Bisnis.com,PALEMBANG — Setiap kebijakan pemerintah pada akhirnya berawal dari satu pertanyaan sederhana. Siapa yang harus dibantu, sektor mana yang harus didorong, dan wilayah mana yang perlu mendapat perhatian lebih besar? Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu solusi.

Jawaban atas pertanyaan itu seharusnya berasal dari data. Namun dalam praktiknya, data sering kali menjadi tantangan tersendiri.

Kondisi di lapangan berubah begitu cepat, sementara informasi yang dimiliki pemerintah belum tentu selalu mampu mengikuti perubahan tersebut.

Dalam satu dekade terakhir, misalnya, cara masyarakat menjalankan usaha telah berubah drastis. Jika dulu aktivitas ekonomi identik dengan pasar, toko, atau kantor, kini banyak usaha tumbuh dari ruang tamu rumah, layar telepon genggam, hingga platform digital yang menghubungkan penjual dan pembeli tanpa batas wilayah.

Perubahan itulah yang ingin dibaca kembali melalui Sensus Ekonomi 2026.

Kepala BPS Sumatra Selatan (Sumsel) Moh Wahyu Yulianto menyebut sensus ekonomi sebagai proses diagnosis ulang terhadap kondisi perekonomian yang telah mengalami banyak perubahan dalam sepuluh tahun terakhir.

"Kalau sensus ekonomi ini ibarat kita melakukan diagnosis ulang. Dalam 10 tahun terakhir banyak perubahan terjadi, mulai dari perkembangan teknologi, pertumbuhan penduduk, hingga munculnya berbagai model usaha baru. Karena itu kita ingin menangkap kembali bagaimana potensi ekonomi di setiap wilayah," ujarnya.

Istilah diagnosis ulang bukan sekadar analogi. Sebagaimana dokter membutuhkan pemeriksaan terbaru sebelum menentukan pengobatan, pemerintah juga memerlukan gambaran terkini sebelum menetapkan kebijakan.Tanpa data yang mutakhir, pembangunan berisiko berjalan berdasarkan asumsi.

Kondisi itu yang menjadi perhatian Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Dia memandang, pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah memiliki data yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.

"Kita ingin membangun yang tepat sasaran berdasarkan data. Tidak bisa membangun hanya karena selera dan feeling saja. Jadi membangun sesuai dengan data sehingga mengenai sasaran yang tepat. Tidak coba-coba, tidak meraba-raba, dan tidak meleset dari kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan pembangunan saat ini. Ketika kebutuhan masyarakat semakin beragam dan sumber daya pemerintah terbatas, setiap keputusan harus memiliki dasar yang kuat.

Karena itu, menurut Deru, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS. Ada 3 komponen yang harus bekerja sama, yakni pemerintah hingga tingkat desa, petugas sensus, dan masyarakat sebagai responden.

Ketiganya menjadi mata rantai yang menentukan kualitas data yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan beberapa tahun ke depan.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan investasi pengetahuan yang akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan di masa mendatang.

"Sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan. Ini adalah upaya bersama untuk menghadirkan gambaran ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini," katanya.

Menurut Amalia, data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Ketika seluruh aktivitas ekonomi tercatat, mulai dari pedagang kecil, petani, nelayan, UMKM, usaha rumah tangga hingga perusahaan besar, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk memahami perubahan ekonomi yang terjadi dan menentukan langkah yang diperlukan.

Data yang akurat juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membaca potensi pasar, mengenali sektor-sektor yang berkembang, serta melihat peluang investasi dan pengembangan usaha di berbagai wilayah.

Namun manfaat tersebut hanya dapat terwujud apabila masyarakat bersedia memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.

Karena itu, BPS memastikan seluruh data responden dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

"Jangan takut didata karena tidak ada hubungannya dengan pajak. Data individu tidak akan dipublikasikan. Yang ditampilkan hanya data agregat untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan manfaat sensus tidak berhenti pada penyediaan statistik.

Data yang terkumpul, kata dia, menentukan sejauh mana masyarakat dapat terjangkau oleh kebijakan pemerintah.

"Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah," ujarnya.

Sensus ekonomi dipandang menjadi bagian dari upaya membangun satu data nasional yang lebih akurat dan terpercaya.

Ketika data tersebar dan dikelola oleh banyak pihak, risiko ketidaktepatan sasaran dalam program pemerintah akan semakin besar.

"Kini data mulai dikonsolidasikan dan diolah secara profesional oleh BPS, sehingga diharapkan lahir satu data yang terpercaya," tegasnya.

Pada akhirnya, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar tentang menghitung jumlah usaha atau mengisi formulir pendataan.

Sensus ini merupakan upaya membaca ulang wajah perekonomian Indonesia yang telah berubah dalam 10 tahun terakhir. Karena pembangunan yang tepat sasaran tidak lahir dari perkiraan.

Bisnis.com, SEMARANG - Bertempat di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Kamis (18/6), Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn.) Ahmad Luthfi, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, serta 1000 petugas SE2026 yang akan menjadi garda terdepan pendataan lapangan.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan SE2026. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah menjadi modal penting dalam menghasilkan data berkualitas yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Apresiasi kepada Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur atas dukungan yang luar biasa untuk Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini turut menjelaskan bahwa pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data berkualitas,” ujar Sonny.

Sonny menjelaskan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional yang memiliki fondasi usaha yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan I-2025 hingga triwulan I-2026. Selain itu, provinsi ini juga menjadi salah satu primadona investasi dari luar negeri.

Sonny mengungkapkan, jumlah usaha di Jawa Tengah pada 2026 hampir mencapai 5 juta unit usaha atau setara dengan 25,76 persen dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan 15,25 persen dari total usaha di Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, jumlah usaha di Jawa Tengah meningkat signifikan dari 3,69 juta unit usaha pada 2006 menjadi 4,93 juta unit usaha pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,8 juta diantaranya merupakan UMKM.

Besarnya skala dan dinamika perekonomian tersebut menjadikan pencanangan SE2026 di Jawa Tengah memiliki makna yang strategis. Hasil sensus nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur dan karakteristik usaha di salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional ini. Terlebih lagi, SE2026 untuk pertama kalinya juga mencakup sektor pertanian sehingga mampu menyajikan potret aktivitas ekonomi yang lebih utuh.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE2026. Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang.

“Saya mengucapkan terima kasih dan mendukung BPS yang sudah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi ini harus berhasil karena data yang dihasilkan akan menjadi roadmap seluruh pejabat kabupaten/kota,” tutur Ahmad Luthfi.

Ia juga mengajak seluruh bupati, walikota, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SE2026 dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas BPS. Menurutnya, partisipasi seluruh pihak akan membantu menghasilkan peta perekonomian Jawa Tengah yang lebih faktual dan komprehensif.

Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan sensus, Ahmad Luthfi mengalungkan tanda pengenal kepada petugas SE2026. Jawa tengah telah menerjunkan sebanyak 36.891 petugas pada pelaksanaan SE2026. Para petugas dibekali atribut resmi berupa tanda pengenal dengan QR code, rompi SE2026, dan surat tugas untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Tak lupa Sonny mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan SE2026 dengan satu kata sederhana, “TIR”, yaitu: Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Menurutnya, partisipasi dan penerimaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan SE2026 karena tanpa dukungan masyarakat, data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh.

“Tidak henti-hentinya saya mengajak untuk menjadikan SE2026 sebagai gerakan bersama. Data statistik bukan sekadar angka. Di balik statistik ada jutaan manusia yang berharap, jutaan pelaku usaha yang berharap, sehingga data statistik dimaknai sebagai kemanusiaan,” kata Sonny.

Pada kesempatan yang sama, Sonny didampingi oleh Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan pada usaha besar di MG Setos Hotel Semarang. Director of Sales Marketing, Anto mewakili perusahaan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh petugas SE2026. Pendataan dilakukan melalui wawancara langsung untuk memperoleh gambaran lengkap karakteristik usaha, aktivitas ekonomi, serta tantangan yang dihadapi responden.

Bisnis.com, TANJUNG PINANG - Badan Pusat Statistik (BPS) memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door pada 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan SE2026 sangat strategis karena merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Menurutnya, hasil sensus ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, BPS melakukan pencanangan SE2026 secara serentak di berbagai daerah.

Secara langsung, Amalia hadir dalam pencanangan SE2026 di Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (17/6), setelah sebelumnya menghadiri pencanangan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan pada 10 Juni 2026.

Pencanangan SE2026 di Kepulauan Riau berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjung Pinang. Hadir dalam acara itu Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dewi Kumalasari, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni, para bupati dan wali kota se-Kepulauan Riau, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau Toto Haryanto Silitonga, serta para petugas Sensus Ekonomi 2026.

Amalia menyampaikan apresiasi atas komitmen kepala daerah di Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan SE2026, salah satunya melalui penerbitan Surat Edaran tentang dukungan pelaksanaan sensus.

“Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru [Kepulauan Riau] di gerbang utara Indonesia,” ujarnya dalam acara Pencanangan SE2026 di Tanjung Pinang, Rabu (17/6).

Amalia menjelaskan Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 7% pada triwulan 1/2026, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima secara nasional.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada SE2026 melalui pesan TIR, yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan memastikan Rahasia responden terjaga keamanannya.

“Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pentingnya SE2026 bagi kebijakan strategis di Provinsi Kepulauan Riau.

“Bagi kita di Provinsi Kepri, yang wilayah lautnya 98% dan 2% wilayah darat, Sensus Ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kita untuk menetapkan kebijakan ke depan berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.

Ansar juga menginstruksikan seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan seluruh elemen pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan SE2026.

Melalui SE2026, seluruh potensi dan dinamika ekonomi akan terukur sehingga membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Sebelumnya, Kepala BPS RI juga menghadiri pencanangan SE2026 di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kota Makassar pada 10 Juni 2026 yang dihadiri antara lain Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, anggota DPRD Komisi A Kamaruddin, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta jajaran Forkopimda.

Amalia menjelaskan Sulawesi Selatan memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Pulau Sulawesi, yaitu mencapai 43,54%. Pada triwulan 1/2026, Sulawesi Selatan juga mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam secara nasional, dengan mayoritas kabupaten/kota tumbuh di atas 6%.

“Potensi tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan. Dalam hal ini, SE2026 berperan penting untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang ada di daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga mengapresiasi dan mengarahkan jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan data BPS sebagai kompas pembangunan.

“Kami kalau bisa menitipkan juga beberapa poin dalam Sensus Ekonomi saat ini, terutama yang kami butuhkan adalah pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha masyarakat, dan siapa-siapa yang terlibat dalam usaha itu,” kata Andi.

Bisnis.com, KENDARI - Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara serentak di Nusantara pada Senin (15/6), sebagai bagian dari memotret secara utuh perekonomian Indonesia.

Wakil Kepala BPS Republik Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan bahwa SE2026 merupakan kegiatan strategis dan hasilnya menjadi landasan penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Setiap usaha yang didata akan menjadi bagian dari fondasi penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia di masa depan. Karena itu, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026,” katanya dalam kegiatan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Senin (15/6).

Sonny memimpin kegiatan pencanangan SE2026 sekaligus apel gabungan pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri lebih dari 1.200 peserta. Pada apel itu, dia turut memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas SE2026 di Provinsi Sulawesi Tenggara. BPS menerjunkan lebih dari 2.600 petugas di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Periode pendataan lapangan SE2026 lebih panjang dibandingkan sensus sebelumnya, dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, agar seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara optimal dan tidak ada usaha yang terlewatkan dari pendataan,” ujarnya.

Kegiatan itu dihadiri pula Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua, Inspektur Utama BPS Dadang Hardiwan, Pj. Sekretaris Daerah Muhammad Fadlansyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, BUMN/BUMD, asosiasi, media massa, serta jajaran BPS di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sonny menyampaikan apresiasi atas komitmen penuh Pemprov Sulawesi Tenggara untuk menyukseskan SE2026 yang ditandai dengan pembacaan deklarasi dukungan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua.

Dia juga mengajak masyarakat mendukung SE2026 melalui “TIR”, yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga keamanannya.

Sehari sebelumnya, Sonny berdiskusi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Hugua, serta Pj. Sekda Muhammad Fadlansyah. Andi Sumangerukka menyampaikan langsung dukungan jajaran Pemprov Sulawesi Tenggara untuk SE2026.

Pada Kamis (11/6), Sonny juga mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Provinsi Sumatra Utara yang digelar bersamaan dengan rangkaian Pekan Inovasi dan Investasi Sumatra Utara sebagai wujud kolaborasi dalam memperkuat basis data ekonomi daerah.

Pencanangan ini dihadiri oleh Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara Wagirin Arman, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, Bupati/Wali Kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali Kota di Provinsi Sumatra Utara, serta unsur Forkopimda Provinsi Sumatra Utara.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pencanangan SE2026 di Sumatra Utara.

“Sensus ekonomi menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh data yang lebih mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan,” kata Bobby.

Dia juga mengajak seluruh bupati, wali kota, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan di Sumatra Utara untuk mendukung dan menggelar sosialisasi SE2026 kepada masyarakat melalui berbagai forum dan kegiatan.

Sebaliknya, Sonny menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan SE2026 yang hasilnya memperkuat pembangunan daerah, termasuk pembangunan Sumatra Utara.

“Baru kali ini sensus ekonomi akan door-to-door ke rumah-rumah. 4,8 juta keluarga di Sumatra Utara akan didatangi. Selain itu, untuk Sensus Ekonomi kali ini, kami akan mencacah pelaku usaha pertanian yang tidak tercakup pada Sensus Ekonomi sebelumnya,” ujar Sonny.

Bisnis.com, PADANG - Bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatra pada November 2026 lalu dianggap bukan hanya semata-mata dipicu oleh cuaca ekstrem melainkan diperparah oleh degradasi dan tata kelola hutan yang buruk terutama di kawasan hulu dan sepanjang daerah aliran sungai.

Direktur Program Yayasan KEHATI, Rony Megawanto mengatakan bahwa secara umum, kondisi yang terjadi di Indonesia kini tidak sedang menghadapi sekadar krisis lingkungan biasa, tapi tengah memasuki fase krisis ekologis yang bersifat sistemik.

“Hal ini terjadi, ketika kebijakan pembangunan antar sektor tidak lagi saling menopang, melainkan saling bertabrakan dan bahkan saling menghancurkan. Makanya kami menilai perlu untuk duduk bersama dan mencarikan solusi, supaya bencana berulang tidak terjadi kembali, sepertinya di wilayah Sumatra Barat,” katanya pada Diskusi Publik Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 di Universitas Andalas, Padang, Rabu (6/5/2026).

Dia menilai kondisi ini sebagai peringatan serius bahwa Indonesia tengah bergerak menuju fase bencana permanen, jika tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar.

“Bencana yang dilihat hari ini bukan lagi kejadian insidental, melainkan hasil dari akumulasi kegagalan tata kelola sumber daya alam. Jika pola pembangunan ini terus dipertahankan, maka bencana akan menjadi kondisi normal baru,” tegasnya.

Oleh karena itu, pada diskusi IEO 2026 ini, dia turut menyoroti paradoks besar dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia. Dengan luas kawasan hutan mencapai sekitar 125,5 juta hektare, tekanan terhadap hutan justru terus meningkat. Kemudian sekitar 59% deforestasi terjadi di dalam konsesi resmi, dan hal ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan banyak terjadi dalam kerangka yang legal.

Menurutnya keadaan ini semakin diperparah seiring adanya kebijakan proyek strategis nasional (PSN) dan kemudahan izin usaha kehutanan serta lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran hutan, mempercepat deforestasi hutan. Dengan angka per tahun rata-rata deforestasi seluas 147.000 hektare, pada 2045 mendatang Indonesia akan kehilangan lebih dari 3,5 juta hektare lahan akibat alih fungsi lahan.

Di sisi lain, lanjut dia, emisi dari konversi hutan mencapai sekitar 930 juta ton CO₂ per tahun, sementara kapasitas pengawasan sangat terbatas, dengan rasio satu polisi hutan mengawasi sekitar 26.000 hektare kawasan hutan.

“Kondisi ini menegaskan bahwa krisis ekologis tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan persoalan tata kelola dan politik kebijakan,” ungkapnya.

Kemudian dampaknya pun meluas hingga ke sektor ekonomi. Bahkan IEO 2026 mencatat bahwa bencana ekologis dapat menurunkan produk domestik bruto (PDB) hingga 0,29%, dan dalam skenario terburuk, krisis lingkungan berpotensi menggerus 3% hingga 5% PDB setiap tahun.

Menghadapi situasi tersebut, KEHATI menawarkan dua lintasan masa depan. Pertama adalah skenario business as usual, dimana Indonesia akan menghadapi kebangkrutan ekologis, ditandai dengan bencana yang semakin permanen, krisis air yang meluas, serta meningkatnya konflik sosial.

“Skenario kedua adalah transformasi sistemik, yang menuntut perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan,” tegasnya.

Menurutnya transformasi tersebut mencakup penempatan hutan sebagai fondasi utama sistem nexus nasional, penghentian ekspansi ekstraktif di lanskap kritis, reformasi kebijakan lintas sektor berbasis daya dukung ekosistem, serta pembentukan mekanisme pengaman lintas sektor untuk mencegah konflik kebijakan.

Selain itu, penguatan peran masyarakat adat dan lokal, serta transisi energi dan pangan yang tidak menambah tekanan ekologis, menjadi bagian penting dari solusi.

“IEO 2026 menunjukkan bahwa jalan keluar sebenarnya sudah ada. Masalahnya bukan pada kurangnya pengetahuan, tetapi pada keberanian untuk mengubah cara kita membangun,” ucapnya.

Sementara itu, Penyusun IEO 2026 Yayasan KEHATI, Muhamad Burhanudin menambahkan pendekatan pembangunan yang tidak terintegrasi telah membuat Indonesia terjebak dalam paradoks, yaitu kaya sumber daya alam, tetapi rentan terhadap bencana.

Seperti halnya di Sumatra, termasuk Sumatra Barat, menjadi cermin paling nyata dari kegagalan tersebut. Sepanjang akhir 2025, rangkaian banjir dan longsor di wilayah Sumatra menyebabkan 1.204 jiwa meninggal dunia, 148 orang hilang, dan sekitar 242.000 orang mengungsi.

Dari data yang dimilikinya, kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp68,67 triliun. Kerugian ekonomi tersebut jauh lebih besar dibanding pendapatan pajak negara dari sektor sawit yang sebesar Rp 50,2 triliun (data 2024).

Dia melihat dalam tiga dekade terakhir, Sumatra telah kehilangan sekitar 1,2 juta hektare hutan, sebagian besar dikonversi menjadi perkebunan sawit. Hilangnya tutupan hutan tersebut melemahkan fungsi daerah aliran sungai dan mengurangi kemampuan lanskap dalam menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor secara drastis.

“Secara nasional, situasi ini tercermin dari data bahwa sekitar 99% bencana di Indonesia kini merupakan bencana hidrometeorologis, dengan lebih dari 3.100 kejadian tercatat sepanjang 2025,” jelasnya.

Burhanudin menyampaikan dari data yang disusun Yayasan KEHATI disebut sebagai kanibalisme antar sektor, sebuah kondisi ketika sektor hutan, air, pangan, dan energi saling mengorbankan dalam satu lingkaran krisis yang terus berulang.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa krisis ekologis Indonesia tidak dapat dipahami sebagai persoalan sektoral. Deforestasi yang didorong oleh ekspansi pangan dan energi, misalnya, merusak sistem hidrologi dan memperparah krisis air. Krisis air pada gilirannya mengganggu produksi pangan.

Sementara itu, tekanan untuk meningkatkan produksi pangan dan energi kembali mendorong pembukaan hutan baru, sehingga siklus ini terus berulang dan membentuk apa yang disebut sebagai lingkaran setan krisis ekologis.

“Selama ini kami melihat sektor-sektor pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Padahal, dalam kenyataannya, mereka saling terhubung. Ketika satu sektor diperkuat dengan mengorbankan sektor lain, yang terjadi bukan pertumbuhan, tetapi akumulasi krisis,” ujar sebutnya.

Begitupun pada penyusunan IEO 2026 ini, KEHATI menyatakan pendekatan pembangunan yang tidak terintegrasi telah membuat Indonesia terjebak dalam paradoks, yaitu kaya sumber daya alam, tetapi rentan terhadap bencana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan kebijakan gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk menyentuh rumah rakyat dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah menempatkan program tersebut sebagai bagian dari pembenahan kualitas hunian, bukan sekadar penggantian material bangunan.

Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan arahan Presiden yang menekankan pembangunan perumahan yang semakin asri, mencakup aspek aman, sehat, resik, dan indah. Konsep tersebut diharapkan dapat memperbaiki kenyamanan rumah warga sekaligus memperindah lingkungan permukiman secara bertahap.

“Presiden ingin Indonesia bukan hanya dibangun secara fisik, tetapi juga memenuhi keindahan, estetika, dan budaya. Penggunaan genteng diharapkan menambah nilai selain fungsi dasarnya,” kata Agus Harimurti Yudhoyono saat ditemui di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Menko Infrastruktur menilai penggunaan atap seng masih dominan di sejumlah wilayah. Material tersebut dinilai kurang mendukung kenyamanan hunian dan estetika lingkungan, terutama untuk jangka panjang. Presiden, kata AHY, mendorong agar perubahan dilakukan secara bertahap sehingga selaras dengan kemampuan masyarakat.

Arahan Kepala Negara itu kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan pengembangan perumahan ke depan, termasuk rumah rakyat dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah mendorong renovasi yang menyentuh berbagai aspek hunian agar kualitas hidup penghuni ikut meningkat.

Salah satu instrumen yang telah berjalan adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikenal luas sebagai program bedah rumah. Program tersebut menjadi pintu masuk integrasi kebijakan gentengisasi di lapangan.

“Dalam BSPS, selain pembenahan sanitasi dan MCK, atap rumah yang rusak dapat diganti dengan genteng yang lebih baik. Spirit perbaikannya ada di sana,” ujar AHY.

Ia menambahkan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Menteri Pekerjaan Umum telah menerima arahan yang jelas dari Presiden terkait kebijakan tersebut. Sebagai koordinator, AHY menegaskan komitmennya untuk mengawal penerjemahan kebijakan hingga tingkat pelaksanaan.

“Saya ingin terus mendorong dan mengoordinasikan hal-hal yang perlu dikawal di lapangan,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan pembentukan gerakan nasional penggantian atap seng menjadi genteng berbahan tanah liat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/1/2026). Presiden menilai penggunaan seng membuat rumah lebih panas, mudah berkarat, dan mengurangi keindahan lingkungan.

Gerakan gentengisasi nasional dirancang dengan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai ujung tombak produksi. Pemerintah berharap pendekatan ini mampu memperbaiki kualitas hunian rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kegiatan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada Mei hingga Juli mendatang diharapkan mampu memberikan gambaran ekonomi regional yang menyeluruh serta membuka peluang investasi baru.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan secara menyeluruh di Indonesia sehingga dapat memotret seluruh aktivitas ekonomi hingga ke daerah-daerah.
Menurutnya, data hasil kegiatan sensus ekonomi nantinya dapat menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Misalnya, jika suatu daerah diketahui memiliki konsentrasi tinggi pada usaha pengolahan pangan lokal, pemerintah bisa mengarahkan investasi pada sektor tersebut. Sebaliknya, wilayah yang memiliki potensi wisata atau ekonomi kreatif bisa mendapat dorongan melalui promosi dan infrastruktur pendukung,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (12/5/2025).
Dengan kata lain, kata Amalia hasil dari kegiatan Sensus Ekonomi 2026 dapat membuka peluang pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Amalia menuturkan Sensus Ekonomi 2026 nantinya tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kolaborasi menjadi kunci agar data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Pemerintah daerah berperan sebagai jembatan antara BPS dan masyarakat, memastikan bahwa setiap pelaku usaha memahami pentingnya memberikan data yang akurat dan jujur,” katanya.
Selain itu, katanya hasil sensus ekonomi bisa dimanfaatkan oleh akademisi, asosiasi usaha, dan lembaga keuangan untuk meneliti, mengembangkan, dan memperkuat ekonomi lokal. Dengan data yang valid, setiap daerah dapat merancang strategi ekonomi yang sesuai dengan karakter dan potensinya, bukan sekadar meniru kebijakan nasional yang seragam.
Dia menegaskan pembangunan ekonomi nasional akan berjalan dengan kuat bila terdapat fondasi yang kokoh di tingkat daerah.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa data perekonomian daerah dapat tersedia dengan akurat,” katanya.
BPS berupaya menyajikan potret ekonomi daerah yang lengkap, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar.
Nantinya, setiap kabupaten, kota, dan provinsi akan memiliki gambaran tentang struktur ekonomi sektor yang dominan, jumlah pelaku usaha titik-titik pertumbuhan serta sektor paling potensial untuk dikembangkan. (*)