Bisnis.com, MALANG—Tekanan sosial untuk mapan secara finansial, memiliki pekerjaan tetap, hingga tuntutan menikah di usia 25 tahun kerap memicu Quarter Life Crisis (QLC) pada generasi muda serta standar kesuksesan semu yang diamplifikasi oleh media sosial ini nyatanya menjadi beban tak kasatmata yang merusak mental, namuntidak perlu ditakuti, melainkan dihadapi dengan kesadaran penuh.

Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Irine Putri Shaliha, menjelaskan QLC sangat berbeda dengan stres biasa. Jika stres umumnya dipicu oleh beban tugas atau konflik sesaat, QLC merupakan krisis identitas mendalam yang menyangkut arah hidup, karier, hingga ketakutan ekstrem akan masa depan.

Pada era modern, tantangan anak muda jauh lebih kompleks. Pilihan hidup yang kian beragam, persaingan kerja yang makin ketat, serta masifnya penggunaan media sosial memicu kecenderungan generasi muda untuk terus membandingkan pencapaian pribadinya dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna.

"Setiap individu memiliki garis waktu kehidupannya masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu sesekali beristirahat dari media sosial agar tidak terjebak dalam ilusi yang membuat kita merasa tertinggal dari orang lain," tegasnya dikutip Sabtu (27/6/2026).

Menurut ahli psikologi ini, patokan usia ideal untuk meraih kemapanan atau menikah murni merupakan konstruksi sosial lingkungan. Desakan berupa pertanyaan-pertanyaan sensitif seputar pencapaian di usia tertentu sangat berisiko.

Alih-alih menjadi motivasi, tekanan tersebut rentan memicu kecemasan berlebih, penurunan harga diri, sikap terlalu mengkritik diri sendiri (self-criticism), yang pada akhirnya bermuara pada depresi.

Dia menyarankan anak muda lebih fokus membangun kesiapan mental secara bertahap. Sebab, kesuksesan sejati dalam psikologi tidak selalu diukur dari kemewahan materi, melainkan dari kesejahteraan fisik, ketenangan mental, dan kualitas relasi.

"Tidak ada batasan usia yang baku dalam hal kemapanan maupun pernikahan. Kesiapan psikologis seseorang jauh lebih esensial dan penting dibandingkan sekadar mengikuti aturan atau tuntutan sosial semata," urainya.

Irine menyarankan langkah taktis dalam menghadapi QLC, yakni menghindari pengambilan keputusan penting saat emosi sedang negatif atau intens.

Dia mengajak generasi muda untuk lebih berwelas asih pada diri sendiri, menerima segala ketidaksempurnaan, dan tetap berani melangkah. Baginya, kegagalan di usia muda bukanlah akhir dari segalanya, melainkan fase pembelajaran krusial yang membentuk kematangan berpikir secara utuh.

"Usia dua puluhan adalah masa untuk eksplorasi dan belajar. Di mana, melakukan kesalahan atau gagal itu sangat wajar. Karena kadang kala, kegagalan itulah yang justru akan membawa kita menuju kesuksesan yang sebenarnya," paparnya.

Dia berpesan, krisis seperempat abad ini sejatinya adalah fase transisi alami yang tidak perlu ditakuti, melainkan dihadapi dengan kesadaran penuh. Anak muda dihimbau untuk berhenti menggunakan stopwatch orang lain untuk mengukur lari mereka sendiri.

“Fokuslah pada pengembangan kapasitas diri, batasi konsumsi informasi yang memicu rasa rendah diri, dan jadikan usia dua puluhan sebagai ruang aman untuk terus berproses menjadi versi terbaik dari diri sendiri,” ucapnya.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa fenomena El Nino berisiko menekan kualitas aset perbankan, terutama bagi bank yang memiliki konsentrasi pembiayaan tinggi pada sektor dan wilayah yang rentan terdampak perubahan iklim.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa El Nino dapat memberikan dampak langsung terhadap sektor-sektor yang sangat bergantung pada kondisi cuaca seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta industri makanan dan minuman.

Gangguan pada sektor-sektor tersebut berisiko menekan pendapatan debitur sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban kredit kepada perbankan.

“...sehingga mengurangi pendapatan debitur bank dan menurunkan kemampuan membayar kredit yang pada akhirnya berisiko meningkatkan kredit bermasalah atau non performing loan [NPL],” kata Dian dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa bank yang memiliki eksposur pembiayaan besar pada sektor ekonomi maupun wilayah yang rentan terdampak El Nino berpotensi mengalami penurunan kualitas aset yang lebih besar dibandingkan bank dengan portofolio kredit yang lebih terdiversifikasi.

“Risiko ini termasuk dalam kategori physical climate risk yang perlu dimitigasi oleh industri perbankan,” ujarnya.

Meski demikian, OJK menilai ketahanan industri perbankan nasional masih terjaga. Berdasarkan hasil asesmen yang dipublikasikan dalam Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) pada awal 2026, industri perbankan secara agregat masih memiliki permodalan yang memadai.

Hal itu tecermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang masih berada pada level tinggi sehingga mampu menjadi bantalan untuk menyerap berbagai risiko yang dihadapi perbankan.

Namun, hasil asesmen juga menunjukkan bahwa risiko fisik akibat perubahan iklim dapat menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Untuk memperkuat ketahanan industri, OJK mendorong perbankan mulai menyusun rencana transisi dengan mengintegrasikan risiko iklim ke dalam strategi bisnis dan proses pengambilan keputusan.

Regulator juga meminta bank mengalokasikan pembiayaan yang lebih besar ke sektor-sektor ramah lingkungan serta mengembangkan produk keuangan berbasis keberlanjutan.

Dian menyebut, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko iklim sekaligus mendorong dunia usaha untuk menerapkan model bisnis yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, OJK menilai pelaksanaan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) atau climate stress test dapat menjadi fondasi penting bagi perbankan dalam menyusun rencana transisi yang realistis dan terukur untuk menghadapi dampak perubahan iklim di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membagikan video yang menampilkan progres pembangunan jembatan gantung di berbagai wilayah Indonesia melalui akun media sosialnya pada Kamis (25/6/2026).

Pembangunan ribuan jembatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, TNI Angkatan Darat, dan masyarakat untuk memperkuat konektivitas hingga ke daerah-daerah terpencil.

Dalam keterangan tertulis yang menyertai unggahan tersebut, Teddy menegaskan bahwa pembangunan jembatan tidak sekadar menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga membuka akses dan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini terisolasi oleh kondisi geografis.

"Membangun jembatan, menghubungkan harapan," tulis Teddy mengawali keterangannya.

Menurut Teddy, kehadiran jembatan di wilayah yang selama puluhan tahun terpisahkan oleh sungai dapat mengubah kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembangunan jembatan gantung guna mewujudkan konektivitas yang lebih cepat, aman, dan merata hingga ke pelosok Indonesia.

"Di banyak wilayah yang selama puluhan tahun terpisahkan oleh sungai, kehadiran sebuah jembatan dapat mengubah kehidupan masyarakat. Melalui program pembangunan jembatan gantung, Presiden Prabowo mendorong konektivitas yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih merata hingga ke pelosok Indonesia," ujar Teddy.

Teddy juga menjelaskan bahwa pembangunan jembatan terus dipercepat melalui sinergi antara pemerintah, TNI AD, dan masyarakat setempat. Kehadiran jembatan-jembatan baru tersebut menjadi solusi bagi wilayah yang selama bertahun-tahun sulit dijangkau akibat kondisi medan dan keterbatasan akses transportasi.

"Kini, melalui kerja sama pemerintah, TNI AD dan masyarakat, jembatan-jembatan baru pun terus hadir, menghubungkan wilayah-wilayah yang selama bertahun-tahun terpisahkan oleh sungai dan medan yang sulit dijangkau," lanjutnya.

Menurut Teddy, pemerintah menargetkan sebanyak 2.500 jembatan gantung selesai dibangun pada Agustus 2026. Pembangunan kemudian akan terus dipercepat hingga mencapai target 5.000 jembatan pada akhir tahun mendatang.

Lebih lanjut, Teddy menuturkan bahwa manfaat pembangunan jembatan gantung dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain mempermudah mobilitas warga, keberadaan jembatan juga meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas publik lainnya.

"Dengan hadirnya jembatan gantung, anak-anak tidak lagi harus menyeberangi sungai untuk bersekolah, dan masyarakat dapat mengakses berbagai fasilitas publik dengan lebih mudah dan aman," ungkapnya.

Bagi generasi muda di daerah terpencil, menurut Seskab Teddy, jembatan memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar sarana penghubung antarwilayah. Infrastruktur tersebut menjadi simbol hadirnya kesempatan yang lebih baik bagi masa depan mereka.

"Bagi anak-anak yang harus berangkat sekolah setiap hari, jembatan bukan hanya penghubung dua tepi sungai. Jembatan adalah penghubung menuju masa depan," tutur Teddy.

Penyaluran DAK fisik tahap I baru mencapai 18,01 persen atau Rp11,88 miliar dari total pagu untuk enam pemda di wilayah kerja KPPN Manokwari sebesar Rp66,01 miliar

Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mencatat realisasi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahap I tahun 2026 mencapai Rp11,88 miliar atau 18,01 persen dari total pagu Rp66,01 miliar yang dialokasikan untuk enam pemda di Provinsi Papua Barat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Bank KPPN Manokwari Fitriyanto di Manokwari, Rabu, mengatakan penyaluran DAK fisik tahap I tersebut telah diterima oleh empat pemerintah daerah, dengan tiga di antaranya telah memenuhi syarat penyaluran sebesar 25 persen dari pagu masing-masing.

Empat pemerintah daerah tersebut meliputi Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp2,63 miliar, Kabupaten Pegunungan Arfak Rp2,87 miliar, Kabupaten Manokwari Selatan Rp3,85 miliar, serta Kabupaten Teluk Wondama Rp2,53 miliar atau 17,63 persen dari total pagu yang dialokasikan.

“Penyaluran DAK fisik tahap I baru mencapai 18,01 persen atau Rp11,88 miliar dari total pagu untuk enam pemda di wilayah kerja KPPN Manokwari sebesar Rp66,01 miliar,” kata Fitriyanto.

Menurut dia, masih terdapat dua pemda yang belum menerima penyaluran DAK fisik tahap I, yakni Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari. Selain itu, Kabupaten Teluk Wondama juga perlu mempercepat pemenuhan persyaratan agar realisasi penyaluran tahap I mencapai batas minimal 25 persen.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan masing-masing pemda bahwa keterlambatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik yang diajukan melalui aplikasi OMSPAN TKD umumnya dipengaruhi proses pengadaan barang dan jasa, serta penginputan data kontrak.

“Ini yang menjadi konsentrasi kami karena batas waktu penyaluran DAK fisik tahap I sampai 22 Juli 2026. Jika melewati batas waktu yang ditentukan, maka dana tidak dapat disalurkan,” ujarnya.

Fitriyanto menyebut alokasi DAK fisik tahun 2026 terbesar diterima Kabupaten Manokwari Selatan yaitu Rp15,41 miliar, disusul Kabupaten Teluk Wondama Rp14,33 miliar, Kabupaten Pegunungan Arfak Rp11,52 miliar, Kabupaten Teluk Bintuni Rp10,52 miliar, Kabupaten Manokwari Rp10,03 miliar, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Rp4,20 miliar.

Besaran alokasi tersebut disesuaikan dengan jumlah pekerjaan pada masing-masing daerah. Pemprov memiliki satu bidang kesehatan yang masih dalam tahap perencanaan, Pemkab Manokwari satu bidang kesehatan masih menunggu data kontrak dan proses lelang, sedangkan Teluk Wondama sedang menyelesaikan proses input data kontrak.

“Hanya Manokwari Selatan dan Teluk Wondama yang memiliki dua bidang kegiatan, sedangkan daerah lainnya masing-masing satu bidang. Untuk Manokwari Selatan, penyaluran DAK fisik tahap I pada dua bidang tersebut sudah terealisasi 100 persen,” katanya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memastikan wanita korban penyekapan selama 3 tahun di Bandung mendapatkan pemulihan fisik maupun psikis hingga dapat kembali pulih.

Upaya tersebut dilakukan melalui kordinasi dengan Komisi VIII maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Jelas itu nanti PPA (PPPA) kemudian juga Kementerian PA (Kementerian PPPA) sudah dengan Komisi VIII kami akan turun juga di Jawa barat di Kabupaten Bandung, di Rancaekek. Menemui sekaligus sampai kapan kembali lagi si korban bisa pulih, ada trauma healing," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (23/6/2026).

Anggota legislatif Dapil Jabar itu menegaskan telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat agar terus mengejar dan menangkap pelaku penyekapan.

Di sisi lain, dirinya mengimbau kepada masyarakat agar lebih peduli dengan kondisi lingkungan sekitar agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dia juga memahami bahwa tidak mudah bagi korban maupun keluarga menyampaikan perkara ini karena tidak menutup kemungkinan adanya ancaman.

"Kalau kejadian seperti itu jangan bungkam, jangan diam sampaikan kepada pihak kepolisian supaya bisa ditindak secepatnya," tuturnya.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat menyelidiki kasus yang menimpa YTR (29), perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang dilaporkan hilang selama tiga tahun dan ditemukan dalam kondisi mengalami kebutaan permanen serta sejumlah luka di tubuhnya.

“Kami masih melakukan penyelidikan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Hendra Rochmawan.

Kasus tersebut bermula pada 2023 ketika YTR bekerja di kawasan Pasteur, Kota Bandung. Saat menghadiri sebuah konser musik, korban berkenalan dengan seorang pria berinisial TH. Dari perkenalan itu, keduanya kemudian menjalin hubungan asmara, bahkan TH sempat diperkenalkan kepada keluarga korban di Rancaekek.

JAKARTA, KOMPAS.com — Saat sejumlah peritel menutup gerai fisik akibat tekanan biaya dan pergeseran perilaku belanja ke kanal digital, PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) atau MR.D.I.Y justru terus memperluas jaringan tokonya di Indonesia.

Chief Financial Officer (CFO) MR.D.I.Y Indonesia Rika Juniaty Tanzil mengatakan, perusahaan menargetkan pembukaan sekitar 270 toko baru sepanjang 2026.

"Kalau jumlah toko sih masih sama seperti tahun sebelumnya, paling tidak 270 toko baru. Karena ya itu sih pangsa pasarnya kan masih luas sekali," ujarnya saat wawancara khusus dengan Kompas.com di kantornya, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Sepanjang kuartal I 2026, perusahaan asal Malaysia tersebut telah membuka 56 toko baru.

Jumlah gerai MR.D.I.Y mencapai 1.300 toko hingga awal Mei 2026. Jaringan itu tersebar di lebih dari 430 kota dan kabupaten di Indonesia.

Potensi pasar masih besar

Pertumbuhan jumlah toko tersebut membuat manajemen optimistis prospek bisnis ritel perlengkapan rumah tangga masih terbuka lebar.

Perusahaan juga belum melihat tanda kejenuhan pasar meski jumlah gerai terus bertambah dari tahun ke tahun.

Rika mencontohkan jaringan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret yang telah memiliki puluhan ribu gerai dan masih menambah ribuan toko baru setiap tahun.

"Kalau ditanya titik jenuhnya berapa, kita belum bisa bilang karena belum ada yang seperti kita. Jadi kami tidak punya patokan bahwa misalnya 20.000 toko itu sudah mentok," kata Rika.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Chief Financial Officer MR. D.I.Y. Indonesia Rika Juniaty Tanzil saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Penetrasi ritel modern, terutama di kota tier 2 dan tier 3, dinilai masih relatif rendah. Kebutuhan masyarakat terhadap produk rumah tangga dengan harga terjangkau juga terus meningkat.

Kondisi itu mendorong MR.D.I.Y memperluas jangkauan ke berbagai daerah yang sebelumnya belum banyak dilayani ritel modern.

"Jadi kita banyak ekspansi ke tier 2, tier 3 city yang memang tujuannya itu supaya kita maunya lebih banyak lagi masyarakat di Indonesia bisa menjangkau Mr. DIY. Jadi bisa dapat hemat, lengkap, dekat," ucapnya.

Tetap andalkan toko fisik

Berbeda dengan banyak peritel yang memperkuat kanal digital, MR.D.I.Y masih mengandalkan toko fisik sebagai sumber pendapatan utama.

Perusahaan juga belum memiliki kanal penjualan online resmi.

Meski begitu, manajemen tetap mempelajari berbagai peluang yang muncul seiring perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen.

"Kita 100 persem toko fisik. Kita nggak ada online. Kita masih eksplor terus, kita paham bahwa e-commerce ini kan memang tuntutan zaman. Tapi so far kita belum make any decision untuk merambah ke e-commerce," ungkapnya.

Rika menilai pengalaman berbelanja langsung di toko masih menjadi salah satu keunggulan utama perusahaan.

MR.D.I.Y menawarkan sekitar 18.000 produk yang terbagi dalam 10 kategori berbeda. Kondisi itu membuat pelanggan sering menemukan barang yang sebelumnya tidak mereka cari.

"Itu juga kayak treasure hunt. Mungkin kalau bapak ibu ke toko kita, kalau ditelusurin satu-satu ini pasti akan ada yang 'eh ternyata DIY ada ya?' 'Oh ternyata barang seperti ini ada ya?' Itu yang customer experience seperti itu yang nggak akan ada kalau itu di e-commerce. Itu hanya bisa dinikmati kalau customer datang ke toko kita," jelasnya.

Keberadaan toko fisik juga dinilai penting untuk mendukung konsep bisnis perusahaan, yakni hemat, lengkap, dan dekat dengan pelanggan.

Menurut Rika, pelanggan sering membutuhkan barang secara langsung tanpa harus menunggu proses pengiriman seperti saat berbelanja melalui platform daring.

"Kita ada konsep lengkap dan dekat. Maksudnya, kalau misalnya beli e-commerce harus nunggu pagi pesen belum tentu datang. Kalau mau langsung datang instan, ongkirnya mahal, kecuali nunggu pas lagi gratis ongkir. Tapi most of the time, kita bukanya dekat dengan pelanggan dimana mereka aktivitas atau tinggal itu adalah supaya mereka bisa dapet instan juga. Ketika saya butuh, saya langsung mampir, saya beli, saya bawa pulang, bisa saya pakai," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) membantah anggapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) importir sengaja menahan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok hingga memicu lonjakan dwelling time.

Ketua Umum BPP GINSI Subandi menilai tudingan tersebut tidak tepat karena biaya penumpukan peti kemas di pelabuhan justru sangat mahal. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemilik barang untuk sengaja membiarkan kontainernya berlama-lama berada di pelabuhan setelah memperoleh Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

“Jika ada yang mengatakan biaya di pelabuhan murah hingga pemilik barang sengaja menimbun barang di pelabuhan, berarti tidak paham biaya di pelabuhan,” kata Subandi kepada Bisnis, Selasa (16/6/2026).

Dia menjelaskan biaya penumpukan peti kemas ukuran 20 kaki mencapai Rp2,83 juta per hari, sedangkan kontainer ukuran 40 kaki mencapai Rp5,66 juta per hari, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

“Coba buktikan, adakah biaya penumpukan peti kemas di tempat lain yang lebih murah dari ini,” ujarnya.

Menurut Subandi, biaya tersebut belum termasuk demurrage atau denda keterlambatan pengembalian kontainer kepada perusahaan pelayaran yang berkisar US$80-US$160 per hari.

Dia juga membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai kontainer berstatus SPPB tidak segera dikeluarkan karena biaya penyimpanan di pelabuhan lebih murah dibandingkan di luar pelabuhan.

Menurut Subandi, usulan agar peti kemas yang telah memperoleh SPPB dipindahkan ke lokasi non-tempat penimbunan sementara (TPS) sebenarnya sudah lama disampaikan. Namun, usulan tersebut tidak mendapat persetujuan dari Bea Cukai. Di sisi lain, operator terminal dinilai lebih memilih kontainer tetap berada di area pelabuhan karena memperoleh pendapatan dari biaya penumpukan dan denda keterlambatan.

Dia menjelaskan tarif dasar penumpukan sebesar Rp42.500 dapat meningkat menjadi 600% setelah tiga hari. Jika kontainer yang telah memperoleh SPPB masih belum diambil oleh pemilik barang, tarif penumpukan dapat dikenakan hingga 1.000% dari tarif dasar.

Dengan skema tersebut, biaya penumpukan kontainer ukuran 20 kaki dapat mencapai sekitar Rp2,83 juta per hari setelah dikenakan PPN. Sementara itu, biaya untuk kontainer ukuran 40 kaki mencapai sekitar Rp5,66 juta per hari.

“Karenanya, terminal pun menikmati peti kemas yang tidak diambil oleh pemiliknya,” kata Subandi.

Selain persoalan biaya, dia menilai penumpukan kontainer juga dipengaruhi sejumlah faktor operasional. Salah satunya adalah pembatasan angkutan barang selama periode Lebaran.

Menurutnya, menjelang dan selama masa mudik, pemilik barang tidak diperkenankan mengeluarkan kargo dari pelabuhan hingga 16 hari guna menghindari kemacetan. Bahkan setelah masa cuti Lebaran berakhir, pengeluaran kontainer masih dibatasi hingga maksimal 50% per hari selama beberapa minggu sebelum kemudian ditingkatkan menjadi 75%.

Subandi juga menyoroti proses pemeriksaan fisik barang yang dinilai turut berkontribusi terhadap kepadatan di pelabuhan.

“Itu akibat peti kemas yang selama ini tidak diperiksa, tetapi belakangan ini harus diperiksa secara fisik,” katanya.

Menurut dia, antrean pemeriksaan kontainer jalur merah dapat berlangsung berhari-hari, bahkan mencapai tujuh hingga 10 hari. Kondisi tersebut terjadi karena pemeriksaan belum berjalan 24 jam sehari atau tiga shift penuh akibat keterbatasan personel. Selain itu, pelayanan pada Sabtu hanya berlangsung setengah hari dan libur pada Minggu.

Dia menilai pemeriksaan seharusnya tetap dapat dilakukan terhadap kontainer yang telah berada di area pemeriksaan tanpa harus menunggu kehadiran pemilik barang atau kuasanya.

“Namun kenyataannya tidak diperiksa kecuali sudah ada pemilik atau kuasanya. Akibatnya, pemeriksaan terganggu karena tidak ada permintaan dari pemilik atau kuasanya. Bahkan pada hari kerja pun, jika pemiliknya belum datang ke lokasi, barang tidak akan diperiksa,” kata Subandi.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat antrean pemeriksaan semakin panjang. Dia juga menyebut saat ini banyak kontainer jalur hijau yang semestinya tidak memerlukan pemeriksaan fisik justru dialihkan ke jalur merah sehingga memperparah kepadatan.

Selain itu, Subandi menilai Bea Cukai belum tegas menerapkan aturan terkait kontainer yang tidak diajukan untuk proses customs clearance selama lebih dari 30 hari. Menurut dia, selama ini pemindahan ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP) untuk proses lelang lebih banyak dilakukan terhadap kontainer yang berisi barang yang mudah dijual.

Dia juga mengaitkan penumpukan barang dengan kebijakan Kementerian Perindustrian yang mewajibkan sejumlah komoditas impor memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Banyak barang yang tertimbun di pelabuhan akhir-akhir ini juga merupakan dampak dari Peraturan Menteri Perindustrian yang mewajibkan barang-barang tertentu memiliki sertifikat SNI. Padahal, sampai sekarang importir masih kesulitan memperoleh sertifikat tersebut. Peraturan itu berlaku sejak 20 Mei 2026,” katanya.

Bea Cukai Soroti Kontainer Tertahan

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap masih terdapat sejumlah importir yang menahan kontainernya di Pelabuhan Tanjung Priok melebihi batas waktu yang ditentukan. Beberapa di antaranya berasal dari importasi kendaraan merek BYD dan Wuling.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan lonjakan jumlah kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu turut menyebabkan kenaikan dwelling time.

Menurut Djaka, jumlah kontainer yang menumpuk sempat mencapai hampir 10.000 unit. Padahal, para importir tersebut telah memperoleh Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), tetapi belum segera mengeluarkan peti kemasnya dari pelabuhan.

Dia menjelaskan sejumlah importir memperoleh fasilitas penyimpanan kontainer selama tiga hari setelah penerbitan SPPB.

“Contohnya seperti BYD kemudian dari Wuling itu masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pelabuhan selama tiga hari setelah SPPB keluar. Malah bahkan lebih dari dua minggu dia tidak keluar kemarin, itu hampir sekitar 10.000 kontainer yang masih ada di pelabuhan,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).

Djaka mengatakan Bea Cukai telah mendorong para importir untuk segera mengeluarkan kontainer dari pelabuhan setelah seluruh proses kepabeanan selesai. Dia juga mengakui masih banyak pemilik barang yang memanfaatkan fasilitas penyimpanan selama tiga hari pascapenerbitan SPPB.

Karena itu, ke depan DJBC akan mendorong importir memindahkan barang ke lini II atau kawasan di luar pelabuhan setelah proses kepabeanan rampung.

“Dengan mengingat cost yang lebih murah [untuk menyimpan barang di dalam pelabuhan] daripada di luar, mereka memanfaatkan itu. Mungkin ke depannya kami akan segera mendorong mereka ke lini 2 di tempat di luar pelabuhan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Djaka bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung kondisi penumpukan kontainer impor di Pelabuhan Tanjung Priok pada Sabtu (6/6/2026).

Purbaya bahkan berencana mengenakan sanksi kepada importir yang terbukti menimbun barang di pelabuhan lebih dari satu bulan. Menurutnya, penumpukan kontainer tersebut telah menimbulkan keluhan dari kalangan pelaku usaha.

Akibat kondisi tersebut, lebih dari 3.000 kontainer sempat menumpuk di terminal peti kemas Priok dan menyebabkan dwelling time meningkat. Semakin lama dwelling time atau waktu tunggu kontainer di pelabuhan, semakin besar pula potensi kenaikan biaya logistik.

“Kemarin sudah saya instruksikan untuk perbaikan secepatnya sih, sudah turun katanya dari 3.000 ke 2.500 [kontainer], tetapi saya enggak tahu gimana ngitungnya,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Emas, menurut survei Populix edisi Januari 2026, merupakan aset paling dipercaya responden Indonesia di tengah kondisi penuh ketidakpastiaan dengan 80% memilih sebagai aset safe-haven.

Namun, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan emas sebagai instrumen perlindungan nilai masih belum optimal.

Founder dan Executive Chairman Public Gold Group Dato’ Seri Louis Ng, Public Gold Indonesia mengatakan edukasi investasi emas perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami emas tidak hanya dipandang sebagai perhiasaan semata tetapi aset jangka panjang.

“Di Public Gold, kami bukan hanya menyediakan akses terhadap kepemilikan emas fisik berkualitas tinggi, tapi juga memberikan makna bagi masyarakat luas tentang pentingnya emas sebagai strategi investasi jangka panjang dan safe-haven asset,” kata Dato’ Seri Louis Ng pada pidato perayaan satu dekade Public Gold Indonesia.

Dia memaparkan, karakteristik Public Gold bukan hanya fokus pada penyediaan layanan logam mulia tetapi lebih jauh memberdayakan komunitas melalui edukasi, teknologi, dan kemitraan sehingga dapat bergerak bersama sebagai kekuatan pemberdayaan berkelanjutan.

Tips pilih investasi emas

First Record Breaker PGI Denny Kurniawan mengatakan edukasi dan pemahaman emas untuk investasi dibutuhkan karena saat ini banyak scammer-scammer yang melakukan penipuan. Sehingga masyarakat harus paham bagaimana investasi yang aman.

Berikut tips cek emas asli menurut Denny

1. Jika ditempelkan magnet tidak akan nempel

2. Gunakan alat untuk mengecek ketulenannya seperti karatnya.

3. Sistem pembeliannya. Karena saat ini banyak pembelian emas lewat online dan digital bukan hanya secara fisik, jadi harus diperhatikan keamanannya

Dia juga mengatakan saat ini masyarakat juga bukan hanya percaya membeli emas secara fisik namun juga digital.

"Karena itu kita mengedukasi, jangan sampai beli lewar digital, tapi emas fisiknya itu gak ada, itu, itu yang sering jadi masalah," ujarnya.

Dia memaparkan jika investasi emas saat ini masih jadi investasi yang aman.

Selama satu dekade di Indonesia, Public Gold kini mencapai 50.000 pelanggan dan ribuan Public Gold Business Owner (PGBO) nan berperan aktif menyebarluaskan edukasi emas melalui berbagai kegiatan, baik bertempat di sembilan cabang maupun lokasi lainnya.

“Public Gold Indonesia menargetkan pencapaian 10 juta pelanggan pada tahun 2030 sebagai bagian dari visi jangka panjang perusahaan dalam membangun ekosistem edukasi emas lebih luas dan berkelanjutan,” kata Head of Operations Public Gold Indonesia Febrina Amalia.

Target tersebut, sambung Febrina, bukan cita-cita muluk sebab di Indonesia sedang terjadi pergeseran stigma emas dari semula dianggap klasik bagi Generasi Z (Gen Z) dan Milenial kemudian mulai dipandang sebagai investasi ‘aman’ di tengah kondisi ketidakpastian global. Peminat invetasi emas juga tidak sedikit datang dari kalangan muda dengan fungsi sebagai pelindung aset (protective asset).

"Kami berkomitmen untuk terus memperluas literasi emas di tengah masyarakat. Bagi Public Gold, edukasi bukan sekadar bagian dari strategi bisnis, melainkan sebuah misi jangka panjang untuk membantu masyarakat memahami pentingnya kepemilikan emas fisik sebagai salah satu bentuk perlindungan kekayaan agar dapat diwariskan lintas generasi," ujarnya.

Public Gold juga baru saja memperoleh sertifkasi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai bentuk pengakuan terhadap kualitas dan standar produk Public Gold Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka 2.843 lowongan pekerjaan padat karya dalam waktu dekat. Gaji yang ditawarkan untuk lowongan pekerjaan tersebut setara dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta, yaitu Rp 5.729.876.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan lowongan pekerjaan itu diperuntukkan bagi warga ber-KTP DKI Jakarta. Hal itu menjadi syarat tunggal bagi masyarakat yang ingin mendaftar lowongan pekerjaan tersebut.

"Syarat utama hanya ber-KTP DKI Jakarta. Ini syarat tunggal yang ditekankan Gubernur untuk memastikan program ini menjadi bantalan sosial bagi warga Jakarta yang terdampak tekanan ekonomi," kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu (6/6/2026).

Ia menyebutkan lowongan pekerjaan yang akan dibuka memiliki kuota untuk 2.843 orang. Adapun gaji yang diberikan setara dengan UMP DKI Jakarta. Namun, pekerjaan itu hanya berlaku selama tiga bulan.

Menurut Chico, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan evaluasi setelah program itu berjalan selama tiga bulan. Program tersebut disebut dapat diperpanjang dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

"Program berjalan selama tiga bulan pertama dan akan dievaluasi untuk kemungkinan perpanjangan sesuai kebutuhan," kata dia.

Meski begitu, ia masih belum bisa menjelaskan detail pekerjaan dalam program padat karya tersebut. Menurut dia, saat ini program itu masih dalam tahap finalisasi teknis oleh dinas terkait.

"Padat karya biasanya mencakup pekerjaan-pekerjaan fisik dan penunjang seperti pembersihan lingkungan, penataan kawasan, perbaikan infrastruktur sederhana, dan kegiatan serupa di berbagai wilayah Jakarta. Detail lengkap mengenai bidang pekerjaan spesifik, lokasi prioritas, dan mekanisme pendaftaran akan segera diumumkan secara resmi," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah menggelar rapat paripurna dengan jajarannya pada Kamis (4/6/2026). Rapat paripurna itu dilakukan untuk mengantisipasi tekanan ekonomi yang terjadi agar tidak berdampak terhadap warga Jakarta.

"Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka program padat karya," kata dia di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, langkah itu dilakukan untuk membuka lapangan kerja di Jakarta. Dengan skema padat karya tersebut, setidaknya akan dibuka 2.843 lowongan pekerjaan untuk warga Jakarta.

"Skema padat karya supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan," ujar Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA - Slank kembali menambah deretan karya mereka dengan merilis album studio ke-26 bertajuk Republik Fufufafa. Album tersebut diperkenalkan secara resmi dalam acara peluncuran yang berlangsung di Markas Slank, Jalan Potlot 14, Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Jumat (5/6).

Album yang berisi 10 lagu tersebut tidak hanya tersedia di berbagai platform musik digital. Slank juga menghadirkannya dalam format fisik untuk para kolektor dan penggemar, mulai dari CD, kaset, hingga piringan hitam (vinyl).

Meski layanan streaming kini mendominasi cara masyarakat menikmati musik, Slank meyakini bahwa rilisan fisik masih memiliki tempat di hati para penggemar. Karena itu, mereka tetap menghadirkan album Republik Fufufafa dalam berbagai format fisik sebagai alternatif bagi pendengar yang ingin mendengarkan musik secara konvensional

Untuk menambah nilai koleksi, Slank memberikan sentuhan berbeda pada setiap format rilisan fisik. CD, kaset, dan vinyl masing-masing hadir dengan desain sampul yang tidak sama, sehingga setiap versi memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri bagi para penggemar maupun kolektor.

"Rilisan fisik itu sekarang jadi collectible item," kata Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.

Menurut Bimbin, peminat rilisan fisik saat ini juga tidak hanya datang dari generasi yang tumbuh bersama kaset dan CD. Menurutnya, belakangan semakin banyak anak muda dari kalangan Generasi Z hingga Generasi Alpha yang mulai tertarik menelusuri skena musik era sebelumnya, termasuk berburu kaset dan CD dari musisi favorit mereka.

Dia juga menilai keberadaan rilisan fisik tetap penting karena menjadi simbol eksistensi sebuah karya sekaligus dapat dijadikan koleksi atau kenang-kenangan bagi penggemar. Di sisi lain, rilisan fisik kerap memiliki nilai tambah sebagai barang koleksi karena harganya cenderung meningkat seiring waktu.

Selain memiliki nilai sentimental, Bimbim juga menyoroti potensi nilai koleksi dari rilisan fisik. Menurutnya, harga kaset dan CD lawas terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dia mencontohkan, kaset yang dulu dibeli dengan harga sekitar Rp6.000 kini bisa memiliki nilai jual hingga ratusan ribu rupiah, bahkan mencapai sekitar Rp100.000 atau lebih.

"Jadi ini kebalikan ya. Kalau rupiah ke dolar turun, kalau kaset Slank enggak," imbuhnya.

Untuk album Republik Fufufafa, Bimbim mengatakan jumlah rilisan fisik yang diproduksi akan dibuat terbatas. Menurutnya, jumlah cetakannya kemungkinan hanya mencapai ratusan keping dan belum sampai menyentuh angka ribuan.

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp9,53 triliun, atau sudah terealisasi 48,54% dari pagu sebesar Rp19,63 triliun hingga April 2026.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Muhammad Dody Fachrudin mengatakan penyaluran TKD ini mengalami peningkatan sebesar 40,18% secara yoy bila dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

"Realisasi belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp7,18 triliun atau 75,38% dari total TKD," katanya dikutip dari data resmi DJPb, Selasa (2/6/2026).

Dia menjelaskan untuk DAU telah direalisasikan sebesar 50,06% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp14,35 triliun dan dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kemudian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah disalurkan sampai dengan 30 April 2026 mencapai Rp507,97 miliar atau sebesar 70,08% dari pagu 2026 sebesar Rp724,81 miliar, meningkat sebesar 248,77% (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"DBH ini digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah," jelasnya.

Selain itu, DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,66 triliun atau sebesar 40,32% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).

"TPG bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan," sebutnya.

Dody berharap TPG dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi. Begitupun dana desa telah disalurkan sebesar Rp178,70 miliar atau sudah terealisasi sebesar 51,31% dari pagu 2026 sebesar Rp348,30 miliar.

Menurutnya penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Dia mengatakan bahwa sampai dengan posisi 30 April 2026, penyaluran DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal (DIF) di Sumbar belum terealisasi pada tahun 2026.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran kedua jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan progres fisik penanganan irigasi daerah mencapai 82,73 persen hingga Mei tahun ini.

"Kami laporkan progres kegiatan yang merupakan instruksi Presiden tahun 2026, yang antara lain adalah penanganan irigasi daerah yang memiliki pagu kurang lebih Rp350 miliar dengan fisik 82,73 persen dengan target 19.760 hektare," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

Sedangkan progres keuangannya, lanjut Dody, mencapai 38,36 persen.

Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Inpres tersebut bertujuan untuk percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui sinergitas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa sebagai upaya mewujudkan Asta Cita dalam mengusung visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan Inpres No 2 Tahun 2025 tersebut, pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 589.605,80 hektare pada tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur irigasi menjadi prioritas karena berperan langsung dalam menjaga stabilitas produksi pertanian dan mendukung swasembada pangan.

Seluruh capaian ini, katanya, merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi guna mendorong produktivitas pangan di berbagai daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026