Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggulirkan langkah strategis dalam penataan spektrum frekuensi nasional. Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital (Kepmen) Nomor 175 Tahun 2026, pemerintah menjadwalkan seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz pada tahun ini.

Langkah tersebut menjadi instrumen vital guna mengakselerasi transformasi digital nasional sekaligus mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dalam keterangan pers, Kamis (9/4/2026), Komdigi berharap kehadiran spektrum baru ini mampu menjawab persoalan ketimpangan sinyal di wilayah pelosok dan kepadatan lalu lintas data di area perkotaan.

Dua pita frekuensi yang akan dilelang ini memiliki karakteristik teknis yang sangat berbeda namun saling melengkapi dalam ekosistem telekomunikasi.

Pita 700 MHz merupakan low-band yang sering disebut sebagai “digital dividend” hasil migrasi TV analog ke digital. Sementara itu, 2,6 GHz berada di kategori mid-band yang menjadi tumpuan utama teknologi masa depan.

Komdigi menyampaikan pita 700 MHz sangat krusial sebagai tulang punggung perluasan akses internet hingga ke desa-desa yang selama ini sulit terjangkau sinyal seluler. Kemampuannya menembus hambatan fisik seperti bangunan gedung menjadikan kualitas sinyal di dalam ruangan (indoor) lebih stabil.

Di sisi lain, pita 2,6 GHz difokuskan untuk mengakomodasi kepadatan trafik data yang masif, sehingga pengalaman mobile broadband berkecepatan tinggi dapat dirasakan lebih stabil oleh masyarakat kota besar.

Pemerintah menargetkan penyediaan layanan internet minimal teknologi 4G di seluruh desa/kelurahan melalui seleksi ini. Selain itu, para operator seluler didorong untuk memperkuat penggelaran jaringan 5G secara lebih luas di berbagai wilayah strategis.

Untuk menjamin kelancaran proses, Menteri Komunikasi dan Digital juga menerbitkan Kepmen Nomor 176 Tahun 2026 yang mengatur pembentukan Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi. Tim ini bertugas mengawal setiap tahapan seleksi agar tetap selaras dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.

Komdigi menyatakan proses seleksi akan mengedepankan asas transparansi guna memberikan ruang yang adil bagi seluruh pelaku industri telekomunikasi. Optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi sebagai sumber daya alam terbatas ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang berkelanjutan.

Dengan terbitnya regulasi ini, industri telekomunikasi nasional kini menanti detail teknis pelaksanaan lelang yang diprediksi akan mengubah peta persaingan dan kualitas layanan seluler di Tanah Air sepanjang 2026.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyoroti tantangan dalam mencapai target seluruh desa di Indonesia terkoneksi internet sepenuhnya pada tahun depan.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan jumlah desa di Indonesia terus bertambah setiap tahun akibat pemekaran wilayah. Kondisi ini membuat jumlah desa yang belum terlayani internet terus bergerak dinamis.

“Itu kan tiap tahun tambah. Sekarang 2.500 [desa belum terkoneksi]. Terus dinamis kan, desanya kan berubah-ubah,” kata Marwan ditemui usai konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Marwan menilai target 100% desa terkoneksi internet akan sulit tercapai karena angka kebutuhan layanan akan berubah lagi pada tahun berikutnya.

“Tambah lagi desanya. Ada yang tidak terkoneksi lagi. Kenapa? Pemekaran,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat terhubung dengan layanan internet pada 2026. Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebut tahun ini masih terdapat sekitar 2.500 desa yang belum memiliki akses internet.

“Target kita di 2026 ini semua sudah terhubung. Mudah-mudahan bisa kita lakukan percepatan sehingga di 2026, 100% desa di Indonesia sudah dapat terhubung,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Meutya mengakui ketimpangan akses dan kapasitas digital menunjukkan kesiapan yang belum merata, terutama di daerah. Karena itu, pembangunan di kawasan tertinggal akan menjadi prioritas pada 2026. Dia menekankan transformasi digital harus dilihat sebagai agenda nasional yang bergerak serempak. Komdigi bersama LPM UI mencatat skor transformasi digital nasional meningkat dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024.

Menurut Meutya, capaian ini menunjukkan fondasi digital Indonesia telah berkembang cukup baik meskipun keselarasan dan kebersamaan pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Dia mengatakan pilar jaringan dan infrastruktur menjadi aspek yang tumbuh paling pesat, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal.

“Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Meutya juga menyampaikan sejumlah provinsi di wilayah timur seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan mencatat lompatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Capaian tersebut, ujarnya, merupakan hasil fokus pembangunan yang diberikan pada kawasan timur.

Upaya ini diharapkan memperkuat afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah, termasuk di wilayah timur Indonesia. Lebih jauh, Meutya menuturkan sejumlah kajian menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi. Dalam bahasa sederhana, lanjutnya, kondisi ini berarti Indonesia membutuhkan investasi besar untuk memperoleh tambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi.

“Dan artinya tantangan kita ke depan bukan hanya menambah besaran belanja saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi kita dengan dukungan digitalisasi,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet pada tahun depan.

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan tahun ini masih terdapat sekitar 2.500 desa yang belum memiliki akses internet.

“Target kita di 2026 ini semua sudah terhubung. Mudah-mudahan bisa kita lakukan percepatan sehingga di 2026, 100.% desa di Indonesia sudah dapat terhubung,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Meutya mengakui ketimpangan akses dan kapasitas digital menunjukkan kesiapan yang belum merata, terutama di daerah. Karena itu, pembangunan di kawasan yang tertinggal akan menjadi prioritas pada 2026.

Dia menekankan transformasi digital perlu dilihat sebagai agenda nasional yang berjalan serempak.

Meutya menyebut skor transformasi digital nasional yang merupakan hasil kolaborasi Komdigi dan LPM UI bergerak dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan Indonesia telah berkembang cukup baik dalam membangun fondasi digital dan terus bergerak maju, meskipun masih perlu meningkatkan keselarasan dan kebersamaan dalam pelaksanaannya.

Dia mengatakan pilar jaringan dan infrastruktur menjadi aspek yang tumbuh paling baik, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal. “Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” ungkapnya.

Lompatan Signifikan Konektivitas di Wilayah Timur

Meutya juga mengungkapkan sejumlah provinsi di wilayah timur seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan menunjukkan lompatan signifikan dalam dua tahun terakhir.

Dia menjelaskan capaian tersebut terjadi karena pembangunan dalam dua tahun terakhir difokuskan pada wilayah timur. Upaya tersebut diharapkan memperkuat afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah, termasuk kawasan timur Indonesia.

Lebih jauh, Meutya menyebut berbagai kajian menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi. Dalam bahasa sederhana, lanjutnya, hal itu berarti Indonesia memerlukan investasi besar untuk memperoleh tambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi.

“Dan artinya tantangan kita ke depan bukan hanya menambah besaran belanja saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi kita dengan dukungan digitalisasi,” ungkapnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat sebanyak 734 desa telah terpasang jaringan internet gratis hingga November 2025.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyatakan tetap melanjutkan program Internet Desa Gratis meski menghadapi pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, dimana 107 desa lainnya masih dalam tahap pemasangan.

Dia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mengorbankan pelayanan publik demi efisiensi anggaran.

"Meski pemerintah pusat memangkas anggaran TKD, yang di dalamnya Dana Bagi Hasil, Pemprov Kaltim tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama program Gratispol Internet Desa Gratis tetap berjalan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (26/11/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim M Faisal mengungkapkan kendala teknis yang cukup pelik dalam penuntasan 107 desa tersisa.

"Yang jelas, terakhir ini susah-susah, sebab tidak bisa terjangkau kabel fiber optic atau FO, parahnya tidak ada listrik. Kita mencoba tahun depan bisa kerja sama dengan ESDM Kaltim, mereka mengerjakan listriknya," ungkap Faisal.

Persoalannya tidak melulu soal kabel dan bandwidth. Ketiadaan aliran listrik di sejumlah desa terpencil menjadi batu sandungan yang memerlukan pendekatan lintas sektor.

Langkah koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang.

Dari tujuh kabupaten yang menjadi target, capaian pemasangan bervariasi. Kutai Kartanegara mencatatkan realisasi tertinggi dengan 187 dari 193 desa terpasang.

Disusul Kutai Barat dengan 142 dari 190 desa, Kutai Timur 135 dari 139 desa, Paser 125 dari 139 desa, Berau 96 dari 100 desa, Penajam Paser Utara 29 dari 30 desa, dan Mahakam Ulu 20 dari 50 desa.

Sementara itu di lapangan, respons masyarakat terhadap program ini cukup antusias.

Ferdinan, Sekretaris Kampung Geleo Asa di Kutai Barat, menyampaikan apresiasi atas terpasangnya jaringan internet di kantornya sejak Oktober 2025.

"Alhamdulillah bapak Gubernur dan Wagub, internet desa sudah terpasang di kantor desa kami. Terima kasih bapak Gubernur Rudy dan Wagub Seno. Kami sudah menerima wifi gratis. Ini betul-betul bermanfaat bagi Kampung Geleo Asa," pungkasnya.

Jakarta: Akses internet kini menjadi kebutuhan dasar yang menentukan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, tidak semua wilayah di Indonesia beruntung memiliki jaringan yang memadai.

Salah satunya adalah Desa Sukobubuk di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur digital.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, Dayabumi Telekomunikasi menghadirkan solusi internet satelit. Inisiatif ini menjadi langkah nyata memperluas konektivitas hingga ke wilayah pedesaan.

Sebelum program ini hadir, masyarakat Sukobubuk kerap kesulitan mengakses internet karena minimnya jaringan. Teknologi satelit ini memberi harapan baru dengan koneksi yang lebih stabil dan inklusif mulai dari pendidikan, perdagangan, hingga aktivitas sosial.

Warga merasakan perubahan

Setelah peresmian, warga langsung menjajal koneksi internet baru tersebut. Salah satunya Sohibul, seorang petani yang akhirnya bisa melakukan panggilan video kepada kerabatnya di kota tanpa harus keluar desa.

“Alhamdulilah dengan adanya internet baru ini, kita warga desa bisa saling terhubung kapan pun dan dimana pun,” ujarnya dikutip Jumat, 14 November 2025.

Dayabumi menegaskan bahwa teknologi satelit yang digunakan dirancang sesuai karakter wilayah Indonesia.

“Teknologi satelit kami dirancang berdasarkan karakteristik geografis Indonesia, tujuannya untuk menjangkau wilayah terpencil yang belum terlayani jaringan konvensional,” ujar Direktur Dayabumi Telekomunikasi Adhitya Hernadian.

Ia menambahkan, koneksi hari ini bukan hanya sinyal internet, tapi juga jembatan bagi pengetahuan, ekonomi, dan masa depan generasi muda.

Sinergi dengan program energi bersih dan ketahanan pangan

Tak hanya konektivitas digital, Desa Sukobubuk juga menjadi lokasi inisiatif ketahanan pangan berbasis energi bersih yang dikembangkan Desabumi bersama Society of Renewable Energy (SRE) Indonesia.

Internet satelit dari Dayabumi diharapkan dapat mendukung program tersebut, terutama dalam memperluas akses informasi dan pemasaran komoditas pertanian.

“Konektivitas ini menjadi pintu awal bagi transformasi sosial di desa. Energi dan internet akan menjadi fondasi agar masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri.” ujar Pendiri Desabumi dan Dayabumi Group, Gamma Thohir.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Bisnis.com, Lombok Barat, NTB – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus mendorong percepatan transformasi digital masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal dan membangun kemandirian masyarakat di era digital.

Program ini bagian dari upaya mewujudkan Desa Cerdas yang mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan transparansi dan memperluas akses kesejahteraan bagi warga.

Persoalannya, di pedesaan masih minim sumber daya manusia (SDM) yang memang menguasai teknologi digital. Hal ini yang membuat banyak pelaku usaha lokal skala kecil atau menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya memanfaatkan platform digital dalam kegiatan bisnisnya.

Bukan hanya persoalan SDM, problem lainnya terkait dengan akses koneksi yang masih terbatas. Seperti yang terjadi di Lombok Barat, meski jaringan internet dasar telah tersedia di sebagian besar wilayah, akses koneksi masih terbatas hanya di daerah pesisir dan perbukitan.

Program transformasi digital desa yang digagas Bakti Komdigi berupaya menjawab problem itu melalui lima pilar utama yakni infrastruktur digital, SDM digital, layanan publik digital, ekonomi digital, serta tata kelola digital.

Untuk menyukseskan program ini, BaktiKomdigi dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat gencar melakukan pelatihan dan lokakarya transformasi digital.

Wirohamdani, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi NTB, mengatakan pelatihan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Lombok Barat dalam mempercepat proses pemanfaatan teknologi.

“Kegiatan atau lokakarya transformasi digital bisa membantu Kepala Desa untuk melakukan percepatan dan akselerasi desa digital,” kata Wirohamdani yang menjadi pembicara di “Sosialisasi Transformasi Digital untuk Masyarakat Desa di Kabupaten Lombok Barat”, Minggu (2/11/2025) di Senggigi, Lombok Barat.

Selain itu transformasi digital desa berfokus pada tiga tujuan utama, yaitu sebagai digitalisasi administrasi desa, pengembangan ekonomi digital lokal, serta peningkatan literasi dan inklusi digital masyarakat.

Melalui digitalisasi administrasi, desa didorong untuk menerapkan pelayanan publik yang berbasis daring seperti proses surat menyurat, data kependudukan, hingga pengarsipan dokumen digital.

Di lain sisi, pengembangan ekonomi digital lokal menargetkan peningkatan daya saing UMKM desa.

Melalui pemanfaatan layanan platform digital dan kerja sama dengan sektor swasta yang lebih besar, pelaku usaha di desa diharapkan dapat memperluas pasar produk lokal hingga ke taraf nasional bahkan internasional.

Pemerintah juga terus mendorong pembentukan Pusat Literasi Digital di setiap kecamatan sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan kapasitas masyarakat.

Pemerintah desa dan kabupaten memiliki peran penting dalam menyediakan sarana dan pelatihan digital bagi masyarakat serta membentuk relawan digital di tiap desa.

Lebih lanjut, strategi implementasi program ini akan dimulai dengan pemetaan kondisi digital di tiap desa, pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur perangkat desa, penguatan infrastruktur jaringan, hingga digitalisasi layanan publik dan data desa.

Nantinya akan ada sistem monitoring dan evaluasi berbasis data agar ada keberlanjutan program di tingkat akar rumput.

Harapannya, melalui semua program ini transformasi digital mampu memberikan dampak nyata dengan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, membangun ekosistem ekonomi digital lokal, serta melahirkan generasi muda desa yang kreatif dan berdaya saing di dunia digital.

Bisnis.com, SRAGEN— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menambah 87 titik baru program Kampung Internet di Desa Sribit dan Tlogo Tirto, di Sragen, Jawa Tengah. Tujuannya untuk meningkatkan digitalisasi UMKM dan sektor pertanian.

Sebelumnya, Komdigi meresmikan Kampung Internet sebanyak 1.194 titik di lima provinsi di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan 87 titik tersebut terdiri dari 8 fasilitas umum.

“Dan 79 titik di rumah-rumah warga,” kata Meutya dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah pada Rabu (5/11/2025).

Meutya menambahkan peningkatan akses internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi di daerah tersebut, termasuk untuk digitalisasi pertanian hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kami harapkan penggunaan internet ini mungkin bisa difokuskan pada hal-hal yang produktif dan jangan untuk hal-hal yang negatif,” ungkapnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan program Kampung Internet bertujuan utama mempercepat pemerataan akses internet pita lebar tetap (fixed broadband) hingga ke tingkat desa.

Dia menjelaskan, fixed broadband idealnya menggunakan jaringan fiber optik (FO), meskipun sebenarnya dapat pula memanfaatkan radio link. Selain itu, konektivitas juga bisa dilakukan melalui jaringan seluler menggunakan Base Transceiver Station (BTS), handphone, atau satelit.

“Inilah peran Komdigi, bagaimana menghadirkan layanan-layanan infrastruktur sampai ke seluruh pelosok Tanah Air Indonesia,” katanya.

Wayan menambahkan, pihaknya berharap infrastruktur yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Oleh sebab itu, menurutnya industri akan tumbuh dan masyarakat yang menggunakan juga akan menikmati layanan yang handal dan berkualitas.

Dia menjelaskan, pada September 2025 program Kampung Internet telah menyiapkan sebanyak 1.194 titik akses internet yang diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital. Pada 5 November 2025, terdapat tambahan sebanyak 87 titik baru di Desa Sribit dan Desa Tlogo Tirto di Kabupaten Sragen.

“Titik-titik ini akan menjadi awal bagi desa-desa dalam akses internet secara mandiri ke depannya,” katanya.

Wayan melanjutkan, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara penyedia layanan internet (ISP) dengan BUMDes atau KopDes dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia lokal, khususnya di Sragen.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan ekonomi desa dan pemerataan pembangunan infrastruktur digital. Selain itu, turut dilakukan penyerahan perangkat secara simbolis berupa laboratorium jaringan fiber optik kepada SMK Negeri 2 Sragen. Penyerahan ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan jaringan fiber optik bagi guru dan siswa SMK.

“Semua ini menjadi bagian dari upaya memastikan program tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur saja, tapi juga mencakup keberlanjutan layanan serta penguatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya lokal,” ujarnya.

Wayan menegaskan, Komdigi akan terus berupaya mempercepat konektivitas dengan memanfaatkan berbagai teknologi seperti radio link, VSAT, satelit, dan fiber optik.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong berbagai stimulus untuk memperluas konektivitas internet ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa.

“Pemerintah juga fokus di daerah-daerah 3T yang ada di Indonesia,” tandasnya.

Bisnis.com, SRAGEN— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan penggunaan teknologiinternet of things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) mampu membantu petani padi meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk hingga 50%.

Hal tersebut disampaikan Meutya dalam kegiatan Panen Tani Digital di Desa Padas, Kecamatan Tanon, dan Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, yang menjadi puncak kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital Sektor Pertanian oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 2025.

Berdasarkan pengakuan petani, kata Meutya, IoT dan AI membuat penggunaan pupuk menjadi lebih efisien sehingga petani lebih sejahtera.

“Ini mampu mengurangi pemakaian pupuk sekitar 40–50% dengan produktivitas yang juga meningkat,” kata Meutya di Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

Tidak hanya diterapkan pada petani padi, digitalisasi pertanian juga dilakukan untuk petani melon di Desa Padas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Melalui penerapan teknologi IoT, hasil panen melon meningkat hingga 26%, pendapatan naik 44%, penggunaan tenaga kerja berkurang 45%, konsumsi air hemat 15%, serta tingkat kemanisan buah melon meningkat dari 14 menjadi 15 Brix.

Meutya menegaskan pentingnya penerapan teknologi IoT dan AI yang tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi sektor-sektor prioritas pemerintah, salah satunya pertanian.

Dia menambahkan penerapan teknologi digital di sektor pertanian juga dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dan polusi air akibat penggunaan pupuk berlebih. Menurutnya, kecerdasan artifisial dan sensor berbasis IoT membantu petani mengelola lahan secara lebih efisien, seperti mendeteksi kebutuhan air, pupuk, atau cahaya, serta memantau suhu lahan langsung dari rumah.

“Jadi tidak lagi harus para petani ini nungguin sawah-sawahnya selalu, karena aplikasinya bisa diakses dari kenyamanan rumah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menjelaskan dalam pelaksanaan program tersebut, Komdigi juga memastikan ketersediaan koneksi internet hingga ke pelosok desa. Sebab, teknologi digital pertanian tidak dapat berjalan optimal tanpa jaringan internet yang memadai.

Dia menuturkan, proyek percontohan (use case) teknologi pertanian berbasis IoT dijalankan selama enam bulan dengan dukungan pemerintah, sesuai arahan Presiden. Setelah itu, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan menjadi kunci keberlanjutan program.

Meutya menegaskan langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kualitas hasil pertanian nasional.

“Pada prinsipnya, sekali lagi ini untuk mendukung produktivitas, target Presiden bahwa swasembada pangan bisa tercapai dan juga kualitas yang lebih baik,” tuturnya.

Program Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Pertanian memperkenalkan Smart Precision Agriculture berbasis IoT untuk tanaman pangan dan hortikultura. Program ini melibatkan dua startup nasional, yakni PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa dengan perangkat Jinawi yang memberikan rekomendasi pemupukan berbasis data, serta PT Habibi Digital Nusantara, pengembang sistem irigasi otomatis untuk tanaman melon.

Secara keseluruhan, program ini melibatkan 16 kelompok tani pembudidaya padi/jagung dan 16 kelompok tani pembudidaya melon, dengan total 190 petani. Inisiatif ini menjadi model percontohan nasional penerapan teknologi digital di sektor pertanian.