Bisnis.com, JAKARTA — PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) menyatakan belum terburu-buru mengerek porsi saham yang beredar di publik atau free float menjadi minimal 15%. Kendati begitu, perseroan memastikan akan mengikuti peraturan yang ada.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan menyampaikan, pasca adanya peraturan minimum free float 15% bagi perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia, perseroan memilih untuk tidak terburu-buru menjalankan regulasi tersebut. Sebab, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan waktu transisi yang cukup bagi bank untuk memenuhi kebijakan tersebut.

“Sampai sekarang memang kita belum terburu-buru untuk mengejar peraturan yang baru, ada timeline yang cukup banyak waktu yang diberikan oleh OJK,” kata Tigor dalam konferensi pers Konferensi Pers RUPS Superbank 2026 di Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Meski demikian, Tigor memastikan bahwa perseroan akan mengikuti peraturan yang ada. Mengingat, kebijakan ini dapat berdampak positif terhadap market dalam negeri.

“Jadi kami mendukung ke sana dan kami sadar waktu kami IPO itu memang peraturan itu belum ada dan kami akan ikuti sesuai dengan ketentuan yang akan berlaku,” tuturnya.

Dalam catatan Bisnis.com, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memperbarui aturan minimum free float 15% bagi perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia.

Perubahan itu tercantum dalam Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat serta Surat Edaran (SE) BEI nomor SE-00004/BEI/03-2026 tentang Penjelasan atas Ketentuan Terkait Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Aturan itu efektif berlaku 31 Maret 2026.

Seiring adanya aturan tersebut, BEI memberikan masa transisi bagi perusahaan tercatat untuk memenuhi kriteria tersebut. Pemenuhan dilakukan secara bertahap sesuai dengan nilai kapitalisasi saham per 31 Maret 2026.

Secara detail, perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar minimum Rp5 triliun dan sampai saat ini memiliki tingkat free float di bawah 12,5%, wajib memenuhi jumlah saham free float sebesar 12,5% paling lambat pada 31 Maret 2027 dan memenuhi ketentuan free float 15% paling lambat pada 31 Maret 2028.

Bagi perusahaan tercatat yang telah mencapai angka free float 12,5% hingga kurang dari 15%, wajib memenuhi ketentuan anyar free float 15% pada 31 Maret 2027.

Sementara bagi perusahaan tercatat dengan nilai kapitalisasi saham di bawah Rp5 triliun, memiliki tenggat waktu hingga 31 Maret 2029 untuk memenuhi ketentuan free float minimum 15%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menggelar pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) hari ini, Rabu (11/2/2026), sebagai tindak lanjut dari diskusi sebelumnya terkait peningkatan transparansi dan integritas pasar modal Indonesia.

Pelaksana Tugas Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyampaikan, pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari agenda pada 2 Februari 2026 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman dokumen teknis pada 5 Februari 2026.

“Sore ini kami sampaikan update terkait pertemuan kami dengan MSCI barusan. [Pertemuan] hari ini menindaklanjuti pertemuan [dengan] MSCI di 2 Februari lalu yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman dokumen teknis 5 Februari,” ujar Jeffry.

Ia menegaskan, sesuai norma yang disepakati bersama, seluruh isi maupun kesimpulan pertemuan terikat penjanjian kerahasia. Karena itu, BEI hanya menyampaikan poin-poin yang bersifat umum tanpa merinci detail maupun hasil akhir pembahasan.

“Pertemuan berlangsung konstruktif seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya,” kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, BEI memaparkan perkembangan tiga rencana aksi yang sebelumnya telah disampaikan kepada MSCI.

Pertama, mengenai keterbukaan (disclosure) atas pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%. Kedua, penyediaan data investor yang lebih granular. Ketiga, progres implementasi peraturan pencatatan yang menaikkan persyaratan free float dari 7,5% menjadi 15%.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menurut Jeffry, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BEI untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar dengan mengacu pada praktik terbaik (best practice) di sejumlah bursa global.

Selain itu, BEI juga akan menerbitkan shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham terkonsentrasi. Skema ini, kata dia, telah lebih dulu diterapkan di Bursa Hong Kong.

“Dengan implementasi ini akan lebih tingkatkan transparansi dan integritas pasar kita ke depan,” ujar Jeffry.

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menggelar pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) hari ini, Rabu (11/2/2026), sebagai tindak lanjut dari diskusi sebelumnya terkait peningkatan transparansi dan integritas pasar modal Indonesia.

Pelaksana Tugas Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyampaikan, pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari agenda pada 2 Februari 2026 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman dokumen teknis pada 5 Februari 2026.

“Sore ini kami sampaikan update terkait pertemuan kami dengan MSCI barusan. [Pertemuan] hari ini menindaklanjuti pertemuan [dengan] MSCI di 2 Februari lalu yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman dokumen teknis 5 Februari,” ujar Jeffry.

Ia menegaskan, sesuai norma yang disepakati bersama, seluruh isi maupun kesimpulan pertemuan terikat penjanjian kerahasia. Karena itu, BEI hanya menyampaikan poin-poin yang bersifat umum tanpa merinci detail maupun hasil akhir pembahasan.

“Pertemuan berlangsung konstruktif seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya,” kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, BEI memaparkan perkembangan tiga rencana aksi yang sebelumnya telah disampaikan kepada MSCI.

Pertama, mengenai keterbukaan (disclosure) atas pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%. Kedua, penyediaan data investor yang lebih granular. Ketiga, progres implementasi peraturan pencatatan yang menaikkan persyaratan free float dari 7,5% menjadi 15%.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menurut Jeffry, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BEI untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar dengan mengacu pada praktik terbaik (best practice) di sejumlah bursa global.

Selain itu, BEI juga akan menerbitkan shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham terkonsentrasi. Skema ini, kata dia, telah lebih dulu diterapkan di Bursa Hong Kong.

“Dengan implementasi ini akan lebih tingkatkan transparansi dan integritas pasar kita ke depan,” ujar Jeffry.

Bisnis.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap ketentuanfree floatsaham bakal dinaikkan secara bertahap hingga mencapai 25%. Dalam waktu dekat, aturan minimum free float saham yang saat ini sebesar 7,5% akan dinaikkan menjadi 10%.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan pengaturan free float itu menjadi salah satu fokus regulatir pasar modal pada 2026.

"Pendalaman pasar perlu kami tingkatkan. Perhatian kami pertama adalah peningkatan free float dan ini menjadi kajian kami yang sangat serius. Dan mudah-mudahan bisa kami terapkan dalam waktu dekat," ujarnya dalam forum Workshop Bursa Efek Indonesia di Bali, Sabtu (15/11/2025).

Berdasarkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, mengatur bahwa saat ini syarat agar perusahaan tercatat tetap tercatat di Bursa Efek adalah jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat.

Inarno mengakui persyaratan free float di Indonesia ini masih tertinggal dibanding negara di kawasan regional. Untuk itu peningkatan free float menjadi penting, walau akan dilakukan secara bertahap. Saat ini OJK dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) intensif membahasnya.

"Target kami 25%, tapi tidak mungkin langsung ke 25% karena konsekuensinya cukup banyak. Jadi kami secara bertahap mungkin dalam waktu dekat naik ke 10%, dan paling tidak kita upayakan IPO yang ke depan harus minimal 10%, berikutnya 15%, berikutnya mengarah ke 25%," ungkapnya.

Selain itu, dalam penyesuaian peningkatan free float ini juga tengah dibahas basis perhitungan presentase free float akan menggunakan kapitalisasi pasar, bukan ekuitas yang berlangsung selama ini.

Inarno melanjutkan, perhatian kedua OJK tahun depan adalah penguatan pengawasan terhadap praktik perdagangan saham yang berpotensi menimbulkan manipulasi pasar.

Ketiga, OJK juga akan memperkuat pendalaman pasar yang berfokus pada perbaikan suplai demand serta infrastruktur pasar modal.

Sebagai informasi, untuk free float yang berlaku saat ini di level 7,5% masih menjadi tantangan sejumlah emiten.

Sebelumnya, BEI mengumumkan sampai dengan 30 Oktober 2025 terdapat 38 perusahaan tercatat yang telah disuspensi dari perdagangan karena belum memenuhi syarat free float saham.

Berdasarkan pengumuman di keterbukaan informasi yang ditayangkan 31 Oktober 2025, sebanyak 38 perusahaan tersebut digembok BEI lantaran belum memenuhi ketentuan pemenuhan saham free float sesuai Ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

"Bursa telah mengenakan Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp50.000.000 kepada Perusahaan Tercatat yang tidak memenuhi ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bursa akan mengenakan sanksi Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat atas belum dipenuhinya ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A sampai dengan periode pemantauan berikutnya," tulis BEI, dikutip Senin (3/11/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menggodok regulasi penyesuaian free float. Saat ini, ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Beleid tersebut mengatur bahwa perusahaan tercatat agar dapat tetap tercatat di bursa apabila memenuhi persyaratan jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat.