Pemerintah Indonesia buka suara soal ancaman tarif tambahan 10 persen terhadap produk-produk RI yang masuk Amerika Serikat (AS).

Pemerintah tengah mencermati dan menyiapkan respons resmi atas hasil investigasi Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang menyoroti dugaan praktik kerja paksa (forced labor) di sejumlah negara, salah satunya Indonesia.

"Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen atas penghormatan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan penerapan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang sejalan dengan standar internasional," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Kamis (5/6).

Selanjutnya, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang disiapkan olehUSTR, termasuk sesi lanjutan untuk written comment dan public hearing.

Haryo mengatakan karena proses pembahasan yang masih berjalan, pihaknya akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan Pemerintah AS.

"Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga akan terus memperkuat implementasi pengaturan impor barang, dan memastikan barang yang diimpor tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan penggunaan praktik kerja paksa," pungkasnya.

AS mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap sejumlah produk impor dari Indonesia. Kebijakan itu diambil setelah Washington menilai Indonesia dan sejumlah mitra dagang lainnya gagal mencegah perdagangan barang yang diduga diproduksi menggunakan kerja paksa.

Mengutip Reuters, Rabu (3/6), Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada Selasa (2/6), waktu setempat mengumumkan usulan pengenaan bea masuk tambahan sebesar 10 persen hingga 12,5 persen terhadap impor dari 60 negara dan kawasan ekonomi.

Indonesia masuk dalam kelompok negara yang diusulkan dikenai tarif tambahan 10 persen bersama Kanada, Uni Eropa, Meksiko, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Kamboja, Taiwan, Inggris, dan sejumlah negara lainnya.

Menurut USTR, keputusan tersebut merupakan hasil investigasi berdasarkan Section 301 terkait praktik perdagangan yang dianggap tidak adil karena dinilai tidak cukup efektif membendung masuknya barang hasil kerja paksa ke rantai perdagangan global.

"Kegagalan mitra dagang utama kami dalam mengatasi impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Hal ini menciptakan situasi di mana pekerja Amerika dipaksa bersaing secara global di lapangan yang tidak setara," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam pernyataannya.

Sementara itu, sebanyak 45 negara lain dalam investigasi yang sama diusulkan menghadapi tarif tambahan yang lebih tinggi, yakni 12,5 persen.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap sejumlah produk impor dari Indonesia.

Kebijakan itu diambil setelah Washington menilai Indonesia dan sejumlah mitra dagang lainnya gagal mencegah perdagangan barang yang diduga diproduksi menggunakan kerja paksa.

Mengutip Reuters, Rabu (3/6), Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada Selasa (2/6), waktu setempat mengumumkan usulan pengenaan bea masuk tambahan sebesar 10 persen hingga 12,5 persen terhadap impor dari 60 negara dan kawasan ekonomi.

Indonesia masuk dalam kelompok negara yang diusulkan dikenai tarif tambahan 10 persen bersama Kanada, Uni Eropa, Meksiko, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Kamboja, Taiwan, Inggris, dan sejumlah negara lainnya.

Menurut USTR, keputusan tersebut merupakan hasil investigasi berdasarkan Section 301 terkait praktik perdagangan yang dianggap tidak adil karena dinilai tidak cukup efektif membendung masuknya barang hasil kerja paksa ke rantai perdagangan global.

"Kegagalan mitra dagang utama kami dalam mengatasi impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Hal ini menciptakan situasi di mana pekerja Amerika dipaksa bersaing secara global di lapangan yang tidak setara," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam pernyataannya.

Sementara itu, sebanyak 45 negara lain dalam investigasi yang sama diusulkan menghadapi tarif tambahan yang lebih tinggi, yakni 12,5 persen.

Langkah terbaru ini menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump membangun kembali instrumen tarif darurat setelah kebijakan sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada Februari lalu.

USTR menyebut tarif baru tersebut akan menjadi pelengkap tarif sementara sebesar 10 persen yang diberlakukan sejak 20 Februari dan akan berakhir pada 24 Juli mendatang.

Meski demikian, tidak semua produk akan terkena dampak kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, USTR mengusulkan pengecualian untuk sejumlah komoditas strategis seperti energi, logam tanah jarang, beberapa jenis logam lainnya, daging sapi, kopi, buah dan sayuran tertentu, produk farmasi, bahan kimia organik, serta suku cadang pesawat terbang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai rencana pemerintah Amerika Serikat melakukan investigasi perdagangan terhadap Indonesia. Ia menilai langkah tersebut merupakan hal yang lazim dalam dinamika hubungan dagang antarnegara.

"Saya pikir nggak apa-apa itu investigasi, hal yang biasa," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/3).

Purbaya menjelaskan salah satu faktor yang kerap memicu ketegangan perdagangan adalah perbedaan biaya produksi antarnegara. Menurutnya, produk Indonesia cenderung lebih kompetitif dibandingkan produk AS karena biaya tenaga kerja yang lebih rendah.

"Kalau kita sama Amerika, barang kita lebih murah dibanding barang Amerika karena tenaga kerja kita lebih murah. Jadi kita mempunyai relative advantage dibanding Amerika," ujarnya.

Ia menambahkan kondisi tersebut membuat Indonesia berpotensi mencatatkan surplus perdagangan dengan AS. Namun, menurutnya hal itu merupakan fenomena umum dalam hubungan dagang global.

"Jadi kita mempunyai relative advantage dibanding Amerika. Itu hampir pasti akan terjadi, kita surplus dibanding mereka," katanya.

Meski demikian, Purbaya mengakui potensi risiko tetap ada apabila pemerintah AS memutuskan untuk menerapkan tarif yang lebih tinggi terhadap produk Indonesia.

Menurutnya, dampak kebijakan tersebut akan lebih terasa jika tarif yang dikenakan terhadap Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain.

"Selama kenaikan tarifnya sama dengan negara-negara pengekspor barang-barang sejenis ke Amerika, kita nggak ada masalah karena secara relatif sama saja," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan situasi bisa berbeda jika Indonesia dikenakan tarif lebih tinggi dari negara lain.

"Kalau kita dikenakan tarif lebih tinggi, misalnya dibedakan 10 persen, sudah susah kita," katanya.

Meski begitu, Purbaya menilai prospek perdagangan Indonesia tetap relatif terjaga. Pemerintah, kata dia, masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian apabila kebijakan perdagangan AS berubah.

"Kita akan lakukan usaha efisiensi yang lain kalau memang terpaksa. Tapi harusnya prospeknya ke depan nggak terlalu buruk, bahkan dengan investigasi dari US trade," ujarnya.

Sebelumnya, kantor perwakilan dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) memulai penyelidikan terhadap sejumlah negara terkait dugaan praktik perdagangan yang dinilai merugikan industri domestik AS.

Investigasi tersebut menyasar kebijakan atau praktik industri yang dianggap berkaitan dengan kelebihan kapasitas produksi serta kebijakan yang dinilai berpotensi membebani dan membatasi perdagangan AS.

Sejumlah negara yang menjadi subjek penyelidikan antara lain China, Uni Eropa, Singapura, Swiss, Norwegia, Indonesia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko, Jepang, dan India.

Utusan Perdagangan AS Jamieson Greer mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah AS melindungi basis industri dalam negeri serta mengembalikan rantai pasok strategis ke negaranya.

Penyelidikan ini juga muncul setelah kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya diumumkan Presiden Donald Trump pada April 2025 dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.Sebagai respons, pemerintah AS kemudian menerapkan tarif global sementara yang berlaku bagi seluruh negara selama 150 hari, sekaligus memulai investigasi terhadap dugaan pelanggaran perdagangan oleh sejumlah mitra dagang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah menjalin komunikasi dengan Badan Ekspor Amerika Serikat (AS) terkait peluang investasi mineral kritis Indonesia.

"Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan Danantara dengan badan ekspornya di Amerika," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, Jumat (26/12).

Ia menjelaskan pembahasan tersebut merupakan bagian dari negosiasi dagang Indonesia dan AS yang mencakup seluruh sektor strategis. Seiring proses itu, sejumlah perusahaan Amerika juga telah berkomunikasi langsung dengan perusahaan mineral kritis di Tanah Air.

Menurut Airlangga, kerja sama Indonesia dan AS di sektor mineral kritis sejatinya bukan hal baru. Salah satu contohnya adalah investasi perusahaan Amerika di sektor tembaga yang telah berlangsung sejak lama.

"Kita juga sudah memonitor bahwa salah satu critical mineral adalah copper di mana perusahaan Amerika sudah investasi dari tahun 1967, yaitu Freeport McMoran," ujarnya.

Airlangga menambahkan peran Danantara dalam kerja sama tersebut dijalankan melalui pendekatan business-to-business (B2B) dengan mitra dari AS.

"Ya, tentu kalau Danantara ya business-to-busines dengan Amerika Serikat," ujarnya.

Ia menyebut Indonesia memiliki beragam mineral kritis seperti tembaga, nikel, bauksit, hingga rare earth yang dibutuhkan untuk berbagai industri strategis, mulai dari otomotif, baterai kendaraan listrik, hingga sektor pertahanan.

Terkait komoditas yang masuk dalam skema tertentu, Airlangga mengatakan rinciannya telah tercantum dalam executive order AS, dengan peluang penambahan komoditas lain dari Indonesia, termasuk kelapa sawit.

Sebelumnya, Airlangga menyampaikan AS berharap memperoleh akses terhadap mineral kritis Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan tarif dagang kedua negara.

Pernyataan itu disampaikan usai pertemuannya dengan pejabat United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer di AS.

Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan AS pada Juli 2025 yang menurunkan tarif impor Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Kerangka perjanjian dagang Indonesia-AS telah disepakati dan akan berlanjut ke tahap teknis pada Januari 2026, sebelum ditargetkan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump.

Presiden Prabowo Subianto akan langsung menemui Presiden Donald Trump di Amerika Serikat (AS) pada akhir Januari 2026 untuk menandatangani kesepakatan tarif dagang kedua negara.

Menurut penuturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, produk Indonesia yang diekspor ke AS tetap dikenakan tarif 19 persen.

Hal tersebut sesuai dengan pengumuman Juli 2025, di mana kala itu Trump memberikan diskon tarif bagi Indonesia dari yang semula 32 persen.

"Setelah seluruh proses teknis diselesaikan, maka diharapkan sebelum akhir Januari (2026) akan disiapkan dokumen untuk dapat ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Pak Donald Trump," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Perkembangan Perundingan Dagang Indonesia-AS via Zoom, Selasa (23/12).

"Saat ini, pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut (Prabowo dan Trump)," tegasnya.

Proses perundingan dagang Indonesia dan AS memakan waktu cukup panjang. Bahkan, Airlangga saat ini masih berada di Negeri Paman Sam untuk memfinalkan framework dan substansi perjanjian kedua negara.

Di AS, Airlangga bertemu dengan Pejabat United States Trade Representative (USTR) Duta Besar Jamieson Greer. Menurutnya, pertemuan yang membicarakan isu utama dan masalah teknis tersebut berjalan dengan baik.

Nantinya, masih ada pertemuan tim teknis yang bakal digelar pada 12 Januari 2026 hingga 19 Januari 2026 mendatang.

Airlangga mengatakan proses itu diperlukan untuk legal drafting dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Menurut Airlangga, Indonesia mendapatkan pengecualian tarif khusus untuk produk-produk unggulan ekspor, seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan yang lain.

"Tentu ini menjadi kabar yang baik, terutama bagi industri Indonesia yang terdampak langsung kebijakan tarif, di mana sektor-sektor yang terkena tarif tersebut terutama padat karya mempekerjakan 5 juta pekerja dan tentunya ini sangat strategis bagi Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap proses teknis dalam berjalan tepat waktu sehingga pada akhir 2026 bisa dilakukan penandatanganan kesepakatan oleh kedua pimpinan negara. 

"Dengan demikian, manfaat dari perjanjian ini membuka akses pasar dua negara dapat segera mendorong perekonomian di Indonesia," pungkas Airlangga.

Kesepakatan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia dikabarkan terancam gagal. Penyebabnya, AS menilai Indonesia menarik kembali sejumlah komitmen yang telah disepakati Juli lalu.

Namun, pejabat AS yang membocorkan hal tersebut tak merinci tentang komitmen spesifik mana yang ditarik Indonesia.

"Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada Juli," kata pejabat AS itu kepada Reuters, Selasa (9/12).

Ia mengatakan pejabat Indonesia telah memberi tahu Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat, serta ingin merumuskan kembali negosiasi dengan AS.

Ia menilai langkah itu justru berisiko menghasilkan kesepakatan yang lebih merugikan bagi Washington, dibanding dua perjanjian terbaru yang berhasil dicapai dengan negara Asia Tenggara lain, yakni dengan Malaysia dan Kamboja.

Namun, pemerintah Indonesia membantah kabar itu. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan negosiasi masih berlanjut. Menurutnya, perjanjian dagang akan rampung secepatnya.

"Enggak, semua masih proses negosiasi," jawab Busan, sapaan akrabnya, saat ditemui usai acara Jakarta Modest Summit 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (10/12) dikutip Detikfinance.

Juli lalu, Indonesia setuju untuk menghapus tarif pada lebih dari 99 persen barang impor asal AS, juga menghapus semua hambatan non-tarif yang dihadapi perusahaan Amerika. Di sisi lain, AS bersedia menurunkan tarif impor terhadap produk-produk asal Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Kesepakatan itu pertama kali diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 15 Juli. Ia menyebut deal tersebut sebagai kemenangan besar bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja hingga petani AS.

Lantas, siapa yang paling rugi jika kesepakatan AS-RI gagal?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan jika kesepakatan dagang AS-RI gagal, dampaknya langsung terasa pada akses pasar dan kredibilitas kebijakan Indonesia. Ekspor RI, terutama di rantai pasok mineral kritis dan EV, berpotensi kehilangan keistimewaan tarif atau pengakuan preferensial.

Tak hanya itu, sinyal ke investor global bisa buruk, karena Indonesia terlihat tidak mampu mengamankan perjanjian strategis dengan mitra G7.

"Dalam ekonomi internasional, reputasi tersebut adalah separuh dari daya tawar," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (11/12).

Ia menilai membatalkan atau menggantung kesepakatan hanya masuk akal jika memang isi perjanjiannya merugikan Indonesia. Namun jika macet karena koordinasi domestik yang lemah atau tarik-menarik kepentingan di dalam negeri, justru bisa merusak kredibilitas RI. Dunia bisa membaca batalnya kesepakatan sebagai inkonsistensi, bukan strategi.

Ronny menilai pada Juli lalu kesepakatan AS-RI memang diumumkan lebih cepat dari kesiapan substansinya. Banyak detail teknis belum beres, dari komitmen ekspor hingga penegasan payung hukumnya.

Menurutnya, bisa jadi Indonesia tidak ingin terjebak dalam 'kesepakatan politik' yang tidak punya pondasi regulasi kuat. Namun, ketidaktegasan itu akhirnya terlihat sebagai kebingungan, bukan kehati-hatian strategis. Memang ada beberapa poin dalam kesepakatan tersebut yang merugikan Indonesia.

"Misalnya, potensi pembatasan kebijakan hilirisasi, ketentuan asal barang yang tidak memberi nilai tambah substansial bagi industri nasional, sampai kewajiban ekspor yang berisiko memundurkan agenda industrialisasi. Jika poin-poin itu tidak direvisi, maka kesepakatan tersebut lebih menguntungkan Washington daripada Jakarta," katanya.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi mengatakan jika kesepakatan dagang dibatalkan maka akan berdampak pada ketidakjelasan pelaku bisnis, terkait ekspor Indonesia ke AS. Eksportir RI kehilangan akses pasar preferensial ke AS dengan tarif 19 persen.

"Selain itu juga investor asing semakin takut datang ke Indonesia dan lebih berhati-hati karena ketidakpastian regulasi," katanya.

Rahma mengatakan batalnya kesepakatan dagang AS-RI bisa dilihat dari sisi positif dan negatif. Sisi positif bisa dilihat dari proteksi industri dalam negeri.

[Gambas:Photo CNN]

Jika tarif 19 persen batal diterapkan, produk lokal seperti tekstil, elektronik, tidak harus bersaing ketat dengan produk lokal AS atau negara lain yang tarifnya lebih rendah. Ini bisa memberi ruang bagi UMKM dan sektor padat karya untuk tumbuh tanpa tekanan harga.

Selain itu, Indonesia bisa menghindari ketergantungan pada satu pasar hanya AS, dan menjaga stabilitas neraca perdagangan dengan diversifikasi ke Tiongkok, ASEAN, Uni Eropa, dan Afrika Selatan. Sedangkan dari sisi negatifnya bisa merugikan Indonesia karena hilangnya akses pasar preferensial.

"Dapat menurunkan daya saing, karena tarif 19 persen untuk ekspor RI ke AS seperti CBR, tekstil, produk pertanian, perikanan bisa membuat harga jual jadi menurun," katanya.

Ia menduga Indonesia mundur dari komitmen penghapusan hambatan non-tarif dan beberapa ketentuan di sektor digital, energi, atau standar lingkungan yang dianggap terlalu berat untuk dijalankan.

Kemudian, adanya pergeseran prioritas ekonomi domestik, msalnya proteksi industri, keamanan pangan atau isu ketenagakerjaan yang membuat pemerintah Indonesia meninjau ulang kesepakatan.

"Bisa juga karena faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi, atau dinamika geopolitik juga bisa mempengaruhi keputusan, karena hal ini menyangkut suatu kondisi dimana dinamika global sangat uncertainty," katanya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merespons soal kabar kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang disebut terancam gagal.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan perundingan antara kedua negara masih berlangsung.

"Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan, dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar," ujar Haryo dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12).

Anak buah Airlangga Hartarto itu juga menegaskan harapan Pemerintah Indonesia untuk dapat segera menyelesaikan perundingan tersebut.

"Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak," ujarnya.

Seorang pejabat AS sebelumnya menyebut kesepakatan dagang Indonesia terancam gagal usai Indonesia menarik kembali beberapa komitmen yang dibuat kedua pihak pada Juli lalu. Namun, ia tak merinci tentang komitmen spesifik mana yang ditarik Indonesia.

"Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada Juli," kata pejabat AS itu kepada Reuters, Selasa (9/12).

Menurutnya, pejabat Indonesia telah memberi tahu Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat, serta ingin merumuskan kembali negosiasi dengan AS.

Ia menilai langkah itu justru berisiko menghasilkan kesepakatan yang lebih merugikan bagi Washington, dibanding dua perjanjian terbaru yang berhasil dicapai dengan negara Asia Tenggara lain, yakni dengan Malaysia dan Kamboja.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent pekan lalu sempat menyatakan Indonesia 'agak keras kepala' dalam kesepakatan dagang, meski tak merinci bagaimana alotnya lobi-lobi dengan RI.

Pada Juli lalu, Indonesia setuju untuk menghapus tarif pada lebih dari 99 persen barang impor asal AS, juga menghapus semua hambatan non-tarif yang dihadapi perusahaan Amerika.

Di sisi lain, AS bersedia menurunkan tarif impor terhadap produk-produk asal Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Kesepakatan itu pertama kali diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 15 Juli. Ia menyebut deal tersebut sebagai kemenangan besar bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja hingga petani AS.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan informasi kesepakatan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terancam gagal adalah tidak benar.

Berdasarkan informasi dari pejabat AS, Indonesia disebut menarik kembali beberapa komitmen yang telah disepakati kedua negara Juli lalu. Merespons itu, Budi menegaskan saat ini Indonesia sedang bernegosiasi terkait beberapa komitmen.

"Enggak, semua masih proses negosiasi," jawab Busan, sapaan akrabnya, saat ditemui usai acara Jakarta Modest Summit 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (10/12) dikutip Detikfinance.

Ia memastikan peluang gagalnya perjanjian dagang dengan AS tidak akan terjadi. Busan juga menyampaikan target perjanjian dagang akan rampung secepatnya.

"Enggak, enggak, kan itu bagian dari proses negosiasi," tegasnya.

Sebelumnya, seorang pejabat AS menyebut kesepakatan dagang Indonesia terancam gagal usai Indonesia menarik kembali beberapa komitmen yang dibuat kedua pihak pada Juli lalu. Namun, ia tak merinci tentang komitmen spesifik mana yang ditarik Indonesia.

"Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada Juli," kata pejabat AS itu kepada Reuters, Selasa (9/12).

Menurutnya, pejabat Indonesia telah memberi tahu Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat, serta ingin merumuskan kembali negosiasi dengan AS.

Ia menilai langkah itu justru berisiko menghasilkan kesepakatan yang lebih merugikan bagi Washington, dibanding dua perjanjian terbaru yang berhasil dicapai dengan negara Asia Tenggara lain, yakni dengan Malaysia dan Kamboja.

Pekan lalu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent sempat menyatakan Indonesia 'agak keras kepala' dalam kesepakatan dagang, meski tak merinci bagaimana alotnya lobi-lobi dengan RI.

Juli lalu, Indonesia setuju untuk menghapus tarif pada lebih dari 99 persen barang impor asal AS, juga menghapus semua hambatan non-tarif yang dihadapi perusahaan Amerika.

Di sisi lain, AS bersedia menurunkan tarif impor terhadap produk-produk asal Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Kesepakatan itu pertama kali diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 15 Juli. Ia menyebut deal tersebut sebagai kemenangan besar bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja hingga petani AS.

Kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) yang telah dicapai pada Juli lalu berisiko gagal.

Pejabat AS menyebut Indonesia menarik kembali beberapa komitmen yang dibuat kedua pihak dalam kesepakatan tersebut. Namun, ia tak merinci tentang komitmen spesifik mana yang ditarik Indonesia.

"Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada Juli," kata pejabat AS itu kepada Reuters, Selasa (9/12).

Menurutnya, pejabat Indonesia telah memberi tahu Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat, serta ingin merumuskan kembali negosiasi dengan AS.

Ia menilai langkah itu justru berisiko menghasilkan kesepakatan yang lebih merugikan bagi Washington, dibanding dua perjanjian terbaru yang berhasil dicapai dengan negara Asia Tenggara lain, yakni dengan Malaysia dan Kamboja.

Juli lalu, Indonesia setuju untuk menghapus tarif pada lebih dari 99 persen barang impor asal AS, juga menghapus semua hambatan non-tarif yang dihadapi perusahaan Amerika.

Di sisi lain, AS bersedia menurunkan tarif impor terhadap produk-produk asal Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Kesepakatan itu pertama kali diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 15 Juli. Ia menyebut deal tersebut sebagai kemenangan besar bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja hingga petani AS.

Pekan lalu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent sempat menyatakan Indonesia 'agak keras kepala' dalam kesepakatan dagang, meski tak merinci bagaimana alotnya lobi-lobi dengan RI.

CNNIndonesia.com berupaya mengonfirmasi kebenaran informasi pejabat AS itu kepada pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, tetapi belum ada tanggapan hingga berita ini tayang.