KOMPAS.com – Utang nasional Amerika Serikat (AS) yang dimiliki publik kini telah melampaui 100 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal.

Level tersebut terakhir kali terjadi setelah Perang Dunia II dan menandai nilai utangpemerintah AS kini lebih besar dibandingkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian negara itu dalam satu tahun.

Besarnya beban utang pemerintah AS juga tercermin dari nilai nominalnya.

Shutterstock Hingga kini, setidaknya 22 negara, termasuk Indonesia, telah menyetujui dan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diinisiasi Donald Trump tersebut.

Berdasarkan data Departemen Keuangan AS yang dihimpun Trading Economics, utang pemerintah AS meningkat menjadi 39,207 triliun dollar AS pada Mei 2026, naik dari 38,967 triliun dollar AS pada April 2026.

Dengan asumsi kurs Rp 17.951 per dollar AS, nilai tersebut setara sekitar Rp 704.020 kuadriliun.

Angka itu menjadi rekor tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 1942.

Sebagai perbandingan, rata-rata utang pemerintah AS sepanjang periode 1942-2026 mencapai 6,403 triliun dollar AS atau sekitar Rp 114.956 kuadriliun, sedangkan posisi terendah tercatat 6 triliun dollar AS atau sekitar Rp 1.077 triliun pada Januari 1942.

The Conference Board dalam analisisnya menyebutkan, data pemerintah AS menunjukkan rasio utang yang dimiliki publik telah melampaui 100 persen terhadap PDB nominal.

Lembaga kajian tersebut menilai kondisi itu bukan sekadar indikator fiskal, melainkan memiliki konsekuensi nyata bagi dunia usaha dan perekonomian secara keseluruhan.

"Utang nasional kini lebih besar daripada yang diproduksi ekonomi Amerika Serikat dalam satu tahun," demikian isi laporan tersebut.

PIXABAY/GERD ALTMANN Ilustrasi utang, utang luar negeri Indonesia. Ramai Unggahan Patungan APBN di Kitabisa, Kemenkeu: Itu Hoaks

Mengapa utang AS terus meningkat?

The Conference Board menjelaskan, utang nasional akan terus bertambah ketika belanja pemerintah federal melebihi penerimaan negara.

Untuk menutup kekurangan anggaran tersebut, Departemen Keuangan AS menerbitkan surat utang berupa Treasury Bills, Treasury Notes, dan Treasury Bonds.

Lembaga tersebut menyebut terdapat tiga faktor utama yang mendorong terus membengkaknya defisit anggaran pemerintah.

Faktor pertama adalah ketidakseimbangan struktural antara penerimaan dan belanja negara.

Sistem perpajakan dinilai menghasilkan penerimaan yang lebih rendah dibandingkan berbagai komitmen pengeluaran yang telah dijanjikan pemerintah kepada masyarakat.

Faktor kedua ialah perubahan demografi.

Bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia membuat biaya berbagai program jaminan sosial, seperti Social Security dan Medicare, terus meningkat sehingga memperbesar tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Sementara faktor ketiga berasal dari kenaikan suku bunga.

Meningkatnya biaya pinjaman membuat beban pembayaran bunga utang pemerintah kini telah melampaui 1 triliun dollar AS per tahun atau setara sekitar Rp 17.951 triliun dengan kurs Rp 17.951 per dollar AS.

Menurut The Conference Board, kombinasi ketiga faktor tersebut menjadi pendorong utama terus meningkatnya utang nasional AS.

Siapa pemegang utang AS?

The Conference Board menjelaskan, surat utang pemerintah AS dimiliki oleh berbagai investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

SHUTTERSTOCK/OK-PRODUCT STUDIO Ilustrasi obligasi.

Di kelompok investor asing, pemegang terbesar surat utang pemerintah AS antara lain berasal dari Jepang, Inggris, dan China daratan.

Sementara itu, porsi yang besar juga dimiliki investor domestik, pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah di AS, serta bank sentral AS Federal Reserve (The Fed).

Komposisi kepemilikan tersebut menunjukkan pembiayaan utang pemerintah AS tidak hanya bergantung pada investor luar negeri, tetapi juga ditopang oleh berbagai institusi di dalam negeri.

Beban bunga mengurangi ruang fiskal

Menurut The Conference Board, tingginya tingkat utang pemerintah akan membuat pemerintah federal mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk membayar bunga utang.

Akibatnya, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas karena sebagian anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertahanan nasional, maupun berbagai program sosial harus dialihkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga.

Lembaga tersebut juga menilai tekanan itu berpotensi memberikan dampak lanjutan terhadap aktivitas dunia usaha.

Apabila investor mulai memandang surat utang pemerintah AS memiliki risiko yang lebih tinggi, maka tingkat suku bunga dapat meningkat lebih lanjut.

Kondisi tersebut akan membuat biaya pinjaman bagi perusahaan ikut naik sehingga dapat memengaruhi ekspansi usaha, perekrutan tenaga kerja, hingga investasi baru.

Belum ada batas pasti menuju krisis

The Conference Board menjelaskan, hingga saat ini tidak terdapat batas pasti mengenai rasio utang terhadap PDB yang secara otomatis akan membawa AS ke dalam krisis fiskal.

Meski demikian, meningkatnya rasio utang nasional dibarengi dengan proyeksi memburuknya kondisi sejumlah dana perwalian (Trust Funds) pemerintah dinilai meningkatkan risiko tersebut.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi utang.

Laporan itu menyebutkan, dana utama untuk program Medicare dan Social Security diperkirakan menghadapi kondisi insolvensi dalam tujuh tahun mendatang apabila tidak dilakukan pembenahan.

Karena itu, kombinasi antara kenaikan utang pemerintah dan proyeksi melemahnya kondisi dana perwalian tersebut dinilai meningkatkan risiko AS mencapai titik kritis (tipping point) dalam pengelolaan fiskalnya.

Rasio utang dinilai perlu ditekan

Dalam laporannya, Committee for Economic Development (CED) di bawah The Conference Board menyatakan telah lama merekomendasikan agar pemerintah AS menurunkan rasio utang terhadap PDB ke tingkat yang lebih berkelanjutan.

Sebagai acuan, organisasi tersebut menyebut rasio sekitar 70 persen terhadap PDB sebagai tingkat yang lebih berkelanjutan dibandingkan posisi saat ini yang telah melampaui 100 persen.

Untuk mencapai tujuan tersebut, The Conference Board menilai pembentukan komisi fiskal bipartisan yang melibatkan anggota Kongres dapat menjadi salah satu solusi.

Menurut lembaga itu, komisi tersebut dapat memberikan ruang bagi para anggota parlemen untuk memusatkan perhatian pada penyusunan solusi fiskal, membahas berbagai konsekuensi dari setiap kebijakan, meningkatkan kredibilitas lintas partai terhadap upaya reformasi fiskal, sekaligus mendorong dukungan publik terhadap reformasi tersebut.

Reformasi Social Security dan Medicare

Selain pembentukan komisi fiskal, The Conference Board menguraikan sejumlah reformasi yang dapat dipertimbangkan Kongres untuk mengatasi kenaikan utang nasional.

Rekomendasi pertama ialah menyelamatkan program Social Security guna menghindari risiko insolvensi dalam jangka pendek sekaligus menciptakan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang melalui kombinasi penyesuaian manfaat, peningkatan penerimaan, serta diversifikasi investasi dana perwalian (Trust Fund).

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi layanan kesehatan.

Rekomendasi berikutnya adalah melakukan modernisasi terhadap Medicare dan berbagai program kesehatan federal lainnya.

Langkah tersebut antara lain melalui penerapan layanan kesehatan berbasis nilai (value-based care), model pembayaran alternatif, reformasi Medicare Advantage, penyesuaian premi, pembagian biaya layanan, pembayaran obat resep, peningkatan layanan kesehatan primer dan koordinasi pelayanan, hingga penyederhanaan regulasi.

Selain itu, The Conference Board juga mendorong reformasi terhadap proses penyusunan anggaran pemerintah federal.

Menurut lembaga tersebut, proses anggaran perlu diperbaiki agar penyusunannya lebih tepat waktu, mampu mengurangi berbagai hambatan dalam proses legislasi, memberikan ruang pembahasan yang lebih luas terhadap isu-isu penting, serta memasukkan perencanaan jangka panjang dalam penyusunan anggaran pemerintah.

The Conference Board menyampaikan rekomendasi tersebut setelah data pemerintah AS menunjukkan rasio utang publik terhadap PDB telah melampaui 100 persen.

Menurut lembaga itu, kondisi tersebut merupakan level yang sebelumnya hanya pernah terjadi pada periode setelah Perang Dunia II dan menjadi sinyal meningkatnya tantangan fiskal yang dihadapi AS.

Presiden AS Donald Trump mengatakan dirinya "menyukai inflasi" saat merespons kenaikan harga-harga yang terjadi di Negeri Paman Sam di tengah dampak perang dengan Iran.

Pernyataan itu disampaikan Trump kepada wartawan pada Rabu (10/6) ketika ditanya mengenai data pemerintah AS yang menunjukkan inflasi konsumen pada Mei meningkat lebih dari 4 persen, atau menjadi yang tercepat dalam tiga tahun terakhir.

"Saya suka inflasi," ujar Trump, melansir Reuters.

Ia kemudian menjelaskan alasan di balik pernyataannya tersebut dengan menyinggung keputusan pemerintah AS untuk memindahkan kapal tanker minyak secara diam-diam melalui Selat Hormuz di tengah kekhawatiran kenaikan biaya dan inflasi.

Trump menyebut langkah itu layak diambil meski berpotensi menambah tekanan harga dalam jangka pendek.

"Itu sepadan bagi saya," ujarnya.

Menurut Trump, kenaikan harga yang terjadi saat ini berkaitan dengan perang yang sedang berlangsung. Ia meyakini harga minyak akan kembali turun setelah konflik berakhir.

"Saat semuanya selesai, Anda akan melihat harga minyak turun ke level sebelumnya," ujar Trump.

Trump selama ini menggambarkan perang dengan Iran sebagai gangguan sementara dan menempatkannya sebagai isu keamanan nasional.

Penutupan Selat Hormuz oleh Teheran telah mendorong kenaikan harga bensin, pupuk, dan berbagai barang lainnya yang ikut berkontribusi terhadap inflasi.

Kenaikan harga juga berpotensi membuat bank sentral AS The Fed menunda penurunan suku bunga. Padahal, Trump sejak kembali menjabat tahun lalu terus mendorong pemangkasan suku bunga untuk menurunkan biaya pinjaman.

Di sisi politik, Partai Republik tengah berupaya mempertahankan kendali atas DPR dan Senat AS menjelang pemilu sela pada November mendatang.

Namun sejumlah kalangan di partai tersebut khawatir kenaikan biaya hidup dapat memicu reaksi negatif dari pemilih dan menguntungkan Partai Demokrat.

Trump sendiri memenangkan Pilpres 2024 antara lain dengan janji menekan inflasi. Namun sejak kembali berkuasa, tingkat persetujuan publik terhadap dirinya, termasuk terkait penanganan biaya hidup, dilaporkan menurun ke level terendah sepanjang karier politiknya.

Sementara itu, upaya membuka kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal tanker hingga kini masih menghadapi hambatan.

Sejumlah eksekutif industri dan analis memperingatkan bahwa dalam beberapa pekan ke depan pasar masih berpotensi menghadapi guncangan harga minyak yang cukup besar hingga memengaruhi pasar keuangan secara lebih luas.

Bahkan jika AS dan Iran berhasil mencapai kesepakatan dalam waktu dekat, pemulihan pasokan diperkirakan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Gangguan distribusi energi diprediksi masih dapat berlanjut hingga 2026.

Bulan lalu, Trump juga sempat menyatakan bahwa kondisi keuangan warga AS bukan faktor yang dipertimbangkannya dalam menghadapi Iran.

"Saya tidak memikirkan kondisi keuangan warga Amerika. Saya tidak memikirkan siapa pun. Saya memikirkan satu hal: kita tidak boleh membiarkan Iran memiliki senjata nuklir," ujarnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso blak-blakan soal ancaman tarif dagang tambahan Amerika Serikat (AS) sebesar 10 persen terhadap Indonesia.

Menurut Budi, usulan tarif dari United States Trade Representative (USTR) AS tersebut masih bersifat dinamis.

Awalnya, ia menjelaskan pemerintah AS telah menetapkan tarif dagang sebesar 10 persen selama 150 hari sebagai pengganti tarif resiprokal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) AS.

Dengan demikian, tarif tersebut akan berakhir pada 24 Juli 2026 mendatang.

"Kemudian bagaimana setelah 24 Juli apakah ada kebijakan baru dari Amerika? Kan mestinya itu selesai kan ya? Karena sudah habis. Nah, ternyata Amerika melalui USTR membuat kebijakan baru dimana pada tanggal 11 Maret 2026 melakukan inisiasi investigasi section 301," kata Busan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Busan menyampaikan investigasi yang dilakukan oleh USTR tersebut berkaitan dengan isu kerja paksa (forced labor) dan kelebihan kapasitas (excess capacity) manufaktur.

Kemudian, hasil awal investigasi telah dirilis USTR pada 2 Juni 2024 terkait kerja paksa.

Ia menyebut hasilnya AS menetapkan bea masuk atau tarif dagang baru sebesar 10 persen dan 12,5 persen untuk 60 negara di dunia.

Adapun Indonesia sendiri masuk ke dalam kelompok 14 negara yang diusulkan tarif 10 persen, sedangkan 46 negara lainnya dikenai tarif 12,5 persen.

"Indonesia termasuk yang mendapatkan atau diusulkan tarif 10 persen. Jadi dari 65 negara itu 14 mendapatkan tarif 10 persen dan 46 (negara dikenakan) 12,5 persen," sebutnya.

Busan mengatakan alasan Indonesia dikenakan tarif 10 persen karena pemerintah memiliki kerangka hukum terkait isu kerja paksa tersebut. Selain itu, Indonesia juga telah mempunyai Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan pemerintah AS.

Ia menyebutkan pemerintah terus berkomunikasi dengan Amerika agar bisa mendapatkan tarif yang lebih baik usai tarif dagang sebelumnya berakhir pada 24 Juli 2026 mendatang.

"Pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik. Jadi nanti kalau tanggal 24 Juli berarti akan ada tarif baru menghentikan tarif yang tadi berlaku selama 150 hari," ungkap Busan.

Harga minyak dunia kembali menguat lebih dari 1 persen pada perdagangan Rabu (3/6), seiring memanasnya konflik di Timur Tengah setelah Iran meluncurkan rudal ke Kuwait dan Bahrain.

Di saat yang sama, negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri konflik belum ada kemajuan.

Mengutip Reuters, harga minyak Brent naik US$1,05 atau 1,09 persen menjadi US$97,05 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat US$1,01 atau 1,08 persen ke level US$94,77 per barel.

Kedua kontrak acuan tersebut sebelumnya juga ditutup pada level tertinggi dalam sepekan pada sesi perdagangan sebelumnya.

Militer AS menyatakan Iran meluncurkan rudal balistik ke arah Kuwait dan Bahrain, namun tidak ada target yang berhasil terkena serangan. Sebagai respons atas upaya serangan tersebut, pasukan AS disebut melancarkan serangan ke Pulau Qeshm di Iran.

Pasar kini terus mencermati perkembangan perang Iran serta nasib proposal kesepakatan yang diajukan AS untuk menghentikan konflik. Meski Presiden AS Donald Trump menyatakan komunikasi dengan Teheran terus berlangsung, media Iran melaporkan tidak ada kontak antara kedua negara dalam beberapa hari terakhir.

Senior Commodity Strategist ANZ Bank Daniel Hynes mengatakan upaya membuka kembali Selat Hormuz masih menghadapi tantangan besar karena Iran telah menanam ranjau di sejumlah wilayah perairan strategis tersebut.

"Ada sedikit peningkatan jumlah kapal yang mencoba melintas, tetapi total lalu lintas kapal masih jauh di bawah level sebelum konflik," ujar Hynes.

Lebih dari tiga bulan setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai, konflik masih berada dalam kondisi kebuntuan meski terdapat gencatan senjata yang rapuh di beberapa wilayah.

Selain faktor geopolitik, harga minyak juga mendapat dukungan dari sisi pasokan. Data American Petroleum Institute (API) menunjukkan persediaan minyak mentah AS turun selama tujuh pekan berturut-turut.

Berdasarkan data yang dikutip pelaku pasar, stok minyak mentah AS berkurang sekitar 6,8 juta barel pada pekan yang berakhir 29 Mei. Penurunan tersebut mengindikasikan permintaan energi yang masih kuat di tengah ketidakpastian pasokan global.

Pelaku pasar kini menunggu data resmi persediaan minyak pemerintah AS yang dijadwalkan dirilis pada Rabu waktu setempat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai kondisi pasokan di negara konsumen minyak terbesar dunia tersebut.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Pemerintah AS memperluas portofolio investasi strategis mereka dengan masuk ke industri komputasi kuantum atau quantum computing.

Mengutip Yahoo Finance, Jumat (22/5/2026), Pemerintah AS mengumumkan akan memberikan hibah kepada sembilan perusahaan komputasi kuantum dengan imbalan kepemilikan saham minoritas.

Langkah tersebut menandai masuknya teknologi kuantum ke dalam daftar sektor strategis yang mendapat dukungan investasi pemerintah AS, setelah sebelumnya mencakup industri semikonduktor, baja, energi nuklir, dan mineral tanah jarang.

Kebijakan itu juga mempertegas meningkatnya peran komputasi kuantum dalam strategi keamanan nasional Amerika Serikat.

Pemerintahan Trump dalam setahun terakhir memang aktif menanamkan modal di berbagai sektor yang dinilai penting bagi daya saing ekonomi dan keamanan negara.

Pemerintah AS menyebut strategi tersebut tidak hanya bertujuan mendukung industri strategis, tetapi juga membuka peluang keuntungan investasi bagi negara.

Sebelumnya, pemerintah AS memperoleh golden share dalam kesepakatan akuisisi perusahaan baja US Steel oleh Nippon Steel. Pemerintah juga mengambil kepemilikan sebesar 8 persen di perusahaan energi nuklir Westinghouse.

Salah satu investasi paling menonjol dilakukan pada produsen chip Intel.

Sejak investasi tersebut diumumkan pada Agustus tahun lalu, harga saham Intel mencatat lonjakan signifikan dan menghasilkan keuntungan belum terealisasi bagi pemerintah AS yang disebut mencapai lebih dari 40 miliar dollar AS.

Trump bahkan sempat menyinggung keberhasilan investasi tersebut melalui media sosialnya bulan lalu.

Mirip strategi investasi mineral tanah jarang

Skema investasi komputasi kuantum dinilai memiliki pola serupa dengan pendekatan pemerintah AS di sektor mineral tanah jarang.

Selama beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat (AS) berupaya mengurangi ketergantungan terhadap dominasi China dalam rantai pasok mineral tanah jarang, yang menjadi komponen penting bagi industri elektronik modern.

Pemerintah AS sebelumnya telah mengambil kepemilikan saham di sejumlah perusahaan mineral strategis, termasuk produsen magnet Vulcan Elements, perusahaan tambang MP Materials, serta USA Rare Earth.

Secara keseluruhan, pemerintahan Trump diketahui memiliki kepemilikan saham antara 5 persen hingga 15 persen di sedikitnya lima perusahaan tanah jarang.

Model investasi tersebut serupa dengan rencana pendanaan komputasi kuantum, yakni pemerintah menyalurkan hibah kepada perusahaan teknologi berisiko tinggi atau masih berkembang, dengan imbalan kepemilikan saham minoritas.

IBM terima dana terbesar

Dari total nilai investasi 2 miliar dollar AS, sekitar 1 miliar dollar AS dialokasikan untuk proyek baru IBM.

Namun investasi pemerintah tidak masuk langsung ke perusahaan induk IBM. Melainkan kepada perusahaan baru bernama Anderon, entitas independen yang dibentuk IBM untuk membangun fasilitas manufaktur chip kuantum khusus pertama di Amerika Serikat.

Fasilitas tersebut direncanakan berlokasi di Albany, New York.

IBM menjelaskan Anderon akan beroperasi sebagai perusahaan mandiri. Juru bicara IBM menegaskan kepemilikan pemerintah hanya berlaku pada Anderon dan tidak mencakup IBM secara langsung.

Selain IBM, perusahaan manufaktur semikonduktor GlobalFoundries memperoleh pendanaan sebesar 375 juta dollar AS. Nilai tersebut diperkirakan akan menghasilkan kepemilikan pemerintah sekitar 1 persen saham perusahaan.

Sejumlah perusahaan lain juga memperoleh pendanaan masing-masing 100 juta dollar AS, termasuk D-Wave Quantum, Rigetti Computing, dan Infleqtion.

Secara keseluruhan, sembilan perusahaan menerima pendanaan dengan syarat pemerintah AS memperoleh saham minoritas tanpa hak pengendalian.

Pemerintah menyebut skema tersebut dirancang untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi pembayar pajak AS sekaligus memperkuat posisi negara dalam pengembangan teknologi strategis masa depan.

Pengumuman investasi itu turut mengangkat saham perusahaan-perusahaan terkait. Saham IBM tercatat melonjak lebih dari 7 persen, sementara beberapa perusahaan lain di sektor tersebut naik hingga 20 persen.

Krisis energi di Kuba semakin parah akibat tekanan Amerika Serikat (AS) yang memblokade pasokan minyak.

Negara pulau tersebut mengalami pemadaman listrik secara nasional terus-menerus akibat blokade bahan bakar oleh Presiden AS Donald Trump.

Selama blokade energi oleh AS, hanya satu kapal tanker dari Rusia yang merupakan sekutu historis pemerintah Kuba, yang berhasil masuk.

"Dan minyak itu kini telah habis. Dampak blokade memang sangat merugikan kami... karena kami masih belum menerima bahan bakar," kata Menteri Energi Vicente de la O Levy kepada televisi pemerintah, dikutip AFP, Sabtu (16/5).

Dalam unggahan di X, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mendesak AS untuk mencabut blokade tersebut.

"Kerusakan itu bisa dikurangi dengan cara yang jauh lebih sederhana dan cepat, yakni dengan mencabut atau melonggarkan blokade, karena diketahui situasi kemanusiaan ini dihitung dan diciptakan dengan dingin," katanya.

Meski ketegangan meningkat, pembicaraan antarpemerintah AS dan Kuba masih berlangsung, dengan pertemuan diplomatik tingkat tinggi digelar di Havana pada 10 April - pertama kalinya pesawat pemerintah AS mendarat di ibu kota Kuba sejak 2016.

Yang terbaru, di tengah krisis energi Kuba, Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) John Ratcliffe berkunjung ke negara rival AS tersebut Kamis pekan lalu. Kunjungan itu menjadi sinyal sebuah peningkatan kontak yang luar biasa antara Washington dan Havana, di saat negara komunis itu ditekan habis-habisan oleh AS dan menyatakan telah kehabisan minyak.

CIA pun mengonfirmasi pernyataan pemerintah Kuba mengenai kunjungan Ratcliffe. Foto-foto yang diunggah CIA di X menunjukkan Ratcliffe bersama beberapa orang dengan wajah diburamkan bertemu Ramon Romero Curbelo, Kepala Intelijen Kementerian Dalam Negeri Kuba, juga pejabat Kuba lainnya.

Sementara itu, Kuba membingkai kunjungan Ratcliffe sebagai peluang untuk meredakan ketegangan.

"Pertemuan dengan Ratcliffe berlangsung dalam konteks yang ditandai oleh kompleksitas hubungan bilateral, dengan tujuan berkontribusi terhadap dialog politik antara kedua negara," tulis pernyataan Pemerintah Kuba.

Pihak Kuba juga mengatakan pertemuan dengan Ratcliffe memungkinkan untuk menunjukkan secara tegas bahawa Kuba tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional AS, juga tidak ada alasan yang sah untuk memasukkan Kuba ke dalam daftar negara yang diduga mensponsori terorisme.

"Kuba tidak pernah mendukung aktivitas bermusuhan apa pun terhadap Amerika Serikat," imbuh pernyataan itu.

Kamis lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menawarkan bantuan sebesar US$100 juta, dengan syarat bantuan tersebut didistribusikan oleh Gereja Katolik, tidak melalui pemerintah Kuba. Dalam wawancara dengan NBC News, Rubio menyalahkan Kuba atas penderitaan yang kini dialami pulau tersebut buntut blokade energi oleh AS.

"Rakyat Kuba harus tahu ada bantuan makanan dan obat-obatan senilai US$100 juta yang tersedia bagi mereka saat ini. Ini adalah kepentingan nasional kami untuk memiliki Kuba yang makmur, bukan negara gagal yang berjarak 90 mil dari pantai kami," katanya.

Trump berulang kali memberi sinyal ia ingin menggulingkan pemerintahan komunis di Kuba.

Kepada CBS News, seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan pemerintahan Trump juga berupaya mendakwa Raul Castro, saudara mendiang pemimpin komunis Kuba Fidel Castro yang kini berusia 94 tahun.

Salah satu jalur penyelamat ekonomi terakhir Kuba terputus pada Januari lalu, ketika pasukan AS menculik dan menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Usai 'menguasai' negara dengan cadangan minyak terbesar dunia itu, AS pun memberlakukan blokade bahan bakar terhadap Kuba.

Bisnis.com, JAKARTA — Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) alias US Treasury (yield UST) serta milik Jepang tenor 30 tahun naik masing-masing ke level 5,09% dan 4,03%.

Berdasarkan data tradingview.com, level yield surat utang kedua pemerintah negara G7 ini mencetak rekor tertinggi baru. Untuk surat utang pemerintah AS, rekor ini setidaknya merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2023.

Obligasi pemerintah Jepang dengan yield yang melampaui level 4% ini bahkan merupakan rekor perdana. Kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah Jepang terlihat cukup konsisten setidaknya sejak 2025 lalu.

Adapun untuk tenor 10 tahun, yield obligasi pemerintah AS dan Jepang masih berada di level masing-masing 4,5% dan 2,7%.

Apabila dibandingkan dengan sejumlah negara-negara utama anggota G20, yield obligasi tertinggi untuk tenor 10 tahun masih dipegang oleh Turki sebesar 32,3%. Brasil menyusul dengan yield 14,2%, Meksiko 9,1% dan Afrika Selatan 8,7%.

Sementara itu, imbal hasil SBN 10 tahun alias obligasi pemerintah Indonesia kini berada di level 6,7%. Besarannya masih di bawah India yakni 7%, tetapi berada di atas Inggris 5,1%, Australia 5% dan Korea Selatan 4,1%.

Pada akhir April 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa spread atau selisih antara yield SBN dan UST sebesar 83 basis poin (bps) atau antara 5,17% dan 4,34%.

Meski demikian, belakangan pemerintah menaikkan imbal hasil hingga ke level di atas 6% sejalan dengan aksi keluarnya modal asing dari pasar keuangan Tanah Air (outflow).

Untuk membantu menarik kembali aliran modal asing, Bank Indonesia (BI) pun menggunakan instrumen moneter berupa Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sampai dengan 30 April 2026, aliran masuk modal asing masuk (inflow) mencapai US$3,3 miliar.

"Terutama pada instrumen SRBI dan SBN setelah di triwulan I ada outflow US$1,7 miliar," jelas Gubernur BI Perry Warjiyo di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Perry menyebut langkah menaikkan yield untuk menyerap modal di pasar keuangan ini merupakan salah satu dari tujuh langkah guna stabilisasi nilai tukar rupiah.

Berkat kebijakan tersebut, aliran masuk modal asing secara tahun berjalan (year-to-date) mencapai Rp78,1 triliun ke SRBI. Sementara pasar saham masih mencatatkan outflow sebesar Rp38,6 triliun.

"SBN meskipun di minggu-minggu terakhir sudah inflow, tetapi year-to-date Rp11,7 triliun outflow," kata Perry.

KOMPAS.com – Total utang global mencapai rekor baru pada kuartal I-2026. Institute of International Finance (IIF) mencatat nilai utang dunia mendekati 353 triliun dollar AS atau sekitar Rp 6.133 kuadriliun (asumsi kurs Rp 17.377 per dollar AS).

Dalam laporan Global Debt Monitor yang dirilis Rabu (6/5/2026), IIF menyebut kenaikan utang global mencapai lebih dari 4,4 triliun dollar AS sepanjang tiga bulan pertama tahun ini.

Kenaikan tersebut menjadi yang tercepat sejak pertengahan 2025 dan menandai kenaikan selama lima kuartal berturut-turut.

Lonjakan utang terutama dipicu oleh peningkatan pinjaman pemerintah Amerika Serikat (AS). Pada saat yang sama, investor global mulai menunjukkan tanda-tanda mengurangi ketergantungan terhadap obligasi pemerintah AS atau US Treasury.

Dikutip dari Reuters, Direktur Global Markets and Policy IIF Emre Tiftik mengatakan, permintaan internasional terhadap obligasi pemerintah Jepang dan Eropa menguat sejak awal tahun. Sebaliknya, permintaan terhadap obligasi pemerintah AS cenderung stagnan.

“Hal ini menunjukkan adanya upaya investor internasional untuk melakukan diversifikasi dari US Treasury,” ujar Tiftik dalam webinar peluncuran laporan tersebut.

Meski demikian, Tiftik menilai belum ada risiko langsung terhadap pasar obligasi pemerintah AS yang nilainya mencapai sekitar 30 triliun dollar AS. Namun, proyeksi jangka panjang menunjukkan utang pemerintah AS semakin bergerak ke arah yang tidak berkelanjutan.

IIF menyebut rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) AS diperkirakan terus meningkat apabila kebijakan fiskal saat ini dipertahankan. Sementara itu, rasio utang di kawasan euro dan Jepang justru mulai menurun.

Di sisi lain, pasar obligasi korporasi AS masih terus berkembang. Kondisi itu ditopang oleh penerbitan surat utang terkait pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta derasnya aliran dana dari investor asing.

Selain AS, kenaikan utang juga terjadi di China. IIF mencatat percepatan tajam pinjaman perusahaan non-keuangan di negara tersebut, terutama perusahaan milik negara. Kenaikan pinjaman korporasi itu bahkan melampaui pertumbuhan utang pemerintah China.

Di luar AS dan China, tingkat utang negara maju tercatat menurun tipis. Sebaliknya, negara berkembang di luar China mengalami kenaikan moderat hingga mencapai rekor 36,8 triliun dollar AS, terutama didorong oleh peningkatan pinjaman pemerintah.

Secara keseluruhan, rasio utang global terhadap output ekonomi dunia berada di level sekitar 305 persen dan relatif stabil sejak 2023. Meski begitu, tren rasio utang menunjukkan pola berbeda antara negara maju dan negara berkembang.

Rasio utang di negara maju cenderung menurun, sedangkan di negara berkembang terus meningkat.

IIF mencatat kenaikan rasio utang terbesar terjadi di Norwegia, Kuwait, China, Bahrain, dan Arab Saudi. Kelima negara tersebut mengalami kenaikan lebih dari 30 poin persentase terhadap PDB.

Ke depan, IIF memperkirakan tekanan struktural akan terus mendorong kenaikan utang pemerintah maupun korporasi dalam jangka menengah hingga panjang.

Faktor pendorongnya antara lain penuaan populasi, peningkatan belanja pertahanan, kebutuhan keamanan energi dan diversifikasi pasokan, penguatan keamanan siber, hingga belanja modal terkait AI.

Menurut Tiftik, konflik terbaru di Timur Tengah juga berpotensi memperbesar tekanan tersebut dalam beberapa waktu mendatang.

Pengadilan perdagangan Amerika Serikat (AS) memutuskan tarif impor global 10 persen yang diberlakukan Presiden Donald Trump tidak sah secara hukum atau ilegal.

Pengadilan menilai kebijakan tarif menyeluruh tersebut tidak memiliki dasar yang tepat dalam undang-undang perdagangan AS era 1970-an.

Putusan itu dikeluarkan Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Kamis (7/5) waktu setempat dalam gugatan yang diajukan sejumlah pelaku usaha kecil. Gugatan tersebut menantang kebijakan tarif global Trump, yang mulai berlaku pada 24 Februari lalu.

Majelis hakim memutus perkara dengan suara 2 banding 1. Dua hakim menyatakan kebijakan tarif Trump tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang digunakan pemerintah, sementara satu hakim menilai keputusan memenangkan penggugat terlalu dini untuk diambil.

Dalam gugatan tersebut, para pelaku usaha kecil menuding pemerintahan Trump mencoba mencari celah hukum baru untuk mempertahankan kebijakan tarif impor setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan tarif lain yang diberlakukan Trump pada 2025.

Kala itu, MA menyatakan tarif yang diterapkan dengan menggunakan International Emergency Economic Powers Act melampaui kewenangan presiden.

Sebagai respons, Trump kemudian menggunakan Pasal 122 Trade Act 1974 dalam kebijakan tarif baru pada Februari lalu. Aturan itu memungkinkan pemerintah AS mengenakan tarif sementara hingga 150 hari untuk mengatasi defisit neraca pembayaran serius atau mencegah pelemahan dolar AS.

Namun, pengadilan menilai kondisi ekonomi yang dijadikan alasan Trump tidak memenuhi syarat penerapan aturan tarif tersebut.

Pemerintahan Trump sebelumnya berdalih AS menghadapi defisit perdagangan barang yang besar, mencapai US$1,2 triliun per tahun, serta defisit transaksi berjalan sekitar 4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, sejumlah ekonom dan pakar hukum perdagangan menilai AS tidak sedang berada di ambang krisis neraca pembayaran. Karena itu, kebijakan tarif tersebut dianggap rentan digugat secara hukum.

Pengadilan juga menilai alasan yang digunakan pemerintah tidak cukup kuat untuk menerapkan tarif impor global secara luas terhadap berbagai produk.

Putusan pengadilan yang menganulir tarif Trump ini disambut positif oleh kalangan pelaku usaha, yang menilai tarif impor justru membebani biaya produksi dan rantai pasok global.

CEO perusahaan mainan Basic Fun! Jay Foreman menyebut keputusan pengadilan menjadi kemenangan penting bagi perusahaan-perusahaan AS yang bergantung pada manufaktur global.

"Tarif yang tidak sah membuat bisnis seperti kami lebih sulit bersaing dan berkembang," kata Foreman dalam pernyataannya.

Ia juga menilai keputusan pengadilan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan pelaku usaha di tengah ketidakpastian rantai pasok global.

"Kami terdorong dengan pengakuan pengadilan bahwa tarif ini melampaui kewenangan presiden. Putusan ini memberikan kejelasan dan stabilitas yang dibutuhkan perusahaan dalam menghadapi rantai pasok global," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Harga minyak mentah dunia anjlok ke level di bawah US$100 per barel pada Rabu (6/5), usai Amerika Serikat (AS) memberikan sinyal berakhirnya perang dengan Iran.

Berdasarkan data oilprice.com, harga minyak mentah Brent berjangka merosot 10 persen menjadi US$98 per barel dan WTI tergelincir lebih dari 12 persen ke kisaran US$89 per barel.

Kedua harga minyak acuan global tersebut terakhir kali berada di bawah US$100 persen pada akhir April lalu, sebelum melonjak lantaran memanasnya konflik di Timur Tengah.

Pada Selasa (5/5), waktu AS, Gedung Putih menyatakan operasi tempur yang diluncurkan pada Februari terhadap Iran telah berakhir.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio secara tegas mengeklaim tujuan perang AS di Iran juga sudah tercapai. Ia mengisyaratkan bahwa prioritas Washington kini adalah membuka kembali Selat Hormuz.

"Operasi itu sudah selesai. Epic Fury, sebagaimana diberitahukan Presiden kepada Kongres, kami telah menuntaskan tahap tersebut. Kami telah mencapai tujuan operasi itu. Kini kami beralih ke Project Freedom," ujar Rubio.

Ia merujuk pada inisiatif Project Freedom Presiden Donald Trump untuk mengawal kapal-kapal niaga melintasi Selat Hormuz yang masih diblokade Iran.

"Itulah yang sedang kami jalankan sekarang. Apa yang mungkin terjadi ke depan masih bersifat spekulatif," paparnya menambahkan.

Pekan lalu, Pemerintah AS juga memberi tahu Kongres bahwa perang terhadap Iran telah "dihentikan" seiring tercapainya ambang 60 hari yang mensyaratkan otorisasi formal dari legislator.

Namun, Presiden AS Donald Trump belum menutup kemungkinan melanjutkan kembali serangan AS ke Iran jika negosiasi gagal atau AS menilai Teheran melanggar gencatan senjata yang berlaku saat ini.

Harga minyak mentah dunia kembali catatkan penurunan pada Rabu (15/4) setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran berencana melanjutkan perundingan damai.

Berdasarkan laporan Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent turun 52 sen atau 0,55 persen menjadi US$94,27 per barel pada pukul 00:54 GMT atau 07.54 WIB.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun US$1,04, atau 1,1 persen menjadi US$90,24.

Presiden AS Donald Trump pada Selasa (14/4) mengatakan perundingan untuk mengakhiri konflik antara AS-Israel dan Iran dapat dilanjutkan di Pakistan dalam dua hari ke depan.

Sebelumnya, negosiasi kedua pihak sempat gagal pada akhir pekan lalu dan membuat AS memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran.

Seorang pejabat AS juga menyebut kapal perusak Negeri Paman Sam sempat menghentikan dua kapal tanker minyak yang mencoba meninggalkan Iran.

[Gambas:Youtube]

Kondisi itu menunjukkan ketegangan masih terjadi meskipun kedua negara sedang menjalani gencatan senjata selama dua pekan.

"Meskipun tajuk berita diplomatik menunjukkan kemungkinan pembaruan pembicaraan AS-Iran dan bahkan pelonggaran sementara pembatasan transit, kenyataan di lapangan tetap terpecah," kata Schork Group dalam sebuah catatan.

"Hasilnya adalah pasar yang terus mematok harga berdasarkan probabilitas gangguan aliran, alih-alih kembali ke titik keseimbangan," tulis catatan tersebut.

Pasar juga berisiko kehilangan pasokan setelah dua pejabat pemerintah AS mengatakan Washington tidak akan memperpanjang dispensasi sanksi selama 30 hari terhadap minyak Iran di laut yang berakhir pekan ini.

AS juga membiarkan dispensasi serupa untuk sanksi minyak Rusia berakhir pada akhir pekan lalu.

Pelaku pasar kini menunggu data persediaan resmi AS dari Administrasi Informasi Energi (EIA) yang dijadwalkan pada pukul 10:30 pagi ET atau 14:30 GMT (21:30 WIB).

Reuters memperkirakan stok minyak mentah AS akan naik tipis dari pekan lalu, sedangkan persediaan bensin dan distilat kemungkinan turun.

Harga bensin eceran di Amerika Serikat (AS) menembus level US$4 per galon atau sekitar Rp68 ribu per galon untuk pertama kalinya sejak 2022, seiring gejolak pasar energi global akibat konflik Iran dengan AS dan Israel.

Berdasarkan data GasBuddy, lonjakan ini terjadi setelah perang yang pecah sejak akhir Februari terus mengganggu pasokan energi global, termasuk imbas penutupan Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan minyak utama dunia.

Level US$4 per galon terakhir kali terjadi pada Agustus 2022 pasca invasi Rusia ke Ukraina, dan dinilai sebagai batas psikologis bagi konsumen. Kenaikan harga energi turut mendorong harga berbagai barang lain karena biaya produksi dan distribusi meningkat.

Lonjakan harga bahan bakar ini mulai menekan keuangan rumah tangga di AS yang sebelumnya sudah terbebani kenaikan biaya hidup.

Kondisi tersebut juga menjadi tantangan politik bagi Presiden AS Donald Trump menjelang pemilu paruh waktu November mendatang.

Sejak serangan militer AS dan Israel ke Iran, harga bensin di AS tercatat naik sekitar US$1,06 per galon atau sekitar 36 persen.

Analis Raymond James, Pavel Molchanov, menilai lonjakan harga ini mencerminkan pola yang mirip dengan krisis sebelumnya.

"Pecahnya perang secara tiba-tiba menyebabkan harga bensin di AS melonjak ke US$4 per galon. Itu menggambarkan konflik Iran saat ini, dan juga invasi Rusia ke Ukraina pada 2022," ujarnya melansir Reuters, Senin (30/3).

Meski demikian, ia memperkirakan krisis kali ini berpotensi lebih singkat.

"Kami memperkirakan harga akan mulai mendingin dalam beberapa minggu ke depan," katanya.

Namun, harga bahan bakar masih berpotensi naik jika harga minyak mentah terus meningkat. Kontrak berjangka minyak AS ditutup di level US$102,88 per barel pada Senin, naik US$3,24, dan sempat melonjak lebih tinggi dalam perdagangan Asia setelah laporan serangan terhadap kapal tanker minyak di pelabuhan Dubai.

Pemerintah AS telah mengambil sejumlah langkah untuk meredam kenaikan harga energi, termasuk melonggarkan aturan pelayaran Jones Act agar kapal berbendera asing dapat mengangkut bahan bakar dan barang lain antar pelabuhan domestik.

Namun, pelaku industri menilai dampaknya terhadap harga relatif terbatas.

Survei Reuters/Ipsos menunjukkan sekitar 55 persen responden mengaku keuangan rumah tangga mereka terdampak kenaikan harga bensin, dengan 21 persen di antaranya menyebut dampaknya sangat besar.

Ekonom WisdomTree Jeremy Siegel menilai dampak kenaikan harga bensin lebih dari sekadar faktor ekonomi.

"Isu utamanya bukan hanya minyak mentah, tetapi bensin, harga yang paling terlihat oleh konsumen. Ketika harga itu naik, dampaknya langsung terasa secara psikologis," ujarnya.

Kenaikan harga energi ini mempertegas tekanan yang dihadapi ekonomi global di tengah ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung.