perawatan dilakukan secara menyeluruh sesuai standar operasional yang telah ditetapkan, mulai dari pemeriksaan rutin harian hingga pengecekan berkala dalam jangka waktu tertentu.

"Tentunya jika kita lihat perawatan yang dilakukan di Depo Kereta Api, Depo Bandung ini melakukan perawatan mulai dari perawatan harian atau daily check, kemudian P1 atau satu bulanan, P3, P6, dan P12, dengan periode 3 bulanan, 6 bulanan, dan 12 bulanan dilaksanakan di Depo. Sementara jika ada perbaikan yang lain akan dikerjakan di Balai Yasa," kata Kuswardojo.

Kuswardojo menambahkan kegiatan perawatan sarana merupakan proses yang dilakukan secara konsisten setiap hari untuk memastikan seluruh rangkaian kereta dalam kondisi prima sebelum dioperasikan. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api.

"Perawatan merupakan hal yang harus dikerjakan setiap hari. Salah satunya adalah untuk memastikan keselamatan dalam pengoperasian sarana tersebut. Nantinya juga dilakukan pemeriksaan yang rutin, di antaranya pemeriksaan sistem pengereman, sistem pendingin, bahan bakar, serta bagian rangka bawah atau bogie dari kereta tersebut," tutur dia.

Selain itu, setiap lokomotif yang telah selesai beroperasi akan langsung menjalani pemeriksaan dan perawatan harian di depo guna memastikan kondisi sarana tetap optimal untuk perjalanan berikutnya.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen KAI dalam menjaga keandalan armada yang beroperasi juga untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api.

Dengan kesiapan sarana yang optimal serta dukungan perawatan yang rutin dan terstandar, KAI Daop 2 Bandung optimistis dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan selama periode angkutan Lebaran 2026.

"KAI juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik serta memanfaatkan layanan kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman dan tepat waktu untuk perjalanan mudik maupun kembali dari kampung halaman," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menutup 316 perlintasan sebidang sepanjang 2025 untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan penutupan perlintasan sebidang sepanjang yang dinilai rawan kecelakaan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, TNI, serta kementerian dan lembaga terkait.

Dia menuturkan setiap perlintasan sebidang adalah ruang temu antara perjalanan dan keselamatan. Di titik inilah peran pengguna jalan dan perjalanan kereta api saling melengkapi untuk menciptakan mobilitas yang aman dan nyaman.

Sepanjang 2025, lanjutnya, KAI memperkuat komitmen keselamatan melalui penutupan perlintasan berisiko, peningkatan edukasi publik, serta penguatan penegakan aturan demi melindungi pengguna jalan dan perjalanan kereta api.

"Penutupan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib, sekaligus mendukung agenda nasional peningkatan keselamatan transportasi," ujar Anne dalam keterangan resmi seperti dilansir Antara, Sabtu (17/1/2026).

Selain itu, KAI memperkuat pendekatan edukatif guna membangun budaya disiplin berlalu lintas.

Sepanjang 2025, kata Anne, KAI melaksanakan 2.016 kegiatan sosialisasi keselamatan di sekitar jalur kereta api, 212 kegiatan edukasi ke sekolah, 687 pemasangan spanduk keselamatan, serta 655 kegiatan TJSL di lingkungan stasiun.

Seluruh rangkaian itu diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman bahwa palang pintu, rambu, dan marka adalah bagian dari sistem perlindungan bersama.

Diaa menegaskan keselamatan akan semakin kuat ketika didukung oleh kepatuhan dan partisipasi publik.

“Kami mengajak masyarakat untuk berhenti sejenak di palang pintu, mematuhi rambu, dan menunggu hingga benar-benar aman sebelum melintas. Tindakan sederhana ini adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, keluarga, dan sesama pengguna jalan,” ucap Anne.

Dalam mendukung keselamatan operasional, KAI juga melakukan 52 penertiban bangunan liar di area yang berpotensi mengganggu perjalanan kereta api.

Penertiban itu merupakan bagian dari pengamanan Ruang Manfaat Jalur Kereta Api (RUMAJA), yaitu area terdekat dengan rel yang digunakan untuk operasional dan perawatan kereta.

KAI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk memastikan area ini dimanfaatkan sesuai peruntukannya, demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

Ketentuan mengenai RUMAJA diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dan KAI berkomitmen menjalankannya secara persuasif, edukatif, serta mengedepankan dialog dengan masyarakat.

“Penertiban kami lakukan dengan pendekatan humanis dan kolaboratif. Tujuan utamanya adalah menciptakan ruang yang aman dan tertib bagi semua, bukan sekadar menegakkan aturan,” kata Anne.

KAI mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan tertib di perlintasan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Berhenti sejenak, patuh pada rambu, dan menunggu dengan sabar adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi keselamatan bersama.

Bisnis.com, CIREBON- Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 3 Cirebon memperketat pemeriksaan sarana dan prasarana perkeretaapian menjelang masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Pemeriksaan dilakukan melalui rampcheck menyeluruh di fasilitas operasional Daop 3 untuk memastikan layanan kereta api siap menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada penghujung tahun.

Manajer Humas Daop 3 Cirebon Muhibbuddin menjelaskan rampcheck menjadi langkah preventif untuk menjamin standar keselamatan terpenuhi pada seluruh rangkaian yang akan dioperasikan selama periode padat penumpang.

"Peningkatan aktivitas perjalanan menjelang libur panjang menuntut kesiapan teknis yang lebih detail pada setiap elemen pendukung layanan," kata Muhibbudin, Rabu (19/11/2025).

Muhibuddin mengatakan, rampcheck dilaksanakan dengan dua fokus besar, yaitu aspek administratif dan aspek teknis.

Pada aspek administratif, tim gabungan melakukan verifikasi identitas sarana perkeretaapian, meneliti kelengkapan dokumen pengecekan terakhir, termasuk checksheet, serta memastikan setiap unit memiliki tanda lulus uji yang valid.

Sementara, pemeriksaan administratif menjadi dasar untuk memastikan seluruh sarana kereta terdaftar, teridentifikasi, dan telah melalui tahapan pengujian yang diwajibkan.

Kemudian pada aspek teknis, tim memeriksa berbagai komponen penting yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan perjalanan.

Sistem pengereman menjadi salah satu bagian yang diawasi secara detail, diikuti pengecekan pencahayaan, peralatan komunikasi, pendingin udara, serta sirkulasi udara dalam kereta.

"Tim juga meneliti kelengkapan peralatan keselamatan, jendela darurat, roda, rangka bawah, hingga fasilitas layanan penumpang seperti tempat duduk dan kebersihan ruang interior," katanya.

Muhibbuddin menegaskan prioritas utama rampcheck adalah memastikan kereta dan fasilitas stasiun berada pada kondisi optimal sebelum memasuki masa angkutan Nataru.

Pemeriksaan dilakukan tanpa kompromi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Kereta Api.

Aturan tersebut menjadi pedoman untuk memeriksa kesesuaian layanan terhadap standar nasional yang wajib dipenuhi operator.

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada rangkaian kereta, tetapi juga meliputi sarana pendukung di stasiun dan prasarana di sepanjang jalur Daop 3.

Beberapa lokasi yang menjadi titik rampcheck antara lain Depo Lokomotif, Depo Kereta Cirebon, Depo Gerbong Arjawinangun, serta sejumlah stasiun seperti Cirebon, Cirebonprujakan, Jatibarang, Brebes, Arjawinangun, Pegadenbaru, dan Haurgeulis. Pada sektor prasarana, tim memonitor kondisi lintasan untuk memastikan perjalanan kereta dapat berlangsung tanpa hambatan.

Lebih jauh, Muhibbuddin menyampaikan bahwa rampcheck merupakan bentuk sinergi KAI dan DJKA dalam memastikan kesiapan operasional tetap terjaga, terutama pada momentum puncak perjalanan akhir tahun.

"Kami menilai, pemeriksaan rutin ini memiliki peran strategis dalam menjaga reliability angkutan kereta api dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan transportasi berbasis rel," katanya.

Selain mempersiapkan kebutuhan operasional jangka pendek, rampcheck juga dinilai berkontribusi pada keberlanjutan layanan.

Pemeriksaan berkala memungkinkan operator mengidentifikasi potensi gangguan sejak dini dan melakukan perawatan lebih cepat, sehingga kualitas pelayanan dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Menurut Muhibbuddin, konsistensi pengawasan teknis menjadi elemen penting di tengah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap transportasi kereta api, terutama pada masa liburan panjang.

"Dengan kesiapan sarana, prasarana, serta petugas yang bekerja di lapangan, ia optimistis perjalanan selama Nataru dapat berlangsung lancar dan aman," tuturnya.