Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar saat menyinggung anggaran penanganan bencana yang belum terpakai.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Pemerintah yang disiarkan melalui kanal Youtube DPR, Sabtu (10/1).

Awalnya, Mendagri merangkap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tito Karnavian sempat lupa menyebutkan nama Purbaya sebagai salah satu anggota tim pengarah dalam rapat tersebut.

"Saya lupa menyampaikan ini, kuwalat ini kalau nggak, nanti ini, karena kalau beliau ngambek, beliau ngambek, kita chat mau rapat sampai malam juga percuma juga kita nanti. Iya, enggak ada pitinya, haha," ujar Tito.

Purbaya pun membalas candaan itu dengan mengatakan bahwa ia tak akan ngambek hanya karena lupa disebut nama.

Namun, ia akan ngambek apabila anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk menangani bencana belum terpakai.

"Saya enggak disebut nama enggak ngambek. Saya ngambek kalau uangnya disediain pakai utang, tapi enggak dipakai-pakai juga," canda Purbaya.

"Saya mengumpulkan uang banyak. Saya gebuk-gebuk orang pajak, bea cukai, ditumpuk di sana enggak dipakai. Sementara bencananya di sini, masyarakatnya masih susah," sambungnya.

Purbaya menegaskan ketersediaan dana bukan menjadi masalah untuk menangani bencana dan pascabencana Sumatra.

Misalnya, untuk Aceh, pihaknya sudah mengirim dana Rp1,279 triliun pada awal Januari lalu. Begitupun untuk daerah bencana lain.

"Kita sudah kirim di bulan Januari untuk Aceh saja itu Rp1,279 triliun. Jadi mereka cukup cash untuk gerak, kalau mau. Tapi sepertinya kendalanya bukan cash saja, seperti administrasi membuat mereka lambat juga," ujarnya.

Pada akhir Desember lalu, Purbaya mengungkapkan masih ada Rp1,51 triliun anggaran siap pakai yang belum disalurkan untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra.

Sebagian dana telah masuk ke BNPB, sementara sisanya dapat dimanfaatkan kementerian/lembaga terkait melalui mekanisme yang direkomendasikan BNPB.

"Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,5 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025) lalu.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan dampak banjir bandang dan longsor di Sumatra paling berat terjadi pada jalur kereta api, dengan banyak rel yang rusak bahkan tersapu air.

Kondisi tersebut membuat pemerintah masih melakukan pendataan rinci untuk menentukan kebutuhan perbaikan dan pengadaan baru.

"Terkait dengan kereta, memang kami masih melakukan survei, karena memang cukup parah untuk jalur kereta api. Kita sedang menghitung lagi kira-kira kebutuhan dana karena rel-rel kereta banyak yang sepertinya... bukan sepertinya, memang sudah tersapu dengan air," ujar Dudy dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12).

Menurut Dudy, secara umum, dampak bencana terhadap sektor perhubungan tidak merata. Fasilitas bandara dan pelabuhan relatif aman, sementara gangguan lebih banyak terjadi pada sarana prasarana darat, termasuk jalur kereta dan fasilitas keselamatan.

"Sepertinya dari Kementerian Perhubungan tidak banyak yang terdampak, baik bandara maupun pelabuhan. Hanya saja memang ada beberapa lokasi yang terkait dengan kereta api dan juga fasilitas sarana prasarana yang terkait dengan darat," ujarnya.

Selain rel kereta, Dudy menyebut kerusakan juga terjadi pada penerangan jalan dan aspek keselamatan di sejumlah ruas darat. Kemenhub, sambungnya, telah menyiapkan alokasi anggaran untuk perbaikan setelah akses jalan nasional kembali terbuka.

"Kami sudah menghitung, dan kami sudah mengalokasikan untuk di anggaran kami, Insya Allah, begitu jalan-jalan nasional sudah terbuka, maka kami akan melakukan perbaikan atau pengadaan untuk penerangan jalan maupun aspek-aspek keselamatan yang ada di darat," ujar Dudy.

Terkait pemulihan ke depan, Dudy membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menyatakan pihaknya siap membantu sesuai kebutuhan, termasuk dukungan transportasi laut dan udara jika diperlukan.

"Untuk para Pak Gubernur maupun Pak Bupati, apabila ada hal-hal yang terkait dengan perhubungan, silakan, Pak. Kami dengan sangat terbuka untuk bekerja sama," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan dampak banjir bandang dan longsor masih melumpuhkan sejumlah daerah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi tersebut, hingga kini masih terdapat sekitar 19 kabupaten/kota yang belum pulih sepenuhnya.

Di Aceh, dari 18 kabupaten/kota yang sempat lumpuh, masih tersisa 11 wilayah yang pemulihannya belum tuntas, dengan beberapa di antaranya memerlukan perhatian serius seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

Di Sumatra Utara, masih terdapat lima kabupaten/kota yang membutuhkan pemulihan lanjutan, sementara di Sumatera Barat tersisa tiga wilayah yang masih terdampak berat.

Berdasarkan perhitungan BNPB, total kebutuhan anggaran pemulihan bencana di ketiga provinsi tersebut mencapai Rp59,25 triliun, mencakup perbaikan infrastruktur dasar seperti jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga sarana transportasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih ada Rp1,51 triliun anggaran yang belum disalurkan untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra.

Dana tersebut dapat segera dicairkan apabila pengajuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipercepat.

"Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,5 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12).

Ia menjelaskan pemerintah sebelumnya telah mempercepat penyaluran dana darurat atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dengan total Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak.

Skema bantuan tersebut mencakup Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi, yang menurutnya telah dicairkan.

Selain itu, Purbaya menyebut pemerintah juga menyalurkan dana tanggap darurat melalui mekanisme satu pintu yang dikoordinasikan BNPB. Dana tersebut bersumber dari dana siap pakai dan cadangan bencana, dengan tujuan menghindari tumpang tindih jalur penyaluran.

"Jadi kita setahunya satu pintu, karena kami pusing kalau ada banyak pintu. Jadi BNPB, (kalau) BNPB minta kami, (langsung) kami cairkan," ujarnya.

Dalam perkembangannya, BNPB mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun yang masuk pada 18 Desember silam, termasuk Rp650 miliar khusus untuk penanganan bencana di Sumatra.

Purbaya menyebut nilai tersebut lebih kecil dari perkiraan awal pemerintah, namun tetap dialokasikan sesuai permintaan.

"Tapi karena seperti itu permintaannya, ya kita alokasikan sesuai dengan permintaan. Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,5 triliun," katanya.

Sang Bendahara Negara mendorong agar sisa dana tersebut segera dimanfaatkan sebelum akhir tahun agar tidak hangus dan mengurangi ruang fiskal tahun berikutnya. Ia menilai pengajuan perlu dipercepat agar dana tersebut bisa segera dimanfaatkan mengingat pola dan alokasi anggaran akan berubah pada tahun depan.

"Jadi saya enggak mau hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurang. Jadi kalau bisa dihabisinnya tahun ini, tuh ada Rp1,51 triliun," ujarnya.

Dana tersebut, lanjut Purbaya, juga dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang telah dibangun, termasuk kewajiban infrastruktur seperti jembatan, selama diajukan melalui BNPB.

Di sisi lain, Purbaya juga menyiapkan anggaran besar untuk rekonstruksi pascabencana melalui APBN 2026. Kebutuhan pendanaan pembangunan kembali daerah terdampak bencana secara nasional diperkirakan mencapai Rp51 triliun hingga mendekati Rp60 triliun.

"Di samping itu untuk memanfaatkan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak ada estimasi kan Rp51 triliun, tadi saya dengar hampir Rp60 (triliun) malah," kata Purbaya.

Ia menyebut alokasi tersebut berasal dari hasil penyisiran anggaran dan penyalurannya akan disesuaikan melalui kementerian dan lembaga terkait, dengan tetap menunggu arahan lebih lanjut dari Prabowo.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penambahan anggaran hingga Rp1,63 triliun untuk Provinsi Aceh pada 2026.

Tambahan tersebut disiapkan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor dan berpotensi mengembalikan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Aceh ke level 2025.

"Jadi kami akan usulkan seperti itu, untuk Aceh dulu yang paling parah ya, itu nanti akan ada tambahan kalau disetujui Pak Presiden (Prabowo Subianto) dan DPR mungkin, itu Rp1,633 triliun tambahannya. Jadi akan kami kembalikan ke kondisi DAK tahun 2025," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12).

Ia menjelaskan tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak bencana secara nasional.

Total kebutuhan anggaran rekonstruksi yang tengah disiapkan pemerintah diperkirakan cukup besar.

"Di samping itu untuk memanfaatkan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak ada estimasi kan Rp51 triliun, tadi saya dengar hampir Rp60 (triliun) malah," ujarnya.

Sang Bendahara Negara menyampaikan anggaran tersebut berasal dari hasil penyisiran dana dan akan disalurkan melalui kementerian dan lembaga terkait.

Purbaya mengungkapkan pemerintah masih mencermati skema penyalurannya agar tepat sasaran, khususnya bagi daerah yang mengalami dampak bencana berat seperti Aceh.

"Jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana, tapi nanti kita lihat seperti apa penyalurannya di K/L dan sebagainya, nanti saya akan tunggu masukan. Jadi dana untuk sini, untuk Aceh dan daerah terkena bencana, itu kami siapkan dan tidak kami ganggu," katanya.

Dalam pembahasan sama, Purbaya juga menanggapi permintaan pemerintah daerah agar alokasi DAK maupun Transfer ke Daerah (TKD) untuk Aceh tidak mengalami pemotongan pada 2026, mengingat kondisi wilayah yang masih dalam tahap pemulihan pascabencana.

"Tadi ada permintaan supaya enggak dipotong ya DAK-nya atau transfer ke daerah ke sini, ini kan Aceh terkena bencana, kita lihat sih kalau 2026 anggarannya turun sedikit itu," ujarnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 24 Desember 2025, realisasi TKD untuk Provinsi Aceh pada tahun anggaran (TA) 2025 tercatat mencapai Rp7.683,48 triliun, atau sekitar 97,27 persen dari total pagu sebesar Rp7.898,78 triliun.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyebut dampak kerusakan sistem kelistrikan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh jauh melampaui bencana tsunami 2004.

Gangguan kali ini dinilai jauh lebih luas dan menyebar hampir di seluruh wilayah terdampak bencana.

"Untuk bencana kali ini dibanding dengan tsunami 2004 itu sangat berbeda. Pada saat tsunami 2004, kerusakan sistem kelistrikan ada di delapan titik, sedangkan bencana kali ini di Aceh ada 442 titik," kata Darmawan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12).

Ia menjelaskan masifnya kerusakan tersebut sejalan dengan skala bencana yang menyebabkan sejumlah desa hilang dan lumpuhnya pemerintahan desa di banyak wilayah.

Adapun banjir bandang dan longsor mengakibatkan 22 desa hilang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan Aceh menjadi wilayah terdampak terparah.

Menurut Darmawan, proses pemulihan kelistrikan sangat bergantung pada kondisi akses menuju lokasi terdampak. Wilayah yang jalur distribusinya masih terbuka dapat dipulihkan lebih cepat, sementara daerah yang terisolasi membutuhkan waktu lebih lama.

"Pemulihan sistem kelistrikan itu berhubungan dengan akses evakuasi material. Daerah-daerah yang aksesnya masih terbuka pemulihannya bisa berjalan cepat, sedangkan daerah yang masih terisolasi pemulihannya agak sedikit lebih lambat dan sedikit terkendala," ujarnya.

Berdasarkan data PLN, dari total 23 kabupaten dan kota di Aceh, sebanyak 15 kabupaten/kota telah pulih 100 persen jika dilihat dari sisi desa.

Sementara delapan kabupaten lainnya masih dalam tahap pemulihan bertahap. Tiga daerah dengan capaian pemulihan terendah adalah Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

Darmawan merinci di Aceh Tengah baru 70,8 persen desa yang kembali menyala, sementara di Bener Meriah 83,6 persen desa telah pulih. Di Gayo Lues, sekitar 69,9 persen desa telah kembali menikmati aliran listrik, sementara sisanya masih padam akibat kendala akses.

Guna mempercepat pemulihan, perseroan masih mengandalkan jalur udara di wilayah yang terisolasi.

"Untuk Aceh Tengah dan Bener Meriah, evakuasi material masih menggunakan udara, termasuk Hercules, sehingga sekitar 70-80 persen sudah menyala," ujar Darmawan.

Adapun di Gayo Lues, pemulihan didukung oleh mulai terbukanya akses darat dari Langsa-Kutacane hingga Blangkejeren. Sebanyak 210 tiang listrik telah dikirim melalui jalur tersebut untuk mempercepat normalisasi jaringan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi meluncurkan kanal aduan khusus bagi para pengusaha di Indonesia yang merasa mendapatkan gangguan dalam berbisnis.

Hal itu diumumkan Airlangga usai memimpin Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).

"Jadi, launching Kanal Pengaduan P2SP ... Debottlenecking atas permasalahan pelaku usaha, termasuk sektor padat karya," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

"Satgas P2SP telah membangun kanal debottlenecking yang akan menampung, menindaklanjuti, serta menyelesaikan kendala-hambatan dari pelaku usaha yang bisa merespons secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel," sambungnya.

Ia menjelaskan aduan tersebut dapat dilakukan melalui https://lapor.satgasp2sp.go.id. Airlangga mengklaim situs tersebut bisa diakses selama 24 jam oleh para pelaku usaha.

Nantinya, aduan pengusaha ditindaklanjuti oleh Satgas P2SP. Ia menjelaskan juga bakal ada pembahasan di tingkat kementerian/lembaga (K/L) terkait melalui forum rutin yang digelar setiap minggu.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengamini penjelasan Airlangga. Ia menegaskan pihaknya bakal aktif ikut menindaklanjuti aduan para pengusaha.

"Terkait dengan Kementerian Keuangan, tentu sebagai bagian dari Satgas P2SP kita akan connect yang kebutuhannya pajak, kepabeanan, dan cukai," jelas Suahasil.

"Jadi, laporan yang masuk nanti lewat kanal ini akan ditindaklanjuti kalau ada yang terkait dengan insentif perpajakan, tentang aturan perpajakan, akan jadi masukan kita dan kita diskusikan di dalam Satgas ini," imbuhnya.

- Login menggunakan NIB perusahaan- Pastikan email sudah benar- Perbarui berkala sistem dan peramban- Akses melalui jaringan/VPN terpercaya