JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan merespons tuntutan dari serikat pekerja yang mendesak penghapusan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Menurut DJP, usulan reformasi regulasi tersebut saat ini tengah masuk dalam tahap peninjauan mendalam oleh jajaran pengambil kebijakan fiskal.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menerangkan, mekanisme pemajakan pada dana jaminan hari tua bukanlah kebijakan baru, melainkan regulasi usang yang berjalan konsisten sejak tahun 2009. Pemerintah juga menegaskan bahwa instrumen pajak ini telah memproteksi kelompok pekerja kelas bawah, di mana klaim pencairan dana dengan nominal di bawah Rp50 juta sama sekali tidak dipungut pajak atau dikenakan tarif nol persen.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Rabu (1/7/2026).

Pascaramai Diprotes, Menkeu Purbaya Klaim 95,45% Pencairan JHT Bebas Pajak



Bimo menguraikan, formula perpajakan ini hanya menyasar momentum saat dana manfaat tersebut ditarik tunai oleh peserta. Sebaliknya saat upah bulanan pekerja dipotong untuk setoran iuran rutin maupun selama dana tersebut bergulir dan dikembangkan oleh institusi pengelola di pasar keuangan, negara tidak memungut pajak sepeser pun.

Regulator menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak progresif ke depan sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak Menteri Keuangan. Selaku institusi pelaksana, DJP siap bergerak dinamis mengikuti cetak biru kebijakan baru apabila hasil evaluasi pimpinan menghendaki adanya pembaruan hukum.

"Itu pun yang (pencairan JHT) sampai Rp50 juta, itu 0 persen. Rp50 juta ke atas, 5 persen. Jadi aturan itu sudah sejak tahun 2009. Jadi kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," jelas Bimo.

Inisiasi penghapusan ini pertama kali diletupkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara

Ia menilai PPh saat JHT dicairkan tidak mencerminkan rasa keadilan sosial dan mengarah pada praktik pajak berganda (double taxation), mengingat iuran bulanan tersebut sejatinya disisihkan dari sisa gaji bersih pekerja yang sudah lebih dulu dipotong PPh Pasal 21.

Said Iqbal menyatakan, dalam waktu dekat serikat buruh akan mengirimkan nota dokumen resmi kepada pemerintah untuk melobi penghapusan total komponen pajak atas manfaat JHT, uang pesangon PHK, jaminan pensiun, hingga Tunjangan Hari Raya (THR).

Sementara itu merespons gelombang usulan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kementeriannya akan menelisik lebih jauh naskah akademik aturan tersebut. Kemenkeu akan melakukan komparasi objektif dengan model tata kelola jaminan sosial yang diterapkan oleh negara-negara maju di dunia demi menjaga prinsip keadilan bagi seluruh wajib pajak nasional.

"Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita juga akan bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil (investigasi) ini kita. Tetapi rasanya untuk fairness semuanya kan bayar," pungkas Purbaya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa pemerintah secara konsisten terus memberikan perlakuan khusus berupa insentif Tarif Final yang jauh lebih ringan bagi para pekerja yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) .

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010, negara secara hukum menyediakan fasilitas Tarif PPh Final sebesar 0 persen untuk pencairan manfaat JHT di masa pensiun dengan nominal saldo sampai dengan Rp50 juta. Kebijakan batas ambang ini terbukti telah melindungi mayoritas kelompok buruh berpenghasilan menengah ke bawah dari beban pajak saat memasuki hari tua.

“Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan bahwa pembayaran klaim JHT periode Januari-Mei 2026, dari 1.723.910 klaim yang dibayarkan, sebanyak 1.645.469 klaim (95,45%) memiliki saldo di bawah Rp50 juta dan telah diberikan insentif pajak 0 persen,” papar Purbaya dalam keterangan resminya, Selasa (30/6/2026).

Sementara itu, bagi para peserta kelas pekerja yang memiliki akumulasi saldo JHT di atas Rp50 juta, skema pemotongan pajaknya pun tetap diberikan kelonggaran. Atas nilai kelebihan saldo dari batas tersebut hanya akan dikenakan Tarif PPh Final yang sangat kompetitif sebesar 5%.

Fasilitas tarif rendah ini diberikan dengan syarat mutlak di mana seluruh rangkaian proses pencairan dana diselesaikan paling lama dalam kurun waktu 2 tahun kalender, terhitung sejak tanggal eksekusi pencairan pertama kali di masa pensiun nasabah.

Di sisi lain, Kemenkeu menerapkan aturan yang berbeda bagi pekerja yang nekat melakukan penarikan dana JHT saat statusnya masih aktif bekerja. Untuk klaster penarikan dini ini, mekanisme perpajakannya akan dilaksanakan secara ketat mengikuti ketentuan Tarif Umum PPh Orang Pribadi yang berlaku.

Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara



Perbedaan perlakuan ini sengaja diadopsi sebagai instrumen kendali agar para peserta tidak buru-buru mencairkan tabungannya di awal, sehingga fungsi proteksi hari tua dapat dirasakan secara maksimal. Purbaya juga meluruskan anggapan keliru mengenai adanya pungutan berganda atas pendapatan pekerja.

Adapun Kemenkeu mengingatkan kembali bahwa iuran dana JHT yang disetor secara rutin oleh buruh maupun perusahaan setiap bulan saat masa aktif bekerja merupakan komponen dana bersih yang tidak pernah dipotong PPh sedikit pun.

Melalui bauran skema insentif saat pencairan akhir inilah, negara hadir secara nyata untuk memberikan kepastian hukum yang berlandaskan asas keadilan, kemudahan administrasi, serta kesederhanaan bagi perlindungan hari tua para pekerja.

Untuk mendapatkan asistensi informasi regulasi yang lebih mendalam, masyarakat diimbau untuk langsung menghubungi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Bisnis.com, BATAM - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyimpan dana di perbankan karena sistem penjaminan simpanan di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang luas bagi nasabah.

Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah I Jimmy Ardianto mengatakan bahwa cakupan penjaminan simpanan saat ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam Undang-Undang LPS maupun standar internasional.

"Secara nasional, cakupan penjaminan rekening di bank umum telah mencapai 99,94 persen dari total rekening atau sekitar 681,67 juta rekening. Sementara pada BPR/BPRS mencapai 99,97 persen atau sekitar 14,41 juta rekening," kata Jimmy, Senin (29/6/2026).

Khusus di Provinsi Kepulauan Riau, LPS mencatat sebanyak 4,58 juta rekening di bank umum atau 99,89 persen dari total rekening telah dijamin penuh. Adapun pada BPR/BPRS, sebanyak 196.182 rekening atau 99,79 persen dari total rekening juga telah tercakup dalam skema penjaminan.

Menurut Jimmy, capaian tersebut telah melampaui ketentuan Undang-Undang LPS yang menetapkan cakupan penjaminan minimal 90 persen dari total deposan.

"Angka itu juga berada di atas rule of thumb yang ditetapkan International Association of Deposit Insurers (IADI), yakni sekurang-kurangnya mencakup 80% deposan," kata dia.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan dana yang disimpan di perbankan sepanjang memenuhi persyaratan penjaminan yang berlaku.

Selain menjamin simpanan nasabah, LPS juga terus meningkatkan kecepatan layanan pembayaran klaim kepada nasabah bank yang dicabut izin usahanya. Saat ini, pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan paling lambat lima hari kerja sejak pencabutan izin usaha (CIU) bank.

Jimmy menyebutkan sejak LPS berdiri hingga kini, lembaga tersebut telah menangani 154 bank yang ditutup, terdiri atas satu bank umum dan 153 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

"Di sisi lain, LPS juga telah menyelamatkan dua bank melalui mekanisme penanganan yang berlaku," kata dia.

Untuk wilayah Kepulauan Riau, hingga Mei 2026 tercatat terdapat 44 BPR/BPRS yang menjadi peserta program penjaminan LPS, terdiri atas 42 BPR konvensional dan dua BPRS. Seluruhnya merupakan bank yang berkantor pusat di Provinsi Kepulauan Riau.

Jimmy berharap kondisi tersebut dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal mengkaji ulang kebijakan pajak penghasilan (PPh) atas pencairan jaminan hari tua (JHT).

Evaluasi dilakukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku tetap sejalan dengan prinsip keadilan bagi peserta.

Purbaya menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Senin, bahwa belum ada keputusan final terkait perubahan ketentuan pajak JHT hingga sejauh ini.

Pemerintah masih akan meninjau regulasi yang berlaku saat ini dan membandingkannya dengan praktik terbaik di negara lain.

“Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa,” kata Purbaya.

Menurut dia, pemerintah membuka ruang untuk mengevaluasi apakah perlakuan pajak atas pencairan JHT perlu disesuaikan. Meski demikian, arah kebijakan tetap akan mempertimbangkan aspek fairness atau keadilan bagi seluruh peserta.

“Tapi hanya sih untuk fairness (keadilan), semuanya akan bayar. Dan kita akan cek,” ujar dia menambahkan.

Purbaya menegaskan, pemerintah ingin memastikan kebijakan pajak tidak hanya membebani kelompok tertentu.

Di sisi lain, lanjutnya, evaluasi juga diperlukan agar insentif atau perlakuan khusus tidak justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Salah satu aspek yang akan ditelusuri adalah profil peserta yang mencairkan JHT dengan nilai di atas Rp50 juta.

Pemerintah akan melihat seberapa besar jumlah peserta dalam kelompok tersebut dan apakah kebijakan yang berlaku saat ini sudah tepat sasaran.

“Itu kan sampai Rp50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar di atas Rp50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi,” ujar dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58, BPJS Kesehatan menggelar Health Fun Run di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (28/6/2026). Kegiatan yang diikuti oleh berbagai komunitas lari tersebut adalah komitmen BPJS Kesehatan mendukung upaya promotif dan preventif sebagai bagian dari penguatan Program JKN dengan mendorong masyarakat membudayakan hidup sehat .

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya diukur dari kemampuan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan ketika masyarakat sakit. Menurutnya, keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat semakin sadar menjaga kesehatannya sehingga risiko penyakit dapat dicegah sejak dini.

"Program JKN dibangun atas semangat gotong royong. Karena itu, kami tidak hanya berupaya memberikan perlindungan kesehatan saat masyarakat membutuhkan layanan, tetapi juga terus memperkuat berbagai upaya promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan produktif," ujar Pujo.

Pujo menjelaskan, per 1 Juni 2026 terdapat lebih dari 285 juta peserta JKN atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia. Capaian tersebut didukung oleh 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 3.221 rumah sakit dan klinik utama yang tersebar di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga akses layanan kesehatan semakin mudah dijangkau masyarakat.

"BPJS Kesehatan senantiasa memperkuat langkah promotif dan preventif untuk menekan peningkatan penyakit tidak menular, khususnya pada kelompok usia produktif. Pada tahun 2025, lebih dari 79 juta peserta JKN telah mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan, dengan sekitar 23 juta peserta berisiko hipertensi dan 17 juta peserta berisiko diabetes melitus," terang Pujo.

Selain itu, menurut data BPJS Kesehatan juga menunjukkan bahwa pada kelompok usia di bawah 45 tahun terdapat lebih dari 400 ribu peserta JKN yang didiagnosis diabetes melitus dan satu juta lebih peserta JKN terdiagnosis hipertensi. Bagi Pujo, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penyakit kronis tidak lagi hanya dialami kelompok lanjut usia, tetapi juga mengancam generasi muda dan usia produktif.

"BPJS Kesehatan juga terus mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat, di antaranya melalui Prolanis Muda, Skrining Riwayat Kesehatan, serta edukasi kesehatan. Kegiatan Health Fun Run hari ini menjadi salah satu sarana untuk mengajak masyarakat membiasakan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang dilakukan secara berkelanjutan," ujar Pujo.

Harapannya, semangat yang dibangun melalui Health Fun Run tidak berhenti pada kegiatan hari ini, tetapi menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pujo, semakin banyak masyarakat yang sehat dan produktif, semakin kuat pula fondasi keberlanjutan Program JKN di masa depan.

"Penguatan budaya hidup sehat merupakan bagian dari dukungan BPJS Kesehatan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Melalui semangat gotong royong serta penguatan upaya promotif dan preventif dalam Program JKN, BPJS Kesehatan optimis dapat berkontribusi mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," tutur Pujo.

Sinergi BPJS dan Kejaksaan Agung, Jaga Keberlangsungan JKN



Pada saat yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad mengatakan, semangat gotong royong merupakan esensi utama Program JKN. Melalui semangat gotong royong, peserta yang sehat membantu peserta yang sakit dan peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, dengan demikian seluruh peserta memperoleh perlindungan Kesehatan yang berkelanjutan.

“Gotong royong merupakan nilai yang harus terus dijaga. Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Untuk generasi muda, jangan menunda memulai kebiasaan hidup sehat karena menjaga kesehatan dapat dilakukan melalui konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, serta menerapkan pola hidup sehat,” kata Raffi.

Raffi mengatakan, melalui kegiatan Fun Run secara rutin, BPJS Kesehatan telah mengajarkan bahwa kesehatan bukan dimulai di hari esok tapi dimulai sejak dini.

“Sehat itu ada dua, dimulai dari hati dan mentransfer ke otak. Kalau kita niatkan untuk sehat, pasti mindset di otak akan langsung tergerak. Sehat itu mahal, jadi kita harus jaga kesehatan sejak dini,” tegas Raffi.

JAKARTA - Upaya menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus ditempuh BPJS Kesehatan, salah satunya dengan memperkuat langkah strategis bersama Kejaksaan Agung. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kolaborasi dengan Kejaksaan Agung diharapkan dapat memperlancar penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan segenap pihak dalam mendukung implementasi Program JKN.

“Guna menjaga keberlanjutan Program JKN, kami telah melakukan beragam upaya peningkatan kolektibilitas iuran JKN. Di sisi lain, kami juga mengharap dukungan Kejaksaan Agung RI, khususnya dalam memperkuat ekosistem pencegahan kecurangan, penegakan hukum penanganan kecurangan, maupun pendampingan hukum dalam pengelolaan Program JKN,” kata Pujo usai bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Jumat (26/6/2026).

Pujo menjelaskan, BPJS Kesehatan telah membangun sistem anti kecurangan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa keuangan (OJK), Kepolisian, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan lembaga strategis lainnya.

“Tata kelola yang baik menjadi fondasi kami dalam menjalankan Program JKN. Kami selalu berupaya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam mengelola DJS, sebagaimana ketentuan yang diatur regulasi. Setiap tahun kami juga diaudit oleh banyak pihak, mulai auditor internal, auditor independen, hingga auditor pemerintah, untuk memastikan pengelolaan DJS berjalan sesuai koridor regulasi,” katanya.

Selain membangun ekosistem anti kecurangan melalui kolaborasi lintas instansi, BPJS Kesehatan menerbitkan kebijakan tentang tata kelola pencegahan dan pendeteksian kecurangan, penguatan kompetensi SDM, serta penguatan sistem informasi. Edukasi budaya pencegahan kecurangan juga terus digencarkan kepada pegawai BPJS Kesehatan, peserta, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga mengembangkan whistleblowing system sebagai ruang aman bagi masyarakat dan tenaga kesehatan untuk melaporkan indikasi pelanggaran. “Terima kasih kepada Kejaksaan Agung RI yang telah konsisten memberikan dukungannya kepada BPJS Kesehatan dalam upaya penegakan kepatuhan stakeholders sesuai masing-masing kewajibannya, serta upaya pencegahan dan penanganan kecurangan yang mungkin terjadi dalam Program JKN. Harapan kami, Kejaksaan Agung dapat terus memberikan perlindungan hukum kepada BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugasnya,” ungkap Pujo.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat juga meminta dukungan Kejaksaan Agung untuk menegakkan kepatuhan badan usaha sebagai pemberi kerja dalam memastikan seluruh pekerjanya terlindungi jaminan kesehatan. Apalagi jaminan kesehatan merupakan salah satu hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja.

“Badan usaha bertanggung jawab mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN bagi seluruh pekerja dan anggota keluarganya. Jika pekerja merasa aman dan terlindungi, maka produktivitas perusahaan dapat meningkat. Kami berharap ke depannya Kejaksaan Agung dapat mendukung upaya penegakan aturan bagi para pemberi kerja, termasuk mendorong aparat penegak hukum untuk menindak pemberi kerja yang melanggar aturan, sesuai regulasi yang berlaku,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terkait ramainya sorotan publik mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pada saat pencairan dana Jaminan Hari Tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Saat dikonfirmasi mengenai kepastian skema pemotongan pajak yang tengah memantik diskusi hangat di kalangan pekerja tersebut, Purbaya mengatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan otoritas perpajakan untuk meninjau kembali implementasi teknis di lapangan.

"Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak (Bimo Wijayanto)," ujar Purbaya singkat saat ditemui di Kemenkeu, Jumat (26/6/2026).

Begini Perbedaan JHT dan JP, Dua Program Jamsostek yang Saling Melengkapi



Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan pengenaan pajak atas manfaat JHT bukanlah regulasi baru. Langkah tersebut merupakan pelaksanaan dari aturan yang sudah lama sah diundangkan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

"Aturan ini sudah lama, diatur pada Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010. Penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 21," tulis keterangan resmi akun Instagram @ditjenpajakri.

Usia Pensiun 59 Tahun Bisa Berbahaya: Jadi Beban Ekonomi hingga Stagnasi Karir Anak Muda



DJP menekankan bahwa dana JHT tidak pernah dipotong pajak setiap bulan dari upah atau gajian rutin karyawan, melainkan baru dikenakan pajak pada saat dana tersebut ditarik atau dicairkan oleh kepesertaan yang bersangkutan.

"Perlu ditekankan bahwa tunjangan hari tua ini tidak masuk ke dalam komponen penghasilan kena pajak dipotong setiap bulannya, sehingga tunjangan hari tua ini belum dikenakan pajak," sambung unggahan tersebut.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas JHT dibagi ke dalam dua kategori lini waktu:

1. Pencairan Maksimal Dua Tahun (Bersifat Final):

Tarif 0% untuk nominal klaim pencairan sampai dengan Rp50 juta.

Tarif 5% untuk nominal klaim pencairan di atas Rp50 juta.

2. Pencairan Melewati Jangka Waktu Dua Tahun (Tarif Progresif non-Final):

Mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif progresif diterapkan berdasarkan besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP):

Tarif 5% untuk lapisan PKP sampai dengan Rp50 juta.

Tarif 15% untuk lapisan PKP di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta.

Tarif 25% untuk lapisan PKP di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta.

Tarif 30% untuk lapisan PKP di atas Rp500 juta.

Adapun kebijakan penarikan pajak ini menuai penolakan keras dari elemen buruh. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai pemotongan fiskal terhadap dana jaminan sosial tersebut sangat tidak berpihak pada nasib kaum pekerja, terutama bagi mereka yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi harian.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat menegaskan bahwa dana JHT murni merupakan simpanan mandiri para buruh yang disisihkan dari potongan upah bulanan mereka selama bertahun-tahun, bukan dana hibah atau bantuan dari kas negara.

“JHT adalah hak pekerja. Itu uang hasil keringat buruh yang dikumpulkan selama masa kerja untuk bekal hidup ketika sudah tidak bekerja lagi. Sangat tidak adil ketika pekerja sedang kesulitan ekonomi, terkena PHK, atau ingin menggunakan JHT sebagai modal usaha, justru masih dipotong pajak,” ungkap Mirah.

Mirah menambahkan, kebijakan ini mencederai rasa keadilan sosial. Selama berstatus sebagai karyawan aktif, buruh dinilai telah patuh menunaikan kewajiban perpajakan negara lewat setoran PPh 21 bulanan, di samping beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumsi harian mereka.

Oleh sebab itu, serikat pekerja mendesak pemerintah untuk mengevaluasi aturan pemotongan pajak saat pencairan JHT demi menyelamatkan daya beli masyarakat di level akar rumput.

Kepuasan peserta merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan transformasi layanan yang dilakukan TASPEN.

Jakarta (ANTARA) - PT TASPEN (Persero) mencatat peningkatan kepuasan peserta dengan skor 98,7 berdasarkan hasil Customer Satisfaction Index (CSI) 2025.

Skor ini menjadi capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir, sekaligus mempertahankan predikat “Sangat Puas”.

“Kepuasan peserta merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan transformasi layanan yang dilakukan TASPEN. Karena itu, setiap masukan dari peserta menjadi bahan evaluasi dan pengembangan layanan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas dan menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan peserta,” kata Corporate Secretary TASPEN Henra dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Survei CSI TASPEN dari tahun ke tahun disebut menunjukkan peningkatan yang konsisten, tercermin sejak empat tahun terakhir pada tahun 2022 dengan skor 97,6 dan terus meningkat hingga skor 98,7 pada tahun 2025.

Peningkatan tersebut dinilai menunjukkan adanya respons positif dari peserta terhadap pengalaman layanan dan peningkatan layanan TASPEN.

Dalam pelaksanaannya, survei CSI 2025 yang dilakukan oleh MarkPlus Inc, melibatkan ribuan responden dengan komposisi 83,4 persen pensiunan dan 16,6 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif. Survei dilaksanakan pada 14 Juli - 22 Agustus 2025 melalui metode survei online, wawancara telepon (Computer Assisted Telephone Interview/CATI), dan wawancara tatap muka (face-to-face interview).

Aspek-aspek yang dinilai meliputi program utama TASPEN (Pensiun, Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian), informasi produk, proses pengajuan klaim, fasilitas pendukung, layanan produk digital, waktu dan ketepatan pembayaran, serta kualitas pelayanan petugas.

Selain itu, kata Henra lagi, TASPEN secara aktif mengedukasi peserta melalui kampanye #TahanPastikanLaporkan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.

Kampanye ini turut mendukung peningkatan kepercayaan dan kepuasan peserta terhadap layanan TASPEN.

“Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen TASPEN dalam menjalankan prinsip 5T, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempa,” ujarnya pula.

Sebagai Center of Excellence pengelolaan jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara, kata dia, TASPEN terus memperkuat transformasi layanan melalui inovasi digital, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengembangan ekosistem perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Salah satu wujud transformasi tersebut adalah optimalisasi layanan digital melalui aplikasi Andal by Taspen yang hingga saat ini telah diunduh sebanyak 2,8 juta kali melalui App Store dan Play Store.

“Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya lagi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Polandia sepakat memperkuat kerja sama jaminan produk halal (JPH) dalam ekosistem halal global melalui perjanjian pengakuan (recognition agreement) antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Muslim Religious Union in Poland.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat mekanisme pengakuan sertifikat halal sebagai bagian dari penyelenggaraan JPH di Indonesia.

Melalui kerja sama ini, BPJPH dan lembaga halal Polandia dapat memperkuat sinergi dalam penerapan standar halal, pertukaran informasi, serta penguatan kerja sama produk halal di antara kedua negara.

Lebih lanjut, Haikal mengatakan bahwa halal saat ini telah mengalami transformasi dan tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang eksklusif bagi umat Islam saja. Ia menilai, halal kini telah menjadi standar universal yang digunakan oleh siapa saja.

Lebih lanjut, ia menambahkan di berbagai negara, halal kini dipandang sebagai simbol kualitas, kesehatan, kebersihan, dan keberlanjutan.

“Di Eropa, banyak pihak memandang halal sebagai produk premium atau elite food. Di Amerika Serikat, halal dipandang sebagai simbol kesehatan. Di Korea, halal identik dengan standar kebersihan dan kualitas. Karena itu, halal bukan hanya untuk sebagian kelompok, melainkan untuk semua orang,” katanya.

Selain itu, Haikal juga menegaskan bahwa industri halal telah berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi global yang sangat besar.

Di Indonesia sendiri, rantai pasok halal pada triwulan 3 tahun lalu menyumbang kontribusi signifikan terhadap PDB nasional.

“Industri halal bukan sekadar bisnis besar, tetapi telah menjadi giant business (bisnis raksasa). Kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Dalam sembilan bulan pertama tahun berjalan saja, sektor halal telah memberikan kontribusi sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,” katanya.

Melalui kerja sama ini, BPJPH dan Muslim Religious Union Polandia diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam pengembangan sistem jaminan produk halal, meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk halal Indonesia, serta mendukung penguatan perdagangan dan investasi halal antara Indonesia dan negara-negara Eropa.

“Kerja sama tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya BPJPH dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait dengan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dokter Tifa usai dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Sigit menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak terlibat untuk proses hukum Roy dan Tifa karena kewajiban kepolisian hanya sampai pada tahap II.

"Terkait penangguhan penahanan Roy suryo, yang jelas dari kami Polri telah melaksanakan kewajiban kami untuk menyerahkan tahap 2," ujar Sigit di Sespolwan Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/6/2026).

Oleh karenanya, kata Sigit, kewenangan soal penahanan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu sudah bukan lagi milik kepolisian.

"Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai, untuk penangguhan penahanan saat ini sudah beralih ke institusi Kejaksaan jadi mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melakukan tahap II kasus Roy Suryo dan Tifa ke Kejari Jaksel pada Senin (22/6/2026). Namun, Kajari Jaksel Marcelo Bellah memutuskan untuk tidak melanjutkan penahanan keduanya.

Pertimbangannya, jaksa menilai keluarga telah bersedia menjadi penjamin agar para tersangka agar bisa mengikuti persidangan. Selain itu, pernyataan dua tersangka juga siap kooperatif dalam kepentingan sidang nantinya.

"Para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," ujar Marcello.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para pekerja untuk memahami dan memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, sekaligus penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa JKP dirancang untuk memperkuat pelindungan sosial sekaligus meningkatkan kesiapan pekerja dalam menghadapi dinamika dunia kerja.

“JKP menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pelindungan sosial sekaligus mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja pekerja,” ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

Indah menambahkan, salah satu fokus layanan JKP adalah bimbingan jabatan melalui konseling karier.

Layanan ini membantu peserta memahami potensi, minat, dan kompetensi kerja yang dimiliki, menyusun rencana karier baru pasca PHK, serta memperoleh arahan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.

Selain itu, konseling karier juga berperan dalam mengurangi stres dan kebingungan akibat kehilangan pekerjaan, meningkatkan kesiapan untuk kembali memasuki dunia kerja, serta memberikan rekomendasi pelatihan atau program peningkatan keterampilan (reskilling) guna memperbesar peluang memperoleh pekerjaan baru.

Adapun layanan bimbingan jabatan dan konseling karier diberikan oleh aparatur ketenagakerjaan atau pengantar kerja pada instansi yang membidangi ketenagakerjaan sesuai tugas pelayanan penempatan tenaga kerja.

Indah menambahkan, pekerja diharapkan memahami syarat kepesertaan Program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

“Kami mengajak pekerja untuk memahami syarat kepesertaan dan manfaat program JKP agar dapat memanfaatkan seluruh layanan yang telah disiapkan pemerintah secara optimal,” ujar Indah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berhak memperoleh manfaat uang tunai sebesar 60% dari upah selama maksimal enam bulan melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program tersebut menjadi salah satu instrumen perlindungan sosial pemerintah untuk membantu pekerja bertahan secara ekonomi sekaligus mempersiapkan diri kembali memasuki dunia kerja.

"JKP menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja pekerja," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, dalam keterangan resmi, Senin (15/6/2026).

Indah menjelaskan, manfaat JKP tidak hanya berupa bantuan uang tunai, tetapi juga mencakup akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta layanan bimbingan jabatan melalui konseling karier. Fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu pekerja yang terdampak PHK memperoleh pekerjaan baru sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.

Menurut dia, layanan konseling karier menjadi salah satu komponen penting dalam program tersebut karena dapat membantu peserta mengenali potensi, minat, dan kompetensi yang dimiliki, sekaligus menyusun rencana karier baru setelah kehilangan pekerjaan.

Selain itu, konseling karier juga dinilai mampu membantu pekerja mengurangi tekanan psikologis dan kebingungan akibat PHK. Melalui layanan tersebut, peserta dapat memperoleh rekomendasi pelatihan maupun program peningkatan keterampilan (reskilling) guna meningkatkan peluang kerja.

Layanan bimbingan jabatan dan konseling karier diberikan oleh aparatur ketenagakerjaan atau pengantar kerja pada instansi yang membidangi ketenagakerjaan sesuai tugas pelayanan penempatan tenaga kerja.

Kemnaker mengingatkan pekerja untuk memahami syarat kepesertaan JKP agar dapat memperoleh seluruh manfaat yang tersedia. Program ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang berstatus pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta telah menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Untuk pekerja pada usaha mikro dan kecil, syarat kepesertaan JKP mencakup keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar wajib terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

"Kami mengajak pekerja untuk memahami syarat kepesertaan dan manfaat Program JKP agar dapat memanfaatkan seluruh layanan yang telah disiapkan pemerintah secara optimal," ujar Indah.