Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencabut izin distribusi pupuk subsidi setelah menerima laporan dari mahasiswa terkait dugaan pelanggaran, sebagai langkah tegas memperbaiki tata kelola demi produktivitas pangan Indonesia.

"Dicabut (izinnya) tadi sudah dicabut. Cuma 10 menit dicabut karena (pencabutan izinnya melalui) online. Terima kasih mahasiswa, inilah yang kita harapkan," kata Mentan usai diskusi bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu.

Mentan menunjukkan respons cepat dan terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dalam diskusi bersama BEM seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta.

Dalam forum yang dihadiri sekitar 118 perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah tersebut, Mentan langsung menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran di sektor pertanian yang disampaikan para mahasiswa.

Dua laporan yang langsung direspon yakni dugaan peredaran bawang merah ilegal di Sumatera Utara serta kelangkaan pupuk subsidi bagi petani bawang merah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Atas laporan tersebut Mentan langsung melakukan sambungan telepon kepada pihak terkait di daerah.

“Terima kasih mahasiswa. Inilah yang kita harapkan. Kalau ada pelanggaran, laporkan. Tidak boleh ada pembiaran. Kita berantas mafia, kita tindak tegas,” ucap Mentan.

Ia bahkan langsung mencoba menghubungi aparat penegak hukum di Sumatera Utara terkait laporan bawang merah ilegal yang dinilai merugikan petani lokal.

Menurutnya, praktik ilegal seperti itu tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak harga pasar dan melemahkan kesejahteraan petani.

“Nah itu ditangkap, masukkan penjara. Kapan negeri ini bisa makmur kalau ada pembiaran? Sama dengan beternak kejahatan di republik ini,” ujarnya.

Selain itu, laporan dari mahasiswa asal NTB terkait kelangkaan pupuk subsidi juga langsung direspons cepat. Mentan menegaskan akan segera menelusuri distribusi pupuk di wilayah tersebut dan memastikan tidak ada penyimpangan di lapangan.

Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik, khususnya di sektor pertanian. Ia mengapresiasi sikap mahasiswa yang dinilai kritis namun tetap konstruktif.

“Kita butuh pengkritik yang konstruktif. Bukan fitnah, tapi kritik berbasis data. Kita buka apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik mafia di sektor pertanian. “Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian sudah 76 tersangka. Ini bukti bahwa kita tidak main-main,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator BEM SI Wilayah Sumatera Utara, Muzan Mirisan, mengapresiasi respons cepat Mentan Amran atas aporan mahasiswa.

Ia menyebut, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan di lapangan.

“Kami berharap setelah kegiatan ini bisa dapat dibasmi mafia-mafia, terutama bawang merah ilegal yang masuk ke daerah Sumatera Utara,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Muhammad Abdi Maludin, mahasiswa asal NTB yang melaporkan persoalan pupuk. Ia menjelaskan bahwa ada oknum yang mempermainkan sehingga pupuk bersubsidi tidak sampai ke petani bawang merah.

Ia menilai respons cepat Mentan Amran menjadi bukti keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa.

“Saya lihat Pak Menteri langsung merespon dan berkoordinasi saat itu juga. Ini yang kami harapkan, agar persoalan di daerah bisa cepat ditangani,” katanya.

Melalui forum dialog itu, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan generasi muda serta memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan tegas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperingatkan pedagang dan distributor daging ayam agar tidak mengambil margin berlebihan di tengah kenaikan harga yang terjadi pada pekan keempat Februari 2026. Puluhan izin usaha yang melanggar ketentuan Harga Acuan Penjualan (HAP) telah dicabut.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pihaknya melakukan pengawasan hingga ke rantai pasok hulu untuk menekan harga tetap sesuai dengan HAP, yakni dari produsen, distributor pertama (D1), distributor kedua (D2), hingga sampai ke pengecer.

“Jadi antara produsen, D1, D2, itu ngambil untungnya tidak terlalu gede,” kata Sarwo saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Sarwo menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan. Bahkan, pencabutan izin usaha bisa dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan apabila pelanggaran tetap terjadi.

“Jadi kalau misalnya kita peringatkan tetap masih melanggar. Peringatan satu, peringatan kedua, ketiganya langsung kita cabut izinnya melalui Satgas Pangan,” terangnya.

Meski tak menjelaskan secara rinci, Sarwo mengungkapkan terdapat ratusan pelaku usaha yang telah diberikan peringatan dan puluhan di antaranya sudah dicabut izinnya.

Di sisi lain, Sarwo menuturkan Bapanas telah menurunkan staf ke daerah untuk melakukan pengawasan langsung di sejumlah pasar.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Bapanas, rata-rata harga daging ayam yang dijual di pasar berada di level Rp40.000 per kilogram.

Namun, Sarwo juga tak menampik sempat terjadi lonjakan harga daging ayam ras di sejumlah wilayah seperti Bogor dan kawasan Kebayoran. Namun, dia menilai persepsi harga mahal kerap dipicu bobot ayam yang melebihi 1 kilogram.

“Yang naik itu pernah juga di daerah Bogor. Kemudian di pasar Kebayoran sini juga pernah naik. Hanya ketika kita timbang, kan tempo hari pernah booming harga ayam Rp160.000 per kilogram,” ujarnya.

Dia menjelaskan, harga tersebut ternyata untuk ayam berbobot sekitar 1,5 kilogram sehingga jika dirata-ratakan tidak setinggi yang dibayangkan.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara nasional, rata-rata harga daging ayam ras pada pekan keempat Februari 2026 tercatat berada di atas HAP sebesar Rp40.000 per kilogram.

Pada pekan keempat Februari 2026, harga daging ayam ras naik 2,21% menjadi Rp41.013 per kilogram dibandingkan Januari 2026 di level Rp40.126 per kilogram.

Secara wilayah, daging ayam ras mengalami kenaikan IPH di 58,06% kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah daerah yang mencatat kenaikan harga terus bertambah dari 198 kabupaten/kota pada pekan ketiga Februari 2026 menjadi 209 kabupaten/kota pada pekan keempat Februari 2026.

Data menunjukkan, harga daging ayam ras tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram, sedangkan harga terendah berada di level Rp25.000 per kilogram.

Adapun kabupaten/kota dengan harga tertinggi antara lain Kabupaten Intan Jaya senilai Rp100.000 per kilogram, Kabupaten Yahukimo Rp80.000 per kilogram, dan Kabupaten Pegunungan Arfak senilai Rp80.000 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap masih terdapat laporan terkait distributor serta pengecer pupuk bersubsidi nakal hingga dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan terdapat 115 distributor pupuk subsidi yang masih menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) sepanjang 14–20 November 2025.

Atas laporan itu, pemerintah telah meminta PT Pupuk Indonesia mencabut izin seluruh distributor yang melanggar. Kementan juga telah menyerahkan daftar 115 distributor bermasalah kepada Pupuk Indonesia untuk ditindaklanjuti.

“Kami perintahkan dicabut [115 distributor pupuk bermasalah], tetapi nanti mengecek juga di bawah. Biasanya kalau sudah kami beri bukti itu langsung dicabut,” kata Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta, dikutip pada Minggu (23/11/2025).

Namun, Amran menyebut jumlah distributor pupuk bermasalah terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya yang pernah mencapai lebih dari 2.039 laporan.

“Ini sudah menurun tinggal 5% dari total laporan, yang dulunya 2.000 sekarang tinggal 115, berarti 5%,” imbuhnya.

Amran menegaskan tidak boleh ada pihak yang mempersulit petani dalam memperoleh pupuk, terutama pada musim tanam. Apalagi, sambung dia, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen per 22 Oktober 2025

Untuk diketahui, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Perinciannya, penurunan HET pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram.

Lalu, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

Selain itu, juga ada ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

Tebus Pupuk-Alsintan

Selain pelanggaran HET, Kementan juga menerima laporan terkait 136 pengecer atau distributor yang masih mewajibkan penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk, sehingga mempersulit petani.

Padahal, Amran menegaskan petani hanya perlu menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menebus pupuk.

Alhasil, Amran telah menegur sejumlah distributor maupun pengecer bermasalah. Namun, sambung dia, jika mereka masih melakukan kesalahan yang sama, pemerintah juga akan mencabut izin usaha.

“Masih ada yang melaporkan 136 wajib masih menggunakan kartu tani. Ini kami wajibkan KTP saja cukup, tidak diwajibkan lagi kartu tani. KTP saja cukup,” tekannya.

Laporan lainnya, Amran menyampaikan terdapat masalah terkait alsintan, yakni sebanyak 31 dari sebelumnya sempat mencapai ribuan laporan.

Laporan tersebut memuat adanya pungutan liar (pungli). Padahal, Amran menegaskan pemerintah telah memberikan bantuan alsintan kepada para petani secara gratis.

“Ini yang 31 [alsintan bermasalah] kami langsung kirim ke penegak hukum setempat agar ditindaklanjuti diproses. Kalau ada pidana, dipidanakan,” terangnya.

Dia juga meminta agar masyarakat melakukan pengaduan jika masih menemukan pelanggaran lain di sektor pertanian melalui WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 0823-1110-9690.

“Sejak 2015 kami buka [kanal] pengaduan, sampai sekarang kami lakukan. Hanya saja sekarang gencar karena kebijakan pemerintah, khususnya pupuk itu turun 20%. Ini harus diawasi betul. Kemudian jumlah bantuan alat mesin pertanian itu triliunan ke lapangan. Jadi kita harus kontrol,” pungkasnya.

Subang, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pihaknya telah mencabut 190 izin pengecer dan distributor pupuk, karena telah melanggar beberapa ketentuan, di mana salah satunya yakni tidak menurunkan harga pupuk 20%.

Hal ini diungkapnya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Amran menambahkan sebanyak 2.039 laporan masuk ke Kementerian Pertanian (Kementan).

"Yang saya lihat, ada laporan sebanyak 2.039, kemudian ada 190 yang terakhir (dicabut), kita evaluasi mingguan," kata Amran setelah sidak di salah satu gudang pupuk di Subang, Rabu (12/11/2025).

Dari beberapa pengecer dan distributor pupuk tersebut, ditemukan di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Foto: Mentan Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak di lahan percobaan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (12/11/2025). (Dok. Kementan) Mentan Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak di lahan percobaan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (12/11/2025). (Dok. Kementan)

"Kita sudah cabut izinnya, yang melanggar. Ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Utara," lanjutnya.

Sebelumnya pada hari ini, Amran melakukan sidak ke beberapa pengecer dan distributor di Subang, di mana salah satunya yakni distributor pupuk Indo Tani 3 Sukamandi, Subang.

"Alhamdulillah, setelah kami keliling dari 7 provinsi, semua patuh pada arahan pusat (pada) arahan Bapak Presiden. Turun 20% harga pupuk, di seluruh Indonesia," ujarnya.

Subang, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa pengecer dan distributor di Subang, Jawa Barat pada Rabu (12/11/2025). Salah satunya yakni distributor pupuk Indo Tani 3 Sukamandi, Subang.

Amran mengungkapkan harga pupuk sudah turun 20% sesuai aturan, sama seperti beberapa provinsi yang juga telah disidaknya.

"Alhamdulillah, setelah kami keliling dari 7 provinsi, semua patuh pada arahan pusat (pada) arahan Bapak Presiden. Turun 20% harga pupuk, di seluruh Indonesia," kata Amran setelah sidak di salah satu gudang pupuk di Subang, Rabu (12/11/2025).

Selain itu, Amran juga menuturkan dirinya turut melakukan pengecekan terhadap distributor yang belum menurunkan harga. Hasilnya, masih ada beberapa distributor yang belum mentaati aturan di beberapa provinsi.

Foto: Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa pengecer dan distributor di Subang, Jawa Barat pada Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata) Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa pengecer dan distributor di Subang, Jawa Barat pada Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

"Kita sudah cabut izinnya, yang melanggar. Ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Utara," lanjutnya.

Adapun dari segi laporan mengenai adanya pengecer atau distributor yang belum menurunkan harga pupuk, Amran mendapat lebih dari 2.039 laporan. Setidaknya ada 190 izin pengecer atau distributor yang sudah dicabut.

"Yang saya lihat laporan 2.039, kemudian ada 190 yang terakhir (dicabut), kita evaluasi mingguan," jelas Amran.

Amran sudah menegaskan tidak ada toleransi bagi pengecer yang bermain curang dengan menahan atau menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET). Ia menyebut sisa barang yang dijajakan pelanggar akan dialihkan kepada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Pihaknya juga akan memecat jajaran manajer PT Pupuk Indonesia (Persero) yang tidak menindak tegas pengecer atau distributor pupuk yang tak menurunkan harga 20%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong jajaran direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mengevaluasi kinerja seluruh manajer dan general manager di lapangan. Ia menegaskan, jika ditemukan ada yang tidak serius menangani pencabutan izin distributor dan pengecer nakal, maka pejabat terkait sebaiknya diberhentikan.

Amran menegaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari pencabutan 190 izin pengecer dan distributor pupuk bersubsidi yang tidak mematuhi kebijakan penurunan harga sebesar 20 persen. Mentan menilai koordinasi antarmanajemen Pupuk Indonesia sudah membaik, namun masih ada pejabat di lapangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Seluruh manajer dan general manager yang tidak serius menangani pencabutan izin akan dievaluasi — bila perlu, dicopot,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menerangkan, Tim Kementan akan kembali melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan seluruh jaringan distribusi pupuk berfungsi dengan baik. Pengawasan dilakukan di seluruh wilayah agar harga di lapangan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Amran, kebijakan penertiban ini bukan semata untuk kepentingan birokrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi petani. “Jika kami temukan mereka tidak peduli, tidak peduli kepada petani, tidak peduli pada distribusi pupuk, maka mereka akan kami copot,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pelanggaran yang menghambat distribusi pupuk sama artinya dengan merugikan petani dan mengganggu stabilitas pangan nasional. Sebab, pupuk menjadi faktor utama penentu produktivitas pertanian yang menyokong penghidupan sekitar 160 juta petani dan peternak di Indonesia.

Amran juga menyinggung pentingnya sinergi dengan berbagai pihak dalam memperkuat rantai pasok pupuk nasional. Ia menyebut, kerja sama dengan lembaga investasi nasional seperti Danantara menjadi bagian dari strategi revitalisasi industri pupuk dan pertanian ke depan.