Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berisiko mengalami kutukan sumber daya alam apabila pembenahan tata kelola dan kelembagaan tidak menjadi prioritas.

Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai kualitas institusi menjadi faktor utama yang menentukan apakah kekayaan komoditas akan menghasilkan kesejahteraan atau justru memperburuk perekonomian.

Menurut Didik, sumber daya alam tidak secara inheren menjadi berkah maupun kutukan. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada kualitas institusi, sistem politik, serta efektivitas tata kelola yang mengelola kekayaan alam tersebut.

"Masalah yang harus dibenahi bukan sumber daya alamnya, yaitu kebijakannya dan sistem ekonomi politiknya," kata Didik dalam diskusi publik bertajukSumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?pada Senin (29/6/2026).

Dia mengatakan Indonesia perlu belajar dari pengalaman sejumlah negara. Norwegia, Australia dan Kanada berhasil mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui institusi yang kuat dan kebijakan yang konsisten.

Sebaliknya, Venezuela dan Nigeria menjadi contoh kegagalan pengelolaan sumber daya alam akibat lemahnya tata kelola, tingginya korupsi, dan minimnya diversifikasi ekonomi.

Didik menilai Indonesia masih berada di persimpangan. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia serta produsen utama minyak sawit dan berbagai komoditas mineral, Indonesia memiliki peluang besar memperoleh manfaat ekonomi. Namun, peluang tersebut dapat berubah menjadi beban apabila tata kelola tidak diperbaiki.

Dia mengutip hasil riset ekonom Indef, Nailul Farih, yang menunjukkan hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional. Dalam riset tersebut, sumber daya alam memberikan dampak positif di negara-negara berpendapatan tinggi dan menengah yang memiliki institusi relatif kuat.

Sebaliknya, negara berpendapatan rendah justru lebih rentan mengalami fenomena resource curse atau kutukan sumber daya.

Menurut Didik, teori New Institutional Economics menjelaskan bahwa kualitas institusi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Perlindungan hak kepemilikan, institusi politik yang mendukung dunia usaha, tata kelola yang efektif, serta birokrasi yang akuntabel menjadi fondasi agar kekayaan alam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia mengingatkan pendapatan besar dari sektor sumber daya alam justru dapat memicu praktik perburuan rente, korupsi, hingga konflik politik apabila pengelolaannya tidak transparan. Dalam kondisi tersebut, kekayaan alam tidak lagi menjadi modal pembangunan, melainkan memperkuat kepentingan elite dan melemahkan produktivitas ekonomi.

"Indonesia ini ada di simpang jalan antara berkah dan kutukan. Sekarang saya kira Indonesia memerlukan kualitas politik yang baik, ada check and balance, penggunaan anggaran yang transparan," ujarnya.

Didik menegaskan sumber daya alam bukan takdir yang otomatis membawa kemakmuran. Menurutnya, keberhasilan suatu negara lebih ditentukan oleh kemampuannya membangun institusi yang berkualitas daripada besarnya cadangan sumber daya alam yang dimiliki.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyebut obligasi valuta asing (valas) berdenominasi renminbi yuan direncanakan terbit sesuai jadwal yakni awal Juli 2026. Otoritas mengeklaim bahwa terdapat minat yang tinggi oleh investor di daratan China untuk membeli surat utang pemerintah ini.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Herman Saheruddin, mengatakan bahwa Kemenkeu Republik Rakyat China (RRC) serta Bank Sentral China alias People's Bank of China (PBOC) telah berkomitmen untuk membantu kelancaran proses penerbitan. Pemerintah masih menargetkan penerbitan Panda Bond sekitar awal Juli alias pekan depan.

"Tetapi, kan, administrasi harus kami lakukan, ya. Jadi, it will be on time, insyaAllah seperti yang disampaikan Pak Suminto [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko]. InsyaAllah [awal Juli]," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dari segi potensinya, Herman, menyebut saat ini otoritas masih melakukan book building untuk mengukur minat pasar. Tahapan proses ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar nilai issuance alias lelang obligasi yang akan dilakukan.

Akan tetapi, terang Herman, kesan yang didapatkan saat pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta sejumlah investor institusi di Beijing pekan lalu menunjukkan adanya minat yang tinggi terhadap Panda Bond. Dia turut mendampingi Purbaya ke China bersama dengan Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto.

Dia mengeklaim lebih dari 15 investor institusi besar di China yang ditemui olehnya dan Purbaya pekan lalu menginginkan penerbitan dalam jumlah yang besar.

"Kemarin minatnya cukup besar, they want more, tetapi tentu saja kan kami harus menyesuaikan dengan kebutuhan [pembiayaan] kami juga ya. Apakah pembiayaannya itu dibutuhkan sebesar itu dan juga cash management kami," kata pria yang juga bekas pejabat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Dari deretan investor institusi yang datang, sebagian berasal dari investment bank maupun perusahaan sekuritas. Salah satu yang hadir merupakan afiliasi dari bank terbesar di dunia dari segi aset, yakni Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Bagi Herman, minat yang tinggi dari pasar terhadap Panda Bond juga terlihat dari penjamin emisi obligasi atau underwriter. Mereka disebut sudah ikut memesan Panda Bond lebih dulu meski dibatasi dengan kuota.

"Jadi, kalau ditanya yang tertarik berapa, paling tidak dari underwriter-nya mereka dengan confident ambil porsi yang mereka boleh beli, mereka beli sendiri. Sisanya kan harus dijual keluar. Bahkan banyak juga yang menawarkan ke kita jadi bagian dari underwriter di masa depan gitu. Tentu siapapun boleh asalkan memenuhi ketentuan. Jadi, open arm saja," pungkas Herman.

Bisnis.com, JAKARTA — MSCI menilai pasar modal Indonesia masih menunjukkan daya saing yang kuat dibandingkan sejumlah negara berkembang (emerging market) lainnya meskipun mendapat sorotan terkait transparansi pemegang saham dan mekanisme perdagangan saham.

Berdasarkan penilaian aksesibilitas pasar MSCI, Indonesia memperoleh nilai positif pada mayoritas indikator utama yang menjadi pertimbangan investor institusi global dalam menempatkan dana di suatu negara.

Kekuatan terbesar Indonesia terlihat pada aspek keterbukaan arus modal. MSCI memberikan penilaian tertinggi untuk indikator pembatasan arus modal (capital flow restrictions), menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara emerging market utama seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan Afrika Selatan.

Penilaian tersebut menunjukkan investor asing relatif tidak menghadapi hambatan berarti dalam membawa masuk maupun keluar modal dari pasar Indonesia.

Selain itu, pasar modal Indonesia juga memperoleh penilaian tertinggi pada aspek regulasi pasar, layanan kustodian, sistem penyimpanan efek (depository), serta mekanisme perdagangan saham. Kategori tersebut merupakan fondasi utama yang menentukan efisiensi dan keamanan transaksi investor global.

Dibandingkan sejumlah negara emerging market lain, Indonesia juga memiliki keunggulan dalam kesetaraan perlakuan terhadap investor asing.

MSCI menilai investor asing di Indonesia memperoleh hak yang setara dengan investor domestik, sebuah aspek yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh beberapa negara lain dalam kelompok emerging market.

Secara keseluruhan, sebagian besar indikator Indonesia memperoleh penilaian "tidak ada masalah besar" atau "perbaikan masih dimungkinkan", menunjukkan struktur pasar modal domestik telah memenuhi sebagian besar standar aksesibilitas yang diharapkan investor global.

Meski demikian, MSCI masih mencatat sejumlah area yang perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah aspek transparansi informasi pasar dan struktur kepemilikan saham yang belakangan menjadi perhatian investor institusi internasional.

Karena itu, MSCI menyambut berbagai reformasi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut termasuk peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), serta rencana peningkatan free float minimum menjadi 15%.

Langkah itu dinilai sebagai sinyal positif yang dapat memperkuat posisi Indonesia di kelompok emerging market.

Jika dibandingkan dengan negara-negara yang saat ini menjadi benchmark seperti Korea Selatan, Taiwan, atau Uni Emirat Arab, Indonesia memang masih memiliki ruang perbaikan pada aspek transparansi dan pengembangan instrumen investasi.

Namun dari sisi fondasi pasar, mulai dari regulasi, infrastruktur perdagangan, hingga kebebasan arus modal, Indonesia telah berada pada level yang kompetitif.

Data MSCI menunjukkan bahwa tantangan Indonesia saat ini bukan lagi membangun infrastruktur dasar pasar modal, melainkan meningkatkan kualitas transparansi dan tata kelola agar dapat semakin menarik investor institusi global.

Dengan reformasi yang sedang berjalan, Indonesia berpeluang memperkuat posisinya sebagai salah satu pasar berkembang utama di kawasan Asia.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara fintech P2P lending, PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) mengungkapkan saat ini seluruh pendanaan perusahaan berasal dari 11 pemberi dana (lender) institusi.

Direktur Utama PT Sahabat Mikro Fintek (Samir), Handy Juniandri mengungkapkan tiga di antaranya berasal dari sektor perbankan, yakni PT Bank Neo Commerce Tbk, PT Super Bank Indonesia Tbk, dan PT Bank Sahabat Sampoerna.

Menurutnya, kehadiran tiga lender institusi dari sektor perbankan menunjukkan bahwa kepercayaanmu korporasi terhadap infrastruktur dan mitigasi risiko Samir semakin kuat.

“Samir sebagai layanan pindar yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan [OJK] selalu membuka diri untuk melakukan kolaborasi dengan perbankan dan layanan keuangan lainnya,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (22/6/2026).

Handy menjelaskan, keterbukaan itu bertujuan memperluas akses pembiayaan secara inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG) yang baik dan perlindungan terhadap konsumen dalam kolaborasi lintas lembaga keuangan.

Samir, katanya, berharap sinergi itu dapat memperluas alternatif pembiayaan bagi masyarakat, khususnya UMKM, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Adapun, total penyaluran pembiayaan Samir dari Januari hingga April 2026 mencapai Rp1,4 triliun, atau sudah mencakup 50% dari total pembiayaan di sepanjang 2025.

“Secara total kumulatif, Samir sudah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp6,6 triliun hingga 31 Mei 2026. Kondisi ini tentu menjadi catatan yang cukup menggembirakan karena tren penyaluran pembiayaan Samir masih tetap positif dan berada di on the right track,” tegas Handy.

Lebih jauh, Handy kembali menekankan bahwa ke depannya Samir akan membangun kemitraan strategis dengan lender institusi lainnya termasuk dari perbankan dengan skema channeling untuk menciptakan ekosistem pendanaan yang lebih stabil, efisien, dan tumbuh berkelanjutan.

“Tentu saja dengan tetap memperhatikan penguatan manajemen risiko, tata kelola yang baik dan selalu mengedepankan prinsip perlindungan terhadap konsumen,” tutupnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan per April 2026, lender perbankan masih mendominasi pendanaan di industri pinjaman daring (pindar) atau pinjol.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pendanaan dari perbankan mencapai Rp66,25 triliun atau dengan porsi sebesar 75,59%.

“Dominasi ini antara lain dipengaruhi oleh kapasitas pendanaan yang cukup besar serta stabilitas likuiditas,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, Minggu (7/6/2026).

Sementara itu, nilai pendanaan industri pindar yang berasal dari lender individu tercatat sebesar Rp3,33 triliun. Menurut Agusman, sumber pendanaan industri Pindar ke depan akan semakin beragam, baik dari lender individu maupun institusi.

“Sejalan dengan penguatan peran Lender Profesional, Penyelenggara juga berpotensi memperluas basis pendanaan dari lender institusi guna mendukung kualitas dan keberlanjutan pendanaan di industri Pindar,” sebutnya.

Bisnis.com, DENPASAR – PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menargetkan masuk Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 di usianya ke-64 tahun.

Direktur Utama Bank Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan total modal disetor per Mei 2026 mencapai Rp3,63 triliun dan modal inti sebesar Rp5,98 triliun, yang memproyeksikan Bank BPD Bali untuk naik kelas menjadi bank kategori KBMI 2 pada 2026.

Sudharma menjelaskan Bank BPD Bali berfokus untuk menjadi lebih besar dan lebih baik melalui langkah yang terukur. Ekspansi bisnis dijalankan tidak sekadar untuk mengejar angka, melainkan untuk memperkuat sistem, menyelaraskan seluruh elemen serta memastikan inovasi berjalan beriringan dengan pengendalian risiko demi kemajuan bank secara jangka panjang.

Sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial, peringatan HUT ke-64 ini diisi dengan berbagai kegiatan humanis maupun kekeluargaan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi persembahyangan bersama, penyerahan punia, pemberian bantuan langsung kepada panti asuhan, serta kunjungan silaturahmi kepada para pendiri dan pensiunan pengurus Bank BPD Bali. Selain itu, diselenggarakan pula kegiatan donor darah, turnamen tenis meja dan kompetisi frontliner untuk menjaga serta meningkatkan kualitas layanan.

Mewakili manajemen dan seluruh insan Bank BPD Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada nasabah, Pemegang Saham, Pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat atas kepercayaan maupun dukungan yang senantiasa diberikan. Kepercayaan inilah yang menjadi pondasi utama bagi Bank BPD Bali untuk dapat terus bertahan, bertumbuh dan berupaya memberikan layanan yang terbaik," jelas Sudharma, Jumat (5/6/2026).

Memasuki usia baru, Bank BPD Bali kembali mengukuhkan komitmennya yang tertuang dalam visi perusahaan, yakni menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi, dan terkemuka dalam melayani serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Komitmen untuk bertumbuh secara terukur ini tercermin dari kinerja keuangan Bank BPD Bali per 31 Mei 2026 yang mencatatkan hasil positif. Total aset tumbuh sebesar 8,19 persen (year-on-year/yoy) menjadi Rp43,12 triliun. Penyaluran kredit mencapai Rp25,63 triliun atau tumbuh 8,46 persen (yoy), dengan porsi kredit UMKM mencapai Rp13,51 triliun (tumbuh 12,55 persen (yoy)). Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,68 persen (y-o-y) menjadi Rp35,40 triliun. Adapun laba per Mei 2026 tercatat sebesar Rp670 miliar, tumbuh 16,50 persen (yoy).

Rasio keuangan Bank BPD Bali menunjukkan indikator yang sehat, di mana Capital Adequacy Ratio (CAR) berada pada level 30,34 persen, Return on Assets (ROA) 4,29 persen, Return on Equity (ROE) 28,39 persen, NPL Gross terjaga di angka 0,96 persen, BOPO 59,09 persen, serta Net Interest Margin (NIM) mencapai 5,89 persen. Posisi keuangan ini diperkuat oleh penambahan modal dari pemegang saham di tahun 2026 sebesar Rp746 miliar.

Menginjak usia ke-64 tahun pada 5 Juni 2026, PT Bank Pembangunan Daerah Bali menyelenggarakan rangkaian peringatan hari ulang tahun dengan mengusung tema "Harmoni Bertumbuh Menjaga Stabilitas". Tema ini merupakan manifestasi dari filosofi manajemen dan tata kelola perusahaan yang menekankan pada keseimbangan dinamis antara kemajuan bisnis maupun ketahanan institusi.

Makna dari harmoni bertumbuh adalah sebuah pertumbuhan kolektif, di mana setiap sektor saling mendukung secara selaras. Pertumbuhan ini juga berpegang teguh pada regulasi yang berlaku, sehingga kemajuan yang dicapai tetap terukur, aman dan berkelanjutan.

Sementara itu, menjaga stabilitas dimaknai sebagai jangkar institusi dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Bank BPD Bali berkomitmen memastikan seluruh kondisi fundamental, mulai dari kesehatan finansial, permodalan, kepatuhan hukum, hingga keamanan data, tetap terjaga dengan mengedepankan manajemen risiko pada setiap langkah strategisnya.

Kinerja yang stabil ini mendapat apresiasi di tingkat nasional saat Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan mitra kerja di Jakarta pada Rabu (3/6/2026). Rapat yang dihadiri oleh Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, ini membahas perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) BUMD serta dukungan regulasi bagi BPD sebagai BUMD sektor jasa keuangan.

Dalam forum tersebut, I Nyoman Sudharma bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungannya terhadap penguatan peran BPD. "Regulasi yang kuat bagi BUMD, khususnya BPD, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi intermediasi, memperluas akses pembiayaan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah," jelas Sudharma.

Apresiasi khusus juga datang dari Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly. Ia menyoroti rasio profitabilitas Bank BPD Bali yang efisien. "Kita mengapresiasi Bank BPD Bali. Dengan aset di kisaran Rp40 triliun, labanya mencatatkan hasil yang sangat baik sebesar Rp1,1 triliun. Hal ini membuktikan bahwa bank dengan aset yang relatif tidak terlalu besar tetap dapat dikelola secara optimal untuk menghasilkan keuntungan yang baik bagi daerah," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir 2025 telah meluncurkan asuransi kredit untuk pinjaman daring (pindar) atau kerap dikenal dengan pinjaman online (pinjol).

Meski skema asuransi kredit bagi lender institusi sudah mulai berjalan, implementasinya masih terbatas, jumlah penyelenggara yang terlibat belum banyak, dan perlindungan bagi lender individu masih belum jelas arahnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) OJK Agusman menyampaikan, produk ini telah dipasarkan oleh Pemberi Dana, sebagai salah satu instrumen mitigasi risiko gagal bayar.

“Implementasinya menunjukkan perkembangan, meskipun cakupan produk yang tersedia saat ini masih terbatas pada segmen tertentu dan jenis pembiayaan tertentu,” kata Agusman dalam jawaban tertulis, dikutip pada Selasa (2/6/2026).

Perluasan cakupan produk asuransi pindar juga terus dibahas bersama stakeholders terkait. Agusman menyebut, pembahasan mencakup kemungkinan pengembangan agar dapat menjangkau lebih luas, dengan tetap memerhatikan kesiapan industri dan prinsip kehati-hatian.

Lima bulan sejak diluncurkan, Agus mengungkapkan bahwa kerja sama antara salah satu pindar bersama dengan asuransi konsorsium tengah dalam tahap finalisasi. Dia mengharapkan, kerja sama ini dapat segera diimplementasikan dan diikuti oleh penyelenggara pindar lainnya.

Kehadiran produk asuransi kredit pindar sejatinya mendapat tanggapan positif dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), mengingat setiap platform memiliki karakteristik portofolio dan profil risiko yang berbeda.

Karena itu, keberadaan produk asuransi yang didesain khusus untuk model bisnis LPBBTI diharapkan dapat memperkaya pilihan mitigasi risiko tanpa mengganggu fleksibilitas pengelolaan operasional penyelenggara.

Ketua Umum Afpi Entjik S.Djafar mengatakan, meski program ini tidak bersifat mandatory, dan merupakan hak prerogatif dari lender, penyediaan asuransi kredit untuk Pindar diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif perlindungan bagi lender dalam menyalurkan pembiayaan melalui penyelenggara pindar.

“Berkaitan dengan hal ini, AFPI memastikan industri pindar terus menyelaraskan tata kelola dengan peraturan yang berlaku, salah satunya perihal mitigasi risiko,” kata Entjik kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut bahwa skema perlindungan asuransi bagi lender saat ini masih memberikan ruang pilihan bagi investor karena tidak bersifat wajib. Dengan demikian, investor dapat mempertimbangkan sendiri manfaat dan biaya yang timbul sebelum memutuskan mengikuti program perlindungan tersebut.

Dia menilai mekanisme tersebut relatif adil karena lender memiliki keleluasaan untuk memperhitungkan berbagai aspek, mulai dari biaya tambahan hingga potensi moral hazard yang dapat muncul dalam skema perlindungan kredit.

“Saya rasa ini cukup fair bagi lender,” ungkap Nailul kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Namun, dia mengingatkan bahwa penerapan kewajiban asuransi dengan model saat ini berpotensi menimbulkan ketimpangan di antara kelompok pemberi dana. Dalam kondisi tersebut, lender institusi dinilai berpotensi menjadi pihak yang paling diuntungkan karena memiliki eksposur dan kepentingan yang lebih besar dibandingkan lender ritel.

Implementasi Belum Berjalan Mulus

Meski demikian, implementasi asuransi kredit untuk pindar masih menemui sejumlah kendala. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) setidaknya menyoroti empat kendala utama dalam mengimplementasikan produk tersebut.

Pertama, tingkat premi yang ditawarkan saat ini dinilai belum ekonomis dan belum sebanding dengan manfaat serta profil risiko yang ditanggung. Kedua, konsorsium asuransi kredit belum siap dari sisi integrasi sistem (API integration).

“Integrasi ini sangat dibutuhkan untuk memastikan proses penyelesaian klaim (claim settlement) yang cepat antara platform pindar, perbankan, dan perusahaan asuransi,” ujar Kepala Departemen LPBBTI Aftech Nucky P. Djatmiko kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Kendala lainnya, yakni konsorsium asuransi dinilai belum memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai dalam menangani asuransi untuk industri P2P, mengingat karakteristik dan model risikonya berbeda dari lini asuransi pada umumnya.

Selain itu, terdapat keterbatasan nilai pertanggungan. Nucky menuturkan, saat ini plafon pinjaman yang dapat diasuransikan maksimal sebesar Rp5 juta. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan terkait pinjaman bernilai di atas Rp5 juta, baik dari sisi ketersediaan perlindungan maupun skema mitigasi risiko yang dapat diterapkan.

Lebih lanjut, Nucky menilai bahwa skema asuransi kredit bagi lender individu sangat mungkin dikembangkan, dengan prasyarat utama tersedianya struktur premi yang proporsional.

Sebagai gambaran, dia menuturkan bahwa premi yang ditawarkan saat ini berada di kisaran 1,5% per bulan, sementara manfaat ekonomi yang diterima lender berkisar antara 0,75% —1,5% per bulan tergantung tenor.

Dengan struktur tersebut, Nucky menilai pembebanan premi secara langsung kepada lender individu masih menghadapi tantangan keekonomian, karena imbal hasil yang diperoleh belum memadai untuk menutup premi.

“Karena itu, kunci untuk mewujudkan perlindungan bagi lender individu ke depan adalah penyesuaian premi agar lebih proporsional dan sepadan dengan manfaat ekonominya,” ucap Nucky.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meluncurkan produk Exchange Traded Fund (ETF) emas. Produk ini diperkirakan akan lebih likuid dibandingkan produk ETF yang sudah ada saat ini.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menuturkan nantinya akan ada diler partisipan dalam produk ETF emas ini.

“Diler partisipan ini yang kami harapkan akan membuat pasar menjadi likuid,” ujar Jeffrey ketika dihubungi, Sabtu (23/5/2026).

Jeffrey menuturkan produk ETF emas ini seharusnya mudah dipahami oleh publik. Dengan demikian, pihaknya berharap produk ini akan lebih likuid, dibandingkan produk-produk baru yang membutuhkan learning curve atau proses adaptasi bagi investor Indonesia.

Dia melanjutkan produk ETF Emas ini merupakan produk diversifikasi. Artinya, bagi investor ritel, produk ini dapat menjadi alternatif efek untuk diversifikasi dengan kondisi pasar modal saat ini.

Jeffrey juga menambahkan produk ini tetap terbuka bagi investor institusi, khususnya investor institusi domestik yang membutuhkan diversifikasi.

“Termasuk bagi investor institusi yang di internal mereka harus masuk ke efek-efek yang syariah. Karena ETF Emas ini adalah efek yang termasuk syariah,” tuturnya.

Di sisi lain, Jeffrey juga menuturkan BEI bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus meminta penegasan dari Kementerian Keuangan, terkait dengan perpajakan untuk ETF Emas.

Sebelumnya, Head of Business Development 2 Division BEI Ignatius Denny Wicaksono mengatakan persoalan perpajakan masih menjadi perhatian regulator dan pelaku industri. Sampai saat ini, skema pajak underlying emas tersebut belum memiliki ketentuan final.

“Untuk emas ini masih berupa capital gain, sehingga simulasi perpajakannya masih terus dibahas bersama Direktorat Jenderal Pajak,” kata Denny.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) memproyeksikan rilis perdana produk Exchange Traded Fund (ETF) emas pada akhir Juni hingga Juli 2026 seiring proses pengajuan dokumen yang tengah berjalan ke regulator dan bursa.

Head of Business Development 2 Division BEI Ignatius Denny Wicaksono menjelaskan saat ini proses penerbitan ETF emas masih berada pada tahap pengajuan dokumen oleh manajer investasi (MI) kepada BEI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah memperoleh persetujuan dari kedua pihak, produk baru dapat dilakukan penawaran kepada publik dan pencatatan di bursa.

“Kalau melihat proses yang biasa, dari submission dokumen sampai persetujuan biasanya memakan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan. Kalau mulai masuk pada Mei, maka kemungkinan paling cepat akhir Juni, tetapi secara standar kemungkinan sekitar Juli,” ujarnya dalam pemaparan secara daring, Rabu (20/5/2026).

Denny menyebut saat ini tercatat sudah ada 9 manajer investasi yang menyatakan minat menerbitkan ETF emas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 MI telah resmi mengajukan dokumen pencatatan, sementara tujuh lainnya masih berada dalam tahap legal review prospektus.

BEI mengakui pengembangan ETF emas menghadapi sejumlah tantangan karena menjadi produk baru yang mengintegrasikan emas fisik ke dalam ekosistem pasar modal.

Berbeda dengan reksa dana konvensional berbasis saham, obligasi, atau pasar uang, ETF emas akan memiliki underlying berupa emas fisik yang terintegrasi dengan sistem perdagangan bursa.

Selain itu, aspek perpajakan juga masih menjadi perhatian utama. Hingga kini, skema pajak untuk underlying emas disebut belum memiliki aturan final seperti produk pasar modal lain yang sudah memiliki tarif pajak tetap.

“Untuk emas ini masih berupa capital gain sehingga simulasi perpajakannya masih terus dibahas bersama Direktorat Jenderal Pajak,” jelasnya.

BEI menilai ETF emas memiliki keunggulan utama dari sisi likuiditas dibandingkan emas fisik maupun emas digital. Investor nantinya dapat melakukan transaksi jual beli langsung di bursa dengan harga yang lebih kompetitif.

Dalam mekanisme ETF emas, investor tidak hanya menjadi price taker seperti di toko emas atau platform emas digital, tetapi juga dapat memasang kuotasi harga sendiri di pasar.

Untuk menjaga likuiditas, ETF emas juga akan didukung market maker dan dealer partisipan yang bertugas menyediakan kuotasi jual beli di pasar.

Dari sisi keamanan, BEI memastikan emas fisik yang menjadi underlying ETF akan disimpan oleh penyelenggara usaha bulion yang diawasi regulator, seperti PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia.

Sistem penyimpanan emas nantinya juga akan terintegrasi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia guna memastikan transparansi dan validitas cadangan emas yang mendasari unit ETF yang beredar.

Selain diaudit secara berkala, manajer investasi dan bank kustodian juga diwajibkan memverifikasi keberadaan emas fisik sesuai ketentuan regulator.

Bidik Investor Ritel

BEI melihat ETF emas berpotensi menarik minat investor institusi yang selama ini belum memiliki akses langsung terhadap instrumen emas dalam portofolionya.

ETF emas dinilai dapat menjadi instrumen diversifikasi baru di tengah tingginya minat terhadap aset safe haven.

Di sisi lain, investor ritel juga diproyeksikan tertarik karena ETF emas menawarkan fleksibilitas transaksi, spread harga yang lebih kompetitif, serta transparansi harga yang mengikuti acuan pasar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 ditutup di zona merah pada penutupan perdagangan Rabu (13/5/2026) seiring dengan penurunan saham INCO hingga BBRI.

Berdasarkan data IDX Mobile, Indeks kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini ditutup menguat 4,28 poin atau sebesar 0,92% ke level 459,80 pada penutupan perdagangan. Sepanjang hari, indeks bergerak di rentang terendah 458,46 hingga tertinggi 462,89.

Dari sisi likuiditas, total nilai transaksi pada saham-saham yang tergabung dalam Indeks Bisnis-27 mencapai Rp8,65 triliun, dengan volume perdagangan sekitar 6,792 miliar saham.

Sebanyak 18 saham konstituen bergerak memerah, 7 saham konstituen menguat, dan sisanya 2 saham cenderung stagnan.

Pelemahan terjadi terhadap mayoritas saham indeks konstituen. Penurunan tajam terjadi pada saham PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) turun 3,65% ke level Rp1.850, selanjutnya saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang turun 3,29% ke level Rp5.875.

Selanjutnya, saham PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. (BBRI) turun 3,11% ke level Rp3.120. Saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) turun 3,08% ke level Rp2.520. Kemudian ada saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) turun 2,50% ke level Rp585.

Sebaliknya saham yang mampu menahan pelemahan lebih dalam dan cenderung menguat adalah saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) yang naik 4,52% ke level Rp4.160. Berikutnya saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) naik 4,10% ke level Rp2.540.

Saham PT Darma Henwa Tbk.(DEWA) 2,11% ke level Rp484, disusul saham PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) juga ikut naik 1,32% ke level Rp770, dan saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) menguat 0,94% ke level Rp214.

Tim riset Phintraco Sekuritas mengatakan Rebalancing indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) periode Mei 2026 dinilai menjadi sentimen negatif bagi pasar saham Indonesia setelah jumlah emiten yang dikeluarkan dari indeks global tersebut lebih banyak dari ekspektasi pelaku pasar.

Keluarnya sejumlah saham berkapitalisasi besar tersebut mencerminkan menurunnya representasi Indonesia di indeks MSCI global. Kondisi ini diperkirakan akan memicu tekanan jual dari investor institusi asing yang menggunakan MSCI sebagai acuan portofolio investasi.

Tekanan eksternal juga masih membayangi pasar keuangan global. Inflasi tahunan Amerika Serikat tercatat naik menjadi 3,8% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada April 2026. Kenaikan inflasi tersebut memperkuat ekspektasi bahwa suku bunga tinggi di AS akan bertahan lebih lama.

Sejalan dengan itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun atau U.S. 10-year Treasury yield pada perdagangan Selasa (12/5) naik 5,1 basis poin menjadi 4,46%. Kenaikan yield biasanya menjadi sentimen negatif bagi pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, karena mendorong investor global kembali masuk ke aset berbasis dolar AS.

Di sisi lain, data ekonomi global menunjukkan pergerakan yang beragam. Prospek ekonomi Jerman mulai menunjukkan perbaikan setelah indikator ekspektasi ekonomi ZEW naik 7 poin menjadi minus 10,2 pada Mei 2026 usai mengalami pelemahan selama dua bulan berturut-turut.

Namun, pelemahan konsumsi masih terjadi di Jepang. Pengeluaran rumah tangga Negeri Sakura tercatat turun 2,9% YoY pada Maret 2026, mencerminkan tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Dari domestik, aktivitas konsumsi masyarakat juga belum sepenuhnya pulih. Penjualan ritel Indonesia diperkirakan turun 1,9% YoY pada April 2026. Pelemahan ini menjadi sinyal bahwa permintaan domestik masih menghadapi tantangan di tengah ketidakpastian global dan tekanan pasar keuangan

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, SEMARANG — Seleksi mandiri menjadi jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lainnya yang banyak dipilih calon mahasiswa setelah jalur SNBP dan SNBT. Saat memutuskan untuk mendaftar jalur mandiri, calon mahasiswa tidak hanya mempersiapkan nilai dan persaingan seleksi, melainkan juga perlu untuk mempertimbangkan biaya pendidikan.

Dalam pendaftaran jalur mandiri, terdapat sejumlah PTN di Indonesia yang mewajibkan calon mahasiswa baru untuk membayar uang pangkal atau yang juga dikenal sebagai Iuran Pemgembangan Institusi (IPI). Berbeda dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan mahasiswa di setiap semesternya, biaya pendidikan IPI ini hanya dibayarkan satu kali oleh mahasiswa, tepatnya pada saat akan masuk masa studi.

Besaran uang pangkal biasanya akan berbeda-beda sesuai dengan PTN yang dituju. Terkait nominal, calon mahasiswa akan menemukan besaran IPI yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Kendati begitu, masih ada sejumlah PTN di Indonesia yang menawarkan jalur seleksi mandiri dengan uang pangkal yang relatif terjangkau.

Simak 6 PTN dengan uang pangkal yang cukup murah dan terjangkau:

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Jalur mandiri Universitas Sebelas Maret (UNS) merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Sebelas Maret dan disediakan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat tiga tahun terakhir. Untuk jalur mandiri, UNS membuka tiga kelompok utama yang bisa diikuti, yakni reguler, kemitraan, dan afirmasi.

Mengutip dari laman SPMB UNS, peserta yang telah lulus melalui Seleksi Mandiri UNS diwajibkan untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Para peserta diketahui dapat menentukan pilihan tarif IPI yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Adapun besaran IPI untuk program Sarjana, Diploma Sarjana Terapan, dan Diploma Tiga di UNS memiliki nominal paling rendah sebesar Rp5.000.000 pada sejumlah Program Studi.

2. Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Mengutip dari laman Admission Universitas Negeri Semarang (UNNES), Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang (SM-UNNES) merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru jenjang Sarjana (S1) dan Diploma (D3) yang diselenggarakan secara mandiri oleh UNNES dalam beberapa jalur penerimaan. Adapun bentuk seleksi tiap jalur dirancang berbeda-beda untuk menjaring calon mahasiswa baru yang unggul.

Mengenai bentuk seleksi mandiri, UNNES diketahui membuka tiga jalur utama, yakni SM tulis, SM skor UTBK, dan SM prestasi. Berdasarkan informasi dalam laman resminya, peserta yang lulus melalui jalur SM tulis dan SM skor UTBK diwajibkan untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

Sementara itu, untuk peserta yang dinyatakan lulus melalui SM prestasi akan dikenakan UKT paling rendah, yakni UKT Golongan I atau II (Rp500.000-1.000.000) per semester, serta tidak akan dikenakan IPI.

Bagi peserta yang lulus melalui jalur SM tulis dan SM skor UTBK akan membayar IPI sebanyak satu kali selama masa studi. Pilihan IPI ini dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua calon mahasiswa, dan pilihan ini tidak akan mempengaruhi seleksi akademik. Untuk pilihan IPI, UNNES membuka lima kelompok utama, dengan besaran IPI pada kelompok I sebesar Rp0 rupiah dan kelompok II sebesar Rp5.000.000.

3. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Mengutip dari laman PMB Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Seleksi Mandiri (SM) merupakan seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta untuk menjaring siswa dengan keunggulan akademik maupun non akademik. Dalam pelaksanaannya, UNY membuka beberapa bentuk seleksi mandiri, mulai dari SM prestasi, SM CBT, dan SM skor UTBK-SNBT, SM kerja sama, dan SM pencarian bakat.

Peserta yang dinyatakan lulus melalui seleksi mandiri UNY akan dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Tujuan dan rencana penggunaan IPI diketahui untuk mendukung berbagai aspek pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi dan pengembangan kualitas akademik maupun layanan kepada mahasiswa.

Adapun besaran IPI ini disesuaikan dengan kesanggupan orang tua calon mahasiswa. Terkait besaran IPI ini, UNY membuka enam kelompok IPI yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa, dengan besaran kelompok IPI I sebesar Rp0 rupiah dan kelompok IPI II sebesar Rp5.000.000.

4. Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Jalur mandiri Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara mandiri oleh ISI yogyakarta untuk program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4). Pada pelaksanaannya, ISI Yogyakarta membuka sejumlah jalur seleksi, mulai dari diploma sarjana mandiri, afirmasi daerah 3T, afirmasi prestasi, dan afirmasi perwakilan daerah.

Peserta yang telah dinyatakan lulus melalui jalur mandiri Sarjana dan Sarjana Terapan diwajibkan untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Terkait besaran IPI, ISI Yogyakarta membuka lima kelompok IPI yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa untuk disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Besaran IPI ISI yogyakarta paling rendah berada pada kelompok I sebesar Rp2.000.000.

5. Universitas Negeri Jember (Unej)

Dilansir dari laman resmi Universitas Negeri Jember (Unej), Seleksi Mandiri Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jember (SEMMABA UNEJ) merupakan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Jember.

Jalur seleksi ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang sedang menempuh kelas akhir atau lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat untuk mengikuti seleksi dengan memilih Program Studi Sarjana (S1), Sarjana Terapan (D4), dan Diploma (D3).

Pada seleksi mandiri ini, UNEJ membuka empat jalur utama, mulai dari SEMMABA prestasi, SEMMABA nilai rapor, SEMMABA test, dan SEMMABA skor UTBK-SNBT. Peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi mandiri untuk program Diploma, Program Sarjana Terapan, dan Program Sarjana Universitas Jember akan membayarkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Adapun besaran IPI terendah untuk program Sarjana sebesar Rp10.000, sedangkan IPI terendah untuk program Diploma sebesar Rp5.000.000.

6. UPN Veteran Yogyakarta (UPNVY)

Dilansir dari laman resmi UPN Veteran Yogyakarta, jalur mandiri merupakan seleksi penerimaaan mahasiswa baru untuk Diploma (D3) dan Sarjana (S1) yang terdiri dari skema utama, yakni Seleksi Mandiri Prestasi Wimaya, Seleksi Mandiri Kapasitas Bela Negara 1 (CBT), dan Kapasitas Bela Negara 2.

Berdasarkan informasi yang tertera, peserta yang dinyatakan lulus melalui Seleksi Mandiri Prestasi Wimaya hanya akan dikenakan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dibebaskan dari Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Sementara itu, untuk peserta yang lulus melalui Seleksi Mandiri Kapasitas Bela Negara 1 (CBT) dan Kapasitas Bela Negara 2 akan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

Untuk besaran IPI, UPN Veteran Yogyakarta membuka 10 kelompok yang bisa disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Besaran IPI terendah berada di kelompok I sebesar Rp0 rupiah, sementara besaran IPI kelompok II sebesar Rp4.000.000 untuk program studi tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah gejolak kebijakan moneter Amerika Serikat, investor institusi global justru terus menambah kepemilikan Bitcoin, membuka peluang bagi investor ritel untuk masuk secara bertahap.

Analis Reku, Fahmi Almuttaqin mengungkapkan bahwa sepanjang 2026, investor institusi telah mengakumulasi 145.837 Bitcoin sehingga total kepemilikan mencapai 818.334 Bitcoin. Arus dana juga tecermin dari masuknya sekitar US$3,5 miliar ke ETF Bitcoin spot dalam dua bulan terakhir.

Menurut Fahmi, tren ini menunjukkan keyakinan jangka panjang terhadap fundamental Bitcoin, terlepas dari fluktuasi harga jangka pendek akibat kebijakan The Fed.

Dia menilai koreksi harga pascapengumuman suku bunga bukan mencerminkan kelemahan struktural, melainkan bagian dari dinamika pasar yang wajar.

"Investor Indonesia dapat melihat ini sebagai periode momentum yang kuat untuk membangun atau memperkuat posisi di pasar kripto, khususnya Bitcoin sebagai instrumen diversifikasi sekaligus growth engine dalam portofolio investasi jangka panjang," ujarnya, Senin (4/5/2026).

Dari sisi regulasi, lanjutnya, prospek pasar juga didukung oleh pembahasan Clarity Act yang berpotensi menetapkan Bitcoin sebagai komoditas digital di bawah pengawasan Commodity Futures Trading Commission.

Fahmi menyebut kejelasan hukum ini dapat membuka jalan bagi bank untuk memegang aset kripto secara lebih aman, sekaligus mengurangi risiko tumpang tindih dengan regulator lain.

Dia menegaskan investor Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini dengan strategi bertahap. "Strategi DCA tetap menjadi pendekatan paling terukur untuk memanfaatkan momentum ini," katanya.

Sebelumnya, melansir Kantor Berita Anadolu pada Jumat (1/5/2026), Federal Open Market Committee (FOMC) memutuskan mempertahankan suku bunga federal funds rate di kisaran 3,5% hingga 3,75%.

Keputusan itu diambil melalui voting 8 banding 4, menunjukkan tingkat perpecahan yang cukup besar di internal pembuat kebijakan.

Powell menegaskan bank sentral tetap berfokus menjaga independensi dan menjalankan kebijakan moneter tanpa pertimbangan politik. Dia juga mengkritik langkah hukum terbaru terhadap The Fed sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dia mengatakan tidak punya pilihan selain tetap berada di Dewan Gubernur The Fed setelah masa jabatannya sebagai ketua berakhir pada Mei mendatang, dengan merujuk pada tindakan hukum yang diambil pemerintahan Presiden Donald Trump.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan menaikkan porsi saham beredar di publik ataufree float minimal 15% dinilai tidak menjadi hambatan bagi aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di pasar modal. Malahan, aturan tersebut justru membuka peluang besar, terutama ketika dikombinasikan dengan langkah konsolidasi.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menilai kewajiban melepas minimal 15% saham ke publik atau mempertahankan porsi tersebut bagi perusahaan yang sudah tercatat, sebagai peluang ketimbang halangan.

“Menurut saya kebijakan free float 15% ini sangat positif. Ditambah dengan konsolidasi BUMN yang sedang berjalan, serta peningkatan porsi saham publik, hal ini akan membantu memperdalam pasar dan meningkatkan likuiditas, yang sangat baik bagi perkembangan pasar modal kita,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Adapun, kebijakan free float minimal 15% dari BEI dipandang sebagai katalis positif. Untuk perusahaan BUMN besar, sebut Oki, porsi 15% tersebut berpotensi menghasilkan nilai penghimpunan dana yang signifikan ketika belum melantai di bursa atau pada saat melakukan penawaran perdana saham publik.

Menurutnya investor institusi, baik domestik maupun global, cenderung lebih tertarik pada penawaran saham dengan nilai besar karena dinilai lebih likuid dan stabil. Kebijakan ini juga dinilai mampu memperluas basis investor institusi yang selama ini masih terbatas, sekaligus meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.

Sisi lain dia menambahkan dengan konsolidasi BUMN membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas emiten. Perusahaan pelat merah yang semakin besar dan tidak terfragmentasi dinilai memiliki profil kredit yang lebih kuat, pendapatan lebih tinggi, serta diversifikasi bisnis yang lebih baik.

“Dari sisi pasar obligasi, kondisi ini juga berpotensi mempersempit spread, sehingga biaya pendanaan menjadi lebih efisien. Dukungan negara menjadi nilai tambah tersendiri,” imbuhnya.

Meski demikian, keberhasilan aksi korporasi seperti penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) tidak hanya ditentukan oleh fundamental. Faktor timing atau momentum pasar tetap menjadi kunci utama.

Hal ini, kata dia, tercermin dari pengalaman rencana IPO salah satu anak usaha Pertamina yang sempat tertunda. Padahal, perusahaan tersebut memiliki fundamental kuat dengan laba bersih sekitar US$4 miliar dan potensi valuasi besar. Penundaan dilakukan bukan karena kinerja, melainkan kondisi pasar yang dinilai belum mendukung.

“Timing sangat krusial. Perusahaan bagus sekalipun bisa gagal melantai jika momentum pasar tidak tepat,” jelasnya.

Konsolidasi, lanjutnya juga membuka peluang baru bagi BUMN berukuran kecil yang sebelumnya kurang menarik bagi investor. Setelah digabung, entitas menjadi lebih besar dan layak masuk ke pasar modal. Dalam konteks ini, ukuran perusahaan, prospek pertumbuhan, serta visibilitas pendapatan menjadi faktor penting dalam menarik minat investor.

Namun demikian, dari perspektif lembaga pemeringkat, ukuran besar tidak serta-merta menjamin kualitas kredit yang lebih baik atau menghilangkan risiko sistemik.

Penilaian Rating BUMN

Corporate Rating APAC Director Fitch Ratings Felita menjelaskan penilaian terhadap korporasi BUMN dilakukan melalui dua pendekatan, yakni kekuatan fundamental perusahaan secara mandiri serta hubungan dan potensi dukungan dari pemerintah.

Felita menilai tujuan konsolidasi adalah untuk merampingkan struktur, menciptakan sinergi, menghemat biaya, mengurangi duplikasi, dan mempermudah pengawasan oleh pemerintah. Selain itu, perusahaan dengan skala lebih besar biasanya memiliki daya tawar yang lebih kuat dan akses pendanaan yang lebih baik di pasar obligasi maupun saham.

Namun, pihaknya tetap akan dilihat apakah hal-hal tersebut benar-benar meningkatkan profil kredit perusahaan secara mandiri. Selain itu, entitas hasil konsolidasi juga akan dinilai dari seberapa penting perannya bagi pemerintah, serta apakah hal itu memengaruhi kemungkinan adanya dukungan pemerintah.

Ada empat faktor utama yang biasanya digunakan untuk menilai kemungkinan dukungan pemerintah terhadap BUMN. Pertama seberapa besar kontrol pemerintah terhadap pengambilan keputusan dan operasional perusahaan, serta seberapa dekat dan rutin pengawasan yang dilakukan.

Kedua, Riwayat dukungan pemerintah sebelumnya, seperti penyertaan modal negara (PMN), jaminan, atau pemberian aset. Yang paling penting, apakah dukungan tersebut diberikan tepat waktu dan konsisten untuk menjaga profil kredit perusahaan tetap baik.

Ketiga, Seberapa penting peran BUMN tersebut dalam menyediakan layanan publik atau layanan ekonomi utama. Jika perusahaan gagal bayar, apakah akan menimbulkan risiko sistemik atau mengganggu layanan penting bagi masyarakat, serta apakah ada alternatif pengganti.

Terakhir, dampaknya terhadap pasar pembiayaan. Jika BUMN tersebut gagal bayar, apakah akan memengaruhi kemampuan dan biaya pendanaan bagi BUMN lain maupun pemerintah sendiri.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.