REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 dapat berjalan selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani sawit rakyat. Organisasi petani sawit tersebut menilai program ketahanan energi nasional akan semakin kuat apabila tata kelolanya memastikan petani sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel ikut memperoleh manfaat secara adil.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di dalam negeri. Menurut dia, program B50 merupakan bagian penting dari strategi energi nasional yang perlu didukung dengan tata kelola yang inklusif.

“SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu terus diperkuat agar manfaatnya juga dirasakan petani sawit rakyat,” kata Sabarudin di Jakarta, Selasa (30/6).

Sabarudin menjelaskan, selama hampir satu dekade pemerintah telah meningkatkan mandatori biodiesel secara bertahap, mulai dari B15, B20, B30, B35, B40, hingga kini memasuki tahap B50. Karena itu, ia menilai momentum penerapan B50 dapat menjadi kesempatan penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan biodiesel bagi petani sawit rakyat.

Menurut dia, evaluasi tersebut diperlukan agar tujuan besar ketahanan energi nasional dapat berjalan beriringan dengan perlindungan pendapatan petani. Dengan demikian, petani tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi bagian dari keberhasilan program biodiesel nasional.

“Kami mendukung B50 sebagai agenda strategis nasional. Harapan kami, biaya implementasi kebijakan ini tidak menimbulkan tekanan baru terhadap harga TBS petani. Ketahanan energi akan lebih kuat apabila petani sebagai produsen bahan baku juga ikut sejahtera,” ujar Sabarudin.

Harga TBS Petani Perlu Dijaga

Sabarudin mengatakan, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi B50 adalah dampak pungutan ekspor CPO terhadap harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Berdasarkan perhitungan SPKS, kenaikan pungutan ekspor dari 10 persen menjadi 12,5 persen berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp833 per kilogram.

Menurut Sabarudin, apabila tekanan harga tersebut terjadi, petani dengan kebun seluas dua hektare berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp1.666.000 setiap bulan. Petani dengan lahan tiga hektare dapat kehilangan sekitar Rp2,5 juta per bulan, empat hektare sekitar Rp3,3 juta, lima hektare sekitar Rp4,1 juta, dan enam hektare hampir Rp5 juta per bulan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar) RI menyepakati laporan panitia kerja (panja) dalam rangka pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Selain pendahuluan RAPBN 2027, Kemenkeu dan Banggar juga mengesahkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

“Dalam rapat kerja tersebut, Banggar DPR RI dan Pemerintah menyepakati laporan panja-panja Banggar yang telah membahas berbagai aspek dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dan RKP Tahun 2027,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Persetujuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang dilakukan melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah.

Turut hadir dalam rapat kerja tersebut jajaran Pemerintah, perwakilan Bank Indonesia, serta para anggota Badan Anggaran DPR RI.

Usai pengesahan laporan Panja, Ketua Banggar DPR RI secara resmi menyerahkan kepada pemerintah hasil kompilasi berbagai usulan yang telah dihimpun dan dibahas bersama komisi-komisi DPR RI, DPD RI, MPR RI, BPK, serta mitra kerja terkait.

Penyerahan tersebut dilakukan dalam forum rapat kerja sebagai bagian dari mekanisme formal pembahasan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Deni mengatakan rapat ini menandai selesainya tahapan pembahasan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dan RKP Tahun 2027 di Badan Anggaran DPR RI.

Selanjutnya, proses penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027 akan berlanjut sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Proses lanjutan itu termasuk penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah kepada DPR RI pada Agustus mendatang.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Emiten pengekspor rumput laut, PT Asia Sejahtera Mina Tbk. (AGAR), menyiapkan sejumlah langkah taktis guna memitigasi tekanan makroekonomi global dan tantangan logistik yang sempat menahan laju penjualan perseroan pada awal tahun ini.

Direktur Utama AGAR, Indra Widyadharma, menjelaskan bahwa perseroan kini menerapkan kebijakan penggunaan kas yang sangat selektif (selective cash management). AGAR memprioritaskan pelunasan utang berbunga guna menekan cost of fund secara berkelanjutan serta aktif menegosiasikan term of payment agar para pembeli dapat melakukan pembayaran lebih cepat demi menjaga likuiditas.

"Tidak hanya mengandalkan pasokan domestik yang kerap terkendala tingginya biaya transportasi antar-pulau dan risiko cuaca ekstrem, AGAR juga mengambil langkah progresif dengan merintis budi daya rumput laut di Afrika sejak tahun lalu," ujarnya di Sidoarjo, Jumat (26/6/2026)

Melalui skema kemitraan (off-taker) dengan koperasi pesisir lokal di Afrika yang didominasi oleh pekerja wanita, dia meyakini, AGAR berhasil mengembangkan sumber pasokan alternatif.

"Kendati menghadapi proses birokrasi dan perizinan lokal yang panjang, proyek ini menunjukkan hasil positif. Perseroan membidik ekspor perdana dari Afrika dapat terealisasi dalam 1 hingga 2 bulan ke depan untuk memperkuat opsi pasokan global," ungkapnya.

Di sektor domestik, kata dia, strategi integrasi hilir, AGAR bertumpu pada anak usahanya, PT Giwang Citra Laut (GCL) yang berbasis di Takalar, Sulawesi Selatan. GCL, yang diakuisisi 99,99% pada 2022 dan memiliki status Kawasan Berikat, dipacu untuk memaksimalkan kapasitas produksi Semi Refined Carrageenan (SRC).

Saat ini, menurutnya, produk tepung karagenan food grade hasil olahan GCL telah diserap secara kontinu oleh pasar premium di Inggris, Spanyol, dan China.

"Sebagai langkah hilirisasi lanjutan untuk mendongkrak margin profitabilitas sekaligus mengantisipasi potensi larangan ekspor bahan mentah oleh pemerintah di masa depan, AGAR tengah memformulasikan produk jadi bernilai tambah tinggi. Perseroan berencana meluncurkan produk turunan siap konsumsi seperti permen/jeli berbasis rumput laut, serta bahan baku pakan hewan peliharaan (pet food) yang pasarnya tengah tumbuh pesat," jelasnya.

Dia menyebut proses formulasi dan pengurusan perizinan untuk produk konsumsi tersebut saat ini sedang berjalan. Manajemen AGAR memproyeksikan produk-produk hilir siap pakai ini dapat resmi diluncurkan (launching) ke pasar pada kuartal IV/2026.

Berdasarkan laporan paparan publik perseroan Juni 2026, emiten yang berfokus pada komoditas rumput laut kering jenis Eucheuma Cottonii, Gracilaria, dan Eucheuma Spinosum ini mencatatkan penurunan penjualan sebesar 12% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal I/2026 menjadi Rp36,00 miliar dibandingkan dengan Rp41 miliar pada kuartal I/2025.

Seiring dengan penurunan top-line, Indra mengungkapkan, laba kotor perseroan pada 3 bulan pertama tahun 2026 menyusut 33% YoY menjadi Rp2,00 miliar dari posisi kuartal I/2025 sebesar Rp3,00 miliar.

Pada dasar laba bersih, AGAR menderita kerugian bersih sebesar Rp823 juta pada kuartal I/2026, sedikit membaik dibandingkan dengan rugi bersih kuartal I/2025 yang mencapai Rp955 juta.

Dia memaparkan, penurunan omzet pada kuartal I/2026 bukan disebabkan oleh sepinya pasar, melainkan akibat disrupsi rantai pasok global. Kenaikan biaya pengapalan (shipping cost) yang signifikan serta jadwal pelayaran yang kerap terhambat (delay) menjadi faktor utama yang menahan laju pengiriman produk ke luar negeri.

Meski demikian, lanjut dia, dari sisi permintaan pasar (demand), perseroan mengonfirmasi adanya tren peningkatan pasca-kuartal I/2026.

"Hal ini didorong oleh menipisnya stok bahan baku di tingkat pabrik global setelah sempat menahan pembelian akibat kelesuan ekonomi sebelumnya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri sawit nasional tengah menghadapi tekanan di berbagai lini. Di tingkat hulu, produktivitas petani swadaya masih tertahan oleh persoalan peremajaan kebun, akses pembiayaan, legalitas lahan, hingga rendahnya adopsi praktik budidaya yang baik. Di sisi hilir, pelaku usaha dan petani kini juga menghadapi ketidakpastian baru terkait rencana ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Studi terbaru Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan bahwa tanpa perbaikan terhadap berbagai kendala yang dihadapi petani swadaya, Indonesia berisiko kehilangan tambahan produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 4,73 juta ton, potensi peningkatan ekspor hingga US$718,5 juta, serta tambahan produk domestik bruto (PDB) sekitar Rp70,3 triliun.

Temuan tersebut menjadi sorotan mengingat petani swadaya mengelola sekitar 41% lahan sawit nasional dan menyumbang 35%–40% produksi tandan buah segar (TBS) Indonesia. Namun, produktivitas mereka saat ini baru mencapai sekitar 26,5% dari potensi maksimal.

Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Rahmad Supriyanto menilai rendahnya produktivitas petani swadaya mencerminkan berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan.

“Rendahnya produktivitas petani sawit swadaya tidak hanya membatasi peningkatan pendapatan petani, tetapi juga membatasi potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dihasilkan sektor kelapa sawit. Selama tantangan seperti peremajaan, pembiayaan, legalitas lahan, dan penguatan kelembagaan belum terselesaikan, Indonesia akan terus kehilangan peluang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di sektor kelapa sawit,” ujar Rahmad, dikutip Kamis (25/6/2026).

Menurut CIPS, sekitar 2,4 juta petani saat ini mengelola kebun sawit yang telah berusia lebih dari 25 tahun dan tidak lagi produktif. Sementara itu, realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih belum mampu mengejar kebutuhan di lapangan.

Selain persoalan usia tanaman, petani juga menghadapi keterbatasan akses terhadap benih unggul, pembiayaan yang terjangkau, pendampingan teknis, serta sertifikasi keberlanjutan yang makin penting untuk menjaga akses pasar.

Head of Smallholders Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Guntur Cahyo Prabowo menilai sertifikasi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai tuntutan pasar, melainkan bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan daya saing petani.

Menurut dia, banyak petani swadaya tertinggal bukan karena tidak memiliki kemauan untuk berkembang, melainkan karena terjebak dalam kondisi yang disebut passive exclusion.

“Seiring ekspektasi pasar global yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang untuk mengurangi passive exclusion dengan membantu lebih banyak petani swadaya menjadi siap bukan hanya untuk memenuhi standar, tetapi juga untuk bersaing, seraya membuktikan bahwa pertumbuhan masa depan dapat dicapai tanpa bergantung pada perluasan lahan,” ujarnya.

Kekhawatiran di Tingkat Petani

Di tengah tantangan produktivitas tersebut, industri sawit juga menghadapi dinamika baru terkait pembentukan DSI yang disiapkan pemerintah sebagai eksportir satu pintu sejumlah komoditas strategis, termasuk sawit.

Pemerintah menilai DSI dapat memperkuat tata kelola ekspor, meningkatkan transparansi perdagangan, mengoptimalkan devisa hasil ekspor, serta menekan praktik underinvoicing.

Namun, sebagian petani menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah mata rantai perdagangan dan menekan harga yang diterima di tingkat kebun.

Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan hingga saat ini belum terlihat manfaat langsung yang diterima petani dari pembentukan DSI.

“DSI perlu dievaluasi kembali. Kami membaca PP 24 tahun 2026 yang mengaturnya tapi belum melihat adanya nilai tambah yang signifikan yang diberikan kepada ekosistem sawit nasional. Yang terlihat dari kebijakan itu justru kehadiran DSI tidak memberikan insentif apapun dan malah mengambil margin dalam perdagangan sawit,” katanya.

Menurut Darto, apabila tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan pengawasan ekspor dan devisa negara, maka penguatan seharusnya dilakukan terhadap lembaga yang telah ada, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dia menilai tantangan utama industri sawit saat ini bukan pembentukan lembaga baru, melainkan peningkatan efisiensi rantai pasok, transparansi perdagangan, standar keberlanjutan, serta nilai ekonomi yang diterima petani.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Kalimantan Tengah Kobar Sembiring. Menurut dia, kondisi ekonomi masyarakat di desa-desa sawit saat ini sedang menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya hidup dan tingginya biaya transportasi.

“Saat ini kondisi ekonomi di desa-desa sawit sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara biaya pengangkutan hasil sawit masih tinggi karena harga solar non-subsidi belum turun secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi harga yang diterima petani akan makin menekan pendapatan mereka,” ujarnya.

Dia mengingatkan terdapat sekitar 16.000 desa sawit di Indonesia yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada komoditas tersebut.

“Ada kurang lebih 16.000 desa sawit di Indonesia yang kehidupannya sangat bergantung pada sektor sawit. Banyak desa tersebut tidak memiliki basis pangan maupun sumber ekonomi alternatif yang kuat,” katanya.

Meski demikian, kedua organisasi petani tersebut menyatakan tetap mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola industri sawit. Mereka mengusulkan agar DSI lebih difokuskan pada fungsi administrasi, pengawasan, koordinasi, dan pengelolaan data dibanding terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan.

“Kami meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kembali peran DSI. Jika tetap diperlukan, DSI sebaiknya fokus pada fungsi administratif, pengumpulan data, koordinasi, pengawasan, mekanisme pengaduan, dan mengelola tata niaga. DSI tidak perlu menjadi broker sawit atau terlalu jauh terlibat dalam aktivitas perdagangan,” kata Darto.

Antara Posisi Tawar dan Risiko Baru

Dari sisi ekonomi, sejumlah kalangan menilai konsep ekspor satu pintu memiliki potensi memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan sentralisasi ekspor secara teori dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia melalui penyatuan data perdagangan, penguatan pengawasan, dan perbaikan pencatatan harga.

Namun, manfaat tersebut hanya akan tercapai apabila tata kelolanya berjalan transparan dan efisien.

“Jika DSI berubah menjadi pembeli dan pengekspor tunggal yang menentukan harga, margin, jalur ekspor, serta alokasi secara sepihak, maka yang muncul bukan peningkatan posisi tawar, tetapi risiko monopoli baru,” kata Josua kepada Bisnis.

Menurut dia, kekhawatiran petani muncul karena peningkatan devisa negara tak secara otomatis meningkatkan pendapatan petani. Harga TBS tetap dipengaruhi banyak faktor, mulai dari harga CPO global hingga kondisi pasar domestik. Karena itu, setiap ketidakpastian kebijakan berpotensi langsung tecermin pada harga di tingkat petani.

“Jika penurunan terjadi beriringan dengan ketidakpastian aturan, maka pasar sedang memberi pesan bahwa pelaku usaha membutuhkan kepastian,” ujarnya.

Josua menilai DSI sebaiknya lebih dahulu berfungsi sebagai pusat data, pengawasan, verifikasi, dan integrasi perdagangan. Sementara aktivitas ekspor tetap dilakukan pelaku usaha yang telah memiliki jaringan pasar.

“Dengan model seperti ini, pemerintah tetap bisa menutup kebocoran tanpa merusak ekosistem ekspor,” katanya.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menambahkan bahwa sentralisasi ekspor memang dapat membantu pengawasan devisa, memperkuat posisi tawar internasional, serta meningkatkan transparansi perdagangan.

Kendati demikian, kebijakan tersebut juga membawa risiko berkurangnya kompetisi, meningkatnya birokrasi, dan potensi inefisiensi apabila tidak dirancang dengan baik.

Perdebatan mengenai DSI juga muncul karena model serupa diterapkan secara berbeda di sejumlah negara. Malaysia melalui Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) lebih berfokus pada promosi perdagangan dan dukungan ekspor bagi perusahaan nasional.

Sementara itu, Arab Saudi mengoperasikan Saudi Export Development Authority yang berfungsi meningkatkan daya saing ekspor nonmigas dan mempertemukan perusahaan domestik dengan pembeli global. Negara-negara seperti Qatar dan Kuwait juga tercatat menggunakan perusahaan milik negara untuk mengendalikan ekspor komoditas energi strategis guna memastikan penerimaan devisa dan memperkuat posisi geopolitik.

Di Indonesia, DSI dibentuk dengan mandat sebagai eksportir tunggal sejumlah komoditas sumber daya alam strategis, termasuk minyak sawit mentah, batu bara, dan ferro alloy. Karena itu, tantangan terbesar kebijakan tersebut bukan hanya memastikan devisa negara meningkat, melainkan juga menjamin bahwa manfaat ekonomi tidak berhenti di tingkat negara, tetapi mengalir hingga ke petani dan pelaku usaha di sektor hulu.

Pekanbaru, Riau (ANTARA) - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani swadaya di Provinsi Riau kembali mengalami kenaikan sebesar Rp11,28 per kilogram atau 0,31 persen dari periode sebelumnya, sehingga menjadi Rp3.707,61 per kg.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau Defris Hatmaja mengatakan kenaikan itu terjadi pada kelompok umur 9 tahun yang merupakan harga tertinggi.

Penetapan ini berlaku untuk satu pekan ke depan yakni periode 24–30 Juni 2026.

"Kenaikan harga TBS pekan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan inti sawit (kernel)," katanya di Pekanbaru, Riau, Rabu.

Dia mengatakan harga CPO naik sebesar Rp57,64 per kg menjadi Rp15.263,64 per kg dibanding pekan lalu. Sedangkan, kernel naik cukup signifikan sebesar Rp867,94 per kg menjadi Rp12.946,00 per kg pada pekan ini.

Berbeda halnya dengan petani swadaya, harga pembelian TBS petani mitra plasma periode satu pekan ke depan justru turun sebesar Rp9,72 per kg atau mencapai 0,26 persen dari harga periode lalu dan kini menjadi Rp3.776,16 per kg.

Padahal, harga penjualan CPO pekan ini, lanjutnya, naik sebesar Rp61,40 per kg menjadi Rp15.335,00 per kg.

Sedangkan, kernel untuk TBS petani plasma turun sebesar Rp124,57 menjadi Rp12.610,00 per kg.

Dia mengatakan dalam penetapan harga TBS, pihaknya selalu melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.

"Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Di tiap kotak yang berisi ikan, kepiting, atau udang yang dikemas rapi dan siap diangkut ke luar negeri, sesungguhnya tersimpan kisah panjang dari pesisir Kaltim

Samarinda (ANTARA) - Di hamparan timur Pulau Kalimantan terbentang garis pantai sepanjang 1.526 kilometer dari ujung selatan Kabupaten Penajam Paser Utara hingga ujung utara Kabupaten Berau. Garis pantai itu dihiasi muara sungai luas, rawa bakau rimbun, dan perairan lepas pantai kaya nutrisi.

Di sana alam menyimpan kekayaan yang tak pernah habis. Ikan berenang lincah di antara terumbu karang, udang yang tumbuh subur di air payau dalam benteng tambak, dan kepiting yang bersembunyi di sela akar pohon bakau.

Selama ini, hasil laut ini lebih banyak dikenal dan dinikmati di pasar-pasar lokal atau dikirim ke kota-kota besar di Pulau Jawa.

Namun kini, angin perubahan bertiup kencang. Melalui jalur penerbangan langsung, serta pengelolaan yang semakin modern, kekayaan alam Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaju lebih cepat, menyeberangi lautan dan benua, serta tiba dalam kondisi segar di meja konsumen yang jaraknya ribuan kilometer.

Terlebih sejak pertengahan Mei 2026, sejarah baru dalam perdagangan hasil laut Kaltim resmi dimulai. Melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, pesawat kargo khusus berangkat secara rutin dua kali seminggu, setiap Senin dan Kamis, menuju Kota Wenzhou, China.

Setiap kali terbang, pesawat ini mampu mengangkut 7 hingga 12 ton komoditas bernilai tinggi. Dalam waktu singkat, rute ini berhasil mendongkrak volume pengiriman ikan segar dan ikan hidup, termasuk hasil perikanan laut lain hingga mencapai 56 ton per bulan.

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata bahwa efisiensi waktu, kualitas pengelolaan, dan dukungan kebijakan dapat mengubah wajah sektor perikanan daerah yang dibatasi jarak.

Dalam dunia perdagangan komoditas segar, waktu ibarat nyawa. Sebelum ada penerbangan langsung, hasil laut Kaltim harus melalui proses transit di beberapa kota terlebih dahulu.

Setiap jam yang terbuang di perjalanan menurunkan kualitas dan nilai jualnya. Sekarang, perjalanan yang dulunya memakan waktu berhari-hari cukup ditempuh dalam hitungan jam. Begitu pesawat mendarat di Wenzhou, barang nyaris dalam kondisi sama seperti saat baru dipanen.

"Langkah ini menghilangkan risiko kerusakan, menjaga kesegaran, dan membuat produk Kaltim makin dipercaya pasar internasional yang memiliki standar ketat," ujar Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim Irma Listiawati.

Perairan subur

Di tiap kotak yang berisi ikan, kepiting, atau udang yang dikemas rapi dan siap diangkut ke luar negeri, sesungguhnya tersimpan kisah panjang dari pesisir Kaltim.

Sumber kekayaan ini tersebar di beberapa wilayah yang memiliki ekosistem sangat mendukung, menjadikan daging hasil lautnya memiliki cita rasa khas sehingga dicari dunia.

Ikan segar seperti kerapu, kakap merah, bawal putih, dan baronang yang menjadi primadona ekspor, sebagian besar berasal dari perairan Kutai Timur, mulai dari kawasan Sangatta, Bengalon, hingga Teluk Pandan.

Wilayah ini memiliki perairan yang tenang, kaya plankton, dan jauh dari pencemaran, sehingga ikan tumbuh dengan sehat dan dagingnya padat. Selain itu, perairan Berau, Bontang, dan Penajam Paser Utara juga menjadi lokasi penangkapan dan budidaya utama.

Tidak kalah penting adalah Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara, tempat air tawar dari hulu dan air asin dari laut bertemu. Pertemuan ini menciptakan kondisi air payau yang ideal, menjadikan ikan-ikan memiliki rasa gurih dan tekstur lembut.

Untuk udang, komoditas yang memberikan kontribusi terbesar ada dua sumber. Pertama, hasil tangkapan di muara Sungai Mahakam, Teluk Balikpapan, dan perairan pesisir Berau. Kedua, hasil budidaya yang tersebar luas di lahan tambak pesisir Berau, Kutai Timur, Berau, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara.

Sedangkan kepiting bakau yang menjadi salah satu komoditas andalan pengiriman lewat udara, tumbuh dan berkembangbiak sangat baik di kawasan hutan bakau yang masih terjaga, terutama di Delta Mahakam dan sepanjang garis pantai pasang surut Kaltim.

Lebih dari 90 persen komoditas yang diekspor ini berasal dari dalam wilayah Kaltim sendiri. Setelah dipanen, hasil laut segera dibawa ke tempat pengolahan yang dilengkapi ruang pendingin dan penyortiran.

Kemudian didistribusikan melalui tiga jalur utama, yakni pelabuhan laut di Kariangau, Samarinda, dan Tanjung Redeb untuk pengiriman jarak jauh, atau langsung ke Bandara Sepinggan untuk dikirim melalui udara agar kesegarannya tetap terjaga.

Menjaga kualitas sejak panen

Kunci utama agar produk Kaltim dapat diterima dan bersaing di pasar internasional bukan hanya terletak pada keberadaan alamnya, melainkan pada cara pengelolaan yang makin modern dan ramah lingkungan.

Para pembudidaya dan nelayan tidak lagi mengandalkan cara tradisional, tetapi menerapkan standar budidaya ramah, dan melengkapi usaha dengan sertifikasi keamanan pangan seperti hazard analysis and critical control points (HACCP) dan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP).

HACCP, alias analisis bahaya dan titik kendali kritis, merupakan sistem manajemen keamanan pangan untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengendalikan risiko bahaya biologis, kimia, maupun fisik pada produk makanan, termasuk hasil perikanan, agar aman dikonsumsi dan memenuhi standar ekspor.

Sedangkan SKP merupakan sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagai bukti bahwa unit pengolahan atau usaha budidaya ikan telah memenuhi persyaratan sanitasi, higiene, dan standar mutu yang ditetapkan pemerintah, sehingga produknya layak diedarkan dan diekspor.

Pada budidaya ikan seperti kerapu dan kakap, sistem yang paling banyak digunakan adalah keramba jaring apung yang dipasang di muara sungai atau teluk yang terlindung dari ombak besar.

Air yang terus mengalir mengikuti pasang surut alami membuat ikan tetap aktif, sehingga dagingnya tidak lembek dan rasanya lebih enak. Suhu air dijaga stabil antara 26-32 derajat celcius, dengan kadar oksigen terlarut di atas 4 ppm dan tingkat keasaman seimbang.

Pakan yang diberikan merupakan campuran ikan segar dan pelet berkualitas yang mengandung nutrisi lengkap. Dalam waktu 3 hingga 6 bulan, ikan sudah mencapai ukuran ideal siap panen untuk memenuhi permintaan pasar ekspor.

Sementara itu, budidaya kepiting bakau menggunakan sistem yang sangat unik dan berkelanjutan bernama silvofishery atau sering disebut wanamina.

Ini adalah cara mengelola tambak yang sangat bijak, karena lahan tidak dibuka habis untuk dijadikan genangan air semata, melainkan tetap menyisakan antara 60 hingga 80 persen pohon bakau yang tumbuh alami.

Di sela-sela akar pohon tersebut dibuat saluran air yang teratur dan terhubung langsung dengan laut. Kepiting hidup di lingkungan yang sejuk, terlindung dari sinar matahari langsung, dan bebas dari pencemaran.

Mereka diberi pakan alami berupa kerang, siput, atau ikan kecil yang melimpah di sekitar kawasan tersebut. Cara ini tidak hanya menghasilkan kepiting yang berukuran besar dan memiliki cangkang tebal serta daging padat, tetapi sekaligus melindungi ekosistem hutan bakau yang berfungsi menahan abrasi pantai dan menyerap karbon.

Untuk budidaya udang, sebagian besar pembudidaya menerapkan pola semi intensif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan sistem padat tebar.

Tambak disiapkan dengan hati-hati, tanahnya diolah, dan airnya disterilkan secara alami sebelum benih udang ditebar. Penggunaan probiotik menjadi andalan utama untuk menjaga keseimbangan kualitas air dan mencegah penyakit tanpa harus bergantung pada bahan kimia berlebih.

Bahkan banyak yang mengembangkan sistem budidaya terpadu atau dikenal dengan pola “empat dalam satu”, satu lahan tambak dimanfaatkan secara bersamaan untuk memelihara udang, ikan, kepiting, dan menanam rumput laut.

Masa depan cerah

Semua kerja keras, ketekunan, dan penerapan standar mutu yang tinggi ini akhirnya membuahkan hasil terukur dan membanggakan. Sepanjang Januari-Mei 2026, total volume ekspor hasil perikanan Kaltim mencapai 1.262 ton dengan akumulasi nilai ekonomi Rp230 miliar.

Secara rinci, untuk kategori ikan segar dan hidup saja, tercatat volume pengiriman mencapai 176,7 ton dengan nilai jual sekitar Rp14,1 miliar.

Ikan kerapu menjadi komoditas paling diminati pasar internasional, terkirim sebanyak 89,3 ton dengan nilai mencapai Rp7,4 miliar, diikuti ikan bawal putih 59,7 ton senilai Rp6,7 miliar, serta ikan kakap dan baronang sebanyak 27,7 ton.

Sementara itu, udang tetap menjadi primadona penyumbang pendapatan terbesar. Udang windu yang dikenal dengan kualitas terbaiknya terkirim sebanyak 769,9 ton dengan nilai penjualan Rp173,3 miliar, disusul udang pink 239,2 ton senilai Rp31,6 miliar.

Selain ke China, jangkauan pasar ekspor hasil laut Kaltim juga meluas ke berbagai penjuru dunia. Ikan segar dan hidup dikirim secara rutin ke Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia.

Komoditas beku seperti udang dan ikan olahan telah menembus pasar yang lebih jauh lagi, mulai dari Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga sejumlah negara di Eropa.

Setiap negara memiliki persyaratan ketat terkait keamanan pangan, namun produk Kaltim terbukti mampu memenuhi standar tersebut. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah daerah melalui DKP Kaltim dengan para pelaku usaha lokal.

Mereka menjaga rantai pasok secara ketat, mulai dari penampungan sementara, proses penyortiran berdasarkan ukuran dan kualitas, hingga pengemasan menggunakan kotak berpendingin khusus agar suhu terjaga selama perjalanan.

Sebagai daerah yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit, pertumbuhan sektor perikanan menjadi bukti nyata upaya diversifikasi ekonomi Kaltim mulai berhasil.

Ke depan, jika volume pengiriman tetap stabil di angka 56 ton per bulan, maka pendapatan asli daerah akan meningkat, kesejahteraan ribuan keluarga nelayan serta pembudidaya ikan makin terangkat.

Setiap kali pesawat kargo lepas landas dari landasan pacu Bandara Sepinggan, ia membawa lebih dari sekadar barang dagangan, tapi juga membawa nama baik Kaltim.

Dari perairan yang subur, melintasi awan, hingga sampai segar dan nikmat di tangan konsumen mancanegara, merupakan kisah sukses sekaligus bukti bahwa harta laut Kaltim bersinar di peta perdagangan dunia.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Google Cloud mengumumkan penunjukan Karim Siregar sebagai Country Director untuk Indonesia. Dalam peran tersebut, Karim akan memimpin operasional dan strategi pasar Google Cloud di Indonesia, sekaligus bekerja sama lintas tim untuk menghadirkan solusi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memberikan dampak nyata dan menjawab kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

Karim mengatakan, setelah bertahun-tahun berkarya di sektor perbankan digital dan ekosistem teknologi Indonesia, dirinya meyakini bahwa nilai sebuah teknologi terletak pada kemampuannya menyederhanakan kehidupan dan menghadirkan manfaat nyata bagi para penggunanya.

“Saat ini, organisasi di Indonesia baik perusahaan digital native yang berkembang pesat maupun perusahaan perusahaan tradisional membutuhkan mitra tepercaya untuk membantu mereka mengintegrasikan AI yang aman ke dalam pengalaman sehari-hari pelanggan,” kata Karim dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Menurut dia, melalui inisiatif sepertiIndonesia BerdAIaserta kehadirandedicated local security operations data regiondi Jakarta, Google Cloud membantu tim teknis membangun dan mengembangkan solusi agentik yang sesuai dengan kebutuhan mereka di atas arsitektur yang terbuka. Pada saat yang sama, perusahaan juga memastikan data sensitif tetap berada di dalam wilayah Indonesia.

“Saya harap kolaborasi dengan pelanggan dan ekosistem lokal dapat terjalin semakin erat guna mempercepat terwujudnya masa depan digital yang aman, bertanggung jawab, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” katanya.

Sebelum bergabung dengan Google Cloud, Karim menjabat sebagai Chief Information Officer PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN). Dia juga pernah menjadi Presiden Direktur PT Bank Jago Tbk., CEO Dkatalis Digital Labs, Direktur Teknologi Informasi PT Bank BTPN Tbk. (kini PT Bank SMBC Indonesia Tbk.), serta memegang sejumlah posisi di bidang teknologi informasi di Bank Danamon dan Bank Mega.

Karim akan berada di bawah kepemimpinan Managing Director Southeast Asia Google Cloud, Mark Micallef. Menurut Mark, perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik korporasi besar maupun perusahaan digital native, termasuk yang paling ambisius di kawasan dalam memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan berbagai tantangan bisnis.

Dia menambahkan, banyak organisasi kini telah melampaui tahap eksperimen AI dan mulai berfokus pada penerapan teknologi tersebut untuk menghasilkan nilai bisnis yang nyata dalam skala besar.

“Rekam jejak Karim yang luar biasa dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan institusi digital di Indonesia menjadikannya sosok yang tepat untuk memimpin fase pertumbuhan berikutnya. Pemahamannya yang mendalam mengenai sistem digital terintegrasi, inklusi keuangan, dan kolaborasi lintas platform akan memperkuat posisi Google Cloud untuk terus menjadi mitra tepercaya bagi organisasi di Indonesia dalam memaksimalkan potensi Era Agentik,” katanya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggencarkan dorongan kemitraan bagi petani kelapa sawit sebagai benteng kepastian harga Tandan Buah Segar (TBS).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Usaha Dinas Perkebunan Kaltim, Taufiq Kurrahman menyatakan harga TBS di Kaltim terbagi dalam 2 skema.

Pertama, harga pekebun mitra yang ditetapkan secara resmi oleh Tim Penetapan Harga Provinsi sebanyak 2 kali per bulan.

Kedua, harga non-mitra yang lahir dari kesepakatan langsung antara perusahaan dan petani tanpa jaminan pemerintah.

"Melalui harga ketetapan ini, kami mendorong seluruh pekebun dan petani untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan atau PKS," ujar Taufiq saat tampil sebagai pembicara dalam forum bertajuk Nasib TBS Sawit di Tengah Penguatan Dolar, belum lama ini.

Dia menambahkan, harga non-mitra merupakan hasil negosiasi langsung antara perusahaan dan masyarakat, sehingga pemerintah tidak memiliki ruang intervensi maupun instrumen untuk menjamin nilainya.

Sebaliknya, harga dalam skema kemitraan mengacu pada ketetapan resmi, sehingga memberikan perlindungan nyata bagi pekebun di tengah fluktuasi pasar global.

Sebagai ujung tombak fasilitasi, Dinas Perkebunan menargetkan pembentukan kemitraan baru setiap tahun.

Taufiq menjelaskan, pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi petani yang ingin menghubungkan diri dengan perusahaan perkebunan atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di sekitar wilayah mereka.

"Oleh karena itu, Dinas Perkebunan provinsi maupun kabupaten/kota terus mendorong seluruh petani pekebun di Kalimantan Timur agar bermitra dengan PKS. Jika di sekitar lokasi pekebun terdapat perusahaan atau PKS yang berpotensi menjadi mitra, silakan laporkan kepada kami. Kami siap memfasilitasi dan menghubungkan dengan perusahaan terkait sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Dia menjelaskan seluruh proses kemitraan yang difasilitasi pemerintah harus tunduk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang kemitraan usaha perkebunan.

Hal itu bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi hukum yang memastikan pekebun mendapatkan perlindungan substantif, bukan sekadar janji lisan.

Taufiq mengingatkan bahwa proses ini memerlukan tahapan, diawali dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat serta mekanisme skema tersebut.

Adapun syarat mutlak yang wajib dipenuhi pekebun untuk masuk dalam skema kemitraan adalah kepemilikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), terutama bagi mereka yang mengelola lahan di bawah 25 hektare.

Dokumen inilah yang menjadi kunci pembuka akses menuju harga TBS yang terjamin.

"Bagi petani yang sudah memiliki STDB, permohonan kemitraan ke perusahaan perkebunan atau PKS pada dasarnya akan lebih mudah diproses. Tugas pemerintah adalah mendorong seluruh lahan pekebun memiliki STDB. Masyarakat cukup melapor, maka proses penerbitannya akan kami bantu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi landasan bagi jajaran kementerian koordinator untuk menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program prioritas.

Dalam perinciannya, Kemenko Perekonomian mendapatkan alokasi pagu paling jumbo sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027. Kemudian, disusul oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang memperoleh porsi anggaran cukup besar yakni Rp620,9 miliar.

Selanjutnya, Kemenko Pangan mendapatkan pagu sebesar Rp509,3 miliar, diikuti Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar.

Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disetujui mendapatkan alokasi Rp304,1 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengantongi pagu sebesar Rp276,8 miliar.

“Bapak-Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6/2026).

“Setuju” jawab anggota Banggar DPR RI.

Said menambahkan, dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika kebutuhan anggaran. Banggar DPR RI turut menyetujui usulan penambahan dana dari para Menko saat memaparkan program kerjanya nantinya.

"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini," pungkas Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi landasan bagi jajaran kementerian koordinator untuk menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program prioritas.

Dalam perinciannya, Kemenko Perekonomian mendapatkan alokasi pagu paling jumbo sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027. Kemudian, disusul oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang memperoleh porsi anggaran cukup besar yakni Rp620,9 miliar.

Selanjutnya, Kemenko Pangan mendapatkan pagu sebesar Rp509,3 miliar, diikuti Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar.

Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disetujui mendapatkan alokasi Rp304,1 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengantongi pagu sebesar Rp276,8 miliar.

“Bapak-Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6/2026).

“Setuju” jawab anggota Banggar DPR RI.

Said menambahkan, dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika kebutuhan anggaran. Banggar DPR RI turut menyetujui usulan penambahan dana dari para Menko saat memaparkan program kerjanya nantinya.

"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini," pungkas Said.

IDXChannel- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pagu anggaran tujuh Kementerian Koordinator Kabinet Merah Putih dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Keputusan ini diketok langsung oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja bersama tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

"Bapak Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu apakah disetujui?" ujar Said setelah membacakan besaran pagu anggaran ketujuh Kemenko.

Seluruh peserta rapat dari delapan Fraksi di DPR RI pun langsung menyatakan setuju. Adapun, Daftar pagu anggaran 7 Kemenko Kabinet Merah Putih yang disetujui Banggar DPR diantaranya:

1. Kemenko Perekonomian Rp664 Miliar,

2. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp304,1 Miliar

3. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 Miliar

4. Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp338,8 Miliar

5. Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp509,3 Miliar

6. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 Miliar

7. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 Miliar.

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Menteri Koordinator beserta jajarannya, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Kemudian, hadir juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA – Pengelola jaringan rumah sakit dan klinik mata JEC Eye Hospitals and Clinics, PT Nitrasanata Dharma Tbk.(JECX) bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Dalam prospektus ringkas, JECX menawarkan sebanyak 487,84 juta saham baru. Perseroan menetapkan kisaran harga penawaran Rp1.200-Rp1.400 per saham, sehingga berpotensi meraup dana segar hingga Rp683,18 miliar.

Selain saham baru, terdapat pula penawaran saham divestasi oleh pemegang saham eksisting. Nilai ini menjadikan IPO JEC sebagai salah satu penawaran saham sektor kesehatan yang cukup besar pada tahun ini.

Dana hasil IPO dari penerbitan saham baru akan digunakan untuk sejumlah hal.

Pertama, sebesar Rp 49 miliar untuk pembayaran lebih awal sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).

Kemudian sebesar Rp 100 miliar digunakan untuk pembayaran lebih awal kepada PT Bank HSBC Indonesia atas sebagian pokok pinjaman.

Ketiga, Rp 185 miliar akan disalurkan kepada perusahaan anak. Rinciannya, Rp 50 miliar untuk PT Nitra Sanata Bali, Rp 100 miliar disalurkan sebagai pinjaman pada PT Orbita dan Rp 35 miliar akan dijadikan pinjaman kepada PT JEC Candi Sejahtera.

Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, yaitu biaya-biaya yang sehubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari yang akan digunakan secara bertahap maksimal sampai 31 Desember 2027.

Strategi ini dinilai sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan layanan oftalmologi di Indonesia yang masih memiliki ruang pertumbuhan besar.

JEC saat ini dikenal sebagai salah satu jaringan layanan kesehatan mata terbesar di Indonesia dengan sejumlah rumah sakit dan klinik spesialis yang tersebar di berbagai kota.

Perseroan mengandalkan layanan operasi mata, katarak, retina, refraktif, hingga berbagai layanan spesialis lainnya sebagai motor pertumbuhan bisnis.

Namun demikian, prospektus IPO JECX juga menyoroti sejumlah risiko usaha, termasuk ketergantungan pada dokter spesialis dan tenaga medis kunci yang berperan penting dalam menjaga kualitas layanan dan pertumbuhan operasional perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, pendapatan Perseroan pada tahun buku 2025 mencapai Rp952,76 miliar, meningkat 9,8% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp867,78 miliar. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan jumlah pasien, layanan bedah mata, serta pengembangan layanan spesialis di berbagai jaringan rumah sakit dan klinik milik Perseroan.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan, laba bruto JEC juga naik menjadi Rp576,89 miliar dari Rp533,78 miliar pada tahun sebelumnya. Sementara itu, laba tahun berjalan tumbuh sekitar 15,9% menjadi Rp72,45 miliar pada 2025 dibandingkan Rp62,47 miliar pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset Perseroan meningkat menjadi Rp1,58 triliun per akhir 2025, naik dari Rp1,38 triliun pada akhir 2024. Pada saat yang sama, total ekuitas bertumbuh menjadi Rp640,32 miliar dari Rp548,61 miliar,.

Berikut jadwal IPO JECX yang perlu diperhatikan investor:

Bookbuilding: 22–24 Juni 2026

Perkiraan Tanggal Efektif: 29 Juni 2026

Masa Penawaran Umum: 1–3 Juli 2026

Penjatahan Saham: 3 Juli 2026

Distribusi Saham Elektronik: 6 Juli 2026

Pencatatan di BEI: 7 Juli 2026