REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memerintahkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kembali ke level sebelum terjadi penurunan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah juga akan memeriksa sekitar 300 perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai kondisi pasar.

Amran mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam rapat yang dihadiri asosiasi sawit, perwakilan petani, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dari 25 provinsi. Ia menilai penurunan harga TBS tidak sejalan dengan perkembangan harga komoditas dan nilai tukar yang justru menguntungkan sektor ekspor.

"Alhamdulillah hari ini sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi," kata Mentan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Amran menyebut pelemahan rupiah terhadap dolar AS sekitar 10 persen seharusnya menjadi faktor pendorong kenaikan harga TBS. Menurut dia, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menurunkan harga pembelian sawit dari petani.

Ia menegaskan pemerintah harus melindungi sekitar 15 juta petani sawit di seluruh Indonesia. Penurunan harga yang terjadi belakangan, kata dia, merupakan kondisi yang tidak wajar.

"Ini ada anomali di saat ini harga harusnya naik bukan turun. Kenapa? Karena nilai dolar selisih 10 persen. Ya harus naik. Tidak ada alasan turun," ujar Amran.

Ia mengungkapkan dari sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, masih terdapat sekitar 300 perusahaan yang belum mengembalikan harga TBS ke level sebelumnya. Data perusahaan tersebut akan diserahkan kepada jajaran kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Amran menambahkan harga TBS di setiap daerah harus kembali mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah daerah melalui peraturan gubernur. Menurut dia, daerah yang menetapkan harga Rp3.200 per kilogram maupun Rp3.600 per kilogram harus kembali mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Kalau 3.200 harusnya tetap 3.200. Ada 3.600 kembali ke 3.600 berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti pergub, peraturan gubernur," ujarnya.

Ia menyebut laporan yang diterima dalam rapat menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS sudah mulai pulih. Pemerintah menargetkan seluruh harga kembali normal dalam waktu dekat.

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa komoditas bawang merah asal Kabupaten Brebes tetap menjadi andalan utama dan primadona, baik di pasar dalam negeri maupun mancanegara. Pernyataan ini disampaikan dalam kunjungannya di Pendopo Kabupaten Brebes pada Kamis (7/5/2026).

"Tidak usah khawatir, Brebes itu bawang merahnya justru yang dicari-cari sampai negara lain. Meskipun ada tekanan dari komoditas luar, Brebes tetap menjadi prioritas utama dan barometer nasional," tegas Luthfi.

Pernyataan itu menjadi respons atas kekhawatiran petani lokal akan menjamurnya bawang bombai mini impor di pasar-pasar tradisional. Sekilas, bawang bombai tersebut memiliki penampilan fisik yang menyerupai bawang merah lokal. Namun, kata Luthfi, baik aroma maupun rasanya masih jauh dari karakter bawang merah khas Brebes.

Guna memperkuat perlindungan terhadap petani, Pemerintah Kabupaten Brebes telah mengambil langkah taktis dengan menerbitkan surat edaran larangan peredaran bawang bombai mini. Kebijakan ini merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 015/Kpts/S.130/D/12/R2017. Regulasi tersebut secara eksplisit melarang impor dan peredaran bawang bombai dengan diameter kurang dari 5 sentimeter, karena ukurannya yang kecil sering disalahgunakan untuk mengelabui konsumen sebagai bawang merah lokal.

Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menambahkan bahwa posisi Brebes sebagai lumbung bawang merah nasional sangat krusial. Saat ini, Brebes menyumbang sekitar 60% dari total produksi bawang merah di Jawa Tengah, dan berkontribusi sebesar 20% untuk pemenuhan kebutuhan nasional. Tak hanya jago kandang, bawang merah Brebes telah rutin merambah pasar ekspor ke negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Lebih lanjut, Luthfi memaparkan bahwa perlindungan komoditas hortikultura ini merupakan bagian dari visi besar Jawa Tengah pada tahun 2026, yakni mencapai swasembada pangan. Jawa Tengah diproyeksikan menjadi penumpu utama ketahanan nasional. Fokus pemerintah saat ini tidak hanya pada bawang merah, tetapi juga peningkatan produksi padi. Setelah berhasil memproduksi 9,4 juta ton padi pada tahun lalu, target tahun ini dinaikkan menjadi minimal 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG).

Menghadapi tantangan perubahan iklim dan ancaman kemarau panjang yang diprediksi akan melanda tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi. Strategi pompanisasi, pembangunan sumur bor, hingga peresmian dua embung baru di Brebes menjadi bukti keseriusan dalam menjaga stabilitas sektor pertanian.

Luthfi menginstruksikan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk memetakan potensi kekeringan secara detail. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan langkah intervensi maupun mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah dapat dijalankan secara tepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dinilai bisa menjadi bantalan perlindungan bagi petani di tengah risiko dampak fenomena iklim El Nino ekstrem atau dijuluki ‘El Nino Godzilla’.

Kementerian Pertanian menilai hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tani serta memberikan perlindungan kepada petani di tengah meningkatnya risiko iklim.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kolaborasi stakeholder pertanian, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) merupakan kunci dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

"Kolaborasi adalah kunci. Tanpa sinergi pusat dan daerah, serta stakeholder target besar seperti swasembada dan kemandirian pangan tidak akan tercapai optimal," ujar Amran dikutip Selasa (21/4/2026).

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana telah menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi risiko peningkatan klaim AUTP, imbas fenomena iklim El Nino ekstrem.https://www.bisnis.com/topic/39365/el-nino

Beberapa langkah yang disiapkan antara lain penguatan cadangan teknis sesuai prinsip kehati-hatian, optimalisasi program reasuransi, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi.

"Pada prinsipnya AUTP memang dirancang sebagai instrumen perlindungan petani terhadap risiko bencana alam dan perubahan iklim, sehingga mekanisme pengelolaan risikonya telah disiapkan secara sistematis melalui pemetaan wilayah rawan dan verifikasi lapangan," kata Brellian dalam keterangannya.

AUTP memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan tanaman padi akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit seperti wereng batang coklat, penggerek batang, blast, dan tungro.

Program ini diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dengan luas lahan maksimal dua hektare per musim tanam. Program AUTP merupakan instrumen perlindungan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat bencana alam maupun serangan organisme pengganggu tanaman. Program ini diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dengan luas lahan maksimal 2 hektare per musim tanam.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menjelaskan bahwa AUTP tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi produksi.

"AUTP memberikan jaminan finansial agar petani tetap bisa melanjutkan usaha taninya setelah mengalami puso. Dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare per musim tanam, program ini menjaga siklus produksi tetap berjalan," ujarnya.

Percepatan pencairan klaim ini diharapkan menjadi solusi agar petani dapat segera melakukan tanam kembali tanpa terkendala modal. Dengan premi sebesar Rp180.000 per hektare per musim tanam, AUTP dinilai sebagai skema perlindungan yang terjangkau.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) menilai fenomena El Niño ‘Godzilla’ menjadi perhatian seluruh industri asuransi umum. Hal ini karena peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem berpotensi memicu lonjakan risiko pada berbagai lini, termasuk perkebunan dan pertanian.

Untuk menghadapi hal tersebut, Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak berujar Zurich Syariah selalu memastikan bahwa seluruh aspek teknis, mulai dari kecukupan cadangan, struktur reasuransi, hingga kerangka manajemen risiko, dikelola secara pruden sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

“Zurich Syariah terus berupaya menjaga keandalan layanan dan memastikan peserta memperoleh manfaat secara tepat waktu dan transparan apabila indikator parametrik terpenuhi,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (8/4/2026).

Oleh sebab itu, dirinya juga melihat bahwa fenomena iklim ekstrem tersebut justru bisa membuka ruang bagi industri asuransi untuk memperkuat kapasitas mitigasi risiko serta mendorong adopsi solusi proteksi berbasis data cuaca dan teknologi.

Pasalnya, lanjut dia, perubahan ekstrem pola cuaca pada fenomena itu dapat meningkatkan potensi risiko gagal panen. Adapun, Hilman menyebut produk Asuransi Parametrik Indeks Cuaca Syariah milik Zurich Syariah dirancang untuk memberikan respons yang objektif dan terukur berdasarkan indikator cuaca yang telah disepakati, tanpa melihat panen tersebut gagal atau tidak.

“Zurich Syariah melihat situasi ini justru menegaskan pentingnya perlindungan parametrik bagi petani karena produk ini mampu memberikan kepastian proses dan kecepatan pembayaran ketika indikator iklim mencapai ambang yang telah disepakati,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa perusahaannya senantiasa melakukan analisis imbas fenomena iklim ekstrem terhadap kesesuaian produk terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Penyesuaian produk, imbuhnya, dilakukan secara bertahap dan berbasis data dengan mempertimbangkan dinamika risiko jangka panjang serta kemampuan masyarakat untuk tetap mengakses proteksi yang terjangkau.

“Fokus kami adalah meningkatkan inklusi masyarakat terhadap perlindungan keuangan dengan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan risiko dan relevansi perlindungan bagi peserta,” tegas Hilman.

Lebih jauh, Hilman berpendapat hal yang perlu diantisipasi industri asuransi umum dalam fenomena iklim ekstrem adalah industri perlu melakukan berbagai antisipasi dalam menghadapi fenomena cuaca ekstrem dan dampak perubahan iklim, diantaranya dengan memperbarui data dan model risiko iklim, memperkuat kerja sama dengan regulator dan pihak terkait.

“Serta memastikan edukasi kepada masyarakat agar perlindungan yang tersedia tetap relevan dan dapat diakses di tengah kondisi cuaca ekstrem,” pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal dengan memperluas cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada tahun ini, hampir 42.000 nelayan dan petani di seluruh wilayah Kepri didaftarkan sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan dasar bagi pekerja sektor informal yang memiliki tingkat risiko kerja tinggi.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja di sektor berisiko menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah daerah. Menurut dia, nelayan dan petani setiap hari menghadapi ancaman keselamatan kerja serta ketidakpastian pendapatan, sehingga kehadiran negara perlu diwujudkan melalui perlindungan yang konkret.

“Nelayan pergi pagi-pagi ke laut. Kita harus menjaga mereka,” kata Ansar di Batam, Jumat (12/12/2025).

Dari total peserta yang didaftarkan, sekitar 31.000 merupakan nelayan, sedangkan hampir 10.000 lainnya adalah petani. Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Kepri menyiapkan anggaran hampir Rp10 miliar guna menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun berjalan.

Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja berhak memperoleh santunan sebesar Rp70 juta. Selain itu, keluarga peserta juga mendapatkan jaminan pendidikan bagi dua anak hingga jenjang sarjana (S1). Sementara itu, bagi peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, santunan yang diberikan sebesar Rp42 juta.

“Beasiswa tetap dapat diberikan apabila peserta terdaftar minimal tiga tahun berturut-turut,” tutur Ansar.

Ansar menilai skema perlindungan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga nelayan dan petani. Dengan adanya jaminan finansial serta akses pendidikan bagi anak, keluarga tidak sepenuhnya kehilangan sumber penghidupan apabila terjadi risiko kerja di lapangan.

Ia juga menyampaikan bahwa meskipun pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran di sejumlah sektor, dukungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas. Pemprov Kepri, kata Ansar, berupaya memastikan program sosial dapat berjalan secara berkelanjutan di tengah keterbatasan ruang fiskal.

“Kita ingin memastikan keluarga nelayan dan petani tetap terlindungi. Anak-anak mereka harus tetap bisa sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi,” tegasnya.

Melalui perluasan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini, Pemprov Kepri menargetkan semakin banyak pekerja sektor informal memperoleh jaminan dasar. Dengan demikian, ketahanan ekonomi keluarga di sektor maritim dan agrikultur diharapkan dapat lebih stabil dalam jangka panjang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong jajaran direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mengevaluasi kinerja seluruh manajer dan general manager di lapangan. Ia menegaskan, jika ditemukan ada yang tidak serius menangani pencabutan izin distributor dan pengecer nakal, maka pejabat terkait sebaiknya diberhentikan.

Amran menegaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari pencabutan 190 izin pengecer dan distributor pupuk bersubsidi yang tidak mematuhi kebijakan penurunan harga sebesar 20 persen. Mentan menilai koordinasi antarmanajemen Pupuk Indonesia sudah membaik, namun masih ada pejabat di lapangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Seluruh manajer dan general manager yang tidak serius menangani pencabutan izin akan dievaluasi — bila perlu, dicopot,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menerangkan, Tim Kementan akan kembali melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan seluruh jaringan distribusi pupuk berfungsi dengan baik. Pengawasan dilakukan di seluruh wilayah agar harga di lapangan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Amran, kebijakan penertiban ini bukan semata untuk kepentingan birokrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi petani. “Jika kami temukan mereka tidak peduli, tidak peduli kepada petani, tidak peduli pada distribusi pupuk, maka mereka akan kami copot,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pelanggaran yang menghambat distribusi pupuk sama artinya dengan merugikan petani dan mengganggu stabilitas pangan nasional. Sebab, pupuk menjadi faktor utama penentu produktivitas pertanian yang menyokong penghidupan sekitar 160 juta petani dan peternak di Indonesia.

Amran juga menyinggung pentingnya sinergi dengan berbagai pihak dalam memperkuat rantai pasok pupuk nasional. Ia menyebut, kerja sama dengan lembaga investasi nasional seperti Danantara menjadi bagian dari strategi revitalisasi industri pupuk dan pertanian ke depan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menindak tegas para pengecer dan distributor pupuk yang melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET) setelah pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%.

Amran menyatakan, sebanyak 190 izin usaha telah dicabut karena terbukti tidak mengikuti kebijakan tersebut.

"Hari ini kita akan mengumumkan para distributor, pengecer pupuk yang tidak mematuhi ketentuan pemerintah terkait penurunan harga 20%," kata Amran saat konferensi pers di kantornya, Jumat (31/10/2025).

Amran menuturkan, pencabutan izin ini dilakukan usai adanya aduan, serta inspeksi langsung ke sejumlah daerah.

"Hari ini kita cabut izinnya yaitu 135 pengecer distributor yang kita cabut izinnya. Yang kita temukan langsung kami sidak di beberapa tempat ke Lampung, Maluku, Sulawesi, Insyaallah kami lanjutkan besok itu yang dicabut 55," ujarnya.

"Jadi total sekarang sudah 190 pengecer, distributor kita cabut izinnya. Dan ini kita akan serahkan ke Koperasi Desa Merah Putih," lanjutnya.

Amran mengungkapkan, masih ada 101 distributor dan pengecer lainnya yang sedang dalam proses penelusuran karena alamatnya belum tercantum dengan jelas. Ia memastikan langkah tegas ini akan berlanjut untuk menegakkan aturan dan melindungi petani dari praktik curang.

"Kepada saudaraku, sahabatku, seluruh Indonesia yang terkait sektor pertanian, pengaduan kami yang pegang langsung sekarang. Kami ambil alih, kami pegang langsung, lapor Pak Amran, 'Lapor Pak Amran'. Ini nomor aku yang pegang, ini kami yang pegang langsung dan kami langsung tindaklanjuti," tegasnya.

Amran juga memastikan perlindungan penuh bagi masyarakat yang melapor. "Seluruh petani, kelompok petani seluruh Indonesia, silakan laporkan. Kerahasiaan Bapak kami jaga. Pelapor kami jamin kerahasiaannya, kami tidak munculkan, kami tidak tampilkan di media dan dimanapun," ujarnya.

Ia membuka kanal pengaduan melalui WhatsApp di nomor 082311109690, yang bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan berbagai pelanggaran di sektor pertanian.

"Boleh juga yang lain, masalah traktor, mana tahu jual beli, kemudian pupuk palsu, apa saja sektor pertanian," ucapnya.

"Kirim pesan ke WhatsApp, tolong yang mau melapor alamat kiosnya, kemudian pupuk apa yang dinaikkan harganya, atau tidak turun 20% seperti pengumuman pemerintah. Kemudian ada penyimpangan lain, silahkan. Itu dilaporkan dengan jelas," imbuh dia.

Amran menegaskan, pemerintah akan terus memerangi praktik mafia dan korupsi yang merugikan petani.

"Saatnya kita perangi mafia, korupsi, seluruh yang merugikan sektor pertanian, kita harus lindungi 160 juta petani Indonesia, petani peternak Indonesia, kita harus lindungi, kita harus jaga mereka, kalau ada bermain-main kita tindak tegas," tegasnya.

"Sekali lagi, kita perangi mafia, koruptor, bersama afiliasinya, siapapun. Kita tidak boleh kalah, negara tidak boleh kalah, kita harus berpihak kepada petani," sambung Amran.

Langkah pencabutan izin ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% yang diumumkan Amran sebelumnya.

"Hari ini diumumkan atas arahan bapak Presiden. Harga pupuk turun 20% berlaku mulai hari ini. Ini berita baik bagi petani Indonesia," kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2025).

"Ini adalah berita gembira, masuk tahun kedua pemerintah bapak Prabowo-Gibran. Ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah," ujarnya.

Amran menambahkan, penurunan harga pupuk ini merupakan hasil efisiensi besar-besaran di sektor pertanian. "Karena biasanya tiap tahun atau dua tahun naik. Tapi sekarang berkat efisiensi yang digagas Presiden, turun 20%," katanya.

Denpasar (ANTARA) - Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memaparkan salah satu program unggulan Kota Denpasar, yakni Perlindungan Petani (Farmers Protection Program), dalam forum CityNet Executive Committee Meeting Ke-45 Asia Pacific di Sanur, Senin.

Wali Kota Jaya Negara menjelaskan program perlindungan petani menjadi cerminan nyata komitmen Denpasar dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian perkotaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Ia menyebut petani sebagai penjaga kehidupan.

"Melalui program ini, kami ingin memastikan mereka mendapatkan perlindungan sosial yang inklusif dan dukungan ekonomi yang berkelanjutan, agar tetap mampu menjaga kemandirian pangan di tengah pesatnya perkembangan kota,” ujarnya di hadapan para delegasi internasional.

Ia menjelaskan program perlindungan petani lahir dari filosofi Tri Hita Karana yakni keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan, serta spirit Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menuntun pembangunan Denpasar agar selaras antara modernisasi dan pelestarian budaya.

Program ini menjadi wujud nyata implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat lokal, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan program ini dijalankan melalui tiga intervensi strategis, meliputi intervensi hulu di mana Pemerintah Kota Denpasar memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) nol persen untuk lahan pertanian produktif, sawah ekowisata, dan sawah murni sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2023.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Bali melalui bantuan keuangan khusus bagi pemeliharaan balai subak dan kegiatan keagamaan.

Selain itu, intervensi tengah melalui langkah Pemkot Denpasar menyalurkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) serta memfasilitasi petani menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk intervensi hilir, pemkot menggagas program pembelian beras petani lokal oleh ASN Pemkot Denpasar. Kebijakan ini memperkuat rantai ekonomi lokal sekaligus menjamin stabilitas harga dan daya saing beras Denpasar.

Selain itu, Pemkot Denpasar juga menetapkan Kawasan Subak Lestari “Made Ayu Intan” sebagai Subak Abadi, mencakup Subak Anggabaya, Umalayu, Umadesa, Intaran Barat, dan Intaran Timur.

Langkah ini merupakan komitmen nyata menjaga sistem pertanian tradisional Bali yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia sejak 29 Juni 2012.

“Program Perlindungan Petani dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, akademisi, swasta, hingga organisasi internasional, yang memastikan keberlanjutan dari sisi perencanaan, pendanaan, hingga pengawasan lapangan," katanya

Dengan demikian, katanya, pendekatan kolaboratif ini memperkuat posisi Denpasar sebagai kota pelaksana SDGs berbasis budaya dan gotong royong.

Ia mengungkapkan arah kebijakan pembangunan Denpasar yang berpihak pada kesejahteraan rakyat telah menunjukkan hasil positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar tahun 2024 mencapai 85,11, tertinggi di Provinsi Bali.

Dalam kesempatan itu juga, Wali Kota Jaya Negara menerima “Harmonious City Award 2025” dari CityNet, bekerja sama dengan ESCAP dan Pemerintah Metropolitan Seoul, sebagai bentuk pengakuan internasional atas keberhasilan Denpasar mewujudkan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial melalui Program Perlindungan Petani.

Sertifikat penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal CityNet Vijay Jagannathan kepada Wali Kota Jaya Negara di hadapan para delegasi internasional.

CityNet merupakan jaringan pemerintah kota se-Asia Pasifik yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kerja sama antarkota dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh.

Forum ini mempertemukan para pemimpin kota se-Asia Pasifik untuk berbagi praktik terbaik menuju kota yang berkelanjutan dan tangguh.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian/ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah tidak akan memberi ruang sedikitpun bagi pihak-pihak yang mempermainkan nasib petani, khususnya dalam distribusi dan penjualan harga pupuk bersubsidi.

"Pada seluruh saudaraku sahabatku, distributor, pengecer, seluruh Indonesia, kami himbau. Bila Anda menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia. Tidak ada ruang lagi mafia atau korupsi di sektor pertanian," ujar Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ia menegaskan, pemerintah siap menindak tegas siapapun yang terbukti menaikkan harga pupuk di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

"Dan nanti, manakala ada yang naikkan harga pupuk, izinnya akan dicabut dan diproses hukum. Ini harus kita kawal. Kami pastikan ke depan, insyaallah produksi akan naik lebih tinggi," katanya.

Pernyataan keras itu disampaikan Amran bersamaan dengan pengumuman penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% yang mulai berlaku secara nasional hari ini. Langkah itu, kata Amran, merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pupuk dan menekan biaya produksi pertanian.

"Hari ini, ini adalah milestone, tonggak sejarah. Revitalisasi sektor pupuk, sarana produksi. Ini sangat penting. Hari ini diumumkan atas arahan Bapak Presiden, atas perintah Bapak Presiden, 'Tolong, hari Rabu, diumumkan harga pupuk turun 20%'. Berlaku mulai hari ini. Ini adalah berita gembira," ungkap dia.

Ia menyebut, penurunan harga pupuk ini merupakan peristiwa bersejarah di tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran. "Masuk tahun ke-2 pemerintahan Bapak Prabowo-Gibran. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Kami umumkan, tolong seluruh yang hadir pada hari ini dicatat baik-baik," ujarnya.

Amran menjelaskan, kebijakan ini lahir dari hasil efisiensi besar-besaran pemerintah atas arahan Presiden Prabowo, tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Inilah hasil dari efisiensi efektif produktif. Ini adalah hasil efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, efektifitas, efisien, dan seterusnya. Ini tidak menambah anggaran APBN. Tetapi menurunkan harga 20%," tegas dia.

Ia pun merinci besaran penurunan harga pupuk yang berlaku di seluruh Indonesia mulai hari ini, diantaranya: Pupuk Urea, yang sebelumnya dipatok di harga Rp2.250 per kg menjadi Rp1.800 per kg. Turun Rp450 per kg seluruh Indonesia. Sementara untuk hitungan per sak urea, dari Rp112.500 turun menjadi Rp90.000 per sak.

Pupuk NPK, harganya juga turun signifikan, dari yang sebelumnya Rp2.300 per kg, kini menjadi Rp1.840 per kg. Adapun untuk hitungan harga per sak-nya, pupuk NPK Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak.

"Ini berita baik untuk petani seluruh Indonesia. 160 juta warga petani kita menanti berita ini," sambungnya.

Amran optimistis kebijakan ini akan berdampak positif bagi petani. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, kesejahteraan petani diharapkan meningkat.

"Karena, yang pasti adalah NTP naik, kesejahteraan petani naik, biaya produksi turun, otomatis produksi akan naik tahun-tahun berikutnya," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah dan jajaran direksi BUMN pupuk. "Kebetulan Komutnya (Komisaris Utama) adalah Pak Wamen Kami, Pak Sudaryono, dan dia luar biasa. Kemudian ada Dirutnya, (Direktur Utama PT Pupuk Indonesia) Pak Rahmat, ada Direktur Keuangan, Komisaris. Ini bukan kerja sendiri, kreatif kita semua, termasuk media," kata Amran.

Ia juga menegaskan, penurunan harga ini merupakan bagian dari gagasan besar Presiden Prabowo dalam mendorong efisiensi sektor pertanian. "Yang terjadi sebelumnya, puluhan tahun adalah tiap tahun naik atau tiap dua tahun. Sekarang turun karena hasil efisiensi yang merupakan gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia," ungkapnya.

Amran menutup dengan menegaskan kembali pesan Presiden agar sektor pertanian bersih dari praktik mafia dan korupsi.

"Presiden selalu perintahkan, hilangkan koruptor, mafia hilangkan. Dan tolong support petani seluruh Indonesia, beri yang terbaik. Tolong perhatikan nasib mereka," pungkasnya.