Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung tengah mengakselerasi peningkatan cakupan layanan air bersih melalui rencana investasi pembangunan jaringan pipa air baku dari Waduk Saguling dan Cirata. Langkah ini diproyeksikan mampu mendongkrak akses layanan perpipaan guna mengejar target 40%.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa proyek infrastruktur tersebut dirancang untuk menyuplai air baku dengan kapasitas mencapai 3.500 liter per detik. Namun, hingga saat ini realisasi investasi tersebut masih menghadapi tantangan pada proses persetujuan administratif.

"Kita sedang melanjutkan pembicaraan investasi pembangunan pipa dari Saguling dan Cirata sebanyak 3.500 liter per detik ke Kota Bandung. Semua sudah siap, tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan persetujuan dari Indonesia Power," ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Senin (29/6/2026).

Farhan menjelaskan proses tersebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait jaminan ketersediaan air saat musim kemarau. Menurutnya, fluktuasi debit air di kawasan pembangkit listrik menjadi faktor krusial yang harus dipertimbangkan.

"Dalam keadaan musim kemarau, kalau air di Indonesia Power (Saguling) kurang, ya kita tidak bisa dapat air. Maka itu masih jadi pembicaraan secara teknis yang tidak mudah sama sekali," katanya.

Guna menyiasati keterbatasan pasokan, Pemkot Bandung juga tengah menggulirkan inovasi melalui teknologi penyulingan atau filterisasi air Sungai Cikapundung. Air hasil olahan tersebut direncanakan untuk memenuhi kebutuhan domestik di luar konsumsi minum.

"Air Sungai Cikapundung akan digunakan sebagai air bersih untuk kepentingan non-konsumsi, seperti untuk bersih-bersih, mandi, dan lain-lain," jelas Farhan.

Mengenai target layanan, Farhan menuturkan pemerintah saat ini fokus meningkatkan cakupan secara bertahap dari 38% menuju 40%. Peningkatan secara moderat ini diambil sebagai pilihan yang paling realistis di tengah keterbatasan sumber air baku di wilayah Kota Bandung.

"Kalau sekarang kita masih mengejar 40% dulu, dari 38% ke 40%. Kenapa tidak bisa langsung ke 100%? Karena sumber air baku di Kota Bandung sudah tidak ada. Kita membeli semuanya dari provinsi dan kabupaten," ungkapnya.

Di sisi lain, Pemkot Bandung terus berupaya menekan tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW) pada jaringan distribusi. Farhan menyebut, tingkat kebocoran yang sebelumnya mencapai 40% kini telah berhasil ditekan menjadi 37% berkat kerja sama intensif dengan sejumlah mitra strategis serta dukungan teknis dari Pemerintah Jepang.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempererat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel dalam memperketat penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Langkah ini dirancang untuk menciptakan ekosistem keuangan yang stabil sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku industri di tengah eskalasi modus kejahatan finansial baru yang memanfaatkan celah teknologi digital.

Melalui kolaborasi tersebut, ketiga instansi bakal menyatukan peran dari aspek pengawasan administratif, penyidikan korporasi, hingga penindakan hukum siber di lapangan.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Feriansyah menegaskan bahwa penegakan hukum di industri keuangan menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium atau upaya hukum terakhir.

Sesuai regulasi, OJK wajib memaksimalkan instrumen hukum administratif terlebih dahulu sebelum melimpahkan suatu perkara ke ranah pidana.

"Penegakan dari sisi hukum administratif harus dilalui terlebih dahulu. Bentuknya bisa berupa sanksi administratif, upaya pembinaan, langkah korektif, hingga perintah tertulis untuk mengganti pengurus lembaga keuangan. Jika setelah diberikan tenggat waktu tidak dipenuhi, barulah perkara digeser ke ranah pidana," jelas Feriansyah di sela-sela Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Keuangan kepada Jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di Makassar, Kamis (25/6/2026).

Langkah ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif yang dibungkus dalam non-prosecution agreement (NPA), atau penyelesaian tanpa penuntutan dengan syarat pihak terperiksa berkomitmen penuh mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, terdapat penyesuaian regulasi di sektor pasar modal. OJK kini memiliki fleksibilitas untuk memilih jalur sanksi administratif atau pidana. Jika indikasi kejahatan di pasar modal ditarik ke pidana, proses penyidikan diserahkan kepada Kepolisian. Jika tidak, OJK berwenang penuh menyelesaikan lewat sanksi administratif terukur.

Feriansyah menjelaskan bahwa industri keuangan kini dihantui oleh peningkatan fraud berbasis teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI). Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena berpeluang menciptakan modus kejahatan baru.

Dia mencontohkan maraknya manipulasi suara untuk membobol rekening nasabah premium yang terbiasa melakukan transaksi via telepon.

"Sekarang AI bisa meniru suara siapa saja dengan fasih. Maka ketika aset digital dikuasai pihak lain, posisinya menjadi rumit. Jika transaksi menggunakan PIN atau identitas personal yang sah, tanggung jawab berada di tangan nasabah. Namun, jika ada indikasi fraud internal perbankan atau pemalsuan verifikasi, nasabah bisa menempuh jalur hukum untuk mengklaim kembali haknya," tuturnya.

OJK juga menyoroti maraknya kasus mafia tanah yang menyalahgunakan agunan kredit tanpa izin pemilik sah, yang melibatkan oknum notaris.

Untuk mengejar pengembalian aset, OJK menerapkan metode follow the money secara agresif dengan menggandeng lembaga otoritas lain. OJK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan transaksi mencurigakan, serta berkolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna melacak dan memblokir aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan.

Wakil Kepala Kejati Sulsel, Prihatin, menambahkan bahwa pihaknya mendukung penuh penerapan mekanisme restoratif di sektor keuangan. Upaya perdamaian ini dapat ditempuh dengan syarat utama alat bukti tindak pidana sudah terpenuhi dan pelaku melakukan pemulihan penuh terhadap kerugian korban hingga kembali ke keadaan semula.

"Syarat utamanya adalah pemulihan terhadap keadaan semula. Jika korban sudah menerima ganti rugi dan memaafkan, penyelesaian bisa dijalankan. Ini merupakan implementasi dari hukum acara yang berlaku," kata Prihatin.

Guna memangkas birokrasi penanganan perkara yang kerap memakan waktu lama, Kejati Sulsel kini mengeliminasi prosedur bolak-balik berkas perkara konvensional. Sebagai gantinya, Kejaksaan memanfaatkan mekanisme koordinasi langsung secara intensif dengan penyidik OJK.

Dari sisi penindakan lapangan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi menegaskan komitmennya dalam memberantas kejahatan finansial ilegal, mulai dari investasi bodong, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga penipuan siber (cyber fraud).

Taufik mengakui, karakteristik kejahatan siber saat ini sangat dinamis karena pelaku dan korban umumnya tidak saling mengenal dan kerap berada di yurisdiksi provinsi yang berbeda, seperti di pulau Sumatera atau wilayah Sulawesi lainnya. Meskipun biaya penyidikan sering kali tidak sebanding dengan nilai kerugian dari satu orang korban, Polda Sulsel menegaskan tidak akan mengabaikan laporan sekecil apa pun.

"Walaupun kerugian perorangan kecil, jika korbannya masif, akumulasi kerugiannya menjadi sangat besar. Fokus utama kami saat ini, selain menindak tegas pelaku, adalah bagaimana mengupayakan pengembalian kerugian masyarakat. Sinergi kuat bersama OJK dan Kejaksaan menjadi kunci utama kami untuk memutus rantai kejahatan finansial digital ini di Sulawesi Selatan," tegas Taufik.

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyampaikan bahwa kehadiran akal imitasi (AI) di sektor kesehatan tak semata-mata menjadi ancaman bagi ketersediaan lapangan kerja dokter maupun perawat.

Ekonom Senior ILO Janine Berg menyampaikan bahwa alih-alih mengeliminasi tenaga kesehatan, teknologi tersebut diprediksi akan mengubah lanskap pekerjaan sektor kesehatan melalui berbagai penyesuaian tugas.

Hasil riset ILO yang dilakukan di tiga negara yakni Indonesia, Kenya, dan Belanda menunjukkan penggunaan model large language model (LLM) dapat meningkatkan kualitas diagnosis medis.

Di Indonesia, hasil kolaborasi riset dengan IMERI Universitas Indonesia (UI) mencatat skor rata-rata diagnosis praktisi medis meningkat dari kisaran 40 poin menjadi hampir 50 poin ketika menggunakan bantuan AI.

"Profesional kesehatan relatif kebal terhadap risiko pergantian tenaga kerja akibat AI, lantaran rentang tugas mereka yang sangat memerlukan keterlibatan manusia," kata Janine secara virtual dalam diskusi yang diselenggarakan ILO di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menerangkan, penerapan AI justru berpotensi mengambil alih beban administratif rutin yang selama ini memicu burnout di kalangan dokter dan perawat.

Menurutnya, AI dapat menjadi alat bantu di tengah ancaman kekurangan 30 juta tenaga kesehatan global pada 2030, merujuk pada estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Janine lantas menjelaskan grafik yang memetakan tingkat risiko pekerjaan sektor kesehatan dapat digantikan sepenuhnya oleh AI. Berdasarkan hasil sigi tersebut, tugas yang berkaitan dengan aktivitas klinis memiliki skor risiko yang rendah, sementara tugas administratif memiliki skor yang jauh lebih tinggi (0,4-0,45).

Kendati demikian, dia menggarisbawahi aspek yang patut menjadi pertimbangan utama bagi pengelola rumah sakit dan pembuat kebijakan dalam adopsi AI.

Dia menyampaikan bahwa investasi teknologi tersebut tidak boleh dilakukan secara tanpa melibatkan sudut pandang tenaga medis sebagai pengguna akhir.

"Merekalah [tenaga medis] yang benar-benar harus paling didengarkan tentang kebutuhan mereka, bagaimana itu bisa dirancang, dan tentu saja bagaimana itu bisa dikelola," tegas Janine.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan baru Kementerian Hukum yang mewajibkan seluruh Perseroan Terbatas (PT), melaporkan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan secara elektronik, dikhawatirkan menambah beban baru bagi pelaku usaha hingga menciptakan kebocoran data.

Diketahui, melalui Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, seluruh PT diwajibkan menyerahkan akta notaris persetujuan RUPS Tahunan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dokumen yang dilaporkan mencakup laporan keuangan lengkap, susunan dan remunerasi direksi maupun komisaris, hingga laporan kegiatan perusahaan yang selama ini bersifat rahasia.

Kewajiban yang sama diberlakukan tanpa membedakan antara Perseroan Terbuka dan Tertutup. Penyamarataan inilah yang dipertanyakan oleh pelaku usaha dan para akademisi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyebut, terdapat tiga isu utama yang perlu dijawab pemerintah sebelum aturan tersebut diterapkan secara penuh. Pertama, kepastian perlindungan terhadap kerahasiaan data sensitif perusahaan.

Kedua, jaminan keamanan sistem SABH dari potensi kebocoran data. Ketiga, pembatasan akses terhadap informasi yang disampaikan perusahaan. Tanpa kepastian mengenai tiga aspek tersebut, Apindo menilai kewajiban pelaporan berpotensi menjadi tambahan beban administratif tanpa memberikan manfaat yang proporsional.

“Terkait implementasinya, dunia usaha melihat adanya sejumlah aspek yang perlu dipastikan terlebih dahulu agar kebijakan ini tidak menambah beban kepatuhan secara berlebihan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, asosiasi juga menyoroti potensi duplikasi kewajiban administrasi. Apindo mendorong agar sistem pelaporan melalui SABH diintegrasikan dengan sistem pelaporan pada kementerian dan lembaga lainnya sehingga tidak menciptakan lapisan birokrasi baru yang meningkatkan biaya kepatuhan (cost of compliance) perusahaan.

Di sisi lain, Apindo katanya meminta penerapan kebijakan dilakukan secara proporsional berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko perusahaan. Untuk pelaku usaha kecil dan menengah, asosiasi mengusulkan mekanisme pelaporan yang lebih sederhana, masa transisi yang lebih panjang, serta pendekatan pembinaan sebelum pemberlakuan sanksi administratif.

"Fokus awal kami mencakup isu-isu strategis yang secara langsung mempengaruhi cost structure, operational certainty, dan daya saing industri nasional," tuturnya.

Oleh karena itu, Shinta menyebut bahwa Apindo akan membentuk Task Force Debottlenecking yang bertugas mengidentifikasi hambatan regulasi, memetakan prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampak ekonomi, serta menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Menjelang batas waktu implementasi pada 30 Juni 2026, Apindo juga berencana mengundang Kementerian Hukum untuk memberikan sosialisasi langsung kepada pelaku usaha mengenai ruang lingkup kewajiban pelaporan, tata cara penyampaian dokumen, jaminan keamanan data, serta konsekuensi administratif dari kebijakan tersebut.

Pelaku usaha menegaskan tidak menolak penerapan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Namun, mereka menilai berbagai aspek implementasi yang belum memperoleh kepastian berpotensi membuat kebijakan tersebut justru memunculkan persoalan baru apabila diterapkan tanpa penyempurnaan.

Wajib Ada Tanggung Jawab Kebocoran Data

Sementara itu, akademisi Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, persoalan utama dalam implementasi Permenkum tersebut bukan hanya aspek teknis, melainkan kesiapan negara mengelola risiko apabila terjadi kebocoran data perusahaan.

"Jadi ada tanggung jawab negara, notaris. Bagaimana kalau terjadi kebocoran data, itu masalahnya," sebut Trubus.

Dia mempertanyakan belum adanya kejelasan mengenai mekanisme pertanggungjawaban apabila data perusahaan yang disampaikan melalui SABH mengalami kebocoran, termasuk bentuk kompensasi yang akan diberikan kepada perusahaan terdampak.

"Ini berkaitan dengan manajemen risiko. Bagaimana risiko itu bisa diminimalkan atau bahkan dinolkan. Tapi kenyataannya kita belum sampai ke situ," tutur Trubus.

Selain itu, dia menilai penyamarataan kewajiban pelaporan antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup tidak mempertimbangkan karakter hukum kedua jenis badan usaha tersebut.

Menurutnya, perusahaan terbuka memang memiliki kewajiban keterbukaan informasi karena sahamnya diperdagangkan kepada publik. Sebaliknya, perusahaan tertutup tidak memiliki kewajiban serupa sehingga tidak semestinya diperlakukan sama.

“Saya melihatnya jadi malah rumit juga. Ujung-ujungnya perusahaan tertutup seperti dipaksa untuk melaporkan itu semua," singgung Trubus.

Di samping substansi aturan, dia juga menilai masa transisi sekitar enam bulan sejak regulasi diterbitkan terlalu singkat. Menurutnya, pemerintah masih perlu memperkuat sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada pelaku usaha sebelum kebijakan diterapkan secara efektif.

"Jadi ada informasi publik yang utuh, ada komunikasi publik yang utuh juga, dan akhirnya edukasi publiknya. Sehingga nanti tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Mungkin perlu dikaji ulang dulu," katanya.

Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah menjanjikan langkah konkret untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat adat Akur Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto mengatakan, sejumlah persoalan masih membelit masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan pengakuan status komunitas adat dan pemenuhan hak-hak sipil warga.

Kementerian Hak Asasi Manusia menyatakan akan mengawal upaya penyelesaian berbagai persoalan tersebut melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

"Negara memiliki kewajiban memastikan setiap warga memperoleh perlindungan dan akses yang sama terhadap hak-hak dasar," kata Mugiyanto dikutip pada Senin (8/6/2026).

Menurut dia, persoalan yang dihadapi masyarakat adat tidak semata menyangkut aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak asasi yang dijamin konstitusi.

Ia menilai salah satu persoalan paling mendasar yang masih dihadapi komunitas Akur Sunda Wiwitan adalah belum optimalnya pengakuan terhadap keberadaan mereka sebagai masyarakat adat.

Kondisi tersebut, kata dia, berdampak pada sejumlah urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan layanan publik.

Persoalan administrasi itu antara lain berkaitan dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan warga, termasuk perkawinan.

"Dalam praktiknya, sebagian warga masih menghadapi hambatan ketika berurusan dengan dokumen kependudukan yang menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan negara," ujarnya.

Menurut Mugiyanto, hambatan administratif yang berlangsung dalam waktu lama dapat memengaruhi pemenuhan hak-hak lain yang melekat pada warga negara.

Karena itu, pemerintah memandang persoalan tersebut perlu segera ditangani melalui langkah yang lebih terukur dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Ia menegaskan Kementerian HAM akan berupaya mempercepat koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam urusan kependudukan, hukum, dan pemerintahan daerah.

"Langkah itu diperlukan agar berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat adat dapat memperoleh jalan keluar yang jelas," terangnya.

Menurutnya, sarasehan yang digelar di Kuningan belum lama ini juga menjadi forum untuk menghimpun aspirasi langsung dari masyarakat adat.

Dalam forum tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami, mulai dari kebutuhan penguatan pengakuan komunitas adat hingga perlunya jaminan perlindungan terhadap hak-hak sipil.

Pemerintah menilai pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam penyelesaian persoalan masyarakat adat. Sebab, sebagian besar masalah yang muncul bersifat lintas sektor dan tidak dapat ditangani oleh satu lembaga secara terpisah.

Karena itu, hasil pembahasan dalam sarasehan akan menjadi bahan untuk menyusun langkah tindak lanjut yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.

Mugiyanto mengatakan kehadiran negara harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, pemerintah tidak ingin berbagai persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun terus berlarut tanpa kepastian penyelesaian.

"Seluruh masukan yang diperoleh selama dialog akan dikaji lebih lanjut sebagai dasar penyusunan langkah penyelesaian," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa denda terhadap sejumlah pihak sepanjang tahun berjalan hingga Mei 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, menerangkan pihaknya telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari denda senilai Rp85,04 miliar kepada 97 pihak.

Selain itu, OJK juga menjatuhkan 1 sanksi pencabutan izin, 1 sanksi pembatalan STTD, 6 sanksi pembekuan izin, 7 sanksi peringatan tertulis, hingga 9 perintah tertulis. Hal itu dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang PMDK.

”Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang PMDK, hingga Mei 2026 secara year to date, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar Rp85,04 miliar rupiah kepada 97 pihak,” kata Hasan dalam konferensi pers hasil RDKB OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain itu, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai mencapai Rp53,90 miliar kepada 232 pihak, 66 sanksi peringatan tertulis, dan 71 sanksi peringatan tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.

Dengan kata lain, sepanjang tahun berjalan 2026, OJK telah menjatuhkan denda senilai Rp138,94 miliar kepada setidaknya 329 pihak. Aksi ini diklaim menjadi upaya OJK menjaga penegakan hukum di bidang pasar modal.

Terlebih, OJK turut mencatat jumlah investor yang bertambah kendati kondisi pasar modal RI tengah dalam tekanan. Data OJK menyebut bahwa terdapat kenaikan 1,26 juta investor baru pada Mei 2026.

Dengan begitu, sepanjang tahun berjalan 2026, jumlah investor di pasar modal telah tumbuh 36,27% menjadi 27,75 juta investor.

Bisnis.com, JAKARTA — PT ITM Bhinneka Power, anak usaha PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), diwajibkan membayar denda Rp1 miliar kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) usai terlambat menyampaikan notifikasi pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset.

Melansir siaran pers yang dikutip, Rabu (3/6/2026), Majelis Komisi yang dipimpin Anggota KPPU Moh. Noor Rofieq mengatakan pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh PT ITM Bhinneka Power berlaku efektif secara yuridis pada 21 September 2023. Dalam transaksi tersebut, PT ITM Bhinneka Power mengakuisisi 65% saham perusahaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan KPPU No. 3/2023, pelaku usaha wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPPU setelah transaksi berlaku efektif secara yuridis. Dengan demikian, batas akhir penyampaian notifikasi transaksi tersebut jatuh pada 2 November 2023.

Namun, KPPU baru menerima pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut pada 7 November 2023 atau tiga hari kerja setelah tenggat waktu yang ditetapkan.

Dalam persidangan, PT ITM Bhinneka Power mengakui keterlambatan penyampaian notifikasi. Perusahaan juga dinilai kooperatif selama proses pemeriksaan, termasuk menghadiri seluruh persidangan dan memenuhi dokumen yang diminta Majelis Komisi.

Setelah memeriksa laporan dugaan pelanggaran, alat bukti, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Komisi menyimpulkan PT ITM Bhinneka Power terbukti melanggar kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham secara tepat waktu kepada KPPU.

Atas pelanggaran tersebut, KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp1 miliar. Anak usaha ITMG yang bergerak di bidang energi terbarukan tersebut juga diwajibkan menyampaikan bukti pembayaran denda kepada KPPU paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2025, Selasa (2/6/2026).

Selain itu, perusahaan diperintahkan menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda paling lambat 14 hari kerja sejak menerima salinan putusan.

Apabila pembayaran denda melewati batas waktu yang ditentukan, perusahaan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai denda yang harus disetorkan ke kas negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan 13.593.754 wajib pajak sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025 hingga akhir masa pelaporan alias 31 Mei pukul 24.00 WIB. Realisasi itu berada di bawah target otoritas pajak.

Direktur P2 Humas DJP Inge Diana Rismawanti merincikan, 13,5 juta pelaporan itu terdiri dari 10.962.917 wajib pajak (WP) orang pribadi karyawan; 1.504.209 WP orang pribadi non-karyawan, dan 1.081.477 WP badan (termasuk migas).

Sementara itu, pada saat yang sama, ada 45.151 WP Beda Tahun Buku yang menyampaikan SPT tahunannya.

Sebagai catatan, setiap tahunnya masa pelaporan SPT WP orang pribadi pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Sementara itu, periode pelaporan WP badan yaitu 1 Januari hingga 30 April.

Kendati demikian, pada tahun ini, DJP memutuskan untuk 'memundurkan' tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi, dari 31 Maret menjadi 30 April 2026; dan tenggat waktu pelaporan SPT WP badan, dari 30 April menjadi 31 Mei 2026.

WP tetap bisa melaporkan SPT tahunannya setelah periode tersebut. Kendati demikian, sanksi administratif menanti.

Meski batas akhir pelaporan sudah diperpanjang, nyatanya realisasi pelaporan SPT 2025 sebesar 13,5 juta belum mencapai target yang ditetapkan.

"Target pelaporan SPT tepat waktu sekitar 15 juta," ungkap Inge kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Adapun mulai tahun ini, pelaporan SPT tahunan dilakukan melalui melalui sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

DJP mencatat WP yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 19.502.020 akun hingga 31 Mei 2026.

Perinciannya, capaian tersebut didominasi oleh WP orang pribadi yang mencapai angka 18,2 juta akun.

WP badan tercatat sebanyak 1,1 juta akun, diikuti oleh instansi pemerintah sebanyak 91.891 akun, dan pemungut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 233 akun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pelaku industri sawit menyepakati sejumlah langkah untuk mengembalikan harga tandan buah segar (TBS) sawit petani sesuai harga acuan daerah. Kesimpulan itu dihasilkan dalam rapat lanjutan yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri unsur Badan Pangan Nasional, PTPN, Agrinas Palma, GAPKI, asosiasi petani sawit, perusahaan eksportir, hingga perusahaan refinery. Pertemuan digelar setelah Kementan menemukan 139 pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS di bawah harga ketentuan daerah.

“Rapat berlangsung dengan baik, dengan itikad yang baik yang intinya adalah this is good problem,” kata Sudaryono.

Ia menjelaskan, harga sawit dunia dan permintaan global justru sedang meningkat. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan gejolak harga TBS di tingkat petani dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Sudaryono, persoalan utama berada pada rantai perdagangan antara hulu dan hilir. Pemerintah kemudian meminta pelaku usaha refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi normal dengan mengacu pada harga lelang KPBN serta menghindari praktik withdraw harga.

“Sekali lagi karena di luar negeri sana harganya tidak ada perubahan dan juga tidak ada perubahan permintaan dalam volume, sehingga diharapkan pembeliannya besar sehingga ini berimbas, efek dominonya kepada PKS dan juga pembelian TBS di tingkat petani bisa sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah kembali menjelaskan skema transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Masa transisi akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027.

Sudaryono menegaskan, DSI hanya berfungsi sebagai pengelola dan pengawas perdagangan ekspor sumber daya alam secara transparan dan akuntabel. Pemerintah memastikan DSI tidak mengambil keuntungan dari aktivitas ekspor sawit.

“Objektifnya itu bukan untuk cari untung, di DSI bukan, tapi objektifnya adalah menertibkan. Yang tertib jalan terus, nah yang belum tertib ditertibkan,” tutur tokoh yang akrab disapa Mas Dar tersebut.

Kementan meminta seluruh kepala daerah aktif menjalankan Permentan Nomor 13 Tahun 2024 terkait tata kelola penetapan harga TBS sawit. Pemerintah daerah didorong memantau langsung pembelian TBS oleh PKS dan mengidentifikasi perusahaan yang membeli di bawah harga ketentuan.

Sudaryono menyebut, Kementan akan menerima laporan identifikasi PKS hingga afiliasi perusahaan untuk mempermudah pengawasan lanjutan. Pemerintah juga membuka kemungkinan pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang melanggar aturan.

“Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali begitu,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan denda sebesar Rp2 miliar kepada NTT Docomo, Inc., yaitu perusahaan operator jaringan seluler raksasa asal Jepang. Denda kepada raksasa 5G itu diberikan karena mereka telat memberitahukan pemberitahuan mengenai akuisisi saham perusahaan lain.

Sanksi administratif tersebut diputuskan dan dibacakan dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 16/KPPU-M/2025, Senin (18/5/2026). Docomo dinyatakan bersalah atas keterlambatan penyampaian notifikasi pengambilalihan saham Intage Holdings, Inc., sebuah perusahaan Jepang yang menyediakan layanan dukungan pemasaran dan bisnis.

Majelis Komisi menyatakan, dalam amar putusan mereka, bahwa pengambilalihan saham Intage Holdings, Inc. oleh NTT Docomo, Inc. efektif secara yuridis sejak 23 Oktober 2023. Docomo mengambil alih 51% saham Intage Holdings, Inc. dalam transaksi tersebut, seperti dilansir dari situs resmi KPPU, Selasa (19/5/2026).

Transaksi itu pun memunculkan perubahan entitas pengendali perusahaan sehingga juga menghadirkan kewajiban notifikasi kepada KPPU.

Docomo pun menjadi memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis setelah transaksi berlaku efektif secara yuridis, merujuk pada Pasal 1 angka 6 Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023. Berdasarkan peraturan itu, Docomo memiliki batas akhir penyampaian notifikasi hingga 1 Desember 2023.

“Namun demikian, KPPU menemukan bahwa dokumen notifikasi baru dinyatakan lengkap dan diterima secara resmi pada 11 Desember 2023 atau melewati batas waktu yang ditentukan selama enam hari kerja,” tulis Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur dalam keterangan resminya.

Docomo pun mengakui keterlambatan dan menyatakan penyesalan mereka atas keterlambatan notifikasi itu dalam persidangan. Docomo mengatakan bahwa mereka telah menunjukkan itikad baik dengan tetap melakukan pemberitahuan itu secara sukarela dan telah bersikap kooperatif serta transparan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Dalam argumennya, Docomo menjelaskan bahwa pemberitahuan awal sebenarnya telah disampaikan pada 1 Desember 2023. Akan tetapi, mereka menyebut bahwa proses pelengkapan dokumen membutuhkan waktu tambahan karena luasnya cakupan usaha dari perusahaan internasional itu. Mereka juga menyebut adanya kompleksitas transaksi antaryurisdiksi.

Docomo mengeklaim bahwa keterlambatan tersebut itu menimbulkan dampak antipersaingan di pasar relevan di Indonesia, baik secara aktual maupun potensial.

Majelis Komisi memeriksa laporan dugaan pelanggaran, alat bukti, dokumen, serta seluruh fakta persidangan dalam proses pemeriksaan yang dilakukannya. Mereka pun menyimpulkan bahwa Docomo terbukti melanggar kewajiban notifikasi pengambilalihan saham secara tepat waktu kepada KPPU, seperti yang diatur dalam ketentuan undang-undang.

“Atas dasar tersebut, Majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2 miliar kepada NTT Docomo, Inc.,” tutup pernyataan resmi KPPU.

Majelis Komisi dalam sidang kasus Docomo tersebut dipimpin oleh Anggota KPPU Mohammad Reza selaku Ketua Majelis. Dia dibantu oleh Hilman Pujana dan Eugenia Mardanugraha selaku Anggota Majelis.

Dalam keterangannya, KPPU menyebutkan bahwa NTT Docomo, Inc. merupakan operator telekomunikasi utama di Jepang, yang juga merupakan bagian dari grup Nippon Telegraph and Telephone (NTT). Grup tersebut adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Jepang dengan cakupan layanan digital yang luas.

Di lain pihak, KPPU mendeskripsikan Intage Holdings, Inc. sebagai perusahaan induk asal Jepang. Perusahaan itu memiliki afiliasi usaha di Indonesia, yaitu melalui PT Intage Indonesia. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto tengah bergeliat menyelamatkan aset negara, salah satunya lewat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ratusan triliun pun telah mengucur ke kas negara.

Satgas PKH telah resmi dibentuk pada Februari 2025 mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Tujuannya, penguasaan lahan ilegal seperti sawit dan tambang serta memulihkan fungsi kawasan hutan.

Di dalam Satgas PKH, unsur dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta sejumlah kementerian terkait dilibatkan secara langsung.

Kolaborasi lintas lembaga ini dinilai membuat jalur koordinasi sekaligus penindakan menjadi lebih efektif dibandingkan jika masing-masing institusi bergerak sendiri.

Hasilnya, ratusan triliun hasil dari denda administratif atas penertiban kawasan hutan telah mengalir ke kas negara. Dalam langkah terbarunya, Satgas PKH telah kembali menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.

"Pada hari itu tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan buki nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya saat prosesi penyerahan Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara yang juga disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI.

Uang Rp10,27 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektare. Sementara itu, pada sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 2,37 juta hektare.

"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.

Dibanggakan Prabowo

Prabowo mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Satgas PKH. Satgas tersebut menurutnya dibentuk guna menyelamatkan kekayaan negara.

"Saya harus katakan, bahwa sekali lagi saya atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia. Saya menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan," ujarnya.

Namun, kini menurutnya seiring dengan raupan denda yang dinilai sebagai upaya penyelamatan kekayaan negara, banyak pihak yang tidak menyukai Satgas PKH.

"Saya paham Satgas PKH bukan satgas yang sekarang disukai. Banyak yang tidak suka sama kalian [Satgas PKH], ya itu, bandit bandit perampok itu enggak suka sama kalian," ujarnya.

Padahal, menurutnya dana yang disetor Satgas PKH saat ini hanya sebagian dari kekayaan negara yang diselamatkan.

"Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang diselamatkan, perjuangan masih susah, ratusan triliun, ribuan triliun yang diselamatkan," katanya.

Bulan depan, dia mendapatkan informasi bahwa akan ada setoran lagi dari Satgas PKH sebesar Rp11 triliun.

Potensi Windfall

Setoran terbaru Rp10,27 triliun merupakan sebagian kecil dari total nilai yang telah disetor Satgas PKH ke kas negara. Sekitar Rp380 triliun dana hasil dari penertiban kawasan hutan telah disetor Satgas PKH ke kas negara sejak dibentuk awal tahun lalu.

Secara rinci, angka ratusan triliun itu diperoleh dari setoran tahap pertama terkait CPO/Perkebunan Kelapa Sawit Rp13,2 triliun pada 20 Oktober 2025. Kemudian, setoran tahap kedua terkait Denda Administratif Kawasan Hutan & Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp6,6 triliun pada 24 Desember 2025; setoran tahap ketiga terkait Denda Administratif Kawasan Hutan dan PNBP Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp11,4 triliun pada 10 April 2026.

Selanjutnya, setoran ke kas negara terkait Satgas PKH yang terdiri dari Setoran Pajak PBB dan PNBP Tahun 2025 Rp2,3 triliun dan setoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara periode 31 Desember 2025 senilai Rp453 miliar.

Kemudian, escrow account hasil pengelolaan barang bukti PT Duta Palma Rp1 triliun dan nilai estimasi aset kawasan hutan yang dilakukan penguasaan seluas 5.888.233,57 hektare dengan estimasi nilai Rp336 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa setoran dari penegakan hukum di kawasan hutan tersebut berpotensi menjadi windfall atau durian runtuh bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, tambahan penerimaan dari pajak maupun PNBP dapat membantu menambal defisit anggaran. Lebih jauh, bendahara negara itu menilai dana tersebut juga bisa digunakan untuk menambah kembali belanja kementerian dan lembaga yang sebelumnya terkena penghematan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sebagian dana dialokasikan untuk memperkuat dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Purbaya menyebut Kejagung bersama Satgas PKH masih berpotensi kembali menyetor penerimaan ke negara dari penguasaan kembali kawasan hutan, baik yang terkait pelanggaran di sektor perkebunan maupun pertambangan. Namun, dia mengaku belum dapat memastikan besaran potensi penerimaan yang masih akan masuk dari proses penegakan hukum tersebut.

"Kalau ada tambahan pendapatan dari PKH jadi itu kayak windfall profit untuk pemerintah yang membuat anggaran kami lebih bagus dan lebih tahan lagi. Tetapi on the pipeline, saya lihat masih akan ada banyak," pungkasnya.

Efektivitas Satgas

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa adanya Satgas PKH sebenarnya kurang efektif dalam menanggulangi kekayaan negara yang bocor. Sebab, terlalu banyak organisasi yang kemudian menambah beban negara.

"Kita terlalu banyak organisasi yang tidak jelas, berbenturan dengan APH [aparat penegak hukum] yang ada," katanya kepada Bisnis pada Rabu (13/5/2026).

Dia menilai bahwa harusnya pemerintah fokus terhadap penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi itu bertujuan merampas aset hasil tindak pidana, terutama korupsi untuk negara.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun di Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Artha Siagian mengatakan bahwa aksi penyetoran uang ratusan triliun rupiah ke kas negara memang dinilai heroik.

"Akan tetapi, pertanyaan yang paling dasar yang harus dijawab adalah, apakah sejumlah uang yang sudah berhasil diambil Satgas PKH ini sebanding dengan kerugian negara selama ini dari aktivitas ilegal perusahaan baik sawit maupun tambang di kawasan hutan? Kemudian apakah jumlah itu setara kerugian negara atas rusaknya ekosistem hutan dari bisnis mereka yang ilegal?" ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (14/5/2026).

Kemudian, pemerintah lebih cenderung melihat bahwa langkah penertiban kawasan hutan sebagai upaya pemulihan aset. Pemerintah menurutnya tidak melihat bahwa yang harus dipulihkan adalah ekosistem kawasan hutan.

Dia menilai bahwa pascapengambilalihan kawasan hutan, operasional bisnis baik sawit maupun tambang pun tetap berjalan.

"Maka dalam jangka panjang, tidak ada yang berubah sama sekali dalam konteks sosial ekonomi masyarakat. Pemulihan enggak dijawab, ekosistem enggak dijawab. Hanya pengalihan saja dari swasta ke BUMN," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan telah menegur juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat yang dinilai tidak adil dalam memberikan penilaian kepada peserta lomba.

"Sudah, tadi kita panggil, sudah kita tegur," katanya kepada awak media, Rabu (13/5/2026).

MPR RI juga telah menonaktifkan juri dalam perlombaan tersebut sehingga tidak dapat menjadi juri sampai waktu tertentu. Terkait sanksi administratif, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah pemberian sanksi administratif harus ditelaah.

Dia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi untuk memberikan sanksi administratif sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kalau sanksi administrasi lainnya itu ada aturannya. Ada prosesnya. Nah itu dalam tahap ini, karena baru hari ini kita komunikasi dengan pimpinan MPR, jadi nanti itu kita lihat aturan-aturan yang berlaku dari BKN. Apakah ada unsur-unsur yang bisa keterkaitan dengan aturan yang ada di BKN," ucapnya.

MPR telah memutuskan agar laga final LCC di Kalimantan Barat diulang dan akan digelar dalam jangka waktu dekat. Selain itu, juri yang akan dihadirkan merupakan juri independen.

Siti menyampaikan bahwa juri dalam perlombaan ulang terdiri dari unsur akademisi dan dinas terkait. Siti menjelaskan, penilaian juri yang dianggap tidak adil karena adanya kendala teknis.

"Jadinya memang ada beberapa hal yang mungkin saya tidak mengungkapkan lebih jauhnya, karena ada beberapa aturan-aturan gitu kan, yang akhirnya mungkin kendala teknis sound dan lain-lainnya itu yang kita akan juga evaluasi," tambahnya.

MPR mengapresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan catatan atas jalannya perlombaan dan berjanji akan mengevaluasi acara perlombaan agar berlangsung secara kompetitif.

Polemik LCC Empat Pilar MPR

LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat mencuat di permukaan publik usai juri dianggap tidak adil dalam memberikan penilaian. Babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat diikuti oleh SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Saat itu, perlombaan masuk dalam sesi yang mengharuskan peserta cepat menjawab usai diberikan pertanyaan. MC memberikan pertanyaan yang secara garis besar terkait lembaga yang menjadi pertimbangan DPR dalam memilih anggota BPK.

Salah satu perwakilan Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab, "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jelas perwakilan Grup C.

Setelahnya, juri memberikan nilai -5. Pertanyaan disampaikan ulang oleh MC, perwakilan Grup B dari SMAN 1 Sambas menjawab sama seperti yang disampaikan perwakilan Grup C. Juri pun memberikan nilai 10

"Inti jawabannya sudah benar, nilai 10," kata salah satu juri.

Sontak hal ini membuat perwakilan dari Grup C memprotes keputusan juri, musabab jawaban yang dirinya lontarkan sama seperti Grup B.

Alasan juri memberikan nilai yang berbeda karena jawaban dari Grup C tidak memuat unsur DPD. Namun pernyataan ini dibantah oleh Grup C, dengan mengucapkan ulang jawaban. Perwakilan Grup C sampai meminta pendapat dari para penonton untuk memberikan kesaksian.

Namun, alih-alih mendapatkan koreksi, MC menyampaikan bahwa dewan juri yang hadir berkompeten dan menilai protes dari Grup C hanya sekadar perasaan saja.

Di sela-sela MC berbicara, salah satu juri melontarkan pernyataan kepada perwakilan Grup C.

"Begini ya kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya...itu berarti dewan juri berhak memberikan nilai -5," kata Indri Wahyuni Kepala Bagian Sekretaris Badan Sosialiasi.