Bisnis.com, DENPASAR - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di 2026.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjelaskan jumlah alokasi tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Indah menjelaskan tambahan alokasi menjadi 10.000 unit merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni di NTB.

Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi pengungkit lahirnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang memadukan penyediaan hunian, legalitas aset, akses permodalan, dan penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

"Tambahan alokasi tersebut menjadi capaian penting bagi NTB. Pada tahun 2025, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 1.610 unit BSPS untuk NTB. Memasuki tahun 2026, alokasi awal meningkat menjadi 6.418 unit. Namun, setelah pembahasan bersama Kementerian PKP, jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 10.000 unit, atau meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Indah dikutip dari siaran pers, Kamis (2/7/2026.

Wagub menyebut, peningkatan alokasi ini menjadi angin segar bagi percepatan penanganan rumah tidak layak huni di NTB sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak, sehat, dan aman.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak boleh dipandang hanya sebagai program pembangunan rumah. Menurutnya, bantuan tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga manfaat yang diterima masyarakat tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

Karena itu, Menteri PKP meminta agar pelaksanaan BSPS di daerah diintegrasikan dengan program sertifikasi tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan permodalan usaha mikro melalui Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Melalui pola tersebut, penerima BSPS tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan aset serta akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata Ara.

Ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan jadinya diarahkan ke atas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal.

Dia mengatakan permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.

"Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

"Backlog" kepemilikan rumah masih menjadi masalah utama, kata dia, secara nasional kepemilikan rumah yang backlog itu 9,6 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025.

"Ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan jadinya diarahkan ke atas (hunian vertikal)," ujar Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit bagi masyarakat.

Terkait rusun, katanya, memang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Ara mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian ATR di 188 lokasi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa dukungan diberikan dengan penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia.

Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129.000 hektare.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong hunian vertikal dapat hadir di kawasan transmigrasi.

"Rumah tidak harus selalu menapak atau rumah tapak. Jadi, rumah tapak itu diperuntukkan kepada masyarakat lokal, sedangkan untuk pendatang kita kasih rumah tumbuh model apartemen atau rumah susun," ujar Iftitah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan model hunian vertikal di kawasan transmigrasi sesuai dikarenakan lahan yang semakin terbatas dan mahal.

"Jadi, yang penting apa? Yang penting, dia datang ada pekerjaannya, ada tempat tinggalnya, ada sekolahnya. Jadi, tidak harus selalu (rumah tapak) karena tanah makin ke sini makin mahal, makin sempit," katanya.

Menurut dia, saat ini terdapat momentum penataan ruang dan lahan, sehingga pemanfaatan lahan di kawasan transmigrasi harus semakin bijak.

Sebelumnya, Mentrans Iftitah menegaskan komitmen memperbaiki layanan permukiman dengan memastikan rumah transmigrasi ditingkatkan dari tipe 36 ke tipe 45 agar keluarga memperoleh ruang tinggal lebih layak dan nyaman.

Menurutnya, keputusan menaikkan standar rumah menuju tipe 45 penting untuk menyediakan minimal dua kamar, sehingga anak-anak dan orang tua tidak tinggal dalam ruang yang sama karena secara psikologis kurang baik.

Mentrans berharap masyarakat transmigran lama tidak merasa iri karena peningkatan fasilitas ini adalah bagian dari perbaikan bertahap, sementara dukungan untuk penyelesaian persoalan yang mereka hadapi tetap diutamakan.

Mentrans menyampaikan bahwa rata-rata rumah transmigrasi saat ini masih tipe 36, namun beberapa lokasi sudah mulai dibangun tipe 45 sebagai bagian dari tahap transisi.

Ia menegaskan mulai tahun depan seluruh rumah transmigrasi akan menggunakan tipe 45 sebagai standar nasional sehingga kualitas hunian meningkat dan sesuai kebutuhan keluarga modern.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) membidik penjualan sebesar Rp200 miliar melalui eksibisi properti terintegrasi bertajuk Pesta KPR 2026. Langkah ini menjadi salah satu strategi perseroan untuk menjaga kinerja pemasaran di tengah proyeksi kenaikan suku bunga hingga akhir tahun.

Direktur Marketing Pakuwon Group, Sutandi Purnomosidi, mengatakan dalam eksibisi yang berlangsung di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya pada 25–28 Juni 2026 tersebut, Pakuwon Group berkolaborasi dengan sembilan perbankan besar nasional. Langkah taktis ini bertujuan untuk menjaring segmen pembeli akhir (end-user) di tengah tren pengetatan kebijakan moneter.

Dua memproyeksikan, suku bunga acuan Bank Sentral AS (The Fed) masih berpotensi mengalami kenaikan hingga tiga kali lagi hingga akhir tahun 2026 akibat tekanan inflasi global yang belum mereda. Kondisi tersebut dinilai bakal memicu penyesuaian suku bunga acuan domestik (BI-Rate) guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Bagi pembeli akhir (end-user) yang memang membutuhkan hunian, momen saat ini adalah kesempatan terbaik untuk mengunci skema pembiayaan sebelum suku bunga pasar dan harga material bangunan melonjak lebih jauh," jelas Sutandi di Surabaya, Kamis (25/6/2026).

Untuk memberikan kepastian kepada calon debitur, kata dia, Pakuwon bersama perbankan mitra mengandalkan produk KPR dengan skema suku bunga fixed dan berjenjang sepanjang tenor, yang dimulai dari level 2,8% hingga 3%. Skema ini dirancang guna meminimalisasi risiko lonjakan cicilan akibat suku bunga mengambang (floating rate) yang fluktuatif di pasar.

Dia menambahkan, mayoritas konsumen yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan perbankan saat ini memilih skema proteksi bunga tersebut.

"Dari total transaksi penjualan properti yang menggunakan metode kredit di Pakuwon, sekitar 80% konsumen memilih skema suku bunga berjenjang. Saat ini, metode pembayaran KPR masih mendominasi bauran transaksi kami sebesar 65%, sedangkan sisanya sekitar 35% menggunakan tunai keras maupun tunai bertahap," paparnya.

Guna menarik minat pasar saat eksibisi, Sutandi menyebut, perseroan menyediakan stimulus tambahan berupa uang muka (down payment) mulai dari 5%, pembebasan biaya KPR, subsidi BPHTB, diskon tanda jadi 50%, fasilitas insentif PPN ditanggung pemerintah hingga Rp220 juta, hingga unit apartemen siap huni yang sudah dilengkapi perabotan penuh (fully furnished).

Menurutnya, sebagian besar produk yang dipasarkan dalam “Pesta KPR” merupakan unit siap huni sehingga konsumen dapat langsung memanfaatkan fasilitas pembiayaan perbankan. Manajemen menargetkan transaksi penjualan minimal dapat mencapai Rp200 miliar sepanjang eksibisi.

Saat ini, lanjut dia, portofolio produk siap huni perseroan di kawasan Grand Pakuwon tercatat sekitar 99 unit rumah, kawasan Pakuwon City sekitar 60 unit rumah, serta sisa ruang apartemen siap huni di wilayah Surabaya Timur yang menyisakan sekitar 150 unit.

Perseroan juga tengah bersiap meluncurkan klaster dan menara apartemen baru pada semester II/2026, dengan proyeksi penyesuaian harga menyusul kenaikan biaya investasi.

Di sisi lain, Sutandi mengungkapkan, lini bisnis pendapatan berulang (recurring income) dari sektor retail dan pusat perbelanjaan milik Pakuwon Group di Surabaya dilaporkan masih mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang momentum liburan sekolah Juni 2026.

Meskipun manajemen mengantisipasi adanya potensi pelemahan aktivitas ritel pada periode kuartal III/2026 karena minimnya sentimen musiman (festive season), pergerakan jumlah kunjungan (traffic) pusat perbelanjaan diyakini tetap terjaga berkat masifnya penyelenggaraan acara (event) kreatif secara berkala.

"Hingga pertengahan Juni 2026, volume kunjungan mal di bawah naungan Pakuwon Group diproyeksikan masih membukukan pertumbuhan tahunan pada kisaran satu digit (single digit), atau tumbuh sekitar 7% hingga 8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu," tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau para pemilik rumah kos dan kontrakan untuk lebih cermat dalam memeriksa identitas calon penghuni. Imbauan tersebut disampaikan menyusul terungkapnya kasus penyekapan seorang perempuan berinisial YTR (29) di sebuah rumah kos di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Pernyataan itu disampaikan setelah aparat Polda Jawa Barat berhasil menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan, di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, pada Selasa (23/6/2026) malam.

Menurut KDM, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan tempat tinggalnya, termasuk keberadaan penghuni kos dan kontrakan di sekitar mereka.

Ia menilai pemilik kos tidak seharusnya menerima penyewa begitu saja tanpa melakukan pemeriksaan identitas maupun status hubungan para penghuni yang tinggal bersama.

"Kepada seluruh warga Jawa Barat, khususnya pemilik kos, setiap tamu atau penghuni yang datang sebaiknya diperiksa identitasnya. Jika datang berpasangan, lihat KTP-nya, cek alamatnya, dan apabila mengaku sebagai suami istri sebaiknya dapat menunjukkan surat nikah," ujar KDM, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan karena masih ditemukan tempat kos yang menerima penghuni tanpa verifikasi identitas maupun dokumen pendukung lainnya.

KDM juga meminta agar data penghuni kos dan kontrakan secara rutin dilaporkan kepada pengurus RT dan RW setempat. Pendataan tersebut dinilai penting untuk mempermudah pengawasan lingkungan sekaligus mencegah potensi tindak pelanggaran hukum.

"Nama-nama penghuni sebaiknya didaftarkan kepada RT dan RW agar keberadaan mereka diketahui lingkungan. Ini penting untuk mengantisipasi apabila di kemudian hari terjadi persoalan hukum atau gangguan keamanan," katanya.

Selain peran pemilik kos, KDM menekankan pentingnya keterlibatan aparat kewilayahan dalam melakukan pengawasan. Ia meminta kepala desa, lurah, ketua RT, dan RW lebih aktif memantau rumah kos maupun tempat tinggal sementara yang berada di wilayah masing-masing.

Menurutnya, pengawasan lingkungan yang baik dapat menjadi langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di Jawa Barat. KDM berharap terungkapnya kasus penyekapan di Cileunyi menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta bersama-sama menjaga keamanan keluarga dan warga di lingkungannya.

"Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih peduli dan saling menjaga. Dengan begitu, kejadian serupa tidak terulang kembali," ujarnya.

Nanti kita hari Senin (29 Juni) ada acara untuk serah terima hibah dari Lippo Group kepada negara secara resmi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan hibah di wilayah Meikarta Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dimanfaatkan untuk pembangunan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi rakyat.

"Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pak Rosan Roeslani dan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Pak Dony Oskaria yang nanti men-support bagaimana pelaksanaan dari lahan itu supaya bisa segera sesuai arahan Bapak Presiden RI bisa menyiapkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dirinya juga mengungkapkan hibah lahan tersebut siap dilakukan serah terima secara resmi kepada negara.

"Nanti kita hari Senin (29 Juni) ada acara untuk serah terima hibah dari Lippo Group kepada negara secara resmi," katanya.

Dia menambahkan proses serah terima tersebut akan dilakukan di Gedung Danantara Jakarta.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pembangunan hunian layak huni dan terjangkau di wilayah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk mendapatkan hunian.

"Itu sangat penting karena ini juga memberikan asas manfaat yang sangat luar biasa terhadap utamanya masyarakat Indonesia masyarakat yang mungkin berpenghasilan kurang mampu, sehingga mereka pun mendapatkan haknya untuk memiliki tempat tinggal yang layak yang baik dan yang memang sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkan perumahan yang layak ini di Meikarta," kata Rosan.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai inovasi penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta.

Pemerintah ingin masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi maupun tempat kerja.

Menurut dia, pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.

Hunian vertikal seperti rusun subsidi ini menjadi solusi masa depan, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah tinggi dan harga tanah yang terus meningkat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Paramount Petals kembali menghadirkan aktivitas akhir pekan melalui kegiatan olahraga, hiburan, dan kuliner yang dapat dinikmati seluruh keluarga. Kegiatan olahraga bertajuk ‘Saturdate Pound’ digelar pada Sabtu, 20 Juni 2026 pukul 15.00-18.00 WIB di Boulevard Paramount Petals (depan Marketing Gallery).

Mengusung konsep olahraga PoundFit yang energik dan menyenangkan, kegiatan yang berkolaborasi dengan komunitas Fit n Fab ini mengajak masyarakat menikmati pengalaman berolahraga yang sehat dan penuh semangat. Kemeriahan berlanjut pada Minggu, 21 Juni 2026, melalui acara ‘Music Wonderland’ yang diselenggarakan bekerja sama dengan Willy Soemantri Music School di Community Club Paramount Petals pukul 14.00-20.00 WIB.

Festival musik dan live performance ini menampilkan pertunjukan oleh lebih dari 100 siswa/siswi Willy Soemantri yang membawakan berbagai penampilan piano, vokal, gitar, drum, dan bass. Music Wonderland menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengekspresikan bakat, mengembangkan rasa percaya diri, serta menunjukkan kemampuan bermusik.

Urban Market Baru Hidupkan Ruang Publik di Kawasan Paramount Petals Tangerang



Selain kegiatan olahraga dan musik, pengunjung juga dapat menikmati beragam kuliner khas Nusantara melalui open house bertajuk ‘Paramount Petals Nusantara Food Delight’ yang berlangsung di Marketing Gallery Paramount Petals setiap akhir pekan pada 20, 21, 27, 28 Juni, dan 4, 5 Juli 2026.

Kegiatan open house yang terbuka untuk umum ini menghadirkan beragam tenant kuliner pilihan, mulai dari Pondok Sate Kambing Muda Pak Saipul, Jus Cidee, Pempek Veteran, hingga Gendhis Dawet. Pengunjung diundang untuk menikmati kenikmatan kuliner Nusantara sambil mengenal lebih dekat kawasan Paramount Petals.



Direktur Sales & Marketing Paramount Land, Ferry John Sihombing menjelaskan, sebagai kawasan hunian modern yang dirancang dengan konsep kota mandiri dan berkelanjutan, Paramount Petals berkomitmen membangun ekosistem kehidupan yang sehat, aktif, dan harmonis bagi penghuni maupun masyarakat luas.

"Komitmen ini diwujudkan dengan menghadirkan beragam program community engagement yang inspiratif, seru, dan bermakna untuk seluruh keluarga. Setiap kegiatan yang dihadirkan tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga memperkuat koneksi sosial, menumbuhkan semangat kebersamaan, serta menghadirkan pengalaman hidup yang lebih berkualitas," terang Ferry.

Melalui kegiatan olahraga, musik, hiburan, hingga aktivitas komunitas, Paramount Petals Nusantara Food Delight menghadirkan ruang publik yang nyaman dan aktif sebagai wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi, beraktivitas di ruang terbuka, serta menciptakan momen kebersamaan yang berkesan.

Petals Urban Market Meriahkan Paramount Petals dengan Olahraga dan Komunitas Lokal



"Kami mengundang seluruh masyarakat untuk datang, berpartisipasi, dan merasakan langsung atmosfer kebersamaan, energi positif, serta gaya hidup modern yang menjadi bagian dari kehidupan di Paramount Petals," tegasnya.

Paramount Petals, kota mandiri seluas ±400 hektare di koridor barat Jakarta, semakin berkembang menjadi kawasan hunian dan komersial modern yang menghadirkan kenyamanan, konektivitas, serta kualitas hidup terbaik bagi masyarakat.

Seiring dengan pesatnya perkembangan kawasan, Paramount Petals memastikan pembangunan infrastruktur berjalan selaras dengan peningkatan aksesibilitas wilayah, termasuk jalan boulevard dan akses tol langsung Paramount Petals yang terhubung ke koridor tol Jakarta-Merak melalui ruas Jakarta-Tangerang KM 25, yang akan beroperasi dalam waktu dekat.

Kota mandiri ini juga telah diramaikan oleh beragam tenant ternama, mulai dari KFC, A&W Restaurant, Kampung Kecil, Kongdjie Coffee, Kopi Kenangan, Soto Betawi H. Mamat, Alfamidi, dan tenant lain yang terus bertambah. Di Paramount Petals Selatan, penghuni dapat menikmati fasilitas kesehatan yaitu Bethsaida Clinic, Community Club Paramount Petals, Paramount Petals Taman Rasa, hingga Pasar Modern Paramount Petals.

Dalam waktu dekat, kota ini juga akan dilengkapi fasilitas car wash, arena olahraga, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lainnya untuk mendukung kenyamanan hidup masyarakat.

Jayapura (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Menurut Tito, program bedah rumah merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dukungan anggaran dari APBN maupun sumber pendanaan non-APBN.

"Jumlah rumah yang akan dibedah di seluruh daerah di Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 naik menjadi sekitar 400 ribu unit pada 2026," katanya di Jayapura, Senin.

Dia menjelaskan penentuan daerah penerima bantuan didasarkan pada tingkat persentase rumah tidak layak huni dan masyarakat yang belum memiliki rumah.

"Berdasarkan data pemerintah, persentase tersebut masih tergolong tinggi di wilayah tanah Papua sehingga menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

Dia mengatakan kunjungan ke Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura bentuk perhatian pemerintah terhadap Papua, khususnya kawasan perbatasan.

"Dan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menyasar 22.379 unit rumah di seluruh tanah papua. Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan," katanya.

Pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dimulai secara serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan Kota Jayapura memperoleh alokasi 499 unit untuk program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pihaknya menilai Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi pelaksanaan simbolis karena berada di kawasan perbatasan, sedangkan pelaksanaan bedah rumah akan dilanjutkan di berbagai wilayah lain di Kota Jayapura maupun di seluruh tanah Papua.

"Di Kampung Mosso terdapat 36 unit rumah yang akan dibedah. Tadi kami juga menyaksikan secara langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan, sehingga penyedia dengan harga terbaik yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material," katanya.

Dia menambahkan bantuan dari pemerintah pusat penting bagi Pemerintah Kota Jayapura dalam mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Kesiapan kebijakan sudah siap, program dan anggaran juga sudah disiapkan dengan nilai sekitar Rp2,2 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan Rp2,2 triliun untuk percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pasca bencana Sumatera.

Dia menyampaikan bahwa Kementerian PKP telah menyiapkan seluruh aspek yang diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan hunian tetap pasca bencana.

“Kesiapan kebijakan sudah siap, program dan anggaran juga sudah disiapkan dengan nilai sekitar Rp2,2 triliun. Desain hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya juga sudah siap menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan bata interlock presisi,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga telah membantu proses penyediaan lahan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat segera berjalan.

Selain itu, Kementerian PKP juga telah menyiapkan sumber daya manusia pendukung di masing-masing wilayah terdampak, yaitu 57 personel di Aceh, 35 personel di Sumatera Utara, dan 30 personel di Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaannya, Menteri PKP menyarankan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai tata kelola yang baik.

Ara menambahkan, teknologi RISHA dan bata interlock presisi dipilih karena telah banyak digunakan dalam berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Indonesia. RISHA akan digunakan untuk pembangunan huntap komunal di Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan bata interlock presisi akan digunakan di Sumatera Barat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat.

Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan dan Rekonstruksi Pasca bencana Sumatera.

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, serta perwakilan kementerian/lembaga, TNI, dan Polri.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Tim Pelaksana Satgas Percepatan dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menyampaikan, bahwa saat ini terdapat 33 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dari jumlah tersebut, lima kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran, sementara 20 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PKP, masih berproses di Kementerian Keuangan.

“Kementerian PKP menjadi salah satu prioritas karena pembangunan hunian tetap komunal sangat dinantikan masyarakat. Karena itu, kami berharap ada dukungan percepatan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa terdapat dua jenis hunian yang disiapkan dalam penanganan pasca bencana, yakni hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Hingga saat ini, pembangunan hunian sementara telah memasuki tahap akhir dengan sisa pekerjaan sekitar 3,09 persen.

“Hunian tetap yang dibangun secara komunal menjadi tanggung jawab Kementerian PKP, sementara pembangunan hunian di atas lahan milik masyarakat atau skema in-situ dilaksanakan oleh BNPB,” kata Tito.

Selain itu, pembangunan hunian tetap melalui skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi yang diinisiasi Menteri PKP juga terus berjalan.

Total sebanyak 2.603 unit hunian tetap akan dibangun, yang terdiri atas 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat, dengan target penyelesaian pada Oktober 2026.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkuat strategi percepatan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah melalui penambahan dukungan anggaran serta penyusunan basis data wilayah yang lebih terperinci.

Langkah tersebut ditempuh untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengungkapkan pemerintah saat ini menjalankan dua langkah tambahan guna memastikan realisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan lebih efektif.

"Kami juga ingin menyampaikan dua upaya percepatan tambahan yang sedang dijalankan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penguatan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Menurut Qodari, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengusulkan tambahan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat rehabilitasi rumah tidak layak huni.

"Kementerian PKP mengajukan usulan penambahan 50.000 unit BSPS senilai Rp1,19 triliun, sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat peningkatan kualitas RTLH. Usulan ini telah disampaikan Menteri PKP kepada Menteri Keuangan pada 18 Mei 2026," jelasnya.

Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga memperdalam pemetaan karakteristik daerah guna memastikan intervensi perumahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Pendekatan tersebut diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran program sekaligus memperkuat efektivitas penggunaan anggaran.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian PKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik guna membangun basis data yang lebih komprehensif sebagai landasan perencanaan.

Penyempurnaan data dinilai krusial mengingat program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah serta mempercepat perbaikan sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni di berbagai daerah.

Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Pelaksanaannya melibatkan kombinasi pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga partisipasi masyarakat guna memperluas kapasitas pembangunan dan renovasi hunian secara nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mengejar realisasi Program 3 Juta Rumah di tengah minimnya alokasi fiskal negara. Menariknya, program ini tak hanya dirancang untuk mengentaskan ketimpangan pemilikan rumah semata, melainkan diharapkan turut mengentaskan kawasan kumuh di Ibu Kota.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa jumlah rumah tangga yang saat ini masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di area padat penduduk DKI Jakarta dilaporkan mencapai 834.000 rumah tangga.

Dari total angka tersebut, wilayah Jakarta Barat tercatat menyumbang porsi paling masif. Di mana, sebanyak 262.000 rumah tangga yang tinggal di wilayah tersebut menempati tempat tinggal tidak layak huni.

"Paling banyak itu ada di Jakarta Barat, di mana lokasi Jakarta Barat ini ada 262.000 rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni," ujar Amalia saat ditemui di Kawasan Tambora, dikutip Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, Amalia menambahkan bahwa wilayah Jakarta Timur membuntuti di posisi kedua sebagai kawasan dengan pemukiman padat dan tidak layak terbesar di Jakarta. BPS mencatat, jumlah rumah tangga dengan hunian tidak layak di Jakarta Timur saat ini mencapai kisaran 198.000 rumah tangga.

Tingginya angka RTLH ini berbanding lurus dengan tingginya tingkat ketimpangan atau rasio gini (Gini Ratio) di provinsi dengan roda ekonomi terbesar di Indonesia tersebut.

“Bahwa DKI Jakarta ini tingkat ketimpangannya relatif tinggi, dan jauh lebih tinggi, dari rata-rata nasional. DKI Jakarta Gini Ratio-nya sebagai ukuran ketimpangan adalah 0,441,” tambahnya.

Guna menekan angka ketimpangan dan membenahi kawasan kumuh tersebut, BPS menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh akurasi data program intervensi hunian milik pemerintah. Salah satunya melalui pemberian dukungan data terhadap Program 3 Juta Rumah.

Namun demikian, upaya penanganan kawasan kumuh khususnya di Jakarta masih menghadapi tantangan biaya. Sehingga pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara masif.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bahkan menyebut kebutuhan dana penanganan kawasan kumuh tahun depan belum sepenuhnya tertampung dalam pagu indikatif TA 2027.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan pihaknya baru mendapat alokasi pagu indikatif 2027 sebesar Rp9,913 triliun. Ara membeberkan, pagu indikatif yang ada saat ini belum memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk target 2 juta unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah hingga penanganan kawasan kumuh.

Karenanya, Kementerian PKP secara resmi melayangkan usulan penambahan anggaran sebesar Rp96,09 triliun. Sehingga pagu tahun depan dapat memenuhi kebutuhan anggaran program 3 Juta Rumah yang diproyeksikan mencapai Rp106 triliun.

Perinciannya, output prioritas utama akan menyasar program BSPS senilai Rp57,29 triliun untuk menyokong 2 juta unit rumah. Pemerintah menilai program ini menjadi salah satu pilar utama penopang target 3 juta rumah.

Selanjutnya, kementerian mengalokasikan Rp36,94 triliun untuk pembangunan 50.000 unit atau 421 tower rumah susun (rusun). Langkah ini diambil guna merespons tingginya aspirasi kebutuhan hunian vertikal dari berbagai daerah.

Adapun, sisa anggaran akan disebar untuk rumah khusus sebesar Rp8 triliun, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi senilai Rp519 miliar di 25 lokasi, serta bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) sebesar Rp155,82 miliar.

“Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar Rp519 miliar untuk 375 hektare ada di 25 lokasi. Dan bantuan PSU sebesar Rp155,82 miliar untuk 10.550 unit,” ujar Ara.

Bertumpu Pada Alokasi BSPS 5.000 Unit

Adapun khusus tahun ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan bakal menangani kawasan kumuh di Jakarta dengan mengandalkan alokasi BSPS yang ditetapkan sebanyak 5.659 unit.

Meski belum mampu mencakup total rumah tangga yang tinggal di RTLH DKI Jakarta, angka tersebut dilaporkan telah meningkat signifikan dari total alokasi awal yang hanya sebanyak 158 unit rumah.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai P3KP Jawa I yang telah bekerja dengan baik. Sehingga, program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata,” imbuhnya.

Adapun, menanggapi pernyataan BPS yang menegaskan Jakarta Barat menjadi wilayah dengan kawasan kumuh paling tinggi, alokasi BSPS untuk wilayah tersebut pada tahun ini ditetapkan sebanyak 1.350 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menjelaskan bahwa total alokasi BSPS Tahun ANggaran 2026 secara nasional ditetapkan sebanyak 375.200 unit.

Dia menjelaskan, target hingga Juli 2026 dapat tembus 23,84% dari kuota awal atau sekitar 89.000 unit dengan anggaran yang telah digelontorkan mencapai Rp2,04 triliun.

Akan tetapi, pada awal Juni 2026 realisasi penanganan BSPS secara nasional baru mencapai 13,51% dengan nilai anggaran terealisasi Rp1,15 triliun.

“Tapi saya masih optimis kita bisa kejar ini, karena prosesnya semuanya verifikasi. Bulan Oktober 2026 pelaksanaan fisik ditargetkan selesai 100% atau paling telat November 2026,” imbuhnya.

Perlu Upaya Konsolidasi - Koordinasi dengan Pemda

Meskipun pemerintah pede dapat mengentaskan kawasan kumuh dengan program BSPS, sejumlah pakar menilai hal tersebut tidak menyelesaikan masalah secara fundamental.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menjelaskan bahwa perlu adanya upaya konsolidasi lahan oleh pemerintah. Kemudian, penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan dengan pembangunan hunian vertikal.

Hal tersebut dinilai jauh lebih relevan ketimbang hanya menjalankan proses renovasi. Mengingat, area tersebut akan tetap padat penduduk dan bakal menimbulkan sederet persoalan baru ke depan.

“Kalau bicara Jakarta, idealnya dilakukan konsolidasi lahan. Kenapa? Karena kalau lahan yang terbatas akan lebih layak kalau kawasan itu ditata ulang. Karena dengan keterbatasan lahan tadi, hunian vertikal itu daya tampungnya lebih besar,” ujarnya.

Selai itu, penataan ulang kawasan dengan pembangunan hunian vertikal bakal menciptakan kawasan yang lebih sehat dan mudah diakses. Dengan demikian, tingkat kelayakan hidup masyarakat dapat jauh lebih terjamin.

“Kalau rumahnya itu hanya diperbaiki melalui bedah rumah bagus sebenarnya, tapi itu bisa jadi masalah kota dalam jangka panjang. Rumahnya tetap kecil, lingkungannya juga sempit. Kemudian secara teknis kapasitasnya terbatas, karena rumahnya sudah penuh,” tambahnya.

Senada, Pengamat Tata Kota dari Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menilai pemerintah perlu mendorong upaya konsolidasi lahan masyarakat untuk dibangun hunian vertikal. Hal itu diperlukan demi mengatasi padatnya pemukiman di sejumlah titik di Jakarta.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga didorong untuk dapat lebih aktif menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memetakan penanganan kawasan kumuh di Jakarta.

“Seharusnya kementeriannya itu melakukan koordinasi dengan Pemda setempat, karena yang mengetahui kebutuhan adalah Pemda setempat, yang tau kapasitas adalah Pemda setempat,” tegasnya.

Tigor menekankan, tak hanya Jakarta Barat, sejumlah wilayah di Jakarta Utara hingga Jakarta Timur juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Di mana, apabila hal ini dikerjakan secara taktis upaya penanganan kawasan kumuh di Jakarta sebenarnya dapat rampung dalam waktu dekat.

Selain itu, Tigor juga menyebut pemerintah perlu mulai gencar melakukan sosialisasi agar minat masyarakat tinggal di hunian vertikal jauh lebih tinggi. Hal ini diperlukan guna memuluskan upaya penanganan tata kota ke depan.

“Kementerian Perumahan Rakyat itu bukan cuma bangun rumah, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya mau pindah ke Rusun, nah ini yang belum ada sampai sekarang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa Jakarta Barat menjadi wilayah dengan konsentrasi rumah tidak layak huni (RTLH) atau kawasan kumuh tertinggi di DKI Jakarta.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa jumlah rumah tangga dengan kondisi hunian yang belum memenuhi standar kelayakan di seluruh Jakarta mencapai 834.000.

Dari total angka tersebut, wilayah Jakarta Barat menyumbang porsi paling masif dibandingkan dengan lima kota administrasi lainnya di Jakarta.

"Paling banyak itu ada di Jakarta Barat, di mana lokasi Jakarta Barat ini ada 262.000 rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni," ujar Amalia dalam keterangannya, saat ditemui di Kawasan Tambora, dikutip Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, Amalia menambahkan bahwa wilayah Jakarta Timur membuntuti di posisi kedua sebagai kawasan dengan pemukiman padat dan tidak layak terbesar di Jakarta. BPS mencatat, jumlah rumah tangga dengan hunian tidak layak di Jakarta Timur saat ini mencapai kisaran 198.000 rumah tangga.

Tingginya angka RTLH ini berbanding lurus dengan tingginya tingkat ketimpangan atau rasio gini (Gini Ratio) di provinsi dengan roda ekonomi terbesar di Indonesia tersebut.

“Bahwa DKI Jakarta ini tingkat ketimpangannya relatif tinggi, dan jauh lebih tinggi, dari rata-rata nasional. DKI Jakarta Gini Ratio-nya sebagai ukuran ketimpangan adalah 0,441,” tambahnya.

Guna menekan angka ketimpangan dan membenahi kawasan kumuh tersebut, BPS menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh akurasi data program intervensi hunian milik pemerintah. Salah satunya melalui pemberian dukungan data terhadap Program 3 Juta Rumah.

"Tugas BPS adalah menyediakan dan mendukung dengan data-data statistik, sehingga nanti kebijakannya menjadi tepat sekali," pungkas Amalia.