JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan menyelenggarakan Global Talent Day dan Kebumen Job Fair and PMI Expo 2026 di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah untuk menyiapkan calon pekerja migran menuju pasar kerja global.

"Kita tidak sekadar memberangkatkan orang. Kita menyiapkan supaya mereka berangkat dengan terampil, terlindungi, dan tidak perlu khawatir. Peluangnya besar, dan tugas kami sebagai penyelenggara negara memastikan jalurnya resmi dan aman," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari mulai 24 Juni hingga 26 Juni 2026 di Pendopo Kabumian dan Aula Setda Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ini akan menyiapkan talenta Indonesia, calon pekerja migran, siswa SMK, dan mahasiswa agar terampil, kompetitif, dan terlindungi saat memasuki pasar kerja global melalui jalur resmi.

Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang sama atas kesempatan kerja global yang layak, berkualitas, dan aman.

Saat ini, permintaan tenaga kerja global terus meningkat, terutama di negara dengan fenomena penuaan populasi, seperti Jepang dan Jerman yang membuka peluang di sektor manufaktur, perawatan lansia, pariwisata, hingga pertanian.

"Namun, sebagian peluang belum terserap optimal dan praktik penempatan non-prosedural masih terjadi, ini menegaskan pentingnya edukasi migrasi aman serta keterhubungan calon pekerja migran dengan jalur resmi," kata Leontinus Alpha Edison.

Pihaknya berharap kegiatan di Kebumen tersebut dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya, sehingga semakin mengurangi potensi pekerja migran yang tertipu jalur non-prosedural dan ilegal.

Selama tiga hari, peserta dapat mengikuti workshop bersama narasumber dari KP2MI, kedutaan negara tujuan penempatan, IOM Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan, open class trial bahasa Jepang, Korea, dan Jerman.

Juga akan ada kegiatan sesi job canvassing dan matchmaking yang mempertemukan calon pekerja migran dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), lembaga pelatihan kerja, dan test center.

Kegiatan ini juga mendukung program SMK Go Global dalam menyiapkan lulusan vokasi memasuki pasar kerja internasional.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyambut kegiatan ini sebagai upaya mendekatkan peluang sekaligus pelindungan kepada warganya.

"Banyak warga Kebumen, khususnya dan Jawa Tengah umumnya yang merantau bekerja ke luar negeri, dan kami ingin memastikan mereka berangkat dengan aman, terampil, dan terlindungi," ujar Bupati Kebumen Lilis Nuryani.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno menyatakan pemerintah telah sepakat membentuk gugus tugas untuk memperbaiki tata kelola tempat penitipan anak atau daycare. Langkah ini diambil buntut kasus kekerasan di daycare Little Aresh, Yogyakarta.

“Tadi kita sepakati untuk membuat, membentuk gugus tugas mengenai perbaikan tata kelola daycare ke depan secepat-cepatnya, baik itu jangka panjang, jangka menengah, maupun sangat jangka pendek juga akan segera dirumuskan," kata Pratikno usai memimpin rapat tingkat menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat., Kamis (30/4/2026).

Pratikno menerangkan dalam RTM itu, banyak sejumlah hal yang perlu dibenahi. Mulai dari standardisasi hingga perizinan daycare.

“Banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan. Mulai dari standardisasi, perizinan, integrasi program, sistem informasi terpadu, dan lain-lain termasuk pengawasan di lapangan, insentif, dan disinsentif,” ujarnya.

Pratikno menuturkan, kasus Little Aresha tak bisa ditoleransi. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar negara hadir memberi solusi bagi masalah warga.

"Sebagaimana berkali-kali diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa negara harus hadir cepat menjawab permasalahan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk dalam kasus daycare ini," ungkapnya.

Lihat video: UPDATE DAYCARE! Kasus Mencuat, Daycare Little Aresha Disegel Polisi



Pratikno mengatakan Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk perbaikan. Pratikno berharap kasus kekerasan di daycare dapat dicegah.

"Jadi, Kemenko PMK terus berkoordinasi dengan K/L (kementerian/lembaga), dengan Kementerian PPPA, Kemendagri, Pemda, dan kementerian yang lain, KPAI, dan kepolisian juga mengenai kasus penanganan daycare di Yogyakarta," ucapnya.

Pratikno menegaskan, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak di Little Aresha akan dilanjutkan. Pratikno menambahkan, korban juga bakal mendapat pendampingan.

“Telah dilakukan penutupan dan penyegelan daycare Little Arissa. Kemudian juga Polri, dalam hal ini Polda DIY, juga telah melakukan penegakan hukum, proses penegakan hukum berjalan, dan di saat yang sama juga ada pendampingan korban dikawal oleh Bu Menteri PPPA dan kementerian yang lain. Di lapangan banyak itu Dinas Pemkot, Pemprov juga aktif terlibat, Dinas KPPPA, KPAI juga untuk layanan trauma healing bagi anak dan keluarga korban," jelas dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengimbau masyarakat menghindari puncak arus balik Lebaran 2026 pada 28–29 Maret.

Pratikno menyampaikan arus balik mulai meningkat dan diperkirakan akan kembali mengalami lonjakan pada akhir masa libur Lebaran.

“Kita juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menumpuk di tanggal 28–29 di hari-hari akhir libur ini,” kata Pratikno usai meninjau kondisi arus mudik dan balik di Jasa Marga Toll Road Command Center (JMTC), Bekasi, Rabu.

Ia mengatakan masyarakat diharapkan dapat mengatur waktu perjalanan lebih awal agar distribusi kendaraan lebih merata dan tidak terpusat pada waktu tertentu.

Pratikno menjelaskan arus mudik Lebaran tahun ini secara umum berjalan lancar meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan pada periode sementara H-12 hingga H+3 Lebaran.

“Terjadi kenaikan ya 4,6 sampai hampir 5 persen. Demikian juga dengan penyeberangan juga sangat tinggi, tetapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Selain itu, angka kecelakaan lalu lintas selama periode tersebut juga dilaporkan mengalami penurunan sekitar 16 persen.

Menurut dia, kelancaran arus mudik tidak terlepas dari kesiapan lintas instansi serta dukungan sistem pemantauan berbasis data yang memungkinkan respons cepat di lapangan.

Pratikno juga mengapresiasi kerja keras para petugas yang tetap bertugas selama periode Lebaran dalam menjaga kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat.

Ia menambahkan arus balik diperkirakan mengalami kenaikan sekitar lima persen sehingga diperlukan pengaturan waktu perjalanan oleh masyarakat untuk menghindari kepadatan di puncak arus balik.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut hingga Rabu siang jumlah kendaraan yang kembali ke Jakarta telah mencapai sekitar 2,04 juta unit dari total kendaraan yang keluar sebelumnya.

“Artinya masih ada sisa dari kurang lebih 2,5 juta kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Dikurangi yang sudah masuk, itulah yang menjadi PR kita untuk bisa kita urai pada puncak arus balik,” ucap Kapolri.

Pemerintah mencatat puncak arus balik sementara mencapai 256.338 kendaraan dalam satu hari, lebih tinggi dibandingkan periode Lebaran tahun lalu sebesar 223.163 kendaraan.

Ia menyebut pemerintah terus mendorong penguraian agar arus balik tidak menumpuk pada puncak periode libur Lebaran.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah tengah menyusun strategi penghematan energi di sektor publik yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi COVID-19.

“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Menko Pratikno dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring. Menko Pratikno menegaskan pemerintah memastikan kebijakan penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya.

Pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi, yakni penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital, pembatasan mobilitas perjalanan dinas.

Kemudian penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran serta penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran.

Untuk menjaga kualitas pendidikan, kata dia, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka.

Selain itu rapat juga mencatat sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa, serta opsi skema pembiayaan alternatif guna mendukung akses internet bagi peserta didik jika pembelajaran daring diterapkan.

Kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut direncanakan mulai berlaku pada April 2026.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Menko Pratikno.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi akan dirumuskan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto yang memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan serta rekomendasi langkah penghematan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tetap akan melayani pasien Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. Pramono menyebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki skema meng-cover melalui Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP).

"Jadi Jakarta itu tetap akan meng-cover itu, karena Jakarta punya ruangnya untuk itu, ada yang disebut segmen PBPU-BP Pemda Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah," kata Pramono di Puskesmas Pembantu Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

"Jadi tetap akan dicover di sana (PBPU-BP). Jadi siapapun yang kemudian misalnya belum teraktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama," sambungnya.

Pramono memastikan akan tetap memberikan pelayanan yang sama, termasuk bagi peserta yang menderita penyakit berat. Pemprov DKI juga saat ini masih menunggu pemutakhiran data dari Kemenko PMK dan Kementerian Sosial untuk melakukan reaktivasi kembali.

"Tidak ada berkurang, termasuk untuk penyakit-penyakit yang berat yang diderita oleh masyarakat, dan juga kalau harus rawat inap, cuci darah, operasi katarak, layanan rutin lainnya, sehingga kita akan tetap lakukan," ucapnya.

Lihat video: Jangan Sampai Terlewat! Pemerintah Aktifkan Lagi 11 Juta PBI BPJS Kesehatan



Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, pengalihan PBI-JK ke PBPU-BP dikhususkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan darurat. Selama menjalani perawatan darurat biayanya akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Untuk masyarakat yang memang membutuhkan layanan-layanan yang darurat segera, atau layanan-layanan yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat segala macam, maka ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda, untuk ikut segmen yang dibayarkan oleh Pemda," sambungnya.

Namun bagi warga yang tidak dalam kondisi darurat dan PBI-JK telah dinonaktifkan, maka Pemprov akan membantu mereaktivasi kembali bantuan tersebut.

"Tetapi kalau tidak emergency maka kita akan bantu untuk melakukan reaktivasi kembali PBI JK-nya. Tentu nanti sesuai prosedur akan melalui Dinas Sosial, dilakukan ground checking terlebih dahulu. Kalau tetap masuk di Desil 1 sampai 5, maka akan direaktivasi kembali," kata Ani.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membantah kabar yang menyebut dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya.

Kabar yang beredar juga menyebut dirinya telah menyiapkan surat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Enggak, enggak (mundur)," kata Pratikno usai menghadiri acara peringatan Harlah 100 Tahun NU yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Usai memberi penjelasan, Pratikno langsung meninggalkan lokasi dan tak menjawab pertanyaan awak media. Termasuk, saat disinggung soal wacana perombakan atau reshuffle kabinet.

Diketahui, isu reshuffle kabinet ini kembali mencuat beberapa waktu lalu. Isu ini beredar menyusul posisi kosongnya kursi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang ditinggal Thomas Djiwandono lantaran baru saja terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Kosongnya kursi Wamenkeu tersebut membuat banyak pihak berspekulasi ihwal terbukanya peluang bagi Prabowo untuk melakukan perombakan di kabinetnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel- Dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah membentuk posko-posko Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal ini juga untuk membantu mengaktifkan kembali kegiatan usaha dan produksi masyarakat.

"Pemerintah juga memastikan akses pembiayaan dan akses pasar bagi UMKM yang masih berproduksi, dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, serta sektor swasta," tutur Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangan pers Senin (5/1/2025).

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pengembalian kondisi fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat dari sisi penawaran dan permintaan.

“Bukan hanya mengembalikan warga kembali ke huniannya masing-masing, tetapi juga menghidupkan kembali ekonomi daerah. Bukan hanya dari sisi supply, tetapi juga demand, agar ekonomi lokal kembali bergerak dan masyarakat bisa bangkit,” ujarnya.

Menko PMK menuturkan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera merupakan pekerjaan bersama yang terus dijembatani oleh pemerintah pusat.

“Ini menjadi pekerjaan rumah kita selanjutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bekerja tanpa henti mempercepat pemulihan dampak bencana. Tidak hanya memulihkan kembali, tetapi membangun Sumatera menjadi lebih baik,” kata Pratikno.

Di sektor pertanian, pemerintah juga mendorong percepatan perbaikan lahan pertanian terdampak guna menjaga keberlanjutan produksi pangan. Selain itu, bantuan beras disalurkan kepada masyarakat yang tinggal di hunian sementara (huntara) untuk memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi selama masa pemulihan.

Pemerintah juga memperkuat penyediaan akses barang kebutuhan pokok dan penting melalui kerja sama dengan BULOG dan ID FOOD. Langkah ini dilakukan untuk menyuplai komoditas utama seperti beras dan tepung, serta terigu, gula, dan minyak goreng ke pedagang eceran di pasar rakyat terdampak bencana, dengan dukungan sarana distribusi yang memadai guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya kesiapsiagaan ekstra seluruh daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah menjelang pergantian tahun. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Basah secara daring.

Dia menuturkan tantangan kebencanaan pada akhir tahun ini sangat berat. Selain masih berlangsungnya penanganan bencana di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan, potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem diperkirakan masih akan terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia.

"Peralihan tahun kali ini sungguh membutuhkan perhatian ekstra luar biasa bagi kita semua. Saya tahu bapak ibu semua bekerja tanpa libur, siaga 24 jam, selalu standby dan sigap merespons segala tantangan," ujar Pratikno, Selasa (30/12/2025).

Semua kepala daerah, BPBD bersama masyarakat melakukan orkestrasi kesiapsiagaan selama masa Nataru dan peralihan tahun. Ini tidak hanya berlaku bagi daerah yang saat ini terdampak bencana, tetapi juga bagi wilayah-wilayah lainnya yang berpotensi terdampak.

Pemantauan kondisi cuaca dan kesiapan sumber daya harus dilakukan secara berkelanjutan. "Di luar wilayah yang sedang terdampak bencana, saya sangat mengharapkan bapak ibu untuk terus waspada. Waspada memonitor kondisi cuaca, selalu standby menyiapkan kesiapsiagaan infrastruktur, personel, dan pasukan agar jika terjadi sesuatu kita bisa merespons sangat cepat," katanya.

Selain kesiapsiagaan internal daerah, Pratikno menekankan pentingnya solidaritas dan sinergi antardaerah dalam penanganan bencana. Daerah yang tidak terdampak diminta terus memberikan dukungan nyata kepada wilayah yang tengah menghadapi bencana.

Dia menuturkan pemulihan pascabencana saat ini telah mencakup perbaikan infrastruktur dan distribusi logistik juga pemulihan konektivitas transportasi, jaringan telekomunikasi, layanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Dia juga menyoroti pentingnya percepatan pemulihan pelayanan pendidikan menjelang dimulainya semester baru pada awal Januari 2026.

Menko PMK mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi resmi BMKG dan BNPB, serta memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat. Dia juga mengajak masyarakat menunjukkan empati dan solidaritas kepada para korban bencana, termasuk dengan merayakan pergantian tahun secara sederhana.

"Di tengah situasi prihatin diimbau kepada masyarakat untuk rayakan tahun baru dengan cara sederhana, yang lebih bermakna, dengan doa bersama dan solidaritas untuk membantu saudara-saudara kita terdampak bencana," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan progres pemulihan pascabencana di Sumatra terus berjalan, khususnya dalam pembangunan hunian sementara (huntara) serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengoperasian kembali pasar tradisional.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Pratikno menjelaskan, hingga 28 Desember, pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak telah dimulai, bahkan sebagian sudah rampung sepenuhnya.

“Total proses pembangunan yang sudah selesai ada 1.050 unit hunian sementara,” ujar Pratikno.

Dia memerinci, dari jumlah tersebut, sebanyak 450 unit huntara dibangun oleh BNPB bersama pemerintah daerah. Sementara itu, 600 unit lainnya dibangun oleh Danantara beserta jajaran BUMN.

Pratikno menegaskan, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan hunian dan aktivitas ekonomi agar kehidupan masyarakat terdampak dapat segera kembali normal.

Menurutnya, Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan BUMN terus diperkuat dalam fase pemulihan pascabencana.

Selain hunian, pemulihan juga menyasar sektor ekonomi rakyat. Di Provinsi Aceh, tercatat 112 pasar tradisional terdampak bencana.

Di Sumatra Utara, dari 47 pasar yang terdampak, sebanyak 46 pasar telah kembali beroperasi, sementara satu pasar lainnya masih dalam proses percepatan pemulihan.

Sementara itu, di Sumatra Barat, tiga pasar telah mulai beroperasi, dengan satu pasar lainnya masih dalam tahap percepatan pemulihan.

“Di aceh ada 112 pasar tradisional yang terdampak. saat ini sudah 18 sepenuhnya beroprasi. Di Sumut ada 47 pasar terdampak, kini 46 pasar sudah beroperasi, masih 1 yang dalam proses percepatan. di Sumbar ada 3 pasar mulai beroperasi. Ada 1 yang proses percepatan pemulihan,” kata Pratikno.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatra akan kembali dimulai pada 5 Januari 2026.

Pemerintah, kata Pratikno, telah menyiapkan berbagai langkah agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meski sebagian fasilitas pendidikan mengalami kerusakan berat.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Pratikno mengungkapkan, bencana di Sumatra berdampak pada sekitar 3.700 sekolah, dengan 3.100 di antaranya mengalami kerusakan berat. Meski demikian, pemerintah menargetkan seluruh kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung sesuai kalender pendidikan.

“Tanggal 5 Januari akan masuk pada mulai pembelajaran baru. Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung,” ujar Pratikno.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat 587 sekolah yang berada dalam proses pembersihan pascabencana. Pemerintah menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat.

“Target kita tanggal 4 Januari sudah selesai,” katanya.

Menurut Pratikno, langkah tersebut diambil agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi, sembari pemerintah terus melakukan pemulihan dan perbaikan sarana pendidikan yang rusak akibat bencana.

Pemerintah menegaskan pemulihan sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam fase pascabencana, seiring dengan upaya memastikan keberlangsungan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.

Kendati demikian, Pratikno mengakui sebagian sekolah masih harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan fasilitas darurat. Sebanyak 54 sekolah akan menjalankan proses pembelajaran di tenda sementara.

“Namun, memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah,” pungkas Pratikno.

SUMBAR - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan, pemerintah terus mempercepat penyediaan hunian sementara (huntara) untuk masyarakat terdampak banjir di Sumatera. Namun, Pratikno mengungkapkan, penyiapan lahan masih menjadi tantangan tersendiri.

Pratikno membeberkan, sejumlah kabupaten/kota terdampak banjir Sumatera tengah menyiapkan huntara untuk para warga. Pratikno memastikan, penyediaan huntara tengan dipercepat oleh petugas.

"Di Sumatera Barat, misalnya pembangunan Huntara sudah berjalan di 6 Kabupaten/Kota, di Sumatera Utara, di 3 Kabupaten/Kota terus bertambah," tutur Pratikno dalam konfrensi pers secara daring, Kamis (25/12/2025).

Pratikno menyebut hanya ada satu kabupaten di Aceh yang telah membangun huntara untuk warga terdampak. Untuk kabupaten terdampak lainnya, masih dalam proses persiapan dan percepatan.

"Jadi, salah satu tantangan yang dihadapi untuk percepatan ini adalah penyiapan lahan. Percepatan pembangunan hunian ini terus dilakukan," ungkap Pratikno.

Pratikno mengatakan, penyiapan lahan dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk pembangunan huntara, dikerjakan petugas gabungan dari unsur TNI-Polri yang dikoordinatori oleh BNPB.

"Di saat yang sama, persiapan pembangunan hunian tetap juga dilakukan untuk warga yang pemukimannya harus direlokasi. Termasuk hunian tetap mandiri yang dibangun di lahan milik warga terdampak. Semuanya dipercepat," katanya.

JAKARTA - Sebanyak 99 transmigran asal Pulau Jawa yang menjadi korban bencana banjir bandang di Provinsi Aceh dan sekitarnya tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, hari ini.

Kepulangan para transmigran ini merupakan hasil fasilitasi pemerintah setelah aspirasi mereka disampaikan secara langsung kepada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, saat kunjungan kerja ke Aceh beberapa waktu lalu.

Setibanya di Jakarta, para transmigran disambut oleh Sekjen DPP Perempuan Bangsa, Nur Nadlifah dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Nunung Nuryantono yang hadir mewakili Cak Imin.

Nadlifah menyampaikan rasa syukur karena seluruh warga tiba dalam kondisi selamat dan sehat.

“Saya hadir di sini mewakili Gus Ketum (Cak Imin). Beliau sebenarnya ingin langsung menyambut Bapak dan Ibu semua, namun berbarengan dengan kegiatan lain di Jawa Timur. Gus Ketum menitipkan salam, dan alhamdulillah kita bersyukur Bapak dan Ibu semua tiba dengan selamat dan dalam keadaan sehat,” ujar Nadlifah, Sabtu (20/12/2025).

Nadlifah menambahkan, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab, Cak Imin juga telah memfasilitasi empat armada bus untuk mengantar para transmigran kembali ke daerah asal masing-masing.

Warga transmigran tersebut berasal dari Kabupaten Cilacap, Brebes, Grobogan, dan Kebumen, Jawa Tengah. Rinciannya 54 orang asal Cilacap, 41 orang asal Brebes, Pemalang dan Pekalongan, serta 4 orang asal Kebumen dan Grobogan.

"Gus Ketum menyiapkan armada bus untuk mengantar bapak ibu semua bisa pulang dengan aman dan nyaman, diantar langsung hingga ke daerah dan kediaman masing-masing,” jelasnya.

Deputi Kemenko PM Nunung Nuryantono menyatakan, kehadiran pemerintah dalam proses pemulangan ini menjadi bukti komitmen negara untuk hadir dan memberikan perlindungan serta pendampingan bagi warga terdampak bencana.

“Fasilitasi ini adalah bentuk komitmen negara dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan para korban bencana tidak dibiarkan menghadapi dampak musibah sendirian. Negara hadir untuk melindungi, mendampingi, dan memastikan hak-hak warga terpenuhi, termasuk dalam proses pemulangan mereka ke daerah asal,” tegas Nunung.

Nunung menambahkan, pemerintah akan terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penanganan pascabencana, termasuk pemulihan sosial dan kesejahteraan korban, dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.