Operasional kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sedang kami matangkan bisnis model dan feasibility study-nya.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan kementeriannya terus mempersiapkan tahapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang salah satunya fokus pada pembahasan model bisnis.

"Operasional kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sedang kami matangkan bisnis model dan feasibility study-nya," kata Ferry dalam pidato pembukaan agenda Sarasehan Nasional MPDI, di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Ia menjelaskan program KDKMP didorong untuk menggerakkan perekonomian ke arah lebih produktif, sehingga perlu menghitung potensi profit secara rinci agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Koperasi tersebut akan menjadi tempat menyalurkan barang-barang subsidi, mulai elpiji 3 kilogram, pupuk, beras, hingga minyak goreng.

Barang subsidi, seperti elpiji 3 kilogram yang dipasarkan melalui KDKMP dikatakannya harus dipastikan harganya terjangkau. Kemudian, stok perlu dijamin mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat di suatu wilayah desa maupun kelurahan.

"Begitu pun pupuk subsidi, PT Pupuk Indonesia langsung ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujar dia.

KDKMP disebutnya juga berperan sebagai pihak yang akan menyerap dan memperdagangkan hasil produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, hingga kerajinan masyarakat dengan harga bersaing.

Selain itu, Menkop Ferry menyebut saat ini terdapat 13 ribuan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang pembangunan fisiknya telah mencapai 100 persen.

Lebih lanjut, pembangunan gerai dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang selanjutnya berkolaborasi dengan TNI, sehingga tahapannya mampu berjalan cepat.

"Dan yang sedangkan berlangsung sekitar 20 ribuan," ujarnya lagi.

Menkop mengemukakan bahwa KDKMP awalnya memang kebijakan yang bersifat top down, tetapi dalam perjalanannya program ini turut melibatkan peran dari kepala daerah dan dinas terkait.

Lalu, proses pembentukan badan hukum setiap KDKMP dijalankan melalui musyawarah khusus di tingkat desa dan kelurahan.

"Jadi tetap bottom up, ada peristiwa yang melibatkan masyarakat," ujar dia pula.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sampangan, Kota Semarang, mencatat omzet sekitar Rp60 juta per bulan meski baru beroperasi kurang dari satu bulan. Koperasi yang diresmikan pada 16 Mei 2026 itu juga telah menghimpun 250 anggota.

Capaian tersebut mendapat perhatian Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto saat meninjau KKMP Sampangan dan KUD Usaha Mina di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Krisdianto mengatakan, perkembangan KKMP Sampangan menunjukkan koperasi memiliki peluang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan didukung kemitraan usaha yang kuat.

“KKMP Sampangan menjadi contoh bagaimana koperasi dapat tumbuh cepat ketika mendapatkan dukungan masyarakat dan membangun kemitraan usaha yang kuat. Ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat,” ujar Krisdianto dalam siaran pers, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, koperasi tersebut telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra untuk memperkuat kegiatan usaha. KKMP Sampangan bekerja sama dengan ID FOOD dalam penyediaan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, telur, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Selain itu, koperasi juga bermitra dengan Pertamina dalam distribusi tabung gas serta membuka akses pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik anggota. Kemitraan tersebut dinilai memperluas peluang usaha sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Dalam kunjungan yang sama, Krisdianto meninjau KUD Usaha Mina yang memiliki unit usaha produksi es balok untuk mendukung kegiatan perikanan. Es balok tersebut digunakan sebagai media pendingin hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan.

Menurut Krisdianto, usaha produktif berbasis kebutuhan sektor riil seperti yang dijalankan KUD Usaha Mina memiliki prospek untuk terus berkembang karena mampu menciptakan nilai tambah bagi anggota koperasi dan pelaku usaha perikanan.

“Kami melihat banyak potensi usaha produktif yang dapat terus dikembangkan oleh koperasi. Kehadiran LPDB Koperasi adalah untuk memastikan koperasi memiliki akses pembiayaan yang memadai sehingga mampu meningkatkan skala usaha, memperluas manfaat ekonomi bagi anggota, dan memperkuat daya saingnya,” kata Krisdianto.

LPDB Koperasi, lanjut dia, akan terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha produktif, serta perluasan kemitraan agar koperasi semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota.

Menurut Krisdianto, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya usaha yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat sekitar. Karena itu, LPDB Koperasi akan terus mendukung koperasi yang memiliki potensi berkembang melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Presiden Prabowo Subianto merespons artikel media asing The Economist berjudul "Archipelagoing fast" yang terbit pada 16 Mei. Artikel ini ramai dibicarakan di media sosial.

Prabowo kemudian merespons sejumlah kritikan dalam artikel tersebut dalam tulisan yang diterbitkan The Economist pada 10 Juni 2026.

Dalam balasannya, Prabowo menegaskan dirinya terbuka terhadap kritik dan menilai kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi.

"Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa," ujar Prabowo dikutip dari situs The Economist pada Senin (15/6).

Prabowo mengatakan setelah puluhan tahun berkarier di militer, kehidupan publik, dan politik, ia semakin memahami makna dari ungkapan tersebut.

Menurut dia, kritik bukan hanya sesuatu yang sehat dalam demokrasi, tetapi juga penting.

"Saya selalu membiasakan diri untuk mencermati setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan saya dan menilainya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat," ujar Prabowo.

Ia juga menegaskan kepercayaannya terhadap sistem demokrasi. Menurut dia, demokrasi memang tidak sempurna, tetapi tetap menjadi sistem terbaik yang tersedia saat ini.

Prabowo kemudian menyinggung perjalanan politiknya yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden sebanyak lima kali sejak 2004 sebelum akhirnya terpilih pada Pilpres 2024.

"Saya memahami betul bahwa legitimasi demokrasi diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan tanggung jawab sebagai pemerintah adalah kepada rakyat Indonesia, bukan hanya 90 juta orang yang memilih dia ketika Pilpres 2024.

"Kami harus bekerja untuk masa depan bersama dan menjalankan program yang menjadi dasar kemenangan kami dalam pemilu, sebagaimana seharusnya dilakukan setiap pemerintahan demokratis," ujar Prabowo.

Dalam tulisannya, Prabowo juga menanggapi kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya heran melihat begitu mudahnya orang mengkritik program makan bergizi gratis," ujar Prabowo.

Padahal, menurut dia, Indonesia memiliki tantangan serius terkait masalah gizi, termasuk tingginya angka stunting pada anak-anak.

Prabowo mengatakan sulit baginya mengabaikan fakta bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi. Selain itu, jutaan ibu hamil dan balita juga belum mendapatkan asupan gizi yang memadai.

Ia menegaskan MBG bukan kebijakan yang radikal karena lebih dari 100 negara telah menjalankan program bantuan gizi atau makan sekolah dalam berbagai bentuk.

"Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan," ujar Prabowo.

Selain MBG, Prabowo juga mengungkap berbagai program pemerintah lainnya seperti peningkatan kualitas rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat untuk anak dari keluarga miskin, hingga pembentukan Danantara.

"Kami telah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan program-program tersebut dan kami bekerja keras untuk menunaikan janji itu," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung bagaimana sering muncul kesalahpahaman dalam pembahasan mengenai agenda ekonomi pemerintahannya yang lebih luas.

"Ketika sebagian pengkritik melihat adanya intervensi yang berlebihan, saya justru melihat petani yang terjebak oleh tengkulak, nelayan yang terjebak pinjaman berbunga tinggi, dan keluarga di pedesaan yang harus membayar mahal untuk barang bersubsidi," ujar Prabowo.

Ia mengatakan sistem lama lebih banyak menguntungkan perantara, sedangkan produsen tetap berada dalam posisi lemah.

Ia pun memilih jalan berbeda, yakni memberdayakan produsen dengan memperpendek rantai pasok, memperluas akses kredit murah, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi.

Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan memangkas berbagai regulasi yang dinilai menghambat distribusi pupuk bersubsidi.

Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menyederhanakan 145 aturan terkait distribusi pupuk menjadi satu Peraturan Presiden, sehingga penyaluran dapat dilakukan lebih cepat.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan lebih dari 77 ribu pompa air untuk mendukung produktivitas pertanian dan menaikkan harga pembelian gabah guna melindungi pendapatan petani.

"Saat ini, nilai tukar petani telah mencapai level tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Ini bukan teori ekonomi yang abstrak. Ini adalah perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan rakyat membutuhkan hasil dan membutuhkannya dengan cepat. Ia pun telah meminta kepolisian dan TNI membantu memberikan hasil nyata kepada rakyat, mulai dari rehabilitasi wilayah Sumatra pasca-banjir besar, pembangunan jembatan, hingga mendukung ketahanan pangan.

Bersambung ke halaman berikutnya... 

Prabowo mengakui Indonesia saat ini menghadapi tantangan global yang tidak ringan akibat perang dan ketegangan geopolitik yang memicu gejolak di pasar energi, pangan, dan keuangan dunia.

Meski demikian, ia menilai perekonomian Indonesia tetap tangguh.

Prabowo menyebut Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G20 pada kuartal I 2026.

Prabowo lalu mengatakan selama bertahun-tahun Indonesia tumbuh sekitar 5 persen dan itu belum cukup. Ia pun menargetkan pertumbuhan 8 persen.

Prabowo mengatakan pemerintahannya tidak akan mencapainya dengan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Bagi dia, puas dengan kondisi saat ini berarti stagnasi dan itu bukan jalan yang akan pemerintahannya pilih.

Selain itu, defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan utang Indonesia terhadap PDB masih lebih rendah dibandingkan banyak negara maju.

Menurut dia, pemerintah juga telah memangkas belanja yang tidak efisien lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, dan memperketat pengawasan terhadap penyelundupan.

Selain itu, Prabowo mengatakan pemerintahannya terus berinvestasi untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan jangka panjang Indonesia.

Pemerintahannya disebut telah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar melalui biodiesel B50, mempercepat pengembangan kendaraan listrik, memperluas penggunaan energi surya, membangun kilang baru dan cadangan bahan bakar strategis, serta melegalkan produksi minyak rakyat agar produsen kecil dapat masuk ke sektor ekonomi formal.

Prabowo juga menyinggung tudingan kemunduran demokrasi yang belakangan muncul terhadap pemerintahannya.

Ia menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi dan akan tetap menjadi negara demokrasi.

"Saya terpilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia melalui pemilu yang bebas dan adil, dan saya merasa terhormat menerima suara lebih banyak dibandingkan pemimpin mana pun di dunia," ujar Prabowo.

Ia mengatakan dalam budaya Indonesia, kerja sama lebih diutamakan daripada perpecahan politik yang permanen dan kerendahan hati lebih dihargai daripada permusuhan politik yang berkepanjangan.

"Apakah Indonesia harus meniru polarisasi, kepahitan, dan kebuntuan yang semakin terlihat di sebagian negara Barat hanya untuk membuktikan dirinya cukup demokratis? Kami memilih jalan yang berbeda," ujar Prabowo.

Prabowo percaya demokrasi harus menghasilkan stabilitas, kesantunan, dan kemajuan, bukan kebuntuan.

Ia mengatakan sejarah tidak akan menilai Indonesia berdasarkan seberapa elegan mempertahankan status quo.

"Sejarah akan menilai kami berdasarkan apakah kami mampu menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi rakyat," ujar Prabowo.

[Gambas:Photo CNN]

Ia mengakui ada sejumlah kesalahan dan tindakan individu yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip maupun niat dia, sehingga memunculkan persepsi negatif di luar negeri, termasuk tudingan kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinannya.

Namun, menurut dia, Indonesia tidak bisa dinilai hanya dari sejumlah insiden yang terpisah.

"Indonesia seharusnya dinilai bukan dari insiden terpisah atau karikatur yang disederhanakan, melainkan dari kekuatan institusinya, keterbukaan masyarakatnya, dan kesejahteraan rakyatnya," ujar Prabowo.

"Indonesia tidak takut terhadap pengawasan," sambungnya.

Menurut dia, pengkritik akan meminta pertanggungjawaban pemerintahannya dan memang itulah yang dianggap seharusnya mereka lakukan. Prabowo kemudian mengatakan kalau dia menghargai media.

"Mungkin saya adalah presiden Indonesia pertama yang menjalani wawancara terbuka selama empat jam tanpa naskah, bukan sekali, melainkan dua kali," ujar Prabowo.

Ia paham kepemimpinan dalam demokrasi menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan kesediaan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit secara langsung.

"Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil yang dapat diukur oleh siapa pun, di mana pun. Inilah jalan yang kami pilih," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memangkas hingga 50% target jumlah Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih yang dapat beroperasi hingga akhir 2026 dari awalnya 80.000 unit menjadi 40.000.

Hal ini dikemukakan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/6/2026) saat merespons pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengenai target operasional KopDes hingga akhir tahun.

"Saya rasa tahun ini mungkin paling maksimal 40.000, Pak, yang terbangun. Operasional ini 1.000, kami akan evaluasi sampai kejar Agustus ini, Pak. Yang sudah operasional baru 1.061," kata Ferry.

Ferry menyebut seluruh bangunan fisik yang telah selesai dibangun akan segera dioperasikan sehingga target 40.000 unit KopDes/Kel Merah Putih dapat tercapai pada akhir tahun.

“Sampai dengan akhir tahun ini, saya perkirakan ya… semua bangunan fisik yang sudah selesai itu akan segera operasional. Jadi maksimal 40.000, Pak,” terangnya.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi skeptis oleh Darmadi. Saat Ferry menyebut target tersebut dapat tercapai, Darmadi dari fraksi PDI Perjuangan langsung menyela dan menilai target tersebut tersebut sulit terealisasi.

“Tak mungkin, Pak,” katanya.

Meski demikian, Ferry tetap optimistis target tersebut bisa direalisasikan. Ketika kembali ditanya apakah yang dimaksud adalah koperasi yang benar-benar beroperasi, dia menjawab bisa.

Ferry menjelaskan target tersebut telah disesuaikan dari rencana awal pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih. Menurutnya, pemerintah kini lebih realistis dengan fokus pada 40.000 koperasi yang dibangun dan dioperasikan secara bertahap.

“Ini saja kan sudah dari 80.000 [KopDes/Kel Merah Putih] yang berbadan hukum, kami sekarang melaksanakan bangunan fisiknya diperkirakan maksimal 40.000, operasionalnya 40.000. Jadi ini sebenarnya sudah ada penyesuaian dari target yang semula bangun 80.000, ini sudah setengahnya, Pak, tahun ini, Pak,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak lagi semata-mata mengejar kuantitas. Menurutnya, operasionalisasi koperasi membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati, termasuk dari sisi tata kelola, model bisnis, dan studi kelayakan usaha.

Ferry menjelaskan saat ini proses pembangunan KopDes Merah Putih masih berlangsung. Dari total lebih dari 83.000 koperasi yang telah mengantongi badan hukum, baru sebagian yang memasuki tahap pembangunan fisik.

Secara terperinci, dia menyampaikan sebanyak 12.533 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik 100%, sementara 22.737 unit masih dalam proses pembangunan. Adapun lahan yang telah terverifikasi mencapai sekitar 35.000 titik.

Di sisi lain, Ferry mengakui pemerintah menghadapi tantangan dalam mencari lahan yang sesuai untuk pembangunan koperasi, terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu, pemerintah telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pembangunan KopDes Merah Putih akan difokuskan terlebih dahulu pada sekitar 40.000 titik.

Ferry menambahkan pemerintah juga tidak akan memaksakan target pembangunan hingga 80.000 unit dalam waktu singkat. Sebaliknya, pengembangan KopDes Merah Putih akan dilakukan bertahap dengan mengedepankan aspek kualitas dan keberlanjutan usaha.

“Jadi kita nggak akan kejar ngotot di 80.000, tetapi kami akan melakukan secara bertahap dan tentu ketika operasionalisasi pendekatannya juga harus menjadi kualitatif. Saya setuju memang feasibility study yang akan menjadi poin penting untuk di tahap operasionalisasi ini,” pungkasnya.

Pemerintah Didesak Setop KopDes Merah Putih

Pembangunan KopDes Merah Putih sendiri merupakan salah satu isu yang disorot Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dalam unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026). Selain mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran Rp268 triliun, BEM UI turut menyerukan agar pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih dihentikan.

Sementara itu, Kemenkop tercatat telah mengajukan tambahan anggaran jumbo sebesar Rp1,34 triliun pada 2027 untuk mendukung percepatan operasionalisasi lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih hingga pengembangan koperasi secara nasional.

Menkop Ferry Juliantono mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut diajukan mengingat besarnya mandat dan cakupan program yang harus dijalankan kementeriannya pada tahun depan.

“Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran setelah usulan tambahan akan menjadi Rp1,88 triliun,” kata Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Nomor S-228/MK.03/2026 dan Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementerian Koperasi untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp542,88 miliar.

Ferry menjelaskan tambahan anggaran senilai Rp1,34 triliun terdiri atas kebutuhan dukungan manajemen sebesar Rp228,37 miliar dan program perkoperasian senilai Rp1,11 triliun. Menurutnya, dukungan Komisi VI DPR diperlukan agar anggaran Kemenkop pada 2027 dapat meningkat signifikan seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2026.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan sebanyak 40.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dapat beroperasi hingga akhir 2026. Namun, target tersebut mendapat respons tak terduga dari Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto yang meragukan capaian tersebut.

Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026), Darmadi menanyakan target operasional KopDes Merah Putih yang akan dicapai pemerintah hingga akhir tahun ini.

“Jadi berapa targetnya Pak sampai tahun ini, KDMP ini [KopDes Merah Putih]?" tanya Darmadi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono sontak menjawab Kemenkop memperkirakan setidaknya akan ada 40.000 KopDes Merah Putih yang dapat beroperasi hingga akhir tahun. Sebagai informasi, jumlah koperasi yang telah beroperasi sampai saat ini adalah 1.061 unit.

"Saya rasa tahun ini mungkin paling maksimal 40.000, Pak, yang terbangun. Operasional ini 1.000, kami akan evaluasi sampai kejar Agustus ini, Pak. Yang sudah operasional baru 1.061," kata Ferry.

Ferry menyebut seluruh bangunan fisik yang telah selesai dibangun akan segera dioperasikan sehingga target 40.000 unit KopDes/Kel Merah Putih dapat tercapai pada akhir tahun.

“Sampai dengan akhir tahun ini, saya perkirakan ya… semua bangunan fisik yang sudah selesai itu akan segera di operasional. Jadi maksimal 40.000, Pak,” terangnya.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi skeptis oleh Darmadi. Saat Ferry menyebut target tersebut dapat tercapai, Darmadi dari fraksi PDI Perjuangan langsung menyela dan menilai target tersebut tersebut sulit terealisasi.

“Tak mungkin, Pak,” katanya.

Meski demikian, Ferry tetap optimistis target tersebut bisa direalisasikan. Ketika kembali ditanya apakah yang dimaksud adalah koperasi yang benar-benar beroperasi, dia menjawab bisa. Darmadi kemudian merespons singkat, “Hebat, ya.”

Ferry menjelaskan target tersebut telah disesuaikan dari rencana awal pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih. Menurutnya, pemerintah kini lebih realistis dengan fokus pada 40.000 koperasi yang dibangun dan dioperasikan secara bertahap.

“Ini saja kan sudah dari 80.000 [KopDes/Kel Merah Putih] yang berbadan hukum, kami sekarang melaksanakan bangunan fisiknya diperkirakan maksimal 40.000, operasionalnya 40.000. Jadi ini sebenarnya sudah ada penyesuaian dari target yang semula bangun 80.000, ini sudah setengahnya, Pak, tahun ini, Pak,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak lagi semata-mata mengejar kuantitas. Menurutnya, operasionalisasi koperasi membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati, termasuk dari sisi tata kelola, model bisnis, dan studi kelayakan usaha.

Ferry menjelaskan saat ini proses pembangunan KopDes Merah Putih masih berlangsung. Dari total lebih dari 83.000 koperasi yang telah mengantongi badan hukum, baru sebagian yang memasuki tahap pembangunan fisik.

Secara terperinci, dia menyampaikan sebanyak 12.533 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik 100%, sementara 22.737 unit masih dalam proses pembangunan. Adapun lahan yang telah terverifikasi mencapai sekitar 35.000 titik.

Di sisi lain, Ferry mengakui pemerintah menghadapi tantangan dalam mencari lahan yang sesuai untuk pembangunan koperasi, terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu, pemerintah telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pembangunan KopDes Merah Putih akan difokuskan terlebih dahulu pada sekitar 40.000 titik.

Ferry menambahkan pemerintah juga tidak akan memaksakan target pembangunan hingga 80.000 unit dalam waktu singkat. Sebaliknya, pengembangan KopDes Merah Putih akan dilakukan bertahap dengan mengedepankan aspek kualitas dan keberlanjutan usaha.

“Jadi kita nggak akan kejar ngotot di 80.000, tetapi kami akan melakukan secara bertahap dan tentu ketika operasionalisasi pendekatannya juga harus menjadi kualitatif. Saya setuju memangfeasibility studyyang akan menjadi poin penting untuk di tahap operasionalisasi ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengajukan tambahan anggaran jumbo sebesar Rp1,34 triliun pada 2027 untuk mendukung percepatan operasionalisasi lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih hingga pengembangan koperasi secara nasional.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut diajukan mengingat besarnya mandat dan cakupan program yang harus dijalankan kementeriannya pada tahun depan.

“Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran setelah usulan tambahan akan menjadi Rp1,88 triliun,” kata Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Nomor S-228/MK.03/2026 dan Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementerian Koperasi untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp542,88 miliar.

Ferry menjelaskan tambahan anggaran senilai Rp1,34 triliun terdiri atas kebutuhan dukungan manajemen sebesar Rp228,37 miliar dan program perkoperasian senilai Rp1,11 triliun. Menurutnya, dukungan Komisi VI DPR diperlukan agar anggaran Kemenkop pada 2027 dapat meningkat signifikan seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2026.

Secara garis besar, tambahan anggaran itu akan diarahkan pada dua kelompok utama. Pertama, untuk operasionalisasi organisasi yang mencakup penguatan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), komunikasi publik, penguatan infrastruktur, regulasi perkoperasian, pengawasan internal, hingga sosialisasi khusus program KopDes/Kel Merah Putih.

Kedua, anggaran akan digunakan untuk penguatan dan pengembangan koperasi melalui dukungan program prioritas nasional dan arahan Presiden, peningkatan kapasitas usaha koperasi, penguatan kelembagaan dan tata kelola, peningkatan daya saing SDM koperasi, serta penguatan fungsi pengawasan.

“Kami menyadari bahwa pagu indikatif yang ditetapkan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan Kementerian Koperasi dalam menjalankan seluruh amanat program khususnya untuk mendukung percepatan operasionalisasi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pengembangan koperasi secara nasional,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap Komisi VI DPR dapat memberikan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran tersebut agar target strategis pembangunan koperasi dapat tercapai secara optimal.

“Harapan kami seluruh pihak dapat terus menjaga optimisme, meningkatkan kolaborasi dan mengerahkan upaya yang terbaik agar kebijakan dari program presiden, khususnya untuk program Desa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, per 10 Juni 2026, realisasi pagu anggaran Kementerian Koperasi 2026 adalah Rp385,04 miliar atau 44,12% dari total pagu Rp872,68 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkirakan kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat memberikan penghematan belanja rumah tangga secara nasional hingga sekitar Rp33 triliun per tahun melalui penyediaan LPG 3 kilogram dan Minyakita dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan 2 komoditas tersebut menjadi produk yang paling diminati masyarakat di gerai-gerai KDKMP.

"Memang yang paling populer dari kunjungan saya ke koperasi itu adalah LPG dan minyak goreng. Kalau LPG itu belum datang sudah habis, sudah dipesan duluan," kata Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, harga LPG 3 kilogram di KDKMP saat ini dipatok sekitar Rp16.000 per tabung, lebih rendah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp20.000. Sementara itu, Minyakita dijual Rp15.700 per liter, di bawah harga pasar yang berkisar Rp21.000.

Mengacu pada data konsumsi rumah tangga dari Badan Pusat Statistik dan BPH Migas, pemerintah memperkirakan rata-rata keluarga yang terdiri dari 3 hingga 4 anggota mengonsumsi 4 tabung LPG dan 4 liter minyak goreng setiap bulan.

Qodari menjelaskan, dengan jumlah sekitar 74 juta keluarga di Indonesia berdasarkan data pemutakhiran keluarga tahun 2025, selisih harga yang ditawarkan KDKMP berpotensi menghasilkan penghematan yang signifikan bagi masyarakat.

"Jadi dengan KDKMP ini masyarakat Indonesia secara total mendapatkan keringanan atau penghematan Rp33 triliun per tahun. Mohon dikoreksi kalau matematikanya ada yang harus diperbaiki. Ini matematika sederhananya kita coba rumuskan," katanya.

Perhitungan tersebut berasal dari potensi penghematan pembelian elpiji yang diperkirakan mencapai Rp14,2 triliun per tahun. Angka itu diperoleh dari konsumsi rata-rata empat tabung per bulan per keluarga dikalikan 74 juta keluarga dan selisih harga Rp4.000 per tabung.

Sementara itu, penghematan dari pembelian minyak goreng diperkirakan mencapai Rp18,82 triliun per tahun. Nilai tersebut dihitung dari konsumsi 4 liter per bulan per keluarga dengan selisih harga Rp5.300 per liter.

Qodari menegaskan manfaat program tersebut tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Bagi keluarga yang setiap hari menghitung pengeluaran dengan cermat, itu adalah penghematan yang berarti. Dan angka itu bukan sekadar kalkulasi di atas kertas, bukan cuman omon-omon, melainkan kenyataan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan," tandas Qodari.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mewanti-wanti pemerintah daerah (pemda) agar memberikan kepastian usaha dan transparansi perizinan kepada pelaku ritel modern buntut penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Budi mengatakan penataan usaha seharusnya dilakukan sejak awal sebelum perusahaan beroperasi, bukan setelah gerai berdiri bertahun-tahun dan mempekerjakan banyak karyawan.

"Kami wanti-wanti kepada pemerintah daerah. Ketika usaha apapun, termasuk retail, seharusnya dari awal itu diberikan kepastian perusahaan kepada para pelaku usaha," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (26/5).

Ia mengatakan kejelasan aturan perizinan dan tata ruang perlu disampaikan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Menurutnya, pelaku usaha perlu memperoleh informasi yang transparan terkait aturan zonasi maupun syarat pendirian usaha sebelum mulai beroperasi.

"Misalnya dalam hal perizinan, ya perizinan harus lebih jelas, harus lebih transparan. Jangan sampai perusahaan berdiri, tapi sebenarnya dari sisi aturan misalnya melanggar," ujarnya.

Budi mengaku menyayangkan penataan ulang baru dilakukan setelah sejumlah gerai ritel modern beroperasi cukup lama di Lombok Tengah. Ia menyebut sebagian toko yang sempat ditutup kini sudah kembali beroperasi.

"Memang ada beberapa kalau enggak salah 25 (gerak ritel modern), tapi sekarang sebagian sudah beroperasi kembali. Kami juga menyayangkan ketika retail ini sudah berdiri lama, tapi kenapa penataannya baru sekarang," katanya.

Budi mengatakan pemerintah pusat juga meminta pemda tetap memperhatikan keberlangsungan usaha dan nasib pekerja yang terdampak penutupan toko.

"Kami juga sampaikan kepada Aprindo kemarin dan juga kepada pemerintah daerah agar tetap memperhatikan kelangsungan perusahaan dan juga kepastian perusahaan. Serta juga tetap harus memperhatikan bagaimana nasib para pekerja tentunya," ujarnya.

Ia menjelaskan kebijakan perizinan ritel modern memang menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Karena itu, aturan mengenai jarak minimarket hingga penataan wilayah bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

"Perizinan retail atau minimarket ini memang diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi setiap pemerintah daerah itu berbeda," kata Budi.

Menurut dia, masing-masing daerah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbeda sehingga kebijakan penataan ritel modern juga disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menghentikan operasional 25 gerai ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, karena dinilai melanggar aturan zonasi terkait jarak dengan pasar tradisional.

Penutupan tersebut sempat memicu aksi protes ratusan pekerja Alfamart yang khawatir kehilangan pekerjaan.

Dalam beberapa hari terakhir juga beredar isu penutupan gerai berkaitan dengan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di daerah. Namun, pemerintah menegaskan persoalan tersebut berkaitan dengan penataan izin dan tata ruang wilayah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memicu keresahan ratusan pekerja akibat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Budi mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan penataan izin dan tata ruang wilayah oleh pemerintah daerah (pemda), bukan isu lain di luar perizinan. Belakangan, penutupan itu dikaitkan dengan rencana pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di daerah.

"Pendirian minimarket di daerah itu kan diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi kalau mendirikan minimarket itu harus disesuaikan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) daerah," kata Budi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia menilai pemda kemungkinan tengah melakukan penataan ulang terhadap keberadaan ritel modern di wilayah tersebut. Menurutnya, Kemendag juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memahami duduk persoalan yang terjadi.

"Saya lihat itu pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali. Jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," ujarnya.

Budi juga menanggapi kekhawatiran nasib pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan akibat penutupan gerai tersebut. Ia mengatakan pemerintah pusat masih berkomunikasi dengan pemda untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan relokasi toko atau penyesuaian izin agar gerai tetap bisa beroperasi.

"Apakah kemudian solusinya dengan perizinan itu harus dipindah atau bagaimana, kita komunikasikan. Apakah kemudian dia bisa tetap berdiri dengan menyesuaikan rencana tata ruang di daerah masing-masing," katanya.

Budi juga menegaskan kebijakan terkait tata ruang dan aturan zonasi minimarket merupakan kewenangan masing-masing pemda. Karena itu, pemerintah pusat masih akan melihat lebih lanjut akar persoalan yang terjadi di Lombok Tengah, termasuk langkah penataan ulang yang dilakukan pemerintah daerah setempat.

Menurut dia, setiap daerah memiliki rencana tata ruang wilayah yang berbeda-beda sehingga penyesuaian kebijakan juga bergantung pada aturan di daerah masing-masing.

"Kalau misalnya pemerintah daerah mau menata ulang, saya pikir semua tujuannya baik. Karena semua masing-masing daerah punya tata ruang, tata wilayah," ujarnya.

Sebelumnya, ratusan karyawan Alfamart di Lombok Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lombok Tengah menyusul penutupan sejumlah gerai ritel modern di wilayah tersebut.

Dalam video yang beredar di media sosial, para pekerja yang tergabung dalam Himpunan Karyawan Alfamart terdampak penutupan toko meminta kejelasan terkait status pekerjaan mereka. Mereka juga mendesak pemerintah daerah memberikan solusi atas potensi PHK massal yang mengancam para pekerja.

"Kami memohon kepedulian para pemimpin, dan solusi dari bapak-bapak sekalian. Teman-teman ini semua jadi pengangguran baru, sementara kondisi ekonomi sekarang semakin sulit," kata salah satu pekerja dalam aksi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya menghentikan operasional 25 gerai ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, karena dinilai melanggar aturan zonasi terkait jarak dengan pasar tradisional.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadikan koperasi sebagai tempat pemasaran utama produk mereka.

“Saat ini pemerintah telah melahirkan gagasan besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Farida Farichah saat menghadiri Fun Run memperingati Hari Lahir Fatayat Nahdlatul Ulama ke-76 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Ahad (24/5/2026).

Menurut dia, gagasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang hadir pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan finansial dan ketahanan ekonomi keluarga.

Ia menyampaikan, koperasi merupakan wadah strategis bagi warga desa dan kelurahan untuk membangun kemandirian ekonomi.

Atas hal tersebut, Wamenkop mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memanfaatkan koperasi sebagai tempat pemasaran utama, termasuk bagi kader Fatayat NU.

Dengan demikian, produk lokal tidak perlu bergantung pada pusat perbelanjaan besar, melainkan dapat dipasarkan langsung melalui koperasi desa.

“Yang punya usaha UMKM bisa menjual produknya di koperasi. Fatayat NU yang memiliki usaha dapat memanfaatkan koperasi sebagai tempat pemasaran,” katanya.

Sementara itu, kegiatan Fun Run dalam rangka memperingati Hari Lahir Fatayat NU ke-76 di Alun-alun Purwakarta, Ahad, diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Fatayat NU Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop Farida mengapresiasi penyelenggaraan Fun Run sebagai bagian dari rangkaian peringatan Harlah Fatayat NU.

Menurut dia, kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi juga bagian dari upaya mengampanyekan pola hidup sehat, baik secara jasmani maupun rohani, termasuk kesehatan ekonomi masyarakat.

Farida menjelaskan, perekonomian yang sehat dalam suatu negara salah satunya ditentukan oleh perempuan yang sehat. Sebab, perempuan yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat pula. Karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk memastikan masyarakat tetap sehat melalui olahraga.

Ketua PW Fatayat NU Jawa Barat Hj Minyatul Ummah menyampaikan rasa bahagia dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga peringatan Harlah Fatayat NU ke-76 dapat berjalan lancar.

Ia mengatakan, salah satu tujuan agenda Fun Run tersebut ialah menanamkan gaya hidup sehat bagi masyarakat, khususnya kader Fatayat NU di Jawa Barat.

“Tentunya ada tujuan mulia, yaitu menanamkan gaya hidup sehat, mempererat tali silaturahim, menumbuhkan sportivitas, serta menikmati momen kebersamaan dan persaudaraan,” katanya.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, laporan, dan unggahan masyarakat di media sosial terkait lokasi serta kondisi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah daerah.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan seluruh informasi yang disampaikan masyarakat, baik melalui kanal resmi maupun media sosial, menjadi perhatian penting bagi Kementerian Koperasi dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program KDKMP.

"Kami sangat mengapresiasi setiap postingan, laporan, dan masukan dari masyarakat. Ini adalah bentuk perhatian besar yang sangat kami hargai dan menjadi bahan penting untuk perbaikan KDKMP ke depan," ujar Ferry dalam rilisnya.

Ferry juga mengajak masyarakat untuk terus mencermati pelaksanaan program KDKMP di lapangan, termasuk aspek lokasi, kondisi, serta tata kelola pelaksanaannya. Menurutnya, keterlibatan publik sangat penting agar kerja sama antara Kementerian/Lembaga, Agrinas, KDKMP, dan masyarakat dapat berjalan semakin baik.

"Bantuan informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti. Kemenkop segera melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap berbagai hal yang perlu diperbaiki," tegas Ferry.

Ia menambahkan bahwa kenyamanan, keselamatan, dan keamanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program KDKMP. Program strategis ini diharapkan dapat terus disempurnakan agar benar-benar memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminta PT Pindad membuat mobil kepresidenan transparan untuk menyapa warga saat kunjungan kerja.

Purbaya mengatakan pemerintah pada prinsipnya memiliki anggaran jika nantinya permintaan tersebut benar-benar diajukan secara resmi. Namun hingga kini, menurut dia, belum ada instruksi formal terkait proyek kendaraan khusus tersebut.

"Ada pasti kalau diizinkan kalau emang diminta, tapi kan belum ada permintaan resmi kan?" ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Senin (18/5).

"Dalam bentuk perintah belum (ada dari Prabowo). Nanti kita lihat seperti apa," lanjutnya.

Sang Bendahara Negara itu mengaku sudah mendengar langsung keinginan Prabowo mengenai mobil presiden dengan desain kaca transparan itu saat acara di Tuban, Jawa Timur.

Menurut dia, Prabowo menginginkan kendaraan yang memungkinkan dirinya tetap terlihat jelas oleh masyarakat ketika melakukan kunjungan kerja tanpa harus terus berdiri selama perjalanan.

[Gambas:Youtube]

"Dia maunya gini, kalau (mobil) Maung kan ketutup, dia maunya dia kelihatan, dia kelihatan berdiri tapi duduk. Entah begitu-begitu, ya biar enggak capek kan. Capek juga dia. Mau mobil gitu saya enggak ngerti kan belum ada desainnya," sambungnya.

Purbaya juga memberi sinyal pemerintah telah menyiapkan ruang anggaran apabila rencana tersebut nantinya benar-benar direalisasikan. Namun, ia enggan menjelaskan lebih rinci dan mengatakan pembahasan mengenai anggaran akan disampaikan lebih lengkap dalam konferensi pers APBN Kita.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan keinginannya agar Pindad mendesain kendaraan khusus presiden dengan konsep kaca transparan. Ide itu muncul saat dirinya melakukan kunjungan kerja di Nganjuk dan Tuban, Jawa Timur.

Menurut Prabowo, antusiasme masyarakat saat menyambut dirinya di jalan membuatnya merasa perlu kendaraan yang memungkinkan warga tetap bisa melihatnya dengan jelas.

"Rakyat begitu banyak di luar jalan, masa presiden di dalam kendaraan kan tidak lucu, terpaksa aku berdiri," kata Prabowo saat peresmian operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di Nganjuk.

Prabowo mengatakan dirinya ingin kendaraan yang memiliki kursi namun tetap memberi kesan seolah dirinya berdiri agar dapat menyapa masyarakat dengan lebih leluasa.

"Yang ada kursi tapi kelihatan saya sedang berdiri. Boleh dong? Saya ini sudah 75 tahun. Saya kasihan rakyat sudah menunggu lama, tapi saya semangat," ujarnya.

PT Pindad sendiri merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri pertahanan dan manufaktur. Perusahaan tersebut sebelumnya juga memproduksi kendaraan taktis Maung yang kini digunakan sebagai kendaraan dinas Prabowo.