IDXChannel - Pemerintah Indonesia tengah mengejar ketertinggalan infrastruktur penerbangan agar mampu bersaing di kancah global. Untuk mewujudkan bandara berkelas dunia yang mampu menarik arus wisatawan internasional, pemerintah akan menerapkan skema pendanaan kolaboratif

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak akan menghambat akselerasi pembangunan karena pemerintah akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Tentunya kami nanti bersama kementerian teknis, termasuk Kementerian Bappenas, akan menghitung secara lebih detail karena memang fiskal ini juga harus kita hitung betul, selain kementerian teknis juga akan sharing burden," kata AHY di kantornya, Kamis (25/6/2026).

Selain pendanaan, AHY menekankan bahwa efisiensi pelayanan menjadi kunci utama integrasi transportasi di masa depan. Bandara tidak boleh lagi menjadi titik macet baru, melainkan harus terhubung dengan moda transportasi yang andal dan terintegrasi.

"Intinya, tadi kita ingin memastikan konektivitasnya dulu diperbaiki, ditingkatkan, baik darat kemudian juga kereta, semuanya harus lebih siap," kata dia.

AHY mengatakan pemerintah sedang menyusun inovasi taktis di titik-titik krusial pariwisata untuk memangkas waktu tempuh perjalanan darat yang kerap tersendat. Penggunaan moda transportasi perairan akan dioptimalkan sebagai solusi mobilitas wisatawan yang lebih cepat.

"Bahkan kalau di Bali, kita akan mengembangkan dari Kementerian Perhubungan water taxi untuk vbypass waktu tempuh atau mengurai kemacetan agar begitu landing, bisa langsung menuju lokasi wisata," ujar dia.

Lebih lanjut, AHY menitiberatkan soal transformasi bandara tidak hanya soal landasan pacu, tetapi juga bagaimana mengubah terminal menjadi destinasi yang menguntungkan secara ekonomi. Belajar dari pola pengelolaan bandara global, kenyamanan penumpang menjadi instrumen penting untuk memicu belanja di area bandara.

"Kalau belajar dari sejumlah bandara internasional besar di dunia, mereka menawarkan pengalaman yang menyenangkan hingga membuat penumpang betah belanja di airport," urainya.

Menurut AHY, penataan tata ruang yang lebih rapi menjadi syarat mutlak untuk menciptakan aksesibilitas yang bebas hambatan. "Selebihnya, lebih pada infrastruktur dasar seperti perbaikan ruas jalan yang sering banjir, sehingga benar-benar bebas hambatan bagi akses penumpang ke bandara maupun keluar bandara," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) merumuskan strategi penanganan risiko sistemik disinformasi digital melalui penyelenggaraan PIMHIE International Learning Showcase di Jakarta.

Keduanya tengah menyusun Policy Paper serta Peta Jalan Nasional (National Roadmap) untuk membangun ekosistem informasi yang sehat. Upaya integratif tersebut dirancang untuk meredam penyebaran konten manipulatif terorganisasi, sekaligus mengantisipasi lonjakan penetrasi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mengancam stabilitas demokrasi dan kohesi sosial di tingkat nasional maupun regional.

Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmosutarno, menyatakan gangguan informasi merupakan tantangan masif yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Penguatan ketahanan siber di dalam negeri menuntut adanya integrasi visi yang kuat dari seluruh elemen ekosistem digital.

"Policy Paper yang dihasilkan melalui Program PIMHIE merupakan hasil proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi upaya memperkuat ketahanan informasi di Indonesia," ujar Sarwoto dikutip, Sabtu (18/6/2026).

Urgensi penataan ruang digital ini didukung oleh Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO). Deputy Head of FCDO British Embassy Jakarta, Matthew Perrement, menilai pembenahan tata kelola informasi harus menyentuh akar operasional dari penyebaran hoax itu sendiri. Menurutnya, laju disinformasi kini telah berevolusi menjadi tantangan global yang kian rumit.

"Perlu pemanfaatan teknologi, penguatan instrumen hukum, pendidikan publik, serta dukungan terhadap jurnalisme yang berkualitas. Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan secara proporsional agar tetap menjaga prinsip keterbukaan, kebebasan berekspresi, dan nilai-nilai demokrasi," kata Matthew.

Di sisi lain, derasnya arus informasi digital diakui memicu krisis kepercayaan baru di tengah masyarakat. Country Director BBC Media Action Indonesia and Pacific, Rachael McGuin, mengungkapkan fenomena penurunan kepercayaan publik ini menjadi agenda krusial yang juga melanda kawasan Asia Tenggara.

Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat perumusan benteng regulasi guna mengawal pemanfaatan teknologi baru.

Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemkomdigi, Molly Prabawaty, yang hadir mewakili Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, menggarisbawahi bahwa kehadiran AI generatif bertindak sebagai pisau bermata dua di industri media.

Kemampuan AI untuk menghasilkan dan menyebarkan konten manipulatif dalam skala besar menuntut respons yang lebih komprehensif dan kolaboratif.

“Karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai upaya, mulai dari penyusunan pedoman etika AI, hingga peningkatan kerja sama dengan platform digital dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga integritas informasi di ruang digital," jelas Molly.

Riset terbaru dari BBC Media Action menunjukkan media arus utama masih menjadi tumpuan utama dengan tingkat kepercayaan publik mencapai 71%, berbanding jauh dengan figur influencer yang hanya meraup 32%. Kendati demikian, mayoritas jurnalis di Indonesia mulai mencemaskan dampak AI terhadap penurunan kualitas jurnalistik dan potensi hilangnya lapangan kerja apabila tidak segera disertai standarisasi operasi yang jelas.

Guna merespons dinamika tersebut, Neil R. Tobing mempresentasikan dokumen Indonesia’s National Roadmap on Addressing Disinformation. Dokumen taktis ini merekomendasikan lima pilar utama, meliputi akselerasi literasi digital, penguatan jaringan cek fakta, jurnalisme berkualitas, pengetatan tata kelola platform digital, hingga komitmen keberlanjutan riset berbasis bukti nyata.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah percepatan teknologi, disrupsi bisnis, dan perubahan cara manusia bekerja, satu pertanyaan besar muncul: bagaimana memastikan manusia tetap menjadi pusat transformasi?

Menjawab tantangan itu, Indonesia Coaching Conference (ICC) 2026 hadir sebagai forum nasional coaching yang mempertemukan pemimpin korporasi, praktisi HR, entrepreneur, akademisi, coach profesional, dan agen perubahan dalam satu panggung kolaborasi.

Mengusung tema “Coaching The Next Human Transformation”, konferensi ini akan diselenggarakan pada 27 Juni 2026 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, menghadirkan lebih dari 30 pembicara nasional dan internasional.

Mereka akan berbagi wawasan, pengalaman, dan praktik terbaik transformasi manusia di era yang terus berubah. ICC 2026 adalah inisiatif kolaboratif yang diselenggarakan Asia Coach Indonesia, Halo A Coach (haloacoach.id), dan Asia Coach Network (ACN).

Ketiga organisasi ini punya komitmen yang sama dalam mengembangkan ekosistem coaching profesional di Indonesia dan Asia, serta memperluas akses masyarakat terhadap pendekatan coaching sebagai sarana pengembangan individu, kepemimpinan, organisasi, dan bisnis.

Mengapa ICC 2026 Penting untuk Dihadiri?

Perubahan teknologi dan kecerdasan buatan tidak hanya mengubah proses kerja, juga cara manusia berpikir, belajar, memimpin, dan berinteraksi. Banyak organisasi berinvestasi pada teknologi, namun tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan manusianya.

ICC 2026 hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan coaching yang telah terbukti membantu individu, tim, dan organisasi meningkatkan kesadaran diri, memperkuat kepemimpinan, membangun budaya kolaboratif, serta mempercepat adaptasi terhadap perubahan.

Konferensi ini tidak hanya menawarkan inspirasi, juga wawasan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan profesional maupun organisasi. Peserta akan mendapatkan kesempatan untuk :

•Belajar langsung dari menteri, CEO, direktur, entrepreneur, akademisi, dan coach bersertifikasi internasional.

•Memahami bagaimana coaching digunakan dalam transformasi individu, kepemimpinan, organisasi, dan bisnis.

•Menyaksikan demonstrasi coaching secara langsung melalui sesi coaching breakthrough.

•Memperluas jaringan profesional bersama praktisi HR, business leader, entrepreneur, dan komunitas coaching dari seluruh Indonesia.

•Mengeksplorasi perkembangan AI dan masa depan profesi coaching dalam menghadapi era transformasi digital.

Keynote Speakers dari Berbagai Sektor

Sebagai pembuka konferensi, ICC 2026 menghadirkan para pemimpin nasional dan tokoh inspiratif yang akan berbagi perspektif mengenai transformasi Indonesia dari berbagai sudut pandang.

Di antaranya (video recording) Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Sandiaga Uno Serta opening talkshow yang menghadirkan Joseph Bataona, Salman Subakat, dan Febrina Orsida.

Kehadiran para tokoh menunjukkan coaching tidak lagi hanya menjadi alat pengembangan individu, melainkan telah berkembang menjadi pendekatan strategis dalam membangun organisasi, bisnis, dan bangsa.

Lima Pilar Utama Transformasi di ICC 2026

ICC 2026 menghadirkan lima pilar utama yang saling terhubung dan merepresentasikan perjalanan transformasi dari individu hingga masa depan organisasi.

Personal Transformation

Transformasi sejati selalu dimulai dari diri sendiri. Pilar ini membahas pembangunan self-awareness, mindset bertumbuh, resiliensi, serta kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan.

Sesi ini menghadirkan tokoh-tokoh seperti Joerg Sauer, Mariani Ng, Dessy Arnas, PCC, dan Sunil Tolani, yang akan berbagi pengalaman mengenai perjalanan transformasi personal dan dampaknya terhadap kehidupan maupun karier.

Leader Transformation

Di era modern, pemimpin tidak lagi hanya bertugas mengelola kinerja, juga mengembangkan manusia.

Pilar ini menghadirkan Prasetya M Brata, Ari Wibawa Mukti (Direktur MHC PLN), Dewi Okta, Abimanyu, dan Fiona Wang, yang akan membahas bagaimana coaching menjadi fondasi kepemimpinan yang mampu menciptakan tim yang lebih mandiri, kolaboratif, dan berdaya saing.

Organization Transformation

Budaya organisasi menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi jangka panjang. Melalui sesi bersama Miftahuddin Amin, Al Falaq Arsendatama, MCC, Anna Febriana (Director HC Mayapada Health), peserta akan mempelajari bagaimana coaching culture mampu meningkatkan agility, engagement, dan kinerja organisasi.

Business Transformation

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, coaching menjadi salah satu katalis penting untuk mendorong inovasi, pertumbuhan bisnis, dan pengembangan talenta.

Pilar ini menghadirkan Alfia Wardah, Wisnu Dewabroto Coach dan Tom Mc Ifle, yang akan membagikan pengalaman mengenai bagaimana pendekatan coaching dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan bisnis dan entrepreneurship.

Future Transformation

Masa depan menuntut manusia untuk mampu beradaptasi dengan AI, teknologi baru, dan perubahan pola kerja yang semakin dinamis. Bersama Hadi Kuncoro dan Prof Meyliana, peserta akan mengeksplorasi bagaimana peran human edge, kreativitas, empati, dan coaching menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

Coaching Ecosystem : Menyatukan Komunitas Coaching Indonesia

ICC 2026 juga menghadirkan sesi khusus Coaching Ecosystem yang mempertemukan para pemimpin asosiasi coaching di Indonesia. Yang di wakili Bambang Yapri (ICF Indonesia Charter Chapter), Adang Adha (APCI) dan Ewink SAY (Asia Coach Network).

Sesi ini membahas perkembangan profesi coaching di Indonesia, peluang kolaborasi lintas organisasi, serta kontribusi coaching terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Informasi Registrasi

Pendaftaran ICC 2026 telah dibuka dan dapat dilakukan melalui website resmi: www.indonesiacoachingconference.com. Tersedia pilihan tiket Reguler dan VIP dengan berbagai benefit eksklusif bagi peserta.

Mengingat kapasitas yang terbatas dan tingginya minat dari komunitas coaching, praktisi HR, serta profesional dari berbagai industri, peserta disarankan melakukan registrasi lebih awal guna mendapatkan harga terbaik.

Untuk kebutuhan media dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Asia Coach Indonesia (melalui Narahubung : Citra Permatasari +62 811-940-750)

Bisnis.com, JAKARTA - Era Agentic AI telah dimulai. Berbeda dengan AI generatif biasa yang hanya merespons perintah teks (prompt), teknologi ini memiliki kemampuan lebih kompleks karena mampu menyusun rencana, mengambil keputusan, hingga menjalankan serangkaian tindakan untuk mencapai target tertentu secara lebih mandiri.

Lead Solution Architect Alibaba Cloud Indonesia, Ananda Budi, menyebut perkembangan AI ke depan tidak lagi berhenti pada fungsi chatbot semata. Menurutnya, model Agentic AI bakal mengarah ke pembangunan platform kerja yang lebih terintegrasi sekaligus membantu menciptakan lingkungan kerja yang tertata, kolaboratif, dan lebih terstruktur.

"Jadi, bagaimana AI ini bisa digunakan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas. Namun, ini juga dirancang untuk manusia dan AI hidup berdampingan, bukan untuk menggantikan dengan humanoid," katanya di Jakarta, Rabu, (20/5/2026)

Perkembangan Agentic AI secara global kini bergerak sangat pesat. Di tengah tren tersebut, Alibaba terus memperkuat pengembangan Qwen, yakni rangkaian model bahasa besar (large language model/LLM) dan teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk menangani beragam kebutuhan, mulai dari pengolahan teks, gambar, video, penerjemahan, pemrosesan visual dan suara, hingga penulisan kode perograman.

Qwen pertama kali diperkenalkan pada 2023 dan terus mengalami pembaruan seiring perkembangan teknologi AI. Ananda menjelaskan hingga akhir Maret 2026, model tersebut telah mencapai versi 3.6.

"Pagi ini, saya baru dapat kabar kita sudah merilis Qwen 3.7," ungkapnya.

Qwen 3.7 merupakan versi terbaru dari LLM canggih besutan Alibaba Cloud yang dikembangkan dengan kemampuan penalaran tingkat lanjut (frontier reasoning). Model ini difokuskan untuk menangani tugas-tugas kompleks, terutama dalam pemrograman berbasis agen (agentic coding), penyelesaian persoalan matematika, serta otomatisasi berbagai alur kerja.

"Jadi, hitungan rilisnya hanya minggu, kita sudah rilis model baru. Ini memang revolusinya sangat cepat sekali," imbuhnya.

Ke depan, Alibaba Cloud disebut berencana membawa model-model AI terbaru ke pasar Indonesia sebagai bagian dari upaya mempercepat adopsi kecerdasan buatan di dalam negeri. Tidak hanya Qwen, perusahaan juga menyiapkan kehadiran model generasi video Wan serta Happy Horse yang dinilai dapat membuka peluang baru bagi industri kreatif untuk memanfaatkan AI dalam proses produksi dan pengembangan konten.

Selain menghadirkan model AI, Alibaba Cloud juga akan memperluas ekosistem aplikasinya melalui berbagai solusi berbasis kecerdasan buatan untuk mendukung kebutuhan bisnis lintas sektor. Beberapa di antaranya meliputi platform pengembangan Qoder, platform produktivitas kerja berbasis AI QoderWork, hingga MuleRun yang dirancang untuk membantu efisiensi operasional perusahaan.

Alibaba Cloud juga terus mengintegrasikan teknologi AI ke dalam infrastruktur komputasi awannya melalui sejumlah solusi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi sekaligus keamanan operasional.

Beberapa di antaranya meliputi Database Autonomous Agent (DAS) untuk mengotomatisasi pengelolaan database, AI Safety Guardrail guna mendukung implementasi AI yang lebih bertanggung jawab, serta Security Center yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi ancaman siber secara lebih adaptif dan cerdas.

Ananda menambahkan, penguatan teknologi AI di level infrastruktur menjadi bagian dari strategi Alibaba Cloud untuk membantu perusahaan mengelola sistem digital secara lebih efisien, aman, dan siap menghadapi kebutuhan bisnis yang semakin kompleks.

Dia menyebut Alibaba Cloud saat ini juga telah meraih peringkat keamanan siber tertinggi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pencapaian tersebut ditandai dengan keberhasilan perusahaan mencapai level “Inovatif” atau Level 5 dalam Instrumen Penilaian Kematangan Keamanan Siber (IKAS), yang mencerminkan tingkat kesiapan dan pengelolaan keamanan siber yang dinilai matang.

Bisnis.com, JAKARTA - Perlu pergeseran paradigma dan penetapan kriteria peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional. BUMN lebih dari sekadar mencari keuntungan dan menyetor dividen ke induk, tetapi perlu diwajibkan untuk mengembangkan kinerja bisnis bersama para pelaku usaha di daerah-daerah beroperasinya BUMN.

Paradigma dan kriteria bukan saja penting untuk BUMN, tetapi juga untuk BUMD, BUMDes, serta KDMP atau Koperasi Desa Mearh Putih. Ulasan berikut berfokus pada BUMN, tetapi sebenarnya berlaku juga untuk badan-badan usaha tersbeut juga.

Sebagai agen pembangunan, sangat disayangkan bila wujud peran tersebut sebatas pada kegiatan amal atau filantropi seperti PKBL. Perlu diakui, beberapa BUMN telah berperan lebih dari itu. Misalnya, pembinaan UMKM dan akses pembiayaan dan pasar, yang diharapkan mampu meningkatkan kapasita susaha, kualitas produk, akses ke dalam rantai pasok, yang hasilnya berupa peningkatan kinerja UMKM, semakin besar untung, dan bertumbuh. Pembinaan-pembinaan tersebut seperti yang dilakukan dalam format SMEPP atau small medium enterprise partnership program, UMKM go digital, UMKM pangan, dan UMKM kreatif.

Pemberdayaan seperti itu tidak lagi memadai. Tuntutan saat ini berupa bagaimana mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai nilai ekonomi. BUMN dapat menjalankan peran besar untuk menjadikan UMKM bukan sekadar penerima bantuan. Mereka perlu menjadi bagian aktif sebagai penyedia barang dan jasa bersama-sama BUMN bersama-sama menumbuhkan dan memutar roda ekonomi nasional.

Oleh karena itu, perlu sebuah ukuran untuk memastikan BUMN memasukkan UMKM di tiap daerah tempat perusahaan milik negara tersebut beroperasi ke dalam rantai ekonomi sehingga UMKM berpartisipasi aktif dalam ekosistem bisnis secara nasional.

Memasukkan UMKM ke dalam rantai nilai ekonomi secara terintegrasi menuntut perubahan peran BUMN secara mendasar. Yang saat ini berperan sebagai pendukung pengembangan UMKM, peran tersebut perlu bergeser menjadi integrator UMKM ke dalam sistem pembangunan bisnis dan ekonomi.

Dengan pendekatan tersebut, BUMN tidak lagi menempatkan UMKM sebagai pelengkap ekonomi, bukan sekedar berapa banyak UMKM yang dibantu. Lebih dari itu. BUMN dan UMKM bersama-sama membangun ekosistem ekonomi kolaboratif, atau sharing economy.

Bagaimana mengukur model ekonomi kolaboratif tersebut? Tentu tidak sekedar mengukur banyaknya kegiatan BUMN terkait UMKM. Mengukur jumlah binaan, jumlah pelatihan, jumlah peserta program, nilai dana disalurkan tidak lagi memadai. Mengukur tingkat omzet UMKM maupun tingkat pengembalian pinjaman yang disalurkan juga tidak cukup.

Mengapa semua ukuran tersebut tidak mencukupi? Karena ukuran-ukuran tersebut tidak mencerminkan kolaborasi atau sharing. Ukuran kolaborasi musti menunjukkan kinerja bersama antara UMKM dengan BUMN sebagai motor penggerak.

Ukuran atau metrik ekonomi kolaboratif antara BUMN dan UMKM perlu mengadopsi SMI, social mix index. Ukuran ini menggeser paradigma dari jumlah partisipasi binaan ke kualitas binaan, dari berapa banyak jumlah binaan ke seberapa bagus manfaat yang dirasakan bersama-sama antara perusahaan pembina dan binaannya.

Dengan VS adalah value share dari masing-masing anggota kolaborasi, yaitu BUMN selaku pembina kolaborasi dan para UMKM selaku binaan kolaborasi. VS dapat berupa RS atau revenue share, yang mencerminkan komposisi dari pendapatan seluruh anggota kolaborasi. VS juga dapat berupa PS, profit share, yang mencerminkan komposisi kinerja bersih seluruh anggota kolaborasi.

Simulasi berikut memberi gambaran tentang SMI dengan menggunakan RS. Total revenue share pembina kolaborasi dan para binaanya sama dengan satu atau 100%. Bayangkan sebuah BUMN tidak memiliki binaan. Dampaknya, 100% revenue hanya mencerminkan pendapatan dari BUMN itu sendiri. Dengan demikian, komponen paling kanan persamaan sama dengan satu. Hasil akhirnya, SMI sama dengan NOL. Ini berarti BUMN selaku mpembina tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi kolaboratif.

Contoh kedua, bila BUMN berhasil membina satu UMKM sehingga perbandingan pendapatan BUMN pembina dan pendapatan UMKM binaan adalah 90% dibanding 10%. Kalau dihitung, komponen paling kanan dalam persamaan adalah 0.82, sehingga SMI menjadi 0,18. Sekarang lebih ekstrim lagi. BUMN pembina berhasil membangun kolaborasi dengan sepuluh UMKM sehingga perbandingan pendapatan BUMN dan binaannya adalah 60%, 20%, 5%, 4%, 3% 2%, dan lima UMKM lainnya masing-masing memiliki bagian pendapatan sebesar 1,2%. Kalau dihitung, komponen paling kanan dalam persamaan sebesar 0,41, maka SMI sebesar 0,59.

Begitu selanjutnya, semakin banyak binaan dan semakin merata pangsa pendapatan anggota kolaborasi maka SMI semakin tinggi menuju SATU, yang berarti semakin besar peran BUMN tesebut dalam membangun ekonomi kolaboratif.

Pola hasil hitungan SMI berlaku juga bila penghitungan menggunakan VS selain revenuew share. Misalnya menggunakan profit share. Tanpa membina, SMI BUMN sama dengan NOL. Semakin banyak binaan dan semakin merata hasilnya, SMI semakin tinggi menuju satu.

Ada beberapa manfaat penting penggunaan SMI dalam konteks nasional. Pertama, mengurangi ketimpangan nasional dengan cara mendorong UMKM naik kelas. Kedua, semakin banyak UMKM naik kelas maka resiliensi atau ketahanan nasional semakin kuat. Ketiga, tuntutan alokasi investasi terhadap BUMN bisa ditekan karena kebutuhan investasi bisa dialihkan dan melibatkan swasta atau UMKM binaan. Dampak dari turunnya kebutuhan investasi tersebut adalah, BUMN bisa fokus investasi ke usaha-usaha yang strategis secara nasional.

Seperti disampaikan di awal, pendekatan penggunaan SMI ini perlu diadopsi oleh BUMD, BUMDes, bahkan koperasi, termasuk KDMP. Masing-masing badan usaha tersebut bergerak sesuai teritori masing-masing, dari tingkat nasional sampai desa. Penerapan SMI mendorong setiap badan usaha tersebut untuk menghidupi UMKM yang sudah ada masyarakat, bukan mematikan atau kanibalisme, dengan membangun kolaborasi yang produktif.

Bila pengelola dan pengambil keputusan badan usaha, baik BUMN, BUMD, BUMDes, maupun KDMP sudah yakin bahwa SMI mampu meningkatkan ekonomi kolaboratif untuk meningkatkan ketahanan nasional, langkah strategis yang perlu diambil adalah mengadopsi SMI ke dalam IKU, indikator kinerja umata, atau KPI, key performance indicator, untuk memastikan setiap badan usaha tersebut memberi prioritas terhadap pembangunan ekonomi kolaboratif untuk ketahanan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2026–2029.

Regulasi ini menandai pergeseran pendekatan penanganan terorisme di Indonesia yang tidak lagi semata berbasis keamanan (hard approach), melainkan menekankan strategi komprehensif berbasis pencegahan, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan masyarakat.

Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, Perpres ini dilandasi mandat konstitusi untuk menjamin rasa aman seluruh warga negara. Pemerintah memandang ekstremisme berbasis kekerasan sebagai ancaman serius yang harus ditangani secara sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam beleid tersebut, ekstremisme didefinisikan sebagai keyakinan atau tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem untuk mendukung aksi terorisme. Sementara terorisme sendiri mencakup tindakan yang menimbulkan rasa takut luas, korban massal, hingga kerusakan objek vital dengan motif ideologi atau politik.

RAN PE 2026–2029 ditetapkan sebagai pedoman nasional bagi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam menangani ancaman tersebut selama empat tahun ke depan.

Zero Attack tapi Ancaman Masih Ada

Dokumen ini mengungkap capaian penting periode sebelumnya (2020–2024), yakni nihilnya serangan teror dalam dua tahun terakhir atau zero terrorist attack. Indonesia juga menempati peringkat ke-30 dari 163 negara dalam Global Terrorism Index 2025 dengan kategori dampak menengah.

“Sejak tahun 2020–2024, tercatat serangan terorisme 2 tahun terakhir telah mencapai zero terrorist attack,” demikian isi beleid tersebut.

Namun, pemerintah menilai ancaman belum hilang. Lebih dari 1.000 terduga teroris ditangkap dalam periode yang sama, menunjukkan aktivitas jaringan masih tinggi dan bersifat “fenomena gunung es”.

Selain itu, perkembangan teknologi mempercepat penyebaran paham ekstrem melalui internet, termasuk perekrutan perempuan dan anak.

Perpres ini secara eksplisit membedah faktor pendorong ekstremisme, yang terbagi dalam dua kelompok besar yaitu kondisi struktural, seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi dan marginalisasi, tata kelola pemerintahan yang buruk, pelanggaran HAM, dan konflik berkepanjangan.

Tak hanya itu, kelompok lainnya juga merupakan proses radikalisasi individu, antara lain kekecewaan kolektif, perasaan menjadi korban, dan distorsi ideology.

Di Indonesia, faktor spesifik lainnya mencakup konflik komunal berbasis agama, intoleransi, serta ketidakadilan sosial dan politik.

Salah satu poin krusial dalam Perpres ini adalah perubahan pendekatan menjadi kolaboratif. Pemerintah menekankan dua strategi utama yaitu Whole of Government atau koordinasi lintas kementerian/lembaga pusat dan daerah serta Whole of Society yakni pelibatan masyarakat sipil, akademisi, media, tokoh agama, hingga sektor swasta

Bahkan, dunia usaha termasuk BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara turut dilibatkan dalam upaya pencegahan.

9 Pilar Strategi Nasional

RAN PE 2026–2029 dibangun di atas sembilan tema utama kesiapsiagaan nasional, ketahanan komunitas dan keluarga, pendidikan dan lapangan kerja, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan anak. Kemudian, komunikasi strategis dan media, deradikalisasi, HAM dan tata kelola pemerintahan serta perlindungan saksi dan korban termasuk kerja sama internasional

Setiap tema memiliki tujuan spesifik, mulai dari penguatan aparat, peningkatan resiliensi sosial, hingga pengembangan narasi tandingan di ruang digital.

Di sisi lain, Perpres ini menempatkan kelompok rentan sebagai fokus utama, termasuk perempuan, anak-anak, pemuda, masyarakat miskin atau terpinggirkan.

Kelompok ini dinilai paling mudah terpapar propaganda ekstremisme, sehingga perlu pendekatan berbasis pendidikan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial.

Deradikalisasi hingga Reintegrasl

Strategi deradikalisasi diperluas, tidak hanya menyasar narapidana terorisme, tetapi juga tersangka dan terdakwa, mantan napi, dan individu yang telah terpapar paham ekstrem. Tujuannya adalah memutus keterlibatan kekerasan (disengagement) dan mendorong reintegrasi sosial.

Untuk memastikan implementasi, pemerintah membentuk sekretariat bersama RAN PE yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga strategis, termasuk badan penanggulangan terorisme.

Evaluasi dilakukan secara berkala mulai dari laporan kementerian/lembaga setiap 6 bulan dan laporan ke Presiden minimal setahun sekali.

Di daerah, pemerintah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD PE) maksimal satu tahun sejak Perpres berlaku.

Pendanaan Fleksibel dan Multisumber

Pendanaan program berasal dari APBN dan APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Skema ini membuka ruang kolaborasi lebih luas, termasuk dengan sektor non-pemerintah.

Dalam lampiran, pemerintah merinci aksi konkret, antara lain pemetaan wilayah rentan berbasis data geospasial, integrasi data antar lembaga melalui platform digital, pengembangan sistem deteksi dini di instansi dan objek vital dan peningkatan kapasitas aparat dan kurikulum pelatihan.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan penghargaan (RAN PE Awards) bagi institusi dan masyarakat yang aktif dalam pencegahan ekstremisme.

Perpres ini menegaskan pendekatan yang tidak melanggar hak asasi manusia (do no harm), termasuk larangan stigmatisasi terhadap kelompok tertentu.

Prinsip lain yang dijunjung meliputi supremasi hukum, kesetaraan gender, perlindungan anak, inklusivitas dan kebhinekaan

Perang Melawan Ekstremisme Masuk Fase Baru

Perpres 8/2026 menunjukkan perubahan paradigma pemerintah dalam menangani terorisme—dari reaktif menjadi preventif dan kolaboratif.

Meski capaian “zero attack” menjadi indikator positif, pemerintah menyadari ancaman masih laten. Karena itu, strategi empat tahun ke depan difokuskan pada penguatan masyarakat sebagai benteng utama, sekaligus memperbaiki akar persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi lahan subur ekstremisme.

Dengan pendekatan lintas sektor dan berbasis komunitas, keberhasilan RAN PE 2026–2029 akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah percepatan transformasi digital yang menuntut organisasi bergerak cepat dan adaptif, peran Human Resources (HR) semakin menjadi penentu arah perubahan.

Keberhasilan transformasi tidak lagi semata-mata ditentukan oleh teknologi yang diadopsi, melainkan oleh kesiapan talenta, kekuatan budaya, serta kepemimpinan yang mampu membaca dinamika perubahan.

Ahmad Fachrur Rivai, Chief of Customer Success Talentlytica, menegaskan bahwa banyak organisasi masih terjebak pada fokus teknologi semata.

“Kami sering melihat perusahaan berinvestasi besar pada sistem dan platform, tetapi belum sepenuhnya menguatkan kesiapan talenta di dalamnya. Padahal, transformasi hanya akan berjalan efektif jika manusianya siap berubah dan dipimpin dengan pendekatan yang tepat,” ujar Ahmad Fachrur Rivai dalam Diorama: Diskusi Obrolan Ringan Ramadhan, sebuah forum eksklusif bagi praktisi HR dari berbagai perusahaan.

Dia memaparkan penting juga menyoriti isu-isu krusial seperti urgensi reskilling di tengah perubahan peran kerja, pentingnya membangun kultur kolaboratif lintas generasi, hingga tantangan mencetak pemimpin yang tangguh dalam organisasi yang semakin data-driven.

Dia menegaskan, transformasi digital pada akhirnya adalah transformasi manusia.

Menurutnya, HR memiliki peran strategis dalam memastikan perubahan dapat dieksekusi secara berkelanjutan. Mulai dari mengidentifikasi talenta dengan learning agility yang tinggi, mendorong upskilling dan reskilling yang relevan, hingga membangun sistem evaluasi berbasis perilaku.

Bintang Nur Rahmansyah, HCBP PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), menyampaikan banyak mempelajari dan berbagi pengalaman di event ini.

Berdasarkan pandangan
Talentlytica dan tren manajemen talenta saat ini, keberhasilan transformasi bisnis tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi lebih pada faktor manusia dan budaya.

Berikut adalah faktor-faktor penentu keberhasilan transformasi bisnis:
Pengembangan Talenta yang Adaptif (Reskilling & Upskilling): Transformasi menuntut perubahan peran kerja, sehingga penting untuk meningkatkan keterampilan karyawan agar sesuai dengan kebutuhan digital.
Budaya Kerja yang Kolaboratif & Inovatif:Membangun budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan adalah kunci, di mana karyawan didorong untuk berinovasi dan berkolaborasi.
Kepemimpinan yang Siap Berubah:Pemimpin harus memiliki visi dan komitmen untuk mengarahkan organisasi melalui perubahan.
Pemanfaatan Data dalam Manajemen Talenta: Talentlytica menyoroti pentingnya menggunakan data dan alat asesmen (seperti talent analytics) untuk mengenali potensi, memetakan kompetensi, dan mengambil keputusan berbasis data (evidence-based).
Pendekatan Personal pada SDM: Memahami bahwa setiap karyawan unik, sehingga pendekatan pengembangan talenta harus personal (personal approach) untuk memotivasi secara maksimal.
Transformasi yang berhasil seringkali merupakan hasil dari kombinasi teknologi yang tepat dan strategi manajemen talenta yang kuat

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli kembali berbicara perihal target pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Yassierli menekankan bahwa pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan merupakan kerja kolaborasi antarkementerian dan lembaga.

Hal ini disampaikannya dalam forum sekretaris kementerian/lembaga terkait kolaborasi penguatan ekosistem ketenagakerjaan beberapa waktu lalu, sebagaimana diunggah akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“19 juta lapangan kerjanya mana, Pak Menteri? Itu yang ditanya pertama ya. Nanti saya mau bagi-bagi saja di sini, satu-satu, begitu ya. Karena memang 19 juta itu adalah kolaborasi kita bersama,” kata Yassierli dalam forum tersebut, dikutip pada Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, Kemnaker bakal menggalakkan berbagai pelatihan vokasi hingga penjuru Tanah Air demi meningkatkan kemampuan dan daya saing pekerja.

Yassierli lantas berharap agar para sekretaris jenderal dan sekretaris utama di masing-masing kementerian/lembaga dapat menjadi penghubung Kemnaker dalam mengeksekusi program kerja kolaboratif guna mencapai tujuan tersebut.

“Intinya itu adalah untuk pelatihan-pelatihan vokasi. Agar sesudah pelatihan, mereka diserap di tempat kerja ataupun juga mereka melakukan kewirausahaan dan seterusnya,” ujar Yassierli.

Dalam perkembangan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Bogor, pada Senin (9/2/2026). Dalam audiensi, Prabowo mengajak para pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan laman resmi Instagram @presidenrepublikindonesia, Prabowo menerima audiensi dengan Apindo untuk bertukar pandangan mengenai arah dan prospek dunia usaha ke depan.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, dan alas kaki, hingga mebel serta makanan dan minuman," tulis unggahan akun Instagram @presidenrepublikindonesia pada Senin (9/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Laba industri fesyen diperkirakan dapat tergerus hingga 34% pada 2030 jika pelaku usaha di sektor ini tak berupaya menekan dampak iklim dari aktivitasnya menurut laporan dari Apparel Impact Institute (AII).

Laporan tersebut memerinci soal risiko kenaikan biaya akibat aksi iklim yang lamban, seperti gangguan rantai pasok hingga kenaikan biaya operasional. Kondisi tersebut pada akhirnya menggerus kinerja keuangan perusahaan. Presiden sekaligus Chief Executive Officer AII, Lewis Perkins, menyatakan urgensi aksi iklim kini makin sulit diabaikan para eksekutif di sektor tekstil dan fesyen, meski isu pemanasan global makin dipolitisasi.

“Secara tidak sadar Anda sebenarnya sudah menanggung sebagian biaya ini. Kita berbicara hitungan kuartal, bukan dekade,” katanya dalam wawancara, dikutip dari Bloomberg, Kamis (12/2/2026).

AII mengidentifikasi tiga titik tekanan utama yang berpotensi paling besar memukul profitabilitas dalam empat tahun ke depan, yakni kenaikan harga karbon, lonjakan biaya bahan baku, dan meningkatnya harga energi. Kombinasi faktor tersebut dinilai mengancam margin dan daya saing jangka panjang apabila perusahaan tidak memasukkan eksposur risiko iklim dalam perencanaan biaya dan keputusan investasi.

“Pasar karbon, energi, dan material yang volatil bukan lagi sekadar teori. Kondisi ini sudah membentuk harga pemasok dan biaya operasional di seluruh rantai nilai industri fesyen,” tulis laporan tersebut.

Menurut laporan itu, ketidakaktifan dalam menghadapi krisis iklim dapat memangkas tiga poin persentase margin operasional perusahaan pada akhir dekade ini, yang setara dengan penurunan laba sebesar 34%. Jika tren tersebut berlanjut, hingga 70% dari valuasi industri fesyen global senilai US$1,8 triliun berisiko menguap pada 2040.

Perkins menekankan pentingnya investasi kolaboratif untuk menjaga stabilitas bisnis di tengah risiko iklim.

Di sisi regulasi, harga karbon menjadi tantangan yang kian besar seiring meluasnya kebijakan fiskal dan aturan baru. Laporan tersebut menyoroti mekanisme Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa yang secara efektif bertindak sebagai pajak karbon atas sejumlah barang dan material yang masuk ke kawasan tersebut.

Sebagian besar emisi industri tekstil masuk dalam kategori Scope 3, yakni emisi tidak langsung dari rantai pasok. Direktur Senior Sustainable Finance AII, Kristina Elinder Liljas, mengatakan peluang terbesar penurunan emisi terletak pada dekarbonisasi rantai pasok.

Namun, upaya tersebut menghadapi hambatan karena merek tidak memiliki pemasok secara langsung, melainkan berbagi dengan perusahaan lain. Kondisi ini menyulitkan dorongan perubahan. Liljas menambahkan, inisiatif pengurangan emisi Scope 3 kerap terhenti karena perusahaan enggan menanggung biaya peningkatan fasilitas yang dibutuhkan.

Keterbatasan Modal

Penulis laporan menyebut banyak perusahaan fesyen tidak memiliki modal yang memadai untuk melakukan dekarbonisasi rantai pasok secara mandiri. Untuk itu, laporan AII merekomendasikan skema pembiayaan bersama antara merek dan pemasok, termasuk pemanfaatan instrumen seperti sustainability-linked loan untuk mendanai transisi.

Selain itu, pimpinan keuangan perusahaan disarankan memasukkan biaya risiko iklim yang telah disesuaikan dalam perencanaan anggaran dan belanja modal.

“Kami sepenuhnya mendukung bahwa perubahan yang bermakna memerlukan kolaborasi dari seluruh aktor terkait di sepanjang rantai pasok,” ujar Ulrika Leverenz, Head of Green Investments H&M Group. Dia menambahkan, perusahaan mendukung percepatan dekarbonisasi dalam rantai pasoknya.

Studi terpisah yang dirilis bulan lalu oleh World Benchmarking Alliance menunjukkan bahwa pengalihan porsi belanja modal yang lebih besar ke investasi rendah karbon berpotensi membuka pendanaan hingga US$1,3 triliun untuk transisi energi bersih. Analisis terhadap sekitar 1.600 perusahaan global tersebut menemukan median belanja modal untuk proyek rendah karbon saat ini baru mencapai 7%.

Liljas menilai, ketersediaan modal belum tentu diikuti keputusan cepat dari pimpinan keuangan perusahaan.

“Kami perlu berbicara dengan bahasa mereka,” ujarnya. “Mereka bertanggung jawab kepada dewan direksi dan pemegang saham, sehingga tetap harus membangun argumentasi bisnis yang kuat.”

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung pengembangan program pendidikan kolaboratif untuk memperkuat industri pariwisata dan komitmen terhadap pariwisata berkualitas (quality tourism).

"Ke depannya, kami berkomitmen untuk terus mendukung berbagai upaya dalam meningkatkan standar nasional serta berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan sektor business events (MICE) yang kuat dan kompetitif, guna mendukung quality tourism," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata Kadin Indonesia Raty Ning, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Kadin Indonesia turut berperan dalam mendorong kemajuan industri pertemuan (MICE) di Indonesia dengan mendukung penyelenggaraan program pelatihan internasional di bidang event management, yaitu IAPCO Hosted EDGE Seminar 2025.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara asosiasi internasional penyelenggara kongres, IAPCO-International Association of Professional Congress Organisers yang berbasis di Swiss dengan Pacto Convex, serta didukung oleh Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Kadin Indonesia Bidang Pariwisata.

Kadin Indonesia menyambut baik terselenggaranya IAPCO Hosted EDGE Seminar 2025 dan bangga dapat turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE), serta mendukung pengembangan profesional bagi generasi pemimpin industri business events di masa depan.

"Program pelatihan bersertifikasi dari IAPCO ini mengintegrasikan standar global dengan praktik serta studi kasus dan pengalaman langsung, yang dirancang untuk memperkuat kompetensi inti, meningkatkan kemampuan SDM di bidang event management, agar mampu bersaing di tingkat global," ujar Raty.

Indonesia telah menjadi salah satu fokus utama dalam misi pendidikan global IAPCO sejak 1980-an, yang ditandai dengan berbagai program pelatihan yang telah dilaksanakan di Indonesia selama beberapa dekade, bekerja sama dengan para pemangku kepentingan MICE di Indonesia, diantaranya Indonesia Congress and Convention Association (INCCA).

Sebelumnya, IAPCO Hosted EDGE Seminar telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 1989, 1995, dan 2006, semuanya bertempat di Jakarta.

"Kami percaya kolaborasi ini akan membawa manfaat sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung kemajuan industri pertemuan di Indonesia, khususnya melalui program pendidikan dan peningkatan kapasitas (capacity building)," kata Raty.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah gencarkan gerakan nasional aksi bersih sampah di sejumlah daerah yang melibatkan ribuan peserta untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan gerakan nasional aksi bersih sampah sendiri dilaksanakan di berbagai wilayah, antara lain Kabupaten Sumedang, Lebak, Bulukumba, Tangerang, Cimahi, Sorong, Cilegon, dan Cianjur untuk membersihkan pasar, pantai, sekolah, sungai, dan kawasan permukiman.

"Pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam menjaga kebersihan dan mengembalikan fungsi lingkungan hidup,"

Aksi itu menjadi wujud nyata kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menumbuhkan budaya bersih dan gotong royong lingkungan. Menurutnya, gerakan bersih ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam mentransformasikan tata kelola sampah nasional menuju sistem yang lebih modern dan berdaya guna.

Dari aksi tersebut, di Kabupaten Sumedang berhasil diangkat sekitar 8 meter kubik sampah organik dan anorganik di Pasar Sandang, Di Kabupaten Lebak, kegiatan Jumat Bersih yang diikuti 200 peserta mengangkut dua ton sampah dari kawasan pasar.

Di Bulukumba, Sulawesi Selatan, lebih dari 1.000 peserta membersihkan 98 persen area Pantai Merpati selama Festival Pinisi XV, menghasilkan hampir empat ton sampah yang berhasil diolah. Sementara di Kota Cimahi, 17 ton sampah campuran diolah menjadi RDF Fluff dan Biomass di TPST Sentiong.

Di Sorong, Papua Barat Daya, 150 peserta membersihkan kawasan pasar dan menghasilkan 572 kilogram sampah yang sebagian disalurkan ke Bank Sampah Sorong Raya.

Di Kota Cilegon, kerja sama KLH/BPLH dan Dinas Lingkungan Hidup berhasil mengumpulkan 19 ton sampah daur ulang senilai lebih dari Rp33 juta, sedangkan di Kabupaten Cianjur, aksi bersih di empat titik mengumpulkan sekitar 250 kilogram sampah plastik.

Selama satu tahun terakhir telah mengeksekusi kebijakan akhiri open dumping sampah: bangun peradaban harmonis dengan alam dan budaya yang menjadi payung dari gerakan aksi bersih dan percepatan pembangunan fasilitas Waste-to-Energy (WTE).

Hingga kini terdapat 246 dari 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping telah ditutup atau direvitalisasi berkontribusi pada penurunan 21,85 persen timbunan sampah nasional, setara dengan 12,37 juta ton per tahun.

KLH tengah dipersiapkan proyek strategis nasional tersebut adalah instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik (PSEL) di kawasan aglomerasi Tangerang Raya, yang dimulai dari TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang.

"Proyek ini akan menjadi contoh transformasi pengelolaan sampah menuju masa depan yang bersih dan berenergi," kata Hanif.

JAKARTA - Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Kehutanan se-Indonesia (FOReTIKA) Mujetahid menilai kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membawa semangat kolaboratif yang kuat. Terutama dalam menjalin sinergi dengan dunia akademik dan lembaga pendidikan tinggi kehutanan di seluruh Indonesia.

Sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin sekaligus Ketua FOReTIKA, Mujetahid memandang Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Raja Juli Antoni selalu terbuka terhadap masukan dari berbagai perguruan tinggi kehutanan. Langkah ini dinilainya sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk membangun sektor kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Sebagai akademisi, saya melihat Kementerian Kehutanan selalu mengajak dan terbuka untuk mendapatkan masukan dari perguruan tinggi kehutanan seluruh Indonesia, untuk bersinergi menuju pembangunan kehutanan berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Mujetahid ketika dihubungi wartawan, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, keterbukaan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, melainkan diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan kegiatan konkret yang melibatkan unsur kampus. Mujetahid menjelaskan, Kementerian Kehutanan memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengusulkan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), terutama bagi kampus yang belum mendapatkan izin pengelolaan kawasan tersebut.

“Kementerian Kehutanan memberi ruang kepada perguruan tinggi kehutanan untuk mengusulkan KHDTK bagi yang belum mendapatkan izin mengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan,” katanya.

Selain itu, Menteri Kehutanan juga secara aktif mengundang perguruan tinggi kehutanan untuk memberikan masukan terhadap berbagai program dan kebijakan kementerian, termasuk dalam pembahasan kerja sama strategis antar lembaga. “Menteri Kehutanan mengundang perguruan tinggi kehutanan untuk memberikan masukan terkait program Kemenhut, termasuk membahas program kerja sama,” lanjutnya.

Mujetahid menambahkan, kolaborasi dengan perguruan tinggi juga terlihat dalam partisipasi aktif kampus pada acara peluncuran rencana investasi Result Based Contribution (RBC) tahap keempat, serta layanan dana masyarakat untuk lingkungan (small grant) periode ketiga.

Program ini, menurutnya, membuka kesempatan bagi perguruan tinggi kehutanan untuk mengakses pendanaan riset dan pengabdian masyarakat di sektor kehutanan. “Perguruan tinggi kehutanan diundang untuk memanfaatkan grant ini agar dapat memperkuat kontribusi akademik terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Kehutanan juga melibatkan kalangan akademik dalam sejumlah proses strategis, seperti penyusunan rencana operasional IFNET 2030, perhitungan PNBP pelepasan kawasan hutan, serta forum Rapat Kerja (Raker), Rakornas, dan monitoring–evaluasi kegiatan kementerian.

“Pelibatan ini menunjukkan bahwa pandangan akademisi menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di sektor kehutanan,” kata Mujetahid.

Kolaborasi Pendidikan dan Pengembangan SDM

Tidak hanya di level kebijakan, Kementerian Kehutanan juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas mahasiswa melalui program Kuliah Forestry Update Course yang digelar untuk perguruan tinggi kehutanan di Indonesia.

“Kementerian Kehutanan bekerja sama dan memberi support dalam Kuliah Forestry Update Course kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia selama 16 kali pertemuan,” ujar Mujetahid.

Ia menilai kegiatan ini menjadi sarana penting untuk menyelaraskan wawasan mahasiswa dengan perkembangan terbaru di dunia kehutanan, sekaligus memperkuat jembatan antara teori akademik dan praktik di lapangan.

Menurut Mujetahid, rangkaian inisiatif kolaboratif tersebut mencerminkan karakter kepemimpinan Menteri Kehutanan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi hasil. Ia menilai capaian ini turut menjelaskan mengapa Raja Juli Antoni masuk dalam 10 besar menteri dengan kinerja terbaik versi Survei IndoStrategi.

“Sinergi dengan akademisi bukan hanya memperkaya kebijakan, tapi juga memperkuat legitimasi pembangunan kehutanan yang berbasis ilmu pengetahuan,” pungkasnya.