Pemerintah mengkaji opsi pengurangan jatah Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah elite dan mengalihkannya ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan evaluasi tersebut akan dilakukan dalam satu bulan ke depan sebagai dari penataan ulang program MBG.

"Misalnya sekolah-sekolah yang bagus ini akan dilakukan dalam satu bulan ini, sekolah-sekolah yang elit ya memang enggak memerlukan makan bergizi, tentu nanti akan dilihat ya," ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Ia menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat pemerataan manfaat MBG ke daerah 3T yang dinilai masih tertinggal dalam pelaksanaan program ini.

"Nah ini akan ditata lebih lanjut karena kita akan fokus kepada yang terlambat ini, sangat terlambat, (yaitu daerah) 3T," ujar Zulhas.

Ditemui di tempat sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengungkap soal pengurangan penerima manfaat di sekolah elit dan dialihkan ke daerah 3T.

Ia menjelaskan pemerintah akan memprioritaskan daerah 3T serta kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Nanti kita fokus ke 3T. Fokus 3T sama 3B," ujar Nanik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menilai percepatan penyaluran MBG di daerah 3T menjadi salah satu agenda yang harus segera dilakukan.

Menurut Prasetyo, masyarakat di wilayah tersebut perlu lebih cepat mendapatkan manfaat program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

"Ada satu komponen yang menurut kami juga bagus untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini," ujar Prasetyo.

Ia menambahkan cakupan penerima manfaat kelompok 3B juga mengalami peningkatan signifikan dalam dua pekan terakhir.

"Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita," ujar Prasetyo.

Nanik pernah mengungkap kalau BGN membuka peluang memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk kantin sekolah, sebagai dapur program MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Nanik, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program MBG tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi.

Ia menjelaskan pemerintah kini menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan dapur MBG selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Selain itu, perusahaan yang berinvestasi di daerah terpencil juga didorong memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung penyediaan dapur MBG.

"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN," ujar Nanik.

Ia mengatakan pendekatan di wilayah 3T berbeda dengan daerah perkotaan karena jumlah penerima manfaat di sejumlah lokasi relatif sedikit.

Oleh karena itu, BGN tidak akan memaksakan pembangunan dapur baru apabila tersedia fasilitas yang masih layak digunakan.

"Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu," ujar Nanik.

"Enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada, eksisting, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum. Intinya tidak harus membangun dapur baru," jelasnya.

Lebih lanjut, Nanik menegaskan efisiensi anggaran menjadi fokus utama BGN setelah anggaran MBG dipangkas menjadi Rp268 triliun.

Meski demikian, ia memastikan penghematan tidak akan mengurangi sasaran penerima manfaat.

Dalam rangka efisiensi, BGN menyiapkan empat langkah utama, yakni melakukan refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang sudah beroperasi, serta memperluas pelaksanaan MBG di wilayah 3T dengan skema yang tidak membebani APBN.

Nanik menambahkan dapur yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi hingga berpotensi dihentikan sementara operasionalnya.

"Artinya bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap praktik jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan.

Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan yang sangat bagus, tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah persoalan.

"Program MBG, kebijakan utama Bapak Presiden yang sangat bagus, sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini dan akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru," ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Ia menjelaskan salah satu temuan yang disampaikan Kepala BGN Nanik S Deyang adalah membengkaknya jumlah titik dapur MBG dari rencana awal.

Menurut dia, jumlah titik yang semula direncanakan sebanyak 21 ribu bertambah menjadi 27.877 titik. Ia menyebut terdapat tambahan 6.877 titik dari target awal.

Jika setiap titik memperoleh insentif sekitar Rp6 juta per hari, maka pembengkakan tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih (dari) Rp1 triliun pemborosan," terangnya.

Menurut dia, potensi pemborosan itu bisa mencapai sekitar Rp12 triliun dalam setahun jika tidak segera diperbaiki.

Selain itu, Zulhas juga menyoroti penambahan titik dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang jauh melampaui kebutuhan awal.

Ia mengatakan kebutuhan awal hanya sekitar 2.000 titik, tetapi jumlahnya membengkak menjadi 8.617 titik.

"3T itu di data ada 2.000 titik (dapur MBG), tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik," jelasnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik bahkan telah mengantongi surat keputusan (SK) dari BGN.

Ia menambahkan berbagai temuan tersebut akan menjadi fokus pembenahan dalam satu bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.

Menurut dia, pemerintah akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan tersebut dan mengalihkan fokus ke daerah 3T.

Saat ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mendalami aksi jual beli titik perizinan SPPG yang dilakukan para tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG oleh pimpinan BGN.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menyebut diduga ada peran dari eks pimpinan BGN dalam pemberian izin SPPG tersebut.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan temuan penyidik ada titik-titik yang seharusnya tidak layak namun tetap menjadi mitra BGN untuk program MBG.

"Ada yayasan yang memang sebetulnya tidak layak untuk menerima atau sebagai mitra BGN. Tapi kenapa itu bisa menjadi mitra, berarti itu ada peran dari masing-masing tersangka ini," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (4/6).

"Itu masih masuk materi penyidikan. Tapi yang jelas peran itu berhubungan dengan kewenangan dari masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, bidang ini," imbuhnya.

Oleh karenanya, Syarief mengatakan dugaan aksi jual beli titik SPPG yang dilakukan oleh eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua eks Wakil Kepala BGN, yaitu Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung masih terus didalami.

"Termasuk jual beli, maksudnya jual beli memberikan rekomendasi atau memberikan izin dengan menerima sesuatu, seperti itu. Itu termasuk objek yang utama yang kita dalami," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap praktik jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan.

Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan yang sangat bagus, tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah persoalan.

"Program MBG, kebijakan utama Bapak Presiden yang sangat bagus, sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini dan akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru," ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Ia menjelaskan salah satu temuan yang disampaikan Kepala BGN Nanik S Deyang adalah membengkaknya jumlah titik dapur MBG dari rencana awal.

Menurut dia, jumlah titik yang semula direncanakan sebanyak 21 ribu bertambah menjadi 27.877 titik. Ia menyebut terdapat tambahan 6.877 titik dari target awal.

Jika setiap titik memperoleh insentif sekitar Rp6 juta per hari, maka pembengkakan tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih (dari) Rp1 triliun pemborosan," terangnya.

Menurut dia, potensi pemborosan itu bisa mencapai sekitar Rp12 triliun dalam setahun jika tidak segera diperbaiki.

Selain itu, Zulhas juga menyoroti penambahan titik dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang jauh melampaui kebutuhan awal.

Ia mengatakan kebutuhan awal hanya sekitar 2.000 titik, tetapi jumlahnya membengkak menjadi 8.617 titik.

"3T itu di data ada 2.000 titik (dapur MBG), tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik," jelasnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik bahkan telah mengantongi surat keputusan (SK) dari BGN.

Ia menambahkan berbagai temuan tersebut akan menjadi fokus pembenahan dalam satu bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.

Menurut dia, pemerintah akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan tersebut dan mengalihkan fokus ke daerah 3T.

Saat ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mendalami aksi jual beli titik perizinan SPPG yang dilakukan para tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG oleh pimpinan BGN.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menyebut diduga ada peran dari eks pimpinan BGN dalam pemberian izin SPPG tersebut.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan temuan penyidik ada titik-titik yang seharusnya tidak layak namun tetap menjadi mitra BGN untuk program MBG.

"Ada yayasan yang memang sebetulnya tidak layak untuk menerima atau sebagai mitra BGN. Tapi kenapa itu bisa menjadi mitra, berarti itu ada peran dari masing-masing tersangka ini," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (4/6).

"Itu masih masuk materi penyidikan. Tapi yang jelas peran itu berhubungan dengan kewenangan dari masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, bidang ini," imbuhnya.

Oleh karenanya, Syarief mengatakan dugaan aksi jual beli titik SPPG yang dilakukan oleh eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua eks Wakil Kepala BGN, yaitu Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung masih terus didalami.

"Termasuk jual beli, maksudnya jual beli memberikan rekomendasi atau memberikan izin dengan menerima sesuatu, seperti itu. Itu termasuk objek yang utama yang kita dalami," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi disalurkan saat hari libur sekolah.

Kebijakan ini diperkirakan dapat menekan anggaran hingga sekitar Rp20 triliun per tahun.

Ia menjelaskan perubahan ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program agar lebih efektif. Dalam skema baru, penyaluran MBG untuk siswa mengikuti hari belajar di sekolah, yakni lima hari dalam sepekan untuk sekolah umum.

"Kalau kemarin kan enam hari, hari libur dikasih juga. Nah, itu ternyata kurang efektif. Oleh karena itu kita putuskan, MBG itu hari sekolah. Hari sekolah datang lima hari," ujar pria yang akrab disapa Zulhas ini dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Namun demikian, pemerintah tetap membuka ruang perlakuan khusus untuk wilayah tertentu, seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.

Di wilayah tersebut, distribusi MBG bisa ditambah sesuai kebutuhan.

"Untuk yang lima hari di daerah terpencil atau 3T, atau di daerah prevalensi stunting tinggi, tetap dianjurkan enam kali dalam seminggu," ujarnya.

Zulhas juga menegaskan kebijakan ini tidak mengubah program bagi kelompok lain seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang tetap berjalan seperti biasa.

"Untuk balita, ibu hamil dan menyusui tidak ada perubahan apapun. Karena sudah bisa berjalan dengan baik," ujar Zulhas.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut efisiensi anggaran dari kebijakan ini cukup signifikan. Ia memperkirakan penghematan mencapai sekitar Rp20 triliun per tahun.

"Ya, kita prediksi kurang lebih Rp20 triliun per tahun (penghematan anggaran dari kebijakan ini)," ujar Dadan.

Ia menjelaskan penghematan mulai dihitung sejak April 2026, dengan mempertimbangkan program yang sudah berjalan pada tiga bulan sebelumnya.

Meski demikian, biaya per porsi makanan tidak mengalami perubahan, melainkan hanya frekuensi penyaluran yang disesuaikan.

"Sama, enggak ada perubahan (anggaran per porsi). Hanya hari aja. Frekuensinya ya," ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa penyesuaian ini juga tidak berdampak pada pendapatan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG. Gaji mereka tetap sesuai ketentuan sebelumnya.

"Tidak, tetap (gaji petugas SPPG). Kan selama ini juga segitu," katanya.

Ia menambahkan pemerintah akan melakukan pemetaan wilayah untuk menentukan daerah yang tetap mendapatkan distribusi lebih intensif. Sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua dipastikan tetap mendapatkan MBG hingga enam hari dalam sepekan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan seluruh pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus ASN/PNS akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR).

Menurutnya, pemberian THR untuk seluruh ASN sudah diatur dalam perundangan. Semua abdi negara berhak atas THR tanpa terkecuali, termasuk pegawai dapur MBG.

"Kalau ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sesuai dengan undang-undang ASN," ujarnya ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (29/1).

Aturan THR PNS biasa akan ditetapkan saat ramadan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pencairannya dilakukan sejak H-14 Idulfitri.

Dadan sebelumnya mengungkap pegawai BGN termasuk yang ditempatkan di SPPG akan diangkat menjadi PPPK. Misalnya, pada 1 Februari 2026, ada 32 ribu pegawai diangkat PPPK.

Ia mengatakan dari 32 ribu pegawai yang akan diangkat, sebanyak 31.250 orang melalui tahap seleksi formasi khusus dan 750 orang melalui formasi umum yang terdiri dari 375 orang akuntan dan tenaga gizi 375 orang.

Pengangkatan ini adalah untuk seleksi tahap II, setelah tahap I telah diangkat 2.080 pegawai berstatus PPPK pada 1 Juli 2025.

Setelah proses seleksi tahap 2 selesai dilakukan, BGN akan kembali membuka tahap 3 dan 4 dengan jumlah pegawai yang diangkat masing-masing 32.460 orang tiap gelombang.

"Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPK tahap 3 dan 4 dan kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460," tegas Dadan usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1).

Pemerintah menyetujui impor gula khusus untuk kebutuhan industri dengan total volume lebih dari 3,1 juta ton.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono menegaskan kebijakan ini tidak mencakup gula konsumsi rumah tangga dan hanya ditujukan sebagai bahan baku industri, termasuk untuk skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kawasan Berikat (KB).

Keputusan tersebut diambil sesuai dengan usulan yang telah dibahas lintas kementerian.

"Untuk gula disepakati bahwa untuk gula bahan baku industri itu adalah sebesar, sesuai dengan usulan, yaitu sebesar 3.124.394 (ton), itu untuk bahan baku industri gula," ujar Tatang dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

"Untuk KITE KB, yaitu gula bahan baku industri untuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor itu sebesar 508.360 (ton), itu untuk gula. konsumsi kita enggak ada impor. Jadi untuk konsumsi kita tidak ada impor," ujar Tatang.

Ia menegaskan kebijakan impor tersebut tidak menyasar gula konsumsi masyarakat.

Gula yang diimpor seluruhnya digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman atau untuk diolah kembali dan diekspor melalui skema KITE dan kawasan berikat, yang memang diberikan fasilitas khusus karena hasil produksinya tidak dijual di pasar domestik.

Menjelaskan lebih rinci bentuk gula yang diimpor, Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyebut sebagian besar gula industri masuk dalam bentuk gula kristal mentah (GKM) atau raw sugar, yang masih harus diolah di dalam negeri.

"Kalau gula itu memang sebagian besar dalam bentuk GKM-nya, gula kristal mentah. Tapi ada gula-gula khusus yang memang diimpor dalam bentuk, tapi itu kecil sekali," katanya.

Ia menyebut volume gula khusus yang tidak berbentuk raw sugar jumlahnya sangat terbatas.

"Kecil sekali lah, sekitar 5.000 (ton). Itu yang dari GKM, itu termasuk gula juga," ujarnya.

Putu menambahkan sebagian GKM juga tidak selalu diolah menjadi gula kristal rafinasi (GKR), melainkan digunakan untuk kebutuhan industri lain seperti bahan penyedap. Sementara, untuk impor gula melalui skema KITE dan kawasan berikat, bentuknya bisa bervariasi.

"Nah, kalau di KITE KB, yang 500 ribu (ton) tadi, itu ada dua bentuknya. Memang, tapi sebagian besar masih dalam bentuk kristal mentah, diolah dulu, baru digantikan. Dan sebagian juga ada yang sudah rafinasi," jelasnya.

Putu menegaskan impor gula industri sebesar 3,1 juta ton tersebut hampir seluruhnya berbentuk raw sugar yang masih harus melalui proses pengolahan di dalam negeri.

Hanya sebagian sangat kecil yang masuk dalam bentuk gula kristal jadi, sementara mayoritas volume impor merupakan raw sugar yang digunakan sebagai bahan baku industri.

"Yang 3,1 juta itu, Ya, kecil sekali itu yang ini, yang dalam bentuk kristalnya. Tapi sampai 98 persen itu dalam bentuk raw sugar," jelasnya.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan sekitar 200 perusahaan dalam dan luar negeri menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah jadi energi listrik (PSEL).

Ratusan perusahaan tersebut katanya sedang mengikuti tender proyek PSEL.

"Kami sebenarnya sudah mulai proses untuk melakukan tender secara terbuka yang masuk kurang lebih 200 perusahaan dalam dan luar negeri," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (24/10).

Rosan mengatakan Danantara memang bertugas untuk mengundang investor masuk ke proyek PLTSa. Namun jika tidak ada investor yang masuk, Danantara tetap akan melaksanakan program tersebut.

Lebih lanjut, ia mengatakan akan ada program PSEL di 7 lokasi yang bakal groundbreaking pada Maret 2026. Program PSEL katanya akan berjalan di Bawah Danantara.

"Pada intinya kita hanya ingin memastikan bahwa program ini memang akan jalan di bawah dan antara. Karena ini kan sudah berapa belas tahun tidak pernah jalan gitu ya program ini.

"Danantara akan menjadi pemegang saham di semua proyek itu ya. Untuk memastikan bahwa proyek itu jalan dengan baik dan benar," sambungnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembangkit listrik dari sampah itu akan dibangun di Bali, Yogyakarta, Bogor, Tangerang, Semarang, Bekasi, dan Medan.

Pembangunan pembangkit listrik dari sampah itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

"Sampah yang menimbulkan penyakit itu, melalui Inpres (Perpres) itu, sekarang insyaallah akan berubah menjadi energi listrik, akan menjadi lapangan kerja, dan akan menjadi sumber energi yang terbarukan. Nah, ini yang kita percepat," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pembangkit listrik tenaga sampah di 7 lokasi akan groundbreaking pada 2026.

Pembangkit listrik dari sampah itu akan dibangun di Bali, Yogyakarta, Bogor, Tangerang, Semarang, Bekasi, dan Medan.

Pembangunan pembangkit listrik dari sampah itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

"Sampah yang menimbulkan penyakit itu, melalui Inpres (Perpres) itu, sekarang insyaallah akan berubah menjadi energi listrik, akan menjadi lapangan kerja, dan akan menjadi sumber energi yang terbarukan. Nah, ini yang kita percepat," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (24/10).

Dalam kesempatan sama, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan pembangunan pembangkit listrik dari sampah akan memakan waktu kurang lebih dua tahun.

Proses tender katanya sudah dimulai secara terbuka yang diikuti 200 lebih perusahaan dari dalam dan luar negeri.

Dalam proyek ini, sambungnya, Danantara akan menjadi pemegang saham dalam proyek itu.

"Jadi memang tugas kami ini kita mengundang investor. Tapi kalau pun tidak ada investor yang masuk, kami tetap akan laksanakan program ini karena semua aturannya sudah jelas," katanya.

"Danantara akan menjadi pemegang saham di semua proyek itu ya. Untuk memastikan bahwa proyek itu jalan dengan baik dan benar," sambungnya.