Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperbarui aturan mengenai minimum free float 15% bagi perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia. Aturan anyar ini akan diterapkan secara bertahap dengan berbagai skema yang telah disiapkan BEI.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi, menerangkan pihaknya telah melakukan penyesuaian definisi saham free float, menaikkan batas minimum free float menjadi 15%, dan mengubah persyaratan saham free float untuk pencatatan awal dengan kini berbasis kapitalisasi pasar melalui tiering 15%, 20%, dan 25% dari jumlah saham yang akan dicatatkan.

Langkah itu diambil melalui penetapan perubahan Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat serta Surat Edaran (SE) BEI nomor SE-00004/BEI/03-2026 tentang Penjelasan atas Ketentuan Terkait Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang efektif berlaku Selasa (31/3/2026).

Selepas pemberlakuan aturan ini, BEI akan memberikan masa transisi bagi perusahaan tercatat untuk memenuhi kriteria anyar itu. Pemenuhan dilakukan secara bertahap sesuai dengan nilai kapitalisasi saham per 31 Maret 2026.

Secara rinci, perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar minimum Rp5 triliun dan sampai saat ini memiliki tingkat free float di bawah 12,5%, wajib memenuhi jumlah saham free float sebesar 12,5% paling lambat pada 31 Maret 2027 dan memenuhi ketentuan free float 15% paling lambat pada 31 Maret 2028.

Sedangkan bagi perusahaan tercatat yang telah mencapai angka free float 12,5% hingga kurang dari 15%, wajib memenuhi ketentuan anyar free float 15% pada 31 Maret 2027.

Sementara bagi perusahaan tercatat dengan nilai kapitalisasi saham di bawah Rp5 triliun, memiliki tenggat waktu hingga 31 Maret 2029 untuk memenuhi ketentuan free float minimum 15%.

”BEI akan menyampaikan surat kepada masing-masing perusahaan tercatat sebagai bentuk pemberitahuan dan penegasan posisi nilai kapitalisasi saham, yang menjadi dasar penentuan kategori masa transisi untuk pemenuhan ketentuan free float,” katanya dalam keterangan resmi yang dipublikasikan Selasa (31/3/2026).

Nantinya BEI bakal memberikan dukungan perusahaan tercatat melalui mekanisme pengajuan pemegang saham tertentu untuk dapat dikategorikan sebagai saham free float. BEI juga menetapkan ketentuan sahamfree floattertentu untuk calon perusahaan tercatat dengan penawaran umum pada nilai tertentu.

BEI juga akan melakukan sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan kepada emiten sejak pemberlakuan peraturan I-A ini. Regulator akan menyiapkan hot desk dan pendampingan bagi perusahaan tercatat untuk membantu kesiapan memenuhi kewajiban free float.

”Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan transparansi, kualitas dan kepatuhan perusahaan tercatat terhadap ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia secara berkelanjutan,” katanya.

Adapun ketentuan anyar ini disebut telah dilakukan melalui proses Rule Making Rule (RMR) dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya percepatan reformasi pasar modal Indonesia dengan harapan meningkatkan kualitas emiten, memperkuat tata kelola, serta mendorong pelindungan investor yang lebih optimal.

Selain peningkatan free float, BEI juga berupaya mendorong penerapan Good Corporate Governance (GCG) dengan mendorong kualitas laporan keuangan emiten, melalui pemenuhan kompetensi penyusun laporan keuangan yang bersertifikat atau penunjukan akuntan publik dengan kriteria sertifikasi yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran.

BEI juga mendorong jajaran Direksi, Komisaris, dan Komite Audit perusahaan untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan terkait pasar modal dan tata kelola perusahaan yang akan berlaku setelah terbitnya Surat Edaran Bursa terkait.

Perubahan Peraturan I-A juga mencakup peningkatan kualitas perusahaan tercatat lainnya, antara lain terkait saldo laba bagi calon emiten di Papan Utama dan kewenangan Bursa dalam menetapkan kategori perusahaan tercatat untuk mendukung aspek keberlanjutan, yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bursa.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Ada yang tadinya (free float) di bawah (15 persen), terpaksa sekarang, bukan terpaksa lho ya, sekarang harus menyesuaikan

Jakarta (ANTARA) - PT Mandiri Sekuritas menyatakan bahwa perusahaan dalam pipeline (antrean) Initial Public Offering (IPO), telah menyesuaikan dengan ketentuan minimum free float (saham yang dimiliki publik) sebesar 15 persen.

Sebagaimana diketahui, otoritas pasar modal Indonesia akan menyesuaikan ketentuan minimum free float dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi 15 persen, yang implementasinya ditargetkan pada Maret 2026.

“Ada yang tadinya (free float) di bawah (15 persen), terpaksa sekarang, bukan terpaksa lho ya, sekarang harus menyesuaikan,” ujar Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana di sela-sela Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama di Jakarta, Rabu.

Menurut Oki, ketentuan minimum free float 15 persen akan berdampak positif bagi pasar modal Indonesia, karena akan semakin banyak saham-saham yang dapat dibeli oleh investor publik, baik institusi maupun individu.

“Kalau makin besar, investor makin punya, kasarnya ada barangnya untuk mereka, ada saham yang mau dibelikan, yang untuk dibelikan," ujar Oki.

Apabila saham-saham yang diperjualbelikan ke investor publik hanya sedikit, menurutnya, hal itu juga membuat investor cenderung tidak bisa melakukan transaksi di aftermarket ataupun secondary market.

“Kalau misalkan yang masuk cuma sedikit, kan masalah tradebility-nya itu kan jadi berisiko ya. Orang nggak bisa trade nantinya di aftermarket, di secondary market,” ujar Oki.

Menurut Oki, penyesuaian peraturan termasuk ketentuan minimum free float 15 persen, akan membuat pasar modal Indonesia menjadi semakin likuid.

“Jauh lebih transparan, governance-nya lebih bagus. Kalau misalkan saham yang ditawarkan lebih banyak, perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus, kan sayang banget kalau nggak dimiliki oleh investor baik di domestik maupun di luar negeri,” ujar Oki.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengestimasikan likuiditas yang harus diserap oleh pasar sekitar Rp187 triliun, supaya 267 emiten bisa naik kelas dari free float saat ini sebesar 7,5 persen menuju 15 persen.

BEI sendiri memprioritaskan implementasi tahap awal minimum free float sebesar 15 persen kepada 49 emiten berkapitalisasi pasar besar (big caps).

Seiring dengan itu, BEI telah melakukan penyesuaian Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Salah satu penyesuaian peraturan yang akan dilakukan oleh BEI meliputi pendalaman pasar (market deepening) yaitu menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen, yang implementasinya ditargetkan pada Maret 2026 mendatang.

Sejalan dengan itu, OJK menyiapkan rencana untuk memberikan notasi khusus bagi emiten yang belum dapat memenuhi ketentuan minimum saham free float 15 persen.

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi atau Kiki ​​​menjelaskan pemberian notasi khusus hanya sebagai penanda, bukan berarti emiten akan dipindahkan ke papan tersendiri, sehingga memudahkan investor dalam memilih saham yang tujuannya sebagai perlindungan investor.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

semakin sulit dimanipulasi atau dikendalikan sepihak oleh market maker, sehingga pembentukan harga wajar menjadi lebih optimal

Jakarta (ANTARA) - Head of Research PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia (KISI) Muhammad Wafi menilai ketentuan minimum free float 15 persen dalam jangka menengah dan panjang, akan mendorong terbentuknya harga saham secara lebih wajar.

Alasannya, Ia menyebut karena struktur kepemilikan saham yang lebih tersebar, sehingga membuat aksi manipulasi harga saham oleh market maker menjadi lebih sulit.

“Dalam jangka menengah hingga panjang dampaknya fundamental, akan menjamin likuiditas perdagangan yang lebih dalam. Stabilitas harga juga akan jauh lebih sehat, karena struktur kepemilikan yang lebih tersebar membuat saham tersebut semakin sulit dimanipulasi atau dikendalikan sepihak oleh market maker, sehingga pembentukan harga wajar menjadi lebih optimal,” ujar Wafi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, dalam jangka pendek, menurut dia, ketentuan minimum free float 15 persen berpotensi memicu volatilitas dan tekanan jual di pasar saham Indonesia.

“Pasar akan mengantisipasi banjir supply baru yang bisa menekan harga saham emiten terkait,” ujar Wafi.

Wafi mengataka tantangan terbesar ketentuan minimum free float 15 persen adalah dibutuhkannya daya serap pasar domestik.

Apabila aksi korporasi dilakukan dalam waktu yang berdekatan, menurut dia, akan berisiko memicu crowding out effect.

“Tantangan struktural lainnya adalah keengganan pemegang saham pengendali (PSP) untuk melakukan aksi korporasi karena berbagai faktor,” ujar Wafi.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri telah mengestimasikan likuiditas yang harus diserap oleh pasar sekitar Rp187 triliun, supaya 267 emiten bisa naik kelas dari free float saat ini sebesar 7,5 persen menuju 15 persen.

Wafi menilai investor institusi akan merespons secara positif karena kebijakan tersebut merupakan jawaban atas tuntutan standar global yang selama ini mengeluhkan minimnya investability dan transparansi di pasar saham Indonesia.

“Ini adalah katalis untuk menarik kembali capital inflow (arus modal masuk),” ujar Wafi.

Sementara itu, lanjutnya, investor ritel akan merespons secara optimistis namun berhati-hati, yang mana investor ritel akan tertolong oleh rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan notasi khusus bagi emiten yang free float-nya masih di bawah 15 persen.

“Tapi, ritel juga harus bisa menghitung potensi dilusi dari aksi korporasi emiten tersebut,” ujar Wafi.

Lebih lanjut, bagi emiten, Wafi mengingatkan mereka harus merancang aksi korporasi yang elegan supaya penambahan saham publik tidak merusak harga sahamnya di pasar sekunder.

BEI sendiri memprioritaskan implementasi tahap awal minimum free float 15 persen kepada 49 emiten berkapitalisasi pasar besar (big caps).

“Dampak terberat ada pada reputasi dan kelangsungan listing mereka,” ujar Wafi.

Selama masa transisi, Ia mengingatkan bahwa emiten yang lambat bergerak akan mendapatkan notasi khusus, yang akan membuat saham mereka dihindari oleh investor institusi.

“OJK dan BEI juga telah menyiapkan exit policy yang tegas untuk delisting,” ujar Wafi.

Sebagaimana diketahui, BEI telah melakukan penyesuaian Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Salah satu penyesuaian peraturan yang akan dilakukan oleh BEI meliputi pendalaman pasar (market deepening), dengan penyusunan kebijakan baru yang menaikkan batas minimum free float perusahaan tercatat menjadi 15 persen.

Implementasi penyesuaian peraturan tersebut rencananya akan dilakukan pada Maret 2026 yang akan datang.

Seiring dengan itu, OJK menyiapkan rencana untuk memberikan notasi khusus bagi emiten yang belum dapat memenuhi ketentuan minimum saham free float 15 persen.

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi atau Kiki ​​​menjelaskan pemberian notasi khusus hanya sebagai penanda, bukan berarti emiten akan dipindahkan ke papan tersendiri, sehingga memudahkan investor dalam memilih saham yang tujuannya sebagai perlindungan investor.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Manajemen PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) menjelaskan porsi saham beredar di masyarakat atau free float saham RAJA berisiko turun apabila aksi korporasi pembelian saham kembali (buyback) senilai Rp250 miliar selesai dilakukan.

Seperti diketahui, emiten minyak dan gas (migas) milik Happy Hapsoro ini sedang melangsungkan buyback saham dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp250 miliar yang dilaksanakan dalam periode 29 Januari 2026 sampai 28 April 2026.

Dalam keterbukaan informasi Senin (23/2/2026), manajemen menjelaskan bahwa komposisi kepemilikan saham RAJA per 28 Januari 2026 (sebelum buyback) adalah jumlah saham tercatat 4,22 miliar saham dan jumlah saham free float 1,04 miliar atau 24,67%.

Dari angka tersebut, setelah dilakukan simulasi atas pelaksanaan buyback sebesar Rp250 miliar dan asumsi bahwa seluruh saham hasil buyback dicatat sebagai saham treasury, maka komposisi kepemilikan saham RAJA menjadi sebagai berikut:

• Jumlah saham tercatat (tidak termasuk saham treasury) sebanyak 4.227.082.500 saham

• Saham Treasury sebanyak 54.466.200 saham

• Jumlah Saham Free Float sebanyak 988.433.696 saham atau 23,38%.

"Dengan demikian, persentase saham free float setelah pelaksanaan buyback tetap berada di atas ketentuan minimum yang berlaku saat ini, yaitu sebesar 7,5%, serta tetap berada di atas potensi peningkatan batas minimum menjadi 15% sebagaimana rencana perubahan Peraturan Bursa Nomor I-A," tulis manajemen, Senin (23/2/2026).

Manajemen juga menegaskan telah melakukan simulasi dan perhitungan secara prudent sebelum menetapkan jumlah buyback untuk memastikan struktur kepemilikan publik tetap terjaga, likuiditas perdagangan saham RAJA tetap memadai, dan perseroan tetap sepenuhnya memenuhi seluruh ketentuan pencatatan saham di bursa.

"Dengan demikian, rencana buyback perseroan tidak akan dan tidak berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan minimum saham free float," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan akan kembali bertemu dengan MSCI pada Rabu, 11 Februari 2026. Pertemuan ini diagendakan untuk membahas sejumlah inisiatif dan proposal dari BEI pada pekan lalu.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan pertemuan ini dilakukan untuk membahas perkembangan proposal yang disampaikan BEI pada pekan lalu.

“SRO dan OJK telah mengirimkan proposal ke MSCI dan pertemuan lanjutan di level teknis akan dilakukan kembali pada hari Rabu ini, tanggal 11 Februari 2026,” ucap Jeffrey dalam konferensi pers, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, sejalan dengan komunikasi tersebut, BEI dan KSEI telah mengajukan beberapa inisiatif kepada MSCI yang selaras dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, yang ditargetkan dapat dipenuhi sebelum akhir tahun 2026 ini.

Inisiatif yang akan didiskusikan tersebut menurut Jeffrey adalah penyempurnaan klasifikasi investor KSEI dari 9 kategori yang ada di struktur single investor identification (SID) saat ini, menjadi 28 subkategori investor. Lalu kedua, adalah perluasan keterbukaan informasi terkait dengan kepemilikan saham.

Menurutnya, perincian data pemegang saham tidak lagi pada kepemilikan di atas 5%, tetapi akan mencakup kepemilikan di atas 1% untuk meningkatkan transparansi pasar.

Hal ketiga adalah peningkatan ketentuan minimum free float untuk mempertahankan status tetap menjadi perusahaan tercatat, dari saat ini sebesar 7,5% menjadi 15%.

Menurut Jeffrey, peningkatan ketentuan minimum free float dari 7,5% menjadi 15% merupakan salah satu penyesuaian yang sedang dilakukan terhadap Peraturan No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Penyesuaian lainnya, kata dia, meliputi peningkatan tata kelola perusahaan atau good corporate governance yang secara khusus melalui penerapan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit perusahaan tercatat.

Yang kedua, kata dia, peningkatan governance juga diperkuat dengan kewajiban kompetensi di bidang akuntansi yang harus dimiliki direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi, sehingga kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan tercatat akan meningkat.

Penyesuaian ketiga, lanjutnya, adalah peningkatan kualitas calon perusahaan tercatat melalui peningkatan persyaratan keuangan, persyaratan operasional, dan governance yang lebih tinggi, sehingga akan meningkatkan trust dan confidence investor.

“Proses ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik, sekaligus menegaskan komitmen seluruh pihak terhadap integritas pasar modal Indonesia,” ujar Jeffrey.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan langkah tegas untuk memperkuat kredibilitas, integritas, dan transparansi pasar modal Indonesia.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyampaikan, BEI dan KSEI menindaklanjuti masukan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam pertemuan yang telah digelar secara daring dan membahas beberapa inisiatif.

Pertama, perluasan keterbukaan data kepemilikan saham. Artinya, keterbukaan data kepemilikan saham tidak lagi terbatas pada kepemilikan di atas 5 persen.

"BEI akan menambahkan pengungkapan kepemilikan saham di atas 1 persen yang disampaikan secara bulanan, guna semakin meningkatkan transparansi pasar," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (5/2/2026).

Kedua, kata Kautsar, penyempurnaan klasifikasi investor dalam Single Investor Identification (SID) yang saat ini terdiri dari sembilan jenis investor.

KSEI akan berkolaborasi dengan pelaku pasar untuk menambahkan sejumlah data fields guna meningkatkan granularitas data. "Penyempurnaan ini akan dilakukan melalui penambahan 27 klasifikasi investor sebagai subkategori pada jenis investor Corporate (CP) dan Others (OT) dalam SID," kata dia.

Ketiga, peningkatan ketentuan minimum free float menjadi 15 persen. Hal ini sebagai kelanjutan dari upaya pendalaman pasar dan penyelarasan dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia.

"Ketentuan minimum free float akan ditingkatkan dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Peningkatan tersebut akan diterapkan secara bertahap," ujar Kautsar.

Kautsar menyampaikan, seluruh inisiatif tersebut ditargetkan untuk dapat diselesaikan sebelum akhir April 2026.

Ke depan, BEI dan KSEI dengan arahan OJK, menegaskan komitmen untuk terus menjaga keterlibatan yang tepat waktu, proaktif, dan konstruktif dengan MSCI.

"Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan peningkatan nyata terhadap transparansi pasar serta semakin memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Tingkat kepemilikan saham publik atau free floatyang terbilang rendah mencuri perhatian pasar saham. Bursa Efek Indonesia (BEI) pun berencana menaikkan free float perusahaan tercatat menjadi 10% baik untuk perusahaan tercatat eksisting maupun emiten baru.

BEI akan menerapkan aturan baru yaitu batas minimum free float sebesar 10% atau naik dari posisi saat ini sebesar 7,5%. Ke depannya, tingkat free float itu akan terus dinaikkan secara bertahap hingga mencapai 25%.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menekankan pihaknya sangat serius dalam upaya menaikkan free float saham di pasar saham. Dia menyebut saat ini rata-rata free float dari 955 perusahaan tercatat di Indonesia adalah sebesar 23% yang didominasi oleh emiten tercatat di papan utama.

BEI pun telah menyiapkan roadmap untuk menaikkan free float untuk perusahaan terbuka eksisting maupun untuk perusahaan tercatat baru.

"Untuk emiten eksisting, kami dorong perusahaan di 'border' antara papan pengembangan dan papan utama yang sedang bertumbuh supaya layak kami promosikan untuk masuk ke papan utama. Ini akan kami bantu," kata Nyoman baru-baru ini.

Dia menunjukkan saat ini banyak perusahaan tercatat di papan pengembangan yang semakin bertumbuh dan mencetak kinerja gemilang. Perusahaan-perusahaan ini nantinya akan membesar sehingga dapat dipromosikan ke papan utama dan otomatis harus mengikuti aturan papan utama dengan free float yang lebih besar.

Sementara itu, untuk perusahaan yang baru akan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO), BEI berencana mengatur minimum free float langsung sebesar 10%. Hal ini terutama menyasar perusahaan mercusuar (lighthouse).

Dia juga menyinggung soal bakal ada perubahan peraturan mengenai perhitungan free float untuk perusahaan IPO yang dulunya menggunakan dasar ekuiti menjadi kapitalisasi pasar.

"Kami sudah menyiapkan draft peraturan sehingga harapan kami yang dasarnya free float itu dulunya jumlah ekuiti, ekuiti itu kan historikal, kami ganti menjadi market cap. Artinya jumlah saham dikalikan offering price-nya," papar Nyoman.

Selanjutnya, Bursa juga akan menerapkan aturan untuk menjaga free float agar sama seperti saat IPO selama setahun setelah tercatat. Untuk ini, BEI disebut akan menjaga tingkat free float tersebut.

"Kami serius dengan hal ini, kami lakukan perubahan dan kami melihat bukan hanya yang masuk tapi juga yang eksisting juga akan kami lakukan perubahan. Dalam waktu dekat [implementasinya]," kata Nyoman.

Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) pun buka suara terkait rencana penerapanfree floatminimum 10% oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut. AEI berharap kebijakan itu diikuti dengan pemberian insentif dari Bursa bagi emiten-emiten yang berkomitmen menjalankannya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia Gilman Pradana menerangkan bahwa rencana menaikkan minimumfree floatsebetulnya bakal memiliki dampak positif terhadap pasar saham Tanah Air. Menaikkanfree floatdinilai mampu meningkatkan likuiditas pasar Indonesia.

“Jadi kalau dari asosiasi, yang penting adalah bagaimana sosialisasinya ke teman-teman pemilik perusahaan. Dan mereka juga punyaeagerbuat naikinfree float,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Meskipun begitu, Gilman menilai, Bursa perlu untuk memberikan insentif bagi para emiten yang memiliki komitmen untuk memenuhifree float. Pasalnya, dia menilai, dibutuhkan upaya yang lebih dari emiten untuk mencari investor yang akan menyerap saham yang mereka terbitkan.

Pemberian pengurangan pajak penghasilan yang lebih rendah menjadi salah satu opsi yang diharapkan AEI. Adapun untuk diketahui, selama ini, keringanan tarif pajak hanya diberikan bagi emiten denganfree floatsekitar 40%.

“Kedua apakah ada insentif terkait itu? Kan mereka [emiten] mau naikkanfree float. Kita sih maunya kalau bisa, adaimpact-nya. Kita adaeffortloh, untuk menaikkan misalnya dari 10%, enggak mudah untuk nyari investor. Jadi ada masukan juga kalau bisa ada insentif,” katanya.

Adapun AEI saat ini tengah melakukan jajak pendapat kepada anggota asosiasi mengenai rencana penerapan kebijakan ini. Salah satu tantangan yang disorot AEI adalah daya serap pasar terhadap saham baru yang bakal diterbitkan nantinya.

Meskipun begitu, AEI menilai bahwa jika kebijakan ini mulai dijalankan pada 2026, pihaknya bakal mengikuti aturan tersebut. Namun, AEI mengatakan bahwa pihaknya butuh waktu yang lebih lama untuk mencari investor.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah membenahi pasar modal dengan menyiapkan penaikan ketentuan free float saham menjadi 25% secara bertahap hingga pengawasan saham gorengan untuk melindungi investor.

OJK mengungkap ketentuan free float saham bakal dinaikkan secara bertahap hingga mencapai 25%. Dalam waktu dekat, aturan minimum free float saham yang saat ini sebesar 7,5% akan dinaikkan menjadi 10%.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan pengaturan free float itu menjadi salah satu fokus regulator pasar modal pada 2026.

"Pendalaman pasar perlu kami tingkatkan. Perhatian kami pertama adalah peningkatan free float dan ini menjadi kajian kami yang sangat serius. Dan mudah-mudahan bisa kami terapkan dalam waktu dekat," ujarnya dalam forum Workshop Bursa Efek Indonesia di Bali, Sabtu (15/11/2025).

Berdasarkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, mengatur bahwa saat ini syarat agar perusahaan tercatat tetap tercatat di Bursa Efek adalah jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat.

Inarno mengakui persyaratan free float di Indonesia ini masih tertinggal dibanding negara di kawasan regional. Untuk itu peningkatan free float menjadi penting, walau akan dilakukan secara bertahap. Saat ini OJK dengan BEI intensif membahasnya.

"Target kami 25%, tapi tidak mungkin langsung ke 25% karena konsekuensinya cukup banyak. Jadi kami secara bertahap mungkin dalam waktu dekat naik ke 10%, dan paling tidak kita upayakan IPO yang ke depan harus minimal 10%, berikutnya 15%, berikutnya mengarah ke 25%," katanya.

Selain itu, dalam penyesuaian peningkatan free float ini juga tengah dibahas basis perhitungan persentase free float akan menggunakan kapitalisasi pasar, bukan ekuitas yang berlangsung selama ini.

Inarno melanjutkan, perhatian kedua OJK tahun depan adalah penguatan pengawasan terhadap praktik perdagangan saham yang berpotensi menimbulkan manipulasi pasar.

Ketiga, OJK juga akan memperkuat pendalaman pasar yang berfokus pada perbaikan permintaan dan penawaran serta infrastruktur pasar modal.

Sebagai informasi, untuk free float yang berlaku saat ini di level 7,5% masih menjadi tantangan sejumlah emiten.

Sebelumnya, BEI mengumumkan sampai dengan 30 Oktober 2025 terdapat 38 perusahaan tercatat yang telah disuspensi dari perdagangan karena belum memenuhi syarat free float saham.

Berdasarkan pengumuman di keterbukaan informasi yang ditayangkan 31 Oktober 2025, sebanyak 38 perusahaan tersebut digembok BEI lantaran belum memenuhi ketentuan pemenuhan saham free float sesuai Ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

"Bursa telah mengenakan Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp50.000.000 kepada Perusahaan Tercatat yang tidak memenuhi ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bursa akan mengenakan sanksi Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat atas belum dipenuhinya ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A sampai dengan periode pemantauan berikutnya," tulis BEI, dikutip Senin (3/11/2025).

Di sisi lain, BEI akan membentuk tim kerja untuk mengawasi saham-saham gorengan seturut permintaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan akan ada tim kerja yang dibentuk oleh Bursa untuk mengawasi saham-saham gorengan.

“Intinya, kalau terkait perlindungan investor, itu selalu menjadi prioritas kami. Bursa akan bekerja keras untuk itu,” ucap Jeffrey, Rabu (29/10/2025).

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyebut Kementerian Keuangan belum akan memberikan insentif ke pasar modal sebelum BEI menertibkan perilaku investor di pasar, termasuk mengendalikan saham-saham gorengan. Hal ini disampaikan Purbaya saat berkunjung ke BEI awal bulan ini.

“Tadi Direktur Bursa juga minta insentif terus yang belum saya kasih. Jadi, saya bilang akan saya berikan insentif kalau sudah merapikan perilaku investor di pasar modal,” kata Purbaya, Kamis (9/10/2025).

Artinya, lanjut Purbaya, Bursa harus mengendalikan saham-saham gorengan di pasar modal, agar investor kecil terlindungi. Purbaya juga meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan terus naik ke depannya.

Purbaya yang pernah bekerja di Danareksa itu memperkirakan bahwa IHSG pada akhir 2025 bisa menyentuh level 9.000. Kemudian, pada 10 tahun ke depan atau akhir 2035, IHSG bisa naik hampir empat kali lipat.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan saat ini tengah dalam proses mengkaji usulan DPR RI untuk mengerek porsi saham publik atau free floatsebesar 30%. Proses pengkajian itu dilakukan dalam rangka menakar dampak yang berpotensi timbul atas penerapan regulasi tersebut.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menegaskan bahwa ada dua hal yang tengah menjadi sorotan Bursa di tengah rencana ini, yaitu kondisi perusahaan tercatat dan kemampuan investor dalam menyerap saham baru yang akan dilepas ke publik, jika rencana ini dijalankan.

Nyoman menilai, kedua hal tersebut menjadi pertimbangan utama Bursa untuk menjalankan rencana ini, demi memberikan keamanan investor dalam berinvestasi. Tidak hanya itu, Nyoman juga menyebut bahwa pihaknya turut memperhatikan kondisi dan dinamika pasar modal atas rencana penerapan aturan ini.

“Setiap kebijakan mengenaifree floatharus memperhatikan dari dua sisi tersebut demi terciptanya keseimbangan pasar dan likuiditas yang baik,” kata Nyoman, Senin (13/10/2025).

Mengenai kelanjutan usulan tersebut, Bursa juga telah melakukan perhitungan teknis mengenai rencana penyesuaianfree float. Hal itu dilakukan guna mengetahui nilai tambahan likuiditas yang harus diserap oleh investor jika rencana ini dijalankan. Namun, Nyoman tidak menerangkan ihwal hasil perhitungan tersebut.

Nantinya, penerapan usulanfree float30% disebut akan mempertimbangkan hasil perhitungan teknis yang telah dilakukan oleh Bursa, guna menghindari dampak negatif yang berlebih terhadap pasar.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa strategi perlu dilakukan salah satunya akan memberikan periode waktu yang cukup bagi Perusahaan Tercatat untuk dapat memenuhi penyesuaian persyaratanfree float,” tegas Nyoman.

Sementara itu, sejalan dengan peningkatanfree float, Nyoman menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya bertumpu pada regulasi baru. Bursa juga berupaya untuk meningkatkan kepemilikan publik di pasar modal dengan cara memperbanyak IPO berskala besar. Hal itu dilakukan guna mendukung nilai total kapitalisasifree floatdi Bursa Tanah Air.

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal Reydi Octa, mengatakan bahwa kenaikan batasfree float30% dapat memberikan sentimen koreksi secara jangka pendek kepada emiten-emiten yang tercatat di pasar modal.

Meskipun begitu, Reydi menilai bahwa rencana ini akan lebih memberikan sentimen positif terhadap pasar modal Indonesia. Terutama, dalam rangka memberikan kredibilitas yang baik bagi Bursa di mata investor asing.

“Kenaikan batas minimum free float bisa memperbaiki likuiditas dan kualitas perdagangan, terutama di saham kecil dan menengah. Namun, efeknya ke IHSG bahkan mampu memicu tekanan harga jangka pendek saat suplai saham meningkat,” kata Reydi beberapa waktu lalu.

Sebelumnya,Komisi XI DPR RI baru-baru ini meminta otoritas pasar modal untuk mengerek minimum saham free float tiap emiten menjadi 30%. Angka tersebut meningkat drastis dibandingkan dengan aturan saat ini yang mencapai 7,5%.

Saat ini, berdasarkan ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI), free float minimum di Indonesia berada di level 7,5% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan bursa global lainnya. Sebut saja London Stock Exchange, Filipina, dan SGX yang sudah menetapkan batas 10%, sementara Bursa Malaysia, Jepang, dan Hong Kong mencapai level 25%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – A number of stakeholders have urged caution, warning that implementing higher minimum public shareholding policy, or free float, to 15% on the Indonesia Stock Exchange (IDX) should be carried out in stages.

The Financial Services Authority (OJK) on Sunday (2/1/2026) announced eight action plans to accelerate reforms aimed at strengthening the integrity of Indonesia’s capital market. One of the key measures is an increase in the minimum free float requirement from the current 7.5% to 15%.

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesia Stock Exchange (IDX) is reviewing a plan to revise the calculation of minimum free float requirements for prospective issuers in initial public offerings (IPOs), shifting the basis from equity value to market capitalization.

IDX Director of Corporate Valuation I Gede Nyoman Yetna said the exchange will share details of the proposed adjustment to size classifications based on market capitalization with stakeholders to gather feedback before seeking formal approval.