Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut bahwa hampir 100% warga terimbas bencana banjir dan longsor di Sumatra sudah tidak ada lagi yang tinggal di tenda.

Tito mengatakan sebelumnya pemerintah menargetkan agar sebelum Lebaran, sesegera mungkin tidak ada lagi masyarakat yang mengungsi di tenda.

Kemudian, dia memastikan bahwa pengungsi di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sudah tidak ada lagi warga yang mengungsi di tenda. Kini, hanya jumlah kecil pengungsi yang mengungsi di tenda, yakni di Provinsi Aceh.

Tito menjelaskan bahwa pengungsi yang masih mengungsi di tenda berada di Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 26 keluarga atau 96 orang. Kemudian, terdapat pula pengungsi yang masih mengungsi di tenda, di Kabupaten Bireuen sebanyak 17 keluarga.

Alhasil, dari total 2,1 juta pengungsi imbas bencana Sumatra, menurut Tito 99,99% sudah tidak lagi tinggal di tenda. Pemerintah pun menyiapkan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak.

"Jadi, hampir 100% tidak ada [warga pengungsi] di tenda," kata Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/3/2026).

Tito menjelaskan bahwa sejumlah warga yang masih tinggal di tenda itu belum mau pindah ke huntara karena meminta langsung dipindahkan ke hunian tetap atau huntap. Tito juga menjelaskan bahwa sejumlah pengungsi belum mau menerima dana tunggu hunian (DTH).

Pemerintah pun memberikan solusi kepada sejumlah warga yang masih tinggal di tenda. Bagi pengungsi di Aceh Tamiang akan dibuatkan huntara. Kemudian, bagi warga di Bireun bisa dibuatkan langsung huntap, namun harus menunggu lama.

Bisnis.com, BATUSANGKAR - Danantara Indonesia menggelontorkan anggaran sebesar Rp400 miliar sebagai bentuk komitmen pemerintah hadir dalam membantu masyarakat terutama terdampak bencana Sumatra yang kini banyak kehilangan tempat tinggal.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan anggaran Rp400 miliar itu diperuntukan pembangunan hunian sementara (huntara) yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang totalnya hampir mencapai 1.500 hunian. Sejauh ini, pembangunan huntara di Sumatra telah memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terdampak bencana pada November 2025 lalu tersebut.

“Jadi setelah ada huntara, kami akan berupaya membangunkan hunian tetap (huntap). Tapi dalam perjalanannya, bantuan ternyata tidak semua yang mau dibangunkan huntap di lokasi yang telah dipilih oleh pemerintah daerah, dan kemudian ada beberapa masyarakat yang cenderung minta uang cash, karena ingin membantu tempat sendiri,” katanya, Kamis (19/2/2026).

Dony yang hadir langsung melihat huntara di Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar, merasa senang, karena dari kondisi huntara yang dibangun Danantara yang melibatkan PT Nandya Karya, secara fisik sangat bagus.

Oleh karena itu, dia berharap seiring tengah menjalani ibadah puasa pada Ramadan ini, kondisi masyarakat bisa lebih baik lagi kedepannya, dengan adanya tempat tinggal di huntara tersebut.

“Jadi dengan adanya huntara yang dibangun Danantara ini, merupakan bentuk BUMN harus hadir di saat masyarakat membutuhkan, dan segala sesuatunya turut dibantu BUMN,” tegasnya.

Dony saat ini di Rambatan, Tanah Datar juga akan segera dibangun huntap bagi korban bencana yang ada di daerah tersebut, dimana kawasan pembangunan huntap itu, juga merupakan kawasan huntap bagi korban bencana banjir bandang tahun 2024 lalu.

“Saya berharap perekonomian dan kondisi masyarakat terus membaik dan pulih kedepannya,” harap Dony.

Di kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pembangunan huntara itu merupakan sinergi BP BUMN dan Danantara, dan adanya gerak cepat itu, merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemulihan pascabencana di Sumatra atau di Sumbar khususnya.

Selain tentang hunian, Andre juga melihat butuh untuk pemulihan dari sektor pertanian, karena banyak masyarakat di Tanah Datar yang terdampak bencana, menggantungkan mata pencaharian keluarga dari bertani.

“Hunian telah direalisasikan, dan pemulihan lahan pertanian juga akan terus bergerak, sehingga masyarakat bisa kembali bertani, dan saya berharap perekonomian masyarakat pun berangsung membaik ke depannya,” ujar Andre dari dapil Sumbar ini.

Bupati Tanah Datar Eka Putra juga mengatakan di dalam melakukan huntara ini, ada dua metode yang ditetapkan yakni secara mandiri atau terpadu. Melihat data yang telah dicatat, ada sebanyak 353 jiwa yang rumahnya terdampak bencana, yang terdiri dari rusak berat hingga ringan.

“Jadi khusus untuk yang berat, kami bangunkan huntap, dan kemudian rusak ringan ada huntara yang bisa ditempati dulu, serta ada juga masyarakat yang memilih tinggal ke rumah sanak saudara,” jelasnya.

Diakuinya bahwa saat ini dari 353 jiwa yang terdampak bencana itu, belum semuanya yang mau diarahkan untuk menghuni huntara yang telah dibangun, karena ada juga yang memilih untuk membangun mandiri. Namun seiring huntara dan kemudian huntap terus dibangun, akan ada bantuan dana tunggu hunian (DTH) melalui BNPB.

“Kini dana tunggu hunian ini akan segera dicairkan. Karena dengan adanya dana tunggu hunian tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah agar masyarakat yang terdampak tetap bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, seiring tengah berjalannya ibadah puasa Ramadan,” ujarnya.

Eka menegaskan nantinya dengan hadirnya huntap, Pemkab tidak ingin berakhir di sana saja. Direncanakan di kawasan huntap di Rambatan, masyarakat akan didorong tetap produktif yakni dengan cara dibantu untuk menjalankan usaha dari sektor UMKM dan sektor pertanian.

“Nah, di lokasi pembangunan huntap ini kami lihat akan muncul masalah baru yakni soal perekonomian masyarakat. Makanya, kami ingin meningkatkan perekonomian, melalui pembentukan kelompok penjahit dan kelompok tani,” sebut Bupati Tanah Datar dua periode ini.

Oleh karena itu, Eka melihat dengan adanya kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat di Tanah Datar, merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Sehingga kini, pemulihan di Tanah Datar terus bergerak ke arah lebih baik.

“Kami sangat berterima kasih, karena turut didukung pemerintah pusat termasuk dari perwakilan rakyat di DPR RI yang gigih berjuang untuk daerah yakni Andre Rosiade,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria mengungkap akan melangsungkan peletakan batu pertama (groundbreaking) hunian tetap (huntap) untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatra, besok, Kamis (19/2/2026).

Dony menjelaskan bahwa hunian tetap itu akan tersebar di tiga provinsi yang terdampak bencana mulai dari Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

"Besok kami akan groundbreaking rencananya di Sumatra Barat untuk huntap yang pertama, kemudian dilanjutkan di Aceh dan di Sumatra Utara," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatra, Rabu (18/2/2026).

Dony menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait mengenai rencana groundbreaking tersebut.

Pada saat yang sama, Dony menyebut bahwa hingga saat ini BPI Danantara telah melaksanakan pembangunan Hunian Danantara (Huntara) sebanyak 1.368 unit.

Perinciannya, 1.075 unit huntara dibangun di Aceh, 200 unit huntara di Sumatra Utara, dan 123 unit huntara di Sumatra Barat. "Dan setelah kami serah terimakan kepada pemerintah setempat, sebagian besar sudah dihuni, sudah ditempati," tambahnya.

Sementara pada kesempatan berbeda, Menteri PKP Maruarar Sirait mengamini bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Danantara mengenai Groundbreaing tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai berapa nilai proyek tersebut, dia enggan menjawab. Dia hanya memastikan bahwa upaya tersebut merupakan bentuk gotong royong pemerintah dalam mempercepat penyaluran Hunian masyarakat.

"Kita sedang persiapkan, yang sudah groundbreaking kan saya juga hadir langsung itu di Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Tadi saya cek, cukup banyak [unit yang akan dibangun], ada berapa ratus rumah akan selesai sebelum lebaran," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto menyinggung pandangan negatif kehadiran pejabat pemerintah di daerah terdampak bencana banjir Sumatra.

Menurut Prabowo, kritik semacam itu kerap tidak adil karena apa pun langkah yang diambil pemerintah tetap dipersoalkan. Dia mencontohkan kritik yang menyasar kehadiran menteri di lokasi bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

“Jadi kalau ada, saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang, dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masalah [dipersoalkan],” kata Prabowo saat mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).

Prabowo menegaskan kehadiran pejabat ke daerah bencana bertujuan untuk memastikan kebutuhan di lapangan dapat diketahui secara langsung sekaligus mempercepat penanganan.

Namun demikian, dia menekankan bahwa seorang pemimpin harus siap menerima kritik, bahkan hujatan dan fitnah, tanpa kehilangan semangat dalam bekerja. Menurutnya, kritik tetap dapat menjadi pengingat bagi pemerintah agar bekerja lebih waspada, selama tidak mengganggu fokus utama untuk membantu masyarakat.

“Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, nggak apa-apa. Walaupun itu fitnah, itu kalau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita,” katanya.

Prabowo juga menegaskan pendekatan kerja pemerintah saat ini berbasis pada bukti dan hasil nyata di lapangan. Menurut dia, masyarakat Indonesia lebih percaya pada bukti dibandingkan pernyataan semata.

Karena itu, dia kembali menekankan bahwa menteri dan pejabat yang turun ke lokasi bencana datang untuk bekerja, bukan sekadar melihat-lihat.

“Kalau ada menteri-menteri pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata, dia datang, dia melihat, mencatat, mengerti, mengambil keputusan,” ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga mengapresiasi percepatan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana. Dia menyebut pembangunan ratusan unit hunian dalam waktu singkat sebagai bukti kerja nyata pemerintah, meski tetap perlu evaluasi agar kualitasnya sesuai kebutuhan warga.

Diketahui, Danantara menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) mencapai 15.000 unit dalam waktu tiga bulan ke depan yang tersebar di tiga provinsi terdampak banjir dan tanah longsor, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Adapun rinciannya, Provinsi Aceh diproyeksikan memperoleh sekitar 12.000 unit, wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatra Utara sekitar 2.000 unit, serta Sumatra Barat sebanyak 500 unit.

Aceh menjadi lokasi awal pembangunan dan penyerahan 600 unit perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026 di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi, meringankan penderitaan rakyat kita. Itu pikiran kita sebagai pejabat dan pemimpin,” kata Prabowo.

Terkait penanganan bencana, Prabowo juga menanggapi pertanyaan mengenai penetapan status bencana nasional. Dia menilai pemerintah masih mampu menangani dampak bencana di sejumlah provinsi tanpa harus menetapkan status tersebut.

“Masalah ini berdampak di tiga provinsi. Masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita tiga provinsi ini, kita sebagai bangsa, sebagai negara, kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah menangani situasi ini dengan sangat serius, yang tercermin dari keterlibatan banyak menteri serta kesiapan anggaran yang besar.

“Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengungkap komitmen membangun 15.000 unit hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di wilayah Sumatra.

Kepala Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menegaskan proyek huntara ini dibidik rampung dalam tiga bulan guna memastikan masyarakat terdampak tidak terlalu lama berada di lokasi pengungsian.

"Kami berkomitmen menghadirkan 15.000 unit hunian sementara yang ditargetkan rampung dalam waktu 3 bulan," jelasnya dalam akun Instagram resminya, dikutip Rabu (31/12/2025).

Rosan menuturkan, pembangunan huntara tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Sosial, hingga BNPB dan pemerintah daerah setempat.

Adapun, sebanyak 500 unit huntara dijadwalkan siap dihuni dalam pekan ini. Salah satu titik fokus percepatan saat ini berada di wilayah Aceh Tamiang untuk menangani warga terdampak bencana banjir.

Rosan menyebut pembangunan akan terus berlanjut secara bertahap dengan mengedepankan standar hunian yang layak meskipun berstatus sementara.

"Pembangunan akan terus berlanjut secara bertahap. Semoga hunian ini segera menghadirkan rasa aman serta harapan baru bagi masyarakat terdampak," tambahnya.

Dalam penjelasannya, hunian sementara tersebut berdiri di atas atas lahan milik PTPN yang berlokasi sekitar 15 kilometer dari Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

Pelaksanaannya, dilakukan oleh tujuh BUMN Karya melalui penerapan desain modular yang memungkinkan proses konstruksi dilakukan secara cepat dan terstandar, sekaligus dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial, antara lain kamar mandi, dapur umum, dan musala.

BUMN lain termasuk PLN, Telkom dan Himbara juga turut mendukung pembangunan Huntara melalui fasilitas listrik, konektivitas dan pendanaan guna memastikan Huntara benar-benar layak ditinggali, aman dan juga nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan progres pemulihan pascabencana di Sumatra terus berjalan, khususnya dalam pembangunan hunian sementara (huntara) serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengoperasian kembali pasar tradisional.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Pratikno menjelaskan, hingga 28 Desember, pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak telah dimulai, bahkan sebagian sudah rampung sepenuhnya.

“Total proses pembangunan yang sudah selesai ada 1.050 unit hunian sementara,” ujar Pratikno.

Dia memerinci, dari jumlah tersebut, sebanyak 450 unit huntara dibangun oleh BNPB bersama pemerintah daerah. Sementara itu, 600 unit lainnya dibangun oleh Danantara beserta jajaran BUMN.

Pratikno menegaskan, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan hunian dan aktivitas ekonomi agar kehidupan masyarakat terdampak dapat segera kembali normal.

Menurutnya, Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan BUMN terus diperkuat dalam fase pemulihan pascabencana.

Selain hunian, pemulihan juga menyasar sektor ekonomi rakyat. Di Provinsi Aceh, tercatat 112 pasar tradisional terdampak bencana.

Di Sumatra Utara, dari 47 pasar yang terdampak, sebanyak 46 pasar telah kembali beroperasi, sementara satu pasar lainnya masih dalam proses percepatan pemulihan.

Sementara itu, di Sumatra Barat, tiga pasar telah mulai beroperasi, dengan satu pasar lainnya masih dalam tahap percepatan pemulihan.

“Di aceh ada 112 pasar tradisional yang terdampak. saat ini sudah 18 sepenuhnya beroprasi. Di Sumut ada 47 pasar terdampak, kini 46 pasar sudah beroperasi, masih 1 yang dalam proses percepatan. di Sumbar ada 3 pasar mulai beroperasi. Ada 1 yang proses percepatan pemulihan,” kata Pratikno.