JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menutup area parkir selama pelaksanaan sidang perdana Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Sidang tersebut terkait dengan perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kami mohon maaf karena besok untuk parkir mungkin tidak bisa di area PN Jakarta Timur karena persidangan Dokter Tifa," kata Sekretaris PN Jakarta Timur Zulfikar Arif Rahman Purba, Rabu (1/7/2026).

Zulfikar mengimbau, seluruh pengunjung yang akan menghadiri persidangan agar datang lebih awal dan mengikuti seluruh arahan petugas keamanan di lokasi. Selain itu, Zulfikar juga meminta masyarakat memanfaatkan lokasi parkir yang tersedia di sekitar gedung pengadilan demi kelancaran akses masuk dan keluar pengunjung.

"Silakan nanti pengunjung mencari parkir di sebelah PN Jakarta Timur, ada di situ di beberapa titik mungkin yang bisa digunakan untuk lokasi parkir," ujarnya.

Zulfikar menjelaskan, penutupan area parkir dilakukan karena halaman depan pengadilan akan difungsikan sebagai lokasi tambahan bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalannya persidangan.

Lihat video: PENGADILAN JAKARTA TIMUR! Dokter Tifa Akan Jalani Sidang Perdana



Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga mendirikan tenda-tenda di halaman untuk menampung pengunjung yang diperkirakan tidak dapat masuk ke ruang sidang. "Langkah ini diambil setelah memperkirakan atau mengantisipasi jumlah pengunjung yangelenihan kapasitas ruang sidang tersedia," jelas Zulfikar.

Sebagai informasi, sidang perdana kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi akan digelar pada Kamis, 2 Juli 2026 pukul 09.00 WIB. Majelis hakim yang akan menangani perkara pidana khusus dengan Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim atas nama terdakwa Dokter Tifa.

Berdasarkan penetapan tersebut, susunan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan adalah Hakim Ketua Majelis yakni Christina Endarwati. Lalu, Hakim Anggota I dalam sidang Dokter Tifa nanti yakni Rudi Rafli Siregar, sedangkan Hakim Anggota II yakni Mathilda Chrystina Katarina.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran administrasi persidangan, PN Jakarta Timur juga menunjuk dua panitera pengganti yakni Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Selain itu, salah satu founder Gojek ini juga dibebani pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana lima tahun.

Sekadar informasi, vonis hakim ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan JPU yang meminta Nadiem dihukum 18 tahun penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Adapun, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

JAKARTA - Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menepis dakwaan jaksa terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Dalam perkara ini, Hery didakwa menerima suap yang total nilainya mencapai Rp4,8 miliar.

Hal itu Hery sampaikan seusai sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026). "Nanti akan dibuktikan oleh PH saya, saya tidak ada menerima aliran uang," kata Hery saat meninggalkan ruang sidang.

Dari jumlah suap tersebut, Hery turut didakwa menerima rumah yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur senilai Rp2,2 miliar. Hery menggelengkan kepala saat ditanya awak media terkait apakah dirinya pernah tinggal di rumah tersebut. "Itu rumah tua itu," ujarnya.

Hery menyebutkan, penasihat hukumnya akan membuktikan bantahannya ini. "Nanti PH saya akan membuktikan semua," ucapnya.

Diketahui, Hery Susanto didakwa menerima suap Rp4,8 miliar terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Jumlah tersebut terdiri dari uang sebanyak Rp2,6 miliar dan rumah senilai Rp2,2 miliar.

"Bahwa terdakwa Hery Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu sebagai anggota Ombudsman periode 2021 sampai dengan 2026 telah menerima hadiah atau janji berupa penerimaan sejumlah uang dan barang," kata Jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Lihat video: BABAK BARU KORUPSI CPO! Eks Anggota Ombudsman Jadi Tersangka Kasus CPO



Jaksa menjelaskan, pemberian tersebut sebagai upaya untuk penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PKH PT Toshida Indonesia dan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, uang tersebut agar Hery menyatakan penolakan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IYP operasi produksi atas nama PT. Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talent Raiper sebagai perbuatan maladministrasi.

Berikut rincian penerimaan Hery Susanto:

1. Dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT Toshida Indonesia sebesar Rp675.000.000 melalui Lukman Malanua yang diberikan melalui Edy Sugandi.

2. Dari Japen Choan alias Upen selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri sebesar Rp200.000.000 melalui Lukman Malanua.

3. Dari Agung Dinarno berupa rumah yang terletak di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur seharga Rp2.200.000.000

4. Dari Agung Dinarno melalui Edy Sugandi sebesar Rp1.000.000.000 dan sebesar Rp200.000.000

5. Dari Agung Dinarno sebesar Rp525.000.000

6. Dari Muhammad Rosal selaku wakil PT Mitra Kumala Energi melalui Agung Dinarno sebesar Rp50.000.000.

JAKARTA - Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau perlawanan atas dakwaan jaksa terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Hal itu disampaikan penasihat hukum Hery usai mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

"Tadi setelah kami konsultasi dengan prinsipal, dengan terdakwa, bahwasanya terhadap dakwaan yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami sepakat untuk tidak melakukan perlawanan ataupun eksepsi," kata salah penasihat hukum terdakwa.

Akan hal itu, sidang selanjutnya akan langsung ke tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi dari kubu jaksa. "Untuk bisa langsung kepada masuk proses persidangan," ujarnya.

Diketahui, Hery Susanto didakwa menerima suap Rp4,8 miliar terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Jumlah tersebut terdiri dari uang sebanyak Rp2,6 miliar dan rumah senilai Rp2,2 miliar.

"Bahwa terdakwa Heri Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu sebagai Anggota Ombudsman periode 2021 sampai dengan 2026 telah menerima hadiah atau janji berupa penerimaan sejumlah uang dan barang," kata Jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Jaksa menjelaskan, pemberian tersebut sebagai upaya untuk penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) PKH PT Toshida Indonesia dan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, uang tersebut agar Hery menyatakan penolakan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IYP operasi produksi atas nama PT. Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talent Raiper sebagai perbuatan maladministrasi.

Berikut rincian penerimaan Hery Susanto:

1. Dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT Toshida Indonesia sebesar Rp675.000.000 melalui Lukman Malanua yang diberikan melalui Edy Sugandi.

2. Dari Japen Choan alias Upen selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri sebesar Rp200.000.000 melalui Lukman Malanua.

3. Dari Agung Dinarno berupa rumah yang terletak di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur seharga Rp2.200.000.000

4. Dari Agung Dinarno melalui Edy Sugandi sebesar Rp1.000.000.000 dan sebesar Rp200.000.000

5. Dari Agung Dinarno sebesar Rp525.000.000

6. Dari Muhammad Rosal selaku wakil PT Mitra Kumala Energi melalui Agung Dinarno sebesar Rp50.000.000.

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan aliran uang dalam kasus korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang diterima Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama, ternyata lebih dari SGD 213.600. Sebab, Djaka disebut telah menerima sedikitnya enam kali aliran uang.

"Itu (nilai SGD 213.600) untuk satu kali penerimaan ya," ujar Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir kepada wartawan, dikutip Kamis (21/5/2026).

Takdir menyampaikan, dalam persidangan penuntut umum hanya memberikan satu sampel untuk memenuhi fakta hukum temuan jaksa terkait aliran dana. Namun, Djaka disebut menerima aliran dana sedikitnya enam kali dalam catatan pembuktian JPU.

"Karena tabel tadi itu menunjukkan satu bulan, bukan untuk enam kali, bukan. Makanya tadi kami tegaskan bahwa tiap bulan sampai tadi kita berapa kali sih? Enam kali, beda-beda tuh tabelnya," kata dia.

Karena itu, jaksa sebelumnya mendakwa John Field atas akumulasi suap senilai Rp63 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk menyuap sejumlah pejabat di DJBC dan nilainya disebut sesuai dengan total penerimaan yang ditemukan penyidik.

"Makanya kalau teman-teman akumulasi di dakwaan kami ya nilai itu dikali enam bulan ya dapatnya sampai Rp61 miliar," tandas dia.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap adanya delapan amplop berkode berisi uang tunai dari pemilik Blueray Cargo, John Field, untuk sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Salah satu amplop diduga merupakan jatah untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama.

Fakta itu terungkap dalam persidangan kasus korupsi importasi barang di lingkungan DJBC saat pemeriksaan saksi Kasi Intel DJBC, Orlando Hamonangan alias Ocoy, Rabu (20/5). Jaksa penuntut umum M. Takdir awalnya menampilkan foto amplop berkode yang kemudian dikaitkan dengan data bagian keuangan Blueray Cargo.

Takdir menegaskan bahwa berdasarkan barang bukti yang dimiliki JPU, kode SALES 2-1 DIR merujuk pada jatah untuk Djaka Budi Utama. Jaksa menyebut nilai jatah tersebut mencapai SGD 213.600.

"Kami tegaskan yang Sales 2-1 adalah (jatah) Dirjen Bea Cukai nilainya 213.600 dolar Singapura. Itu kami tegaskan ya, karena kami yang punya bukti ini," lanjut Takdir.

Dalam persidangan yang sama, Ocoy mengaku dirinya yang membagikan langsung uang-uang tersebut atas perintah John Field dan Sisprian. Uang disebut dibagikan ke ruangan masing-masing pejabat.

Pengamat penerbangan Alvin Lie memperkirakan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi bisa naik sekitar 35 persen dibandingkan sebelum perang Iran menyusul kenaikan harga avtur dan kebijakan baru fuel surcharge dari pemerintah.

Menurut Alvin, kenaikan tersebut terjadi setelah Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 yang membuka ruang kenaikan fuel surcharge hingga 50 persen dari tarif batas atas.

"Dengan KM 1041, fuel surcharge naik dari 38 persen menuju 50 persen. Namun PPN masih ditanggung pemerintah. Netto kenaikan harga tiket sekitar 35 persen dibanding sebelum perang Iran," kata Alvin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Ia menjelaskan kebijakan tersebut diterbitkan untuk mempercepat penyesuaian tarif terhadap fluktuasi harga avtur yang dinilai sangat dinamis dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Alvin, aturan baru itu membuat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) tidak perlu lagi menerbitkan keputusan menteri baru setiap kali terjadi perubahan harga avtur. Pemerintah cukup menerbitkan surat edaran untuk menetapkan level fuel surcharge yang berlaku pada periode tertentu.

"Ini diperlukan karena harga avtur sangat dinamis dan airlines perlu kejelasan cepat agar dapat menyesuaikan dengan kenaikan beban biaya," ujarnya.

Meski demikian, Alvin menegaskan maskapai tidak bisa sembarangan menentukan besaran fuel surcharge.

"Bukan berarti airlines bisa sesukanya memilih level fuel surcharge. DJPU yang menetapkan fuel surcharge level mana yang diberlakukan," katanya.

Ia mengatakan kebijakan tersebut juga memungkinkan harga tiket turun lebih cepat ketika harga avtur kembali turun.

Di sisi lain, Alvin menyebut kondisi industri penerbangan saat ini cukup berat. Maskapai harus menghadapi lonjakan harga bahan bakar di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan turunnya minat bepergian menggunakan pesawat.

"Kondisi saat ini sangat pelik bagi airlines. Mereka harus menaikkan harga tiket karena harga avtur melonjak. Namun mereka juga kehilangan pelanggan yang menangguhkan atau bahkan membatalkan penerbangan," ujarnya.

Menurutnya, sejumlah maskapai bahkan mulai melakukan efisiensi dengan mengurangi petugas layanan darat hingga frekuensi penerbangan demi menekan biaya operasional.

Alvin mengatakan kenaikan harga avtur tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami banyak negara lain akibat lonjakan harga minyak dunia.

Ia menyebut harga avtur saat ini sudah naik sekitar 100 persen dibandingkan sebelum perang Iran pecah. Dalam kondisi normal, biaya bahan bakar menyumbang sekitar 35-40 persen dari total biaya operasional pesawat.

"Kenaikan harga tiket dalam bentuk fuel surcharge juga diberlakukan di semua negara. Tidak hanya Indonesia. Di beberapa negara seperti Jepang dan Vietnam bahkan jauh lebih tinggi," katanya.

Sebelumnya, Kemenhub membuka ruang kenaikan fuel surcharge hingga 50 persen dari tarif batas atas untuk penerbangan domestik kelas ekonomi menyusul rata-rata harga avtur yang mencapai Rp29.116 per liter per 1 Mei 2026.

Kebijakan itu mulai dapat diterapkan maskapai sejak 13 Mei 2026. Namun, pemerintah menegaskan fuel surcharge bukan tarif dasar tiket, melainkan biaya tambahan akibat fluktuasi harga bahan bakar penerbangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Nadiem Makarim menuding saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) tertekan dan diarahkan.

Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Chromebook di PM Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Mulanya, Ari menyinggung soal saksi yang diduga menerima uang gratifikasi dalam perkara ini. Dua saksi pada sidang sebelumnya itu dinilai memberikan keterangan yang berbelit-belit. Kini, keduanya telah dilaporkan ke KPK.

"Sesuai dengan komitmen kami, karena saksi-saksi kemarin mencoba untuk berbelit-belit dalam keterangannya, kami telah melaporkan itu ke KPK. Itu surat laporannya sudah kami masukkan," ujar Ari.

Dia pun menyatakan bahwa dugaan tersebut telah diperkuat oleh pernyataan majelis hakim yang menyinggung soal kesamaan berita acara pemeriksaan (BAP) dua saksi tersebut.

Dengan demikian, Ari menduga bahwa saksi yang dihadirkan JPU ini telah diarahkan dan berada dalam kondisi tertekan karena diduga telah menerima uang gratifikasi dalam perkara ini.

"Saksi-saksi yang kemarin itu juga ada beberapa yang ganjil, yang kaitannya dengan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, BAP-nya bersamaan. Sama persis sehingga menjadi kuat dugaan kami bahwa saksi-saksi tersebut diarahkan. Dan dalam keadaan kondisi tertekan," imbuhnya.

Adapun, Ari juga mengusulkan pemeriksaan saksi bisa dibuat secara terpisah baik itu kelompok atau individu agar proses pembuktian bisa lebih optimal.

"Sehingga saksi harus betul-betul menunjukkan kejujurannya dalam proses persidangan ini. Kita bisa cross-examination di sini. Itu Yang Mulia, itu kami sampaikan," pungkasnya.

Hakim Cecar Saksi JPU

Diberitakan sebelumnya, Majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat, Andi Saputra mempertanyakan soal jawaban saksi yang terkesan sama dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

Hal tersebut terjadi saat sidang lanjutan sidang Chromebook atas terdakwa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Senin (19/1/2026).

Mulanya, Andi membacakan soal berita acara pemeriksaan (BAP) eks Dirjen PAUDasmen Kemendikbudristek, Hamid Muhammad. Dalam BAP itu, Andi mengonfirmasi soal kedudukan orang dekat Nadiem Makarim seperti Jurist Tan hingga sub tim staf khusus menteri (SKM) yang dinilai memiliki hak istimewa dari Nadiem.

Bahkan, perkataan tenaga konsultan Ibrahim Arief alias Ibam menjadi rujukan review kajian teknis untuk pengadaan TIK untuk pengadaan Chromebook.

Meski begitu, kata Andi, pertanyaannya tidak berkaitan dengan kewenangan orang-orang dekat Nadiem. Sebab, dia bertanya soal jawaban Hamid yang dinilai sama dengan saksi yang dihadirkan sebelumnya yakni eks Dirjen PAUDasmen Jumeri.

"Pertanyaan saya tapi bukan itu Pak. Pertanyaan saya, mengapa jawaban Bapak sama persis dengan jawabannya Jumeri? Saksi yang tadi," tanya Andi.

Namun, Hamid menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut. Tak puas dengan jawaban Hamid, Andi pun mendalami lagi alasan jawaban saksi yang dihadirkan jaksa ini dinilai sama persis.

"Ini yang sama persis tidak satu atau dua kata lho, Pak. 99%. Yang membedakan, di kesaksiannya Jumeri itu yang beda hanya 'Anda kenal siapa?' disitu disebut 'Saud', Saud itu staf khusus. Kalau di jawaban Anda diganti 'Ibrahim Arif'. Kenapa bisa sama Pak narasinya?" cecar Andi.

Singkatnya, Hamid menegaskan tidak mengetahui alasan jawabannya bisa dinilai sama dengan saksi lainnya. Dia pun membantah ada pihak yang mengatur jawaban tersebut.

"Jadi dipastikan tidak ada yang mengorkestrasi jawaban Anda?" tanya Andi.

"Enggak," jawab Hamid.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) membantah tudingan saksi-saksi dalam persidangan kasus Chromebook telah ditekan dan diarahkan.

Hal tersebut disampaikan oleh jaksa dalam sidang lanjutan terdakwa Nadiem Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Mulanya, kubu Nadiem Makarim menuding saksi yang telah dihadirkan dalam sidang Chromebook diarahkan dan ditekan karena terindikasi memperoleh gratifikasi.

Dalam hal ini, Ketua Tim JPU Roy Riady menegaskan bahwa pernyataan itu telah membahayakan karena menggiring opini bahwa penyidik tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya.

Lebih jauh, Roy mengemukakan bahwa setiap berita acara pemeriksaan (BAP) telah ditandatangani dan dibaca kembali oleh setiap saksi setelah pemeriksaan.

"Ya ini perlu diperjelas juga Yang Mulia. Artinya kami minta juga pendapat dari kami. Pandangan dari kami bahwasanya statement-statement yang mengarahkan seakan-akan penyidikan ini tidak transparan, mengarahkan, itu adalah statement-statement yang tidak benar Yang Mulia. Terima kasih," ujar Roy.

Setelah itu, kubu Nadiem Ari Yusuf Amir kembali melontarkan mekanisme pemeriksaan saksi dalam KUHAP baru. Namun, hakim menghentikan perdebatan soal tudingan ini agar fokus pada agenda pembuktian.

Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menekankan bahwa setiap saksi yang dihadirkan sudah disumpah dan akan menjadi fakta persidangan. Di samping itu, dia mengingatkan juga saksi yang tidak jujur dalam persidangan bisa mendapatkan sanksi.

"Makanya di awal persidangan kami sampaikan bahwa kita fokus pembuktian. Penuntut Umum silakan membuktikan dakwaannya, Penasihat Hukum silakan membuktikan terhadap hal-hal yang dibantah. Kan demikian, ya," ujar Purwanto.

Dalam sidang pekan lalu, Senin (19/1/2026), Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah telah memberikan kewenangan non-formal kepada mantan Stafsusnya Jurist Tan. “Saya tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapapun di luar kewenangan formal mereka,” ujar Nadiem.

Dia pun menilai bahwa ungkapan saksi di persidangan sejauh ini selalu diarahkan untuk menyatakan orang-orang dekatnya di Kemendikbudristek, termasuk Jurist Tan memiliki kewenangan setara menteri.

"Ini sangat lucu bahwa semua kesaksian BAP mengerucut kepada statement yang sama. Bahkan hakim pun menyebut diulang-ulang dan teksnya sama antara dua saksi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) bacakan surat tanggapan eksepsi alias replik terhadap kubu Nadiem Makarim dengan total 26 halaman.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi terkait Chromebook dengan agenda replik pada hari ini, Kamis (8/1/2026).

Mulanya, majelis hakim menanyakan soal kesiapan jaksa untuk merespons eksepsi yang telah diutarakan kubu Nadiem Makarim secara langsung pada sidang sebelumnya.

Setelah itu, jaksa menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan surat tanggapan terhadap eksepsi Nadiem yang berjumlah sebanyak 26 halaman.

"Siap ya? Ada berapa halaman ini?," ujar Hakim.

"Tidak banyak, 26 halaman," respons jaksa.

Setelah itu, jaksa mulai membacakan surat tanggapan eksepsi itu dengan cara bergantian antara satu jaksa dan jaksa lainnya.

"Kami bacakan semua secara cepat. Hanya 26 halaman," tutur jaksa.

Dalam eksepsi, Nadiem membantahan terkait dakwaan JPU. Salah satunya yakni berkaitan dengan bantahan memperkaya diri sebesar Rp809 miliar dalam kasus ini.

Di sisi lain, Nadiem Makarim juga mengklaim tidak diperbolehkan berbicara dalam serangkaian persidangan Chromebook ke awak media. Pengacara Nadiem, Dodi S Abdulkadir menyampaikan bahwa kliennya itu dipersulit untuk berbicara, sehingga menitipkan surat kepada dirinya.

"Ya ini ada pesan dari Pak Nadiem. Ya karena dia dilarang untuk bicara, dipersulit untuk bicara maka Pak Nadiem membuat pernyataan tertulis yang akan saya bacakan," ujar Dodi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan surat yang dititipkan itu, Nadiem mengemukakan sejumlah bantahan terkait dengan kasus korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

Salah satunya, berkaitan dengan kerugian negara Rp809 miliar yang dituduhkan kepada Nadiem Makarim. Menurut Nadiem, tudingan itu tidak masuk akal lantaran omset Google dari proyek pengadaan Chromebook saja mencapai Rp621 miliar.

Nah, berikut ini surat lengkap yang dititipkan Nadiem kepada pengacaranya usai sidang di PN Tipikor, Kamis (8/1/2026).

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Karena saya tidak diperbolehkan berbicara kepada media, saya terpaksa menulis surat ini untuk dibacakan pengacara saya.

Ijinkan saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada publik agar mereka juga bisa menilai kejanggalan dalam kasus saya.

Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp809 miliar, kalau omset Google, bukan keuntungan ya, kalau omzet Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp621 miliar. Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari keuntungan?

Apakah masuk akal memilih operating system yang lisensinya gratis, yaitu Chrome OS yang menghemat negara Rp1,2 triliun dibandingkan dengan Windows yang berbayar, dibilang merugikan keuangan negara? Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih operating system gratis menyebabkan harga laptop kemahalan?

Apakah masuk akal Rp621 miliar biaya lisensi Chrome device management, yaitu fitur aplikasi yang bisa mengontrol dan memonitor setiap laptop di setiap sekolah, dituduh "tidak berguna" dan menjadi kerugian negara? Apakah kita menginginkan anak-anak dan guru kita menonton pornografi, ketagihan gaming, atau bermain judi online? Apakah kita tidak menginginkan data penggunaan laptop per sekolah, hingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan?

Apakah masuk akal pengadaan laptop yang didampingi kejaksaan, diaudit oleh BPK dan diaudit dua kali oleh BPKP di tahun 2024, dan dinyatakan tidak ada kerugian, tidak ada pelanggaran, tiba-tiba dinyatakan menimbulkan kerugian Rp1,5 triliun oleh BPKP di 2025, setelah saya dijadikan tersangka?

Apakah masuk akal bahwa narasi berbulan-bulan bahwa Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah, tiba-tiba hilang dari dakwaan dan berubah menjadi Chromebook kemahalan? Kenapa bisa terjadi?

Apakah masuk akal narasi berbulan-bulan mengenai WA Grup Mas Menteriyang membahas pengadaan Chromebook sebelum menjadi Menteri tiba-tiba hilang dari dakwaan? Apakah karena tidak pernah ada?

Terima kasih. Semoga publik bisa semakin bijak dalam menilai asas keadilan di negeri tercinta kami.

Nadiem Makarim.

JAKARTA - Jaksa penuntut umum selesai membacakan dakwaan Nadiem Anwar Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM), Senin (5/1/2026). Usai dakwaan rampung dibacakan, Nadiem langsung meminta kesempatan membacakan eksepsinya.

"Saya baru saja membahas dengan penasihat hukum, pada intinya kami akan mengajukan eksepsi. Tapi mohon izin ke toilet sebentar sebelum melanjutkan," ujar Nadiem di Ruang Sidang Hatta Ali, Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/2026).

Hakim lalu mempertanyakan bagaimana kesiapan keterangan eksepsi dari penasihat hukum Nadiem. Dalam hal ini, Kuasa Hukum Nadiem yakni Ari Yusuf Amir kemudian menyampaikan bahwa eksepsi akan ada dua yakni dari penasihat hukum dan dari Nadiem sendiri.

"Dari penasihat hukum ada yang ditambahkan?" tanya Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah.

"Terima kasih. Kami akan mengajukan eksepsi, kami juga menyampaikan, terdakwa juga akan menyampaikan langsung. Kami sudah siapkan sekarang juga eksepsinya," jawab Ari.

Hakim Purwanto kemudian mengabulkan permintaan kubu Nadiem. Namun demikian, dengan alasan kesehatan sidang pembacaan eksepsi ditunda selama satu jam.

"Mengingat kondisi terdakwa juga dan ini sudah hampir jam 13.00. Kita Ishoma dulu supaya memberikan kesempatan juga ke penasihat hukum, JPU, juga majelis, juga terdakwa untuk istirahat," kata Purwanto.

Sidang akan dilanjutkan sekitar pukul 14.00 WIB dengan pembacaan eksepsi dari kuasa hukum dan Nadiem. "Kita buka lagi, satu jam dari sekarang, jadi kurang lebih jam 14.00 WIB. Kita buka untuk kesempatan terdakwa dan penasihat hukum untuk membacakan eksepsinya," tandas Hakim Purwanto.

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai mantan Mendikbudristek,Nadiem Makarim tahu laptop Chromebook tidak bisa digunakan guru dan siswa. Meski demikian pengadaan itu tetap dilanjutkan.

Hal itu diungkap Jaksa dalam pembacaan dakwaan terhadap Nadiem dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

"Terdakwa Nadiem Anwar Makarim mengetahui laptop Chroomebook dengan sistem operasi Chrome tidak bisa digunakan oleh siswa dan guru dalam proses belajar mengajar khususnya daerah 3T," ujar Jaksa penuntut umum, Senin (5/1/2026).

Alih-alih mengganti basis sistem pengadaan laptop, Nadiem justru bersikukuh untuk menggunakan OS berbasis Chrome. Jaksa menilai perbuatan Nadiem hanya untuk kepentingan bisnisnya.

Dalam hal ini, Jaksa menilai hal ini dilakukan Nadiem agar Google meningkatkan investasi penyetoran dana ke PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). PT. AKAB merupakan induk perusahaan yang menaungi GoTo.

"Hal itu dilakukan terdakwa Nadiem Anwar Makarim semata-mata hanya untuk kepentingan bisnisnya agar Google meningkatkan investasi penyetoran dana ke PT AKAB," sambung Jaksa.

Sebagai informasi, Pengadaan Chromebook serta Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020-2022 di Kemendikbudristek ini disebut telah merugikan negara dengan mencapai Rp2,1 triliun.

Angka ini berasal dari Rp1,5 triliun (Rp 1.567.888.662.716,74) yakni angka kemahalan harga Chromebook. Kemudian kerugian negara pada CDM, yang dinilai tidak diperlukan dan tidak bermanfaat yang mencapai USD44.054.426 atau setara Rp621 miliar berdasarkan kurs terendah periode Agustus 2020-Desember 2022.

Sebanyak 25 pihak diperkaya dalam pengadaan ini. Salah satunya Nadiem sendiri yang nilainya menurut Jaksa mencapai Rp809 miliar.

25 pihak yang diperkaya dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM:

1. Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000,-

2. Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000

3. Harnowo Susanto sebesar Rp300.000.000,-

4. Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp200.000.000,- dan USD30.000

5. Purwadi Sutanto sebesar USD7.000

6. Suhartono Arham sebesar USD7.000

7. Wahyu Haryadi sebesar Rp35.000.000,-

8. Nia Nurhasanah sebesar Rp500.000.000,-

9. Hamid Muhammad sebesar Rp75.000.000,-

10. Jumeri sebesar Rp100.000.000,-

11. Susanto sebesar Rp50.000.000,-

12. Muhammad Hasbi sebesar Rp250.000.000,-

13. Mariana Susy sebesar Rp5.150.000.000,-

14. PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26

15. PT Asus Technology Indonesia (ASUS) sebesar Rp819.258.280,74

16. PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp177.414.888.525,48

17. PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp19.181.940.089,11

18. PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrex) sebesar Rp41.178.450.414,25

19. PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) sebesar Rp2.268.183.071,41

20. PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp101.514.645.205,73

21. PT Evercoss Technology Indonesia (Evercoss) sebesar Rp341.060.432,39

22. PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp112.684.732.796,22

23. PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp48.820.300.057,38

24. PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp425.243.400.481,05

25. PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp281.676.739.975,27

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim didakwa menguntungkan diri sendiri dan orang lain dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Hal itu diungkap Jaksa dalam sidang pembacaan dakwaan Nadiem di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809.596.125.000," ujar jaksa dalam sidang tersebut, Senin (5/1/2026).

Jaksa mengatakan perbuatan melawan hukum Nadiem ini dilakukan bersama mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias IBAM; mantan Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, dan mantan Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsyah.

Selain memperkaya diri sendiri, Nadiem juga memperkaya pihak lain yang merupakan perseorangan ataupun korporasi. Dalam pembacaan dakwaan itu, ada 24 pihak yang diperkaya dalam pengadaan ini.

25 pihak yang diperkaya dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM:

1. Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000,-

2. Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000

3. Harnowo Susanto sebesar Rp300.000.000,-

4. Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp200.000.000,- dan USD30.000

5. Purwadi Sutanto sebesar USD7.000

6. Suhartono Arham sebesar USD7.000

7. Wahyu Haryadi sebesar Rp35.000.000,-

8. Nia Nurhasanah sebesar Rp500.000.000,-

9. Hamid Muhammad sebesar Rp75.000.000,-

10. Jumeri sebesar Rp100.000.000,-

11. Susanto sebesar Rp50.000.000,-

12. Muhammad Hasbi sebesar Rp250.000.000,-

13. Mariana Susy sebesar Rp5.150.000.000,-

14. PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26

15. PT Asus Technology Indonesia (ASUS) sebesar Rp819.258.280,74

16. PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp177.414.888.525,48

17. PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp19.181.940.089,11

18. PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrex) sebesar Rp41.178.450.414,25

19. PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) sebesar Rp2.268.183.071,41

20. PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp101.514.645.205,73

21. PT Evercoss Technology Indonesia (Evercoss) sebesar Rp341.060.432,39

22. PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp112.684.732.796,22

23. PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp48.820.300.057,38

24. PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp425.243.400.481,05

25. PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp281.676.739.975,27

Jaksa mengatakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai total Rp2,1 triliun. Hasil perhitungan kerugian ini berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 (1,5 triliun) serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621.387.678.730 (621 miliar) berdasarkan yang dihitung berdasarkan kurs terendah pada kurun waktu Agustus 2020-Desember 2022.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. Pada intinya, pasal itu mengatur tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau bertindak melawan hukum yang merugikan keuangan negara, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

Sebagai informasi, Nadiem merupakan tersangka dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Saat pengadaan itu berlangsung, Nadiem merupakan pucuk tertinggi dari Kementerian itu.

Status tersangka Nadiem diumumkan pada 4 September 2025 lalu oleh Kejaksaan Agung. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem saat itu langsung ditahan.

Nadiem sempat melawan penetapan status tersangkanya melalui sidang praperadilan. Hanya saja, majelis menolak permohonan praperadilan Nadiem.