Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus memperkuat produksi dalam negeri melalui percepatan penanaman bawang putih dan menjaga komitmen swasembada pangan nasional.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan penghentian impor bawang putih usai memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Amran mengatakan pemerintah saat ini fokus melakukan penanaman bawang putih secara masif untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Menurutnya, komoditas tersebut menjadi salah satu dari tiga bahan pangan strategis yang masih belum sepenuhnya swasembada.

"Kami melakukan penanaman maraton. Dari komoditas pangan strategis yang menjadi perhatian pemerintah, sebagian besar sudah swasembada bahkan ekspor. Yang belum sepenuhnya swasembada saat ini adalah bawang putih, daging, dan kedelai," kata Amran.

Dia menjelaskan, total kebutuhan impor dari tiga komoditas tersebut sekitar 3,5 juta ton. Sementara itu, produksi pangan nasional secara keseluruhan telah mencapai sekitar 73 juta ton dengan kebutuhan nasional sekitar 68 juta ton.

"Dari angka itu, porsi yang masih dipenuhi melalui impor hanya sekitar 4% - 5% dari total produksi nasional. Padahal standar swasembada menurut FAO masih memperbolehkan impor hingga 10%," ujarnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Amran menilai Indonesia pada dasarnya telah mencapai swasembada pangan, termasuk untuk komoditas beras yang bahkan menunjukkan kondisi surplus.

"Artinya swasembada pangan dan swasembada beras sudah tercapai, bahkan kita berada dalam posisi surplus. Ini yang perlu dipahami dalam konteks definisi swasembada," katanya.

Strategi Swasembada Bawang Putih

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut menginginkan agar Indonesia bisa mewujudkan swasembada bawang putih. Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menyiapkan fondasi swasembada bawang putih melalui percepatan perbenihan nasional.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan budidaya secara lebih luas dan mengurangi ketergantungan terhadap impor yang selama ini masih memenuhi lebih dari 90% kebutuhan bawang putih nasional.

Dia menjelaskan arah kebijakan pemerintah tidak lagi semata-mata bertumpu pada pertimbangan harga yang lebih murah dari produk impor, melainkan pada upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

“Kalau atas dasar efisiensi mungkin impor bisa dibenarkan, tapi atas dasar survival of the country, itu tidak bisa dibenarkan. Kita ingin petani kita hidup dan Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain,” kata Wamentan Sudaryono dalam konferensi pers, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, pemerintah berharap pengurangan impor sudah mulai dilakukan secara bertahap mulai pertengahan 2027 seiring meningkatnya produksi dalam negeri.
“Kita berharap mulai pertengahan tahun depan sudah ada pengurangan kuota impor. Memang tidak langsung besar, tetapi begitu bibit sudah cukup, kita bisa produksi massal. Tujuan akhirnya adalah bawang putih yang kita konsumsi berasal dari hasil produksi petani sendiri,” ujarnya.
Wamentan Sudaryono menyampaikan tantangan pengembangan bawang putih sekarang adalah pembibitan.
“Kalau bibit tersedia dan petani untung, pasti petani menanam. Dengan pola ini, kita optimistis dalam tiga sampai empat tahun impor bawang putih akan terus turun, syukur-syukur bisa nol,” pungkasnya.
Untuk mendukung target tersebut, Kementan bersama Bulog, ID FOOD, dan PTPN membangun ekosistem dari hulu hingga hilir. Bulog dan ID FOOD akan menjadi offtaker hasil perbenihan, sementara PTPN terlibat untuk memanfaatkan lahan-lahan dataran tinggi yang potensial untuk budidaya bawang putih.
“Bukan hanya mengandalkan petani, BUMN juga terlibat. Offtaker pembibitan adalah Bulog dan ID FOOD, sedangkan PTPN ikut menanam di lahan-lahan yang sesuai,” jelasnya.

Saat ini Kementan telah mengidentifikasi kawasan-kawasan potensial, termasuk Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. Pemerintah juga menjajaki pemanfaatan lahan perkebunan dataran tinggi yang sudah tidak produktif, termasuk di Jawa Barat.
Wamentan Sudaryono menegaskan, tantangan terbesar menuju swasembada bukan pada minat petani maupun pasar, melainkan pada penyediaan benih yang sesuai dengan kondisi agroklimat Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan program perbenihan dengan pola bergulir. Tahun ini, APBN mendukung perbenihan seluas 5.000 hektare dengan bantuan benih sekitar Rp75 juta per hektare. Setelah panen, petani mengembalikan benih sebesar satu setengah kali dari jumlah yang diterima untuk kemudian disalurkan kembali untuk perbenihan.

Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia setop impor bawang putih. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk mengejar target swasembada bawang putih dalam 3 hingga 4 tahun.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare (ha) pada tahun ini.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan program itu menjadi langkah awal pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih, yang saat ini masih mencapai lebih dari 90 persen kebutuhan nasional.

"Keinginan Presiden (Prabowo Subianto) adalah bagaimana bawang putih sebagai barang pokok penting ini bisa swasembada," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Menurutnya, target swasembada bawang putih dinilai lebih realistis dibanding swasembada beras. Sebab, kebutuhan lahan untuk budi daya bawang putih relatif lebih kecil.

Pemerintah memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 100 ribu ha lahan tanam bawang putih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kendati demikian, tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan lahan maupun minat petani, melainkan penyediaan bibit dalam jumlah besar, serta sesuai dengan kondisi iklim Indonesia.

Sudaryono menjelaskan bawang putih tak bisa ditanam di sembarang wilayah. Komoditas tersebut membutuhkan kawasan dataran tinggi seperti Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara yang selama ini menjadi sentra pengembangan bawang putih nasional.

"Tantangannya adalah bagaimana kita menyediakan bibit yang cukup. Jadi tiga tempat itu lebih diarahkan untuk pembibitan secara massal," ujarnya.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin mengandalkan impor bibit untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 100 ribu ha. Selain jumlahnya terbatas, bibit impor juga perlu melalui proses adaptasi agar sesuai dengan kondisi agroklimat di dalam negeri.

Karena itu, pemerintah memilih memperkuat sistem penangkaran bibit oleh petani dengan pendampingan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan.

Dalam skema tersebut, petani akan menerima bantuan bibit dari pemerintah untuk dikembangkan menjadi bibit baru. Setelah panen, petani diwajibkan mengembalikan bibit sebanyak 1,5 kali dari jumlah yang diterima, sementara sisanya dapat dijual secara bebas.

"Pemerintah memberikan bridging bibitnya. Jadi petani dikasih bibit, kemudian setelah panen dikembalikan satu setengah kali dan sisanya boleh dijual," kata Sudaryono.

Ia menjelaskan biaya pembibitan bawang putih tergolong tinggi. Untuk satu hektare lahan, kebutuhan biaya produksi mencapai sekitar Rp120 juta, dengan komponen bibit mencapai sekitar Rp75 juta.

Karena itu, pemerintah akan menanggung kebutuhan bibit tersebut melalui dukungan APBN. Berdasarkan perhitungan Kementan, kebutuhan anggaran untuk program pembibitan 5.000 ha mencapai sekitar Rp375 miliar atau mendekati Rp400 miliar.

Sudaryono mengatakan program pembibitan itu mulai dijalankan tahun ini. Selain target 5.000 ha yang didukung APBN, pemerintah juga berharap BUMN dan sektor swasta ikut mengembangkan pembibitan hingga 20 ribu ha.

"Mulai dari tahun ini. APBN untuk 5.000 hektare. BUMN dan swasta diharapkan 20 ribu hektare karena kita mengarah ke 100 ribu hektare," ujar Sudaryono.

Pemerintah memperkirakan itu tersebut mulai menunjukkan hasil dalam 3-4 tahun ke depan. Pada periode itu, impor bawang putih diharapkan mulai berkurang secara bertahap seiring meningkatnya produksi dalam negeri.

"Kita harapkan dalam 3-4 tahun konsumsi yang selama ini dipenuhi impor akan berangsur-angsur berkurang. Syukur-syukur sudah nol dan kita bisa swasembada," ujar Sudaryono.

Upaya mengejar swasembada bawang putih dilakukan di tengah tren penurunan impor dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor bawang putih Indonesia selama lima tahun terakhir memang cenderung menurun. Pada 2021, volume impor tercatat mencapai 602.745 ton, lalu turun menjadi 566.175 ton pada 2022.

Penurunan berlanjut pada 2023 menjadi 564.027 ton dan kembali menyusut menjadi 555.886 ton pada 2024. Tren penurunan paling tajam terjadi pada 2025 ketika impor bawang putih turun menjadi 450.339 ton atau merosot sekitar 18,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, pasokan bawang putih Indonesia masih didominasi impor. BPS mencatat China tetap menjadi negara asal utama impor bawang putih Indonesia sepanjang periode 2021-2025.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mengubah pendekatan pengembangan bawang putih nasional dengan membangun ekosistem usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir guna mempercepat target swasembada dalam tiga tahun ke depan.

Langkah tersebut diambil setelah berbagai program pengembangan bawang putih sebelumnya dinilai belum mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor karena berjalan secara terpisah dan belum terhubung dalam satu rantai usaha yang utuh.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan kebutuhan bawang putih nasional dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan sistem yang menghubungkan seluruh rantai usaha, mulai dari penyediaan benih hingga penyerapan hasil produksi.

“Bapak Presiden ingin swasembada. Karena itu ekosistemnya kita bangun dari benih sampai konsumsi. Dulu pendekatannya parsial sehingga tidak jalan. Sekarang kita kawal bersama, tiga tahun insyaallah bisa swasembada,” kata Amran, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).

Menurut Amran, penguatan sektor perbenihan menjadi salah satu fokus utama karena menjadi fondasi peningkatan produksi bawang putih nasional.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan benih, sarana produksi, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta skema penyerapan hasil panen melalui BUMN pangan.

Pemerintah juga tengah menyiapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk bawang putih basah guna memberikan kepastian harga bagi petani dan menjaga kelayakan usaha budidaya.

“Kita support petani. HPP bawang putih basah disiapkan supaya petani tidak rugi. Pemerintah hadir sebagai trigger untuk menggerakkan produksi bawang putih nasional. Swasta, kami kawal. Dan impor kita tekan kerannya,” ujar Amran.

Dalam skema yang disiapkan pemerintah, petani, pelaku usaha swasta, dan PTPN III akan berperan sebagai produsen benih. Benih yang dihasilkan selanjutnya akan diserap oleh ID Food dan Bulog untuk didistribusikan kembali ke sentra-sentra produksi guna memperluas areal tanam.

Pola tersebut diharapkan dapat menciptakan siklus produksi yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketersediaan benih nasional.

“Silakan menjadi penangkar, kemudian jual ke ID Food, Bulog. Ekosistem ini harus berjalan dari benih sampai konsumsi. Gudang dan penyerapan akan kita siapkan bersama Bulog dan ID Food. HPP dan HET ditentukan supaya semua jelas dan tidak ada yang dirugikan,” katanya.

Selain penguatan perbenihan dan pemasaran, pemerintah juga akan membantu penyediaan alsintan seperti kultivator yang dapat digunakan secara bersama oleh kelompok tani. Skema tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi sekaligus memperluas akses petani terhadap bantuan pemerintah.

Dari sisi petani, kebijakan tersebut mendapat respons positif karena dinilai memberikan kepastian usaha yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam pengembangan bawang putih nasional.

Petani penangkar bawang putih asal Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Bedjo Supriyanto, menilai pendekatan yang ditempuh pemerintah saat ini lebih menyeluruh dibandingkan program-program sebelumnya.

“Alhamdulillah, ini menjadi momentum yang sangat ditunggu petani bawang putih. Selama lebih dari 20 tahun kami bertani, baru sekarang bawang putih mendapat panggung. Dengan adanya kepastian harga, pembeli, dan dukungan dari hulu sampai hilir, petani akan lebih semangat meningkatkan produksi,” ujarnya.

Menurut Bedjo, kepastian pasar dan dukungan kebijakan menjadi faktor penting untuk mendorong perluasan areal tanam dan peningkatan produksi. Dia menilai target swasembada memang tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, tetapi peluangnya makin terbuka jika dukungan pemerintah dilakukan secara konsisten.

“Kami punya cita-cita agar petani bawang putih Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri. Memang membutuhkan proses, tetapi dengan momentum ini kami optimistis suatu saat kebutuhan bawang putih nasional dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri,” katanya.

Pemerintah mulai menyiapkan langkah besar untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih yang selama ini mencapai lebih dari 90 persen kebutuhan nasional. Namun di balik target ambisius tersebut, Kementerian Pertanian mengakui masih ada dua tantangan utama yang harus diselesaikan, yakni ketersediaan lahan dan bibit.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah menargetkan swasembada bawang putih dapat tercapai dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, bawang putih menjadi salah satu komoditas strategis yang harus diproduksi sendiri karena selama ini pasokan nasional masih sangat bergantung pada impor.

"Sekitar lebih dari 90 persen bawang putih kita adalah impor. Nah, keinginan dari Presiden adalah bagaimana barang yang namanya bawang putih ini, barang pokok penting ini kemudian bisa swasembada," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta Selatan.

Meski demikian, pemerintah menilai jalan menuju swasembada tidak akan mudah karena Indonesia membutuhkan sekitar 100 ribu hektare lahan yang sesuai untuk budidaya bawang putih.

Komoditas tersebut hanya bisa tumbuh optimal di wilayah dataran tinggi dengan kondisi iklim tertentu.

Saat ini pemerintah telah memiliki sejumlah kawasan pengembangan bawang putih, seperti di Sembalun, Nusa Tenggara Barat, Temanggung, Jawa Tengah, serta Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Pemerintah juga mulai menjajaki pengembangan kawasan baru untuk memperluas areal tanam demi mengejar target swasembada.

Selain persoalan lahan, ketersediaan bibit menjadi pekerjaan rumah yang tak kalah besar.

Sudaryono mengungkapkan Indonesia selama bertahun-tahun lebih banyak mengimpor bawang putih konsumsi sehingga tidak memiliki cadangan bibit dalam jumlah besar untuk kebutuhan penanaman nasional.

Menurut dia, bibit yang didatangkan dari luar negeri pun tidak bisa langsung digunakan secara massal.

Bibit tersebut harus lebih dahulu melalui proses penangkaran agar mampu beradaptasi dengan kondisi iklim Indonesia.

"Bibit itu harus ditangkar oleh petani kita di bawah binaan Ditjen Hortikultura. Selain jumlahnya tidak cukup, juga harus disesuaikan dengan iklim kita," katanya.

Kementerian Pertanian menilai kebutuhan lahan untuk swasembada bawang putih sebenarnya masih lebih kecil dibandingkan program swasembada beras yang sebelumnya dijalankan pemerintah.

Karena itu, pemerintah optimistis target tersebut tetap bisa dicapai selama proses penyediaan lahan dan bibit berjalan sesuai rencana.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan strategi pengurangan impor secara bertahap seiring peningkatan produksi dalam negeri.

Langkah itu diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bawang putih dari luar negeri.

"Kami berharap sambil berjalan nanti kuota impornya terus bisa dikurangi dengan mendorong produktivitas dalam negeri," tegas Sudaryono.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan rupiah kembali menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan strategis berbasis dolar Amerika Serikat (AS), mulai dari gandum, kedelai, gula, hingga bawang putih.

Kondisi tersebut dinilai membuat harga pangan domestik makin rentan terhadap gejolak kurs dan tekanan global.

Peneliti Center of Reform on Economics Eliza Mardian mengatakan tekanan nilai tukar memiliki dampak langsung terhadap sektor pangan nasional karena sebagian besar bahan baku, pangan konsumsi, dan input produksi masih berasal dari impor.

Menurut dia, gandum menjadi komoditas dengan ketergantungan impor tertinggi karena seluruh kebutuhan nasional masih dipenuhi dari luar negeri. Selain itu, impor kedelai mencapai sekitar 90% dari kebutuhan domestik, bawang putih 95%, gula sekitar 60%, serta daging sapi dan kerbau sekitar 54%.

“Karena mayoritas transaksi impor tersebut menggunakan dolar AS, maka ketika rupiah melemah, biaya impor otomatis meningkat dan akhirnya mendorong kenaikan harga pangan di dalam negeri,” ujar Eliza ketika dihubungi, Senin (18/5/2026).

Kondisi tersebut membuat harga pangan domestik sangat sensitif terhadap pelemahan rupiah. Tekanan kurs tidak hanya meningkatkan biaya impor, tetapi juga membebani industri makanan dan minuman yang bergantung pada bahan baku impor.

"Itulah mengapa pentingnya kita swasembada pangan dan diversifikasi ke pangan lokal agar tidak rentan dengan dinamika global. Untuk komoditas seperti kedelai, gula, bawang putih, daging sapi kita perlu dorong swasembada yang berkeadilan dan berkelanjutan yang melibatkan petani kecil. Untuk mencapai swasembada dibutuhkan dukungan inovasi teknologi benih, alat mesin pertanian, irigasi, pemodalan dan capacity building petani yang intensif sehingga produktivitas meningkat, biaya produksi efisien dan kualitas produknya baik," terangnya.

Sebelumnya, Guru Besar IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andreas Santosa juga telah menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa gandum menjadi komoditas impor terbesar Indonesia seiring perubahan pola konsumsi masyarakat yang makin bergantung pada produk berbasis terigu.

Pada 2025, impor gandum Indonesia tercatat mencapai 11,76 juta ton. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibanding komoditas pangan lainnya. Selain gandum, impor kedelai mencapai 8,61 juta ton, gula tebu 3,93 juta ton, jagung 982.000 ton, bawang putih 542.000 ton, serta beras 454 ribu ton.

Adapun, Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari–Februari 2026 menunjukkan nilai impor pangan berbasis dolar AS masih cukup besar.

Impor gandum dan meslin tercatat mencapai US$642,85 juta, kedelai US$265,19 juta, kakao US$246,88 juta, gula US$233,85 juta, serta susu US$169,23 juta. Sementara itu, impor daging jenis lembu mencapai US$77,84 juta dan bawang putih sebesar US$66,88 juta.

Besarnya nilai impor tersebut menunjukkan tambahan tekanan yang dapat muncul ketika rupiah melemah terhadap dolar AS. Biaya impor pangan berpotensi meningkat lebih cepat dan berdampak terhadap harga di tingkat konsumen.

Meski demikian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai ketergantungan impor pangan strategis Indonesia masih dalam batas aman.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman pada 25 April 2026 mengatakan total impor tiga pangan pokok strategis hanya sekitar 3,5 juta ton yang terdiri atas kedelai 2,6 juta ton, bawang putih 600.000 ton, serta daging ruminansia 350.000 ton.

Di sisi lain, kebutuhan konsumsi 11 pangan pokok nasional mencapai 68,7 juta ton per tahun sehingga porsi impor disebut hanya sekitar 5,1%.

Sebanyak 11 komoditas pangan pokok tersebut meliputi beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, serta daging sapi dan kerbau.

Bapanas juga mencatat produksi domestik 11 komoditas tersebut dapat mencapai 73,7 juta ton per tahun dan dinilai masih sejalan dengan definisi swasembada pangan dari Food and Agriculture Organization (FAO).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pasokan pangan berada dalam kondisi aman dan surplus menjelang Ramadan 2026. Importir diminta untuk tidak memainkan harga di tengah kondisi ini.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia saat ini telah swasembada untuk sembilan komoditas, mulai dari beras, jagung, cabai, hingga telur ayam.

“Kita sekarang sudah swasembada sembilan komoditas. Beras, jagung, jagung pakan tidak impor. Kemudian bawang merah, kemudian cabai, telur, ayam, kita sudah swasembada,” kata Amran dalam Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di YouTube Badan Pangan Nasional, Jumat (13/2/2026).

Berdasarkan neraca pangan nasional per 3 Februari 2026, Bapanas mencatat sebagian besar komoditas pangan strategis berada dalam kondisi surplus. Adapun, beras, gula konsumsi, cabai, hingga jagung berstatus swasembada.

Secara terperinci, ketersediaan beras mencapai 27,55 juta ton dengan kebutuhan 10,31 juta ton hingga April 2026, sehingga terdapat surplus 17,24 juta ton. Kemudian, gula konsumsi memiliki ketersediaan 1,54 juta ton dengan kebutuhan 944.000 ton, sehingga menyisakan surplus 595.000 ton.

Untuk cabai besar, ketersediaan tercatat 382.000 ton dengan kebutuhan 308.000 ton atau surplus 74.000 ton, sementara cabai rawit tersedia 409.000 ton dengan kebutuhan 304.000 ton sehingga surplus mencapai 105.000 ton.

Selain itu, komoditas jagung mencatat ketersediaan 10,75 juta ton dan kebutuhan 5,90 juta ton, sehingga terdapat surplus sebesar 4,85 juta ton. Disusul, minyak goreng memiliki ketersediaan 4,47 juta ton dengan kebutuhan 914.000 ton sehingga surplus 3,56 juta ton dan berstatus ekspor.

Data juga menunjukkan, daging ayam tersedia 2,07 juta ton dengan kebutuhan 1,34 juta ton atau surplus 728.000 ton, sedangkan telur ayam memiliki ketersediaan 2,55 juta ton dan kebutuhan 2,20 juta ton sehingga surplus 349.000 ton, keduanya juga berstatus ekspor.

Berikutnya, bawang merah tercatat tersedia 479.000 ton dengan kebutuhan 422.000 ton atau surplus 57.000 ton dan masuk kategori ekspor.

Ke depan, Amran menuturkan pemerintah akan mengejar sejumlah komoditas strategis yang saat ini masih bergantung pada impor, terutama kedelai dan bawang putih.

“Tinggal yang kita kejar berikutnya lagi yaitu kedelai, bawang putih. Ini yang kita kejar ke depan, termasuk sapi, peternakan sapi,” ujarnya.

Sejumlah komoditas yang masih berstatus impor meliputi bawang putih dengan ketersediaan 238.000 ton dan kebutuhan 170.000 ton hingga April 2026 atau surplus 68.000 ton. Lalu, kedelai dengan ketersediaan 1,21 juta ton dan kebutuhan 906.000 ton sehingga surplus 301.000 ton.

Selanjutnya, daging sapi/kerbau yang tersedia 410.000 ton dengan kebutuhan 235.000 ton atau surplus 175.000 ton. Gula industri juga masih berstatus impor dengan ketersediaan 1,81 juta ton dan kebutuhan 908.000 ton, sehingga surplus mencapai 904.000 ton.

Peringatan Amran

Amran menyampaikan dengan kondisi pasokan yang melimpah, tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga pada momentum bulan suci Ramadan.

“Tolong yang impor, tolong jangan permainkan keadaan. Tolong sekali lagi, kalau aku dapatkan, Bapak berakhir menjadi importir. Kalau aku dapatkan, itu adalah terakhir Anda menjadi importir,” ucapnya.

Menurut Amran, pendekatan persuasif tidak lagi efektif. Untuk itu, pemerintah memilih langkah tegas melalui pencabutan izin hingga proses pidana bagi pelaku usaha yang melanggar.

“Tahun ini tidak ada kompromi lagi, mengimbau, izinnya kami cabut. Seluruh kewenangan kami, kami cabut. Pidananya kami serahkan ke Satgas,” tandasnya.

IDXChannel- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan optimisme Indonesia untuk segera mencapai swasembada bawang putih nasional dengan menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu pilar utama pengembangannya.

Di hadapan petani bawang putih, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta jajaran pemerintah daerah di kawasan Sembalun, Mentan Amran memamerkan kesiapan produksi nasional sekaligus menegaskan target penghentian impor bawang putih dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Mentan, kunci swasembada bawang putih terletak pada keberanian menetapkan target luas tanam yang memadai dan konsistensi kerja di lapangan. Ia menegaskan kebutuhan minimal luas tanam nasional untuk mencapai kemandirian bawang putih.

“Bawang putih di NTB, minimal 25.000 hektare. Kalau mampu 50.000, ini bisa men-supply provinsi-provinsi lain," kata Mentan Amran dalam keterangan pers Selasa (10/2/2026).

Mentan menegaskan bahwa penghentian impor bawang putih bukan sekadar wacana, melainkan agenda yang telah memiliki batas waktu jelas dan terukur.

“Kita hentikan impor mungkin 3–4 tahun ke depan, paling lambat 5 tahun. Kalau bisa 4 tahun, paling lambat 5 tahun,” kata dia.

Keseriusan pemerintah dalam mendorong swasembada bawang putih, menurut Mentan Amran, merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa percepatan dilakukan tanpa menunggu birokrasi panjang.

“Bapak Presiden sudah arahkan via telepon hari Sabtu. Hari Minggu tim berangkat, hari Senin kami sudah tiba di sini untuk merealisasikan itu. Kita buat program khusus," tuturnya.

NTB sendiri dinilai memiliki keunggulan nyata sebagai sentra pengembangan bawang putih nasional. Selain potensi lahan yang luas, produktivitas bawang putih di daerah ini dinilai sangat menjanjikan.

“Yang menarik, NTB ini produksinya 20 ton. Tadi ada yang 28 ton per hektare. Ini sangat menarik untuk kita kembangkan. Indonesia pasti bisa. Paling tinggi 100.000 hektare tanaman bawang, itu sudah swasembada.” ujar Mentan.

Mentan menekankan bahwa target swasembada bawang putih secara nasional relatif kecil jika dibandingkan dengan luas tanaman pangan strategis lain, seperti padi.

“Tau nggak tanaman beras, tanaman padi, 7,4 juta hektare. 7,4 juta saja kita selesaikan, apalagi 100.000 hektare. Saya kira cuma 2 gubernur, 3 gubernur menyelesaikan itu. NTB, mungkin Sumatera Utara, dan Jawa Tengah," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai responsif dan visioner dalam mendukung pembangunan pertanian dan hilirisasi.

“Ini karena gubernurnya gesit, gubernurnya hebat. Bahkan baru groundbreaking, itu pabrik pakan unggas terintegrasi, pabrik pakan, ada cold storagenya, ada parentstock, grandparentstock, lengkap. Terintegrasi dan itu pemerintah yang mendukungnya. Kemudian jadi jaminannya adalah harga pakan untuk peternak. Kemudian harga jagung dari peternakan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan daerah yang visioner menjadi alasan kuat bagi Kementerian Pertanian untuk bergerak cepat ke NTB.

“Itu luar biasa. Gubernur visioner. Makanya aku respon, aku bergerak ke sini," ujar dia. Selain aspek produksi, kualitas benih bawang putih NTB, khususnya di Lombok, juga menjadi perhatian utama. Mentan Amran menilai kualitas benih lokal sangat kompetitif, bahkan dibandingkan dengan bawang putih impor.

“Bagaimana dengan kualitas bibit kita di Lombok. Sangat bagus. Kualitasnya sangat bagus. Kalau dibandingkan dengan bawang impor, sangat bagus. Karena ini berada pada ketinggian 1.200 dari permukaan laut. Ini sangat bagus. Sehingga kami pusatkan pembibitan di sini," ujar dia.

Berdasarkan data potensi, NTB memiliki lahan bawang putih sekitar 7.750 hektare yang tersebar di Lombok Timur, Lombok Utara, Bima, Sumbawa, dan Lombok Tengah. Potensi tersebut menjadi fondasi kuat penetapan target tanam, intervensi benih, pendampingan teknis, serta percepatan kebijakan menuju swasembada bawang putih nasional periode 2026–2030.

Mentan menegaskan bahwa keberhasilan swasembada tidak cukup hanya dengan perencanaan, tetapi membutuhkan perubahan mindset, etos kerja, dan keberanian bertindak di lapangan.

Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, kualitas agroklimat unggul, serta semangat petani NTB, Mentan Amran optimistis swasembada bawang putih nasional bukan hanya target, melainkan keniscayaan yang akan segera terwujud.

(kunthi fahmar sandy)

Bapak Presiden sudah arahkan via telepon hari Sabtu. Hari Minggu tim berangkat, hari Senin kami sudah tiba di sini (Nusa Tenggara Barat) untuk merealisasikan itu. Kita buat program khusus,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, impor bawang putih dapat dihentikan dalam lima tahun ke depan melalui peningkatan luas tanam, produktivitas, serta penguatan kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

Mentan menegaskan, penghentian impor bawang putih bukan sekadar wacana, melainkan agenda yang telah memiliki batas waktu jelas dan terukur.

“Kita hentikan import mungkin 3–4 tahun ke depan, paling lambat 5 tahun. Kalau bisa 4 tahun, paling lambat 5 tahun," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Keseriusan pemerintah dalam mendorong swasembada bawang putih, menurut Mentan, merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa percepatan dilakukan tanpa menunggu birokrasi panjang.

“Bapak Presiden sudah arahkan via telepon hari Sabtu. Hari Minggu tim berangkat, hari Senin kami sudah tiba di sini (Nusa Tenggara Barat) untuk merealisasikan itu. Kita buat program khusus," tegas Mentan.

Ia menegaskan, optimisme Indonesia untuk segera mencapai swasembada bawang putih nasional dengan menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu pilar utama pengembangannya.

Di hadapan petani bawang putih, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta jajaran pemerintah daerah di kawasan Sembalun, Mentan Amran memamerkan kesiapan produksi nasional sekaligus menegaskan target penghentian impor bawang putih dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Mentan, kunci swasembada bawang putih terletak pada keberanian menetapkan target luas tanam yang memadai dan konsistensi kerja di lapangan. Ia menegaskan kebutuhan minimal luas tanam nasional untuk mencapai kemandirian bawang putih.

“Bawang putih di NTB, minimal 25.000 hektare. Kalau mampu 50.000, ini bisa men-supply provinsi-provinsi lain," ucapnya.

Ia mengatakan, NTB memiliki keunggulan nyata sebagai sentra pengembangan bawang putih nasional. Selain potensi lahan yang luas, produktivitas bawang putih di daerah ini dinilai sangat menjanjikan.

“Yang menarik, NTB ini produksinya 20 ton. Tadi ada yang 28 ton per hektare. Ini sangat menarik untuk kita kembangkan. Indonesia pasti bisa. Paling tinggi 100.000 hektare tanaman bawang, itu sudah swasembada.” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran menekankan bahwa target swasembada bawang putih secara nasional relatif kecil jika dibandingkan dengan luas tanaman pangan strategis lain, seperti padi.

“Tau nggak tanaman beras, tanaman padi, 7,4 juta hektare. 7,4 juta saja kita selesaikan, apalagi 100.000 hektare. Saya kira cuma 2 gubernur, 3 gubernur menyelesaikan itu. NTB, mungkin Sumatera Utara, dan Jawa Tengah," imbuhnya.

Sebelumnya Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto mendorong Indonesia memperluas swasembada pangan tidak hanya beras dan jagung, tetapi juga komoditas strategis lain, seperti bawang putih hingga kedelai.

"Saya mendorong untuk swasembada bawang putih sama kedelai," kata Titiek saat ditemui setelah menghadiri Talkshow Panen Fest 2026 di Jakarta, Sabtu (7/2).

Ia menyampaikan harapan agar ke depan Indonesia mampu mencapai swasembada gula, garam, kedelai, bawang putih, serta berbagai jenis bawang yang selama ini masih dipenuhi dari pasokan luar negeri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah adanya modus operandi dari importir bawang putih terkait kenaikan harga menjelang Lebaran.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan pihaknya telah mengeluarkan persetujuan impor (PI) bawang putih untuk beberapa perusahaan.

Bahkan, Tommy menyampaikan Kemendag juga telah mengundang seluruh pemegang izin impor untuk segera merealisasikan impor bawang putih guna memenuhi kebutuhan Ramadan, termasuk Lebaran.

“Kami sudah rapat dengan pemegang PI untuk segera merealisasikan karena menjelang Idulfitri dan bulan puasa, itu kebutuhan bahan pokok. Kami sudah mengundang para pemilik persetujuan impor untuk segera merealisasikan,” kata Tommy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, dikutip pada Sabtu (24/1/2026).

Lebih lanjut, Tommy menyatakan pihaknya belum menemukan bukti keterlambatan impor yang disengaja, termasuk dugaan modus operandi importir bawang putih.

“Nggak ada sih. Kami belum menemukan itu [dugaan modus operandi importir bawang putih,” ujarnya.

Meski demikian, Kemendag belum mengetahui alasan keterlambatan impor. Namun, dia menyampaikan para importir berkomitmen untuk segera merealisasikannya. “Mereka intinya akan segera untuk merealisasikan [impor bawang putih],” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pola kenaikan harga bawang putih yang terjadi setiap menjelang Lebaran imbas keterlambatan impor yang disengaja oleh importir.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan fenomena ini sudah terjadi berulang kali dari tahun ke tahun. Tomsi meminta Kemendag mengambil langkah tegas agar pola serupa tidak terulang, sehingga harga bawang putih tetap stabil menjelang Lebaran.

“Bapak harus melihat pelajaran ke belakang dari tahun ke tahun. Setiap mau Lebaran, dia tidak impor [bawang putih] ya, itu namanya modus operandi. Supaya apa? supaya harganya bisa naik,” ujar Tomsi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026, Senin (19/1/2026).

Tomsi menegaskan importir yang memiliki izin dan kuota impor harus bertanggung jawab atas jadwal pengiriman. Menurutnya, pemerintah seharusnya menjelaskan mengapa impor tidak dilakukan tepat waktu, padahal izin dan kuota impor telah tersedia.

“Ini harus ada ketegasan pemerintah, kenapa dia tidak mau impor, kenapa dia terlambat impor, sementara dia punya izin impor, dia punya kuota impor,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menyoroti proses pengiriman bawang putih impor yang memakan waktu sekitar tiga minggu, namun hingga saat ini belum ada pengajuan izin impor.

“Terus mau sampainya kapan? Mau nunggu puasa dulu? Lihat tahun-tahun sebelumnya, dia sampai setelah Lebaran. Setelah Lebaran harganya turun,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan agar para importir wajib melakukan tanam bawang putih dengan persentase 5%. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan hingga saat ini, Indonesia masih bawang putih masih bergantung pada importasi dengan persentase di kisaran 90–95%. Adapun, China menjadi produsen utama komoditas ini.

Menurut Nawandaru, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan impor dengan memastikan pasokan bawang putih di dalam negeri mencukupi.

“Salah satunya adalah mensinergikan kebijakan wajib tanam 5%, wajib tanam ini adalah kewajiban persyaratan bagi importir untuk melakukan importasi,” kata Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026, Senin (19/1/2026).

Dia menjelaskan, kewajiban wajib tanam ini dapat dioptimalkan sebagai opsi untuk menambah pasokan di dalam negeri. Dia menyebut, kebijakan ini juga sebagai upaya untuk mendukung produktivitas dan mencapai swasembada pangan bawang putih.

“Karena memang ketergantungan kita terhadap bawang putih ini sangat tinggi, perlu upaya, karena memang sejatinya kebijakan wajib tanam ini sebagai kelengkapan persyaratan melakukan importasi,” terangnya.

Untuk itu, dia menilai kebijakan wajib tanam 5% bagi importir bawang putih ini perlu dioptimalkan agar bisa menjadi cadang bawang putih pemerintah ke depan.

Namun, dia menilai, perlu ada dukungan paralel dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk bisa mengoptimalkan kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah bawang putih sebagai instrumen intervensi pemerintah.

Adapun, sambung dia, optimalisasi CPP bawang putih sebagai instrumen intervensi Pemerintah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Badan Pangan Nasional 28/2023, serta Keputusan Kepala Badan Pangan 591/2024 untuk keperluan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan.

“Kami harapkan ada penetapan kembali di tahun 2026 terkait dengan cadangan pangan pemerintah [untuk bawang putih],” imbuhnya.

Per 16 Januari 2026, Kemendag mencatat harga eceran nasional bawang putih Kating mencapai Rp39.300 per kilogram, atau naik 2,34%. Kondisi serupa juga terjadi pada harga bawang putih Honan yang naik 2,84% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi Rp39.800 per kilogram.

Adapun, harga bawang putih di China pada Desember 2025 berada di kisaran 8,88 yuan per kilogram atau US$1,26 per kilogram (setara Rp20.935 per kilogram). Namun, harga bawang putih di China pada awal 2025 mengalami penurunan meski harga saat ini masih relatif tinggi dibandingkan harga selama lima tahun terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap pola kenaikan harga bawang putih yang terjadi setiap menjelang Lebaran. Lonjakan ini diduga terkait keterlambatan impor yang disengaja oleh importir.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan bahwa fenomena ini sudah terjadi berulang kali dari tahun ke tahun. Untuk itu, Tomsi meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil langkah tegas agar pola serupa tidak terulang, sehingga harga bawang putih tetap stabil menjelang Lebaran.

“Bapak [Kemendag] harus melihat pelajaran ke belakang dari tahun ke tahun. Setiap mau Lebaran, dia tidak impor [bawang putih] ya, itu namanya modus operandi. Supaya apa? supaya harganya bisa naik,” kata Tomsi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026, Senin (19/1/2026).

Tomsi menegaskan bahwa importir yang memiliki izin dan kuota impor harus bertanggung jawab atas jadwal pengiriman. Menurutnya, pemerintah seharusnya menjelaskan mengapa impor tidak dilakukan tepat waktu, padahal izin dan kuota impor telah tersedia.

“Ini harus ada ketegasan pemerintah, kenapa dia tidak mau impor, kenapa dia terlambat impor, sedangkan dia punya izin impor, dia punya kuota impor,” ujarnya.

Dia juga menyoroti proses pengiriman bawang putih impor yang memakan waktu sekitar tiga minggu. Namun, hingga saat ini belum ada pengajuan izin impor.

“Terus mau sampainya kapan? Mau nunggu puasa dulu? Lihat tahun-tahun sebelumnya, dia sampai setelah Lebaran. Setelah Lebaran harganya turun,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan sekitar 90%–95% bawang putih masih bergantung pada impor, yang utamanya dari China sebagai produsen utama.

Menurut Nawandaru, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag untuk mempercepat realisasi impor. Pasalnya, hingga 15 Januari 2026 belum ada realisasi impor bawang putih.

Dia menjelaskan, proses inspeksi oleh surveyor juga menjadi faktor belum adanya pengiriman. Sementara itu, pengiriman bawang putih dari China diperkirakan membutuhkan waktu 2–3 minggu.

“Apabila dalam minggu ini ada importir yang sudah melakukan pembelian atau transaksi dan pengiriman, diperkirakan akan tiba menjelang atau di minggu pertama periode Ramadan atau puasa,” tambahnya.

Per 16 Januari 2026, Kemendag mencatat harga eceran nasional bawang putih Kating mencapai Rp39.300 per kilogram, atau naik 2,34%. Sementara itu, harga bawang putih Honan tercatat Rp39.800 per kilogram atau naik 2,84% dibandingkan bulan sebelumnya.

Adapun, harga bawang putih di China pada Desember 2025 berada di kisaran 8,88 yuan per kilogram atau US$1,26 per kilogram (setara Rp20.935 per kilogram). Namun, harga bawang putih di China pada awal 2025 mengalami penurunan meski harga saat ini masih relatif tinggi dibandingkan harga selama lima tahun terakhir.