REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) menggelar Portpress 2026 “Kompetisi Karya Jurnalistik” bagi insan media untuk mengangkat peran strategis sektor kepelabuhanan dalam mendukung distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Program ini berlangsung pada periode Maret hingga Juni 2026 dan terbuka bagi jurnalis dari berbagai media massa di Indonesia.

Portpress 2026 “Kompetisi Karya Jurnalistik” mengusung tema “PTP Nonpetikemas Menggerakkan Logistik untuk Pertumbuhan Ekonomi”, yang menyoroti peran perusahaan menghubungkan pusat produksi, kawasan industri, dan masyarakat melalui layanan terminal multipurpose yang beroperasi selama 24/7.

Melalui pengelolaan terminal di berbagai wilayah, PTP Nonpetikemas mendukung kelancaran arus komoditas nonpetikemas seperti curah cair, curah kering, dan general cargo yang menjadi komoditas unggulan dari berbagai daerah di Indonesia.

PTP Nonpetikemas merupakan operator terminal multipurpose yang berpengalaman dalam menangani aktivitas bongkar muat berbagai jenis kargo lebih dari 11 tahun.

Saat ini perusahaan mengelola operasional di 11 cabang pelabuhan yang tersebar di sejumlah wilayah strategis Indonesia. Antara lain Tanjung Priok, Banten, Cirebon, Panjang, Bengkulu, Teluk Bayur, Jambi, Palembang, Pangkal Balam, Tanjung Pandan, hingga Pontianak.

Melalui jaringan tersebut, PTP Nonpetikemas menghadirkan layanan kepelabuhanan terintegrasi, meliputi stevedoring, cargodoring, receiving/delivery, serta fasilitas penumpukan berupa lapangan (stockpile) dan pergudangan guna mendukung kelancaran distribusi logistik nasional.

Senior Manager Sekretaris Perusahaan PTP Nonpetikemas, Fiona Sari Utami, mengatakan Portpress 2026 “Kompetisi Karya Jurnalistik” menjadi salah satu upaya perusahaan dalam memperluas pemahaman publik mengenai peran pelabuhan dalam rantai logistik nasional dan memperkuat kolaborasi dengan insan media.

“Melalui Portpress 2026 “Kompetisi Karya Jurnalistik”, kami ingin membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan jurnalis untuk mengangkat berbagai aktivitas kepelabuhanan yang selama ini berkontribusi terhadap kelancaran distribusi komoditas dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah,’’ katanya dalam keterangan Selasa (17/3/2026).

Ia berharap, karya jurnalistik yang dihasilkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas kepada masyarakat mengenai peran strategis PTP Nonpetikemas dalam ekosistem logistik dan perekonomian nasional.

Kompetisi ini menghadirkan dua kategori utama, yakni Lomba Tulis Jurnalistik dengan subkategori hardnews dan feature, serta Lomba Foto Jurnalistik.

Peserta diharapkan dapat menghasilkan karya yang menggambarkan aktivitas kepelabuhanan sekaligus kontribusi PTP Nonpetikemas dalam memperkuat konektivitas logistik antarpulau dan meningkatkan perekonomian wilayah serta melayani dengan sepenuh hati.

Periode publikasi dan pengumpulan karya berlangsung mulai 16 Maret hingga 29 Mei 2026 pukul 23.59 WIB.

Proses penjurian akan dilaksanakan pada 1–12 Juni 2026, dilanjutkan dengan pengumuman nominasi pada 13 Juni 2026. Kompetisi ini juga menyediakan total hadiah puluhan juta rupiah bagi para pemenang. Informasi lengkap, syarat dan ketentuan bisa dilihat disini: https://linktr.ee/portpress2026.

Melalui Portpress 2026 “Lomba Karya Jurnalistik”, PTP Nonpetikemas berharap lahir karya-karya jurnalistik yang mampu menyoroti pelabuhan sebagai simpul penting dalam distribusi logistik nasional sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan berbagai diskon dan insentif transportasi untuk mendukung kelancaran arus mudik Idulfitri 2026 serta meringankan biaya perjalanan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan persiapan mudik Lebaran di Situation Room, Gedung Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurut AHY, kebijakan diskon tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mengurai kepadatan arus mudik yang diperkirakan meningkat tahun ini.

“Diskon ini tentunya sangat dinantikan masyarakat. Berapapun diskonnya, kami berharap ini dapat membantu perjalanan mudik menjadi lebih terjangkau,” kata AHY.

Pemerintah memberikan diskon 30% untuk tiket kapal laut kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) melalui skema Public Service Obligation (PSO).

Diskon tersebut berlaku selama 26 hari, mulai 11 Maret hingga 5 April 2026, dengan target pelayanan sekitar 445.534 penumpang.

Untuk transportasi kereta api, pemerintah juga memberikan diskon 30 persen bagi tiket kereta api kelas ekonomi yang tidak termasuk dalam skema PSO.

Kebijakan ini berlaku selama 16 hari, yakni 14–29 Maret 2026, dengan target pelayanan sekitar 1,2 juta penumpang.

Di sektor penerbangan, pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 17% hingga 18%, meningkat dibandingkan diskon pada Lebaran sebelumnya yang berada di kisaran 13–14 persen.

Diskon tersebut berlaku untuk periode 14–29 Maret 2026, dengan target pelayanan sekitar 3,3 juta penumpang.

Menurut AHY, penurunan harga tiket ini berasal dari berbagai komponen biaya yang dikurangi sehingga tarif penerbangan menjadi lebih terjangkau.

Pemerintah juga memberikan diskon jasa kepelabuhanan hingga 100 persen pada 14 pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry.

Jika dihitung secara agregat, diskon tersebut setara dengan sekitar 21,9% dari tarif perjalanan penyeberangan, dan berlaku pada 12–31 Maret 2026.

Beberapa lintasan utama yang mendapatkan diskon antara lain Pelabuhan Merak–Pelabuhan Bakauheni. Kemudian ada Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Kayangan–Pelabuhan Pototano.

Selain itu, tarif pada 25 ruas jalan tol juga akan mendapatkan diskon 30 persen pada periode tertentu, yakni 15–16 Maret serta 26–27 Maret 2026.

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat melakukan perjalanan di luar puncak arus mudik sehingga kepadatan lalu lintas dapat berkurang.

“Ini lagi-lagi dengan semangat kita mengurai kemacetan. Diberikan diskon di tanggal-tanggal tersebut sehingga kita bisa mengurai kemacetan sehingga tidak semua tertumpuk pada puncak-puncaknya tadi,” ucapnya.

Di sisi lain, AHY juga menyampaikan bahwa untuk menjaga kelancaran lalu lintas selama periode mudik, pemerintah juga menerapkan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang.

Pembatasan tersebut berlaku untuk truk dengan tiga sumbu atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan dan truk pengangkut material tambang dan bahan bangunan seperti pasir, batu, semen, dan kayu

Meski begitu, beberapa kendaraan logistik tetap diperbolehkan beroperasi karena bersifat esensial, seperti pengangkut BBM, BBG, pupuk, hewan ternak, bantuan bencana, serta bahan pokok.

AHY menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, untuk memastikan arus mudik berjalan lancar.

“Angkutan yang dikecualikan—karena ini esensial—yaitu BBM, BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan korban bencana alam, dan barang-barang pokok karena ini tidak bisa ditunda. Tadi kami sudah sebutkan ada metodologi delaying system pada pelabuhan-pelabuhan penyeberangan. Ini juga diharapkan bisa mengurai bottleneck dan kepadatan ekstrem yang harus kita hindari,” pungkas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) menargetkan pendapatan konsolidasi mencapai US$1,6 miliar atau sekitar Rp26,98 triliun (asumsi kurs Rp16.864 per dolar AS) usai melakukan transformasi kinerja atau fase reborn.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan mengatakan inisiatif tahun ini menjadi titik penting bagi perusahaan untuk beralih dari fase bertahan menuju penguatan posisi di industri baja. Tak hanya menargetkan industri baja, KRAS juga mengembangkan berbagai lini bisnis pendukung, seperti kawasan industri, kepelabuhanan, logistik, penyediaan air industri, hingga pembangkit listrik.

“Melalui KRAS Reborn, perseroan menetapkan visi untuk mencapai target pendapatan konsolidasi sebesar US$1,6 miliar sebagaimana tertuang dalam RKAP 2026,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).

Dia menjelaskan target ini bukan sekadar angka finansial, melainkan transformasi mentalitas menuju reborn state yang mengedepankan kolaborasi lintas entitas antara holding dan anak perusahaan. Fokusnya adalah penyelesaian proyek yang berdampak langsung pada profitabilitas dan efisiensi dalam mencapai target strategis.

Direktur Komersial, Pengembangan Usaha, dan Portofolio KRAS Hernowo menargetkan kinerja keuangan tetap positif tahun ini seiring dengan mandat hilirisasi dari Danantara. Perseroan diminta terlibat dalam proyek pengolahan pasir besi dan bijih besi menjadi baja, serta pengembangan stainless steel berbasis nikel.

“Tahun lalu kinerja sudah hijau, selanjutnya tidak boleh merah lagi,” imbuh Hernowo.

Tak hanya itu, perseroan juga akan terlibat dalam program revitalisasi galangan kapal. Hingga saat ini perseroan secara rutin memasok 400.000 ton baja untuk industri galangan kapal nasional.

Lewat upaya penguatan industri maritim Indonesia dan amanat dari Danantara untuk memasok baja ke PT PAL sebagai pionir galangan kapal, pihaknya meyakini penyerapan baja ke industri lokal makin masif.

Dia berharap penguatan industri maritim nasional juga beriringan dengan penggunaan bahan baku lokal, termasuk baja yang diproduksi dalam negeri. Pasalnya, kebutuhan baja untuk industri galangan cukup besar.

“Kalau dibangun di domestik semua bisa double dengan catatan materialnya tidak impor. Nah, jadi kalau materialnya domestik itu bisa double industri kapal kita ya dari sisi penyerapan bahan baku,” jelasnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan kuartal III/2025, KRAS membukukan laba bersih sebesar US$24 juta. Kinerja tersebut ditopang efektivitas restrukturisasi kewajiban, efisiensi operasional, serta keberhasilan program pelunasan dipercepat yang memperbaiki struktur keuangan perseroan secara signifikan.

Bisnis.com, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat upaya menarik investasi maritim dan logistik dari Eropa guna memperkokoh posisi Batam dalam rantai pasok global, seiring meningkatnya kompetisi internasional di sektor pelayaran dan industri maritim.

Langkah tersebut dilakukan melalui rangkaian engagement investasi di sela forum Euromaritime 2026 di Marseille, Prancis. Delegasi BP Batam dipimpin Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Djemy Francis, didampingi jajaran pimpinan BP Batam serta perwakilan Kadin Kepulauan Riau.

Dalam berbagai pertemuan, BP Batam menegaskan Batam sebagai kawasan Free Trade Zone yang memiliki keunggulan geografis di jalur pelayaran Selat Malaka, didukung infrastruktur kepelabuhanan, basis industri, serta kedekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi Asia.

“Pendekatan kami bukan sekadar promosi, tetapi memastikan peluang investasi dapat dieksekusi. Investor membutuhkan kepastian, kecepatan, dan solusi konkret,” ujar Fary.

Di sela Euromaritime 2026, BP Batam melakukan puluhan pertemuan bilateral dengan perusahaan pelayaran global, produsen komponen kapal, penyedia teknologi pelabuhan, operator logistik energi, hingga konsultan industri maritim Eropa.

Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan layanan logistik, pengembangan industri pendukung maritim, serta peluang integrasi Batam dalam jaringan perdagangan internasional.

Salah satu pertemuan strategis dilakukan dengan CMA CGM, grup pelayaran global asal Prancis.

Diskusi menyoroti peluang penguatan layanan direct call dan peran Batam sebagai hub logistik di tengah pergeseran pusat pertumbuhan perdagangan dunia ke kawasan Asia. CMA CGM menyatakan minat untuk melakukan penjajakan lanjutan melalui kunjungan langsung ke Batam.

Upaya penjajakan investasi juga diperluas melalui kolaborasi dengan Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence (CCIAMP) serta dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda (ASPINA). BP Batam menilai jejaring bisnis Eropa dan diaspora Indonesia berpotensi menjadi pintu masuk arus investasi baru ke Batam.

Selain itu, dukungan diplomatik diperoleh melalui pertemuan dengan Konsul Jenderal RI di Marseille dan audiensi dengan Duta Besar RI untuk Belanda Laurentius Amrih Jinangkung, yang mendorong percepatan tindak lanjut peluang investasi yang telah teridentifikasi.

Sebagai bagian dari penguatan daya saing kawasan, BP Batam juga melakukan benchmarking ke Port of Rotterdam Authority untuk mempelajari pengelolaan pelabuhan modern berbasis nilai tambah industri dan energi. Otoritas Pelabuhan Rotterdam memandang Batam memiliki potensi strategis sebagai simpul logistik regional di Selat Malaka.

Fary menegaskan, strategi BP Batam saat ini berfokus pada peningkatan kualitas investasi. “Batam diarahkan menjadi lokasi implementasi nyata bagi investasi maritim dan logistik, bukan sekadar tujuan promosi,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Aturan mengenai penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal asing yang melakukan kegiatan di Indonesia sejatinya tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 28 Tahun 2022.

Menelisik beleid tersebut, SPB berlaku untuk kapal berbendera Indonesia dan kapal asing, selain kapal penangkap ikan, yang berlayar dan melakukan kegiatan kepelabuhanan di Indonesia.

Dalam ketentuan itu, pengajuan SPB dilakukan melalui sistem informasi elektronik berbasis internet, yakni Inaportnet, kepada Syahbandar.

“Permohonan harus dilengkapi dengan surat pernyataan nakhoda, manifest, daftar awak kapal, bukti pemenuhan kewajiban kapal sesuai dengan daftar periksa, serta surat, dokumen, dan warta kapal,” tulis Pasal 11 ayat (3) Permenhub tersebut, dikutip Kamis (29/1/2026).

Syahbandar selanjutnya akan melakukan pemeriksaan administratif melalui verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan surat dan dokumen kapal.

Secara terperinci, kewajiban kapal mencakup bukti pembayaran jasa kepelabuhanan, meliputi jasa labuh, jasa tambat pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, jasa kenavigasian, dan jasa perkapalan.

Selain itu, kapal juga wajib memperoleh persetujuan dari instansi kepabeanan, keimigrasian, karantina kesehatan, serta karantina hewan dan tumbuhan.

Adapun instansi terkait terdiri dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bukti pelunasan pajak tidak menjadi persyaratan wajib dalam penerbitan SPB. Kondisi inilah yang menjadi perhatian Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), yang menilai adanya ketidakadilan perlakuan kewajiban perpajakan antara kapal nasional dan kapal asing.

Celah Pajak

Pakar maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Raja Oloan Saut Gurning menilai terdapat celah dalam prosedur operasional serta lemahnya sinkronisasi data antarinstansi terkait kegiatan angkutan barang dan penumpang melalui laut dan perairan Indonesia.

Saat pengusaha pelayaran nasional diawasi ketat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kapal berbendera asing dimungkinkan memanfaatkan tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sehingga tidak membayar pajak di Indonesia.

Alhasil, potensi penerimaan negara dari aktivitas kapal asing yang mendominasi perairan Indonesia berpotensi luput dari radar pemerintah.

Dalam praktiknya, kapal-kapal asing kerap menggunakan Certificate of Domicile (CoD) untuk memperoleh pembebasan pajak di Indonesia dengan dalih telah memenuhi kewajiban pajak di negara asal.

“Namun, hal ini perlu dikonfirmasi antara Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dengan otoritas perpajakan di negara-negara bendera kapal asing,” ujar Raja Oloan kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Oleh karena itu, dia mendorong Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan untuk memperkuat koordinasi guna menutup celah tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar mewajibkan bukti pelunasan pajak sebagai dokumen mutlak dalam penerbitan SPB.

Mengingat tugas dan fungsi pemeriksaan perpajakan berada di Kementerian Keuangan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan siap menindaklanjuti usulan tersebut apabila diminta secara resmi.

“Misalnya ada persyaratan tambahan agar kapal bisa berangkat, tentu akan kami ikuti,” ujar Dudy, Rabu (28/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA— Emiten jasa pemanduan dan penundaan kapal PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IPCM) mencatatkan pertumbuhan kinerja operasional pada 2025.

Pertumbuhan Entitas Pelindo Group terjadi seiring dengan peningkatan aktivitas kepelabuhanan, optimalisasi layanan di berbagai wilayah operasional, serta peran strategis IPCM dalam mendukung kelancaran logistik nasional.

Direktur Utama Jasa Armada Indonesia Shanti Puruhita, menyampaikan hingga Desember 2025, total produksi penundaan IPCM mencapai 1,85 juta Gross Tonnage (GT) Jam, tumbuh 6,67% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan layanan pada segmen umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), dan Terminal Khusus (TERSUS), sejalan dengan meningkatnya aktivitas kapal niaga, energi, dan peti kemas di berbagai pelabuhan utama,” paparnya dalam siaran pers, Kamis (29/1/2026).

Kinerja pemanduan juga menunjukkan tren pertumbuhan yang solid, dengan total produksi mencapai 747,99 juta GT hingga Desember 2025, atau meningkat signifikan sebesar 70,17% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Dari gerakan kapal juga mengalami peningkatan sebesar 165,78% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya menjadi 101.544 gerakan kapal. Peningkatan ini mencerminkan tingginya aktivitas gerak kapal dan kepercayaan pengguna jasa terhadap keandalan layanan pemanduan IPCM di wilayah operasionalnya.

Secara regional, pertumbuhan produksi ditopang oleh kontribusi kuat dari sejumlah wilayah strategis, peningkatan tersebut didukung oleh bertambahnya layanan kargo, penguatan aktivitas ekspor komoditas, layanan energi dan LNG, serta peningkatan transshipment komoditas nikel di wilayah timur Indonesia.

Shanti Puruhita, menyampaikan capaian kinerja hingga akhir 2025 menjadi fondasi yang kuat bagi IPCM dalam menyongsong 2026.

“Pertumbuhan produksi penundaan dan pemanduan hingga Desember 2025 mencerminkan konsistensi IPCM dalam menjaga keandalan layanan, keselamatan pelayaran, dan efisiensi operasional. Capaian ini menjadi modal penting bagi kami untuk melangkah lebih progresif di tahun 2026,” ujarnya.

Memasuki 2026, IPCM akan memfokuskan langkah strategis pada penguatan keandalan operasional, peningkatan produktivitas layanan, serta pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Perusahaan juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan, mengoptimalkan pemanfaatan armada, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia guna mendukung pertumbuhan layanan kepelabuhanan dan logistik nasional.

Dengan kinerja yang terus bertumbuh dan arah strategis yang terukur, IPCM optimistis dapat terus memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa pemanduan dan penundaan yang profesional. Hal ini sekaligus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat capaian kinerja yang solid sepanjang tahun 2025 ditopang sektor kepelabuhanan. Kinerja tersebut tercermin dari penerimaan, aktivitas operasional, hingga pergerakan barang dan penumpang yang menunjukkan tren pertumbuhan sepanjang tahun lalu.

Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam membukukan realisasi penerimaan sebesar Rp468,4 miliar. Capaian ini melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp401,8 miliar atau setara 117% dari target.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menegaskan sektor kepelabuhanan memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan tujuan investasi.

“Pelabuhan merupakan wajah utama konektivitas dan logistik Batam. Kinerja kepelabuhanan yang tumbuh positif menjadi sinyal kuat bahwa Batam semakin siap sebagai tujuan investasi, baik di sektor industri, logistik, maupun perdagangan internasional,” ujar Amsakar dikutip Senin (26/1/2026).

Dari sisi operasional, kinerja pelabuhan Batam juga mencatat pertumbuhan signifikan. Sepanjang 2025, arus peti kemas tercatat mencapai 797.087 TEUs atau tumbuh sekitar 18% dibandingkan capaian 2024. Terminal Peti Kemas Batu Ampar menjadi kontributor utama dengan volume 522.941 TEUs atau sekitar 66% dari total arus peti kemas Batam.

Volume peti kemas di Batu Ampar meningkat 24% secara tahunan, menegaskan peran pelabuhan tersebut sebagai salah satu simpul penting dalam jaringan logistik regional dan internasional. Selain peti kemas, volume general kargo tercatat sebesar 11,77 juta ton atau tumbuh 13%, sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri dan perdagangan di kawasan Batam.

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan pertumbuhan dua digit di sektor kepelabuhanan merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan.

Menurut Claudia, BP Batam tidak hanya berfokus pada peningkatan volume aktivitas, tetapi juga pada efisiensi dan kepastian layanan bagi para pengguna jasa pelabuhan.

“BP Batam terus mendorong efisiensi, kepastian layanan, dan kolaborasi dengan mitra usaha. Pelabuhan yang andal dan efisien adalah kunci untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya tarik investasi,” jelasnya.

Peningkatan kinerja juga tercermin dari aktivitas kapal sepanjang Januari hingga Desember 2025. Dalam periode tersebut, tercatat sebanyak 109.174 kunjungan kapal barang dan penumpang, tumbuh 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, total gross tonnage (GT) kapal yang dilayani mencapai 73,18 juta GT atau meningkat 15% secara tahunan.

Dari sisi pergerakan orang, pelabuhan-pelabuhan di Batam melayani sekitar 9,37 juta penumpang domestik dan internasional sepanjang 2025, naik sekitar 8% dibandingkan 2024. Peningkatan terbesar terjadi pada Terminal Ferry Internasional dengan jumlah penumpang datang dan berangkat mencapai 5,3 juta orang atau tumbuh 10%.

Berdasarkan trayek, pertumbuhan tertinggi tercatat pada rute Malaysia dengan kenaikan 32%, mengungguli rute Singapura yang tumbuh 5% meskipun secara jumlah penumpang masih mendominasi. Kondisi ini memperkuat posisi Batam sebagai gerbang utama pergerakan orang dan barang di kawasan perbatasan Indonesia.

Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam Benny Syahroni menilai capaian sepanjang 2025 menjadi fondasi penting bagi pengembangan layanan pelabuhan ke depan.

“Capaian tahun 2025 menjadi dasar bagi kami untuk terus mendorong transformasi layanan kepelabuhanan yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan investor serta pelaku usaha,” ujarnya

Bisnis.com, MEDAN - Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara (Sumut) menggeledah kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Belawan dalam kasus dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 sampai dengan 2024, Rabu (29/10/2025).

Bersamaan, kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama (KSOP) Belawan juga turut digeledah oleh Kejatisu.

Pelaksana Harian (Plh) Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sumut Bani Ginting mengatakan penggeledahan secara serentak di 2 lokasi berbeda ini dilakukan lantaran ada dugaan tindak pidana korupsi dalam PNBP jasa kepelabuhanan dan kenavigasian pelabuhan Belawan tahun 2023-2024.

"Ini dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti yang cukup dalam penanganan perkara," ucap Bani Ginting dalam keterangan resmi, Rabu (29/10/2025).

Dijelaskan Bani Ginting, penggeledahan di Pelindo Regional I dan kantor KSOP Belawan dilakukan setelah penyidikan Kejati Sumut menemukan indikasi kuat terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan dan penerimaan uang hasil jasa kepelabuhanan dan kenavigasian pada pelabuhan Belawan. Penerimaan ini sejatinya masuk dalam PNBP.

Tim jaksa penyidik yang berjumlah puluhan mulai melakukan penggeledahan dengan berpegangan pada surat penetapan penggeledahan Nomor 12/Pen..Pid.Sus-TPK-GLD/2025/PN.Mdn yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan; serta surat Perintah Penggeledahan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara Nomor Print-13/L.2/Fd.2/10/2025, tanggal 28 Oktober 2025.

Bani Ginting mengatakan, objek dan ruangan di kedua lokasi yang menjadi sasaran geledah kali ini yakni bagian atau seksi keuangan, pelaporan dan ruang inventarisir pendataan kedatangan dan pengaturan lalu lintas persinggahan kapal di wilayah pelabuhan, serta ruang tempat terkait lainnya.

Belum dipaparkan lebih lanjut besar taksiran dugaan korupsi yang kembali menyeret PT Pelindo Regional I juga KSOP Belawan. Penggeledahan oleh tim jaksa penyidik Kejati Sumut masih dalam rangka mencari bukti pendukung perkara.

"Diharapkan penggeledahan ini dapat mendukung langkah penyidikan dalam rangka memperoleh bukti-bukti yang cukup," ujar Bani Ginting.

Pendekatan yang harmonis diyakini dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan negara

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menegaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kepelabuhanan harus dipandang sebagai kewajiban fiskal dan administratif, selama pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Ketua Umum ABUPI Liana Trisnawati dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menyatakan PNBP merupakan bagian dari sistem pendapatan negara yang diatur secara tegas melalui peraturan perundang-undangan serta perjanjian kerja sama antara pemerintah dan badan usaha pelabuhan.

“Selama perhitungannya dilakukan berdasarkan regulasi, perjanjian kerja sama yang sah, serta disetorkan secara transparan dan tercatat, maka kewajiban tersebut bersifat administratif," kata Liana.

Ia mengatakan jika terjadi perbedaan perhitungan atau keterlambatan, seharusnya dilakukan komunikasi dan klarifikasi administratif terlebih dahulu.

ABUPI menilai penting adanya sinergi antara lembaga negara, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha pelabuhan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan fiskal dan penegakan hukum.

"Pendekatan yang harmonis diyakini dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan negara," ujarnya.

Dalam konteks wilayah khusus seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) contohnya Batam, Bintan dan Sabang, lanjut Liana, tata kelola pelabuhan diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan (BP) dimana kewenangan BP bersifat pelimpahan dari kementerian teknis terkait.

Dia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan kejelasan kewenangan antarinstansi agar pengelolaan kawasan tetap sejalan dengan kebijakan nasional di bidang pelayaran dan kepelabuhanan.

“ABUPI memandang isu PNBP ini tidak bisa dilepaskan dari konteks operasional dan keselamatan pelayaran. Semangat kami adalah menjaga keseimbangan antara kepatuhan hukum, efisiensi usaha, dan keselamatan maritim,” kata pula.

Dia juga menegaskan sebagai wadah resmi bagi seluruh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Indonesia, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan tata kelola pelabuhan yang profesional, transparan, konsisten terhadap peraturan perundang-undangan.

"Serta memperkuat dialog konstruktif antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha pelabuhan di seluruh Indonesia," kata Liana.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025