Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim edisi ke-31 atau Conference of the Parties (COP31) akan digelar pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki.

Pertemuan tersebut mencakup Sidang ke-31 Conference of the Parties (COP31) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Sidang ke-21 Conference of the Parties yang bertindak sebagai Pertemuan Para Pihak Protokol Kyoto (CMP21), serta Sidang ke-8 Conference of the Parties yang bertindak sebagai Pertemuan Para Pihak Perjanjian Paris (CMA8). Selain itu, akan berlangsung pula Sidang ke-65 Badan Subsider untuk Nasihat Ilmiah dan Teknologi (SBSTA65) dan Sidang ke-65 Badan Subsider untuk Implementasi (SBI65).

Keputusan penunjukan Turki sebagai tuan rumah COP31 disepakati dalam COP30, yang menerima tawaran Ankara untuk menggelar pertemuan di Antalya. Dalam pengaturan tersebut, Turki dan Australia akan berbagi kepresidenan COP31, dengan Australia ditunjuk sebagai “Presiden perundingan”. Sebelum konferensi utama, pertemuan Pra-COP dijadwalkan berlangsung di kawasan Pasifik.

Mengutip Earth Negotiations Bulletin (ENB), Presidensi Brasil yang memimpin COP tahun ini mengumumkan akan menyusun dua peta jalan menyusul belum tercapainya konsensus dalam keputusan “Mutirão” terkait bahan bakar fosil dan deforestasi.

Dua peta jalan tersebut mencakup transisi keluar dari bahan bakar fosil secara adil dan setara, serta penghentian dan pembalikan laju deforestasi. Hasil penyusunan peta jalan itu akan dilaporkan pada COP31.

ENB juga melaporkan sejumlah isu lain yang diperkirakan menjadi agenda COP31, antara lain pembiayaan pasca-2020, tinjauan ketujuh atas mekanisme keuangan dan tinjauan berkala atas tujuan jangka panjang global di bawah Konvensi dan capaian kemajuannya.

Sementara itu, sebagaimana dilaporkan Bloomberg, para negosiator internasional sepanjang tahun ini akan memfokuskan pembahasan pada penyusunan peta jalan minimum untuk penghapusan bertahap bahan bakar fosil dan pengakhiran deforestasi. Dua isu tersebut belum terselesaikan pada KTT iklim COP30 di Brasil tahun lalu. Namun, dengan Brasil memegang presidensi COP, peluang untuk mendorong kemajuan dinilai terbuka.

Tonggak awal perundingan dijadwalkan berlangsung dalam sebuah konferensi di Kolombia pada April yang akan berfokus pada transisi keluar dari bahan bakar fosil. Perbedaan pandangan antarnegara juga akan kembali dibahas dalam Konferensi Perubahan Iklim Bonn pada Juni, serta dalam rangkaian Climate Week di London dan New York yang masing-masing digelar pada Juni dan September.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo AA Teguh Sambodo menyampaikan ekonomi sirkular dapat mengurangi emisi 40-49 persen.

“Ekonomi sirkular dapat berkontribusi pada upaya mitigasi, mencapai 40 persen hingga 49 persen pengurangan emisi dengan (keterlibatan) 27 negara (yang) telah menguraikan peta jalan jangka panjang, termasuk Indonesia,” ucapnya dalam Kick Off& Penandatanganan Implementation Agreement Proyek InCircular: Promoting a Circular Economy di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan bahwa Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB (COP30) di Belém, Brasil, yang baru selesai telah menyepakati aksi dan komitmen kolektif untuk mengatasi krisis iklim (Global Mutirão).

Kesepakatan dalam konferensi tersebut ialah menggandakan adaptation finance (pendanaan untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim) pada 2025, dan tiga kali lipat pada 2035, yang didukung inisiatif sukarela (Akselerasi Implementasi Global dan Misi Belém untuk mencapai 1,5 derajat Celcius). Upaya tersebut juga dibarengi komitmen mempromosikan informasi dengan prinsip integritas, dan melawan narasi palsu.

Menurut Teguh, berbagai komitmen itu harus diubah menjadi kemajuan yang terukur melalui kebijakan lebih kuat, pembiayaan inklusif, dan penerapan teknologi hijau nan cepat.

“Ekonomi sirkular juga diakui sebagai landasan dalam menghadapi krisis iklim,” ungkap dia.

Namun demikian, lanjutnya, terdapat tantangan dan peluang dalam penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Mulai dari tempat pembuangan sampah yang meluap, kekurangan bahan baku daur ulang, dan ketergantungan terhadap pasar ekspor.

Di sisi lain, perjanjian perdagangan saat ini disebut beralih ke infrastruktur hijau dan produk ramah lingkungan, yang diharapkan dapat mempercepat transisi hijau dan sirkular.

Pemerintah Indonesia sendiri dinyatakan telah meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular untuk tahun 2025-2045.

Dokumen ini menyatakan bahwa Indonesia memiliki lima sektor prioritas ekonomi sirkular, yaitu pangan, tekstil, elektronik, konstruksi, dan kemasan plastik. Tujuan dari rencana tersebut untuk meningkatkan tiga indikator utama untuk mencapai ekonomi sirkular, yakni tingkat input sirkular nasional (national circular input rate), tingkat penggunaan (usage rate), dan tingkat daur ulang (recycling rate).

Perumusan Peta Jalan Ekonomi Sirkular turut menggunakan pendekatan ISO 59000 untuk mendefinisikan indikator, strategi, dan tindakan.

Lebih lanjut, peta jalan ini berfungsi sebagai acuan utama untuk mengembangkan program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Di bawah Presiden Prabowo, kata Teguh, ekonomi sirkular telah diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, memperkuat pengelolaan food loss and waste, mempromosikan produk ramah lingkungan, dan mempercepat rantai nilai daur ulang.

“Khususnya terkait tanggung jawab produsen yang diperluas atau EPR (Extended Producer Responsibility), skema ini memberdayakan produsen untuk bertanggung jawab penuh atas siklus hidup produk mereka, mulai dari hulu dalam mendorong praktik desain dan produksi yang lebih berkelanjutan,” ungkap dia.

Di sisi hilir, EPR disebut mempercepat pengumpulan material sekunder untuk dimanfaatkan lebih lanjut, dan didaur ulang secara bertanggung jawab.

Saat ini, EPR di Indonesia diatur dalam peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Sejak 2019, 26 produsen dikatakan sudah menyerahkan peta jalan EPR mereka, dengan 21 di antaranya telah menerapkan program terverifikasi, mencapai pengumpulan dan pengolahan sampah hampir 80 ton per tahun.

“Dalam waktu dekat, kami berencana untuk memperkuat skema EPR dengan melibatkan kementerian terkait lainnya, terutama Kementerian Perindustrian,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil resmi berakhir pada Sabtu (22/11/2025) dengan kesepakatan yang tidak memuat komitmen baru terkait transisi dari bahan bakar fosil. Pertemuan yang dihadiri hampir 200 negara tersebut berlangsung selama dua pekan dan diwarnai lobi intensif dari industri energi fosil.

Hampir 200 negara yang berkumpul dalam konferensi iklim tahunan PBB itu akhirnya menyetujui sebuah paket kebijakan baru untuk memandu upaya transisi dari energi fosil yang memicu pemanasan global.

Namun, kesepakatan tersebut tetap menghindari penyebutan eksplisit minyak, gas, dan batu bara sebagai sumber utama krisis iklim, serta tidak merinci langkah konkret untuk menguranginya. Keputusan ini pun membuat sebagian negara kecewa.

Deklarasi sepanjang delapan halaman yang disepakati di COP30 diterima dengan enggan. Banyak negara menilai bahwa upaya yang tertuang masih jauh dari memadai, tetapi mereka tetap memilih menerimanya karena menilai hal tersebut lebih baik daripada tidak ada sama sekali kesepakatan yang dicapai.

“Dengan latar geopolitik global yang makin terpecah, COP30 hanya menghadirkan langkah kecil ke arah yang benar. Namun mengingat skala krisis iklim saat ini, paket kesepakatan COP30 gagal menjawab desakan,” kata Mohamed Adow, Direktur Power Shift Africa, dikutip Bloomberg.

Para pemimpin perundingan di Belem sebelumnya mendesak negara-negara untuk menerima teks final meskipun tidak memuat seluruh aspirasi mereka. Menurut mereka, menunjukkan persatuan global dalam menghadapi krisis iklim menjadi hal penting ketika kerja sama multilateral makin rapuh.

“Kesepakatan ini jauh dari sempurna dan masih di bawah apa yang dibutuhkan oleh sains. Namun pada saat multilateralisme diuji, penting bahwa negara-negara tetap bergerak maju bersama,” ujar Mary Robinson, mantan Presiden Irlandia.

Kesepakatan COP30 ini merespons jurang besar antara apa yang dibutuhkan untuk menahan pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius (°C) dan apa yang saat ini dijalankan negara-negara.

Berdasarkan keputusan yang diadopsi Sabtu, Presidensi COP akan menjalankan inisiatif sukarela baru untuk “mempercepat implementasi” aksi mitigasi yang selaras dengan batas 1,5°C, sebagaimana mandat Perjanjian Paris 2015. Selain itu, “Belem Mission to 1.5” diluncurkan untuk mendorong pelaksanaan janji penurunan emisi di tingkat nasional.

Sekitar 80 negara bersama Uni Eropa sebelumnya mendesak penyusunan peta jalan transisi energi yang lebih eksplisit untuk menjauh dari minyak, gas, dan batu bara. Dorongan itu menghadapi resistensi keras dari negara-negara produsen migas utama, termasuk sejumlah negara Timur Tengah dan Rusia.

Pendukung kesepakatan final menyatakan bahwa dokumen tersebut tetap membuka peluang penetapan pedoman lebih lanjut untuk memenuhi komitmen transisi yang diadopsi dua tahun lalu pada COP28 di Dubai.

Namun, Keputusan Global Mutirão, yang terinspirasi dari istilah Brasil yang bermakna gotong-royong, tidak memberikan pengulangan eksplisit tentang komitmen transisi energi, hal yang menurut sebagian delegasi penting untuk memberikan sinyal kuat bagi dunia usaha dan investor.

“Diam terhadap isu bahan bakar fosil tidaklah cukup,” kata Harjeet Singh, Direktur Satat Sampada Climate Foundation.

Presiden COP30 André Corrêa do Lago menyatakan bahwa pihaknya akan meluncurkan dua inisiatif peta jalan terpisah: satu untuk transisi berkeadilan dari bahan bakar fosil, dan satu lagi untuk penanganan deforestasi. Inisiatif tersebut akan berlangsung sepanjang masa presidensinya tahun depan.

“Semua peta jalan itu akan berbasis sains dan bersifat inklusif,” ujar Corrêa do Lago. Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan dalam sidang pleno penutupan.

Deklarasi COP30 sendiri tidak memasukkan rujukan substantif terhadap upaya penghentian deforestasi, padahal isu ini menjadi prioritas Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Satu-satunya penyebutan muncul dalam bagian pembuka yang mengakui pentingnya “penguatan upaya menghentikan dan membalikkan deforestasi dan degradasi hutan pada 2030”.

Sejumlah negara menyatakan keberatan pada Sabtu dan menuding pandangan mereka diabaikan selama perundingan. Delegasi Panama menyebut pihaknya “sangat kecewa”. Mereka menilai teks final berpura-pura mengevaluasi kerja adaptasi tanpa menyediakan dukungan pendanaan yang layak.

Kolombia mengajukan keberatan terhadap bagian mitigasi karena tidak menyebut bahan bakar fosil sebagai pemicu utama pemanasan global. Perwakilannya menegaskan Kolombia tidak memiliki pilihan selain menolak teks tersebut kecuali ditambahkan klausul yang memastikan pembahasan “industri dan jalur implementasi transisi dari bahan bakar fosil” dalam dialog pada 2026.

“Tidak ada mitigasi tanpa pembahasan transisi dari bahan bakar fosil. Hari ini, kita bahkan tidak diizinkan membicarakannya,” kata perwakilan Kolombia.

Keberatan tersebut akhirnya diselesaikan melalui kesepakatan penyelenggaraan pembahasan lanjutan pada pertemuan mendatang.

Presiden AS Donald Trump yang menyebut perubahan iklim sebagai “penipuan” dan menarik Amerika dari Perjanjian Paris tidak menghadiri COP30. Ketidakhadiran AS pun memberi ruang bagi negara-negara lain untuk memainkan peran lebih besar dalam dua pekan perundingan.

Para menteri energi dan lingkungan dari berbagai negara juga membahas dampak kebijakan perdagangan terhadap iklim dan bagaimana memperbesar pendanaan adaptasi bagi negara-negara yang rentan terhadap kenaikan muka laut, badai ekstrem, dan kekeringan.

Deklarasi yang diadopsi menyerukan kenaikan tiga kali lipat pembiayaan adaptasi pada 2035 dibandingkan level 2025, atau sekitar US$120 miliar. Komitmen ini lebih rendah dari tuntutan negara-negara berkembang yang menginginkan target tersebut dicapai lima tahun lebih awal.

Dokumen tersebut juga menyinggung tindakan perdagangan unilateral seperti tarif dan pungutan karbon. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan iklim tidak boleh menjadi bentuk diskriminasi sewenang-wenang atau hambatan terselubung bagi perdagangan internasional. Selain itu, COP30 menyepakati dialog lanjutan dan agenda tingkat tinggi pada 2028 untuk membahas peran kebijakan perdagangan dalam aksi iklim.

Ketentuan perdagangan ini merespons kekhawatiran negara berkembang atas Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa. Mekanisme ini akan mengenakan biaya tambahan pada impor dari negara-negara yang memiliki harga karbon lebih rendah dibanding blok tersebut.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Pembicaraan di Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil, sempat terganggu pada Kamis (20/11/2025) waktu setempat setelah kebakaran mendadak terjadi di area paviliun.

Video yang dibagikan sejumlah media dan organisasi yang hadir dalam pertemuan tersebut memperlihatkan kobaran api yang muncul di salah satu paviliun. Bloomberg melaporkan bahwa insiden itu terjadi sekitar pukul 14.05 waktu setempat.

Para peserta tampak panik dan berlarian menjauhi lokasi kejadian, sementara sebagian peserta dan petugas mencoba mencegah api merembet lebih jauh menggunakan alat pemadam.

Dalam pernyataan resmi, Pemerintah Brasil selaku Presidensi COP30 bersama UNFCCC menyampaikan bahwa kebakaran terjadi di Blue Zone COP30. Api dilaporkan berhasil dikendalikan dalam waktu enam menit dan seluruh peserta di area tersebut telah dievakuasi.

“Sebanyak 13 individu menerima perawatan di lokasi akibat menghirup asap. Kondisi mereka terus dipantau dan dukungan medis yang diperlukan telah diberikan,” demikian pernyataan tersebut.

Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Brasil dan UNFCCC sepakat menutup sementara Blue Zone sambil menunggu penilaian keselamatan menyeluruh dari pemadam kebakaran.

Sementara itu, para delegasi diminta menunggu pemberitahuan resmi berikutnya yang disampaikan pukul 20.00 malam ini setelah seluruh area dinyatakan sepenuhnya aman untuk digunakan kembali.

Pihak penyelenggara juga menegaskan bahwa Green Zone tetap dibuka dan seluruh kegiatan berlangsung sesuai jadwal.

Hingga berita ini diturunkan, pernyataan terbaru COP30 dan UNFCCC yang dirilis sekitar pukul 07.30 WIB menyebutkan bahwa area konferensi telah diinspeksi dan dinyatakan aman setelah penilaian dilakukan Departemen Pemadam Kebakaran.

Otoritas Brasil disebut telah memulihkan kondisi operasional di lokasi konferensi, memperoleh izin operasi dari Departemen Pemadam Kebakaran, dan menyerahkan kembali area tersebut kepada UNFCCC.

Blue Zone kembali dibuka dan beroperasi pada pukul 20.40 waktu setempat pada Kamis (20/11/2025), terdapat perbedaan waktu 10 jam antara Belem dan Jakarta. Sementara itu, area yang terdampak kebakaran akan tetap diisolasi hingga konferensi berakhir.

Penyelenggara menyatakan bahwa pemantauan terhadap kondisi seluruh individu yang sebelumnya menerima perawatan medis tetap dilakukan dengan koordinasi bersama layanan kesehatan setempat.

Sesi pleno sendiri ditiadakan pada Kamis malam dan akan kembali dibuka pada Jumat (21/11/2025) untuk para pihak, pengamat, dan media, serta disiarkan secara daring.

“Kami menghargai kerja sama, kesabaran, dan pengertian seluruh peserta. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan kami berharap para delegasi kembali ke meja perundingan dengan semangat solidaritas serta tekad untuk memastikan hasil yang sukses bagi COP kali ini,” tulis COP30 dan UNFCCC.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Turki dipastikan menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun depan atau COP31. Terpilihnya mengakhiri persaingan dengan Australia yang juga mengajukan diri sebagai penyelenggara pertemuan tahunan tersebut.

Mengutip Bloomberg, Sekretaris Pemerintah untuk Urusan Iklim Jerman, Jochen Flasbarth, menyampaikan bahwa telah tercapai kesepakatan untuk menetapkan kota Antalya di Turki sebagai lokasi penyelenggaraan COP31 pada 2026.

Meskipun keputusan ini masih menunggu pengesahan formal, Flasbarth menegaskan bahwa tidak ada keberatan dari negara-negara dalam kelompok kawasan terkait.

“Sebuah hal yang luar biasa bahwa dua negara dari belahan bumi yang sangat berbeda tetapi berada dalam kelompok yang sama dapat mencapai kesepakatan. Saya melihat banyak dukungan dan tidak ada penolakan,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg.

Di bawah kesepakatan yang ditegaskan pada Rabu malam (19/11/2025), Turki akan memegang presidensi COP untuk keperluan penyelenggaraan acara, sementara Australia akan memimpin jalannya negosiasi.

Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia, Chris Bowen, mengonfirmasi hal ini, sejalan dengan laporan Bloomberg sebelumnya. KTT para pemimpin dunia yang lazimnya membuka rangkaian COP juga akan berlangsung di Turki.

Sementara itu, sebuah negara kepulauan Pasifik yang belum diumumkan akan menjadi tuan rumah pertemuan pra-COP yang bertujuan menggalang komitmen pendanaan untuk meningkatkan ketahanan kawasan terhadap dampak perubahan iklim, ujar Bowen.

Kompromi ini menjadi penyelesaian tak lazim dari persaingan antara Australia dan Turki untuk menjadi tuan rumah sekaligus pemimpin proses perundingan. Posisi ini kerap dipandang dan biasanya menarik minat para pemimpin dunia, puluhan ribu delegasi, dan potensi pemasukan pariwisata. Flasbarth mengakui pembagian peran semacam ini sempat memancing pertanyaan karena sifatnya yang “inovatif”.

Meski demikian, keputusan ini tak pelak membawa kekecewaan tak hanya bagi Australia, tetapi juga bagi pihak yang berharap pada penyelenggaraan “Island COP”, yakni sebuah COP yang dipimpin negara kepulauan.

Kepemimpinan negara kepulauan diharapkan mengemuka untuk mendorong agenda lebih ambisius mengenai transisi dari bahan bakar fosil dan peningkatan pendanaan bagi negara-negara yang paling rentan terdampak krisis iklim.

Dengan Turki menjadi tuan rumah, COP akan tetap berada dalam rangkaian penyelenggaraan di kawasan Timur Tengah, setelah berlangsung di Mesir, Uni Emirat Arab, dan Azerbaijan dalam beberapa tahun terakhir.

Walaupun konferensi iklim yang digelar di tepi hutan hujan Brasil tahun ini relatif ramah terhadap aktivisme lingkungan dan masyarakat adat, para pengkritik menilai ruang semacam itu mungkin terbatas di bawah kepemimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang dinilai makin otoriter.

Pemerintah Erdogan sejauh ini menonjolkan posisi Turki sebagai jembatan antara ekonomi maju dan negara berkembang, sebuah gambaran yang relevan dengan ketegangan antara negara kaya dan negara berkembang terkait pendanaan aksi iklim.

Isu pendanaan iklim telah mendominasi negosiasi dalam beberapa tahun terakhir. Turki sendiri menargetkan netral karbon pada 2053 dan kini tengah mempersiapkan rangkaian target iklim nasional yang baru.

Australia sebelumnya berupaya menjadi tuan rumah COP 2026 dalam rangka memperbaiki reputasinya sebagai negara yang lambat dalam kebijakan iklim. Pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese telah mengesahkan target pengurangan emisi pertama yang mengikat secara hukum sesaat setelah menjabat. Target baru yang diumumkan pada September lalu bertujuan memangkas emisi hingga 70% dari tingkat 2005 pada 2035.

Adapun peran Australia dalam memimpin negosiasi COP selanjutnya akan memberikan negara ini kendali untuk mengatur jalannya perundingan, menunjuk tim kepemimpinan negosiasi, dan menyiapkan draf teks putusan.

“Yang kami usahakan adalah solusi yang sesuai bagi Australia, Pasifik, dan proses multilateral itu sendiri,” kata Bowen, menegaskan bahwa pendekatan kompromi ini memenuhi tujuan tersebut.

Jika kelompok negara yang terlibat gagal mencapai konsensus, bahkan jika hanya satu negara menolak, maka konferensi bisa saja berpindah ke Jerman secara otomatis.

“Itu berarti 12 bulan tanpa kepemimpinan, tanpa presiden COP, tanpa rencana. Hal itu justru akan menjadi langkah yang tidak bertanggung jawab dalam situasi multilateral yang penuh tantangan ini,” tambah Bowen.

Baik Albanese maupun Erdogan tidak menghadiri pembicaraan para pemimpin dunia di Brasil awal bulan ini sebagai bagian dari persiapan menuju COP30.

Kepemimpinan COP sendiri berotasi di antara lima blok kawasan. Australia dan Turki sama-sama berada dalam kelompok Western European and Other States di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

PBB sebelumnya meminta blok tersebut untuk menyepakati satu kandidat tuan rumah sebelum Juni tahun ini. Albanese dan Erdogan telah saling berkirim surat, tetapi belum mencapai kompromi. Australia bahkan telah mengajukan kota Adelaide sebagai kandidat tuan rumah.

Sementara itu, kelompok negosiator Afrika telah mendukung Ethiopia sebagai calon tuan rumah COP pada 2027, dan keputusan formalnya diperkirakan akan ditetapkan akhir pekan ini.

Kita tahu bahwa Brasil merupakan negara yang sangat sukses di pengembangan etanol.

Belèm (ANTARA) - PT Pertamina tengah mempelajari kesuksesan Pemerintah Brasil dalam pengembangan bahan bakar etanol, pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30).

"Kita tahu bahwa Brasil merupakan negara yang sangat sukses di pengembangan etanol," ujar Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono dalam "CEO Talks Session", di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30), di Belèm, Brasil, Selasa (11/11) waktu setempat.

Menurut dia, penggunaan bahan bakar nabati ini akan mampu mendukung ketahanan energi, kelestarian lingkungan, dan kemajuan ekonomi masyarakat.

Pihaknya pun berencana akan melakukan pertemuan bisnis dengan pimpinan perusahaan-perusahaan Brasil yang bergerak di bidang bioetanol.

"Kita akan juga melakukan pertemuan-pertemuan bisnis dengan perusahaan-perusahaan Brasil di bidang bioetanol, di mana mereka di sini mengembangkan etanol dari tebu," kata Agung Wicaksono.

Pihaknya meyakini dengan memanfaatkan etanol dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil.

"Karena itulah kita datang (ke COP30), karena ini bagian dari kebijakan Pemerintah Indonesia untuk bagaimana memanfaatkan etanol di bahan bakar, yang bukan hanya bakar bakar yang ramah lingkungan, tapi juga bahan bakar yang nanti bisa menekan, mengurangi ketergantungan pada impor," kata Agung Wicaksono.

Pengembangan etanol di Brasil juga dinilai sukses memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Dampak ekonominya di sini kita lihat luar biasa. Petani itu mendapat manfaat secara ekonomi, dan juga ekonomi Brasil ini sangat kuat dengan peran dari etanol dari tebu dan gula," katanya pula.

Kehadiran Pertamina di COP30 merupakan bentuk komitmen BUMN itu untuk mencapai net zero emission di 2060.

Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) berlangsung mulai 10 November hingga 21 November 2025, di Belém, Brasil.

Selama dua pekan pelaksanaan COP30, Paviliun Indonesia menjadi etalase diplomasi hijau Indonesia, menampilkan inisiatif lintas sektor dari kehutanan, energi, industri, hingga pengelolaan limbah.

Paviliun juga menampilkan kerja sama bilateral dengan mitra strategis seperti Inggris dan The Royal Foundation untuk memperkuat pendanaan hijau dan transfer teknologi rendah emisi.

"Diplomasi lingkungan tidak lagi berhenti di meja negosiasi. Ini saatnya implementasi nyata. Indonesia siap berjalan di garis depan bersama mitra dunia menuju masa depan yang berkeadilan dan rendah emisi," kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Paviliun Indonesia tahun ini dirancang dengan konsep yang menggabungkan unsur budaya dan keberlanjutan sebagai simbol harmoni manusia dan alam.

"Kami ingin Indonesia Paviliun menjadi simbol keterbukaan, kerja sama, dan semangat kepemimpinan Indonesia dalam menghadapi krisis iklim," kata Hanif Faisol Nurofiq.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 resmi ditutup pada Kamis (23/10/2025), setelah berhasil menghadirkan berbagai pemangku kepentingan kunci, mulai dari tingkat menteri, BUMN, pelaku usaha energi terbarukan, hingga pegiat lingkungan.

Dalam pidato penutupannya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa ICCF 2025 berfungsi sebagai platform dialog inklusif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk menyusun strategi menghadapi dampak perubahan iklim.

“Krisis iklim sudah terjadi di depan mata, bukan ancaman di masa depan. Karena itu, tidak ada waktu lagi, aksi iklim harus dimulai saat ini, climate action starts now!” tegas Eddy, dalam keterangan tertulis yang diterima,, Jumat (24/10/2025).

Dia menambahkan, bagi MPR RI, forum ini merupakan implementasi dari amanat konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 28H ayat 1, mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Salah satu rekomendasi utama yang mengemuka dari forum ini adalah mendorong peran aktif Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) ke-30. Sejalan dengan itu, forum ini juga mendorong agar Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil peran sebagai Climate Leader dalam aksi iklim global.

“Melalui ICCF, kami mendorong Indonesia dan Presiden Prabowo untuk mengambil inisiatif kepemimpinan global dalam aksi iklim,” ujar Eddy.

Eddy juga mengatakan bahwa usulan pembentukan lembaga khusus atau kementerian yang fokus menangani perubahan iklim mendapatkan banyak masukan selama forum berlangsung.

“Beragam perspektif ini penting karena usulan tersebut kami sampaikan ke publik untuk mendapatkan masukan dan uji publik yang memadai. Tujuannya untuk memastikan tata kelola kelembagaan iklim yang baik ke depannya, dengan fokus pada policy coordination, clarity, and consistency,” papar Doktor Ilmu Politik UI tersebut.

Tema penting lain yang dibahas adalah penanganan sampah melalui pendekatan teknologi dan inovasi, sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan.

“Kami di MPR akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memastikan pendekatan waste-to-energy ini dapat signifikan mengurangi masalah sampah sekaligus menjadi sumber energi terbarukan,” jelas Eddy.

Sebagai penutup, Eddy berharap ICCF 2025 dapat menjadi akselerator dan pemantik kolaborasi multipihak yang lebih luas.

Dia mengutip pesan mendiang Prof. Emil Salim, ‘Satu Bumi untuk semua generasi’, yang menurutnya harus menjadi kompas moral bagi semua pihak, dari pembuat kebijakan, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil.

“Forum ini mengingatkan kita bahwa masa depan hanya bisa dijaga jika semua pihak berjalan bersama. Aksi iklim tidak bisa menunggu esok, tapi harus dimulai dari hari ini,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal akan mengirimkan delegasi resmi untuk menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30) yang akan digelar di Belem, Brasil, pada November 2025.

Menteri Kehutanan Raja Juli A. mengatakan delegasi yang berangkat ke negeri samba itu akan dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo yang ditunjuk oleh Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Perubahan Iklim bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq

“Pak Hashim akan menjadi sebagai utusan khusus presiden di bidang energi dan perubahan iklim, special envoy for climate change and energy akan mungkin delegasi kita. Nanti akan saya dampingi, saya juga dengar tadi Pak Hanif akan damping,” ujarnya usai menyaksikan joint statement Presiden Prabowo dan Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Raja Juli menambahkan bahwa kehadiran Indonesia di COP30 akan menjadi momentum penting untuk menegaskan posisi nasional dalam agenda adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global, sekaligus memperkuat kerja sama bilateral dengan Brasil di bidang pelestarian hutan tropis dan pasar karbon.

“Tanggal 6–7 November nanti akan ada pernyataan Indonesia tentang UNFCCC. Tapi sebelumnya saya dan Pak Hashim juga akan hadir di United for Wildlife Global Summit di Rio de Janeiro yang diorganisasi oleh Prince William, Prince of Wales,” jelasnya.

Selain menghadiri agenda utama COP30, Raja Juli mengatakan delegasi Indonesia juga akan mengikuti roundtable business meeting untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Pasar Karbon (Carbon Market).

“Selain itu juga ada roundtable business untuk follow up Perpres 110 kemarin tentang carbon market,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa fokus Indonesia dalam forum COP30 adalah memperkuat kolaborasi global dalam pengelolaan hutan tropis, pengurangan emisi karbon, serta pengembangan pembiayaan hijau (green finance).

“Ya, tadi sudah diumumkan juga ya [oleh Presiden],” tandasnya

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia mendukung penuh inisiatif Brasil dalam penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30) yang akan digelar di Belem, Brasil.

Salah satu inisiatif penting dari Brasil adalah pembentukan dana investasi global untuk pelestarian hutan tropis, yang menurut Prabowo memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan lingkungan dunia.

“Saya mendukung Brasil dalam kepemimpinan mereka di COP30 dengan inisiatif-inisiatifnya. Mereka mendirikan suatu dana investasi untuk membantu melestarikan hutan tropis, dan Indonesia mendukung. Kami juga berkomitmen untuk ikut berinvestasi dalam dana tersebut sesuai dengan kontribusi Brasil,” ujar Prabowo.

Meski kemungkinan besar tidak dapat menghadiri COP30 secara langsung, Indonesia akan mengirim delegasi kuat untuk mewakili pemerintah dan memastikan dukungan terhadap agenda iklim global yang dipimpin Brasil.

“Saya mungkin sulit hadir langsung di COP30 di Belem, tapi saya akan kirim delegasi yang kuat untuk menghadiri dan mendukung inisiatif Brasil,” tegasnya.