Bisnis.com, JAKARTA— Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor telah mencapai sekitar 99%.

Nezar mengatakan proses pemulihan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (topoksi) yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memastikan layanan telekomunikasi kembali beroperasi normal di wilayah terdampak. Dia menjelaskan pemulihan telah dilakukan di seluruh wilayah terdampak bencana di provinsi tersebut.

“Dan laporan dari lapangan menunjukkan bahwa uptime jaringan telekomunikasi yang ada saat ini sekitar 99% yang ada di Aceh,” kata Nezar usai diskusi bertajukInfrastruktur Digital & Ketahanan Warga Pascabencana di Acehdi Perpustakaan Komdigi, Kamis (22/1/2026).

Meski demikian, Nezar mengakui masih terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat pemulihan yang belum sepenuhnya optimal. Dia menjelaskan tingkatuptimejaringan di Aceh Tamiang saat ini berada di kisaran 92%, sementara di Aceh Tengah telah mencapai sekitar 96%.

Adapun di Kabupaten Gayo Lues, pemulihan jaringan masih terus ditingkatkan meskipun kondisi konektivitas di wilayah tersebut telah berada di atas 90%.

“Tapi overall di Aceh jaringan telekomunikasi sudah membaik seiring dengan membaiknya pasokan listrik,” kata Nezar.

Dia menambahkan, pada umumnya seluruh base transceiver station (BTS) telah kembali beroperasi. Meskipun di beberapa titik mengalami kerusakan teknis akibat hantaman banjir. Menurut Nezar, jumlah BTS yang mengalami kerusakan teknis relatif terbatas.

“Nah itu nanti kita akan coba atasi tidak banyak, kalau nggak salah ada sekitar tiga titik,” katanya.

Selain Aceh, Nezar menyampaikan kondisi jaringan telekomunikasi di wilayah Sumatra lainnya juga menunjukkan pemulihan yang signifikan. Dia menyebutkan tingkat pemulihan jaringan di wilayah tersebut telah berada di atas 98%.

Sebelumnya, pada 22 Desember 2025, Komdigi mengungkapkan pemulihan layanan konektivitas di Aceh telah mencapai 80%, meningkat dibandingkan posisi pada 19 Desember 2025 yang masih berada di angka 73%.

Sementara itu, tingkat pemulihan konektivitas di Sumatra Utara tercatat sekitar 97%, sedangkan Sumatra Barat telah mencapai 99%.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya mengatakan pemerintah saat itu memfokuskan percepatan pemulihan jaringan di sejumlah wilayah Aceh yang terdampak paling berat.

“Saat ini yang memang masih kami akan fokus kerjanya untuk pemulihan [di Aceh] itu ada di wilayah Aceh Tamiang, kemudian di wilayah Gayo Lues, dan di wilayah Bener Meriah,” kata Fifi dalam Kegiatan Pengiriman Bantuan 100 Genset, Bantuan Alat Komunikasi dan Logistik ke Sumatra di Cargo Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (22/12/2025).

Fifi menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memandatkan percepatan pemulihan kondisi pascabencana banjir dan tanah longsor di wilayah terdampak.

Untuk mendukung upaya tersebut, Komdigi bersama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengirimkan bantuan berupa 100 unit genset, 500 unit handphone, 50 unit baterai, serta 50 unit rectifier.

Pengiriman tersebut merupakan bantuan keempat yang dilakukan Komdigi bersama Telkomsel.

Director of Human Capital Management Telkomsel Indrawan Ditapradana mengatakan pengiriman genset dilakukan untuk mempercepat pemulihan BTS yang masih mengalami kendala pasokan listrik sekaligus sebagai cadangan daya.

Selain itu, genset tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pengisian daya perangkat komunikasi.

Adapun 500 unit handphone disalurkan untuk tim pemulihan bencana serta masyarakat terdampak yang kehilangan atau mengalami kerusakan perangkat komunikasi akibat banjir.

“Karena disana pasti ada handphone yang mungkin terkena banjir, kemudian hilang. Ini kita juga upayakan untuk membantu saudara-saudara kita,” kata Indrawan.

Dia menegaskan Telkomsel terus berupaya mempercepat pemulihan konektivitas di wilayah bencana agar layanan komunikasi masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin.

Bisnis.com, JAKARTA — Layanan telekomunikasi dinilai menjadi salah satu kebutuhan vital bagi wilayah terdampak bencana banjir seperti Aceh untuk komunikasi warga, koordinasi bantuan, maupun layanan pemerintah.

Pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya berharap para operator telekomunikasi bisa memanfaatkan solusi sementara, termasuk memanfaatkan koneksi satelit yang kemudian disambungkan ke BTS, agar layanan dasar seperti panggilan suara, SMS, dan data bisa segera aktif.

"Dalam kondisi darurat, yang utama adalah jaringan nyala dulu," kata Alfons dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).

Menurutnya, pemulihan jaringan telekomunikasi bisa menunjang proses evakuasi distribusi bantuan, serta akses informasi masyarakat.

"Yang penting masyarakat Aceh tidak terputus dari dunia luar,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (19/12/2025), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menuturkan ketersediaan listrik masih jadi kendala utama dalam pemulihan konektivitas di wilayah Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor.

Secara keseluruhan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat tingkat pemulihan konektivitas di Aceh baru mencapai 73%. Angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan wilayah terdampak bencana lainnya.

Di Sumatra Barat, pemulihan konektivitas telah berada di kisaran 98%—99%, sedangkan Sumatra Utara mencapai sekitar 97%—98%. Capaian tersebut mencakup tiga operator telekomunikasi, yakni Telkomsel, Indosat, dan XLSMART.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho menyebut kendala utama pemulihan konektivitas di Aceh berasal dari persoalan kelistrikan.

“Banyak SUTET [Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi] yang sudah roboh dan belum bisa disambungkan kembali kemudian integrasi dengan pembangkit-pembangkit listrik yang ada juga belum bisa dilakukan sepenuhnya sampai saat ini,” kata Nugroho usai Pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Nugroho mengatakan masih terdapat sekitar empat pembangkit listrik yang belum dapat beroperasi secara normal. Selain itu, kendala juga muncul dari sisi akses dan transportasi.

Dia menjelaskan, banyak jaringan fiber optik yang mengalami gangguan bahkan terputus akibat dampak banjir dan tanah longsor. Kondisi tersebut menuntut upaya ekstra, baik dari sisi penyediaan listrik maupun jaringan.

Adapun, lanjutnya, untuk suplai listrik, operator harus mengandalkan genset sambil menunggu pemulihan dari PLN. Sementara dari sisi jaringan, solusi alternatif seperti penggunaan satelit juga disiapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat tak hanya menyisakan korban jiwa dan luka. Wilayah yang menyimpan kekayaan biodiversitas itu kini juga harus menanggung beban biaya pemulihan dengan nilai menembus puluhan triliun.

Estimasi sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula mencapai Rp51,82 triliun.

Apabila mengacu pada nilai perkiraan tersebut, Aceh menempati posisi teratas sebagai wilayah terdampak dengan kerusakan terbesar, dengan kebutuhan dana sekitar Rp25,41 triliun.

"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," kata Kepala BNPB Suharyanto pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh pada Minggu (7/12/2025).

Di Aceh, terang Suharyanto, masih terdapat dua kabupaten yang terisolasi dan terdampak cukup berat. Terdapat akses jalan nasional yang juga masih putus.

Adapun dari segi komunikasi, sebanyak 15 dari 17 kabupaten/kota di Aceh sudah pulih dan beberapa di antaranya menggunakan jaringan WiFi Starlink.

Di sisi lain, jumlah rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546 bangunan baik rusak berat, sedang dan ringan. Kategori rusak berat termasuk yang tersapu oleh banjir.

Kemudian, pemerintah mencatat ada dua kabupaten di Sumatra Utara yang masih terisolasi dari 17 yang terdampak.

Mengenai jaringan komunikasi, tingkat pemulihannya sudah mencapai 100% atau lebih baik dari Aceh, begitu pula dengan pemulihan listrik.

"Data sementara wilayah Sumatra Utara kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, ini mengembalikan kondisi semula, rehabilitasi, rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp12,88 triliun. Data ini masih terus kami perbaiki secara terus menerus," ujarnya.

Tidak berbeda jauh dengan Sumatra Utara, pemerintah mencatat masih ada dua kabupaten di Sumatra Barat yang perlu penanganan khusus. Komunikasi di provinsi tersebut juga sudah mencapai 100%, sebagaimana juga pasokan listrik.

"Untuk Sumatra Barat, hasil penghitungan sementara Kementerian PU untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana membutuhkan anggaran Rp13,52 triliun," terang Suharyanto.

Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap bahwa kebutuhan anggaran penanganan bencana di wilayah Sumatra berpotensi bertambah melampaui Rp50 triliun.

AHY menuturkan, angka tersebut baru merupakan kalkulasi awal dan posisinya dapat berubah seiring dengan diperbaruinya data di lapangan.

"Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp50 triliun sekian. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang," kata AHY di sela-sela agenda Balairung Dialogue 2025 di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

AHY menyebut saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dalam melakukan kalkulasi penanganan bencana.

Pada saat yang sama, pemerintah juga tengah memperpanjang periode tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Sehingga, penanganan masih akan terus dilakukan.

"Nah di sinilah akan membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit. Jadi, tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami semua disuruh menghitung, disuruh mempersiapkan dengan baik dan tentunya segera mengeksekusi di lapangan," katanya.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

Besarnya biaya pemulihan bencana di Sumatra menyisakan pertanyaan soal siapa yang akan bertanggung jawab menyediakan dana.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyatakan bahwa pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk memulihkan daerah terdampak bencana.

"Kemampuan kita ada, kita lakukan dengan teliti dan manajemen yang baik," ujar Prabowo dalam rapat dengan BNPB pada Minggu (7/12/2025).

Pada hari ini Prabowo telah memantau kondisi terkini penanggulangan bencana di Aceh. Dia menyebut telah memantau langsung di antaranya pembangunan jembatan yang lumpuh, di mana pekerjaannya dilakukan oleh Kementerian PU dan TNI.

Prabowo mengaku mendapatkan laporan bahwa masih banyak kondisi yang cukup memprihatinkan, termasuk kondisi sawah dan sistem irigasi.

"Bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol, yang besar-besar maupun yang kecil," paparnya.

Prabowo turut berpesan perlunya pembangunan kembali rumah masyarakat. Dia menyebut pemerintah harus ikut membantu pembangunan kembali tempat tinggal masyarakat.

"Tetapi secara umum sementara saya melihat kegiatan kita cukup masif responsif, di beberapa tempat memang masih tantangan karena kondisi alam," kata Prabowo.

Sementara itu, analisis yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap bahwa bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra telah berdampak bagi ekonomi regional dan nasional. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan secara regional, ekonomi Aceh akan menyusut sekitar 0,88% atau setara Rp2,04 triliun.

“Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp68,67 triliun atau setara dengan 0,29%. Selain itu, secara nasional, dampak kepada provinsi lainnya terdapat pada arus barang konsumsi maupun kebutuhan industri yang juga melemah, terlebih Sumatra Utara merupakan salah satu simpul industri nasional di Sumatra,” katanya.

Celios menyebutkan kerugian ekonomi nasional Rp68,6 triliun ini lebih besar dibandingkan dengan sumbangan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) sebesar Rp16,6 triliun per Oktober 2025.

Selain itu, kerugian di Aceh yang menembus Rp2,04 triliun juga lebih besar dibandingkan PNBP tambang wilayah tersebut di angka Rp929 miliar hingga 31 Agustus 2025. Adapun sumbangan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Provinsi Aceh sebesar Rp12 miliar pada 2025 dan Minerba Rp56,3 miliar juga jauh lebih kecil dibandingkan kerugian tersebut.

“Pascabencana banjir di Sumatra, langkah nyata harus dilakukan pemerintah. Moratorium izin tambang baru termasuk perluasan serta moratorium perkebunan sawit, evaluasi total seluruh perusahaan yang memegang izin, tagih reklamasi agar bencana tidak berulang,” tulis Celios.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.

Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.

"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).

Di Aceh, terang Suharyanto, masih terdapat dua kabupaten yang terisolasi dan terdampak cukup berat. Terdapat akses jalan nasional yang juga masih putus.

Adapun dari segi komunikasi, sebanyak 15 dari 17 kabupaten/kota sudah pulih dan beberapa di antaranya menggunakan jaringan WiFi Starlink.

"Tidak ada lagi yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi," terang Suharyanto.

Adapun mengenai listrik, pemulihan sudah mencapai sekitar 81%.

Di sisi lain, jumlah rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546 bangunan baik rusak berat, sedang dan ringan. Kategori rusak berat termasuk yang tersapu oleh banjir.

Kemudian, pemerintah mencatat ada dua kabupaten di Sumatra Utara yang masih terisolasi dari 17 yang terdampak.

Mengenai jaringan komunikasi, tingkat pemulihannya sudah mencapai 100% atau lebih baik dari Aceh, begitu pula dengan pemulihan listrik.

"Data sementara wilayah Sumatra Utara kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, ini mengembalikan kondisi semula, rehabilitas, rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp12,88 triliun. Data ini masih terus kami perbaiki secara terus menerus," ujarnya.

Tidak berbeda jauh dengan Sumatra Utara, pemerintah mencatat masih ada dua kabupaten di Sumatra Barat yang perlu penanganan khusus. Komunikasi di provinsi tersebut juga sudah mencapai 100%, sebagaimana juga pasokan listrik.

"Untuk Sumatra Barat, hasil penghitungan sementara Kementerian PU untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana membutuhkan anggaran Rp13,52 triliun," terang Suharyanto.

ARAHAN PRABOWO

Adapun Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk memulihkan daerah terdampak bencana.

"Kemampuan kita ada, kita lakukan dengan teliti dan manajemen yang baik," ujar Prabowo dalam rapat tersebut.

Pada hari ini Prabowo telah memantau kondisi terkini penanggulangan bencana di Aceh. Dia menyebut telah memantau langsung di antaranya pembangunan jembatan yang lumpuh, di mana pekerjaannya dilakukan oleh Kementerian PU dan TNI.

Prabowo mengaku mendapatkan laporan bahwa masih banyak kondisi yang cukup memprihatinkan, termasuk kondisi sawah dan sistem irigasi.

"Bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol, yang besar-besar maupun yang kecil," paparnya.

Prabowo turut berpesan perlunya pembangunan kembali rumah masyarakat. Dia menyebut pemerintah harus ikut membantu pembangunan kembali tempat tinggal masyarakat.

"Tetapi secara umum sementara saya melihat kegiatan kita cukup masif responsif, di beberapa tempat memang masih tantangan karena kondisi alam," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) berhasil memulihkan 79% layanannya di Sumatra. Sementara PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) menambah genset untuk menjaga operasional BTS di tengah sulitnya akses dan gangguan pasokan listrik.

Dua operator besar, Telkomsel dan XLSMART, bergerak cepat memastikan layanan komunikasi tetap bisa diakses masyarakat, terutama di area pengungsian dan lokasi tanggap darurat.

Hingga 1 Desember 2025, Telkomsel mencatat 76,5% site seluler dan 79,7% jaringan IndiHome telah kembali beroperasi.

Fokus pemulihan diarahkan ke wilayah yang terdampak paling parah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Per provinsi, tingkat pemulihan jaringan menunjukkan progres berbeda, Aceh masih berada di fase awal dengan pemulihan 36% site, sementara Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah pulih lebih dari 90%.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan perusahaan terus berupaya memastikan layanan komunikasi tetap tersedia dan membantu masyarakat terdampak.

Telkomsel bekerja sama dengan Komdigi, pemerintah daerah, serta berbagai instansi, berjibaku memperbaiki jaringan.

“Kami terus berupaya mempercepat pemulihan dan melayani sepenuh hati agar masyarakat dapat kembali bangkit,” kata Nugroho dikutip, Selasa (2/12/2025).

Untuk mendukung kebutuhan komunikasi warga, Telkomsel menyediakan Paket Siaga Peduli Sumatera bebas biaya melalui UMB 88820# yang dapat digunakan pelanggan prabayar maupun pascabayar.

Selain itu, sekitar 100 Posko Layanan Pelanggan Tanggap Bencana dibuka untuk menyediakan telepon dan SMS gratis, penggantian kartu, perbaikan layanan IndiHome, hingga dukungan teknis bagi aparat dan relawan.

Berbagai bantuan tambahan seperti WiFi gratis, dapur umum, mobilisasi logistik, hingga pemasangan 120 unit satelit juga dilakukan bekerja sama dengan Telkom Group.

Sementara Telkomsel memperluas cakupan pemulihannya, sementara itu XLSMART menghadapi menambah genset ke berbagai titik yang masih dapat diakses guna menjaga operasional BTS.

Saat ini tercatat 691 BTS XLSMART masih terdampak, terdiri atas 538 BTS di Aceh, 120 BTS di Sumatera Utara, dan 33 BTS di Sumatera Barat. Beberapa wilayah sudah mulai pulih, meski proses perbaikan masih harus menyesuaikan kondisi lapangan.

XLSMART tidak hanya fokus pada pemulihan jaringan dan penambahan genset untuk menjaga operasional BTS, tetapi juga memperluas dukungan bagi warga terdampak.

Melalui program CSR XLSMART Peduli Bencana Sumatera, perusahaan menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa paket kebutuhan pokok darurat mulai dari sembako, makanan ringan, minuman, hingga kebutuhan bayi dan anak. Bantuan ini diesalurkan bersama mitra kolaborasi seperti DT Peduli, UMKM lokal, mitra diler, dan aparat setempat.

Distribusi dilakukan di enam wilayah terdampak terparah, yaitu Kabupaten Pidie Aceh, Lhokseumawe, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Penyaluran bantuan telah dimulai pada Jumat (28/11) dan akan berlanjut hingga awal pekan berikutnya, seiring tim XLSMART memperluas jangkauan distribusi ke posko-posko pengungsian lainnya. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan sebanyak 707 menara BTS berhasil dipulihkan dalam 24 jam terakhir di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Hingga Sabtu (29/11/2025) pukul 00.00 WIB, sebanyak 707 menara telah kembali beroperasi normal dari sebelumnya 2.463 menara yang mengalami gangguan pada Jumat (28/11/2025),” tulis Komdigi dikutip dari laman resmi pada Minggu (30/11/2025).

Dengan pulihnya ratusan menara tersebut, warga di sejumlah kecamatan mulai kembali dapat berkomunikasi dengan keluarga. Dari total BTS yang sudah berfungsi normal, 564 berada di Provinsi Aceh, 112 di Sumatra Utara, dan 31 di Sumatra Barat.

Sebelumnya, terdapat 2.463 menara yang mengalami gangguan akibat banjir. Saat ini, 1.756 menara masih dalam proses perbaikan.

Menara yang masih terdampak tersebar di Aceh sebanyak 975 dari 3.414 menara, Sumatra Utara sebanyak 707 dari 9.612 menara, dan Sumatra Barat sebanyak 74 dari 3.739 menara.

Komdigi menyampaikan bahwa koordinasi intensif dengan operator seluler terus berlangsung untuk mempercepat pemulihan layanan, terutama di titik-titik yang terdampak banjir dan longsor.

Selain BTS, pemerintah juga memperbaiki jaringan tulang punggung (backbone). Di Sumatra Utara, jalur Rantau–Padang Sidempuan serta Sibolga–Barus–Manduamas telah kembali tersambung setelah sebelumnya terputus akibat longsor.

Sementara itu, di Aceh, jalur backbone Banda Aceh–Bireun dan Samalanga juga telah berhasil dipulihkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan akses jalur darat hingga jaringan telekomunikasi masih mengalami gangguan akibat banjir di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

Laporan BNPB menyebutkan bahwa setidaknya tiga provinsi menghadapi banjir dan longsor yakni Aceh, Sumatra Utara hingga Sumatra Barat dengan masing-masing provinsi mencatat lebih dari 10 kabupaten kota terdampak bencana alam tersebut.

"Khusus di Aceh, Sumatra Utara, jalur transportasi, jalur komunikasi belum lancar, sehingga itu dulu yang pertama bisa dipastikan normal. Terutama jalur transportasi darat yang masih banyak tertutup," katanya melalui siaran video resmi, Jumat (28/11/2025).

Beberapa wilayah yang mengalami hambatan akses seperti jalur darat antara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Tapanulis Tengah yang dilaporkan tertutup longsor.

Kemudian, terputusnya beberpa jembatan seperti di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen, Aceh menyebabkan akses transportasi Medan - Banda Aceh lumpuh total.

Sementara di Sumatra Barat tercatat wilayah Padang Pariaman dan Kota Padang mengalami dampak terparah banjir dan longsor.

Selain berfokus pada pemulihan jalur transportasi, akses komunikasi dan distribusi logistik, BNPB juga memanfaatkan angkutan udara untuk menyalurkan logistik ke daerah terisolasi.

"Selain itu, ada dua pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca. Satu di Sumatra Utara dan satu di Aceh. Memang untuk menghentikan sama sekali siklon tidak bisa sehingga operasi modifikasi cuaca ini difokuskan pada titik-titik untu penanganan darurat," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, melaporkan bahwa upaya identifikasi kerusakan infrastruktur masih terkendala hujan yang belum berhenti.

Empat jembatan dilaporkan terputus di Aceh, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah terdapat sekitar 20 titik longsor yang masih sulit dipetakan.

Kementerian PUPR telah mengirimkan alat berat untuk membersihkan material longsoran dan membuka akses, dengan harapan dapat segera mencapai lokasi terdampak.

“Sampai saat ini kami sudah mengirimkan beberapa alat berat untuk membersihkan longsoran. Mudah-mudahan segera bisa sampai ke lokasi," kata Diana dalam keterangan resmi BNPB.