Bisnis.com, JAKARTA — PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) mencatatkan total dana kelolaan (asset under management/AUM) sebesar Rp124 triliun hingga akhir Maret 2026.

Perseroan mempertahankan posisinya sebagai manajer investasi (MI) terbesar di industri reksa dana dan pengelolaan dana secara eksklusif di Indonesia.

Director & Chief Investment Officer Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia Ezra Nazula mengatakan dari total dana kelolaan tersebut, sebanyak Rp63 triliun berasal dari reksa dana, sedangkan Rp61 triliun berasal dari Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

Nilai dana kelolaan KPD tersebut menjadi yang terbesar di industri pengelolaan investasi nasional.

"Hingga akhir kuartal I/2026, MAMI mengelola dana investasi milik lebih dari 2,6 juta investor individu maupun institusi di Indonesia dengan total aset mencapai Rp124 triliun," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2026).

Seiring dengan pertumbuhan bisnis, MAMI menegaskan komitmennya untuk menjalankan aspek keberlanjutan melalui program lingkungan. Dalam rangka memperingati World Environment Day 2026 sekaligus menandai 30 tahun kiprahnya di Indonesia, perusahaan melakukan penanaman 1.000 pohon di kawasan GII C Deltamas, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Ezra Nazula mengatakan program bertajuk Investasi untuk Bumi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus masyarakat.

"Sebagai perusahaan yang bertumbuh bersama masyarakat dalam 30 tahun, MAMI tidak hanya berorientasi pada pencapaian bisnis, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya menjaga bumi melalui aksi yang terukur dan berkelanjutan," ujar Ezra.

Program Investasi untuk Bumi telah memasuki tahun keempat pelaksanaan. Sepanjang periode 2022 hingga 2026, MAMI telah menanam lebih dari 3.000 pohon di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Menurut Ezra, penanaman pohon memberikan manfaat jangka panjang, mulai dari menyerap karbon, menjaga kualitas udara, mendukung konservasi tanah dan air, hingga menciptakan habitat bagi satwa.

Upaya tersebut dinilai selaras dengan komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan sekaligus memberikan solusi investasi bagi masyarakat Indonesia.

"Melalui program Investasi untuk Bumi, kami berharap dapat berkontribusi terhadap kelestarian bumi untuk generasi masa depan. Penanaman 1.000 pohon ini semoga menjadi tonggak awal bagi penanaman jutaan pohon lainnya di berbagai wilayah nusantara," katanya.

Dalam pelaksanaannya, MAMI menggandeng Trees4Trees, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan. Kolaborasi tersebut mencakup penentuan lokasi penanaman, pemilihan jenis pohon yang sesuai, hingga pendampingan agar program memberikan manfaat ekologis secara optimal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tawaran investasi dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat masih menjadi salah satu penyebab masyarakat terjebak pada keputusan finansial berisiko. Di tengah meningkatnya minat berinvestasi, literasi keuangan dinilai menjadi faktor penting untuk menghindari kerugian.

Investor diingatkan agar tidak menyerahkan pengelolaan akun investasi kepada pihak lain, terutama yang menjanjikan keuntungan pasti. Setiap keputusan investasi sebaiknya dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap instrumen dan risiko yang menyertainya.

Direktur Didimax Cenli Yani mengatakan, investor perlu terlibat langsung dalam pengelolaan akun investasi dan memahami setiap transaksi yang dilakukan.

“Nasabah tidak dianjurkan menitipkan dana maupun menyerahkan kendali penuh aktivitas transaksi kepada pihak lain yang menjanjikan keuntungan tertentu,” kata Cenli dalam keterangan yang diterima, Senin (1/6/2026).

Menurut dia, peningkatan literasi keuangan masih menjadi kebutuhan utama seiring bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk ke pasar investasi. Pemahaman yang memadai dapat membantu investor menilai risiko dan menghindari tawaran investasi yang terdengar menggiurkan tetapi tidak transparan.

Cenli mengingatkan bahwa setiap instrumen investasi memiliki risiko yang berbeda. Karena itu, investor perlu memahami karakteristik produk yang dipilih sebelum menanamkan dana.

Ia menegaskan tidak ada keuntungan yang dapat dijamin dalam aktivitas investasi. Keputusan investasi seharusnya didasarkan pada analisis dan pengelolaan risiko, bukan semata-mata pada potensi imbal hasil yang ditawarkan.

Menurut dia, semakin tinggi potensi keuntungan yang dijanjikan, semakin besar pula risiko yang perlu dipahami oleh investor sebelum mengambil keputusan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Allianz Life Syariah membukukan laba sebesar Rp132,37 miliar, tumbuh 125,9% (year on year/YoY) sepanjang 2025.

Berdasarkan laporan keuangan yang terbit di Harian Bisnis Indonesia pada Kamis (28/5/2026), jumlah pendapatan perusahaan sebesar Rp1,03 triliun.

Jumlah pendapatan itu berasal dari pendapatan ujrah pengelolaan dana tabarru’ sebesar Rp988,75 miliar, pendapatan ujrah pengelolaan investasi dana peserta sebesar Rp36,62 miliar, dan pendapatan investasi sebesar Rp9,68 miliar.

Adapun, beban usaha Asuransi Allianz Life Syariah pada 2025 mencapai Rp970,33 miliar. Angka tersebut menurun sekitar 15,6% YoY dari sebelumnya Rp1,15 triliun.

Menilik laporan posisi keuangan asuransi syariah, total aset pada 2025 tercatat Rp3,63 triliun, naik 9% YoY dari Rp3,33 triliun. Aset terbesar adalah investasi yang mencapai Rp3,19 triliun. Kemudian, aset lain mencapai Rp217,22 miliar dan kas dan setara kas senilai Rp143,86 miliar.

Dari liabilitas, yang terbanyak ada pada utang lain sebesar Rp318,92 miliar, penyisihan manfaat polis masa depan sebesar Rp296,69 miliar, dan penyisihan klaim dalam proses sebesar Rp229,38 miliar. Adapun, total liabilitas sebesar Rp991,05 miliar.

Sementara itu, dana investasi perusahaan pada 2025 sebesar Rp2,06 triliun, naik 7,8% YoY. Kemudian, dana tabarru’ minus Rp559,04 miliar dan dana tanahud minus Rp5,77 miliar. Dengan demikian, total liabilitas, dana peserta, dan ekuitas sebesar Rp3,63 triliun.

Adapun, rasio tingkat solvabilitas dana tabarru’ dan dana tanahud, dan dana perusahaan pada 2025 sebesar 255%. Pada 2024 rasionya sebesar 2245%.

Semarang (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan kondisi dana haji jamaah tetap aman dan terkendali di tengah dinamika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang belakangan ini melemah.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira, di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan seluruh keputusan investasi dilakukan melalui kajian ketat, mulai dari aspek risiko, hukum, hingga kepatuhan sebelum diputuskan bersama oleh badan pelaksana dan dewan pengawas.

Menurut dia, pengelolaan dana dilakukan secara hati-hati melalui investasi dan penempatan berisiko rendah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

"Dana itu pencatatannya baik. Pada saat melakukan investasi dan penempatan itu dilakukan dengan kehati-hatian. Kita lakukan kajian risiko, kajian hukum, kajian kepatuhan dan itu melewati komite," kata Acep usai kegiatan "BPKH Connect".

Ia mengatakan seluruh keputusan investasi melibatkan 14 orang, terdiri dari tujuh anggota badan pelaksana dan tujuh anggota dewan pengawas BPKH agar dana haji tidak berkurang.

Saat ini, kata dia, BPKH hanya diperbolehkan menempatkan dana pada instrumen berisiko rendah lantaran belum memiliki modal maupun cadangan kerugian, sebagaimana diatur dalam regulasi lama.

Karena itu, ia berharap revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji nantinya dapat memberi ruang pembentukan modal dan cadangan kerugian agar pengelolaan dana lebih fleksibel, namun tetap aman.

"Mudah-mudahan dengan perubahan undang-undang nanti, setelah ada modal dan diizinkan membentuk cadangan kerugian, BPKH bisa masuk ke tingkat risiko yang sedikit lebih tinggi daripada rendah," katanya.

Diakuinya, tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan dana haji saat ini berasal dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS maupun riyal Saudi, sebab kebutuhan operasional haji banyak menggunakan mata uang asing.

"Kalau kurs tinggi maka diperlukan lebih banyak rupiah untuk melakukan pembayaran hotel, penerbangan, katering di Arab Saudi," katanya.

Meski begitu, Acep memastikan pelemahan rupiah saat ini belum berdampak terhadap biaya penyelenggaraan haji tahun ini karena kebutuhan valuta asing telah dibeli lebih awal ketika kurs masih stabil.

"Kalau yang sekarang kenaikan dolar ini sudah tidak berpengaruh. Karena kita sudah beli dari kemarin saat (nilai tukar rupiah, red.) masih rendah," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan sederet peluang sinergi yang dapat dimanfaatkan oleh bank induk dan bank anggota setelah terbentuknya Kelompok Usaha Bank (KUB).

Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah, Syariah dan Daerah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Defri Andri menyebut KUB membantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) memenuhi persyaratan modal inti dan meningkatkan aset keuangan bank induk.

Selanjutnya, meningkatkan ekspansi bisnis terutama di bidang penyaluran kredit karena adanya penambahan total modal (kelonggaran BMPK) dan memperkuat eksistensi BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan kolaborasi.

“Kemudian menciptakan ekosistem bisnis dan kerja sama antar daerah, meningkatkan efisiensi operasional melalui sharing resource dan peningkatan kualitas SDM dan IT,” ucapnya dalam Rapat Kerja Tahunan bersama anggota KUB Bank Jatim di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Defri melanjutkan, realisasi sinergi yang saat ini sudah berjalan mulai terlihat dari sisi bisnis, khususnya melalui kerja sama pengelolaan dana dan penyaluran kredit sindikasi. Kemudian, dari sisi layanan antara lain kerja sama pelayanan pajak, BI-FAST, Laku Pandai, trade finance, layanan remittance.

“Kemudian dari sisi operasional antara lain sinergi IT security dan manajemen risiko, integrasi sistem sharing biller dan tentunya transfer of knowledge atau exchangeof information antar-SDM,” sebutnya.

OJK, lanjutnya, berharap pembentukan KUB ini dapat menjaga komitmen pemegang saham dan pengurus dalam mendukung keberlanjutan rencana sinergi yang telah disepakati. Pihaknya akan terus memantau dan mengevaluasi secara berkala mengenai MoU sinergi.

Di samping peluang sinergi KUB, Defri turut membeberkan sederet tantangan yang masih perlu dihadapi oleh BPD. Tantangan struktural mencakup pangsa kredit produktif relatif rendah, kelemahan dalam tata kelola dan manajemen risiko, keterbatasan sumber penguatan permodalan, keterbatasan SDM, infrastruktur dan layanan yang belum memadai, dan daya saing yang rendah karena terbatasnya produk dan layanan.

Sementara itu, tantangan eksternal meliputi literasi keuangan di daerah yang belum memadai, ekspansi layanan dan produk dari bank besar di daerah, dan tuntutan pengembangan produk dan layanan yang berbasis TI.

“Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya penguatan BPD terutamadari sisi permodalan agar BPD memiliki resiliensi terhadap lingkungan bisnis yang sangat dinamis, mampu memiliki keunggulan kompetitif, sehingga tetap bersaing di tingkat nasional serta terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan wilayah dan nasional,” tutupnya.

Sebagai informasi, total aset BPD per kuartal I/2026 mencapai Rp1.036,51 triliun atau meningkat 3,20% (year on year/YoY). Sementara itu, DPK tumbuh 4,74% YoY menjadi Rp782,04 triliun. Adapun kredit mencapai Rp656,87 triliun, tumbuh 1,59% YoY.

Bisnis.com, PALEMBANG - bank bjb dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) resmi memperkuat kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan oleh Direktur Keuangan dan Umum PUSRI R. Eric J. Rachman yang didampingi oleh Dia Imada selaku SVP Manajemen Keuangan dengan Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna yang didampingi oleh Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb Mulyana yang berlangsung di Kantor Pusat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) di Palembang Sumatera Selatan, pada hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2026, yang di saksikan oleh jajaran manajemen baik dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI), maupun bank bjb yang khusus membidangi pengembangan bisnis dan layanan korporasi.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah penting bagi bank bjb dalam memperluas jalinan kerja sama layanan produk dan jasa perbankan dengan sektor industri strategis nasional. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang bisnis baru yang berkelanjutan di masa mendatang.

Melalui kerja sama ini, bank bjb akan menyediakan berbagai layanan perbankan yang dapat mendukung kebutuhan transaksi dan operasional PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI), termasuk layanan perbankan untuk para pegawai perusahaan.

Kerja sama tersebut juga mencerminkan komitmen bank bjb untuk terus hadir sebagai mitra strategis bagi dunia usaha dan industri nasional. Dengan dukungan layanan yang adaptif dan inovatif, bank bjb optimistis dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh mitra bisnis.

Sinergi dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Tidak hanya dalam layanan dasar perbankan, namun juga pada sektor pembiayaan, pengelolaan dana, hingga pengembangan layanan keuangan lainnya.

Sebagai informasi, sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) perusahaan pelopor produsen pupuk nasional, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) memiliki sejarah panjang dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Perusahaan tersebut berdiri sejak 24 Desember 1959 dan hingga kini menjadi bagian penting dalam industri pupuk nasional.

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) juga dikenal sebagai produsen pupuk urea pertama di Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap sektor pertanian nasional. Dengan pengalaman lebih dari lima dekade, perusahaan terus memperkuat transformasi bisnis dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Sinergi antara kedua institusi diharapkan mampu memperkuat ekosistem bisnis yang saling mendukung. Kehadiran layanan perbankan yang tepat sasaran dapat membantu efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan secara lebih optimal.

Selain mendukung kebutuhan transaksi perusahaan, bank bjb juga membuka peluang layanan lain yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI). Hal ini menjadi bagian dari strategi perluasan layanan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.

Saat ini, kerja sama antara bank bjb dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) telah berjalan melalui sejumlah layanan existing. Di antaranya penempatan dana dalam bentuk Giro IDR dan Giro USD yang telah aktif berjalan. Selain itu, bank bjb juga telah menyediakan layanan Internet Banking Corporate, transfer valas, serta remittance yang digunakan untuk mendukung aktivitas transaksi perusahaan secara efektif dan efisien.

Pada sisi pembiayaan, bank bjb turut mendukung kebutuhan bisnis PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) melalui sejumlah fasilitas kredit. Dukungan tersebut menunjukkan komitmen bank bjb dalam mendorong pertumbuhan sektor industri produktif di Indonesia.

Kerja sama yang telah terjalin sejauh ini menjadi fondasi penting untuk pengembangan kolaborasi yang lebih luas di masa depan. Kedua belah pihak optimistis hubungan baik yang telah terbangun dapat terus diperkuat melalui berbagai program dan layanan strategis lainnya.

bank bjb menilai kemitraan yang kuat dengan perusahaan nasional seperti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. bank bjb berharap dapat semakin memperkuat posisinya sebagai bank pembangunan daerah yang aktif mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama strategis bersama berbagai sektor industri. Sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih kuat, sehat, dan berkelanjutan.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call centerbjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjbwww.bankbjb.co.id.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mencatat total kontribusi bruto mencapai Rp4,2 triliun, tumbuh 9% (year on year/YoY) sepanjang 2025.

Presiden Direktur Prudential Syariah, Iskandar Ezzahuddin mengatakan khusus untuk kontribusi bisnis baru, tumbuh 31% menjadi sekitar Rp1 triliun.

“Dan mendominasi pangsa pasar industri sebesar 22%.Pertumbuhan ini mencerminkan kuatnya kepercayaan keluarga Indonesia terhadap Prudential Syariah sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah,” ungkapnya dalam konferensi pers kinerja bisnis 2025 Prudential Syariah, di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan perlindungan yang relevan, terjangkau, dan senantiasa berinovasi dalam meningkatkan layanan yang didukung oleh teknologiartificial intelligence(AI).

Iskandar meneruskan, total aset perusahaan tumbuh 20% menjadi Rp8 triliun. Ini ditopang oleh strategi portofolio perusahaan serta mencerminkan pengelolaan bisnis yang disiplin dan pertumbuhan yang terarah.

“Pertumbuhan serupa juga terlihat pada total aset investasi yang naik 17% menjadi Rp 6 triliun, menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola dana peserta secara optimal,” bebernya.

Lebih lanjut, sepanjang 2025 Prudential Syariah telah membayarkan santunan klaim dan manfaat sebesar Rp2,2 triliun atau setara dengan Rp6 miliar per hari.

Sementara itu, kekuatan fondasi keuangan perusahaan turut tercermin dari tingkat solvabilitas atauRisk Based Capital(RBC) yang berada jauh di atas ketentuan regulator. RBC Dana Perusahaan tercatat 1.496% dan RBC DanaTabarru'sebesar 209%.

“Tingkat solvabilitas ini menjadi indikator kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta secara amanah dan berkelanjutan,” ucap Iskandar.

Lebih jauh, Iskandar turut menyampaikan bahwa Prudential Syariah terus melakukan penguatan strategi distribusimulti-channelyang meliputi kanal keagenan danbancassurance, didukunglebih dari 64 ribu tenaga pemasar maupunFinancial Service Consultant(FSC) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Komitmen ini dilengkapi dengan fokus pada peserta melalui inovasi produk sesuai kebutuhan peserta dan layanan syariah yang berkualitas, relevan, dan terjangkau bagi keluarga Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah pusat menilai serapan anggaran otonomi khusus (Otsus) Aceh masih belum maksimal, sehingga berdampak pada kemandirian ekonomi.

Komisi II DPR RI menyoroti efektivitas pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang dinilai belum optimal dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah meski telah digelontorkan dalam jumlah besar sejak 2008.

Sorotan ini muncul di tengah ancaman penurunan alokasi dana otsus dari 2 persen menjadi 1 persen Dana Alokasi Umum (DAU) nasional hingga 2027, bahkan berpotensi berakhir setelah periode tersebut. DPR menilai persoalan tata kelola dan rendahnya serapan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat dampak signifikan dana otsus terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Memang ada kemajuan, tetapi belum melompat. Bahkan, pada beberapa tahun sebelumnya terdapat sisa anggaran (SiLPA) hingga triliunan rupiah karena tidak terserap optimal,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, saat Raker Komisi II DPR RI, dikutip Kamis (16/4/2026).

Sejak diberlakukan pada 2008, Aceh telah menerima dana otsus kurang lebih sekitar Rp108 triliun. Namun, realisasi penggunaannya belum maksimal, sekitar Rp89 triliun terserap dan sisanya tidak termanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di daerah.

“Kalau kita lihat, anggaran penyerapan mereka di Aceh dari Rp108 triliun, terserap Rp89 triliun selama delapan belas tahun. Ada yang tidak terserap sebanyak kurang lebih Rp14 triliun,” kata Tito.

Dia menambahkan, pada beberapa tahun sebelumnya, angka sisa anggaran bahkan mencapai Rp2 triliun rupiah. “Dikasih Rp8 triliun, bisa nyerap Rp6 triliun, Rp2 triliun dikembalikan ke negara,” ujarnya.

Menurut Tito, persoalan utama terletak pada lemahnya tata kelola anggaran dan perencanaan program. “Artinya ada masalah tata kelola yang kurang baik,” tegasnya.

Dia juga menilai bahwa keterbatasan kemampuan dalam merancang program yang tepat menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran.

“Mungkin memang benar masalah utama adalah tata kelola sehingga tidak mampu menyerap dengan baik karena tak bisa buat program,” katanya.

Dalam konteks transparansi, Tito membandingkan pengelolaan dana otsus Aceh dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinilai lebih berhasil. Menurutnya, tingkat penyerapan anggaran DIY mencapai lebih dari 90 persen dan penggunaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kalau bisa juga teman-teman dari Aceh studi banding ke Jogja. Kenapa Jogja bisa menyerap lebih baik dan transparan. Dana otsus itu, masyarakat tahu bahwa dana otsus Jogja dipakai buat becak listrik, promo pangan, lain-lain. Nah, mungkin itu yang tidak diketahui di Aceh. Masyarakat bertanya dana otsus itu buat apa? Karena mungkin tidak terbuka dan jejaknya tidak kelihatan. Di Jogja jejaknya kelihatan,” ujarnya.

Besarnya dana otsus juga belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan di Aceh masih berada di atas rata-rata nasional, meskipun terdapat tren perbaikan dalam beberapa indikator pembangunan.

“Karena tingkat kemiskinan masih tinggi di atas nasional dan Sumatra. Pengangguran juga tinggi. Meskipun indeks pembangunan manusia (IPM) membaik, tapi di bawah nasional. Mereka masih memerlukan dana otonomi khusus,” ujar Tito.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa dana otsus merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah, namun harus dikelola secara efektif agar memberikan dampak nyata.

“Dana otsus harus benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menopang birokrasi,” tegas Rifqinizamy.

Dia juga mengingatkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat masih tinggi, sehingga daerah perlu mulai memperkuat kemandirian melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan optimalisasi potensi ekonomi.

Dalam rapat tersebut, DPR juga menyoroti bahwa dana otsus sering kali lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan dibandingkan sektor produktif yang langsung menyentuh masyarakat.

“Artinya, sebagian besar dana masih terserap pada tahap pembangunan pondasi pemerintahan, belum optimal menyentuh sektor produktif masyarakat,” jelas Rifqinizamy.

Di sisi lain, DPR menilai bahwa kondisi Aceh saat ini juga menghadapi tantangan tambahan, termasuk dampak bencana yang membutuhkan pemulihan jangka panjang hingga tiga tahun.

“Mereka [Aceh] juga mengharapkan otsus diperpanjang dan besarannya juga kalau tak bisa sama seperti Papua 2,25 triliun, setidaknya kembali ke 2%. Itu permintaannya dari teman-teman di Aceh. Kalau kami lihat dari situasi lapangan, apalagi ada bencana. Kami lihat cukup rasional,” kata Tito.

Namun, DPR menegaskan bahwa perpanjangan dana otsus harus disertai reformasi tata kelola yang menyeluruh agar tidak mengulang permasalahan yang sama. Anggota Badan Legislasi DPR RI Khalid turut menyoroti bahwa persoalan utama bukan pada besaran dana, melainkan pada pengelolaan yang belum maksimal.

“Hari ini kita paham sekian banyak uang sudah di Aceh, tetapi tingkat kesejahteraan belum maksimal. Kita semua berbicara tentang pengelolaan,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan efektivitas evaluasi anggaran oleh pemerintah pusat. “Dana otsus yang selama ini dirancang oleh DPR Aceh sebelum disahkan menjadi RAPBA itu ada evaluasi di Kemendagri. Ini sebenarnya apa sih kendalanya sehingga dalam evaluasi itu tidak signifikan hasilnya seperti yang diharapkan,” katanya.

Khalid menekankan pentingnya perbaikan sistem agar lebih efisien dan transparan. “Bagaimana pengelolaan dana otsus yang lebih efisien, yang lebih transparan, yang lebih maksimal sehingga dana ini lebih sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Perdamaian MoU Helsinki bukan cuma berbicara dana, tetapi berbicara kewenangan,” ujarnya.

Menurutnya, dana otsus merupakan konsekuensi dari kewenangan khusus yang diberikan kepada Aceh, sehingga pengelolaannya harus sejalan dengan semangat otonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DPR menilai keputusan terkait masa depan dana otsus Aceh harus segera diambil. Kepastian kebijakan dinilai penting agar tidak mengganggu perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang di daerah.

DPR dan pemerintah sepakat bahwa dana otsus tetap menjadi instrumen strategis bagi Aceh, namun efektivitasnya sangat bergantung pada perbaikan tata kelola, transparansi, serta orientasi kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H. Widodo mengingatkan agar bank pembangunan daerah atau BPD mempercepat transformasi menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan ekonomi daerah, seiring dengan dinamika kebijakan fiskal dan tekanan terhadap Transfer ke Daerah (TKD).

"Ke depan, kekuatan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi juga oleh seberapa kuat BPD mampu mengelola, menggerakkan, dan mengakselerasi aliran dana di daerah," ujar Agus," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Dalam sambutannya pada The Asian Post Best Regional Champion Forum 2026 yang diselenggarakan di Solo, Agus menekankan bahwa peran BPD tidak lagi dapat terbatas sebagai lembaga intermediasi keuangan yang pasif. Dia menyatakan BPD perlu memperkuat fungsi pengelolaan likuiditas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih aktif.

"BPD tidak boleh hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi regional," tegasnya.

Menurut dia, kebijakan transfer kas daerah memiliki implikasi strategis terhadap likuiditas daerah, kapasitas pembangunan, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi regional. Tekanan terhadap TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah dan memengaruhi aktivitas ekonomi lokal.

Namun demikian, ia menilai kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi BPD untuk memperkuat peran intermediasi dan pengelolaan dana daerah.

"Tantangan ini justru merupakan momentum bagi BPD untuk mengoptimalkan pengelolaan dana daerah, memperkuat intermediasi ke sektor produktif, serta membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih terintegrasi," jelasnya.

Dalam forum yang dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, pimpinan Persatuan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (Perbamida), serta para direksi BPD seluruh Indonesia tersebut, Agus juga memaparkan tiga fokus penguatan BPD ke depan.

Pertama, penguatan tata kelola dan manajemen risiko untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Kedua, transformasi digital dan operasional guna meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan. Ketiga, penguatan peran dalam ekosistem daerah, termasuk dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor produktif.

Agus menegaskan, dalam kondisi keterbatasan fiskal, BPD memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga stabilitas ekonomi regional.

"Di tengah keterbatasan fiskal, BPD adalah solusi, bukan sekadar pelengkap," ujarnya.

Melalui forum tersebut, Asbanda berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan industri perbankan daerah dalam memperkuat peran BPD sebagai mitra strategis pembangunan daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengumuman 10 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama strategis antara pelaku usaha Indonesia dan Jepang dengan nilai mencapai 22,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 384,2 triliun dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat dikonfirmasi, Senin, menjelaskan dalam forum tersebut perwakilan perusahaan dari kedua negara secara bergantian menyampaikan serta menampilkan kerja sama yang telah disepakati di hadapan Presiden Prabowo.

Kerja sama yang diumumkan meliputi sejumlah sektor, antara lain pengembangan proyek hilirisasi berbasis energi bersih seperti produksi metanol dari emisi karbon, eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas, pengembangan energi panas bumi, serta penguatan ekosistem keuangan inklusif dan investasi strategis.

“Momen ini menjadi simbol kuat komitmen dunia usaha Indonesia dan Jepang dalam memperluas kolaborasi konkret sekaligus menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia,” kata Teddy.

Adapun daftar nota kesepahaman yang diumumkan adalah sebagai berikut:

1. MoU tentang produksi metanol dengan memanfaatkan emisi CO₂ dari PKT di Bontang, Kalimantan Timur, antara PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Kaltim Methanol Industri;
2. MoU tentang kerja sama di bidang perdagangan, niaga, dan investasi antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) dan Japan Chamber of Commerce and Industry;
3. Kerja sama strategis untuk pengembangan lapangan gas abadi di Blok Masela antara PT Pertamina (Persero) dan INPEX;
4. MoU untuk peluang kemitraan potensial di sektor hulu minyak dan gas di Indonesia dan Asia Tenggara antara PT Pertamina Hulu Energi dan INPEX;
5. MoU tentang pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia dan Jepang, termasuk desain dan manufaktur chip elektronik serta kecerdasan buatan antara PT Eblo Teknologi Indonesia dan Hayashi Kinzoku Co., Ltd.;
6. MoU terkait berbagai kajian menuju realisasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rajabasa antara PT Supreme Energy Rajabasa dan INPEX;
7. MoU antara SMBC Indonesia dan Pegadaian untuk berkontribusi pada ekosistem emas Indonesia serta inklusi keuangan antara PT Pegadaian dan PT Bank SMBC Indonesia;
8. MoU tentang Indonesia-Japan Strategic Beauty Partnership antara PT Nose Herbal Indo dan 2Way World;
9. MoU tentang Mandiri Aviation Leasing Fund antara Danantara, Mandiri Investment Management, dan SMBC Aviation Capital;
10. MoU tentang penguatan hubungan kerja sama antara JETRO dan PT Danantara Investment Management.

Bisnis.com, BANDUNG -Bank BJB terus menghadirkan berbagai program menarik bagi nasabah sebagai bagian dari komitmen memberikan layanan perbankan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha. Melalui berbagai inisiatif strategis, bank bjb berupaya memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan, sekaligus membuka peluang bagi nasabah untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal.

Salah satu program yang dihadirkan adalah Giro Surplus, solusi perbankan yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan dana bisnis secara lebih efisien. Program ini memberikan kesempatan bagi nasabah giro non perorangan untuk mengoptimalkan dana yang dimiliki, tanpa mengganggu aktivitas operasional perusahaan.

Dalam dunia usaha yang dinamis, pengaturan keuangan yang tertata menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis. Nah, Giro Surplus hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Melalui program ini, nasabah dapat menempatkan dana dengan skema tertentu untuk memperoleh reward yang kompetitif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan dana yang terencana membantu perusahaan menyusun strategi keuangan secara lebih sistematis. Melalui Giro Surplus, nasabah memiliki opsi untuk mengatur likuiditas dengan lebih fleksibel sesuai dinamika operasional usaha.

Nasabah dapat memilih jangka waktu penempatan dana mulai dari satu hingga dua belas bulan sesuai strategi pengelolaan kas perusahaan. Reward pun dapat diterima di awal, dicairkan secara bertahap, atau diberikan di akhir masa program sesuai ketentuan yang disepakati.

Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung pengelolaan keuangan nasabah korporasi, bank bjb memperkenalkan Program Giro Surplus. Program ini ditujukan bagi nasabah giro non perorangan dan berlangsung pada 12 Januari sampai dengan 31 Maret 2026.

Melalui program ini, nasabah berkesempatan memperoleh reward dengan nilai yang kompetitif. Reward tersebut merupakan insentif program dan bukan bunga giro. Program ini dirancang untuk membantu perusahaan mengoptimalkan dana mengendap agar berpotensi memberikan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan.

Nasabah dapat melakukan lebih dari satu penempatan dana dengan nominal dan jangka waktu berbeda pada rekening yang sama. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi pengelolaan dana dengan kebutuhan bisnis.

Program ini merupakan wujud dukungan bank bjb terhadap dunia usaha dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara sehat dan terencana, sekaligus mempererat hubungan jangka panjang dengan nasabah korporasi dan bisnis.

Dengan layanan yang terintegrasi dan mudah diakses, bank bjb terus mendorong terciptanya ekosistem perbankan yang mendukung pertumbuhan usaha. Kehadiran Giro Surplus menjadi bukti nyata komitmen bank bjb dalam menghadirkan solusi keuangan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Melalui inovasi berkelanjutan dan pelayanan prima, bank bjb terus menjadi mitra strategis bagi dunia usaha dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Informasi lebih lanjut mengenai bjb Giro Surplus dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat, atau melalui call centerbjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjbinfobjb.id/girosurplus.

Bisnis.com, BANDUNG -Bank BJB terus memperkuat dukungannya dalam memperluas sinergi strategis guna mengakselerasi pertumbuhan bisnis. Sinergi dengan berbagai institusi menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang bank bjb dalam membangun fondasi bisnis yang kuat, stabil, dan adaptif.

Melalui kolaborasi yang terencana dan berkesinambungan, bank bjb berupaya menghadirkan nilai tambah bagi mitra kerja, nasabah, serta masyarakat luas.

Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang telah terjalin sejak lama. Kerja sama antara bank bjb dan TNI AU selama ini terbukti memberikan manfaat timbal balik, baik dalam mendukung layanan keuangan maupun peningkatan kesejahteraan personel.

Hubungan yang telah terbangun tersebut kini kembali diperkuat melalui penandatanganan Pedoman Kerja Sama antara bank bjb dengan Pangkalan Udara TNI AU Sulaiman. Kegiatan penandatanganan ini menjadi bagian dari upaya memperdalam kolaborasi yang telah berjalan, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa depan.

Penandatanganan Pedoman Kerja Sama dilaksanakan pada Kamis, 5 Februari 2026, sebagai wujud nyata memperkuat kemitraan strategis. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh bank bjb bersama Pangkalan Udara TNI AU Sulaiman.

Acara ini menjadi momentum penting dalam kolaborasi bersama untuk mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan. Penandatanganan dilakukan oleh Komandan Lanud Sulaiman, Marsema TNI Eko Sujatmiko, M.M., dan Pemimpin Cabang Soreang bank bjb, Hermawan Budiman. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Konsumer bank bjb, Maman Rukmana, serta jajaran manajemen terkait.

Fokus utama kerja sama ini adalah penyaluran tunjangan kinerja bagi anggota Pangkalan Udara TNI AU Sulaiman secara terintegrasi dan profesional. Melalui kerja sama ini, sebanyak 600 anggota Lanud Sulaiman akan mendapatkan layanan penyaluran tunjangan kinerja melalui sistem perbankan bank bjb.

Skema tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan, ketepatan waktu, serta transparansi dalam pengelolaan hak-hak keuangan personel. Selain mendukung kesejahteraan anggota, kerja sama ini juga memperkuat peran bank bjb dalam menyediakan layanan keuangan yang andal dan terpercaya.

Sinergi ini dinilai mampu membuka peluang inovasi baru dalam layanan perbankan, khususnya dalam pengelolaan dana institusional dan layanan berbasis digital. Inovasi tersebut diharapkan dapat mendorong efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan produk perbankan.

Melalui kolaborasi dengan institusi strategis seperti TNI AU, bank bjb juga memperkuat posisinya sebagai mitra pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara internal, kegiatan ini turut mendukung pencapaian target bisnis cabang dan wilayah melalui peningkatan basis nasabah institusional. Sinergi yang terbangun juga memperkuat jaringan kerja sama lintas sektor yang menjadi modal penting bagi pengembangan usaha di masa depan.

Penandatanganan Pedoman Kerja Sama ini merupakan kelanjutan dari kerja sama antara TNI AU dan bank bjb yang telah ditandatangani pada 14 Januari 2026 di tingkat kesatuan. Ke depan, kerja sama ini diharapkan dapat diperluas dengan berbagai kesatuan TNI AU, khususnya di wilayah Jawa Barat. Pengembangan kerja sama lintas satuan akan memperkuat ekosistem layanan keuangan bagi personel dan institusi pertahanan.

Melalui sinergi jangka panjang ini, bank bjb menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam mendukung stabilitas, kesejahteraan, dan pembangunan nasional. Konsistensi terhadap kolaborasi yang berkelanjutan akan terus menjadi landasan bank bjb dalam memperluas kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.